1

DEFINISI HUKUM

Prof. Mr. EM Meyers : Hukum ialah semua aturan yang mengandung

pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa – penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Immanuel Kant : Hukum adalah keseluruhan syarat – syarat yang

dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2

Leon Duguit : Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota

masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

SM. Amin : Hukum ialah kumpulan – kumpulan peraturan –

peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

3

JCT. Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto : Hukum itu dalah peraturan – peraturan yang

bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

MH.Tirtaatmidjaja : Hukum ialah semua aturan ( norma ) yang harus

diturut dalam tingkah laku tindakan – tindakan dalam pergaulan hidup denganancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

4

Menurut Zinsheimer :

1.Hukum Normatif ialah hukum yang tampak dalam peraturan perundang-undangan serta hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi toh diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati

5

2. Hukum Ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa dai seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar obyektif.

Unsur Ideal sifatnya abstrak, tetapi kehadirannya dapat dirasakan

6

3. Hukum wajar ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa.

7

Pengertian Ilmu Hukum

Curzon berpendapat bahwa Ilmu Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum

8

Pokok Bahasan Ilmu Hukum(Bodenheimer)

Sangat Luas meliputi hal-hal yang bersifat filsafat, sosiologis, historis, maupun komponen analitis dari teori hukum

9

Studi Teoritis (Jolowicz)

Suatu Studi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asasnya, sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit

10

Umum (Holmes)

Adalah sekedar hukum dalam segala seginya yang paling umum, setiap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan

11

Obyek Ilmu Hukum

Hukum sebagai suatu gejala dalam kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dan dari masa kapanpun. Dengan kata lain hukum sebagai gejala universal, bukan lokal atau regional

12

Pengertian NORMA/Kaedah Hukum:

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau sepantasnya dilakukan DALAM KEADAAN TERTENTU/SEBAGAI PETUNJUK HIDUP YANG MENGIKAT.

13

ISI KAEDAH HUKUM

Hukum harus merupakan kenyataan normative, yaitu apa yang seharusnya dilakukan (das sollen), dan bukan merupakan kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (das sein).

Norma hukum bersifat pasif, agar norma hukum menjadi aktif diperlukan rangsangan untuk mengaktifkan yaitu peristiwa konkrit (das sein).

Peristiwa konkrit yang menjadi rangsangan untuk mengaktifkan hukum disebut peristiwa hukum.

14

FUNGSI KAEDAH

UNTUK MENGATUR BERBAGAI KEPENTINGAN DI DALAM MASYARAKAT:

ADA YANG SESUAI ADA YANG BERBENTURAN SEHINGGA HARUS MENCARAI

JALAN KELUAR

15

Unsur-unsur hukum sebagai kaidah 1. Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam

suatu sistem2. Perangkat Kaidah menentukan apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan warga masyarakat3. Berlaku bagi manusia sebagai warga masyarakat bukan

manusia sebagai warga individu4. Kaidah bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun

dari sumber lain sebagai otoritas negara ataupun Tuhan (hukum agama)

5. Kaidah secara nyata benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat dalam kehidupan mereka, yakni sebagi living law

6. Harus ada sanksi ekternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, sanksi mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi tersebut

16

Berlakunya Norma Hukum

1. Landasan Yuridisa. Proses penentuannya memadai, baik karena sesuai prosedur yang berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W.Sevenbergen)b. Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaedah hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen)c. Didasarkan kepada sistem/tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch)d. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann)

17

2. Landasan sosiologis, yaitu berdasarkan kepada penerimaan masyarakat terhadap suatu kaedah hukum, yang dapat dibedakan atas dua teori, yaitu :

1. Teori pengakuan, yang pada pokoknya beranggapan bahwa keberlakuan kaedah hukum didasarkan kepada adanya pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat.

2. Teori paksaan, yang menekankan kepada adanya unsur paksaan dari penguasa atau pejabat hukum agar kaedah hukum dipatuhi oleh masyarakat.

18

3. Landasan Filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum (rechts idee)sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan

19

”General Theory of Law and state” (Hans Kelsen)

1. Sistem Norma yang statik (nomostatik) adalah sistem yang melihat isi norma

2. Sistem norma yang dinamik (nomodynamics) adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya atau penghapusannya.

20

Pengertian NORMA :

Norma adalah serangkaian petunjuk yang berisi pedomam bertingkah laku.

Ada 4 ( empat ) norma dalam masyarakat1. Norma agama.2. Norma kesusilaan.3. Norma kebiasaan.4. Norma hukum.

21

Pengertian Norma Agama :

Arti : Petunjuk yang berisi pedoman perilaku manusia; dari TUHAN; perintah dan larangan dan anjuran.

Tujuan : membentuk manusia ( insan Kamil ); hub. baik dng Tuhan dan makhluk lainnya. (Vertikal – Horisontal).

Sanksi : dari TUHAN; tidak langsung ( nanti di akhirat ).

Pengikat : Iman -------- sanksiEx : - Jangan membuat kerusakan di bumi.

- Bayarlah zakat

22

Norma Kesusilaan

1. Arti : Petunjuk yang berisi perilaku manusia dalam masyarakat; dari hati nurani; memuat mana yang baik ---- mana yang buruk.

2. Tujuan : Mengatur manusia sesuai dengan nilai – nilai susila.

3. Sanksi : Dari masyarakat ( nurani ); langsung.4. Pengikat : Nurani masing – masing.5. Ex : - Berbuat jujur ------- bohong -------

cemooh masyarakat ------ rasa bersalah. - Korupsi ------- cemooh masy & hukum

23

NORMA KEBIASAAN

1. Arti : petunjuk yang berisi pedoman hidup; dari kebiasaan; diterima oleh kesadaran hukum dalam masyarakat.

2. Tujuan : mengatur manusia sesuai kesadaran hukum dalam masyarakat ( kebiasaan ) itu sendiri.

3. Sanksi : dari masyarakat yang bersangkutan. 4. Pengikat : Kesadaran hukum masyarakat itu

sendiri.5. Ex : - Uang sewa ditagih pemilik kepada

penyewa.

24

NORMA HUKUM :

1. Arti : Petunjuk berisi pedoman – pedoman perilaku manusia; sengaja dibuat oleh badan yang berwenang.

2. Tujuan : Menciptakan ketertiban3. Sanksi : Tegas, Mengikat dan Memaksa.4. Pengikat : Aturan hukum itu sendiri5. Ex : - Membunuh ----- 338 KUHP

- Mencuri ------ 365 KUHP - Ps. 10 KUHP ( pidana pokok & pidana tambahan )

25

Perbedaan Norma Hukum dengan Norma lainnya

Norma Hukum1. Heteronom (datangnya dari luar diri seseorang)2. Dapat dilekati dengan sanksi pidana/sanksi pemaksa

secara fisik3. Sanksi pemaksa dilaksanakan oleh aparat negaraNorma Lainnya1. Otonom (datangnya dari diri sendiri)2. Tidak ada sanksi pidana atau sanksi fisik3. Sanksi pemaksa datangnya dari diri sendiri.

26

Norma dan Kaidah HUKUM berisi tentang :

Kebolehan atau dalam bahasa Arab disebut ibahah, mubah (permittere)

Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu (sunnah) Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu

(makruh) perintah positifuntuk melakukan sesuatu

ataukewajiban (Obligattere) Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau

”haram” atau (Larangan)/ (prohibere)

27

Norma Hukum Umum dan Norma Hukum Individual

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu.

Contoh :• Barangsiapa……….• Setiap orang...........• Setiap warganegara………

Norma hukum Individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang.

Contoh : Amir Hamzah tinggal di Jalan Ijen 52 Malang Para pengemudi Mikrolet Jurusan Arjosari – Gadang dilarang

melewati Jalan Kawi mulai dari pukul 10.00 – 22.00 pada tanggal 15 januari 2008

28

Norma Hukum Abstrak

Norma hukum Abstark adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret.

Contoh : ......membunuh......dst ......mencuri.......dst …..menebang pohon…..dst

29

Norma Hukum yang Terus Menerus (dauderhaftig)

Norma Hukum yang berlaku terus menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru

Contoh Peraturan perundang-undangan

30

Norma Hukum Konkret

Norma Hukum Konkrit adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata

Contoh : ……mencuri motor dengan merk ....warna....

no mesin.... pada hari..... ........membunuh fajar dengan

menggunakan.......pada hari.................menebang pohon jati........di........

31

Norma Hukum Yang Sekali Selesai (einmahlig)

Norma Hukum yang berlaku sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai jadi sifatnya hanya menetapkan saja.

Contoh SK PNS

32

Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang undangan

Menurut D.W.P.Ruiter dalam kepustakaan di Eropa Kontinental yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau wet in materiele zin mengandung tiga unsur, yaitu :

Norma hukum (rechtsnorm) berlaku keluar (naar buiten werken) bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in

ruime zin)

33

Kontrol terhadap norma hukum (Legal Norm Control Mechanism)

Dilakukan melalui :1. Pengawasan2. Pengendalian politik3. Pengendalian administratif4. Kontrol Hukum

Sedangkan kontrol terhadap norma hukum yang dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi (bestuur) di bidang eksekutif dinamakan (Judicial Review) dan mekanismenya dilakukan oleh Pengadilan (Mahkamah Konstitusi)

34

Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum

1. Perdata, Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam pasal 1365 KUH Perdata

2. Pidana, disebut delik, atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana (strafbaarfeit)

3. HTN, pelampauan kewenangan4. HAN, penyalahgunaan wewenang

35

PENGECUALIAN :

Rechtvaar digingsgronden, atau alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebut alasan pembenar.

Keadaan darurat (noodtoestand) 48 KUHPNoodweer (pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1)Pelaksana UU (wettelijk voorshrift) Pasal 50 KUHPPerintah Jabatan (ambtelijkbevel) Pasal 51 ayat (1)

KUHP

36

2. Schuldopheffingsgronden (alasan pemaaf) yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana. Karena tidak ada unsur kesalahan.

- Ontoerekenings vatbaarheid (ketidakmampuan bertanggungjawab) Pasal 44 KUHP

- Overmacht (daya paksa) Pasal 48 KUHP- Noodweer exces (pembelaan melampui batas)

Pasal 49 ayat (2) KUHP

37

UNSUR – UNSUR HUKUM Mengenai tingkah laku manusia

dalam pergaulan masyarakat. Dibuat badan – badan resmi yang

berwajib. Bersifat memaksa.

38

CIRI-CIRI HUKUM

Ada perintah dan / atau larangan. Harus dipatuhi semua orang. Sanksi yang tegas Ada penegaknya Perlindungan hukum bagi semua

orang

39

Fungsi Hukum

Menurut Lawrence M.Friedman1. Pengawasan/Pengendalian Sosial

(Social Control)2. Penyelesaian Sengketa (dispute

settlement)3. Rekayasa Sosial (Social

Engineering)

40

Fungsi Hukum

a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berprilaku

b. Pengawasan atau pengendalian sosial

c. Penyelesaian Sengketad. Rekayasa Sosial

41

Ketertiban

KedamaianKeadilan

KesebandinganHukum

TujuanHukum

TugasKaedahHukum

Kepastian Hukum

Ketentraman/Ketenangan

TUGAS HUKUM DAN TUJUAN HUKUM

42

Tujuan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat

Surojo Wignjodipuro adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan

Sudikno Mertokusumo adalah menciptakan tatanan kemasyarakatan tertib, adanya keseimbangan dan ketertiban

43

Teori Tentang Tujuan Hukum

1. Teori Etis (ethiscorihe theori)2. Teori Utilistis (utiliteis theori)3. Teori Gabungan/campuran (verenigngs

theori)

44

Teori Etis

Memandang hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat, hukum semata-mata bertujuan keadilan

45

Teori Gabungan

Tujuan hukum bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya

46

Teori Utilitis

Menurut Jeremy Bentham tujuan hukum adalah memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya

47

Nilai Dasar Hukum

Radbuck menyebut ketiga tuntutan hukum sebagai nilai-nilai dasar hukum, yaitu :

1. keadilan, 2. kegunaan, dan 3. kepastian hukum.

48

NILAI DASAR HUKUM

HUKUM

FILOSOFIS

SOSIOLOGIS

YURIDIS

KEADILAN

KEGUNAAN

KEPASTIANHUKUM

49

HUKUM DALAM MASYARAKAT1. MANUSIA PASTI HIDUP BERSAMA

DALAM MASYARAKAT2. KEADAAN TERSEBUT HARUS DAPAT

BERJALAN DENGAN TERTIB3. KEADAAN TERTIB DIDUKUNG

DENGAN ADANYA SUATU TATANAN4. SUATU TATANAN DAPAT TERWUJUD

KARENA DIDUKUNG OLEH BERBAGAI NORMA YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT YANG BEKERJA SECARA BERSAMA-SAMA

50

HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI MEMPUNYAI ARTI BAHWA

KEHADIRANNYA ADALAH UNTUK MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN NILAI-NILAI YANG DIJUNJUNG TINGGI OLEH MASYARAKATNYA

51

UNSUR MANUSIA DALAM DIMENSI SOSIAL KETERTIBAN SISTEM SOSIAL PRANATA-PRANATA SOSIAL PENGENDALIAN SOSIAL

52

PENDAPAT SAJIPTO RAHARJO HUKUM TIDAK LAGI DILIHAT

SEBAGAI SUATU HAL YANG OTONOM DAN INDEPENDEN, MELAINKAN DIPAHAMI SECARA FUNGSIONAL DAN DILIHAT SENANTIASA BERADA DALAM KAITAN INTERDEPENDEN DENGAN BIDANG-BIDANG LAIN DALAM MASYARAKAT

53

DUNIA IDEA DAN DUNIA KENYATAAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN

KEHENDAK MASYARAKAT DITUNTUT UNTUK DAPAT MENYATUKAN ANTARA DUNIA IDEA DAN DUNIA KENYATAAN DALAM SUATU TATANAN PRAKTIS YAITU PERATURAN-PERATURAN UNTUK MEWUJUDKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM

54

WUJUD DUNIA IDEA

MENGENAI SUATU HAL YANG SANGAT SAKRAL YAKNI SUATU KEADILAN

55

WUJUD DUNIA KENYATAAN HUKUM HARUS DAPAT

MEWUJUDKAN KEGUNAAN DENGAN CARA ADANYA PERHATIAN KEBUTUHAN2 DAN KEPENTINGAN2 ANGGOTA2 MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADANYA

56

MENGAPA HUKUM TIDAK OTONOM LAGI (sajipto raharjo) KETIDAKMAMPUAN HUKUM DALAM

MENGATUR SISTEM HUKUM YANG ADA UNTUK MENJADI SARANA PENGATUR MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI

ADANYA KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MEMBENTUK SUATU KEHIDUPAN DAN TATA KEHIDUPAN BARU DI INDONESIA

57

HUKUM SEBAGAI KENYATAAN DALAM MASYARAKAT1. HUKUM DAN KULTUR2. HUKUM DAN KETERTIBAN3. HUKUM DAN EKONOMI4. HUKUM DAN POLITIK

58

HUKUM DAN KULTUR

FRIEDMANN : SEBAGAI SUATU UNSUR TUNTUTAN. TUNTUTAN ATAU PERMINTAAN INI BERASAL DARI RAKYAT ATAU PEMAKAI JASA HUKUM LAINNYA TERMASUK PENGADILAN

59

HUKUM DAN KULTUR

WANPRESTASI : 1. MENDATANGI DEBITUR SECARA BAIK-

BAIK2. MENGAJUKAN PERKARA KE

PENGADILAN3. MENYELESAIKAN MELALUI

PERANTARA MEDIATOR4. MENYEWA TUKANG PUKUL UNTUK

MENAGIH PAKSA DEBITUR

60

PERSOALAN HUKUM SEBAGAI KULTUR1.APAKAH MEMPERLAKUKAN

SEMUA WARGA MASYARAKAT DENGAN SAMA

2. APAKAH HUKUM DAPAT MELAYANI KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT SECARA SEIMBANG TANPA KEBERPIHAKAN?

61

SIKAP ATU PERILAKU WARGA1. TERHADAP ATURAN HUKUM YANG BERSIFAT

PERINTAH ATAU LARANGANA. MENAATI (COMPLIANCE)B. MENYIMPANGI (DEVIANCE)C. MENGELAK (EVASION)

2. TERHADAP ATURAN HUKUM YANG BERSIFAT MEMBOLEHKANA. MENGGUNAKAN ATURAN HUKUM TERSEBUT (use)B. TIDAK MENGGUNAKAN (NONUSE)C.MENYALAHGUNAKAN ATURAN HUKUM ITU (MISUSE)

62

HUKUM DAN KETERTIBAN

JEROME H.SKOLNICK : ANTARA HUKUM DI SATU PIHAK DENGAN KETERTIBAN DI PIHAK LAIN TIDAK SELAMANYA COCOK ATAU SELARAS, KADANG TERJADI PERTENTANGAN

63

TERLIHAT :

PADA TUGAS KEPOLISIAN, DI SATU PIHAK BERTUGAS MEMELIHARA KETERTIBAN, DI PIHAK LAIN BERTUGAS MENEGAKKAN HUKUM

64

KEKERASAN DEMI MENJAGA KETERTIBAN (sajipto raharjo)

MEMANG BENAR DALAM SUATU NEGARA SUPERMASI HUKUM HARUS

DIPERTAHANKAN AKANTETAPI HAL INI BUKAN BERARTI TIDAK BOLEH ADA KEKERASAN SEDIKITPUN. SELAMA

HAL ITU DILAKUKAN OLEH NEGARA, MAKA KEKERASAN BOLEH DILAKUKAN ASALKAN TUJUANNYA TETAP UNTUK

MENCAPAI KEADILAN

65

HUKUM DAN POLITIK

PENEGASAN POLITIK ADALAH SEGALA

SESUATU YANG BERTALIAN DENGAN KEKUATAN RESMI SUATU PEMERINTAHAN NEGARA

66

CARA PANDANG

DOGMATIK :HUKUM HANYA SEMATA-MATA UU YANG MERUPAKAN SUATU PRODUK KEKUASAAN POLITIK MAKA TIDAK RELEVAN JIKA MEMPERTANYAKAN HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN HUKUM DAN KEKUASAAN POLITIK

NON DOGMATIK : HUKUM BUKAN HANYA SEBAGAI SEKEDAR PERATURAN YANG DIBUAT OLEH KEKUASAAN POLITIK SAJA.

67

PENDAPAT EUGEN EHRLICH HUKUM TERGANTUNG PADA

PENERIMAAN UMUM DAN BAHWA SETIAP KELOMPOK MENCIPTAKAN HUKUM YANG HIDUP, DI MANA DI DALAMNYA MASING-MASING TERKANDUNG KEKUATAN KREATIF

68

PANDANGAN MAX IVER :

1. HUKUM BERADA DI BAWAH PENGARUH POLITIK

2. HUKUM YANG BERADA DI ATAS POLITIK, HANYA KONSTITUSI, SISANYA BERADA DI BAWAH POLITIK

69

SISTEM HUKUM

Suatu rangkaian kesatuan peraturan – peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas – asasnya. Seperti pengertian – pengertian hukum mempunyai unsur – unsur daripada peraturan – peraturan hukum, maka peraturan hukum inilah merupakan unsur – unsur daripada sistem hukum. ( Bellefroid )

70

KAITAN KEKUASAAN POLITIK DAN PENGADILAN KEBEBASAN HAKIM MUTLAK DIBUTUHKAN,

NAMUN HAKIM TETAP TIDK DAPAT KITA PISAHKAN DARI KEPENTINGAN POLITIK. BAGAIMANAPUN, PUTUSAN HAKIM HENDAKNYA DAPAT MENUNJANG KESELURUHAN TUJUAN MASYARAKAT SEPERTI YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGUASA POLITIK

KEDUDUKAN PENGADILAN/HAKIM TIDAK SEKEDAR MENUNJANG KEPENTINGAN POLITIK TETAPI SEKALIGUS SEBAGAI PENGAWAL MORALITAS PUBLIK

71

FUNGSI HUKUM

FUNGSI HUKUM HANYA DAPAT BERJALAN OPTIMAL, JIKA HUKUM MEMILIKI KEKUASAAN DAN DITUNJANG OLEH KEKUASAAN POLITIK

72

KESIMPULAN :

KEKUASAAN POLITIK MEMILIKI KARAKTERISTIK TIDAK INGIN DIBATASI, SEBALIKNYA HUKUM MEMILIKI KARAKTERISTIK UNTUK MEMBATASI SEGALA SESUATU MELALUI ATURAN-ATURANNYA

DALAM HUBUNGANNYA SEYOGYANYA HUKUM MEMBATASI KEKUASAAN POLITIK AGAR TIDAK TIMBUL PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN KESEWENANG-WENANGAN

73

PIH 30 OKTOBER 2012

SUBYEK HUKUM

74

ILMU HUKUM :

1. NORMWISSENCHAFT YAITU ILMU TENTANG KAIDAH HUKUM, OBYEKNYA MENYOROTI “DAS SOLLEN”, APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN DAN APA YANG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN : ILMU HUKUM PIDANA, ILMU HUKUM PERDATA, SEMUANYA YANG BERSIFAT NORMATIF

75

ILMU HUKUM :

2. TATSACHENWISSENSCHAFT : ILMU TENTANG KENYATAAN HUKUM, ILMU HUKUM DALAM KENYATAAN, SOSIOLOGI HUKUM, ILMU HUKUM NON DOGMATIK

76

ILMU HUKUM

3. BEGRIFFENWISSENSCHAFT : ILMU TENTANG PENGERTIAN PENGERTIAN POKOK HUKUM DIKENAL DENGAN S1 PIH DI S2 DAN S3 TEORI HUKUM

77

Wujud Hukum

1. Hukum sebagai Kaidah2. Hukum sebagai kenyataan di

masyarakat

78

KONSEP HUKUM

Subyek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban

Subyek hukum

Alami – Naturlijk personManusia

Konstruksi – recht personBadan hukum

79

WUJUD MANUSIA DARI KACAMATA HUKUM1. SEBAGAI PRIBADI MANUSIAWI

(HUMAN PERSONALITY) YANG MEMILIKI DUA KUALITAS;JASMANI DAN ROHANI, FISIK DAN KEJIWAAN

2. SEBAGAI PRIBADI HUKUM (LEGAL PERSONALITY), INILAH YANG DISEBUT SEBAGAI SUBYEK HUKUM

80

Subyek HukumSubyek hukum adalah pihak-pihak yang

melakukan hubungan hukumMenurut R.Soeroso 1. Segala sesuatu yang menurut hukum

mempunyai hak dan kewajiban2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum

berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.

Dari Segi HAkekatnya Subyek Hukum :1. Manusia/orang (natuurlijke persoon)2. Badan hukum ( rechts persoon )

81

PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM JIKA

DIPANDANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM

1. WALAUPUN BH DAPAT MEMILIKI HAK MILIK SENDIRI, HAK CIPTA, HAK MEREK, HAK OKTROI SERTA DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, TETAPI BH TIDAK DAPAT MEMPUNYAI HAK PAKAI DAN HAK MENDIAMI. KEDUA JENIS HAK ITU HANYA DAPAT DIPUNYAI OLEH MANUSIA SAJA.

2. DI BIDANG HUKUM KELUARGA, BH TIDAK DAPAT MELAKUKAN GERAKAN APAPUN

82

MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM/LEGAL PERSONALITY: LEGAL PERSONALITY MAY BE

CONSIDERED AS THE SUM TOTAL OF A PERSON’S LEGAL ADVANTEGS AND DISADVANTAGES

83

BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM1. BADAN HUKUM PUBLIK SEPERTI

NEGARA , PROVINSI, KOTA MADYA, DSB

2. BADAN HUKUM PRIVAT SEPERTI PT, YAYASAN DSB

84

SYARAT-SYARAT BH

1. ADANYA HARTA KEKAYAAN YANG TERPISAH

2. MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI

3. MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU4. MEMPUNYAI ORGANISASI YANG

TERATUR

PIH TANGGAL 13 NOVEMBER 2012

85

86

Hak Dan Kewajiban

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Ciri-ciri hak : Hak dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai

pemilik atau subyek dari hak. Hak tertuju pada pihak lain, yaitu yang menjadi pemegang

kewajiban Hak yang melekat pada seseorang mewajibkan pihak lain

untuk melakukan (commission) maupun tidak melakukan suatu perbuatan (ommission)

Commission atau ommission itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai obyek hak

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

87

Ada 4 (empat) definisi hak : Hak dalam pengertian sempit : hak berkorelasi dengan

kewajiban Hak dalam pengertian kemerdekaan : kemerdekaan untuk

melakukan apa saja, selama perbuatan itu tidak mengganggu hak orang lain

Hak dalam pengertian kekuasaan : hak yang diberikan pada seseorang menurut jalan hukum, untuk mewujudkan kehendaknya guna mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, atau lain-lain hubungan hukum, baik dari dirinya sendiri atau orang lain. Kekuasaan dalam bidang publik disebut kewenangan, sedangkan di bidang hukum perdata disebut kecakapan

Hak dalam pengertian immunitas : kekebalan pemegang hak dari campur tangan pihak lain

88

JENIS-JENIS HAK (CURZON)1. PERFECT RIGHTS : HAK YANG DILAKSANAKAN OLEH HUKUM

KALAU PERLU DENGAN PAKSAAN2. IMPERFECT RIGHTS : HAK YANG DIAKUI OLEH HUKUM, TETAPI

TIDAK SELALU DILAKSANAKAN DI PENGADILAN3. PRINCIPAL RIGHTS ADALAH HAK YANG DIPERBESAR DAN

DILENGKAPI OLEH HAK LAIN4. ACCESORY RIGHTS ADALAH HAK YANG MELENGKAPI PRINCIPAL

RIGHTS5. PUBLIC RIGHTS ADALAH HAK YANG DITETAPKAN BAGI

MASYARAKAT LUAS6. PRIVAT RIGHTS ADALAH HAK YANG DITETAPKAN BAGI

PERSEORANGAN7. POSITIVE RIGHTS ADALAH HAK YANG BERTALIAN DENGAN

KEWAJIBAN POSITIV SECARA TIMBAL BALIK8. NEGATIVE RIGHTS ADALAH HAK YANG BERTALIAN SECARA

TIMBAL BALIK SEBAGAI KEWAJIBAN NEGATIF

89

PROPRIETARY RIGHTS : BERHUBUNGAN DENGAN MILIK SESEORANG

PERSONAL RIGHTS : BERHUBUNGAN DENGAN STATUS ORANG, TIDAK DAPAT DIALIHKAN

LEGAL RIGHTS : HAK YANG DIAKUI OLEH COMMON LAW EX:RIGHTS IN REM(HAK MILIK)

90

Pengelompokkan HakHak yang sempurna dan tidak sempurna1. Hak yang sempurna : hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum, kalau perlu

melalui pemaksaan oleh hukum2. Hak yang tidak sempurna : Hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan

oleh pengadilan3. Hak utama dan tambahan Hak utama : hak yang diperluas hak-hak lain Hak tambahan : hak yang melengkapi hak yang utama.

Contoh : hak sewa menyewa sebagai tambahan hak milik

91

4. Hak publik dan perdata Hak publik : hak yang ada pada masyarakat umumnya Hak perdata : hak yang ada pada perorangan5. Hak positif dan negatif Hak positif : menuntut dilakukan perbuatan positif

(commission) Hak negatif : menuntut tidak dilakukan perbuatan

(ommission)6. Hak milik dan pribadi Hak milik : berhubungan dengan barang yang dimiliki

seseorang, biasanya bisa dialihkan Hak pribadi : berhubungan dengan kedudukan seseorang dan tidak dapat

dialihkan

92

HAK DAN KEWAJIBAN MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM

(SAYID ABUL ALA MAUDUDI)1. HAK TUHAN DIMANA MANUSIA

DIWAJIBKAN UNTUK MEMENUHINYA2. HAK MANUSIA ATAS DIRINYA SENDIRI3. HAK ORANG LAIN ATAS DIRI

SESEORANG4. HAK KEKUATAN DAN SUMBER-

SUMBER (ALAM) YANG TELAH DIANUGERAHKAN TUHAN UNTUK DIMANFAATKAN MANUSIA

93

OBYEK HUKUM

SEGALA SESUATU YANG BERMANFAAT BAGI SUBYEK HUKUM SERTA DAPAT MENJADI OBYEK DALAM SUATU PERHUBUNGAN HUKUM.

OBYEK HUKUM JUGA SERING DISEBUT BENDA, YAITU SEGALA BARANG DAN HAK YANG DAPAT DIMILIKI ORANG

94

PENGGOLONGAN BENDA

1.PEMBEDAAN BENDA BERWUJUD DAN TIDAK BERWUJUD

A. BENDA BERWUJUD ADALAH SEGALA SESUATU YANG DAPAT DIRABA OLEH PANCA INDERA

B. BENDA TIDAK BERWUJUD ADALAH SEGALA MACAM HAK

95

BENDA BERGERAK

A.BENDA BERGERAK YAITU BENDA-BENDA YANG DAPAT DIPINDAHKAN. BENDA BERGERAK ITU SENDIRI MASIH DAPAT DIBEDAKAN ATAS :1. MENURUT SIFATNYA DAPAT BERGERAK SENDIRI2. YANG DAPAT DIPINDAHKAN3. KARENA DITETAPKAN UU SEBAGAI BENDA BERGERAK

96

BENDA TIDAK BERGERAK

YAITU BENDA YANG PADA ASASNYA TIDAK MUDAH ATAU TIDAK DAPAT DIPINDAHKAN

1.MENURUT SIFATNYA : TANAH, RUMAH

2. MENURUT TUJUANNYA 3. KARENA PENETAPAN UU

97

Lembaga Hukum( Law Institution )

Menurut T.O.Ihromi adalah lembaga yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap penyalahgunaan yang mncolok dan dari aturan yang ada pada lembaga lain dalam masyarakat

98

Macam-macam Lembaga Hukum

1. Kepolisian2. Kejaksaan3. Pengadilan 4. Lembaga Pemasyarakatan5. Lembaga Advokasi

99

Peristiwa Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya itu diwujudkan.

100

Akibat hukum : kelanjutan dari peristiwa hukum, yaitu suatu akibat yang dirumuskan dalam peraturan hukum

Peristiwa hukum merupakan dasar hukum bagi timbulnya akibat hukum.

Sedangkan peraturan hukum yang digunakan sebagai acuan disebut dasar peraturan

Peristiwa Hukum ada karena terdapat perbuatan hukum

101

Pembagian Perbuatan Hukum

1. Perbuatan Hukum yang bersegi satu, yaitu perbuatan hanya merupakan satu kejadian (surat wasiat)

2. Perbuatan Hukum Bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang akibatnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua orang.(perjanjian dua pihak)

3. Perbuatan Hukum Bersegi banyak, yaitu perbuatan hukum yang akibatnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pihak

102

Hubungan Hukum

Adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain.

103

Unsur Hubungan Hukum

1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan

2. Adanya Obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban

3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap obyek yang bersangkutan.

104

Syarat-syarat Hubungan Hukum

1. Harus ada dasar hukumnya2. Harus menimbulkan peristiwa hukum

105

Pembagian Hubungan Hukum

1. Hubungan Hukum Sederajat (nebeneinander)

2. Hubungan Timbal balik dan timpang

106

PENGUASAAN

Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.

Penguasaan dapat diperoleh dengan cara pengambilan atau penyerahan. Pengambilan : dilakukan tanpa persetujuan pemilik sebelumnya.

Penyerahan : merupakan cara penguasaan dengan persetujuan pemilik sebelumnya.

Penguasaan bersifat faktual.

107

Pemilikan

Pemilikan terdiri dari suatu komplek hak-hak yang bersifat ius karena berlaku terhadap semua orang. Pemilikan mempunyai fungsi sosial

Ciri-ciri hak milik : Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya,

walaupun tidak menguasai barang itu Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan

menikmati barang yang dimiliki Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan,

merusak atau mengalihkan barangnya Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Hak dari

pemilik bersifat tak terbatas

108

Kodifikasi

Menurut Surojo Wignjodipuro adalah pengumpulan berbagai peraturan perundangan mengenai sesuatu materi tertentu dalam suatu buku yang sistematis dan teratur, atau pembukuan secara teratur dan sistematis daripada berbagai peraturan hukum yang mengenai sesuatu materi tertentu.

109

Kelebihan Dari Kodifikasi :

1. Memperoleh kepastian hukum2. Memperoleh penyederhanaan hukum3. Memperoleh kesatuan hukum

Kekurangan dari kodifikasi :1. Hukum menjadi statis

110

Unifikasi

Adalah kesatuan atau keseragaman berlakunya hukum yang dilaksanakan atau ditetapkan dalam suatu negara.

Contoh : KUHP

111

Hukum yang berlaku di Indonesia

Hukum Tidak Tertulis (ongeschreven recht)/Hukum Kebiasaan (gewoonte recht)/Hukum Adat yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama.

Hukum tertulis yang berlaku umum (algemeen geldend) dan mengikat orang banyak (algemeen binded) serta mempunyai lingkup laku wilayah manusia (personengebeid), wilayah ruang (ruimtegebied), dan wilayah waktu (tijdsgebeid) yang lebih luas, tidak tentu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum tidak tertulis.

112

Pengertian Tata Hukum

Tata hukum (Recht Orde) atau susunan hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang disebut hukum positif, Bahasa latinnya Ius Constitutum

Ius Constituendum atau hukum yang dicita-citakan/hukum yang belum membawa akibat hukum.

113

TATA HUKUM :

“ recht orde “ ( Bahasa Belanda ), memberi tempat yang sebenarnya kepada hukum.

Menyusun dengan baik dan tertib aturan – aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dapat dengan mudah diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

114

Tata Hukum Indonesia dimulai ditandai sejak saat Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 , sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan berarti:

1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia.

2. Sejak saat itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum Bangsa Indonesia dengan hukumnya yang baru (tata hukum sendiri)

115

Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi: "Hal-hal yang menjadi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"

Ketentuan ini dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai UUD 1945 di dalam Pasal II aturan peralihan, sebagai berikut: "Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

.

116

Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya

117

Bentuk Sumber HukumMenurut C.S.T Cansil :1. Sumber Hukum Materiil yaitu faktor-faktor atau

kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum, faktor ekonomi, sejarah, sosiologi, kebiasaan, agama, kesadaran hukum, filsafat

2. Sumber Hukum Formal :a. UU (Statue)b. Kebiasaan (custom)c. Keputusan hakim (yurisprudence)d.Traktate. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

118

Aliran Pemikiran Dalam Hukum

1. Aliran Legisme menyatakan bahwa semua hukum terdapat dalam UU, maksudnya di luar UU tidak ada hukum, hakim hanya sebagai pelaksana UU, berkeyakinan semua persoalan sosial dapat diselesaikan dengan UU

119

Aliran Dalam Hukum

2. Free Rechtslehre /Hukum BebasAliran yang pandangannya berlawanan dengan aliran legisme, aliran ini beranggapan, bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan sesuatu menurut UU atau tidak, dikarenakan pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum

120

Aliran Dalam Hukum

3. Aliran Rectsvinding adalah suatau aliran yang berada di antara aliran legisme dan aliran freie rectsbewegung, aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada UU dan hakim juga mempunyai kebebasan, jadi tugas hakim adalah menyelaraskan hukum dan perkembangan zaman, yurisprudence wajib dipelajari selain UU

121

Hukum (Pembagian Hukum)

122

Menurut sumbernya

Hukum UU Hukum Kebiasaan (Adat) Hukum Traktat Hukum Yurisprudence Hukum Ilmu

123

Menurut Bentuknya

Hukum TertulisTerkodifikasiTidak terkodifikasi

Hukum Tidak Tertulis/Kebiasaan

124

Menurut Tempat Berlakunya

Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum Asing Hukum Gereja

125

Menurut Waktu Berlakunya

Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku di suatu negara

Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang

Hukum Alam adalah hukum yang berlaku di mana saja, kapan saja dan untuk siapa saja

126

Menurut Cara Mempertahankannya Hukum Materiil adalah hukum yang memuat peraturan

yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Hukum Formil / Hukum Acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil Hukum Acara Pidana Hukum Acara Perdata Hukum Acara TUN Hukum Acara Agama

127

Menurut Sifatnya

Hukum Yang Memaksa /Imperatif Adalah hukum yang dalam keadaan

konkrit harus ditaati Hukum Yang Mengatur / Fakultatif Adalah hukum yang dalam keadaan

konkrit dapat dikesampingkan oleh aturan lain

128

Menurut Wujudnya

Hukum Obyektif Hukum Subyektif

129

Menurut Isinya

Hukum Privat Hukum Publik

130

Pengertian Perbandingan HukumPerbandingan Hukum adalah SUATU

CABANG ILMU PENGETAHUAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN METODE PERBANDINGAN DALAM RANGKA MENCARI JAWABAN YANG TEPAT ATAS PROBLEMA HUKUM YANG KONKRET

131

Kegunaan Perbandingan Hukum

1. Unifikasi Hukum2. Harmonisasi hukum3. Pembaharuan Hukum4. Penentuan Hukum5. Penentuan asas-asas Umum dari Hukum

132

Tugas Utama

Untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat.

133

Pengertian Sistem HukumMenurut Lili Rasyidi adalahSuatu kesatuan sistem yang tersusun atas

integritas sebagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum

134

Prinsip Legalitas untuk mengukur sistem hukum

(Fuller)1. Harus ada peraturan terlebih dahulu2. Peraturan harus diumumkan secara layak3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut4. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci5. Hukum tidak boleh dijalankan oleh hal-hal yang tidak

mungkin6. Tidak boleh ada pertentangan antara satu dengan yang

lain7. Peraturan harus tetap tidak boleh sering berubah8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat

hukum dan peraturan yang telah dibuat

135

Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia Menurut Erman Radjagukguk

1. Civil Law System 2. Common Law Sistem 3. Islamic Law 4. Socialisme Law 5. Customary Law atau Sistem Hukum

Adat.

136

KelompokSistem Hukum Di Dunia

1. Eropa Kontinental (Civil Law Sistem)- Sumber Hukum Tertulis- Ada Pemisahan Privat dan Publik

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law Sistem)- Sumber Hukum Tidak tertulis- Tidak ada Pemisahan antara Privat dan Publik

137

Menurut Ediwarman Klasifikasi Sistem Hukum di Dunia, atau (legal families) terdiri

atas : 1. Sistem Eropah Kontinental dan Amerika Latin

(Civil Law System) 2. Sistem Anglo – American (Common Law

System) 3. Sistem Timur Tengah (Middle East System).

Misalnya : Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Siria, Maroko, Sudan, dsb.

4. Sistem Timur Jauh (For East System). Misalnya : Cina, Jepang.

5. Sistem Negara-negara Sosialis (Socialist Law System). Misalnya : Sovyet, Kuba,

138

Teori HukumMenurut Satjipto Rahardjo Teori hukum boleh

disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya seperti kesahannya, penafsirannya, dan sebagainya

139

Satjipto Rahardjo Membagi Teori Ilmu Hukum :

1. Teori-teori Yunani dan Romawi :2. Hukum Alam3. Positivisme dan Utilitarinisme4. Teori Hukum Murni5. Pendekatan sejarah dan antropologis6. Pendekatan-pendekatan sosiologis7. Realisme baru

140

Bidang Studi Hukum

1. Sosiologi Hukum2. Antropologi Hukum3. Perbandingan Hukum4. Sejarah Hukum5. Politik Hukum6. Filsafat Hukum7. Psikologi Hukum

141

Penegakan HukumFaktor yang mempengaruhi Penegakan

Hukum :1. UU2. Penegak Hukum3. Sarana atau Fasilitas4. Masyarakat5. Kebudayaan