gbpp resolusi konflik dan penguatan hukum masyarakat

1

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN RESOLUSI KONFLIK

RUANG BELAJAR MASYARAKAT (RUBELMAS) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)

Program Pelatihan : Resolusi Konflik (Pelatihan Dasar dan Lanjutan) Pelaksana : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri RI Peserta : Masyarakat Penerima Program PNPM MP Waktu : 3195 menit @ 45 menit

Deskripsi Singkat: Dalam pembelajaran ini dibahas tentang kaidah dan sistem hukum di Indonesia, konsep senketa/konflik, nilai-nilai dasar penyelesaian masalah, jenis dan sumber konflik, pemetaan konflik, prosedur dalam penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan nonhukum, alternatif dispute resolution (ADR), Keterampilan negosiasi, keterampilan mediasi (Perma No 1/2008), keterampilan konseling, dokumentasi kasus konflik, penyusunan kontrak/perjanjian di masyarakat, peran paralegal, advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat Penerima PNPM Mandiri Perdesaan. Tujuan Kurikuler: Optimalisasi ruang belajar masyarakat (RUBELMAS) dalam meningkatkan kompetensi masyarakat penerima manfaat program untuk mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja dan penyelesaian masalah dan sengketa/konflik terkait pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Tujuan Instrusional Umum:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan masalah dan sengketa terkait pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, sengketa dan konflik yang dihadapi dalam pelaksaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

2

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam manajemen konflik dan penyelesaian kasus sengketa dan konflik yang dihadapi melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi.

Struktur Materi Pelatihan: Pelatihan ini dibagi dalam dua tahap yaitu:

1. Pelatihan Dasar: Meteri pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, keterampilan dan pengalaman belajar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam mediasi dan resolusi konflik terkait penyelesaian sengketa/konflik yang dihadapi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Kisi-kisi materi modul pelatihan dasar digambarkan sebagai berikut;

Tabel 1. Kisi-Kisi Materi Modul Pelatihan Dasar

Modul Pokok Bahasan Durasi Kompetensi Dasar Tingkat

Kedalaman*) Pengetahuan Keterampilan Tindakan

(1) (2) (3) (4) (5)

Modul 1 Memahami Masalah, Sengketa dan Konflik x 1

1.1.1 Pengertian masalah, sengketa, dan konflik. 90’ x 1

1.1.2 Membangun Nilai-nilai Dasar 45’ x x 1

1.1.3 Memahami Jenis dan Dinamika Konflik 45’ x x 1

Modul 2 Analisis Konflik

2.1.1 Analisis Pemangku Kepentingan yang berkonflik (Who analysis?)

90’ x x 2

2.1.2 Analisis sumber konflik (What analysis?) 90’ x x 2

2.1.3 Analisis Faktor Pendorong dan pemecah konflik (How analysis?

90’ x x 2

2.1.4 Analisis konteks konflik (Where analysis?) 90’ x x 2

Modul 3 Merumuskan strategi penyelesaian sengketa/konflik 90’ x x 2

Modul 4 Merumuskan strategi penyelesaian sengketa/konflik berbasis kearifan lokal

90’ x x 2

Modul 5 Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme hukum 90’ x x x 3

Modul 6 Alternative Dispute Resolution (ADR) 90’ x x 3

Modul 7 Membangun kreativitas dalam mengembangkan pilihan 90’ x x 2

3

penyelesaian sengketa/konflik.

Modul 8 Keterampilan Negosiasi 180’ x x 2

Modul 9 Keterampilan Mediasi 180’ x x 2

Modul 10 Membangun Kesepakatan 135’ x x 2

Modul 11 Membangun Kerja Advokasi 90’ x x x 3

Jumlah Jam Pelatihan 1575’

*) 1 = Rendah; 2 = Sedang; 3 = Tinggi

4

2. Pelatihan Lanjutan: Meteri pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, keterampilan dan pengalaman belajar

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan pendampingan hukum (paralegal) terkait penyelesaian sengketa/konflik yang dihadapi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Kisi-kisi materi modul pelatihan lanjutan digambarkan sebagai berikut;

Tabel 2. Kisi-Kisi Materi Modul Pelatihan Lanjutan

Modul Pokok Bahasan Durasi Kompetensi Dasar Tingkat

Kedalaman*) Pengetahuan Keterampilan Tindakan (1) (2) (3) (4) (5)

Modul 1 Mengenal Sistem dan Proses Pembentukan Hukum di Indonesia

x 2

1.1.1 Pengertian dan Kaidah Hukum di Indonesia 45’ x 2

1.1.2 Sistem dan Proses pembentukan Hukum di Indonesia

45’ x 2

Modul 2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum 90’ x 1

Modul 3 Kesadaran Hukum Masyarakat 90’ x x 2

Modul 4 Prespektif HAM dalam penyelesaian sengketa 90’ x x 2

Modul 5 Konsep Paralegal 90’ x x 2

Modul 6 Kompetensi Dasar Paralegal 90’ x x 2

Modul 7 Keterampilan Fasilitasi bagi paralegal

7.1 Keterampilan Mendengar Efektif 135’ x x 2

7.2 Keterampilan konseling 135’ x x 2

Modul 8 Dokumentasi Kasus 180’ x x 3

Modul 9 Strategi Penanganan Kasus Perdata 135’ x x 3

Modul 10 Strategi Penanganan Kasus pidana 135’ x x 3

Modul 11 Keterampilan membuat dokumen hukum dan perjanjian 180’ x x 3

Modul 12 Pengembangan bantuan Hukum bagi penerima PNPM-MP

90’ x x 2

Modul 13 Membangun Jaringan Advokasi Hukum 90’ x x 2

Jumlah Jam Pelatihan 1620’

*) 1 = Rendah; 2 = Sedang; 3 = Tinggi

5

Garis-Garis Besar Materi Pelatihan(GBPP) Berikut ini diuraikan kerangka umum materi pelatihan dalam RUBELMAS yang terdiri dari (a) Pelatihan Dasar dan (b) Pelatihan Lanjutan. GBPP menyangkut tujuan, substansi materi, metode, waktu dan evaluasi sebagai panduan bagi penyelenggara, pelatih dan peserta dalam mengelola kegiatan pembelajaran. A. Pelatihan Dasar

Tabel 3. GBPP Modul Pelatihan Dasar (Resolusi Konflik)

No. Tujuan Instruksional Khusus Pokok Bahasan dan

Sub Pokok Bahasan Uraian Metode Waktu Evaluasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Peserta diharapkan memahami masalah, sengketa, konflik dan nilai dasar dalam penyelesaian masalah

1.1. Memahami Masalah, Sengketa dan Konflik

1.1.4 Pengertian masalah, sengketa, dan konflik.

Pengertian masalah, konflik dan sengketa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan masalah, sengketa dan konflik.

Curah pendapat Diskusi Tukar pengalaman

90 menit Tes tulis Tes Lisan

1.1.5 Membangun Nilai-nilai Dasar

Mengggali secara mendalam nilai-nilai yang selama ini menjadi panduan dalam upaya penyelesaian masalah. Misalnya; a. Perlindungan dan HAM b. Kedaulatan Rakyat c. Keragaman d. Anti kekerasan e. Lingkungan f. Kesataraan gender

Curah pendapat Kartu nilai, Diskusi kelompok


1.1.6 Memahami Jenis dan Dinamika Konflik

Jenis konflik yang terjadi dalam masyarakat; a. Konflik personal b. Konflik relasional c. Konflik struktural, dan d. Konflik kultural.

Jendela Konflik Berbagi pengalaman, Diskusi kelompok


6

Dinamika konflik; a. Tanpa konflik b. Konflik laten c. Konflik permukaan d. Konflik terbuka

2. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi sengketa dan konflik dalam pelaksanan program PNPM Mandiri Perdesaan

Analisis Konflik

2.1 Analisis Pemangku Kepentingan yang berkonflik (Who analysis?)

Mengidentifikasi siapa pelaku atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik yaitu;

Pelaku utama

Pelaku pendukung dan

Pelaku lain yang berpengaruh

Pelaku netral

Sosiometrik Curah pengalaman Simulasi presentasi

90 menit Observasi

2.2 Analisis sumber konflik (What analysis?)

Mengidentifikasi mengapa terjadinyanya konflik dengan menemukan apa saja yang menjadi penyebab konflik dengan menggali hal-hal berikut;

Inti masalah yang diperselisihkan.

Penyebab masalah itu muncul.

Akibat yang ditimbulkan dari masalah.

Pohon Masalah “Problem Tree” Simulasi, dan diskusi kelompok.

90 menit Observasi

2.3 Analisis Faktor Pendorong dan pemecah konflik (How analysis?)

Mengidentifikasi Faktor-faktor pendorong konflik dan perekat hubungan dengan menggali hal-hal berikut; (a) Faktor Pendorong

Perdamaian;

Proses Perdamaian

Pemberdayaan Masyarakat.

Hubungan dagang

Kelompok perdamaian (b) Faktor Pemicu Konflik;

Kekerasan sebelumnya

Analisis Tulang Ikan “Fishborn” Simulasi, dan diskusi kelompok.

90 menit Observasi

7

Kemiskinan

Perbedaan Politik

Eksploitasi sumber daya.

2.4 Analisis konteks konflik (Where analysis?)

Mengkaji hubungan antara perilaku, tata ruang dan konteks dimana konflik itu terjadi dengan menggali hal-hal berikut; (a) Pemetaan wilayah (Geografic

mapping) (b) Pemetaaan ruang sosial. (c) Pemetaan sumber daya.

Pemetaan tata ruang sosial, ekonomi dan lingkungan Simulasi, dan diskusi kelompok.

90 menit Observasi

3. Peserta mampu merumuskan strategi penyelesaian sengketa/konflik dalam pelaksanaan program PNPM-MP

Merumuskan strategi penyelesaian sengketa/konflik

Berdasarkan hasil analisis konflik (analisis siapa, analisis, apa, analisis bagaimana dan analisis dimana) kemudian disusun beberapa alternatif penyelesaian dengan menggunakan kerangka kerja pembangunan peka konflik. Asepk perumusan strategi alternatif dengan melihat faktor-faktor pendorong perdamaian dan pemecah konflik yang terjadi dalam berbagai tingkatan dalam pelaksanaan program PNPM-MP. Menggali kasus atau pengalaman peserta dalam menyelesaikan masalah, sengketa/konflik dalam pelaksanaan program.

Matrik Divider & Connector Piramida Konflik Simulasi Presentasi

90 menit Observasi

4. Peserta diharapkan mampu mengembangkan pilihan dalam penyelesaian sengketa/konflik berbasis kearifan lokal.

Merumuskan strategi penyelesaian sengketa/konflik berbasis kearifan lokal

Menggali kasus atau pengalaman peserta dalam menyelesaikan masalah, sengketa/konflik berdasarkan nilai-nilai, budaya dan kearifan lokal yang berlaku di Indonesia. Mekanisme penyelesaian konflik lokal dengan memperkuat institusi sosial dan

Local Wisdom Approach Role Play Dokumentasi Apresiasi Budaya

90 menit Observasi

8

pranata masyarakat dengan mengedepankan nilai, norma, kebiasaan, sistem religi, potensi, kepemimpinan, sistem sosial dan budaya.

5. Peserta mampu memahami pola penyelesaian sengketa/konflik melalui mekanisme hukum

Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme hukum

Mekanisme penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur huum di Indonesia mencakup. (a) Jenis Kasus Hukum;

Kasus Perdata

Kasus Pidana.

Kasus Tata Usaha Negara (b) Pembagian Hukum Acara;

Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

(c) Mekanisme Penyelesaian Perdata melalui;

Gugatan kelompok (class action)

Hak Gugat Organisasi (Legal Standing)

Gugatan warga Negara (Citizen Law Suit)

Presentasi Studi kasus dan Dokumentasi

90 menit Tes tulis Tes lisan

6. Peserta diharapkan memahami konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai pendekatan penyelesaian sengketa/konflik melalui Non Litigasi.

Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa atau konflik tanpa melalui jalur hukum dengan mengembangkan berbagai pendekatan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, mencakup. Landasan hukum ADR didasarkan pada Perma No. 1 tahun 2008 tentang mediasi.

Presentasi- Pemaparan, Tanya Jawab dan Curah Pendapat


7. Peserta diharapkan mampu Membangun kreativitas dalam Kreativitas merupakan sebuah proses Lateral Thinking 90 menit Observasi

9

menemukan pilihan penyelesaian sengketa/konflik secara kreatif.

mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa/konflik.

mental dalam mengembangkan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci), suatu gagasan atau ide baru. Proses kreatif (divergen) mencakup: (a) Tahap Persiapan; adalah tahap

pengumpulan informasi atau data sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini terjadi percobaan-percobaan atas dasar berbagai pemikiran kemungkinan pemecahan masalah yang dialami.

(b) Inkubasi; adalah tahap dieraminya proses pemecahan masalah dalam alam prasadar. Tahap ini berlangsung dalan waktu yang tidak menentu, bisa lama.

(c) Tahap Iluminasi; adalah tahap munculnya inspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini muncul bentuk-bentuk cetusan spontan, seperti dilukiskan oleh Kohler dengan kata-kata now, I see itu yang kurang lebihnya berarti “oh ya”.

(d) Tahap Verifikasi; adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi tarhadap gagasan secara kritis, yang sudah mulai dicocokkan dengan keadaan nyata atau kondisi realita.

Simulasi Presentasi

8. Peserta mampu menyelesaikan sengketa/konflik melalui negosiasi

Keterampilan Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang memandang

Role play (sosiodrama) Studi kasus

180 Observasi Refleksi

10

kedudukan kedua pihak sejajar dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip negosiasi dan peran negosiator. Perbedaan negosiasi dengan pendekatan lain. Proses negosisasi mencakup; (a) persiapan (b) membuka negosiasi (c) Negosiasi, dan (d) Penutupan-Kesepakatan

Apresiasi

9. Peserta mampu menyelesaikan sengketa/konflik melalui mediasi

Keterampilan mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip-prinsip mediasi dan peran mediator. Perbedaan mediasi dengan pendekatan lain. Proses mediasi mencakup; (a) Persiapan (b) Pendahuluan (c) Pemaparan Kisah (d) Pemecahan Masalah (e) Kesepakatan (f) Menuju Rekonsiliasi

Role play (sosiodrama) Studi kasus Apresiasi

180 menit Observasi Refleksi

10. Peserta mampu membangun kesepakatan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik

Membangun Kesepakatan Pengertian dan prinsip-prinsip dalam membangun kesepakatan dalam kerangka penyelesaian masalah/sengketa/konflik secara lestari. Memahami motivasi, tujuan dan kepentingan parapihak yang bersengketa. Proses membangun kesepakatan antarpihak yang bersengketa;

Problem solving “induktif dan deduktif” Studi Kasus Diskusi kelompok

135 menit Observasi

11

(a) Mengembangkan Analisis bersama.

(b) Pengambilan keputusan dan Perumusan Kesepakatan.

(c) Komitmen dan aksis bersama

11. Peserta mampu memahami Advokasi sebagai sarana untuk mempengaruhi kebijakan publik

Membangun Kerja Advokasi Pengertian, fungsi dan tujuan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat membela kepentingannya. Beberapa alasan masyarakat melakukan advokasi. Terdapat dua pendekatan dalam melakukan advokasi; (a) Advokasi kebijakan (non-

litigasi) (b) Advokasi hukum (litigasi) Proses advokasi; (a) Mengidentifikasi isu yang akan

diadvokasi (b) Investigasi (c) Menentukan sasaran dan

menentukan (d) Merumuskan strategi (e) Membangun aliansi (f) Mendidik konstituen. (g) Melakukan loby

Presentasi Curah gagasan kerangka kerja advokasi Studi Kasus Diskusi kelompok

90 menit Tindakan

12

B. Pelatihan Lanjutan

Tabel 4. GBPP Modul Pelatihan Lanjutan (Paralegal)

No. Tujuan Instruksional Khusus Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

Uraian Metode Waktu Evaluasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Peserta diharapkan memahami Sistem dan kaidah Hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengenal Sistem dan Proses Pembentukan Hukum di Indonesia

1.1 Pengertian dan Kaidah Hukum di Indonesia

Pengertian dan landasan filosofis tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa norma hukum dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Konstruksi hukum, moralitas dan keadilan hukum bagi masyarakat dengan memberikan beberapa contoh praktis di lapangan



1.2 Sistem dan Proses pembentukan Hukum di Indonesia

Penjelasan tentang sistem hukum di Indonesia mencakup konsep, fungsi dan kedudukan dalam sistem peraturan dan perundang-undangan. Pembagian hukum di Indonesia meliputi; a. Hukum Publik; hukum

tatausah/administasi Negara (HAN), hukum tatanegara (HTN), hukum agrarian/pertanahan dan hukum pidana

b. Hukum Privat (sipil); hukum perdata.

Hirarki hukum menyangkut tata urutasn peraturan perundang-



13

undangan berdasarkan UU No. 10/2004 tentang Hirarki Hukum di Indonesia.

2. Peserta diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum

Peran masyarakat dalam proses pembentukan hukum khususnya menyangkut peraturan di daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan. Mekanisme penyusunan peraturan daerah (Perda) sebagai tahapan yang harus dilalui untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Pelibatan berbagai kelompok masyarakat, para pihak yang berkonflik dan perempuan.

Participation Action Research (PAR) Konsultasi Curah pendapat Diskusi kelompok.

90 menit Tindakan Obeservasi

3. Peserta memiliki kesadaran hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa/konflik.

Kesadaran Hukum Masyarakat Pengertian kesadaran hukum dalam kerangka penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat. Memahami tingkat kesadaran masyarakat melalui beberapa indikator; tingkat kriminalitas, pelanggaran, KDRT, indeks korupsi, dan Pelayanan Hukum. Peran penegakan hukum dalam mendorong keadilan masyarakat.

Curah pendapat Diskusi kelompok Studi kasus.

90 menit Self- assessment

4. Peserta diharapkan memiliki kesadaran tentang prespektif HAM dalam penyelesaian sengketa/konflik

Prespektif HAM dalam penyelesaian sengketa

Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dilindungi. Latar belakang lahirnya Deklarasi Universal HAM (1947) sebagai standar umum semua Negara untuk menjung martabat manusia. Instrumen yang

Pemaparan konsep HAM Curah pendapat Studi kasus Analisis HAM

90 menit Tes Tulis Tes Lisan

14

digunakan dalam HAM seperti; Konvensi HAM, DUHAM, CEDAW, Deklarasi Anti Kekerasan dan UU PKDRT. Konsep pemenuhan dan pelanggaran HAM menyangkut prosedur dan mekanisme penyelesaiannya.

5. Peserta diharapkan memahami konsep, fungsi dan kedudukan paralegal dalam pelaksanaan program PNPM-MP

Konsep Paralegal Paralegal merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan peran dan fungsi pendamping masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat; Fungsi Paralegal; (a) Agen penguatan hukum (b) Mediator antara korban

dengan pihak lainnya (c) Pendamping hukum

masyarakat (d) Psikososial terhadap korban. (e) Akses perlindungan korban (f) Membantu pengacara dalam

pendampingan kasus hukum Peran Paralegal dalam mendukung pelaksanaan PNPM-MP

Pemaparan konsep paralegal Curah pendapat Diskusi kelompok Nara sumber

90 menit Tes Tulis Tes Lisan

6. Peserta diharapkan memiliki keterampilan dasar sebagai paralegal

Kompetensi Dasar Paralegal Secara umum kompetensi yang harus dimiliki diantaranya; (a) Negosiasi, mediasi, konsiliasi

dan lobby. (b) Komunikasi (mendengar

efektif, bertanya dan reframing).

(c) Pendidikan hukum (d) Dokumentasi dan investigasi. (e) Administrasi dan informasi

hukum.

Jendela Paralegal Studi kasus Kartu Kompetensi Paralegal Role play/simulasi Game

90 menit Self-Assessment

7. Peserta diharapkan memiliki Keterampilan Fasilitasi bagi

15

keterampilan dasar fasilitasi penanganan sengketa/konflik dalam pelaksanaan program PNPM-MP

Paralegal

7.1 Keterampilan Mendengar Efektif

Mengenali gaya komunikasi peserta dengan memahami karakter dan kebiasaan dalam bertanya dan mendengar. Teknik mendengar efektif; (a) Paraphrasing. (b) Menarik Keluar (Drawing

people out). (c) Memantulkan (Mirroring) (d) Pengumpulan gagasan (e) Mengurutkan (Stacking) (f) Mengembalikan jalur

(Tracking) (g) Menguatkan (Encouraging) (h) Menyeimbangkan (Balancing) (i) Membuka ruang (Making

space)

Game Simulasi Curah pendapat

135 menit Observasi Lembar Praktek

7.2 Keterampilan konseling Konseling adalah suatu keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang pendamping paralegal. Prinsip-prinsip konseling korban (non diskriminatif, penerimaan, kesetaraan, kerahasiaaan, tidak menghakimi, keunikan, dll) Tahapan konseling meliputi; (a) Tahap permulaan/pembinaan

raport (b) Tahap eksplorasi masalah. (c) Tahap eksplorasi penyelesaian

masalah. (d) Tahap pemberian rujukan. (e) Tahap

akhir/kontrak/penyimpulan

Studi kasus Simulasi Curah pendapat

135 menit Observasi Lembar Praktek

16

(f) Tahap pencatatan

8. Peserta diharapkan mampu mendokumentasikan berbagai kasus sengketa/konflik dan pengaduan (complaint) dalam pelaksanaan PNPM-MP

Dokumentasi Kasus Pengertian pendokumentasian kasus terkait pelaksanaan PNPM-MP. Manfaat dokumentasi kasus dalam penyelesaian sengketa baik yang bersifat perdata maupun pidana. Penetapan kualifikasi kasus dan tingkat urgensi penyelesaian. Jenis pendokumentasian kasus; (a) Observasi (participant

observation). (b) Urutan kronologis kejadian,

yang mencoba mengumpul=-kan informasi tentang kejadian suatu sengeketa.

(c) Studi kemasyarakatan, (community study).

(d) Mikroethnografi. Prosedur pendokumentasian kasus meliputi; (a) Tahap menerima, mencari dan

mempelajari informasi awal. (b) Tahap persiapan. (c) Tahap Observasi dan

Investigasi. (d) Tahap pengumpulan dan

klasifikasi. (e) Analisis hasil dan Pelaporan.

Studi kasus Pemaparan kasus Dokumentasi Asistensi

180 menit Observasi Lembar Kerja

9. Peserta diharapkan mampu mendampingi penyelesaian kasus perdata dalam pelaksanaan program PNPM-MP

Strategi Penanganan Kasus Perdata

Pola penyelesaian kasus perdata meliputi; (a) Perbuatan melawan hukum. (b) Pelanggaran kontrak. (c) Persoalan ganti rugi. Bedah kasus praktek acara hukum perdata.

Microteaching; Praktek Hukum Acara Perdata. Studi kasus perdata Simulasi Konsultasi

135 menit Observasi Tindakan

17

(a) Teknik pembuatan surat kuasa (b) Teknik penyusunan gugatan

dan jawaban. (c) Proses penanganan kasus

perdata melalui proses mediasi (mengajukan gugatan, jawaban atas gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpuilan dan putusan).

Upaya hukum: (a) Pengadilan Tingkat I: PN/PA (b) Pengadilan Tingkat II/Banding:

PTN/PTA. (c) Pengadilan Tingkat Kasasi: MA

10. Peserta diharapkan mampu mendampingi penyelesaian kasus pidana dalam pelaksanaan program PNPM-MP

Strategi Penanganan Kasus pidana

Hukum acara pidana mengatur cara bagaimana menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum materil berkaitan dengan kepentingan umum (pencurian, korupsi, penghinaan, pelecehan dsb); (a) Proses penegakan hukum

(pelaporan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasan)

(b) Proses Pengadilan (pra pemeriksaan dan pemeriksanaan di pengadilan)

(c) Eksekusi putusan pengadilan.

Microteaching; Praktek Hukum Acara Pidana. Studi kasus pidana Simulasi Konsultasi

135 menit Observasi Tindakan

11. Peserta diharapkan terampil dalam membuat dokumen hukum dan perjanjian berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-MP

Keterampilan membuat dokumen hukum dan perjanjian

Pengertian dokumen perjanjian kontrak. Struktur dan anatomi kontrak serta tahapan penyusunan k ontrak. Asas kontrak/perjanjian Syaratnya kontrak/perjanjian Berakhirnya kontrak/perjanjian.

Presentasi Praktek Kerja Asistensi

180 menit Observasi Lembar Kerja

18

Kontrak menurut namanya dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak bernama atau kontrak nominat, dan kontrak tidak bernama atau kontrak innominat. kontrak bernama adalah kontrak jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dll. Kontrak tidak bernama adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata, misalnya leasing, sewa-beli, keagenan, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, production sharing. Kontrak menurut bentuknya dibedakan menjadi kontrak lisan dan kontrak tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat secara lisan tanpa dituangkan kedalam tulisan. Kontrak tertulis adalah kontrak yang ituangkan dalam tulisan.

12. Peserta diharapkan dapat menemukenali sumberdaya hukum yang tersedia dalam penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan program PNPM-MP

Pengembangan bantuan Hukum bagi penerima PNPM-MP

Mengidentifikasi kasus yang sering muncul dan mendapatkan prioritas dalam program PNPM-MP Mengidentifikasi mekanisme penyelesaian kasus. Mengidentifikasi sumber daya untuk mengembangkan mekanisme bantuan hukum bagi

Pemaparan Curah pendapat Studi Kasus Diskusi Kelompok

90 menit Tes Lisan Tes Tulis

19

masyarakat. Mengintegrasikan bantuan hukum masyarakat dalam program PNPM-MP

13, Peserta diharapkan memahmi pentingan membangun jaringan advokasi hukum dalam pelaksanaan program PNPM-MP

Membangun Jaringan Advokasi Hukum

Pengertian jaringan advokasi hukum dan manfaatnya dalam mendorong perlindungan hak penerima manfaat program PNPM-MP. Prinsip-prinsip dalam membangun jaringan advokasi hukum. Mengidentikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendorong pembelaan dan perlindungan hak hukum bagi masyarakat. Strategi dalam membangun jaringan advokasi hukum

Pemaparan Curah pendapat Studi Kasus Diskusi Kelompok

90 menit Tes Lisan Tes Tulis

wb328905 C:\Users\wb328905\Documents\Panduan Perencanaan dan Penganggaran Peka Konflik\GBPP Rubelmas.docx 08/10/2010 13:52:00