pengendalian pemanfaatan daerah rawan banjir

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir

BAB 4 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BANJIR 4.1 Keseimbangan Ekosistem 4.1.1 Bio Fisik Keseimbangan bio fisik terkait dengan aspek: a. Jenis dan Struktur Tanah

Berhubungan dengan indikasi kemampuan tanah untuk mendukung proses perkolasi atau peresapan air ke dalam tanah.

b. Morfologi Kawasan Morfologi kawasan meliputi kondisi topografi kawasan, yang tidak terlepas dari kondisi elevasi lahan

c. Kondisi Hayati Merupakan kondisi tutupan atau vegetasi yang ada di dalam kawasan satuan wilayah sungai.

4.1.2 Hidrologi Kajian banjir tidak dapat dilepaskan dari pola pikir “One River One Management”, yaitu pola pengelolaan satuan wilayah sungai (SWS) sebagai satu kesatuan sistem. Disamping itu, beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus adalah menyangkut klimatologi dan siklus hidrologi. a. Klimatologi

Secara prinsip, terkait dengan permasalahan banjir dan longsor, faktor iklim menjadi sangat dominan disamping faktor struktur alam yang ada dalam suatu kawasan. Unsur-unsur penting dalam klimatologi adalah suhu udara rata-rata, kelembaban udara, kecepatan angin, dan intensitas penyinaran matahari.

b. Siklus Hidrologi

Siklus hidrologi pada hakekatnya merupakan sirkulasi ari di bumi, yang secara alami melibatkan seluruh fenomena alam yang ada dalam prosesnya. Secara fisik, sungai akan berfungsi sebagai pengumpul dari 3 (tiga) jenis limpasan, yaitu limpasan permukaan (surface runoff), aliran intra (interflow), dan limpasan air tanah (groundwater runoff), yang akhirnya akan mengalir ke laut. Secara singkat proses yang terjadi adalah, uap dari laut dihembus ke atas daratan (kecuali bagian yang telah jatuh sebagai persipitasi ke laut), jatuh ke

4 - 1


daratan sebagai persipitasi (sebagian jatuh langsung ke sungai-sungai dan mengalir langsung ke laut). Sebagian dari hujan atau salju yang jatuh di daratan menguap dan meningkatkan kadar uap di atas daratan, dan sebagian yang lain akan mengalir ke sungai dan akhirnya menuju ke laut. Sirkulasi yang kontinu antara air laut dan air daratan akan berlangsung terus menerus, dan sirkulasi air ini disebut dengan Siklus Hidrologi (Hydrological cycle), seperti disajikan pada Gambar 4.1. Hubungan antara siklus hidrologi dan neraca air (water balance), secara singkat disajikan pada Gambar 4.2. Dalam proses sirkulasi air, penjelasan mengenai hubungan antara aliran ke dalam (inflow) dan aliran keluar (outflow) di suatu daerah untuk suatu periode tertentu, dinamakan dengan neraca air (water balance). Secara umum terdapat hubungan keseimbangan sebagai berikut: P = D + E + G + M Dimana: D : debit E : evapotranspirasi G : penambahan (supply) air tanah M : penambahan kadar kelembaban tanah (moisture content)

4 - 2


Sumber : Hidrologi untuk pengairan, editor Ir. Suyono Sosrodarsono, Kensaku Takeda

Gambar 4.1 Siklus Hidrologi (Hydrological Cycle)

4 - 3


Sumber : Hidrologi untuk pengairan, editor Ir. Suyono Sosrodarsono, Kensaku Takeda

Gambar 4.2 Sirkulasi Air/Siklus Hidrologi dan Neraca Air (Water Balance)

c. Jenis Banjir

Dilihat dari aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu:

(1) Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, dengan intensitas rendah

(hujan siklonik atau frontal) selama beberapa hari. Dengan kapasitas penyimpanan air yang dimiliki oleh masing-masing Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang akhirnya terlampaui, maka air hujan yang terjadi akan menjadi limpasan yang selanjutnya akan mengalir secara cepat ke sungai-sungai terdekat, dan meluap menggenangi areal dataran rendah di kiri-kanan sungai. Jenis banjir ini termasuk yang paling sering terjadi di Indonesia.

(2) Banjir karena salju yang mengalir, terjadi karena mengalirnya tumpukan

salju dan kenaikan suhu udara yang cepat di atas lapisan salju. Aliran salju ini akan mengalir dengan cepat bila disertai dengan hujan. Jenis banjir ini hanya terjadi di daerah yang bersalju.

(3) Banjir Bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan konvensional

dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan

4 - 4


kecepatan tinggi akan memiliki daya rusak yang besar, dan akan lebih berbahaya bila disertai dengan longsoran, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap yang dilaluinya.

(4) Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (back water) pada

muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Kondisi ini akan menimbulkan dampak besar, bila secara bersamaan terjadi hujan besar di daerah hulu sungai yang mengakibatkan meluapnya air sungai di bagian hilirnya, serta disertai badai yang terjadi di lautan atau pantai.

4.1.3 Sosial Ekonomi/Kependudukan Keseimbangan sosial ekonomi/kependudukan mencakup aspek: a. Kepadatan

Tingkat kepadatan penduduk/permukiman berhubungan dengan sebaran penduduk, dan sangat berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang dan kebijakan yang terkait.

b. Kuantitas Meliputi jumlah, ratio sex, dan pola pertumbuhan.

c. Kualitas Meliputi tingkat dan kualifikasi sumber daya manusia, kegiatan dan aktifitas sosial ekonomi

d. Perilaku Meliputi pola kegiatan dan kebiasaan penduduk, dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

4.1.4 Penggunaan Lahan Berhubungan dengan pola pemanfaatan lahan yang ada, terhitung mulai dari hulu hingga hilir, dalam sistem satuan wilayah sungai (SWS). Mengingat cakupan (SWS) secara umum dapat terdiri dari beberapa wilayah administrasi, maka diperlukan pola dan mekanisme kerjasama antar wilayah administrasi, dengan mempertimbangkan kedudukan masing-masing wilayah.

4 - 5


4.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir 4.2.1 Analisis dan Identifikasi Penyebab Utama Kawasan Rawan

Bencana Banjir (1) Faktor Kondisi Alam

Beberapa aspek yang termasuk dalam faktor kondisi alam penyebab banjir adalah kondisi alam (misalnya letak geografis wilayah), kondisi toporafi, geometri sungai, (misalnya meandering, penyempitan ruas sungai, sedimentasi dan adanya ambang atau pembendungan alami pada ruas sungai), serta pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya degradasi lahan, sehingga menambah luasan areal dataran rendah. a. Topografi

Daerah-daerah dataran rendah atau cekungan, merupakan salah satu karakteristik wilayah banjir atau genangan.

b. Tingkat Permeabilitas Tanah Daerah-daerah yang mempunyai tingkat permeabilitas tanah rendah, mempunyai tingkat infiltrasi tanah yang kecil dan runoff yang tinggi. Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang karakteristik di kiri dan kanan alur sungai mempunyai tingkat permeabilitas tanah yang rendah, merupakan daerah potensial banjir.

c. Kondisi Daerah Pengaliran Sungai Daerah pengaliran sungai (DPS) yang berbentuk ramping mempunyai tingkat kemungkinan banjir yang rendah, sedangkan daerah yang memiliki DPS berbentuk membulat, mempunyai tingkat kemungkinan banjir yang tinggi. Hal ini terjadi karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai (orde yang lebih kecil) yang hampir sama, sehingga bila hujan jatuh merata di seluruh DPS, air akan datang secara bersamaan dan akhirnya bila kapasitas sungai induk tidak dapat menampung debit air yang datang, akan menyebabkan terjadinya banjir di daerah sekitarnya.

d. Kondisi Geometri Sungai

d.1. Gradien Sungai Pada dasarnya alur sungai yang mempunyai perubahan kemiringan dasar dari terjal ke relatif datar, maka daerah peralihan/pertemuan tersebut merupakan daerah rawan banjir.

4 - 6


d.2. Pola Aliran Sungai

Pada lokasi pertemuan dua sungai besar, dapat menimbulkan arus balik (back water) yang menyebabkan terganggunya aliran air di salah satu sungai, yang mengakibatkan kenaikan muka air (meluap). Pada saat hujan dengan intensitas tinggi, terjadi peningkatan debit aliran sungai sehingga pada tempat pertemuan tersebut debit aliran semakin tinggi, dan kemungkinan terjadi banjir.

d.3. Daerah Dataran Rendah

Pada daerah Meander (belokan) sungai yang debit alirannya cenderung lambat, biasanya merupakan dataran rendah, sehingga termasuk dalam klasifikasi daerah yang potensial atau rawan banjir.

d.4. Penyempitan dan Pendangkalan Alur Sungai

Penyempitan alur sungai dapat menyebabkan aliran air terganggu, yang berakibat pada naiknya muka air di hulu, sehingga daerah di sekitarnya termasuk dalam klasifikasi daerah rawan banjir. Pendangkalan dasar sungai akibat sedimentasi, menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai yang menyebabkan naiknya muka air di sekitar daerah tersebut.

(2) Faktor Peristiwa Alam

a. Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; b. Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai; c. Air/arus balik (back water) dari sungai utama; d. Penurunan muka tanah (land subsidance); e. Pembendungan aliran sungai akibat longsor, sedimentasi dan aliran lahar

dingin. (3) Aktivitas Manusia

a. Pembudidayaan daerah dataran banjir; b. Peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; c. Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; d. Permukiman di bantaran sungai; e. Sistem drainase yang tidak memadai; f. Terbatasnya tindakan mitigasi banjir; g. Kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; h. Penggundulan hutan di daerah hulu; i. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; j. Elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

4 - 7


4.2.2 Tipologi Kawasan Rawan Bencana Banjir Tipologi kawasan rawan bencana banjir merupakan pengelompokkan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, sesuai dengan karakteristik penyebab banjir, serta geomorfologi wilayah (Tabel 4.1 dan 4.2)

Tabel 4.1 Tipologi Kawasan Lindung dan Rawan Bencana Banjir

No

Kawasan

Geomorfologi

Landform

Keterangan

1.

Kawasan Lindung 1. Pesisir

1. Resapan Air 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) 3. Danau

2. Dataran Tinggi


3. Pegunungan/ Perbukitan


2.

Kawasan Rawan Bencana

1. Pesisir

1. Banjir 2. Gelombang Pasang/ Pasang Surut

2. Dataran Tinggi

1. Gempa Bumi 2. Banjir

3. Pegunungan/ Perbukitan

1. Gunung Berapi 2. Tanah Longsor

3.

Kawasan Lindung 1. Pesisir 2. Dataran Tinggi 3. Pegunungan/ Perbukitan

1. Alami 2. Wisata 3. Permukiman 4. Cagar Budaya 5. Cagar Alami

Adapun tipologi kawasan budidaya rawan bencana banjir adalah (Tabel 4.2): 1. Dataran Rendah (Tipologi A)

Daerah Pesisir Pantai (Tipologi A1) Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area) (Tipologi A2) Daerah Sepandan Sungai (Tipologi A3) Daerah Cekungan (Tipologi A4)

2. Dataran Tinggi (Tipologi B) Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area) (Tipologi B1) Daerah Sepandan Sungai (Tipologi B2) Daerah Cekungan (Tipologi B3)

3. Pegunungan/Perbukitan (Tipologi C) Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area) (Tipologi C1) Daerah Sepandan Sungai (Tipologi C2) Daerah Cekungan (Tipologi C3)

4 - 8


Tabel 4.2

Tipologi Kawasan Budidaya Rawan Bencana Banjir

No

Kawasan

Geomorfologi

Landform

Keterangan

1.

Kawasan Budidaya 1. Dataran Rendah (A)

1. Daerah Pesisir 2. Daerah Dataran Banjir/Flood Plain 3. Sempadan Sungai 4. Cekungan

1. Permukiman 2. Industri 3. Kawasan Perdagangan 4. Sawah 5. Kebun Campuran/ Perkebunan 6. Tambak 7. Transportasi

2. Dataran Tinggi (B)

1. Daerah Dataran Banjir/Flood Plain 2. Sempadan Sungai 3. Cekungan


3. Pegunungan/ Perbukitan (C)

1. Sempadan Sungai 2. Cekungan


(1) Daerah Pesisir Pantai

Daerah pesisir pantai menjadi rawan banjir disebabkan daerah tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level / MSL), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai, apalagi bila ditambah dengan dimungkinkan terjadinya badai angin topan di daerah tersebut. Kawasan ini banyak terdapat di kota-kota besar (urban area) di dunia, sehingga sering terjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar, seperti korban jiwa, harta benda, serta merusak prasarana dan sarana kota. Sebagai contoh yang termasuk dalam katagori ini adalah daerah pesisir pantai utara dan selatan Pulau Jawa, Kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya.

4 - 9


Karakteristik Daerah Pesisir/Pantai : a. Faktor Kondisi Alam

Topografi merupakan daerah dataran rendah, landai; Dilalui sungai besar dengan debit > 50 m3/det; Memiliki DPS yang besar; Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil dan limpasan besar; Muka air tanah tinggi, resapan air kecil Daerah retensi air dan rawa

b. Faktor Peristiwa Alam

Intensitas curah hujan tinggi dan lamanya hujan; air laut pasang; air balik (back water) dari sungai akibat pasang laut; badai dan angin ribut dari laut.

c. Faktor Aktifitas Manusia

penurunan muka tanah (land subsidance) akibat penyedotan air tanah dan aktifitas pembanguan;

sistem drainase tidak memadai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir.

(2) Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area)

Daerah dataran banjir (floodplain area) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang elevasi muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap banjir, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal di daerah tersebut. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang sangat subur, dan terdapat di daerah pesisir pantai atau bagian hilir sungai, dan seringkali merupakan daerah kawasan pengembangan (pembudidayaan) perkotaan, seperti pertanian, permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Daerah ini bila dilalui oleh sungai (besar) yang mempunyak daerah pengaliran sungai (DPS) cukup besar, dan mempunyai debit banjir yang cukup besar, akan menimbulkan bencana banjir di daerah tersebut. Kondisi ini akan lebih parah apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.

4 - 10


Karakteristik Daerah Dataran Banjir : a. Faktor Kondisi Alam

Topografi merupakan daerah dataran rendah, landai dengan elevasi muka tanah relatif datar dari muka air normal sungai terdekat, sehingga aliran air di daerah tersebut lambat, dan atau tidak dapat mengalir secara gravitasi ke sungai/laut;

Dilalui sungai besar dengan debit > 50 m3/detik; Memiliki DPS yang besar; Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil dan limpasan besar,

muka air tanah tinggi, resapan air kecil; Daerah belokan sungai (meandering).


Lama dan intensitas hujan tinggi, baik hujan lokal di daerah tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai;

Meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak rnemadai;

Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan sungai.

c. Faktor Aktifitas Manusia Belum adanya pola budidaya dan pengembangan dataran rendah

rawan banjir; Peruntukan tata ruang kawasan belum memadai dan tidak sesuai; Sistem drainase tidak memadai; Prasarana pengendali banjir yang terbatas; Peruntukan tata ruang di DPS hulu; Permukinan di bantaran sungai.

(3) Daerah Sempadan Sungai

Daerah Sempandan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu. Pemanfaatan lahan yang sering ditemuai pada daerah sempandan antaran lain: Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan; Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan; Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan,

serta rambu-rambu pekerjaan; Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air

minum; Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan, baik

umum maupun kereta api;

4 - 11


Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemsyarakatan dan keamanan fungsi serta fisik sungai;

Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Di daerah perkotaan yang padat, daerah sempandan sungai sering dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha, sehingga sering menimbulkan dampak bencana banjir yang membahayakan jiwa dan harta benda. Karakteristik umum Tipologi C (Daerah Sempadan Sungai): a. Faktor Kondisi Alam

Daerah kiri kanan sungai untuk mengalirkan aliran sungai; Elevasi muka tanah relatif datar terhadap muka air normal sungai.

(4) Daerah Cekungan

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir, bila penataan kawasan atau ruang tidak terkendali dan mempunyai sistem drainase yang kurang memadai. Daerah cekungan yang dilalui sungai, pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan. Sebagai contoh daerah cekungan di dataran tinggi yang sering bermasalah dengan bencana banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama, adalah Cekungan Bandung di Kabupaten Bandung. Karakteristik Daerah Cekungan : a. Faktor Kondisi Alam

Elevasi muka tanah relalif datar terhadap muka air normal sungai /saluran terdekat;

Kecepatan aliran sungai rendah karena kemiringan dasar saluran yang relatif kecil.


Lama dan intensitas hujan tinggi, baik hujan lokal di daerah tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai;

Meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai;

Sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan sungai.

4 - 12


c. Faktor Aktifitas Manusia

Belum ada pola budidaya dan pengembangan dataran rendah/ cekungan;

Peruntukan tata ruang kawasan belum rnemadai dan tidak sesuai; Sistem drainase tidak memadai; Prasarana pengendali banjir yang terbatas; Peruntukan tata ruang di DPS hulu; Permukiman di bantaran sungai.

Untuk pemahaman terkait dengan tipologi kawasan rawan bencana banjir, pada Gambar 4.3 hingga 4.6 disajikan penjelasan skema gambar tipologi kawasan.

A. Daerah Pesisir Pantai

Gambar 4.3. Tipikal Kawasan Rawan Bencana Banjir

Saluran Pengelak Banjir

Saluran Pengelak Banjir

D. Daerah Cekungan

C. Daerah Sempadan

B. Daerah Dataran Banjir

4 - 13


Gambar 4.3. Tipikal Kawasan Rawan Bencana Banjir

Gambar 4.4. Tipologi Banjir Daerah Pesisir

Gambar 4.5. Tipologi Banjir Daerah Sempadan Sungai Dan Daerah Dataran Banjir

4 - 14


Gambar 4.6. Tipologi Banjir Daerah Cekungan

B A

4 - 15


4.2.3 Identifikasi Sebaran Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Garis

Pengaruh Identifikasi sebaran kawasan rawan banjir dan daerah pengaruh, ditetapkan berdasarkan tingkat atau daya rusak air yang membahayakan jiwa maupun harta benda (meterial). Untuk mendukung pelaksanaan identifikasi sebaran tersebut, pendekatan dapat dilakukan dengan menggunakan data-data sebagai berikut: (1) Peta-peta, yang terdiri dari peta topografi, geologi, hidrologi (hidrogeologi dan

hidrometeorologi), rawan bencana banjir dan longsor; (2) Laporan, meliputi publikasi khusus, hasil seminar dan bahan bacaan media

cetak serta elektronik; (3) Identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang tingkat kerawanan

kawasan bencana banjir dan longsor. 4.2.4 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan

Bencana Banjir Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan di kawasan rawan bencana banjir, dilakukan sesuai tipologi bentang alam dan fungsi lahan pada masing-masing kawasan, baik kawasan lindung maupun budidaya. Sesuai Gambar 3.1 tipe bentang alam dibedakan atas: a. Kawasan Rawan Bencana Banjir: a.1 Pesisir; a.2 Dataran; b. Kawasan Rawan Bencana Longsor: b.1 Perbukitan dan Pegunungan. (1) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan Lindung

Kawasan lindung dibedakan menurut fungsi ekosistem, yang terdiri dari daerah a) resapan air, b) daerah aliran sungai (DAS), c) danau, d) daerah rawan bencana, e) hutan lindung alami, f) wisata, g) permukiman, h) cagar budaya dan i) cagar alami.

4 - 16


Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Lindung dengan indikator di atas, untuk tipologi kawasan rawan bencana banjir sesuai fungsi ekosistemnya, disajikan pada Tabel 4.3. - 4.5.

(2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya dibedakan menurut fungsi ekosistem, yaitu a) permukiman, b) industri, c) kawasan perdagangan, d) sawah, e) kebun campuran/perkebunan, f) transportasi. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Budidaya dengan indikator di atas, untuk tipologi kawasan rawan bencana banjir sesuai fungsi ekosistemnya, disajikan pada Tabel 4.6. - 4.14.

4.2.5 Identifikasi Upaya Pengelolaan Ruang Kawasan Rawan Bencana

Banjir Untuk pengelolaan ruang kawasan rawan banjir diarahkan pada penanganan banjir yang berupa pencegahan dini (preventif) dan pencegahan sebelum terjadinya bencana banjir (mitigasi), yang terdiri dari kombinasi antara upaya struktur (bangunan pengendali banjir) dan non-struktur (perbaikan atau pengendalian DAS). Kebijakan yang terkait dengan upaya pengelolaan meliputi:

1. Rekayasa Teknik 2. Mekanisme Perijinan 3. Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat.

4.3 Rekayasa Teknik 4.3.1 Rekayasa Non-Struktural Bentuk upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara Non-Struktural (Pengendalian DAS), meliputi :

a. Pengelolaan daerah pengaliran sungai (watershed management), yang diharapkan dapat mengurangi limpasan runoff pada DPS tersebut ke sungai utama;

4 - 17


4 - 18

(2) Pengelolaan Kawasan Banjir

Sebagai contoh petani/peladang dilarang menanami tanah kehutanan dan diperlukan terasering dengan kemiringan tidak melebihi 20 derajat.

Implementasi dan penegakan hukum dapat dilakukan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kehutanan serta Menteri Negara Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkung, serta Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

f. Pembuatan check dam di badan sungai untuk menanggulangi erosi dasar sungai.

b. Pengelolaan kawasan banjir (floodplain management) termasuk penerapan zona tata guna lahan (land use zoning regulation) dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;

c. Flood proofing dari bangunan yang ada pada kawasan tersebut; d. Prakiraan banjir dan sistem peringatan dini.

(1) Pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai Pengelolaan daerah pengaliran sungai meliputi penerapan peraturan dan penegakan hukum serta pelaksanaan tata guna lahan (land use) )"yang terenlcana disesuaikan dengan kondisi lahan sehingga seluruh kegiatan di DPS tersebut dapat menunjang upaya konservasi lahan dan air serta dapat mengurangi limpasan/runoff ke sungai yaitu antara lain dengan: a. Pembuatan terasering; b. Penghijauan dengan tanaman keras; c. Pembuatan saluran-saluran tanah yang dapat mengurangi erosi tanah, yang

dapat menyebabkan sedimentasi sungai; d. Pembuatan sumur resapan; e. Rehabilitasi situ-situ;

Pengelolaan dataran banjir dilakukan melalui penerapan peraturan daerah yang menetapkan rencana tata ruang wilayah di kawasan banjir, dan disesuaikan dengan adanya kemungkinan banjir dengan membuat peta resiko banjir (flood map risk) dan pembagian zona/klasifikasi dataran banjir (floodplain zoning) berdasarkan tingkat kerawanan terhadap banjir, sehingga diharapkan dapat mencegah atau mengarahkan kegiatan yang mungkin timbul di kawasan tersebut.


4 - 19


4 - 20


4 - 21


4 - 22


4 - 23


4 - 24


4 - 25


4 - 26


4 - 27


4 - 28


4 - 29


4 - 30


4 - 31


4 - 32


4 - 33


4 - 34


4 - 35


4 - 36


4 - 37


4 - 38


4 - 39


4 - 40


4 - 41


4 - 42


4 - 43


4 - 44


4 - 45


Faktor-faktor ekonomi sosial dan lingkungan menjadi bahan pertimbangan teknis dalam pengelolaan dataran banjir, dan beberapa faktor yang menentukan tingkat resiko banjir meliputi: a. Besarnya banjir/genangan yaitu kedalaman dan kecepatan aliran banjir; b. Efektifnya waktu peringatan banjir; c. Kesiapan menghadapi banjir; d. Kecepatan naiknya elevasi banjir; e. Lamanya genangan; f. Halangan-halangan aliran air banjir; g. Tingkat kerusakan bencana banjir; h. Masalah evakuasi. Pengelolaan kawasan rawan banjir memerlukan peta resiko banjir untuk mencegah dan menghindari dampak bencana banjir. Pembuatan pedoman tentang peta resiko banjir harus memperhatikan standard tertentu yang harus mudah di baca oleh semua orang. Publikasi peta resiko banjir sangat penting dan memiliki banyak manfaat bagi pelaku ekonomi, sosial, dan lingkungan, oleh karena itu data dan informasi yang diperlukan untuk membuat peta tersebut dikumpulkan dan dievaluasi untuk mendapatkan peta resiko banjir yang akurat.

Data-data dan informasi yang ada pada peta tersebut adalah : a. Lokasi dengan tanda/warna tertentu di daerah banjir dengan kedalaman

tertentu, seperti: kedalaman 0 - 0,5 meter kedalaman 0,5 - 1,0 meter Kedalaman 1,0 meter lebih.

b. Luas daerah dataran banjir. c. Jumlah rumah di daerah tersebut d. Jumlah penduduk di daerah tersebut. e. Skala peta 1 : 10.000 s.d. 1 : 50.000 f. Periode ulang kemungkinan banjir 100 tahun. g. Jaringan jalan, sungai, banjir kanal, stasiun pompa, waduk, nama

kelurahan/kecamatan.

Pemanfaatan daerah kawasan banjir harus diatur dengan pedoman dari peta resiko banjir dan zona dataran banjir. Pedoman tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu: Mengurangi dampak bencana pada permukiman yang ada. Mempersiapkan syarat-syarat bagi permukirnan yang ada dalam menghadapi

banjir

4 - 46


Mengijinkan pemukiman baru dengan persyaratan tertentu, seperti flood

proofing. Melarang adanya pengembangan daerah permukiman yang baru.

(3) Flood Proofing

Flood proofing tidak mencegah terjadinya banjir, tapi mengurangi dampak bencana pada saat kejadian banjir, yaitu antara lain dengan : a. Meninggikan elevasi muka tanah; b. Meninggikan elavasi struktur bangunan; c. Menggunakan bahan bangunan tahan air.

Flood proofing dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Menetapkan elevasi banjir rencana (design flood level) baik dari perhitungan

maupun dari elevasi banjir besar yang pemah terjadi; Menetapkan tinggi jagaan (freeboard) sebagai faktor keamanan, yaitu 30-50

cm di atas elevasi banjir rencana; Menetapkan lokasi, yaitu di daerah tepi dataran banjir (flood fringe).

Gambaran rinci flood proofing dapat dilihat pada Gambar 4.7, 4.8, dan 4.9.

Gambar 4.7 Pola-Pola Peningkatan Elevasi Bangunan

4 - 47


Gambar 4.8 Flood Proofing Dengan Rekayasa Elevasi Bangunan

(4) Prakiraan Banjir dan Sistem Peringatan Dini Prakiraan banjir memberikan prakiraan tentang waktu kejadian banjir dan besaran elevasi banjir di suatu lokasi rawan banjir di hilir sungai berdasarkan perhitungan penelusuran banjir (nood routing). Sistem peringatan dini memberikan peringatan tentang waktu kejadian aliran banjir dan atau aliran debit dengan waktu yang cukup untuk melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda. Metoda ini merupakan cara yang paling murah dan efektif untuk menegah kerusakan harta benda dan kehilangan jiwa akibat akan terjadinya kejadian banjir. Berbagai model matematika tentang hidrologi dan hidraulik telah banyak dipergunakan untuk menghitung penelusuran banjir secara otomatis, berdasarkan data-data hidrologi (curah hujan dan elevasi muka air) di hulu sungai, tentang kemungkinan terjadinya kejadian banjir di daerah rawan banjir Sejumlah data dari beberapa stasiun hujan dan elavasi muka air diperlukan untuk menentukan akurasi prakiraan banjir antara lain curah hujan, karakteristik dan luas DPS, karakeristik waduk dan sungai, elevasi muka air disertai beberapa

4 - 48


parameter yang harus dikalibrasi berdasarkan rekaman banjir (flood marks) yang pernah terjadi.

Sistem peringatan dini disampaikan melalui radio, telepon, telegram, televisi, media cetak, radio panggil (handy talky) untuk disampaikan kepada masyarakat yang ada di dataran banjir. Adapun sistem prakiraan banjir dan peringatan dini ini telah dipasang di beberapa DPS besar di Indonesia, seperti DPS Brantas, Bengawan Solo, Citarum, Cimanuk, serta Proyek Gunung Merapi untuk prakiraan aliran lahar dingin.

Gambar 4.9 Tipikal Bangunan pada Flood Proofing

4.3.2 Rekayasa Struktural Upaya Pengelolaan Ruang Secara Struktural (Bangunan Pengendali Banjir), yaitu:

a. Menurunkan elevasi muka air banjir dengan perbaikan alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;

4 - 49


b. Mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang (return period) tertentu, dengan tanggul penahan banjir;

c. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;

d. Memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan waduk retensi, banjir kanal, dan interkoneksi sungai.

(1) Perbaikan Alur Sungai dan Normalisasi Saluran

Perbaikan alur sungai dan normalisasi saluran adalah metoda yang paling umum digunakan dalam pengendalian banjir, yaitu mencegah meluapnya air sungai dengan: a. Mengurangi panjang sungai/sodetan pada alur tertentu; b. Mengurangi koefisien kekasaran dengan perbaikan tebing dan dasar sungai; c. Melebarkan dan memperdalam sangai dengan pengerukan; d. Pengendalian alur sungai dengan bangunan pengendali banjir seperti pintu-

pintu air. Debit banjir rencana pada perbaikan alur sungai dan normalisasi saluran yang dipergunakan dengan periode wang 25 tahun untuk tanggul sungai dan periode ulang 50 tahun untuk kemiringan tebing dari tanggul. Elevasi muka tanggul rencana adalah elevasi muka air banjir pada periode ulang 25 tahun atau 50 tahun, ditambah dengan tinggi jagaan (free board) 30-50 cm. Pada Gambar 4.10 disajikan tipikal normalisasi saluran.

(2) Tanggul dan Dinding Penahan Banjir

Tanggul dan dinding penahan banjir adalah bangunan penahan yang dibangun di sepanjang aliran sungai/saluran, untuk menahan dan menghindari luapan air banjir ke dataran atau wilayah di sekitarnya. Tanggul dan dinding penahan banjir dibangun untuk melindungi daerah dataran banjir yang dipergunakan untuk permukiman, daerah industri dan pertanian. Di Indonesia biasanya dipergunakan material tanah yang dipadatkan, sementara dinding penahan banjir dapat dipergunakan pasangan batu kali, dinding beton bertulang dan bahan lainnya yang memenuhi syarat teknik.

4 - 50


Beberapa kriteria tentang tanggul dan dinding penahan banjir, terdiri dari: Tinggi tanggul; Panjang tanggul; Kekuatan dan faktor keamanan tanggul; Material tanggul.

Tanggul dan dinding penahan banjir dapat menghalangi aliran pada sistem drainase yang ada pada daerah dataran banjir ke sungai atau laut, sehingga diperlukan perencanaan khusus pada daerah tersebut, yaitu pada saluran drainase ke sungai yang ada di bangun pintu-pintu air atau pintu klep yang dapat mengalirkan air secara gravitasi ke sungai/laut bila elevasi muka air sungai/laut lebih rendah dan ditutup bila elevasi muka air lebih tinggi. Selanjutnya bila perlu dapat dipasang pompa air untuk membantu mengalirkan air dari daerah tersebut.

Gambar 4.10 Tipikal Normalisasi Saluran

Pada Gambar 4.11, 4.12, 4.13 disajikan tipikal tanggul dan dinding penahan banjir.

4 - 51


Gambar 4.11 Tanggul dan Dinding Penahan Banjir

Gambar 4.12 Tipikal Pengaturan Tanggul di Meander Sungai

4 - 52


(3) Sistem Polder Daerah polder adalah suatu daerah dengan karakteristik elevasi muka tanah lebih rendah dari elevasi muka air sungai/laut yang ada, sehingga aliran air dari sistem drainase yang ada tidak dapat mengalir secara gravitasi, dan menjadikan daerah tersebut rawan terhadap banjir/genangan, baik oleh hujan lokal maupun luapan air sungai/laut.

Gambar 4.13 Parameter-Parameter Tanggul

Daerah polder harus dilindungi dengan tanggul, sehingga air dari daerah lain tidak dapat masuk ke daerah tersebut, dan air hujan dan buangan domestik yang ada dialirkan/dikumpulkan melalui sistem drainase ke waduk, untuk selanjutnya dipompa ke laut. Waduk/reservoar merupakan tempat penampungan air sementara yang letaknya lebih rendah dari elevasi muka tanah/saluran di daerah tersebut, sehingga dapat mengalirkan dan menampung air secara gravitasi sebelum dipompa ke sungai/laut. Mengingat harga tanah di perkotaan relatif mahal, maka waduk/reservoar ini dapat menggunakan sungai/saluran (long storage) yang ada di daerah polder tersebut, dengan konsekuensi kapasitas pompa menjadi lebih besar. Sebagai contoh dapat dilihat di Kali Cideng dan Kanal Ancol di Jakarta. Penjelasan tentang sistem polder, disajikan pada Gambar 4.14.

4 - 53


Besarnya kapasitas pompo sangat tergantung pada kapasitas waduk, dan hubungan antara kapasitas pompa dan kapasitas waduk dapat dilihat pada Gambar 4.15. Berdasarkan gambar tersebut, kapasitas waduk yang dibutuhkan dapat dicari dari pengurangan garis sejajar antara garis b dan garis c, dalam hal ini garis b merupakan kumulasi debit limpasan (m3/detik) terhadap waktu, yang masuk ke dalam waduk, dan garis c adalah kumulasi volume air yang dipompa terhadap waktu.

(4) Saluran Pengelak Banjir

Saluran pengelak banjir adalah saluran buatan untuk mengalihkan aliran banjir ke laut. Saluran ini digunakan untuk melindungi daerah dataran banjir atau daerah perkotaan yang luas, sehingga debit banjir yang mengalir ke daerah tersebut dapat dikendalikan pada debit tertentu, dengan dibuatnya bangunan pengendali berupa bendung atau pintu air dan debit banjir dialirkan ke laut. Saluran ini dapat juga berupa sudetan (cut off) pada alur sungai melingkari daerah rawan banjir, sehingga memperpendek aliran sungai di daerah tersebut.

Kriteria perencanaan saluran pengendali banjir dan sudetan harus mengikuti berbagai pertimbangan teknis sebagai berikut : a. Saluran pengendali banjir umumnya untuk melindungi daerah dataran banjir di

perkotaan yang luas dan padat; b. Kemiringan dasar saluran yang dibutuhkan harus relatif datar, sehingga tidak

mengalami erosi pada saat aliran banjir dan sedimentasi pada saat air normal; c. Bangunan terjunan (drop Structure) berupa bendung dan pintu air dibutuhkan

bila kondisi topografi dasar saluran terlalu curam, dalam rangka mengatur kemiringan dasar saluran;

d. Kendala geologi dasar saluran harus dipertimbangkan untuk menghindari adanya erosi dan sedimentasi;

e. Aliran air yang mengalir ke sungai yang ada pada daerah tersebut dipertahankan sebagai drainase kota dan penggelontor bila diperlukan.

Sebagai contoh saluran pengelak banjir adalah Banjir Kanal Barat di Jakarta, yang mengalihkan debit banjir Kali Ciliwung ke laut di lokasi Manggarai, dan Porong Bypass Channel yang mengalihkan debit banjir Kali Brantas untuk melindungi Kota Surabaya. Penjelasan saluran pengelak banjir dapat dilihat di Gambar 4.16 dan 4.17.

4 - 54


Gambar 4.14 Sistem Polder

4 - 55


Gambar 4.15 Hubungan Antara Kapasitas Waduk dan

Kapasitas Pompa

4 - 56


Gambar 4.15 Hubungan Antara Kapasitas Waduk dan Kapasitas Pompa

Gambar 4.16 Saluran Pengelak Banjir

Gambar 4.17 Tipikal Saluran Pengelak Banjir

(5) Waduk Retensi (Retention Basin) Seperti bendungan pengendali banjir di daerah hulu, waduk retensi juga berfungsi untuk menahan air banjir sementara, atau mengurangi debit banjir yang mengalir

4 - 57


ke daerah hilir sungai. Pengurangan debit banjir ini sangat bergantung pada kapasitas tampung waduk retensi tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe waduk retensi berdasarkan lokasinya, yaitu: 1. Di badan sungai (on stream) dengan membendung sungai dengan bandung

yang relatif rendah dan pintu air pengendali; 2. Di tepi kanan atau kiri sungai (off stream) yang memiliki dataran rendah

sebagai waduk retensi, sehingga bila muka air tinggi, air akan mengalir dan ditampung sementara di waduk tersebut.

Lebih lanjut gambaran dari kedua tipe tersebut, disajikan pada Gambar 4.18.

Lokasi waduk retensi kadang-kadang terdapat pada lokasi dataran rendah, seperti rawa-rawa atau daerah pertanian, sehingga dapat menimbulkan dampak yang serius bila daerah tersebut terdapat permukiman penduduk dengan sarana dan prasarananya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut: 1. Pengendalian yang memadai yaitu meminimalkan bencana yang mungkin

terjadi, dengan melarang adanya permukiman penduduk; 2. Prakiraan banjir dan sistem peringatan dini yaitu dengan memberikan

peringatan dan waktu yang cukup untuk evakuasi bila akan terjadi banjir; 3. Pembuatan sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air banjir dengan

cepat dari daerah genangan.

4 - 58


Gambar 4.18 Konsep Waduk Retensi (Retention Basin)

4 - 59

pengendalian pemanfaatan daerah rawan banjir

Documents