PENGAWASAN

Akuntabilitas dan Pengawasan

Andri Rusta

Andri Rusta

• Dosen Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas

• S1 : Jurusan Ilmu Politik, Univ. Andalas, 2005

• S2 : Master of Politics & Public Policy, Macquarie University, Australia, 2010

• +62 8197540140

Akuntabilitas

• Akuntabilitas atau accountability merupakan sebuah prinsip dari konsep good governance, yaitu sebuah konsep tata kelola pemerintahan baru yang diadopsi oleh berbagai Negara berkembang di Dunia.

• Sebagai salah satu prinsip dari konsep good governance, Kaihatu mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur,sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanasecara efektif.

Dasar Pemikiran

• Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)

• Aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya

• Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya

• Setiap aparat harus bertanggungjawab (responsible) atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugasnya dengan baik dan lancar, mengelolanya secara profesional, dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya

• Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure/ pengungkapan atas aktivitas dan kinerja pejabat publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Akuntabilitas Publik

• Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

• Akuntabilitas Publik adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya baik fiskal, manajerial dan program

Kenapa ada akuntabilitas?

• Satu paket dengan good governance

• Ada berbagai versi indikator good governance

• Akuntabilitas selalu ada

Good Governance [UNDP]

• Partisipasi• Aturan hukum (rule of law• Transparansi.• Daya tanggap (responsiveness) • Berorientasi konsensus (consensus

orientation)• Berkeadilan (equity)• Efektivitas dan efisiensi• Akuntabilitas• Bervisi strategis• Saling keterkaitan (interrelated)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akar masalah good governance

C = CorruptionM = Monopoly of powerD = Discretion by officialsA = Accountability

Klitgaard et.all, dalam Agus Dwiyanto et.al, 2006

C = M + D – A

Keleluasaan bertindak

Tujuan Akuntabilitas

• Untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Arti Penting Akuntabilitas Publik

• Akuntabilitas publik, diyakini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

• Tanpa akuntabilitas publik, prakarsa dan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan negara sulit dibangun.

• Oleh karena itu, masing-masing institusi harus dapat membangun akuntabilitas peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

• Akuntabilitas dapat mendorong pemberdayaan masyarakat serta tumbuhnya prakarsa, kreativitas maupun partisipasi masyarakat.

• Dapat mendorong proses demokrasi yang dimulai dari pemerintahan lokal, yakni kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat sekaligus mendorong terwujudnya pemerataan dan keadilan dalam bidang ekonomi.

• Terjadinya ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat juga tumbuh, yakni dengan cara menyebarkan dan mendekatkan pusat-pusat pengambilan keputusan

Akuntabilitas• Mampu memberikan pertanggungjawaban atas

mandat yang diberikan kepadanya (stakeholders-nya) amanah

• Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan (Deklarasi Manila]

• Memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

• Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau external

[UNDP]

Bagaimana Aparatur Publik dapat menjalankan Akuntabilitasnya?

• Memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan berhasil

• Aparat publik diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggung jawabnya

• Keinginan evaluasi kinerja aparat yang efektif dan dapat diterima akan dimanfaatkan oleh pimpinannya maupun individu-individu tertentu

• Diperlukan komitmen dari pimpinan politik

Hambatan dalam Pelaksanaan Akuntablitas Publik

• Masyarakat tidak mendukung dan peduli terhadap hak-hak publiknya dan memberikan toleransi yang tinggi pada kurangnya akuntabilitas pejabat atau sering disebut low literacy percentage. Sikap ini meliputi malpraktek, nepotisme, korupsi, sogok menyogok.

• Rendahnya imbalan gaji yang diterima oleh para pegawai cenderung mendorong para pegawai untuk mencari penghasilan di luar pekerjaannya dengan cara-cara yang kurang baik. Kondisi ini disebut sebagai Poor Standard of Living.

• Rendahnya moralitas para pejabat juga menghambat terlaksananya proses akuntabilitas ini. Rendahnya moral ini bisa disebabkan oleh sikap hidup yang materialistis dan konsumerisme para pejabat. Dengan moralitas yang rendah ini mereka menjadi tidak mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka menganggap biasa hal-hal seperti korupsi, sogok-menyogok dan memihak dengan merugikan orang lain. Kondisi semacam ini disebut sebagai General Decline in the moral values.

• Pengabaian terhadap hak-hak publik dan mengutamakan kepentingan pribadi.

• Mengutamakan kepentingan kelompok• Adanya sentalisasi kewenangan menjadikan

pejabat negara menjadi sulit dikontrol• Buruknya sistem akuntansi• Kurangnya keinginan untuk memperkuat

akuntabilitas dari semua pihak, baik pejabat sendiri, masyarakat maupun sistem yang buruk.

Hak-2 Publik atas Penyelenggaraan Pemerintahan

• hak untuk tahu (right to know),

• hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan

• hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened)

Mekanisme Akuntabilitas

• Pengembangan Mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk:–Kejelasan tugas dan peran

–Hasil akhir yang spesifik

–Proses yang transparan

–Ukuran keberhasilan kinerja

–Konsultasi dan inspeksi publik.

Mekanisme akuntabilitas• Mekanisme akuntabilitas juga meliputi aspek

yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas, kepada siapa akuntabilitas ini dilakukan, untuk apa akuntabilitas dilakukan, bagaimana dan prosesnya.

• Mekanisme akuntablitas ini sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh apakah keputusan atau aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikat organisasi secara internal atau eksternal

Akuntabilitas diberikan kepada siapa?

• Masyarakat (pelanggan)

• Pemerintah Pusat dan Daerah (termasuk dalam hal ini Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Pejabat Struktural dalam Birokrasi Pemerintah)

• Organisasi Kemasyarakatan/NGOs

• Organisasi pemerintah lainnya misalnya BUMN

• Lembaga penilai organisasi publik yang diatur dalam undang-undang

Lingkup akuntabilitas

• Pertanggungjawaban administrasi dan organisasi

• Pertanggungjawaban legal

• Pertanggungjawaban politik

• Pertanggungjawaban profesi

• Pertanggungjawaban moral

Pihak yang berkepentingan thdpakuntabilitas pelayanan publik

• Publik dan konsumen pelayanan yang tertarik pada penyajian pelayanan yang menguntungkan dan bertanggungjawab kepada mereka.

• Pemimpin dan pengawas dari pelayanan yang merupakan pihak berkepentingan terhadap pelayanan.

• Penyaji pelayanan sendiri yang tujuan dan keinginannya seringkali berbeda dengan kedua pihak sebelumnya.

Kebijakan Akuntabilitas Publik di Indonesia

• Tuntutan internal (Indonesia) antara lain agar sektor publik semakin – Transparan– Mampu mempertanggungjawabkan atas

berbagai kebijakan dan tindakan

• Perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor publik misalnya tuntutan Good Governance dan Performance Management

Siklus Sistem Akuntabilitas PublikSiklus Sistem Akuntabilitas Publik

PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN AKUNTABILITAS

FORMULASIKEBIJAKAN

IMPLEMENTASIKEBIJAKAN

MONITORING DAN EVALUASI

LAPORANAKUNTABILITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

AMANAH

PUBLICACCOUNTABILITY

Output akuntabilitas

• Output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.

• Pelayanan publik yang berkualitas

• Publik sudah membayar pajak kepada pemerintah, akuntabilitasnya dilaporkan melalui pemberian layanan publik yang berkualitas

Untuk Didiskusikan

• Seberapa baik akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang ?

• Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan proses akuntabilitas publik di Instansi Saudara?

• Apa yang harus diperbaiki agar akuntabilitas publik dapat dilaksanakan dengan baik di Instansi Saudara?

Sub topik

• Pengertian pengawasan

• Fungsi pengawasan

• Maksud dan tujuan pengawasan

• Jenis-jenis pengawasan

• Sifat pengawasan

• Peradilan administrasi

Pengertian • Proses pengamatan pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian)

• Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Suyamto)

FUNGSI PENGAWASAN• Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang

dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.

• Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

• Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan

• Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

MAKSUD & TUJUAN PENGAWASAN1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar

atau tidak.2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh

pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

JENIS-JENIS PENGAWASAN

A. Pengawasan Intern dan Ekstern

B. Pengawasan Preventif dan Represif

C. Pengawasan Aktif dan Pasif

D. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid)

A. Pengawasan Intern dan Ekstern• P. Intern, pengawasan yg dilakukan oleh orang

dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tsb. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control)

• P. Ekstern, pengawasan yg dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri

B. Pengawasan Preventif dan Represif

• P. Preventif = sebelum kegiatan dilaksanakan

• P. Represif = setelah kegiatan dilaksanakan

C. Pengawasan Aktif dan Pasif

• P. Aktif (dekat)– Merupakan jenis pengawasan yg

dilaksanakan di tempat kegiatan yg bersangkutan

• P. Pasif– Melakukan penelitian dan pengujian terhadap

surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

D. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil

mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid)

1. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) adalah pemeriksaan pengeluarkan apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.

2. Pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin

Sifat-sifat Pengawasan

• Politik

• Yuridis

• Administratif

• Fungsional

• Masyarakat

• Ekonomis

• Moril dan susila

PEMERINTAH PUSAT

MASYARAKAT

LEMBAGA PENGAWAS NASIONAL

LEMBAGA PENGAWAS NASIONAL

DPRD

GUBERNUR

P. REPRESIF

P. FUNGSIONAL

P. LEGISLATIF

P. MASYARAKAT

Kebijakan PemerintahDaerahPerdaKeputusan KDHKeputusan DPRDKeputusan PImpinan Dewan

Implementasi Kebijakan pemerintah Daerah

Pemberian saran; pertimbangan koreksi; penyempurnaan; pembatalan kebijakann; dikenakan sanksi

PENTINGNYA PENGAWASAN

FAKTOR-FAKTOR Pengawasan semakin penting

1. Perubahan lingkungan organisasi

2. Peningkatan kompleksitas organisasi

3. Kesalahan-kesalahan4. Kebutuhan manager

untuk mendelegasikanwewenang.

PENGAWASAN YANG EFEKTIF ?(10 kriteria)

1. AKURATmengawasi kegiatan benar dan real

2. TEPAT WAKTUinformasi dikumpulkan dan dievaluasi secapatnya bila korektif segera

3. FLEKSIBELthdp perubahan lingkungan

4. OBYEKTIF dan INTEGRATIF

info mudah dipahami, obyektif dan

lengkap

5. Terpusat pd Titik Pengawasan

STRATEGIS

fokus pada aktivitas dg

penyimpangan tertinggi shg bisa fatal

6. Realistik EKONOMIS

biaya lbh kecil dr manfaat

7. Realistik ORGANISASIONAL

sistem harus cocok HARMONIS dg

kenyataan organisasi

8. Sbg petunjuk operasional

menunjukkan, deteksi, koreksi

9. Terkoordinasi dg Aliran Kerja Organisasi

tiap tahap pekerjaan mempengaruhi kesuksesan/kegagalan operasional perusahaan

10. Diterima Anggota Organisasi

mendorong tanggungjawab dab

berprestasi