pengantar hukum kepailitan dan pkpu

11
Oleh : Muhamad Arifudin Law Office Batubara & Bels

Upload: muhammad-arifudin

Post on 05-Jul-2015

1.002 views

Category:

Law


25 download

DESCRIPTION

Selayang Pandang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

TRANSCRIPT

Page 1: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

Oleh:

Muhamad Arifudin

Law Office Batubara & Bels

Page 2: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

HUKUM KEPAILITAN DAN

PKPU

FUNGSI LEMBAGA

KEPAILITAN

AKIBAT HUKUM

KEPAILITAN/

PKPU

TUGAS DAN

WEWENANG

KURATOR/

PENGURUS

PROSES

PERMOHONAN

KEPAILITAN DAN

PKPU

Page 3: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

FUNGSI LEMBAGA

KEPAILITAN DAN

PKPU

Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam

waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih

piutangnya dari Debitor.

Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak

jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara

menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan

kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang

dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan

kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu

sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya

perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua

harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan

tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Page 4: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

PROSES PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PKPU

Syarat

Permohonan

Pailit/PKPU

Macam-

macam

Kreditor

Debitor yang mempunyai dua atau lebih

Kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih.

Dapat diajukan oleh Debitor sendiri atau

oleh Kreditor

Kreditur Konkuren

Kreditur yang mempunyai kedudukan yang

sama atas pelunasan utang

Kreditur Preferen

Kreditur yang karena UU mempunyai hak

pelunasan terlebih dahulu

Kreditur Separatis

Kreditur pemegang hak jaminan

kebendaan

Page 5: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

Permohonan Pailit

Staf Pengadilan Niagamencatat pendaftaran

Ketua PN Niagamenunjuk Majelis

Hakim & menetapkanhari pertama sidang

maksimal 3 hari sejakhari ke-0

Surat Panggilankepada Debiturmaksimal 7 harisebelum sidang

pertama

Sidang pertamamaksimal 20 hari sejakhari ke-0 (atau 25 hari

berdasarkanpermintaan debitur)

Putusan (maks.60 harisejak hari ke-0)

Pengadilan mengirimkanputusan kepada Debitur,

Kurator, Hakim Pengawas, & Pemohon

Pengadilan Tingkat Pertama (60 hari)

Page 6: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

PermohonanPKPU

Diajukan olehDebitorsendiri

Diajukan olehkreditor

Putusan maks. 3 hari sejakdidaftarkan

Surat Panggilan kepadaDebitur maksimal 7 harisebelum sidang pertama

Proses PKPU(maks. 270

hari)

Proses PKPU(maks. 270

hari)

Putusan maks. 20 hari sejakdidaftarkan

Berakhir denganPerdamaian

Berakhir denganPailit

Page 7: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

PERMOHONAN

PAILIT

Ada Perlawanan

Kabul

YA

TIDAK

PKPU

Ada Perlawanan

Tolak

Kabul Tolak

Proses Kepailitan

Mengajukan PKPU

Tolak

Kabul

Tolak

Proses PKPU

Kabul

YA

TIDAK

Page 8: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

AkibatHukumKepailitan

• Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur padasaat putusan diucapkan dan harta yang diperoleh selamaproses kepailitan berlangsung

• Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaannya

• Tuntutan mengenai hak dan kewajiban menyangkut hartapailit harus diajukan kepada kurator

• Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailitditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugaspengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit,meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi ataupeninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaandengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataanpailit dibacakan.

Page 9: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

AkibatHukumPKPU

• Terhadap putusan PKPU tidak terdapat upaya hukum apapun

• Dalam PKPU, debitor tidak hilang haknya untuk menguasaidan mengurus harta kekayaan, namun demikian dalammengurus harta kekayaannya debitur harus denganpersetujuan pengurus.

• Debitor mengajukan rencana perdamaian kepada semuakreditor-kreditornya dengan dibantu oleh pengurus.

• Dengan adanya penundaan pembayaran gugurlah semuapenyitaan dan penyanderaan, akan tetapi penundaanpembayaran tidak menahan jalannya perkara yang sedangberlangsung dan tidak menghalangi adanya perkara baru.

• Jika debitor tidak mengajukan proposal perdamaian atauperdamaiannya ditolak maka PKPU berakhir dan debitordinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Page 10: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

Tugas dan Wewenang Kurator/ Pengurus

TUGAS DAN WEWENANG KURATORTugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, yaitu

menjual seluruh boedel pailit yang kemudian melakukan pembayaran kepada para kreditor sesuai dengan porsi

masing-masing sesuai ketentuan UU

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUSTugas utama pengurus adalah bersama debitur mengurusharta debitur PKPU, menata harta debitur yang dilakukansejak awal sampai berakhirnya PKPU dengan tujuan untukmeningkatkan nilai harta dan memfasilitasi debitur dalammengajukan rencana perdamaian terhadap para kreditur.

Page 11: Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU