pengadilan negeri tegal - pn-tegal.go.id file1 laporan tahunan 2016 pengadilan negeri tegal kata...

1

Laporan tahunan 2016 pengadilan negeri tegal

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Tegal telah berhasil menyusun Laporan

Tahunan Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tegal,

dimaksudkan sebagai media penyampaian informasi tentang program dan kegiatan

Pengadilan Negeri Tegal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Substansi dari Laporan Tahunan ini menginformasikan secara detail program

dan kegiatan Pengadilan Negeri Tegal dalam Tahun 2015, yang terkait dengan

kebijakan umum pengadilan, visi dan misi, rencana strategis, struktur organisasi,

keadaan perkara, pengawasan internal, pembinaan dan pengelolaan SDM, sarana

dan prasarana, keuangan, dan pengelolaan administrasi tahun 2015, yang sekaligus

merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tegal.

Dengan diterbitkannya Laporan Tahunan Tahun 2015 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran dan manfaat nyata yang dapat diberikan Pengadilan Negeri

Tegal kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat

memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Tahunan Tahun 2015 ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja

bagi aparatur Pengadilan Negeri Tegal.

Tegal, Januari 2015

Ketua,

ttd

Desbenneri Sinaga, SH.,MH. NIP.: 19611205 198803 1 002

2


DAFTAR ISI Halaman

PENGANTAR ...... : 1 BAB I PENDAHULUAN …… 4 A. Kebijakan Umum Peradilan ...... : 4

B. Visi dan Misi ...... : 7 C. Rencana Strategis ...... : 8

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ...... : 13

A. Standard Operasional Prosedures (SOP) …... : 14 - Ketua pengadilan; …….15 - Panitera /Sekretaris …….19 - Wakil Panitera /Wakil Sekretaris …….20 - Panitera Muda / Kepala Urusan - Fungsional - Staf

B. Kinerja/ sasaran Kerja Peagawai (SKP) Penyusunan

Alur -Tupoksi ….. : 16 - Ketua pengadilan; - Panitera /Sekretaris - Wakil Panitera /Wakil Sekretaris - Panitera Muda / Kepala Urusan - Fungsional - Staf

BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …….: 27

A. Sumber Daya Manusia …… ..27

- Profil Sumber daya Manusia - Kebutuhan Sumber Daya manusia - Promosi , Mutasi dan Purna Bhakti ………29

B. Alur SOP (STANDARD OPERASIONAL PROSEDURE)

Kepaniteraan Perdata Hukum, Pidana. .

- Rekapitulasi Perkara - Rasio Perkara terhadap Majelis - Keadaan perkara ( Matrik Terlampir ) - Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dst.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana . …….32

- Pengelolaan Keuangan ; - Program Dukungan Menajemen dan Pelaksanaan

Tugas Tehnis lainnya. - Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung - Program Peningkatan Manajemen Peradilan

D. Dukungan Tehnologi Informasi - Perangkat Keras ;

- Perangkat lunak

3


BAB IV PENGAWASAN ….… : 94

A. Internal B. Evaluasi

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ………: 104

- Kesimpulan - Rekomendasi

;

4


BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2010-2015 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah ditetapkan kerangka visi Indonesia 2015 adalah : Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Visi Indonesia 2015 kemudian dijabarkan didalam Misi pembangunan 2010-2015. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2015. Dimana misi tersebut adalah: 1) Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; 2) Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi; dan 3) Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2015, pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2015, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintah; Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi; Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan. Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam bentuk sasaran pembangunan nasional 2010-2015, yaitu: 1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan Hukum. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan sebelas (11) Program Prioritas Nasional yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Bencana; 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik serta 11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2015 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk meyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu

5


Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; 7) Bidang Hukum dan Aparatur; 8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan 9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bidang Hukum dan Aparatur, dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur, prioritas bidang hukum dan aparatur adalah peningkatan Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintah yang baik, dengan fokus prioritas pada: 1) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-undangan; 2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; 3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; 4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan 7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengembangkan suatu alur perencanaan strategis yang meliputi pembenahan seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sitematis. Dimana MA membuat Perencanaan Strategis untuk 25 (duapuluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Cetak Biru (Blue Print) ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru bertolak dari implementasi Cetak Biru 2003. Terhadap evaluasi hasil pelaksanaan Cetak Biru Pertama dilakukan oleh Organizational Diagnostic Assessment (ODA), dengan menganalisa di 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung”. 7 (tujuh) area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Peradilan yang Agung (Court excellence framework) yang merupakan kerangka pikiran dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional. Adapun arah dan kebijakan strategis yang diambil MA berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 adalah:

1. Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara. 2. Arahan Pembaharuan Fungsi Pendukung. 3. Arahan Pembaharuan Akuntabilitas.

1. Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara.

Arahan Pembaharuan Fungsi Teknis. a) Pembatasan Perkara Kasasi dan PK; dimana tujuan pembatasan perkara

kasasi adalah untuk: (1) Meningkatkan kualitas putusan; (2) Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum; (3) Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.

b) Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten; tujuan penerapan sistem kamar adalah untuk: (1) Menjaga Kesatuan Hukum; (2) Mengurangi disparitas putusan (3) Memudahkan pengawasan putusan; (4) Meningkatkan produktivitas dalam pemerikasaan perkara; (5)

6


Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.

c) Penyederhanaan Proses Berperkara; tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah : (1) Meningkatkan akses keadilan pada masyarakat; (2) Mempercepat proses penyelesaian perkara; (3) Menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara; (4) Mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

d) Penguatan Akses pada Keadilan; tujuan penguatan akses pada

pengadilan adalah : (1) Memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan ; (2) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin.

Arahan Pembaharuan Manajemen Perkara. a) Modernisasi Manajemen Perkara. b) Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara. c) Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara.

2. Arahan Pembaharuan Fungsi Pendukung

a. Arahan Pembaharuan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang):

2.1.a. Penguatan Kelembagaan. 2.1.b. Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

b. Arahan Pembaharuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). c. Arahan Pembaharuan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). d. Arahan Pembaharuan dalam Pengelolaan Anggaran. e. Arahan Pembaharuan Pengelolaan Aset. f. Arahan Pembaharuan Teknologi Informasi (TI):

- Peran TI dalam Pembaharuan Peradilan. - Sasaran Pemanfaatan Teknologi Informasi. - Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi. - Tahapan Implementasi. - Persiapan Implementasi

3. Arahan Pembaharuan Akuntabilitas

a. Arahan Pembaharuan Sistem Pengawasan: - Restrukturisasi Organisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. - Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan. - Penggunaan Paramater Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan.

- Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

- Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

b. Arahan Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi: - Membangun Kultur Keterbukaan di Pengadilan. - Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat,

Tepat Waktu dan Biaya Ringan.

7


- Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung.

- Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi.

B. VISI DAN MISI

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan ”satu atap”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab MA sebagai konsekuensi penyatuan atap termaktub dalam Undang Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-ungang, yaitu antara lain melalui: Undang Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang ketika kian banyak pengadilan khusus dibentuk dibawah satu lingkungan peradilan, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah:

8


“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Tegal yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Semarang mempunyai Visi: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TEGAL SEBAGAI PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Misi Badan Peradilan Tahun 2010-2035, yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Agar selaras antara Visi dan Misi yang telah ditetapkan MA, maka Pengadilan Negeri Tegal merumuskan Misi Pengadilan Negeri Tegal yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri.

2. Memberikan Pelayanan Hukum YangPrima dan Berkeadilan Kepada Pencari

Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tegal.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tegal .

5. Didukung anggaran dengan pengelolaan berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional.

6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Terciptanya pelayanan publik yang prima.

8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

9. Memiliki kantor modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan Pengadilan Negeri Tegal dalam kurun waktu 2010 sd. 2015 berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Tegal berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan .

9


Rencana strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Negeri Tegal Tegal selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tegal. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan tertib administrasi perkara 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4. Peningkatan kualitas pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pengadilan Negeri Tegal sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SKKPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan hukum acara dan diumumkan melalui Website Pengadilan Negeri Tegal.

2. melakukan diskusi-diskusi bagi para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf sesuai tupoksi masing-masing.

3. Melakukan pengawasan/kontroling secara periodik yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.

4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari Hatiwasda, BAWAS MA RI maupun Hakim pengawas bidang.

5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 6. Penyediaan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

10


TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN

Peningkatan penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara

a. Persentase perkara yang diselesaikan

1. Pidana : Singkat Biasa Cepat

2. Perdata: Gugatan Permohonan b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan 1. Pidana : Singkat

Biasa Cepat

2. Perdata: Gugatan Permohonan

a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

2. Peningkatan Tertib administrasi perkara

Tertib administrasi perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

b. Persentase berkas yang yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

a. Perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan

b. Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Banding/Kasasi/PK dengan jumlah berkas yang dikirim dalam tingkat Banding/Kasasi/PK lengkap dengan bundel A dan B

3. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia

Sumber daya Manusia yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b.Persentase pegawai yang mengikuti diklat

a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat denganjumlah yang mengikuti diklat.

4. Peningkatan kualitas pengawasan

Pengawasan Yang berkualitas

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Aksesibilitas Masyarakat atas putusan perkara

Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan, dengan perkara yang sudah diminutasi

6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tegal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

11


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tegal dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata, 3. Pengiriman berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 2. Tindak lanjut temuan yang masuk

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TEGAL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tegal menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja : Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

12


2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

public.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tegal tahun 2010‐2015 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik‐titik

lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tegal harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.Dengan

Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tegal

memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan

sasaran program selama lima tahun yaitu 2010‐2015, sehingga visi dan misi

Pengadilan Negeri Tegal dapat terwujud dengan baik. MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 -2016

No Tujuan Sasaran

Kinerja Indikator Kinerja

Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015 2016 ke

1

1

Peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya

Manusia yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang

diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang

mengikuti diklat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 100%

2. Peningkatan

kualitas pengawasan

Pengawasan

yang berkualitas

a. Persentase pengaduan

yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yg

ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100

3

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)

Aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan

Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100%

4 Peningkatan penyediaan Sarana dan

Prasarana

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

13


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN

NEGERI TEGAL

Ket :

Garis Koordinasi :

Garis Tanggung Jawab :

HAKIM

PANITERA MUDA

HUKUM

SUB BAGIAN PERENCANAAN,

TEKNOLOGI INFORMASI DAN

PELAPORAN

KETUA

PANITERA MUDA

PERDATA

WAKIL KETUA

PANITERA MUDA

PIDANA

PANITERA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 3. PRANATA PERADILAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. FUNGSIONAL ARSIPARIS 2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

4. FUNGSIONAL BENDAHARA

PERMA RI NOMOR 7 TAHUN 2015

TANGGAL 7 OKTOBER 2015

14


i. PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROSEDURES (SOP)

Sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama maka pengadilan negeri merupakan ujung tombak dari peradilan yang berada diatasnya. Oleh karenanya pangadilan negeri mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas yang diembannya Pengadilan Negeri Tegal dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila tugas-tugas pokok dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam arti dikerjakan secara profesional dan selalu menjaga integritas pribadi seluruh pejabat dan pegawainya, serta tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang berlaku, maka Pengadilan Negeri akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat para pencari keadilan khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Secara operasional Pengadilan Negeri Tegal menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang meliputi tugas-tugas administrasi Peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas yang bersifat administrasi umum yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien,efektif, transparan dan akuntable maka Pengadilan Negeri Tegal berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standart Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan (SOP) Standart Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tertanggal 24 Mei 2012 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tegal memandang perlu menjabarkannya dengan berpedoman kepada : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;

7. Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II Mahkamah Agung RI terbitan April 1994 ;

15


8. Pedoman Tekhnis Administrasi dan tehnis Peradilan Perdata Umum dan Pengadilan Khusus buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I mengenai Pedoman pelaksaan tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan, Pengadilan Administrasi Kepegawaian, Pengadilan Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Administrasi perbendaharaan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1 – 144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan di Pengadilan ;

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

13. Tatalaksana Pengawasan Pengadilan Buku IV Edisi revisi 2009 Mahkamah Agung RI.

14. Pengarahan dan diskusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal yang diselenggarakan setiap bulan pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Seluruh Hakim dan Pegawai ;

Dengan tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan mekanisme Administrasi Pengadilan dan Administrasi Umum Pengadilan Negeri Tegal dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable sehingga Pengadilan Negeri dapat melaksanakan tugas dengan seksama, tertib dan berdisiplin dan dapat diharapkan memberikan kontribusi tercapainya Visi Mahkamah Agung RI Yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035;

PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI

1. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan

Negeri Tegal Dalam Bidang Ketatalaksanaan Hukum 1. Membuat hal-hal baik, selaras dan serasi mengenai:

a) Perencanaan (planning, programming) dan perorganisasian (organizing);

b) Pelaksanaan (implementation dan executing); c) Pengawasan (evaluation dan controlling).

2. Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat

bekerja sama dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedomanan Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi.

3. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.

4. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/pembangunan. 5. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3

bulan dengan seluruh karyawan. 6. Melakukan pengawasan intern dan pengawasan extern:

16


a) Intern pejabat peradilan, keuangan dan material; b) Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum

tertentu: a) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan

penilaian b) untuk kepentingan peningkatan jabatan; c) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada

MA. 8. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap

perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengumumkan pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

9. Mempersiapkan leader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih

generasi. 10. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KOPRI, Dharmayukti Karini,

IKAHI, dan PTWP.

11. Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegakan hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan apabila diminta.

12. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dalam masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu.

13. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari MA atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Kepaniteraan dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

14. Sebagai kawal depan (voorpost) MA, yaitu dalam melakukan

pengawasan terhadap: a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan

pejabat Kepaniteraan, Sekretariatan dan Jurusita di wilayah hukumnya;

b) Masalah-masalah yang timbul; c) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan,

Sekretariatan dan Jurusita di wilayah hukumnya; d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk

diselesaikan dan dilaporkan kepada MA. 15. Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan

Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung.

16. Membuat/meyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang

penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank. 17. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

17


18. Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk Pimpinan MA dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggung jawab langsung kepadanya.

Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan Bidang Perdata 1. Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan. 2. Mengatur pembagian tugas para Hakim. 3. Membagi semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

4. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.

5. Melaksanakan putusan serta merta:

a) Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi;

b) Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib meminta izin kepada MA.

6. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan

persidangan perkara 7. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat

tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo) 8. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk

disidangkan. 9. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara

permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya. 10. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang

diajukan secara lisan. 11. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar

terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan ”Teguran” (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

12. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan ”Peringatan” atau

somasi. 13. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam

hal ada gugatan perlawanan. 14. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan

Peninjauan Kembali hanya atas perintah Ketua MA.

18


15. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku:

a) Menetapkan biaya jurusita; b) Menetapkan biaya eksekusi; c) Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, Kantor

Lelang Negara sebagai pelaksana lelang; d) Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari MA kepada

Hakim hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

16. Pembagian berkas perkara: a) Disetiap pengadilan harus ada majelis tetap yang ada menangani

perkara-perkara yang masuk di pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan-alasan serupa lainnya;

b) Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut di atas ditentukan berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing-masing hakim;

c) Ketua Pengadilan Negeri berhak membantu majelis khusus untuk perkara perkara keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.

17. Pemberian Informasi perkara:

a) Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;

b) Ketua Pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pengadilan bila diumumkan kepada publik.

Bidang Pidana

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.

2. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan

ganti rugi kepada hakim untuk disidangkan. 3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali

terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

a. Korupsi; b. terorisme; c. Narkotika/psikotropika; d. Pencucian uang; atau e. Perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

dan perkara yang terdakwanya berada didalam rumah tahanan negara.

4. Menandatangai surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan. 5. Membuat daftar hakim dan panitera pengganti yang bertugas pada hari

sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu 6. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada

penyidik, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi.

19


7. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi

perkara pidana dengan acara singkat dan cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya.

8. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya.

9. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk

membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara.

10. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada hakim untuk diproses. 11. Menugaskan hakim untuk bertindak selaku hakim pengawas dan

pengamat (KIMWASMAS) secara priodik. 12. Pembagian berkas perkara:

a) Disetiap pengadilan harus ada majelis tetap yang ada menangani perkara-perkara yang masuk di pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan-alasan serupa lainnya;

b) Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut di atas ditentukan berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing-masing hakim;

c) Ketua Pengadilan Negeri berhak membantu majelis khusus untuk perkara-perkara keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.

13. Pembagian informasi perkara:

a) Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;

b) Ketua Pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pengadilan bila diumumkan kepada publik.

2. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Tegal Dalam Bidang Manajemen Peradilan 1. Membantu KPN dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2. Mewakili KPN bila berhalangan. 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari KPN. 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan

tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada KPN.

Dalam Bidang Perdata

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

20


2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara permohonan.

Dalam Bidang Pidana 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk

pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim.

3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk

menetapkan perpanjangan penahanan untuk terdakwa dalam perkara pidana.

3. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Pengadilan

Negeri Tegal. Dalam Bidang Manajemen Peradilan

1. Merupakan unsur pembantu pimpinan.

2. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 3. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.

4. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan serta pembagian perkara kepada Panitera Pengganti dan dibantu oleh Wakil Panitera dalam pembagian pemanngilan sidang kepada para Jurusita dan juruistyapengganti..

5. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

6. Membuat akta dan salinan putusan. 7. Menerima dan mengirimkan berkas perkara. 8. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang di perintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang di tentukan.

Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan

Bidang Perdata

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan. 3. Menyusun berita acara persidangan

21


4. Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir. 5. Membuat salinan putusan. 6. Mengirim berkas perkara yang di mohonkan banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta putusannya kepada Pengadilan Negeri. 7. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara 8. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua

Pengadilan. 9. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 10. Menerima surat kuasa khusus. 11. Melaksanakan ,melaporkan dan pertanggungjawabkan eksekusi yang di

perintahkan oleh Ketua Pengadilan. 12. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang

ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan. 13. Membuat akta-akta:

a) Permohonan banding; b) Pemberitahuan adanya permohonan banding; c) Penyampaian salinan/konta memori banding; d) Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage); e) Pemberitahuan putusan banding; f) Pencabutan permohonan banding; g) Pemberitahuan adanya memori kasasi; h) Pemberitahuan memori kasasi; i) Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi; j) Tidak menerima memori kasasi; k) Pencabutan permohonan kasasi; l) Pemberitahuan putusan kasasi; m) Permohonan peninjauan kembali; n) Pemberitahuan adanya peninjauan kembali; o) Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali; p) Pencabutan permohonan peninjauan kembali; q) Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali; r) Pembuatan akta yang menurut peraturan undang-undang diharuskan

dibuat oleh Panitera Dalam menjalankan tugasnya Panitera mempunyai fungsi: Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan termasuk mengurus daftar perkara, keuangan perkara dan pelaksanaan putusan perkara perdata: a) Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan

yurisprudensi; b) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pidana

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

22


2. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, termasuk menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

3. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi yang diterima di Kepaniteraan.

4. Membuat salinan putusan. 5. Membuat akta-akta:

a. Terima putusan b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak

putusan. c. Tidak mengajukan permohonan banding d. Penolakan permohonan banding bagi pengajuan banding yang

terlambat. e. Pemohonan banding. f. Pemberitahuan adanya permohonan banding. g. Penyampaian salinan memori/konta memori banding h. Pemberitahuan membaca/memerikas berkas perkara (inzage) i. Pencabutan permohonan banding. j. Pemberitahuan putusan banding k. Permohonan kasasi l. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi m. Penerimaan memori kasasi n. Penyampaian tembusan kontra memori kasasi o. Penerimaan kontra memori kasasi p. Penyampaian tembusan kontra memori kasasi q. Tidak menerima memori kasasi r. Pencabutan permohonan kasasi s. Pemberitahuan putusan kasasi t. Permohonan peninjauan kembali u. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali v. Pencabutan permohonan peninjauan kembali w. Pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali kepada terdakwa dan

jaksa x. Permohonan grasi/remisi y. Pembuatan akta lain yang menurut UU/peraturan diharuskan dibuat

oleh Panitera. 6. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau

peninjauan kembali. 7. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri. 8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

4. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Pengadilan Negeri Tegal Dalam bidang Kesekretariatan 1. Menyelenggarakan administrasi umum peradilan. 2. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata

kerja sekretariat pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

5. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tegal. Dalam Bidang Manajemen Peradilan

23


1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksaaan tugas-tugas administrasi perkara, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam membagi penunjukan pemanggilan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti .

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

Dalam Bidang Perdata dan Pidana

1. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

2. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 3. Melaksanakan tugas Panitera yang didelegasikan kepadanya.

6. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tegal. 1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

4. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data perkara perdata, menyajikan statistik perkara perdata, menyusun laporan perkara perdata, menyimpan arsip berkas perkara perdata, dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data perkara pidana, menyajikan statistik perkara pidana, menyusun laporan perkara pidana, menyimpan arsip berkas perkara pidana, dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Melayani / menerima mencatat Informasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai petugas Meja Informasi untuk selanjutnya didistribusikan kepada masing–masing Penanggung jawab Informasi.

7. Menerima / mencatat pengaduan untuk ditelaah yang selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditunjuk tim untuk melakukan pemeriksaan / Klarifikasi.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tegal.

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.


24


4. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

5. Memberikan nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima di kepaniteraan pidana.

6. Memberikan nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat, baik yang telah diputus Hakim atau diundurkan hasil persidangannya.

7. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya.

8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

9. Menyiapkan berkas permohonan grasi. 10. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tegal.

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.


4. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata; diantaranya adalah: mengembalikan berkas Surat permohonan/gugatan serta dokumen-dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa (check list) supaya pemohon/penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya.

5. Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

6. Memberikan nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima di kepaniteraan perdata.

7. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya.

8. Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.

9. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

10. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tegal. 1. Mengkoordinasikan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu

kendali untuk memperlancar penerimaan informasi. 2. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar

penyampaian informasi. 3. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri. 4. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan

penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.

5. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.

25


6. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.

7. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. 8. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, internet, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri.

10. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan

10. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tegal. 1. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung

kantor, dan biaya langganan telepon, internet, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.

2. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.

3. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji. 4. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas

dalam rangka kelancaran tugas. 5. Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan

penyediaan dana kegiatan / RKAKL. 6. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. 7. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin. 8. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. 9. Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan

anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.

11. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Urusan Kepegawaian Oraganisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Tegal. 1. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CPNS yang telah diangkat

Pegawai Negeri Sipil. 2. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai

negeri. 3. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS

kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

4. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.

5. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat. 6. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural. 7. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai. 8. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan. 9. Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan pengadilan

negeri.

26


10. Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

12. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Pengganti . 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan.

2. Membantu Hakim dalam hal : a. Perkara Perdata :

- Membuat penetapan hah sidang; - Membuatkan penetapan sita jaminan; - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum

sidang berikutnya; - Mengetik keputusan.

b. Perkara Pidana :

- Membuat penetapan hari sidang; - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari

tahanan atau dirubah jenis penahanannya; - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum

sidang berikutnya; - Melaporkan barang bukti kepada panitera; - Mengetik putusan.

3. Melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan

penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila

telah selesai diminutasikan.

c) Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal. 1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan

oleh Hakim Ketua Majelis ; 2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-

teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan ; 3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri ; 4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian

diberikan kepada pihak-pihak terkait .

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

27


A. Sumber Daya Manusia

Dalam pengertiannya yang paling sederhana, urusan manajemen itu menyangkut persoalan : man, money, and material, yaitu sumber daya manusia, sistem administrasi keuangan, dan urusan sarana dan prasarana penunjang. Ketiganya dapat dibedakan dalam dua urusan, yaitu administrasi yang langsung berhubungan dengan manajemen perkara, dan administrasi yang berhubungan dengan kelembagaan organisasi lembaga hukum yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan lembaga peradilan, maka aspek administrasi dan manajemen ini biasa dibedakan antara urusan kepaniteraan dan urusan kesekretariatan badan manajemen. Untuk menuju arah sistem peradilan dan penegakan hukum dan keadilan yang baik , Pengadilan Negeri Tegal memiliki Sumber Daya Manusia yang mengelola manajemen Peradilan . Baik Hakim maupun nom hakim dituntut harus profesional di bidangnya masing-masing . Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Tegal terdiri atas 10 ( Sepuluh ) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua sebagai berikut :

No.

Nama

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

1 HARUNO PATRIADI, SH.,MH. Pembina Utama Muda (IV/c) Ketua / Hakim Madya Utama

2 FAUZUL HAMDI, SH.MH. Pembina Utama Muda (IV/c). Ketua / Hakim Madya Muda

3 ENAN SUGIARTO, SH.. Penata Tk.I (III/d). Hakim Pratama. Utama

4 DIAN KURNIAWATI, SH.,MH. Penata Tk.I (III/d). Hakim Pratama.Utama

5 ELSA LINA Br. PURBA, SH Penata Tk.I (III/d). Hakim Pratama Utama

6 DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, SH Penata Tk.I (III/d). Hakim Pratama Utama

7. GUNTORO EKA SEKTI, SH.,MH. Penata Tk.I ( III/d) Hakim Pratama Utama

8 ARDHIANTI PRIHASTUTI, SH. Penata Tk.I ( III/d) Hakim Pratama Utama

9. FRANS EFFENDI MANURUNG, SH.,MH. Penata Tk.I ( III/d). Hakim Pratama Utama

10 RANTO SABUNGAN SILALAHI,SH.,MH. Penata Tk.I ( III/d) Hakim Pratama Utama

- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Jumlah Pegawai Non Teknis Pengadilan Negeri Tegal sebayak 39 orang ditambah 10 pegawai honorer, nama, pangkat dan Jabatan Pegawai Non Teknis sebagai berikut :

No.

Nama

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

1 SUGIHARTO, SH. Penata Tk. I (III/d). Panitera

http://www.badilag.net/data/LAPTAH/2011/BAB%20V.pdf#page=1

http://www.badilag.net/data/LAPTAH/2011/BAB%20V.pdf#page=1

28


2 H. UNTUNG RAHARJO, SH.M.Hum. Pembina (IV/a). Panitera Pengganti 3 SRI YUDITIANI, SH. Penata Tk.I (III/d) Wakil Panitera

4 WAHONO MURDISIWATO, SH. Penata Tk.I (III/d). Panitera Pengganti 5 SUPOYO SETYO, SH. Penata Tk.I (III/d). Panitera Muda Perdata 6 DEDI SETIAWAN,SH. Penata Tk.I (III/d). Panitera Pengganti

7 MULYANTO, SH. Penata Tk.I (III/d). Panitera Muda Pidana

8 WARYO, SH Penata Tk.I (III/d) Panitera Muda Hukum

9 Hj. EUIS, SH. Penata ( III/c) Sekretaris

10 INTAN NURCAHYA, SE. Penata ( III/c) Ka. Ur.Personalia dan Organisasi

11 BAMBANG YULIANTO Penata ( III/c) Panitera Pengganti 12 SARWONO Penata ( III/c) Panitera Pengganti 13 SRI WARYANTININGSIH Penata ( III/c) Panitera Pengganti 14 SRI SUGIARTI LAILANINGSIH Penata ( III/c) Panitera Pengganti 15 DODO SUWONDO Penata ( III/c) Panitera Pengganti 16 LILIEK LINTYAWATI Penata ( III/c) Panitera Pengganti 17 NGESTI MURDIASTUTI Penata ( III/c) Ka.Ur.Informasi dan

Pelaporan

18 ERNI HEROWATI, SH Penata ( III/c) Panitera Pengganti

19 IKRO ARDIYANTO Penata (III/c) Ka.Ur. Umum dan Keuangan

20 TUTI ANDRIYANI Penata Muda Tk. I (III/b) Jurusita Pengganti

21 RAMSA TAMBUNAN Penata Muda Tk.I (III/b) Jurusita Pengganti

22 SRI ASTUTI Penata Muda Tk. I (III/b) Jurusita Pengganti

23 PETRIYANTO Penata Muda Tk.I (III/b) Jurusita

24 HERMAWAN Penata Muda Tk.I (III/b) Jurusita

25 SRI UTAMI Penata Muda Tk.I (III/b) Jurusita Pengganti

26 KISTIANTO JATMIKO Penata Muda Tk.I (III/b) Jurusita Pengganti

27 WASO’I Penata Muda Tk.I (III/b) Jurusita

28 DYAH TRISUSYANTI Penata muda (III/a) Jurusita Pengganti

29 SUTONO Penata muda (III/a) Jurusita Pengganti

30 LIZZA AMALLIA Penata Muda (III/a) Staf

31 RIRIN RIYANTO Penata Muda (III/a) Staf

32 ROKHIDIN Pengatur Tk.I ( II/d) Staf

33 KENCANA MAHARANI, Amd. Pengatur Tk.I ( II/d) Staf

34 SUDIBYO CATUR MARTOWIBOWO Pengatur ( II/c) Staf

35 RISDIANTO Pengatur Muda ( II/a) Staf

36 YUDI RACHMADSYAH Pengatur Muda ( II/a) Staf

37 MUROHI Pengatur Muda ( II/a) Staf

38 ASAN SUBEKHI Juru ( I/c) Staf

39

40

Pangkat dan Golongan, Jumlah Eselon, Klasifikasi kelamin, tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial maupun Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial Pengadilan Negeri Tegal dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut : JUMLAH : GOLONGAN U P T MENURUT U P T.

NO

G O L O N G A N

TOTAL I

II III IV

a

b c d a b c d a b c d a b c d

1.

-

-

1

-

3

-

1

2

4

8

12

13

3

-

2

-

49

JUMLAH : PEGAWAI BERDASARKAN ESELON.

NO JABATAN ESELON

TOTAL V

IV

III II

a

b a b a b a b

1.

-

-

1

5

1

1

-

-

8

29


JUMLAH : PEGAWAI MENURUT KLASIFIKASI KELAMIN. NO

G O L O N G A N TOTAL

I

II III IV

L

P L P L P L P

1.

1

-

5

1

20

17

4

1

49

JUMLAH : PEGAWAI MENURUT TINGKAT PEDIDIKAN.

NO TINGKAT PERADILAN TOTAL KET

SD SLTP SLTA D 3 SARJANA EKONOMI

SARJANA HUKUM

1.

-

1

24

1

1 1

22

49

Termasuk Yang sudah menempuh S2

- Promosi dan Mutasi

Promosi : 1. Desebenneri Sinaga, SH.,MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya

menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tegal. ( Tmt 17 Februari 2015 ) 2. H. Sunarso, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Makasar menjadi Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Tegal ; 3. W a r y o,SH Promosi dari Jabatan Lama Panitera Pengganti menjadi

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tegal.( Tmt 28 Januari 2014 ) ; 4. Hermawan Promosi dari Jabatan lama Jurusita Pengganti menjadi Jurusita

pada Pengadilan Negeri Tegal; ( Tmt 5. Hj. Euis,SH Promosi dari Jabatan lama Kasubag Kepegawaian menjadi

Sekretaris Pengadilan Negeri Tegal; ( Tmt 6. Ngesti Murdiastuti dari Jabatan lama Kasubag Keuangan menjadi Kepala

Sub. Bag. Perencanaan, Tehnologi, Informasi dan Pelaporan; ( Tmt 7. Intan Nurcahya, SE dari Staf ( Benhawaran ) menjadi Kepala Sub bag.

Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana.( Tmt. 8. Ikro Adiyanto dari Jabatan lama Kepala Sub bagian Umum menjadi kepala

Sub. Bagian Umum dan Keuangan .( Tmt.

Mutasi/ Purnabhakti :

1. H. Budhy Hertantiyo, SH.,MH, Wakil ketua Pengadilan Negeri Tegal Mutasi / Promosi menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta

2. Indharto Suradji Pangkat :Pembina IV/a dalam Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal memasuki purnabhakti ( Tmt ;

Mendapatkan Kenaikan Pangkat pada tahun 2015 terdiri dari : Per April 2015 terdiri dari :

1. Ratriningtias Ariani, SH; 2. Hj. Euis , SH. 3. Ikro Adiyanto.

Per Oktober 2015 terdiri dari :

1. H. Untung Rahardjo, SH. 2. W a r y o , SH. Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2015 terdiri dari : Per Februari 2015 :

30


1. Iwan Darmawan, SH. Per Maret 2015 :

1. H. Sunarso, SH.,MH. 2. Ratriningtias Ariani, SH. 3. Untung Rahardjo, SH. 4. Sri Yuditiani, SH. 5. Wahono Murdisiwanto,SH. 6. Hermawan Budi Santoso, SH. 7. Dilli Timora Andi Gunawan, SH. 8. Guntoro Eka Sekti, SH.,MH. 9. Indharto Suradji.

10. Waryo, SH. 11. Sri Sugiarti Lailaningsih. 12. Ngesti Murdiastuti. 13. Hj. Eusi,SH. 14. Ikro Adiyanto. 15. Periyanto. 16. Ramsa Tambunan 17. Sri Astuti. 18. Liza Amalia. 19. Dyah Tri Susyanti 20. S u t o n o. 21. Rokhidin SJ. 22. Kencana Maharani,Amd. 23. Risdianto. 24. Murohi. 25. Yudi Rachmadsyah.

Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Reguler / Istimewa terdiri dari : Kenaikan pangkat reguler Per 1 April 2015 terdiri dari :

1. Ratriningtias Ariani, SH Kenaikan tingkat dari Penata Tk I ( III/d) menjadi Pembina ( IV/a).

2. Hj. Euis,SH; Kenaikan tingkat dari Penata Muda Tk.I ( III/b) menjadi Penata ( III/c).

3. Ikro Adiyanto Kenaikan Pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c).

Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Reguler / Istimewa terdiri dari : Kenaikan pangkat reguler Per 1 Oktober 2015 terdiri dari :

1. H. Untung Rahardjo, SH kenaikan pangkat dari Penata Tk. I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).

2. W a r y o, SH kenaikan pangkat dari Penata (III/c) menjadi Penata Tk. I (III/d). Pegawai yang telah menerima piagam tanda Penghormatan / Tanda Jasa penghormatan untuk 30 Tahun, 20 tahun dan 10 Tahun terdiri dari : a. Untuk pegawai yang mendapatkan piagam tanda penghormatan untuk 30 (tiga

puluh ) tahun terdiri dari : 1. H. Sunarso, SH.,MH. 2. S a r w o n o. 3. Sri waryantiningsih. 4. Lilik Lintyawati.

b. Untuk pegawai yang menerima piagam tanda penghormatan/ tanda Jasa untuk

20( dua puluh ) tahun terdiri dari :

31


1. Ngesti Murdiastuti. 2. Ikro Adiyanto. 3. W a r y o, SH. 4. Hj. Euis, SH. 5. Sri Utami. 6. Ramsa Tambunan. 7. Mulyanto, SH. 8. Tuti Andriyani.

c. Untuk pegawai yang mendapatkan piagam tanda penghormatan/ tanda Jasa

untuk 10 ( sepuluh puluh ) tahun terdiri dari : 1. Iwan Darmawan,SH. 2. Enan Sugiarto, SH. 3. Dian Kurniawati, SH.,MH. 4. Guntoro Eka Sekti,SH.,MH. 5. Sri Rahayuningsih,SH.,MH. 6. Sri Yuditiani,SH. 7. Supoyo Setiyo,SH. 8. Waso’i

JUMLAH : PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT.

NO

TENAGA TEKNIS

JURU SITA PENG GANTI

TOTAL

KET

HAKIM

CAKIM

PANITERA

TINGGI

BIASA

KEPALA

CALON PANITTERA PENGGANT

I WAKIL

PANITERA

1.

-

-

-

-

-

-

NIHIL

Jumlah Kenaikan pangkat

NO

KENAIKAN PANGKAT

TOTAL

PER APRIL / GOLONGAN

PER OKTOBER /

GOLONGAN

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

-

3

-

-

-

-

-

8

Jumlah Pegawai yang menerima penghargaan

NO

S L K S

Trikora

Dayaka Hudira Penga- Yoman

P M I

Purna Penga- yoman

TOTAL

I

II

III

IV

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

NIHIL

32


Jumlah : Pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala

NO

KENAIKAN GAJI BERKALA

TOTAL I

II

III

IV

1.

5

17

4

26

1. Pengisian Jabatan Struktural

No.

Nama

Pangkat/Gol ruang

Jabatan

1 DESBENNERI SINAGA, SH.,MH. Pembina Utama Muda (IV/c). Ketua / Hakim Madya Utama

2 H. SUNARSO, SH.MH.

Pembina Utama Muda (IV/c). Wakil Ketua / Hakim Madya Utama

3 IWAN DARMAWAN, SH. Pembina (IV/a). Panitera/Sekretaris.

4 SRI YUDITIANI, SH. Penata Tk.I (III/d). Wakil Panitera

5 SUPOYO SETIYO, SH.. Penata Tk.I (III/d). Panitera Muda Perdata

6 MULYANTO, SH. Penata Tk.I (III/d). Panitera Muda Pidana

7 WARYO, SH. Penata Tk.I (III/d) Panitera Muda Hukum

8 NGESTI MURDIASTUTI. Penata (III/c). Ka.Ur.Keuangan

7 Hj. EUIS,SH. Penata Muda Tk.I (III/b). Ka.Ur.Kepegawaian

8 IKRO ADIYANTO. Penata Muda Tk.I (III/b). Ka.Ur.Umum

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Negeri Tegal adalah Gedung peninggalan pemerintah pada Jaman Belanda yang dibangun kira-kira dalam tahun 1908, dengan luas kamar rata-rata Ukuran 5 X 6 meter. Luas gedung Pengadilan Negeri Tegal ± 4.500 m2 yang berdiri diatas tanah seluas ± 6.830 m2. Tata letak ruang yang ada di Gedung Pengadilan Negeri Tegal sudah mengacu pada prototype yang dianjurkan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Kelas I B. Untuk Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2015 yaitu sebagai berikut : a. Pengadaan Dengan adanya Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan prosentase 100% (seratus persen). Maka dari itu pada Tahun Anggaran 2015, tidak ada Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumas Dinas dimulai dari Bulan Januari s/d Desember 2015. Untuk biaya pemeliharaan Gedung yang terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 sebesar Rp.21.300.000,00 (Dua Puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut hanya mencukupi untuk Pemeliharaan halaman Gedung seluas ± 900 m2,

33


sedangkan luas Gedung Pengadilan Negeri Tegal ± 4.500 m2., dan untuk 7 (tujuh ) Unit Rumah Dinas.

c. Penghapusan Gedung Pengadilan Negeri Tegal masih dalam keadaan Layak Pakai jadi pada Tahun 2015 tidak ada yang perlu untuk diusulkan penghapusan.

3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Negeri Tegal terdiri dari 13 (tiga belas ) unit yang terletak di 4 (empat ) lokasi yaitu di Kelurahan Pekauaman, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Panggung yang semuanya masih terletak di Kota Tegal dan rumah dinas tersebut dihuni oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tegal Untuk pengelolaan sarana dan prasarana rumah dinas tahun 2015 sebagai berikut : a. Pengadaan

- Usulan pengadaan pembangunan rumah dinas untuk menggantikan

rumah dinas yang sudah tidak layak Pakai sudah disampaikan sejak tahun 2013 melalui Pengadilan Tinggi, namun sampai dengan sekarang belum dikabulkan, jadi tahun Anggaran 2015 ini tidak ada pengadaan pembangunan rumah dinas.

- Pengadaan CTS ( Server ) sudah dialokasikan pada periode pelaksanaan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015. Sesuai dengan Anggaran DIPA sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah ) dan dalam pelaksanaanya di Alokasikan dana sebesar Rp. 39.900.000,00 ( Tiga puluh sembilan juta rupiah ).

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan rumah dinas sampai dengan usulan untuk dilakukan pemugaran/ penghapusan sampai dengan tahun 2015 belum ada kegiatan pemeliharaan/ pemugaran ataupun Renovasi Rumah Dinas masih dalam tahap di Inventarisir dan sudah diusulkan untuk dilakukan pemugaran / Renovasi oleh karena sementara kondisinya sudah rusak berat dan jumlahnya sebanyak 13 (tiga belas ) Unit dengan rata-rata luasnya 100 m2.

c. Penghapusan

Ada beberapa rumah dinas Pengadilan Negeri Tegal dalam keadaan rusak berat, hal ini sedang dalam proses inventarisir untuk diajukan permohonan usulan penghapusan, jadi dalam tahun 2015 belum dapat dilakukan penghapusan.

4) Pengelolaan sarana dan prasarana gedung Fasilitas gedung. Sarana dan prasarana Fasilitas gedung yang dimiliki pengadilan negeri Tegal sampai dengan tahun 2015 berupa perlatan dan mesin sebesar Rp. 2.391.927.472,00 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah ) perlatan dan mesin tersebut diantaranya perlatan Kantor seperti meja kerja . Kursi besi metal, alat pengolah data . dll untuk pengelolaan data dll untuk pengelolaan sarana dan prasarana Fasilitas gedung Tahun 2105 yaitu sebagai berikut :

34


d. Pengadaan :

Pada tahun Anggaran 2015 ini Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tegal tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2015 yaiatu sebagai berikut :

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan fasilitas gedung dimulai dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 untuk biaya pemelihraan Fasilitas gedung yang terdapat pada daftar isian pelakasanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 sebesar Rp. 21.300.000.00(Dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan biaya tersebut meliputi biaya Biaya pemelihraan gedung Kantor dan rumah dinas sedangkan untuk Pemelihraan personal Komputer /PC Unit, Printer Condioner/AC, Inventaris Kantor dan Pemeliharaan IT masih sangat kurang.

f. Penghapusan Fasilitas Gedung Pengadilan Negeri Tegal masih dalam keadaan layak pakai /Kondisi baik jadi pada tahun 2015 tidak perlu untuk diusulkan penghapusan.

5) Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam era keterbukaan sekarang ini, pelayanan Pemerintah perlu dijalankan secara transparan dan perlu dilakukan dengan proses yang dapat menjaga rekam lacak, agar dapat memenuhi standar akuntabilitas, dimana dengan transparansi ini maka penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Salah satu sarana modern yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan elektronik-government atau e-government. Salah satu keunggulan teknologi ini adalah dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tegal yaitu sebagai berikut :

1) Website

Pada Tahun 2009 Pengadilan Negeri Tegal secara resmi telah meluncurkan website dengan alamat www.pn-tegal.go.id,

terwujudnya situs ini merupakan implementasi SK KMA No.1-144/KMA/SK/VllI/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan yang kemudian diperbaharui dengan SK KMA No. 1 -144/KMA/SK/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SK itu memberi amanat kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk mulai menerapkan akuntabilitas dengan mengembangkan Sistem e-government sebagai salah satu cara untuk menyampaikan informasi. Dan salah satu model penerapan e-government adalah dengan mengembangkan situs internet yang digunakan untuk penyebaran informasi.

2) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking

System (CTS)

35


Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara. SIPP / CTS di Pengadilan Negeri Tegal sudah dimulai sejak awal Januari Tahun 2013 sampai dengan sekarang. Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 terdapat Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Negeri yang dikenal dengan sebutan SIADPN, namun baru berjalan sekitar 2 (dua) tahun Kebijakan Mahkamah Agung berubah sehingga Pengadilan Negeri Tegal harus mengikuti Kebijakan tersebut yaitu mengganti Aplikasi Perkara yang sebelumnya SIADPN menjadi SIPP / CTS. SIPP / CTS tersebut berjalan sesuai prosedur yang ada dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang mendukung seperti Server, TV Media Informasi untuk Pengunjung dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM) Kios Touchscreen untuk Pengunjung serta dilengkapi juga dengan Hotspot Area.

C. Pengelolaan Keuangan

Belanja Pegawai - Pagu : Rp. 5.197.781.000,- - Realisasi : Rp. 4.550.445.027,- - Sisa : Rp. 647.335.973

Belanja Barang - Pagu : Rp. 571.443.000,- - Realisasi : Rp 561.923.952,- - Sisa : Rp. 9.519.048,-

3. Belanja Modal - Pagu : Rp. 70.000.000,- - Realisasi : Rp. 69.820.000,- - Sisa : Rp. 180.000,-

Dipa 03 - Pagu : Rp. 58.675.000,- - Realisasi : Rp. 57.849.995,- - Sisa : Rp. 825.005

Laporan realisasi anggaran dan jadwal rencana kegiatan Pengadilan Negeri Tegal tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

D. Pengeloaan Administrasi

I. Administrasi Peradilan

1.1. Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Perdata

36


Pelaksanaan penyelengaraan Administrasi Peradilan dilingkungan Pengadilan Negeri Tegal telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, dalam Perkara Perdata sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang meliputi :

- Meja Pertama - Meja Kedua - Meja Ketiga

Meja Pertama meliputi :

Penerimaan Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, Pemohonan Kasasi Permohonan Peninjauan Kembali, Pemohonan Eksekusi, Permohonan Konsinyasi, Perlawanan Pihak Ketiga.juga menentukan besarnya biaya yang dituangkan dalam SKUM.

Meja Kedua meliputi :

- Mendaftar Perkara yang masuk kedalam buku Register induk Perkara Perdata sesuai dengan Nomor Perkara yang tercantum pada SKUM :

- Pendaftaran Perkara dilaksanakan setelah panjar biaya Perkara dibayar pada pemegang kas.

- Berkas Perkara diterima dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim dan disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Sekretaris

- Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim nya segera diserahkan kepada majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan hari sidang dan pembagian Perkara dicatat dengan tertib.

Meja Ketiga meliputi :

- Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan apabila ada

permintaan dari para pihak. - Menerima dan memberi tanda terima atas : - Memori Banding. - Kontra Memori Banding. - Memori Kasasi. - Kontra Memori Kasasi. - Jawaban / Tangapan atas alasan Peninjauan Kembali.

Pelaksanaan tugas - tugas pada meja pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan berada langsung dibawah pengawasan Wakil Panitera.

Berikut adalah pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Perdata sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara

- Pendaftaran gugatan dan permohonan, diselesaikan Setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk (setelah meja pertama memberikan nomor rekening pengadilan tersebut);

- Registrasi perkara perdata gugatan/ permohonan diselesaikan paling lambat:

37


- Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/ Hakim, diselesaikan paling lambat:

- Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/ Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama :

- Setelah berkas diterima penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/ Hakim, ditetapkan pada hari itu juga paling lambat hari berikutnya.

- Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama :

Kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan/ disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri. Panggilan luar negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler Departemen Luar Negeri.

- Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, panggilan secara umum melalui kantor Walikota/ Kabupaten dalam tenggang waktu :

- Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majellis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus.

- Panitera Pengganti wajib meiaporkan kepada Kepaniteraan Perdata dan

Majelis Hakim hasil mediasi: - Panitera Pengganti wajib meiaporkan tentang tanggal penundaan beserta

alasannya pada hari itu juga kepada kepaniteraan perdata.

- Pemeriksaan perkara (gugatan. jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan, diluar proses mediasi, kecuali terhadap perkara perdata khusus paling lama : Dengan catatan : o Para pihak ada diluar wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan : o Alamat yang bersangkutan tidak diketahui; Pihak/ para pihak berada

diluar negeri;

- Jurusita / jurusita pengganti yang melaksanakan panggilan wajib menyerahkan kepada Panitera Pengganti sebelum sidang dilaksanakan paling lama :

- Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan melaporkan berita acara sidang ;

- Bila ada perkara yang tidak selesai 5 (lima) bulan Majelis Hakim yang

bersangkutan wajib membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri.

- Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir

sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga.

- Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang

telah siap dibacakan dan ditandatangani.

38


- Pantera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan secara tertulis dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir. dan petugas pengisian buku jumal perkara perdata wajib menutup jurnal perkara tersebut pada hari itu juga setelah mendapat laporan putusan dari Pantera Pengganti yang bersangkutan.

- Kepaniteraan perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut

kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Pantera Pengganti.

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyeiesaikan minutasi dan

pemberkasan perkara ; - Setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)

diucapkan. - Apabila terlambat menyerahkan minutasi setelah 14 hari kerja Panitera

Pengganti wajib melaporkan kepada Penitera beserta alasannya.

2. Proses banding

- Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/ setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir dalam tenggang waktu :

- Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penetapan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya ;

- Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding setelah

pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding paling lama :

- Minutasi perkara banding harus sudah diselesaikan oleh Panitera

Pengganti dan diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata setelah permohonan banding diajukan dalam waktu:

- Dan salinan putusan harus sudah siap, 7 hari setelah putusan diucapkan. - Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) paling

lama :

- Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding/ terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali) paling lama :

- Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas

tersebut telah dikirim dalam belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga.

- Akta pencabutan banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan

diketahui Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada terbanding.

- Apabila memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah

berkas dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding atau

39


kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaas pemberitahuannya.

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, jika tidak disertai maka berkas dianggap tidak lengkap.

- Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak seterah putusan diterima, dalam waktu paling lama :

- Sebelum pemberitahuan putusan banding diberitahukan kepada para

pihak, Panitera Muda perdata harus mengoreksi terlebih dahulu salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam waktu :

- Setelah diisi dan dicatat dalam register perkara banding, juga harus

dicatat dan diregister induk perkara :

B. STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) Kepaniteraan Perkara : Perdata, Hukum , Pidana.

Bagan Banding Perdata Di Pengadilan Negeri :

3.

Banding / kuasanya

Pernyataan banding disampaikan

14 hari setelah Putusan diucapkan / setelah

diberitahukan kepada para pihak

yang tidak hadir

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lambat 4 hari

kerja setelah pernyataan banding

Minutasi perkara diserahkan ke panitera

muda perdata dalam waktu 24 hari setelah permohonan banding

tenggang waktu inzage 14 hari

pengiriman berkas perkara ke pengadila tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu

memori banding), paling lama 45 hari

Pembanding dapat menyerahkan

memori banding

memori banding

diberitahukan kepada termohon banding dalam waktu 2 hari

terbanding dapat

mengajukan kontra memori banding setelah

memori diterima

Putusan banding

diberitahukan kepada termohon banding dalam

waktu 3 hari setelah berkas

diterima

Dalam setiap Putusan harus

dilampirkan softcopy, apabila tidak disertai maka berkas

dinyatakan tidak

Jika permohonan banding

dicabut harus diberitahukan ke pengadilan dan terbanding pada hari itu juga atau palig

lama pada hari kerja berikutnya

40


3. Proses Kasasi

- Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding dibehtahukan kepada para pihak dalam tenggang waktu :

- Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya :

- Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima paling lama :

- Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah pemohon

kasasi diajukan dalam waktu : - Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka

penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya : - Memori kasasi harus dibehtahukan kepada termohon kasasi setelah

memori diterima dalam waktu : - Memori kasasi harus dibehtahukan kepada termohon kasasi setelah

memori diterima dalam waktu : - Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi, setelah

termohon kasasi menerima memori kasasi dalam waktu : - Apabila hari ke 14 jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur maka

penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya : - Apabila permohonan kasasi tidak atau terlambat mengajukan memori

kasasi yang ditetapkan oleh undang-undang (14 hari setelah permohonan kasasi diajukan), maka Panitera membuat surat keterangan permohonan tidak memenuhi syarat formal dan Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan paling lambat:

- Dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

- Akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera dan diketahui

Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada termohon kasasi. Sebelum pengiriman berkas kasasi, para pihak diberi;

- Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan

kasasi diterima, paling lama. - Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan,

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan diterima dalam waktu paling lama :

- Jurusita wajib melaksanakan/ menjalankan pemberitahuan putusan kasasi

tersebut paling lambat: - Setelah mendapat surat tugas dari panitera muda perdata. Jurusita wajib

melaporkan kembali relaas pemberitahuan tersebut kepada Panitera Muda Perdata setelah selesai melaksanakan pemberitahuan tersebut pada hari

41


itu juga/ hari berikutnya. Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam buku register induk perkara;

BAGAN KASASI PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

4. Proses peninjauan kembali.

- Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register peninjauan kembali, paling lama : 1 hari kerja

- Pernyataan peninjauan kembali-dapat diajukan setelah putusan diberitahukan kepada para pihak, atau sejak ditentukan bukti baru (novum) dalam tenggang waktu : 180 hari kalender ;

- Dalam hal ( pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004)

a. Bila putusan didasarkan kepada satu kebohongan atau tipu muslihat pihak Iawan ;

b. Bila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan ; c. Bila dikabulkan satu hal yang tidak dituntut; d. Apabila ada suatu kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata ;

- Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali, setelah termohon

peninjauan kembali setelah permohonan peninjauan kembali diterima paling lama : 5 hari kerja ;

- Jawaban atas alasan peninjauan kembali, setelah termohon peninjauan

kembali menerima alasan peninjauan kembali, dalam waktu : 30 hari kerja ;

PERMOHONAN KASASI / KUASANYA

Pernyataan kasasi disampaikan 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada para pihak

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 4 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima paling lama 60 hari

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari

Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah memori diterima

Jika permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan ke Mahkamah Agung dan termohon kasasi pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Memori kasasi diberitahukan kepada termohon kasasi dalam waktu 14 hari setelah memori diterima

Putusan kasasi diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa dalam waktu 4 hari setelah berkas diterima dari Mahkamah Agung

42


- Dalam hal peninjauan kembali didasarkan dengan alasan novum (adanya bukti baru), maka peninjauan kembali dapat diterima sejak 180 hari kalender sejak ditemukan bukti baru/ novum tersebut.

- Peninjauan kembali dengan alasan novum/bukti baru tersebut, harus sudah

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diucapkan Hakim untuk melakukan penyumpahan terhadap hari dan tanggal ditemukannya bukti baru tersebut dalam waktu. 2 hari kerja ;

- Hakim harus telah menetapkan hari penyumpahan dalam waktu paling

lambat : 7 hari kerja - Sejak diterima penetapan Ketua Pengadilan Negeri :

o Hakim dimaksud diatas harus menyerahkan berkas dan berita acara penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat : 2 hari kerja ;

- Berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban diterima dari termohon peninjauan kembali,dalam waktu lama: 30 hari kerja ;

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan,

apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. - Putusan peninjauan kembali dibehtahukan kepada para pihak setelah

putusan diterima dalam waktu paling lama : 3 hari kerja ; - Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam dalam

buku register induk perkara : - Hakim dimaksud diatas harus menyerahkan berkas dan berita acara

penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat: 2 hari setelah dilakukan penyumpahan ;

- Berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah

jawaban diterima dari termohon peninjauan kembali, dalam waktu paling lama : 30 hari kerja ;

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

- Putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada para pihak setelah

putusan diterima-dalam waktu paling lama : 3 hari kerja ; - Selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam buku

register induk perkara ;

43


BAGAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA DI PENGADlLAN NEGERI

PEMOHON

PK

Penerimaan permohonan dan

register peninjauan kembali, paling lama:

1 Hari

Pernyataan PK diajukan dalam tenggang waktu

180 hari setelah putusan kasasi diberitahukan

kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti

baru (novum)

Jawaban atas PK diserahkan oleh termohon PK dalam waktu 30 hari setelah termohon PK menerima

alasan peninjauan kembali.

Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK paling lama 4 hari kerja setelah permohonan

PK diterima.

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak

jawaban termohon PK diterima paling lama.

Dalam setiap putusan harus

dilampirkan soft copy, apabila

tidak disertai berkas maka

dinyatakan tidak lengkap.Dan

setiap putusan peninjauan

kembali yang diterima dari

Mahkamah Agung dimohon

disertai soft copy.

Putusan peninjauan kembali

diberitahukan kepada para pihak dalam

waktu 4 hari setelah berkas diterima

dari Mahkamah Agung

44


5. Delegasi

- Permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/ delegasi diselesaikan paling lama: 3 hari kerja ;

- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama : 3 hari kerja

- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon bantuan

diselesaikan : 1 hari kerja ; - Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah

sudah benar-benar melakukan tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.

- Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan

delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.

6. Sita

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari majelis hakim pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja.

- Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya kedalam buku register penyitaan

- Jurusita melaksankan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan

dari Kepaniteraan Perdata paling lama : 2 hari kerja ; - Pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita pada Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja. - Pengadilan Negeri Penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain,

dilaksankan paling lama : 7 hari kerja ; - Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata

setelah pelaksanaan sita jaminan paling lama : 1 hari kerja ;

45


STANDARD OPERATING PROCEDURE S I T A

Surat masuk permohonan sita jaminan disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan

menghitung panjar biaya(SKUM) setelah menerima disposisi dari

KPN / Pansek, dan mencatatntya kedalam register

KPN atau Pansek meneliti penetapan sita jaminan

untuk ditanda tangani oleh KPN pada hari itu juga.

Kepaniteraan Perdata atau Bag. Eksekusi mempersiapkan

penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan penyitaan.

Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama 2 hari setelah

menerima berkas sita jaminan dari kepaniteraan perdata.

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan

perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan

46


7. Eksekusi

a. Aanmaning

- Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri

dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk.

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi setelah menerima disposisi, paling lama : 1 hari kerja

- Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan

Negeri setelah pemohon membayar SKUM paling lama :

- Penyerahan berkas aanmaning/ peneguran oleh bagian eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja).

- Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemangggilan hari itu juga paling lambat 2 hari kerja.

- Hari dan tanggal melaksankan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja

untuk diwilayah hukum Pengadilan Negeri dan apabila ditempat tinggal termohon berada diluar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan disesuaikan dengan jarak dan wilayah.

- Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga

dan paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.

- Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga/ paling

lambat 2 hari kerja setelah peneguran.

47


STANDARD OPERATING PROSEDURE AANMANING

Surat rmasuk aanmaning, disposisi KPN dan pansek pada hari yang sama dengan surat masuk

Kepaniteraan perdata/ bagian eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM

Penyerahan berkas aanmaning/ peneguran oleh bagian eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari

itu juga)

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga

Hari dan tanggal melaksanakan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja untuk didalam wilayah hukum pengadilan negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal termohon berada diluar wilayah hukum

pengadilan negeri yang bersangkutan.

Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan

Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran

panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan manghitung panjar biaya (skum) setelah menerima disposisi dari Kpn/Pansek, dan mencatatnya kedalam

Register Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi

48


b. Eksekusi membayar sejumlah uang

- Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim telah dan bertugas membuat telaah resume dan membuat resume paling lama 7 hari dan telaah paling lama : 7 hari kerja;

- Pantera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi setelah menerima disposisi paling lama : 2 hari kerja;

- Kepaniteraan Perdata/ Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi paling lama : 2 hari kerja ;

- Ketua Pengadilan Negeri. Panitem meneliti penetapan sita eksekusi

untuk ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja.

- Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada hari itu

juga/ paling lambat 2 hari kerja.

- Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi paling lama : 3 hari kerja ;

- Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi pada Bagian Eksekusi

Perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi paling lama : 1 hari kerja ;

c. Eksekusi Riil/ pengosongan

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/ Pansek.

- Kepaniteraan Perdata/Bagiaan Eksekusi, mempersiapkan penetapan KPN setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi paling lama : 2 hari kerja ;

- KPN/ Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh

KPN pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja :

- Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja.

- Panitera/ Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi paling lama : 7 hari kerja ;

- Panitera memberitahukan tentang rencana eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lambat: 3 hari kerja ;

- Jurusita meyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja ;

49


STANDARD OPERASIONAL PROSEDURE EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya

(SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, an

mencatatnya kedalam reg.

eksekusi paling lama 1 hari.

Kepaniteraan perdata/ bag. penetapan KPN paling lama 2

hari setelah pemohon membayar

Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada

kepaniteraan perdata paling lama 1 hari setelah

pelaksanaan sita jaminan

Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama 2 hari

setelah menerima berkas sita jaminan dari kepaniteraan

perdata

Surat masuk permohonan sita jamina disposisi KPN dan Pansek pada hari

yang sama dengan surat masuk.

Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bag. Eksekusi

perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi

KPN/Pansek meneliti penetapan sita jaminan untuk ditandatangani oleh

KPN pada itu juga

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan penyitaan

50


a. Eksekusi Lelang

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya ( SKUM ) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.

- Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan Eksekusi Lelang paling lama : 2 hari kerja ;

- KPN / Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditandatangani

oleh KPN pada hari itu juga/ paling lambat 2 hari kerja. - Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan surat

permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang setelah penetapan ditandatangani paling lama : 3 hari kerja ;

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) EKSEKUSI LELANG

b. Laporan Perdata

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum setiap bulannya paling lambat pada : tanggal 5 ;

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum tiap 4 bulannya paling lambat pada : tanggal 5 ;

Surat Masuk permohonan Eksekusi, disposisi KPN

Dan Pansek pada hari yang sama

Kepaniteraan perdata/ bag. eksekusi memepersiapkan

penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon

membayar

KPN / Pansek meneliti Penetapan Eksekusi untuk

Ditandatangani oleh

Panitera Muda Perdata Meneliti kelengkapan berkas dan

menghitung panjar

Kepaniteraan perdata / bag. Eksekusi mempersiapkan surat permohonan.

Pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 3 hari setelah Penetapan

ditandatangani

51


- Panitera Muda Perdata menyiapkan laporan 6 bulan kepada Panitera Muda Hukum tiap 6 bulannya paling lambat pada : tanggal 5 ;

- Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera

Muda Hukum bulan Januari paling lambat: tanggal 5 ;

52


PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

PENGGUGAT/

KUASANYA

Gugatan atau permohonan diterima dan

ditaksir biayanya oleh

petugas meja

setelah panjar biaya dibayar melalui bank yang ditunjuk gugatan atau permohonan

diberikan nomor register dan

dicatat dalam

register

Kepaniteraan Perdata

membuat penetapan penunjukan

majelis hukum dan penunjukan

panitera pengganti untuk diajukan ke KPN melalui panitera

Kepaniteraan perdata

menyerahkan berkas perkara kepada Ketua

Pengadilan Negeri atau

Panitera untuk penunjukan

Majelis Hakim atau penunjukan

Panitera Pengganti

KEPANITERAAN PERDATA

1 Hari Kerja 2 Hari kerja Pada Hari itu juga

2 Hari Kerja

Bila gugatan / permohonan tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada

penggugat/ kuasa

Pada hari itu juga

KETUA

Menunjuk Majelis Hakim Panitera menunjuk Panitera

Pengganti

3 Hari kerja Kepaniteraan

Perdata menunjuk

jurusita untuk melakukan panggilan

kepada para pihak

Majelis Hakim menetapkan hari sidang

pertama dilaksanakan

dengan memperhatikan

tenggang waktu

pemanggilan kepada para

pihak

Majelis Hakim atau Panitera

Pengganti membuat

penetapan hari sidang dan

menyerahkan nya kepada

Kepaniteraan Perdata disertai

perintah memanggil para

pihak

3 Hari kerja

Kepaniteraan Perdata

menyerahkan berkas perkara kepada Majelis

Hakim

7 Hari kerja 4 Hari kerja 1 Hari Kerja



dalam waktu 7 hari setelah

berkas diterima

Majelis Hakim harus sudah siap konsep Putusan yang akan

diucapkan wajib melapor amar Putusannya dengan

perintah untuk memberitahukan kepada

pihak yang tidak hadir kepada Kepaniteraan

Perdata pada hari itu juga

Panitera Pengganti

melaporkan setiap

penundaan sidang pada hari itu juga

apabila persidangan

ditunda kepada kepaniteraan

pidana

Pemeriksaan persidangan harus selesai dalam waktu 5 bulan kecuali untuk perkara

perdata khusus

Penyelesaian Berita Acara Persidangan selesai pada hari sidang

berikutnya atau 7 hari setelah sidang terakhir

Mediasi

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi paling lama 14 hari

setelah Putusan diucapkan

53


1.2. Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Pidana

1. Penyelesaian Perkara Pidana :

- Pengadilan Negeri Melalui Meja I pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidaklengkapan ban itu juga dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan tersebut.

- Penerimaan Peiimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi paling lama : 3 hari kerja ;

- Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan

penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan paling lama: 3 hari kerja ;

- Penetapan hari sida'ng dan penetapan penahanan (jika terdakwa

ditahan) sejak diterima Panitera Pengganti paling lama 2 hari kerja ;

- Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada penuntut umum : 3 hari kerja ;

- Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh

Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja ;

- Penyeiesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir: 7 hari kerja ;

- Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan

saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, oembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama 180 hari kerja ;

- Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaiman

diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan ;

- Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan

sidang beserta alasannya apabita persidangan ditunda : pada hari itu juga ;

- Majeiis~Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan

dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ;

- Panitera Muda Pidana bertanggungjawab atas pencatatan

perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti: 3 hari kerja ; Atau paling lambat hari berikutnya, Panitera Muda wajib meneliti:

54


- Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya dan wajib meneliti intisari putusan tersebut agar sesuai dengan asli putusan tersebut.

- Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum kepada RUTAN serta tercakwa atau Penasehat hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima oleh Panitera Pengganti, dan harus diteliti intisari tersebut/ salinan putusan harus sesuai dengan asli, paling lama: 3 hari kerja ; Dengan surat pengantar dan tanda terima.

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi

dan pernberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama : 14 hari kerja ;

- Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, Panitera Muda Pidana yang menyerahkan kepada Kejaksaan pada hari itu juga atau paling lama 14 hari kerja ;

- Untuk perkara yang terdakwanya anak-anak ditahan, perkara harus sudah diputus dalam tenggang waktu 45 hari;

2. PROSES BANDING:

- Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir paling lama 7 hari kerja ;

- Dengan pengertian apabila hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka

dihitung pada hari kerja berikutnya:

- Laporan banding pada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling larrta pada hari kerja berikutnya.

- Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama : 4

hari kerja setelah pernyataan banding diterima.

- Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan ; tenggang waktu inzage : 7 hari kalender ;

- Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak penyatan

banding (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama : 14 hari kerja ;

- Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka perkara harus sudah

diterima minimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa penahanan habis :

- Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding dilengkapi dengan akta pencabutan banding dari Panitera dan Reelas pemberitahuan pencabutan banding, pada hari itu juga atau paling lama.: 3 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan ;

55


- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

- Perkara banding yang tidak lengkap harus sudah dilengkapi paling lama: 7 hari kerja ;

- Perkara banding selain diisi pada register juga harus dimasukkan

dalam register buku induk perkara.

Bagan Banding di Pengadilan Negeri

PENUNTUT UMUM / PH. / TERDAKWA

Laporan banding ke pengadilan tinggi harus disampaikan pada hari itu juga / paling iambat hari kerja berikutnya

Pernyataan banding disampaikan 7 hari setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 4 hari kerja setelah pernyataan banding diterima

Minutsi perkara diserahkan kepada panitera muda pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan

Tenggang waktu inzage : 7 hari

Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding) paling lama 30 hari

Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan ke Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

Putusan banding diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa dalam waktu 3 hari setelah berkas diterima dari Pengadilan Tinggi

56


3. PROSES KASASI

- Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 hari

kalender ;

- Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari kalender setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas.

- Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat

permintaan kasasi diajukan. paling lama 2 hari kerja berikutnya, melalui fax dan laporan asli dikirim melalui post.

- Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah

pernyataan kasasi diterima , paling lama : 4 hari kerja ;

- Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau dilepas dari tuntutan, penyerahan saiinan putusannya harus selesai dalam waktu 7 hari / paling lambat: 14 hari kerja ;

- Permohonan kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah

permohonan kasasi diajukan, paling lama : 14 hari kerja ;

- Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori diterima, daiam waktu : 4 hari kerja ;

- Kontra memori kasasi dapat diserahkan oieh termohon kasasi

setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama : 14 hari kalender ;

- Keterlambatan dalam menyerahkan memori kasasi Panitera/

Sekretaris membuat keterangan tidak adanya memori kasasi paling lambat: 3 hari kerja

- Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang tidak

diterimanya permohonan kasasi paling lama : 3 hari kerja ;

- Permohonan kasasi tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik indonesia oieh karena tidak ada Memori Kasasi karena tidak memenuhi syarat formal (Pasal 45 A UU No. 5 tahun 2004);

- Apabila permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan kepada

pihak termohon kasasi dan ke Mahkamah Agung Rl dengan dilengkapi Akta Pencabutan Kasasi dari Panitera dan Relas pemberitahuan pencabutan kasasi paling lama : sejak pernyataan kasasi dicabut.

- Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung. sejak pernyataan

kasasi diterima, paling lama:

- Kecuali terdakwa / pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

- Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak

disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

57


- Perkara kasasi selain dicatat/ diregister dalam registrasi kasasi, juga harus diregister dalam buku induk perkara. Bagan Kasasi Pidana di Pengadilan Negeri

PENUNTUT UMUM / PHI TERDAKWA

Laporan kasasi ke Mahkamah Agung Rl harus disampaikan pada hari itu juga/ paling lambat hari kerja berikutnya

Pernyataan kasasi disampaikan 14 hari setelah putusan diucapkan/ setelah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa

Pemberitahuan pemyataan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 4 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas beserta putusan yang diserahkan ke Panitera Muda Pidana daiam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan

Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam waktu 4 hari setelah memori diterima

Memori kasasi diberitahukan kepada termohon kasasi dalam waktu. 4 hari setelah memori diterima

Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah memori diterima

Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pemyataan kasasi diterima paling lama 30 hari

Jika permohonan kasasi dicabut harus harus diberitahukan ke Mahkamah Agung dan termohon kasasi pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai : maka berkas dinyatakan tidak lengkap

Putusan Kasasi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu 2 hari setelah berkas diterima dari Mahkamah Agung

58


4. Proses Peninjauan Kembali

- Pengadilan Negeri menerima Permohonan Peninjauan Kembali.

- Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali

kepada Ketua Pengadilan Negeri : Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya

- Melalui Panitera/Sekretaris, dan sudah diteiiti apakah dapat diterima

atau tidak diterima, apabila dapat diterima, maka Panitera membuat Akta Peninjauan Kembali, kemudian berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

- Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan : Pada

hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya

- Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada Panitera agar menunjuk Jurusita untuk memberitahukan hari sidang kepada Jaksa Penuntut Umum dan pemohon peninjauan kembali. Pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya

- Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama : 30 hari kerja

- Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita

acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana : 4 hari setelah sidang terakhir

- Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke

Mahkamah Agung, dalam waktu : 7 hari sejak berkas diserahkan oleh panitera pengganti

- Apabila peninjauan kembali dicabut, paling lama 7 hari kerja harus

telah diberitahukan kepada pihak pemohon peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali serta Mahkamah Agung.

- Perkara selain dicatat dalam buku register peninjauan kembali juga

harus dicatat pada buku induk perkara.

59


PENINJAUAN KEMBALI PIDANA DIPENGADILAN NEGERI

PEMOHON PK

Pengadilan Negeri menerima permohonan dan register peninjauan kembali, paling lama :

1 hari

Kepaniteraan pidana menyerahkan

permohonan PK kepada dan Ketua PN pada hari itu juga / paling lambat

hari kerja berikut

Penunjukanan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

ditetapkan pada hari itu juga atau paling lama hari kerja

berikutnya

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohon

(kepada Majelis Hakim pada hari itu juga atau hari kerja

berikutnya

Panitera pengganti menyerahkan berita acara

pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada kepaniteraan

pidana 4 hari setelah sidang terakhir

Kepaniteraan pidana mengirimkan berkas ke

mahakamah agung paling lambat 7 hari setelah berkas

diserahkan oleh panitera pengganti

Majelis hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan

dalam waktu paling lama 30 hari

60


5. Proses Grasi

- Permohonan grasi diajukan oieh terdakwa atau keluarga terdakwa,

dicatat dalam register, paling lama : 1 hari kerja

- Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 4 hari kerja

- Dan dikirim ke Mahkamah Agung hari pada hari kerja berikutnya.

- Perkara selain dicatat/ diregister dalam buku regster grasi juga harus

dicatat / diregister pada buku induk perkara.

6. Delegasi - Permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan negeri lain/

delegasi, diselesaikan 3 hari kerja:

- Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama : 3 hari kerja

- Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon

bantuan, diselesaikan : 3 hari kerja

- Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas / hasil pekerjaannnya.

- Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk

melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri lain.

7. Laporan perkara Pidana (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum):

- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada : Tanggal 5 tiap bulannya

- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada : 5 tiap 6 bulannya

- Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan keoada

Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal : 7 Januari

- Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), paling lambat tanggal : 5 setiap bulannya

- Pelayanan terhadap masyarakat mengenai - permohonan/ permintaan

surat keterangan diselesaikan dan laporkan kepada bagian informasi untuk dicatat dalam register dan dicatat sesuai-dengan keperluan surat tersebut dalam waktu: 3 hari

61


BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

KEPANITERAAN PIDANA KEJAKSAAN NEGERI

Berkas diterima

dari kejaksa

an negeri

Serta diregis Kepaniteraan

pidana meneliti kelengkapan dan

setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister kedalam buku register induk

Kepaniteraan pidana membuat

penetapan penunjukkan

panitera pengganti untuk

diajukan ke ketua PN melalui Panitera

Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas

perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri/Panitera untuk penunjuk

Majelis Hakim/penunjuk

Panitera Pengganti

3 Hari Kerja Pada Hari itu juga Pada Hari itu juga

bila berkas perkara tidak lengkap,meminta

kelengkapan berkas

Pada hari itu juga

KETUA

Menunjuk majelis hakim,

panitera menunjuk panitera Pengganti

3 Hari Kerja

Kepaniteraan pidana

Menyerahkan penetapan hari sidang

dan penetapan penahanan

kepada Penuntut Umum

majelis hakim/ panitera pengganti membuat penetapan hari sidang dan

penetapan penahanan dan menyerahkannya

kepada kepaniteraan pidana

Pemeriksaan persidangan

harus selesai, dalam waktu 180

hari kerja, kecuali untuk

perkara dengan 20 orang saksi

atau pidana khusus

Majelis Hakim atau Panitera

Pengganti wajib menyelasaikan

dan menyerahkan

petikan putusan kepada

Kepaniteraan Pidana pada

hari itu juga atau paling lambat

hari kerja berikutnya

Kepaniteraan pidana

menyerahkan berkas perkara kepada majelis

hakim

8 hari kerja i



dalam waktu 7 hari setelah

berkas diterima

Penyelesaian berita acara persidangan selesai pada hari sidang

berikutnya atau 7 hari setelah sidang terakhir

Majelis Hakim harus sudah siap konsep

putusan yang akan diucapkan

dan Panitera Pengganti

setelah putusan

diucapkan wajib

melaporkan amar

putusannya kepada

Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga

Panitera Pengganti

melaporkan setiap penundaan sidang pada hari itu juga apabila

persidangan ditunda kepada Kepaniteraan

Pidana

62


1.3. Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan Hukum

1.3.1. Penyusunan dan Pengiriman Laporan Bulanan :

a) Laporan Bulanan Perkara :

- Laporan bulanan keadaan Perkara Perdata ( Formulir A1 ) setiap

bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan bulanan keadaan Perkara Pidana ( Formulir B1 ) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan bulanan jenis Perkara Perdata Model ll.A.PN dimana

formulir V blangko laporan diisi sesuai dengan jenis-jenis perkara perdata yang masuk ke PN Tegal setiap bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan bulanan jenis Perkara Pidana Model l.A.PN dimana formulir/blangko laporan diisi sesuai dengan jenis-jenis Perkara Pidana yang masuk ke PN Tegal setiap bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan keadaan Perkara Pidana Model: 001 dimana setiap bulannya jumlah perkara pidana direkapitulasi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan bulanan keadaan Perkara Perdata Model: 002 dimana setiap bulannya jumlah perkara perdata direkapitulasi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan bulanan Uang denda dan Leges dimana perkara tilang yang diputus dengan denda maupun verstek telah dilaporkan semuanya. setiap bulannya paling lambat tanggal 10 ;

- Laporan bulanan Perkara, biaya perkara, posbakum, bankum,

denda tilang, sidang keliling dilaporkan via sms geteway Mahkamah Agung RI setiap bulannya paling lambat tanggal 10

b) Laporan Bulanan Pendirian Badan Hukum setiap bulannya paling

lambat tanggal 10 ‘

1.3.2. Laporan Caturwulan Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan

Grasi dibuat setiap empat bulan sekali paling lambat tanggal 10 ;

1.3.3. Laporan Semester dikirim setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari : a. Laporan Semester Kegiatan Hakim Perkara Perdata Formulir A6 b. Laporan Semester kegiatan Hakim Perkara Pidana Formulir B6 Paling lambat tanggal 10 ;

1.3.4. Laporan data Perkara akhir tahunan diselesaikan paling lambat tanggal 10 ;

1.3.5. Penataan Arsip diselesaikan sesuai kebutuhan ;

63


Penataan Arsip meliputi tahapan : - Menerima penyerahan berkas perkara yang sudah diminutasi dari

kepaniteraan pidana dan perdata; - Mencatat penerimaan berkas kedalam buku register penerimaan

berkas; - Memasukan berkas perkara yang sudah diminutasi ke dalam

box/dibungkus plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam rak; - Membuat label yang berisi nomor-nomor berkas perkara; - Penataan Arsip in Aktif.

1.3.6. Registrasi dan Pendaftaran Badan Hukum diselesaikan pada hari itu

juga berupa : - Pendirian Hukum CV - Pendaftaran Badan Hukum Firma (Fa) - Notulen Rapat / Perubahan (NR) - Pembubaran Badan Hukum - Legalisasi - Perjanjian Kawin - Surat Kuasa - Surat Kuasa Bantuan Hukum - Lain-lain Akta Notaris - Penerimaan Warisan - Penolakan Warisan - Likuidasi - Kepailitan orang berhutang - Waarmeking - Kepailitan Badan Hukum

1.3.7. Lain-lain Surat:

- Surat keterangan : Surat Keterangan Persyaratan Calon Kepala

Desa, Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Pidana, Surat Keterangan tidak dalam Sengketa Perdata (untuk perusahaan dan Bakal Calon Legislatif ) diselesaikan : 3 hari kerja ;

1.3.8. Melayani Mahasiswa yang akan membuat skripsi/Penelitian Hukum

diselesiakan 7 hari kerja ; 1.3.9. Pelayanan Permintaan Informasi / Dokumentasi dan Pengaduan.

Ada Beberapa SOP (Standard Operasional Prosedures (SOP) yang ada di Kepaniteraan Hukum terdiri dari :

64


SOP SURAT KETERANGAN

NO

Aktifitas Pelaksanaan Kegiatan Waktu Output Ket

Ketua/

Wakil

Panitera Panmud Hukum Jurusita

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Penerimaan

Pendaftaran Surat

Keterangan

30 Menit Berkas

2 Pengesahan Oleh KPN

30 Menit Tanda Tangan dan

Stempel

3 Pencatatan

30 Menit Buku Register

4 Penelitian Di Register

Pidana

1 Jam Data

SOP PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN SURAT KUASA

N

O

Aktifitas Pelaksanaan Kegiatan Waktu Output Ket.

Ketua/ Wakil

Panitera Panmud Hukum Jurusita

1 2 3 4 5 6 7

8 9

1 Penerimaan

Pendaftaran Surat Kuasa

30

Menit

Berkas

2 Pengesahan Oleh Panitera

30 Menit

Tanda Tangan

dan

Stempel

3 Pencatatan,pen

gesahan dan pendaftaran

30

Menit

Buku

Register

65


SOP PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN SURAT KUASA NO

Aktifitas Pelaksanaan Kegiatan Waktu Output Ket

Ketua/

Wakil

Panitera Panmud Hukum Jurus

ita

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Penerimaan Pendaftaran Surat Kuasa

30 Menit

Berkas

2 Pengesahan Oleh Panitera

30 Menit

Tanda Tangan

dan Stempel

3 Pencatatan,pengesahan dan pendaftaran

30 Menit

Buku Register

ROSEDUR : PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI A. PERMOHONAN INFORMASI LANGSUNG (KHUSUS)

No Akivitas Pelaksana

Mutu Buku

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output Keterangan

1 Pemohon Informasi mengisi Formulir

Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan Petugas Meja Informasi memberikan salinannya kepada Pemohon.

Pemohon

Informasi

Formulir

Permohonan

10 Menit Terisinya formulir

permohonan.

2 Petugas Meja Informasi mengisi Register Permohonan.

Petugas Meja

Informasi

Register Permohonan

5 Menit Terisinya Register

Permohonan Informasi.

66



Mutu Buku

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output Ket.

3 Petugas Meja Informasi meneruskan formulir permohonan kepada Petugas Informasi.

Petugas Meja Informasi

Formulir Permohonan.

5 Menit Petugas Informasi mengetahui adanya

permohonan informasi.

4 Petugas Informasi menelaah, apakah

permohonan informasi memerlukan izin dari Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID)

A. (Apabila informasi yang diminta tidak

termasuk informasi yang aksesnya

membutuhkan ijin dari PPID).

Petugas Informasi meneruskan permohonan informasi kepada Penanggung Jawab Informasi.

B. (Apabila informasi yang diminta

termasuk informasi yang aksesnya

membutuhkan ijin dari Pejabat Pelaksana

Informasi dan Dokumentasi / PPID).

Petugas Informasi meneruskan formulir

permohonan kepada PPID guna dilakukan uji konsekwensi.

Petugas

Informasi

Formulir

Permohonan.

5 Menit

5 Menit

5 Menit

Menentukan,

apakah permohonan memerlukan izin

dari PPID. Penanggung Jawab

mengetahui adanya permohonan yang memerlukan

informasi dari unit kerjanya. PPID mengetahui

adanya permohonan informasi dan

memerlukan uji konsekwensi

5 PPID melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi, apakah

permohonan informasi ditolak atau dikabulkan.

PPID Permohonan Informasi yang

dikecualikan.

5 Hari PPID menentukan ditolak /

dikabulkannya permohonan informasi.


Mutu Buku


Waktu Output Ket.

6 PPID menyerahkan hasil uji konsekuensi kepada : A. Petugas Informasi berupa penolakan

atas permohonan informasi:

1. Petugas Informasi memberikan

pemberitahuan penolakan kepada

Petugas Meja Informasi.

2. Petugas Meja Informasi mencatat

penolakan dalam Register dan

kemudian memberitahukanya kepada

Pemohon Informasi.

3. Petugas Meja Informasi memberi tanda

terima penolakan permohonan

informasi.

B. Penanggung Jawab Informasi berupa

permohonan informasi diterima /

dikabulkan permohonan informasi

PPID

Petugas Informasi.

Petugas Meja

Informasi. Petugas Meja

Informasi.

PPID

Surat Pemberitahuan penolakan

permohonan informasi

Surat Pemberitahua

n dikabulkannya/diterimanya

permohonan informasi .

5 Menit

10 Menit

Surat Pemberitahuan Penolakan atas


Surat Pemberitahuan dikabulkannya


7 Penangung Jawab Informasi mencari informasi & menyampaikan pemberitahuan kepada PPID, termasuk biaya penggandaan

dan tenggang waktunya

Penanggung Jawab Informasi

Surat Pemberitahuan

dikabulkannya permohonan informasi.

3 Hari Dokumen, biaya penggandaan dan tenggang

waktunya.

8 PPID menyampaikan pemberitahuan kepada Petugas Informasi untuk disampaikan kepada Petugas Meja Informasi

PPID Dokumen dan biaya penggandaan.

5 Menit Dokumen, biaya penggandaan dan tenggang

waktunya.

67


9 Petugas Informasi menyampaikan kepada Petugas Meja Informasi untuk disampaikan

kepada Pemohon Informasi

Petugas Informasi

Dokumen dan biaya

penggandaan.

5 Menit Dokumen, biaya penggandan

dan tenggang waktunya.

10 Petugas Meja Informasi memberitahukan tentang permohonan yang dikabulkan dengan menjelaskan kepada Pemohon

tentang tengganng waktu dan cara memperoleh dokumen yang diminta : A. Dalam bentuk softcopy / elektronik

(bebas biaya).

B. Dalam bentuk foto copy dan biaya yang

diperlukan


Dokumen, soft copy dan / atau biaya

penggandaan.

5 Menit Pemohon mengetahui permohonannya

dikabulkan dan cara perolehannya

serta biaya dan tenggang waktu perolehannya.

11 Pemohon Informasi menentukan sikapnya : A. Ingin dokumen dalam bentuk soft copy /

elektronik (menyerahkan soft copynya

B. Ingin dokumen dalam bentuk foto copy

dan sekaligus menyerahkan uang

penggandaan dokumen.

C. Pemohon Informasi tidak jadi meminta

informasi atau Pemohon tidak mau

membayar biaya penggandaan

dokumen yang diminta.

D. Pemohon ingin melihat dulu dokumen /

naskah informasi.

Pemohon Informasi

Soft copy.

Biaya penggandaan.

Pernyataan dari Pemohon.

Pernyataan

dari Pemohon.

15 menit Diketahuinya sikap Pemonon atas tersedianya

permohonan yang diminta.


Mutu Buku


Waktu Output Ket.

12 A. Petugas Meja Informasi menerima soft

copy dan memasukkan data ke dalam

soft copy.

B. Petugas Meja Informasi menerima uang

untuk penggandaan atas informasi yang

diminta sekaligus membuatkan tanda

terima uangnya dan selanjutnya

menggandakan informasi yang diminta


Dokumen dan soft copy.

Dokumen dan tanda terima biaya

penggandaan.

30 menit

3 Jam

Diterimanya soft copy dan dimasukkanny

a informasi dalam soft copy.

Diterimanya uang untuk penggandaan

informasi dan dilakukan penggandaan

informasi

13 Petugas Meja Informasi mencatat dalam

Register dan kemudian memberikan data yang diminta

Petugas

Meja Informasi.

Buku Register

Permohonan dan informasi yang diberikan

10 Menit Terisinya

Register dan diterimanya informasi yang

dibutuhkan.

14 Petugas Meja Informasi memberikan formulir

tanda terima informasi yang diminta, demikian pula atas informasi yang tidak jadi diminta Pemohon

Petugas

Meja Informasi.

Tanda terima

informasi yang diminta atau tidak jadi

diminta.

10 Menit Ditandatangan

inya tanda terima informasi yang

diminta atau tidak jadi diminta.

68


PERMOHONAN INFORMASI LANGSUNG (KHUSUS)

1. Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan

Pengadilan dan Petugas Meja Informasi memberikan salinannya kepada

Pemohon (5 Menit).

2. Petugas Meja Informasi mengisi Register Permohonan (5 Menit).

3. Petugas Meja Informasi meneruskan formulir permohonan kepada Petugas

Informasi (5 menit).

4. Petugas Informasi menelaah, apakah permohonan informasi memerlukan izin

dari Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) (30 menit) :

C. (Apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi informasi

yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID)

Petugas Informasi meneruskan permohonan informasi kepada Penanggung Jawab Informasi (5 menit).

B. (Apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi / PPID).

Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada PPID guna

dilakukan uji konsekwensi (5 Menit). 5. PPID melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi, apakah

permohonan informasi ditolak atau dikabulkan (5 Hari). 6. PPID menyerahkan hasil uji konsekuensi kepada :

A. Petugas Informasi berupa penolakan atas permohonan informasi: 1. Petugas Informasi memberikan pemberitahuan penolakan kepada

Petugas Meja Informasi (5 menit). 2. Petugas Meja Informasi mencatat penolakan dalam Register dan

kemudian memberitahukanya kepada Pemohon Informasi (10 menit).

3. Petugas Meja Informasi memberi tanda terima penolakan permohonan informasi.

B. Penanggung Jawab Informasi berupa permohonan informasi diterima / dikabulkan.

7. Penanggung Jawab Informasi mencari informasi & menyampaikan

pemberitahuan kepada PPID, termasuk biaya penggandaan dan tenggang

waktunya (3 hari).

8. PPID menyampaikan pemberitahuan kepada Petugas Informasi untuk

disampaikan kepada Petugas Meja Informasi (5 menit).

9. Petugas Informasi menyampaikan kepada Petugas Meja Informasi untuk

disampaikan kepada Pemohon Informasi (5 menit).

10. Petugas Meja Informasi memberitahukan tentang permohonan dikabulkan

dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang cara memperoleh dokumen

yang diminta (5 menit) :

A. Dalam bentuk softcopy / elektronik (bebas biaya).

69


B. Dalam bentuk foto copy dan biaya yang diperlukan

11.Pemohon informasi menentukan sikapnya (15 menit) :

A. Ingin dokumen dalam bentuk soft copy / elektronik (menyerahkan soft copynya .

B. Ingin dokumen dalam bentuk foto copy dan sekaligus menyerahkan uang penggandaan dokumen.

C. Pemohon informasi tidak jadi meminta informasi atau Pemohon tidak mau membayar biaya penggandaan dokumen yang diminta.

D. Pemohon ingin melihat dulu dokumen / naskah informasi. 12. A. Petugas Meja Informasi menerima soft copy dan memasukkan data ke

dalam soft copy (30 menit). B. Petugas Meja Informasi menerima uang untuk penggandaan atas

informasi yang diminta sekaligus membuatkan tanda terima uangnya dan selanjutnya menggandakan informasi yang diminta (3 jam).

13. Petugas Meja Informasi mencatat dalam Register dan kemudian

memberikan data yang diminta (10 menit)

14. Petugas Meja Informasi memberikan formulir tanda terima informasi yang

diminta, demikian pula atas informasi yang tidak jadi diminta Pemohon

(10 menit).

PROSEDUR : PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

B.PERMOHONAN INFORMASI TIDAK LANGSUNG (BIASA)


Mutu Buku


Waktu Output Ket.

1 Petugas Informasi menerima surat permohonan Pemohon informasi

Petugas Informasi.

Permohonan informasi.

5 Menit Petugas Informasi mengetahui adanya permohonan informsi.

2 Petugas Informasi menyerahkan

permohonan kepada Petugas Meja Informasi untuk mengisi Buku Register Permohonan Informasi

Petugas

Informasi.

Permohonan

Informasi.

5 Menit Petugas Meja

Informasi mengetahui adanya permohonan informasi dan siap

mengisi Register Permohonan.

3 Petugas Meja Informasi mencatat dalam Buku Register dan menyerahkan kembali / mengembalikan surat permohonan

informasi tersebut kepada Petugas Informasi


Buku Register Informasi dan Permohonan

Informasi.

Terisinya Register Permohonan Informasi.

4 Petugas Informasi menelaah surat permohonan informasi untuk menentukan

: apakah permohonan memerlukan izin dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

A. (Apabila informasi yang diminta

tidak termasuk informasi informasi

yang aksesnya membutuhkan ijin

dari PPID).

Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan

kepada Penanggung Jawab Informasi.

Petugas Informasi.

Permohonan Informasi.

30 Menit Petugas Informasi menentukan, apakah

permohonan memerlukan izin dari PPID.

Permohonan tidak memerlukan izin dari PPID.

70



Mutu Buku

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output Ket.

B. (Apabila informasi yang diminta

termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID). Petugas Informasi langsung

meneruskan formulir permohonan kepada PPID guna dilakukan uji konsekwensi

5 Menit Permohonan

memerlukan izin dari PPID.

5 PPID melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi

PPID Permohonan yang

dikecualikan.

5 Hari PPID melakukan uji konsekwensi.

6 PPID menyerahkan hasil uji konsekuensi kepada :

A. Petugas Informasi berupa penolakan

atas permohonan informasi:

1. Petugas Informasi mempersiapkan


Pemohon.

2. Petugas Informasi memberikan



3. Petugas Meja Informasi mencatat

penolakan dalam Register dan

kemudian mengirimkannya kepada

Pemohon Informasi.

B. Penanggung Jawab Informasi berupa

permohonan informasi dikabulkan /

diterima.

PPID Surat Pemberitahu- an

penolakan permohonan informasi.

Surat Pembe- ritahuan dikabulkannya

permohonan informasi

5 Menit

1 Hari

Permohonan informasi ditolak.

Permohonan informasi dikabulkan / diterima.


Mutu Buku


Waktu Output Ket.

7 Penangung Jawab Informasi mencari informasi & menyampaikan pemberitahuan

kepada PPID, termasuk biaya penggandaan dan tenggang waktunya

Penanggung Jawab

Informasi.

Surat permohonan

dan / atau Pemberitahuan dikabulkannya

permohoan.

3 Hari Dokumen, biaya penggandaan

serta tenggang waktunya.

8 PPID menyampaikan pemberitahuan kepada Petugas Informasi untuk disampaikan kepada Petugas Meja

Informasi

PPID. Dokumen dan biaya penggandaan.

5 Menit Dokumen, biaya penggandaan dan tenggang

waktunya

9 Petugas Informasi menyampaikan kepada Petugas Meja Informasi untuk

disampaikan kepada Pemohon Informasi

Petugas Informasi.

Dokumen dan biaya

penggandaan.

5 Menit Dokumen, biaya penggandaan dan

tenggang waktunya

10 Petugas Meja Informasi memberitahukan

tentang permohonan dikabulkan dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang cara memperoleh dokumen yang diminta :

A. Dalam bentuk softcopy / elektronik

(bebas biaya).

B. Dalam bentuk foto copy dan biaya

yang diperlukan.

Petugas

Meja Informasi.

Dokumen, soft

copy dan / atau biaya penggandaan.

Pemohon

mengetahui permohonan informasinya

dikabulkan dan cara memperolehnya

serta biaya dan tenggang waktunya

11 Pemohon informasi menentukan sikapnya : A. Ingin dokumen dalam bentuk soft

copy / elektronik (menyerahkan soft

copynya.

B. Ingin dokumen dalam bentuk foto

copy dan sekaligus menyerahkan

Pemohon Informasi.

Soft copy

Biaya penggandaan.

3 Jam

Diketahuinya sikap Pemohon Informasi

71


uang penggandaan dokumen.


Mutu Buku


Waktu Output Ket.

C. Pemohon informasi tidak jadi meminta informasi atau Pemohon tidak mau

membayar biaya penggandaan dokumen yang diminta.

D. Pemohon ingin melihat dulu dokumen

/ naskah informasi.

Pernyataan dari Pemohon.

Pernyataan dari

Pemohon.

12 A. Petugas Meja Informasi menerima

soft copy dan memasukkan informasi

yang diminta ke dalam soft copy.

B. Petugas Meja Informasi menerima

uang untuk penggandaan atas

informasi yang diminta sekaligus

membuatkan tanda terima uangnya

dan selanjutnya menggandakan

informasi yang diminta.


Dokumen dan soft copy.

Dokumen dan

biaya penggandaan.

30 Menit

3 Jam

Dimasukkannya informasi dalam soft copy.

Digandakannya informasi yang diminta.

13 Petugas Meja Informasi mengisi Register dan memberikan / mengirimkan informasi yang diminta.

Buku Register Permohonan dan informasi

yang diminta.

5 Menit Terisinya Register dan diterimanya informasi yang

dibutuhkan Pemohon.

14 Petugas Meja Informasi memberikan formulir tanda terima informasi yang

diminta, demikian pula atas informasi yang tidak jadi diminta Pemohon.

Petugas Meja

Informasi.

Tanda terima atas informasi

yang diminta atau tidak jadi diminta.

10 Menit Ditanda tanganinya tanda

terima informasi yang diminta ataupun tidak jadi

diminta.

SOP : PENANGANAN PENGADUAN

No Akivitas Pelaksana Mutu Buku

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu Output Ket

1

A.(Apabila Pengaduan melalui POS) a. Panitera Muda Hukum menerima surat

pengaduan dari Sub Bagian Umum. b. Panitera Muda Hukum mencatat dalam

Buku (Bantu) Agenda Pengaduan dan kemudian menyerahkan surat pengaduan kepada Petugas Meja

Pengaduan untuk diregister pada Buku Register pengaduan.

c. Petugas Meja Pengaduan menerima surat pengaduan dan mengisi Buku Register Pegaduan.

d. Petugas Meja Pengaduan

mengembalikan surat pengaduan kepada Panitera Muda Hukum.

B. (Apabila Pengaduan secara

Panitera Muda

Hukum. Panitera

Muda Hukum.

Petugas Meja Pengaduan.

Petugas

Meja Pengaduan.

Petugas

Surat Pengaduan.

Buku (Bantu) Agenda Pengaduan

Surat Pengaduan dan Buku Register

Pengaduan.

Surat Pengaduan.

Surat Pengaduan.

5 menit.

5 menit.

5 menit.

5 menit.

5 menit.

Diterimanya surat

pengaduan.

Terisinya Buku (Bantu) Agenda

Pengaduan

Petugas Meja Pengaduan menerima

surat pengaduan. Panitera Muda

Hukum menerima kembali surat

pengaduan. Petugas Meja

72


langsung) a. Petugas Meja Pengaduan menerima

surat pengaduan dari Pengadu.

Meja Pengaduan

Pengaduan menerima surat

pengaduan

b. Pengadu mengisi blanko formulir surat pengaduan.

c. Petugas Meja Pengaduan memberikan

tanda terima pengaduan.

d. Petugas Meja Pengaduan mencatat

surat pengaduan pada Buku Register Pengaduan.

e. Petugas Meja Pengaduan menyerahkan surat pengaduan kepada Panitera Muda Hukum

f. Panitera Muda Hukum menerima surat

pengaduan dan mencatatnya dalam

Buku (Bantu) Agenda Pengaduan.

Pengadu.

Petugas Meja

Pengaduan. Petugas

Meja Pengaduan.


Panitera Muda

Hukum.

Formulir Surat Pengaduan.

Tanda Terima

pengaduan.

Buku Register Pengaduan.

Surat Pengaduan.

Surat Pengaduan

dan Buku (Bantu) Agenda Pengaduan.

5 menit.

5 menit.

5 menit.

5 menit. 5 menit.

Terisinya formulir

pengaduan, Pengadu menerima

tanda terima pengaduan. Terisinya Buku

Register Pengaduan. Panietra Muda

Hukum menerima surat

pengaduan. Terisinya Buku

(Bantu) Agenda Pengaduan.

2 Panitera Muda Hukum meneruskan surat pengaduan kepada Ketua Pengadilan

Negeri.

Panitera Muda

Hukum.

Surat Pengaduan. 5 menit Panitera Muda Hukum

menyerahkan surat pengaduan.

3 Ketua Pengadilan Negeri menerima surat pengaduan dan kemudian menyerahkannya kepada

Panitera/Sekretaris untuk dibuatkan surat pengantarnya guna diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Ketua Pengadilan Negeri.

Surat Pengaduan.

1 hari Ketua Pengadilan mengetahui

adanya surat pengaduan.

4 Panitera/Sekretaris menerima surat pengaduan dan kemudian membuat surat

pengantarnya serta memarafnya dan selanjuitnya menyerahkannya kepada KPN untuk ditanda tangani.

Panitera / Sekretaris

Surat Pengaduan dan Surat

Pengantar.

1 jam Panitera / Sekretaris

menerima surat pengaduan dan membuat

surat pengantarnya dan

memarafnya.

5 Ketua Pengadilan Negeri menerima kembali surat pengaduan dan

menandatangani surat pengantar tersebut

Ketua Pengadilan

Negeri.


Pengantarnya.

10 menit Ketua Pengadilan

menandatangani surat pengantar dari

surat pengaduan.

6 Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pengantar dan surat pengaduan

tersebut kepada Panitera Muda Hukum.

Ketua Pengadila

n Negeri.


Pengantarnya.

5 menit. Ketua Pengadilan

menyerahkan surat pengaduan

dan surat pengantarnya kepada Paniter

Muda Hukum.

73


7 Panitera Muda Hukum menerimanya dan mencatatnya dalam buku (bantu) Agenda

pengaduan.

Panitera Muda

Hukum.


Pengantarnya.

5 menit. Panitera Muda Hukum kembali

mengisi Buku (Bantu) Agenda Pengaduan.

8 Panitera Muda Hukum menyerahkan surat pengantar dan surat pengaduan kepada Petugas Meja Pengaduan untuk diregister.

Panitera MUda Hukum.

Surat Pengaduan dan Surat Pengantarnya.

5 menit. Panitera Muda Hukum menyerahkan

surat pengaduan dan surat

pengantarnya kepada Petugas Meja

Pengaduan.

9 Petugas Meja Pengaduan menerima surat pengantar dan surat pengaduan lalu mengisi Buku Register Pengaduan.


Surat Pengaduan, Surat Pengantar dan Buku Register

Pengaduan.

5 menit. Petugas Meja Pengaduan kembali

mengisi Buku Register Pengaduan.

10 Petugas Meja Pengaduan menyerahkan surat pengantar dan surat pengaduan

kepada Sub Bagian Umum untuk dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Petugas Meja

Pengaduan.


Pengantarnya.

5 menit. Petugas Meja Pengaduan

menyerahkan surat pengaduan dan

pengantarnya kepada Sub Bag. Umum.

11 Staf Sub Bagian Umum menerima Surat Pengantar dan Surat Pengaduan dan

kemudian mencatatnya dalam Buku/Agenda surat keluar (juga aplikasi koresponden) dan selanjutnya

mengirimkannya kepada ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kantor Pos.

Staf Bagian Umum.

Surat Pengaduan, Surat Pengantar

dan Buku/Agenda Surat Keluar,

1 jam Dicatatnya Surat

Pengantar dan diberi nomor dalam

Buku/Agenda Surat Keluar dan mengisi

aplikasi korespenden serta surat

pengaduan dikirim ke Pengadilan

Tinggi Bandung.

II. ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN) DI PENGADILAN NEGERI Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab secara managerial terhadap pelaksanaan Iministrasi umum (kesekretariatan). Panitera/Sekretaris bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris melalui garis komando terhadap para Kepala Sub Bagian. Dalam hal pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Panitera/ Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku kuasa pengguna anggaran yang telah didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri A. Tugas Sekretaris

74


1. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan selama:10 hari kerja ;

2. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan diselesaikan selama 10 hari kerja ;

3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian : Setiap hari

4. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan : 2 hari kerja

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan

6. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris dilaksanakan : 4 hari kerja

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Administrasi Tata Persuratan

a. Surat Masuk Semua surat dinas yang diterima oleh bagian umum baik mengenai perkara pidana (masalah permohonan perpanjangan penahanan, ijin penyitaan, ijin penggeledahan. serta perkara perdata surat-surat lain yang menyanqkut kedinasan yang diterima sub bagian umum atas delegasi Ketua Pengadilan Negeri

b. Pengelolaan Surat Masuk

- Surat yang diterima oleh Sub Bagian Umum dari Panitera/Sekretaris lalu disortir/dipilah-pilah sesuai dengan klarifikasi lalu agenda pada buku agenda surat masuk diberi nomor, lembar disposisi dan kartu kendali setelah itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri diteruskan ke Panitera/Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua ke bagian masing-masing

- Sedangkan khusus surat masuk yang mengenai ijin penyitaan,

penggeledahan didisposisi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri - Sedangkan surat masuk yang menyangkut masalah perkara baik

perkara pidana dan perkara perdata dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

- Sedangkan surat masuk yang menyangkut masalah kesekretariatan

dari Panitera/Sekretaris diberikan kepada Wakil Sekretaris untuk meneruskan disposisi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

- Surat masuk yang telah didisposisi oleh Wakil Panitera dan Wakil

Sekretaris diberikan kepada Sub Bagian Umum untuk dibagikan ke masing-masing bagian sesuai dengan disposisinya

- Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat masuk

selambat-lambatnya : 3 hari kerja 3 hari kerja (kecuali ketua dinas luar)

75


- Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi, diselesaikan : 2 hari kerja kecuali Panitera/Sekretaris tidak ada ditempat

- Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Panitera/Sekretaris kepada

Wasek atau Wapan diselesaikan selambat-lambatnya : 2 hari kerja - Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus

sudah dijawab/ditanggapi setelah surat diterima oleh bagian masing-masing diselsaikan paling lama : 3 hari kerja

c. Pengelolaan Surat Keluar

- Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar diberi nomor sesuai

kode surat dan diberi tanggal serta 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian Umum sebagai arsip selesai: 1 hari kerja

- Pengiriman surat dilampiri tanda terima atau ekspedisi dan dilakukan

melalui kantor pos dan dilaksanakan setiap hari/sedangkan surat-surat yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir.

- Pengiriman surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi masalah

perpanjangan penahanan kebanyakan dikirim melalui faximiie, dan surat aslinya dikirim melalui kantor pos : 2 hari kerja

2. Administrasi perlengkapan

- Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pehgadaan

barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan ke dalam aplikasi SIMAK BMN diselesaikan paling lambat: 7 hari kerja

- Pencatatan barang-barang persediaan (ATK) diselesaikan : 2 hari kerja

- Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan : 2 hari kerja

- Pembuatan daftar barang ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahuh diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja

- Pembuatan kartu inventaris barang (KIB) diselesaikan selama : 1 hari

kerja 1 hari kerja Pembuatan laporan neraca (SIMAK BMN) dan dilaporkan setiap akhir bulan ke Sub Bagian Keuangan dilaksanakan selama : 3 hari

- Melakukan rekonsiliasi data BMN di Neraca SIMAK BMN dengan neraca

SAKPA keuangan setiap bulan dengan bagian keuangan : 2 hari kerja

- Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke instansi terkait, diselesaikan : 7 hari kerja

- Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan : 3 hari kerja

- Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan : 3 hari kerja

- Pendaftaran barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bias

dipakai untuk diusulkan penghapusan diselesaikan: 14 hari kerja

76


- Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) diselesaikan: 2 hari kerja

- Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bias diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

- Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

- Perawatan AC dan komputer setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan - Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

3. Administrasi perencanaan

- Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang, diselesaikan selama : 7 hari

- Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, diselesaikan selama : 10 hari kerja

- Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun, diselesaikan selama : 7 hari

4. Kerumahtanggaan

a. Pengelolaan Perpustakaan

- Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikarsi, oleh petugas perpustakaan diselesaikan selama : 1 hari

- Membuat catatan peminjarran buku dan pengembalian buku dalam buku pinjaman, diselesaikan pada hari itu juga.

- Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi'buku-buku satu minggu

sekali

- Mandate penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke website setiap bulannya

b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

- Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan

dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan

- Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh pihak ketiga

- Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali

- Perawatan dan kebersihan taman dilakukan oleh petugas taman serta

dilakukan secara kerja bakti sebulan 2 kali

77


c. Keamanan 1 hari

- Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengaman setiap akhir bulan diselesaikan selama: 1 hari kerja

- Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan

- Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali

setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf Sub Bagian Umum

- Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait ( POLRES,

POLSEK, KODIM) apabila diperlukan

- Membuat jadwal piket penerima tamu karyawan/karyawati setiap bulan sekali, diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket

- Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja,

mematikan AC. listrik dan kcmputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh satuan pengamanan

- Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya

dilaksanakan oleh petugas pengamanan

- Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan.

d. Kebersihan

- Menyusun uraian tugas (job Discription) petugas kebersihan dan

penanggung jawab petugas kebersihan, diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job description).

Disamping tugas-tugas seperti tersebut diatas Subagian Umum dan Keuangan

juga bertugas dalam penyusunan dan penataan Administrasi di bidang keuangan diantara sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran

Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan kepada Pengadilan Tinggi paling lambat bulan Februari

2. Administrasi Keuangan

a. Membuat berita acara rekonsiliasi: 2 hari kerja setiap awal bulan b. Surat keluar/jawaban surat diselesaikan selama

78


c. Mengagendakan surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima : 1 hari kerja

d. Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke bank : 1 hari

kerja setelah SP2D diterima dari KPPN: 2 hari kerja

3. Pelaksanaan Anggaran

a. Gaji Induk

- Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak dan SK mutasi) diselesaikan selama 2 hari kerja setiap awal bulan

- Membuat faktur pajak/setoran pajak (SSP). diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar

gaji dan kelengkapanya untuk ditandatangani oleh KPA diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak

(SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan

perbendaharaan negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulan

b. Gaji Susulan/Kekuarangan Gaji/Beras

- Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama 2 hari kerja

- membuat faktur pajak /surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama : 1 hari kerja

- koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya, diselesaikan selama

: 1 hari kerja

- pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran, diselesaikan selama : 2 hari kerja

- membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak

(SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar, diselesaikan selama : 1 hari kerja

- mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), diselsaikan selama : 1 hari kerja

c. Uang Makan

79


- Membuat dan mengkorekbi daftar nominafe uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub Bagian Kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Membuat surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak

(SSP) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor

Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 2 hari kerja d. Uang Lembur

- Membuat surat perintah lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Membuat daftar absen lembur diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur yang

disetujui oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan surat

pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak

(SSP) diselesaikan selama 1 hari kerja

- Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama : 1 hari kerja

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 1 hari kerja

e. Gaji Ke-13 (tiga belas)

- Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

80


- Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya diselesaikan selama :

1 hari kerja ;

- Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak

(SSP) diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak • SSP. ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke kantor pelayanan

perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama : 2 hari kerja

f. Rapel Gaji

- Membuat daftar rapel gaji hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 3 hari kerja

- Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SPP), diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Koreksi daftar rapel gaji serta kelengkapannya, diselesaikan selama :

1 hari kerja ;

- Pengajuan daftar rapel gaji serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggara, diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- membuat dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) dan

surat setoran pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 2 hari kerja

g. Remunerasi dan Pertanggungjawabannya

- Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari Sub. Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada surat perintah dari Pengadilan Tinggi Makassar, diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan diselesaikan selama

81


- Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi oleh

Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Daftar nominatif remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang

yang menerima remunerasi diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Makassar, diselesaikan selama : 2 hari kerja

h. Pengajuan Uang Persediaan

- Mengajukan permintaan kartu pengawas (karwas) ke Kantor

Perlayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas Bendahara Pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP), diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), diselesaikan selama : 2 hari kerja.

i. Tambahan Uang Persediaan (TUP)

- Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berifat mendesak untuk menunjang uang persediaan yang tidak cukup, dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- Pembuatan surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Membuat surat perintah membayar (SPM) tambahan uang

persediaan (TUP) dan kelengkapannya, diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) tambahan uang

persediaan (TUP) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN), diselesaikan : 2 hari kerja

j. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

- Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya

diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diselesaikan selama : 2 hari kerja

k. Pengajuan SPM Langsung (LS)

82


- Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya, diselesaikan

selama : 2 hari kerja

- Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama : 2 hari kerja

l. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya)

- Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin

- Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Biro

Keuangan Mahkamah Agung Rl paling lambat tanggal 5 setiap bulannya

4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

a. Pelaporan Bulanan System Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)

- Pembuat pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima

bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN, diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Surat perintah membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama

sebulan antar satker dan KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja

- Membuat laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima laporan SIMAK barang milik negara (BMN) dari Sub Bagian Umum paling lambat tanggal 23 setiap bulannya, diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Mengirim laporan keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah

Agung Rl. Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diselesaikan selama 1 hari kerja ;

b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan

- Laporan Realisasi Belanja Setiap Triwulan

- Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan

mengirimkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung Rl, Badan Urusan Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARI, diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per triwulan

83


- Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A

untuk Pengadilan Negeri dan penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Mengantar laporan aplikasi PP No 39 Tahun 2006 ke Koordinator

Wilayah diselesaikan selama

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) :

- Pembuatan LAKIP dilaksanakan setiap akhir tahun

- Pengiriman ke Pengadilan Tinggi selama 1 hari kerja

c. Pelaporan Keuangan Setiap Semester/Tahunan

- Menerima data dari SIMAK BMN ubtuk ditransfer ke Program SAKPA : 1 hari kerja ;

- Pembuatan Laporan realisasi belanja mauoun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per semester baik melalui SAKPA dan manual 2 hari kerja

- Pembuatan laporan keuangan (LK) per semester hasil realisasi

belanja selama 6 bulan baik SAKPA maupun manual diantar ke Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 hari kerja

- Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi penerimaan

negara bukan pajak (PNBP) tahunan baik melalui SAKPA dan manual: 2 hari kerja

- Pembuatan laporan keuangan (LK) hasil realisasi belanja selama 1

tahun baik SAKPA maupun manual diantar ke Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penatausahaan Dan Pengawasan Anggaran :

a. Buku Kas Umum

- Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap

lembarnya dan diparaf oleh kuasa pengguna anggaran diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Buku kas umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna. Anggaran (KPA) diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

b. Buku Pembantu

- Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan

ditutup setiap bulan, diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

- Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro, diselesaikan pada : 1 hari kerja ;

84


- Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP) diselesaikan : 1 hari kerja ;

- Kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku

Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak, selama :

C. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

1. Peningkatan Pengelolaan Data Dan lnformasi Kepegawaian

a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan

Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tegal: - Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua

Pengadilan dan Panitera/Sekretaris diagendakan pada buku surat masuk sejak surat itu diterima hari itu juga

- Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep,

pengetikan dan koreksi oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian diselesaikan selama : 2 hari kerja

- Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Bagian Umum, diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri dilaksanakan

setiap hari kerja;

c. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting ) yang disusun pada akhir tahun anggaran pengetikan jumlah data pegawai ( bezzeting ) dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama : 4 hari kerja

d. Penyusunan daftar urut kepangkatan ( DUK ) disusun pada akhir tahun

anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama : 4 hari kerja

e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri

(pelaksanaan sesuai kebutuhan) selama : 4 hari kerja f. Pembuatan buku harian pelaksanaan tugas kerja untuk Ketua Pengadilan

Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Hakim .Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Urusan Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Sataf Pegawai setiap hari mengetahui atasan langsungnya.

g. Perekapan absensi hakim dan staf pegawai Pengadilan Negeri

- Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen

setiap minggu diselesaikan selama ; 3 hari kerja - Pengontrolan print out absen dari finger print setiap akhir bulan - Koreksi oleh kasub bag ke pegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja; - Penyerahan rekap absensi kepada bagian keuangan untuk uang makan

dan uang remunerasi setiap bulannya paling lambat : 5 hari kerja

85


h. Pembuatan SK Honorer (pramubakti, sopir, satpam, dan IT), i. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat

(pelaksanaan sesuai kebutuhan ):

2. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan pengetikan usulan dan koreksi oleh Ka.Sub Bagian Kepegawaian diselesaikan selama : 7 hari kerja

b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri diselesaikan selama : 3 hari kerja

c. Kenaikan pangkat regular

- Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun dan diselesaikan selama : 2 hari kerja

- pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat diselesaikan selama : 5 hari kerja

- Koreksi oleh kasub bag kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat regular diselesaikan selama : 3 hari kerja

d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- Dibuat telaahan diselesaikan selama : 2 hari kerja - Dilakukan BAPERJAKAT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan : - Pengetikan usulan, penyesuaian ijasah oleh Kasub Bag Kepegawaian

diselesaikan selama 3 hari kerja - Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh

Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 2 hari kerja

e. Kenaikan Pangkat Pilihan

- Dibuat telaahan diselesaikan selama : 1 hari kerja ; - Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama : 7 hari

kerja - Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ; 2 hari

kerja - pengetikan usulan dan koreksi oleh kasub bag kepegawaian

diselesaikan : 2 hari kerja f. Kenaikan Pangkat Pengabdian

- Pengumpulan data diselesaikan selama : 5 hari kerja - mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan selama : 5 hari kerja - Pengetikan dan koreksi ok h kasub bag kepegawaian diselesaikan

selama : 3 hari kerja - Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh

Ketua Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 2 hari kerja

3. Kenaikan Gaji Berkala

86


a. Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama : 4 hari kerja

b. Pembuatan SK kenaikan gaji berkala dibuat 2 (dua) bulan sebelum

TMT kenaikan gaji berkala diselesaikan selama : 7 hari kerja c. Disampaikan kepada yang bersangkutan pembuat daftar gaji dan

dimasukkan ke file yang bersangkutan diselesaikan selama 2 hari kerja

4. Mutasi Hakim dan Pegawai

a. membuat surat perintah melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki jabatan diselesaikan selama 2 hari kerja

b. disampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara, dan dimasukkan

ke file yang bersangkutan diselesaikan selama : 2 hari kerja

5. Usul Jabatan

a. Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan selama 3 hari

kerja

b. Dilakukan BAPERJAKAT dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja

6. Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan

memasuki usia pensiun diselesaikan selama : 5 hari kerja

b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama : 2 hari kerja

7. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki

masakerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun,diselesaikan setiap awal tahun.

b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 8 hari kerja ;

8. Cuti Hakim Dan Pegawai a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan 1 hari kerja ;

87


c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang

bersangkutan diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

9. Hukuman Disiplin a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan

selama 1 hari kerja ;

b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa diselesaikan selama : 2 hari kerja

c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan selama : 3 hari

kerja

d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan :

e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut sesuai rekornendasi, diselesaikan selama : 2 hari kerja

10. DP3

a. Menyiapkan formulir DP3. menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai, diselesaikan selama : 1 hari kerja ;

b. Pengertian DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim Struktural Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk DP3 Staf Pegawai diserahkan kepada Kasub nya masing - masing dan dikerjakan oleh sub nya masing – masing selama 7 hari kerja

c. penandatanganan oleh pejabat penilai serta memasukkan kembali ke

file yang bersangkutan tersebut diselesaikan selama : 5 hari kerja. ii. Keadaan perkara

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili

perkara di Pengadilan Negeri Tegal sepanjang tahun 2015 terus menunjukkan peningkatan. Lepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan, tingkat clearance rate yang berhasil dicatat sepanjang tahun 2015 mencapai 80 %. Dari perkara yang masuk ( sisa tahun lalu + masuk tahun 2015 ), Pengadilan Negeri Tegal berhasil memutus 90% perkara pidana sedangkan perkara gugatan sebanyak 84 %. Catatan ini sangat baik, karena berarti mengurangi tunggakan jumlah perkara yang belum diputus. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya sistematis peningkatan metode minutasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tergal sepanjang tahun 2015.

9. Perkara Pidana

88


Keadaan perkara pidana biasa, pidana khusus, pidana singkat, pidana ringan (tipiiring) dan pidana cepat sepanjang tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Berikut ini gambaran statistik perkara pidana sepanjang tahun 2015

Statistik Perkara Pidana Biasa

0

5

10

15

20

25

jan peb mart aprl mei jun jul agust sept okt nop des

sisa lalu

masuk

putus

Statistik Perkara Pidana Khusus

0

5

10

15

20


sisalalumasuk

putus

Statistik Perkara Pidana Singkat

SISA BULAN LALU

MASUK BULAN INI PUTUS BULAN INI SISA BULAN INI

BLN B SUS S R C B SU

S

S R C B SU

S

S R C B SUS S R C

JAN 22 3 - - - 7 2 1 16 1454 14 1 1 16 1454 15 4 - -

PEB 15 4 - - - 11 11 - 20 1379 11 1 - 20 1379 15 14 - - -

MRT 15 14 - - - 9 6 - 18 1059 10 11 - 18 1059 14 9 - - -

APRL 14 19 - - - 13 6 1 16 1293 10 6 1 16 1293 17 9 - - -

MEI 17 9 - - - 7 2 - 10 875 13 3 - 10 875 11 8 - - -

JUN 11 8 - - - 14 6 - - 1632 6 6 - - 1632 19 8 - - -

JUL 19 8 - - - 10 - 1 - 139 12 2 1 - 139 17 6 - - -

AGST 17 6 - - - 13 3 - 31 1240 14 2 - 31 1240 16 7 - - -

SEP 16 7 - - - 10 4 - 10 1064 10 4 - 10 1064 16 7 - - -

OKT 16 7 - - - 9 5 - 11 1522 13 5 - 11 1522 12 7 - - -

NOP 12 7 - - - 6 9 - 38 1480 8 6 - 38 1480 10 10 - - -

DES 10 10 - - - 8 2 - 16 1066 3 8 - 16 1066 15 4 - - -

JUM 117 56 3 186 14.203 124 55 3 186 14.203

89


0

0.2

0.4

0.6

0.8

1


sisa lalu

masuk

putus

Statistik Perkara Pidana Ringan

0

5

10

15

20

25

30

35

40


sisa lalu

masuk

putus

Statistik Perkara Pidana Cepat

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800


sisa lalu

masuk

putus

10. Jenis Perkara

c. Pidana Biasa

Perkara Pidana biasa yang masuk tahun 2015 yang terbanyak adalah Perjudian sebanyak 51 perkara disusul perkara pencurian ( biasa/ dengan pemberatan/ dengan kekerasan ) sebanyak 17 perkara, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan perkara pencurian pada tahun 2014 yang mencapai angka 16 atau 0,94% dari keseluruhan jumlah perkara tahun 2015 dengan mayoritas laki-laki sebagai terdakwa, berikut data perbandingan jumlah perkara tahun 2014 dan 2015

90


Jenis Kelamin

Tahun 2014 Tahun 2015

No.

Klasifikasi

P

L

P

L

1 Pencurian ( biasa/ dengan pemberatan/ dengan kekerasan ) - 16 17

2 Penipuan/Penggelapan 22

3 Penganiayaan 1

4 Pemalsuan Surat 2 1 2

5 Kekerasan di Muka Umum - 3

6 Perjudian - 10 51

7 Penggelapan Dalam Jabatan - 3 6

8 Perampasan Kemerdekaan - 2

9 Penggelapan Jaminan Fidusia - - - 2

10 Penadahan - 1 2

11 Penghinaan - 2

12 Kejahatan Terhadap Nyawa orang - 3

13 Tindak Pidana Asusila - 4

14 Tindak Pidana Karena Lalai Sebabkan Bencana Kebakaran - -

15 Tindak Pidana Membawa Sajam UU Darurat - 1

16 Tindak Pidana Pengrusakkan - - 3

d. Pidana Khusus Pada tindak pidana khusus jumlah tindak pidana Narkotika mendominasi baik pada tahun 2014 maupun 2015 dengan perbedaan tidak begitu banyak , selanjutnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Jenis kelamin

Tahun 2014 Tahun 2015

No.

Klasifikasi

A

P

L

A

P

L

1 Pencurian ( biasa/ dengan pemberatan/ dengan kekerasan )

8 - - - -

2 Narkotika - - 13 - 37

3 Kekerasan di Muka Umum - - - - 3

4 Kejahatan Perbankan - - - -

5 Perlindungan Anak - - 11 -

6 KDRT - - - - 1

7 Kejahatan terhadap UU Minyak & Gas Bumi - - 1 - 2

8 Tindak pidana Asusila terhadap Anak - - - 2 - 1

9 Tindak Pidana UU Jaminan Kesehatan Nasional - - - -

10 Tindak Pidana UU Hak Cipa - - - -

11 Tindak Pidana membawa lari anak dibawah umur - - 1 -

91


3. Perkara Perdata

Keadaan perkara Perdata, baik gugatan maupun perkara permohonan

sepanjang tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

BULAN SISA AWAL BULAN

MASUK PUTUS SISA BULAN INI

G P G P G P G P

Januari 9 7 5 3 1 5 13 5

Pebruari 13 5 4 3 3 3 14 5

Maret 14 5 6 3 1 5 19 3

April 19 3 2 - 3 2 18 1

Mei 18 1 2 5 5 5 15 1

Juni 15 1 1 3 5 2 11 2

Juli 11 2 4 4 2 2 13 4

Agustus 13 4 3 3 5 6 10 1

September 10 1 3 3 6 1 12 3

Oktober 12 3 4 4 1 2 11 5

Nopember 11 5 4 4 1 6 14 3 Desember 14 3 3 3 4 4 13 2 JUMLAH 41 38 37 43

Jenis gugatan yang terbanyak pada tahun 2014 adalah Gugatan mengenai

Perceraian sebanyak 9 perkara yang disusul gugatan Perbuatan Melawan

Hukum sebanyak 8 perkara, namun jumlah tersebut mengalami sedikit kenaikan

pada tahun 2015 dimana tercatat gugatan Perceraian sebanyak 15 perkara dan

gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Perlawanan Lelang/ Eksekusi

mengalami kenaikan masing-masing menjadi berjumlah sebanyak 9 perkara,

selengkapnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

No.

Jenis Gugatan

Tahun 2014

Tahun 2015

1 Gugatan Perceraian

9 15

2 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

8 9

3 Gugatan pembatalan Perjanjian

4 Gugatan Ganti Rugi

5 Perlawanan ( Lelang / Eksekusi)

2 9

6 Gugatan Tanah

1

7 Wanprestasi

3 3

8 Gugatan Hutang Piutang

1

9 10

Gugatan pembatalan lelang Gugatan jual beli

2 1

2

11

Tanah 1

92


Adapun jenis permohonan terbanyak ditahun 2014 adalah permohonan perbaikan

/ Ganti Nama sebanyak 9 perkara, mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi

10 perkara, sedangkan untuk permohonan Akte Kelahiran saudah mulai

berkurang hal ini disebabkan karena adanya Surat Edaran Mahkamah Konstitusi

yang menetapan bahwa permohonan pendaftaran akte kelahiran yang terlambat

dilaporkan cukup didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

setempat, adapun jenis-jenis permohonan yang lain dapat dilihat pada bagan

dibawah ini :

No.

Jenis Permohonan

Tahun 2014

Tahun 2015

1 Permohonan Ketidakhadiran 3 1

2 Permohonan Akte Kelahiran

3 Permohonan Perwalian 3 1

4 Permohonan Perwalian & Ijin Menjual 1

5 Permohonan Ganti Nama 9 10

6 Permohonan Perbaikan Akte kelahiran

7 Permohonan Ijin Memohon Sesuatu Hak Atas Tanah

8 Permohonan Pengesahan jual Beli 1

9 Permohonan Pembatalan penetapan

10 Permohonan Perbaikan nama 1 8

11 Permohonan Penambahan nama

12 Permohonan DuplikatAtas Turunan Grosse Akta Pendaftaran Kapal

1

13 Permohonan Pengesahan Anak 5

14 Permohonan Pengampuan 3 3

15 Permohonan Penetapan Hak Atas tanah dan Bangunan

16 Permohonan Dispensasi Kawin

Berikut ini gambaran statistik perkara perdata sepanjang tahun 2015

Statistik Perkara Gugatan tahun 2015

0

5

10

15

20


sisa lalu

masuk

putus

Statistik Perkara Permohonan tahun 2015

93


0

1

2

3

4

5

6

7


sisa lalu

masuk

putus

Upaya Hukum terhadap Perkara – perkara baik Pidana maupun Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal kemudian diajukan permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi sepanjang tahun 2015 dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

Upaya Hukum Pidana Gugatan

Banding 5 9

Kasasi 1 7

Peninjauan Kembali

Nihil Nihil

Grasi - -

Eksekusi - -

Proses perkara Perdata yang diajukan upaya Hukum dari dimulai diajukan upaya Hukum Banding sampai dengan upaya Hukum, Kasasi hingga akhirnya Peninjauan Kembali untuk periode tahun 2015 sebagai berikut : ;

DATA PERKARA PERDATA TAHUN 2015

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

NO PUTUSAN PN PUTUSAN PT DIKUATKAN DIBATALKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1 23/PDT.G/2013/PN TGL. 79/PDT/2015/PT SMG. V

2 8/PDT.G/2014/PN TGL. 530 B/PDT.SUS-ARBT/2014 V

3 38/PDT.G/2013/PN TGL. 469/PDT/2014/PT SMG V

4 27/PDT.G/2013/PN TGL. 440/PDT/2014/PT SMG V

5 34/PDT.G.PLW/2013/PN TGL. 64/PDT/2015/PT SMG V

6 19/PDT.G.PLW/2014/PN TGL. 57/PDT/2015/PT TGL V

7 6/PDT.G./2014/PN TGL. 113/PDT/2015/PT SMG V



JUMLAH 9 0 0

Perkara Perdata yang diajukan upaya Hukum Kasasi maupun Peninjaun Kembali untuk periode Januari 2015 sampai dengan akhir Desember 2015 tidak ada ( NIHIL) .

94


Data Keuangan Perkara Pihak Ketiga tahun 2015 sebagai berikut :

BULAN SALDO AWAL

RP.

PENERIMAAN

RP.

PENGEMBALIAN

RP.

SALDO

AKHIR RP.

Januari Pebruari

Maret April Mei Juni Juli

Agustus September

Oktober Nopember Desember

143.116.247,- 138.397.097,- 137.853.297,- 138.089.797,- 139.340.547,- 137.794.547,- 110.799.322,- 110.610.822,- 111.967.822,- 115.444.822,- 113.068.422,- 109.375.322,-

8.594.000,- 9.779.900,- 14.123.000,- 17.050.000,- 14.660.000,- 3.395.000,- 10.074.000,- 8.048.000,- 15.573.000,- 6.689.000,-

15.429.000,- 11.233.000,-

4.796.150,- 4.022.700,- 6.911.500,- 9.749.250,- 6.051.000,-

23.869.225,- 3.593.500,- 639.000,- 3.103.000,- 1.034.400,- 7.936.100,- 2.253.000,-

138.397.097,- 137.853.297,- 138.089.797,- 139.340.547,- 137.794.547,- 110.799.322,- 110.610.822,- 111.967.822,- 115.444.822,- 113.068.422,- 109.375.322,- 107.802.322,-

Proses perkara Pidana yang diajukan upaya Hukum dari dimulai upaya Hukum Banding sampai dengan upaya Hukum Kasasi hingga akhirnya Peninjauan Kembali untuk periode tahun 2015 sebagai berikut ;

DATA PERKARA PIDANA TAHUN 2015

PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

NO PUTUSAN PN PUTUSAN PT DIKUATKAN DIBATALKAN Keterangan

1 88/Pid.B/2014/PN Tgl 53/Pid/2015/PT Smg Kasasi dibatalkan

2 86/Pid.B/2014/PN Tgl 116/Pid/2015/PT Smg V BHT

3 39/Pid.B/2015/PN Tgl 249/Pid/2015/PT Smg V Pikir-pikir

4 84/Pid.B/2015/PN Tgl - dlm proses

5 87/Pid.B/2015/PN Tgl - dlm proses

Jumlah : 5 perkara Dikuatkan 3 perk PT

BAB IV PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal.

Berkaitan dengan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Tegal sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 maupun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 Komitmen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan menetapkan 6 program sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut :

95


1. Penyelesaian perkara 2. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 6. Penyediaan sarana dan prasarana

. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal

adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

Maksud Pengawasan

a) Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis peradilan,

pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan. c) Untuk mecegah terjadinya penyimpangan, administrasi dan ketidakefisienan

penyelenggaraan peradilan. d) Untuk menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan

yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yag murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melekat

Pada dasarnya pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan Pimpinan kepada bawahannya baik mengenai tehnis maupun non tehnis . Ruang Lingkup Pengawasan

96


a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaah organisasi, administrasi dan financial pengadilan;

b. Sasaran pengawasan adalah Aparat Pengadilan Negeri

Bentuk Pengawasan : a. Pengawasan langsung ; dengan cara pemeriksaan regular dan permeriksaan

khusus.

b. Pengawasan tidak langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa.

Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Pengadilan Negeri:

a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup

administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi

administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.

c. Pengawasan terhadap prilaku aparat pengadilan d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja

pengadilan dan kualitas pelayanan publik

Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi

I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri terhadap

1. Yang dilegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri :

- pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri - mamantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di

Pengadilan Negeri

- pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas Hakim-hakim, Kepaniteraan dan Pegawai di Pengadilan Negeri

2. Hakim, Hakim Ad-hoc. Hakim pengawas dan Pengamat Narapidana dan

Hakim Pengawas Bidang : a. Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana :

- penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan, - penyelesaian / minutasi perkara - penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat

b. Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata

- penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1992

- penyelesaian perkara sesuai dengan SOP

c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata

d. Menerima iaocran Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta Hakim

Pengawas Bidang

3. Panitera/Sekretaris

a. memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP

97


b. mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum

c. memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggung-jawaban DIPA

d. memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain:

e. memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari kejaksaan

f. memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta konsignasi

II. Pengawasan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

a. memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan jajaran pada Pengadilan Negeri

b. memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata

c. memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri d. melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan

SK.KMA No. 076/KMA/SKA/I/2009 tanggal 4 Juni 2009 e. memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda

Hukum

III. Pengawasan oleh Panitera terhadap :

e) Panitera

a. memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP b. memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara c. memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala d. mamantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda,

Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Penggati. e. memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan

keuangan perkara setiap bulannya f. melakukan koreksi terhadap putusan perdata atau pidana yang akan

dikirim upaya banding/kasasi sesuai atau belum dengan putusan berita acara persidangan dan putusan aslinya.

f) Sekretaris

a. memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP b. memantau pelaksanaan DIPA c. mengawasi pelaksanaan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen d. memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala sub

bagian e. memantau pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, keamanan dan

ketertiban

IV. Pengawasan Oleh Panitera dibantu oleh Wakil Panitera Terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Panitera Pengganti Dan Jurusita/Jurusita Pengganti :

- pelaksanaan tugas-tugas para panitera muda di kepaniteraan sesuai dengan pola BINDALMIN dan SOP

98


- memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana. Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf

- penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda - penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera

Muda

- pelaksanaan tugas Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti - meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar

putusan dalam putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum.

V. Pengawasan Oleh Sekretaris Terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

- Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai dengan pola BINDALMIN dan SOP

- Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kasub Bag Umum, Kasub Bag Keuangan dan Kasub Bag Kepegawaian terhadap kinerja staf

- Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah Agung dan instansi terkait

- Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya.

- Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para kasub bagian

- Peiaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor

VI. Pengawasan Oleh Para Panitera Muda Terhadap Staf

1. Panitera Muda Pidana

- pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan pra peradilan

- pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan dan pembatalan penahanan

- pelaksanaan registrasi barang bukti - pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan - pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum - pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan

- penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada majelis

- penyampaian salinan dan atau petikan putusan

- pelaksanaan pemberkasan perkara - mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung - penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk

diarsipkan - pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara

pidana dan.dana bantuan hukum

- pelaksanaan tugas sesuai SOP

2. Panitera Muda Perdata

- pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi

99


- pelaksanaan jurnal biaya perkara - penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara

kepada majelis

- pelaksanaan pemberkasan perkara - mempersiapkan pengiriman berkas-berkas ke Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung Rl

- penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan

- pelaksanaan administrasi keuangan perkara - penyerahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada bendahara

penerima - pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara

perdata

- pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP

3. Panitera Muda Hukum

- Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata - pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke PT dan MA-RI - pembuatan statistik perkara pidana dan perdata - penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara - pelaksanaan register badan hukum, kuasa, legalisasi, surat-surat

keterangan sesuai dengan ketentuan UU - pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP

VII. Pengawasan oleh kepala Sub Bagian Terhadap Staf

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara (BMN) - Pencatatan barang persediaan - Pencatatan permintaan barang persediaan - Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara (BMN)

- penghapusan barang milik negara (BMN) - mengelola agenda surat-surat keluar - pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan - pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor - mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor

dan petugas piket harian - pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI

- menjaga ketertiban dilingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan

- pembuatan konsep-konsep laporan

- pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP - Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL - Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran - Pelaksanaan penyitaan pajak

- Pelaksanaan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) - Pembuatan konsep pelaporan pelaksanaan anggaran - Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP

2 . Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

- Menyiapkan bahan pelakasanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

100


- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan;

- Melaksanakan pengelolaan teknologi Informasi dan Statistik.

- Pengelolaan isi dan koten Aplikasi dan Website yang ada baik offline maupun online yang ada di Pengadilan Negeri Tegal

3. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana .

- Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk - Pelaksanaan tugas file-file kepegawaian - Pelaksanaan .administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan

PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiunan,usulan satya lencana, pendidikan/ pelatihan/bimbingan teknis, hukuman disiplin, pembuatan konsep-konsep surat keputusan. surat tugas dan Iain-Iain

- Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai

- Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan serta prosesi purnabakti hakim

- Pembuatan konsep-konsep laporan - Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP

Pembuatan Kontrak Kinerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif Dan Efisien

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak:kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara :

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan Ketua Pengadilan Negeri 2. Hakim dengan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri 3. Panitera dengan Ketua Pengadilan Negeri 4. Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Negeri Tegal. 5. Wakil Panitera dengan Panitera Pengadilan Negeri Tegal. 6. Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Perencanaan Tehnologi

informasi dan Pelaporan, serta Sub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dengan Sekretaris

8. Panitera Pengganti dan Jurusita dengan Panitera 9. Staf Kepaniteraan Pidana, perdata dan Hukum dengan Panitera Muda

Pidana,Perdata dan Hukum 10. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan, Staf Perencanaan Tehnologi informasi

dan Pelaporan, serta Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dengan Kepala Sub bagian masing-masing.

Sanksi

Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa : 1. Majelis Hakim yang banyak tunggakan perkara ; pembagian perkara untuk

bulan berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap penilaian DP3

2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi dikurangi pembagian perkaranya dengan berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti

101


3. Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti

4. Pegawai/Staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh

atasan langsungnya berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian tunjangan remunerasi

5. Hukuman Disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2001 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakkan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/2009 tanggal 13 Mei 2009, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung no. 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun No. 071/KMA/SKA//2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil

Salah satu contoh Pengawasan Internal , Ketua Pengadilan Negeri Tegal membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor W12-U3/128/KP.00.3/8/2014 tertanggal 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim Koordinator Pengawas, dan Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Nomor W12-U3/132/KP.00.3/8/2015tertaNGGAL 18 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai berikut :

No NAMA JABATAN HAKIM PENGAWAS

1. H SUNARSO, SH., M.H Wakil Ketua Koordinator Pengawasan

2. RATRININGTIAS ARIANI, SH. Hakim Bidang Pidana dan Kimwasmat

3. ENAN SUGIARTO, SH Hakim Bidang Keuangan

4. DIAN KURNIAWATI, SH.,MH. Hakim Bidang Perdata

5. DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, SH Hakim Bidang Hukum dan HUmas

6. GUNTORO EKA SEKTI, SH.,MH Hakim Bidang I.T

7. SRI RAHAYU, SH.,MH. Hakim Bidang Umum

8. ARDHIANTI PRIHASTUTI, SH. Hakim Kepegawaian

Demikian halnya dengan Penanganan pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi atas pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut dan untuk menindak lanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tegal telah pula menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Pengaduan. Melalui beberapa cara telah dikemukakan prosedur-prosedur pengaduan masyarakat baik melalui Pengaduan Online, SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Tegal dan Buku Tamu.

102


Dari awal Januari sampai dengan Desember 2015 dapat digambarkan jumlah Pengaduan maupun sangsi administrasi terhadap pola tingkah laku aparat Pengadilan Negeri Tegal sebagai berikut : JUMLAH : PEGAWAI YANG TERKENA HUKUMAN DISIPLIN

NO TINGKAT HUKUMAN TOTAL RINGAN

SEDANG BERAT

I

II III IV I II III IV I II III IV

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH : PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN TUGAS

NO K L A S I F I K A S I

TOTAL

Mencapai Usia Pensiun

Permo- honan Sendiri

Skor- sing

Mela- kukan Pelang garan Pidana

Deser- si

Mening- gal Dunia

Tidak Cakap Jasmani

Lain- lain

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

NIHIL

Selain menerbitkan Surat Keputusan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Tegal menerbitkan beberapa Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( BAPERJAKAT ).

2. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Tegal.

3. Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim Mediator. 4. Surat Keputusan Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim dan Panitera /

Panitera Pengganti. 5. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Petugas Absensi Daftar Hadir dan

Pulang Hakim dan Karyawan / Karyawati. 6. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pemegang Buku Induk Keuangan Pihak

Ketiga. 7. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Personil Admin Agency dan Verifikator

layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 8. Surat Keputusan Tentang Pembentukan dan Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi. 9. Surat Keputusan Tentang Penerimaan dan Penanganan Pengaduan di

Pengadilan Negeri Tegal . 10. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Petugas Biaya Proses. 11. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Humas. 12. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Ketua Tim Pengawas Absensi Daftar

Hadir dan Pulang Hakim dan Karyawan/ Karyawati pada Pengadilan Negeri Tegal.

13. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pemegang Kas Keuangan Perkara. 14. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Operator Komputer Pengadilan Negeri

Tegal. Pengawasan Fungsional : Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

103


Sebagaimana telah disebutkan di atas, dilingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. terhadap 5 (lima) obyek pemeriksaan, yaitu :

1. Bidang Manajemen Peradilan. 2. Bidang Administrasi Perkara 3. Bidang Administrasi Persidangan. 4. Bidang Administrasi Umum. 5. Bidang Kinerja Pelayanan Publik.

B. Evaluasi :

Pada setiap akhir bulan, Catur Wulan bahkan tiap satu semester dilakukan evaluasi secara periodik dan diadakan rapat koordinasi, evaluasi dari tiap-tiap bidang yang di koordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan dari hasil pemantauan dari para Hakim Pengawas bidang dengan hasil temuannya yang mana apakah semua tugas dan kesulitan yang ada dari hasil pengawasan disetiap bidang yang ada dipengadilan sudah berjalan sesuai (SOPnya) dan insruksi dari atasan vertikalnya dan bagaimana pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh setiap bidang dari mulai yang bersifat tehnis perkara maupun kesektretariatan.

104


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan Secara umum Tupoksi Pengadilan Negeri Tegal dapat berjalan lancar sesuai dengan arahan dan bimbingan Mahkamah Agung RI dan dari Laporan Tahunan ini kiranya telah mencerminkan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Tegal tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya . Pembinaan administrasi baik tehnis maupun non tehnis yang disertai dengan pengawasan baik internal maupun fungsional yang berkesinambungan tetap dan akan terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan administrasi di Pengadilan Negeri Tegal di bidang yudisial maupun non yudisial dari tahun ke tahun akan selalu meningkat dan bertambah baik . Rekomendasi Dalam tahun 2016 masih banyak diperlukan bimbingan dari Mahkamah Agung yang perlu ditingkatkan volumenya baik dibidang Teknis seperti Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Juru Sita Pengganti/ Staf maupun pada bidang Kesekretariatan khususnya untuk SABMN, bagian Kepegawaian, bagian Perpustakaan maupun Kearsipan, hal ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Demikian Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Negeri Tegal disusun

pengadilan negeri tegal - pn-tegal.go.id file1 laporan tahunan 2016 pengadilan negeri tegal kata...

Documents