penetapan kinerja pengadilan negeri tenggarong

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LJKIP) PENGADILAN NEGERI KLAS 1B TENGGARONG TAHUN 2016

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

TAHUN ANGGARAN 2015


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja

setiap instansi pemerintah, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi

masing-masing. Sesuai Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong setiap tahunnya membuat Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) guna mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan segala apa yang telah deprogram dan direncanakan.

Memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/sek/ku.01/11/2015 tanggal

17 Nopember 2015 serta surat Pengadilan tinggi Samarinda Nomor : W18-U/1573/UM.01.1/XII/2015

tanggal 01 Desember 2015 agar seluruh Peradilan tingkat pertama menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) tahun 2015, maka Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong telah menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategis Instansi

Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini juga sebagai suatu langkah Reformasi Birokasi

bidang administrasi sekaligus koreksi untuk menentukan langkah kedepan berikutnya.Yang sudah baik

dipertahankan dan yang belum baik dicari akar permasalahannya agar tidak terulang kembali.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) juga merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan

Instansi Pemerintah, sebab semua kegiatan pelaksanaannya dibiayai dari APBN yang tidak lain adalah uang

rakyat yang dipungut melalui npajak atau cara lain sesuai dengan undang-undang.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Pengadilan Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah melaksnakan tugas pelayanan

dibidang peradilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara baik pidana maupun perdata untuk

menegakkan hokum dan keadilan. Sebagai lembaga tempat mencari keadilan output yang dihasilkan

adalah sebuah putusan yang seadil-adilnya buat pencari keadilan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disajikan dalam bentuk

sistematika sesuai lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01.1/11/2015

tanggal 17 Npember 2015, sebagai berikut :


Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

B A B I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. I. Rencana Strategis 2015 – 2019

II. Rencana Strategis 2010 – 2014

B. Visi dan Misi

Tujuan dan Sasaran Strategis

Program Utama dan Kegiatan Pokok

C. Rencana Kinerja Tahunan 2017

D. Reviu Indikator Kinerja Utama

E. Penetapan Kinerja Tahun 2016

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

G. Pernyataan Perjanjian Kinerja

H. Rencana Kinerja Tahun 2017

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

B A B IV PENUTUP

B A B V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Rencana Kinerja Tahun 2017

4. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 – 2016

5. Matriks Rencana Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah

6. Foto – foto kegiatan Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Tahun 2015


B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A.I. Rencana Strategis 2010 – 2014

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis

melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan perturan

perundang- undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja

Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong di selaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang di

sesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025)

dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun

2010-2014. Adapun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Tahun 2010-2014 adalah sebagai

berikut :

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010-2014

NO SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

Penyelesaian Perkara dengan upaya mediasi Peningkatan Penyelesaian Perkara Peningkatan tertib administrasi perkara Pelaksanaan putusan (eksekusi perkara perdata) Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangangan

Peningkatan penyelesaian jumlah perkara dengan upaya mediasi Peningkatan Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan.

a. Proses Aministrasi perkara yang telah inkrah (diminutasi) dan tepat waktu

b. Penyediaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

c. Jumlah penyampaian berkas perkara Grasi, Kasasi dan Banding yang lengkap dan tepat waktu

Prosentase perkara perdata yang berhasil diseksekusi Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti Peningkatan Prosentase pegawai yang lulus Diklat teknis Yustisial. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Pembayaran gaji, Remunerasi tepat waktu, tersajinya kualitas laporan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah (SAP)

8%

90%

95%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

86%

10%

95%

95%

100%

100%

85%

100%

100%

85%

86,80

12%

94%

95%

100%

100%

90%

100%

100%

90%

90%

15%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

20%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perk Pdt rata-rata 60 per Tahun Rata tiap jumlah perkara setiap tahun meningkat Rata tiap jmlh perk setiap tahun meningkat Banyak warga kurang mampu Prosentase dari jumlah yang dimohonkan eksekusi Sesuai jumlah pengaduan Untuk kesejahteraan hakim/pegawai


A. II. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Tahun 2015-2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara

sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem dan

perundang- undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur

kinerja Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung yang disesuaikan denagn pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka

Menengah (PJM) Tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksaan program

dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Penyelesaian Perkara dengan upaya mediasi Peningkatan Penyelesaian Perkara Peningkatan tertib administrasi perkara Pelaksanaan putusan (eksekusi perkara perdata) Peningkatan kualitas pengawasan Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangangan

Peningkatan penyelesaian jumlah perkara dengan upaya mediasi Peningkatan Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan.

a. Proses Aministrasi perkara yang telah inkrah (diminutasi) dan tepat waktu

b. Penyediaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

c. Jumlah penyampaian berkas perkara Grasi, Kasasi dan Banding yang lengkap dan tepat waktu

Prosentase perkara perdata yang berhasil diseksekusi Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

Peningkatan Prosentase pegawai yang lulus Diklat teknis Yustisial. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Pembayaran gaji, Remunerasi tepat waktu, tersajinya kualitas laporan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah (SAP)

8%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

86%

10%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

86,80

12%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

15%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

20%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perk Pdt rata-rata 60 per Tahun Rata tiap jumlah perkara setiap tahun meningkat Rata tiap jmlh perk setiap tahun meningkat Banyak warga kurang mampu Prosentase dari jumlah yang dimohonkan eksekusi Sesuai jumlah pengaduan Untuk kesejahteraan hakim/pegawai

B. VISI DAN MISI

a. Visi

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan

2. Menjadikan Pengadilan adalah lembaga yang harus dihormati

3. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara


b. Misi

1. Penegakan Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

2. Menciptakan rasa keadilan dimata mayarakat

3. Pengadilan yang berwibawa dan bermartabat.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong jika dilihat dari fungsi

Pengadilan sebagai pelayan masyarakat dan tempat mencari keadilan maka tujuannya adalah tidak

lebih dari menghasilkan putusan yang seadil-adilnya untuk masyarakat.Saat ini Pengadilan sangat

disoroti baik oleh media maupun masyarakat menyangkut isi putusan Pengadilan yang mereka anggap

tidak pas menurut pendapat masyarakat.Sedangkan sasaran strategis adalah menyelesaikan dengan

segera setiap perkara yang masuk agar tercapai asas peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan

biaya ringan.Penyelesaian perkara dengan cepat dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat

terhadap lembaga peradilan.

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong adalah membenahi

segala kekurangan yang terutama terhadap penyelesaian administrasi, baik perkara maupun

administrasi umum (Sekretariat). Guna pelaksanaan program utama tersebut Ketua Pengadilan Negeri

Klas 1B Tenggarong selalu memerintahkan kepada Staf / Pejabat untuk mengikuti segala bentuk

pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda maupun Badan Diklat

Mahkamah Agung RI.

C. Rencana Kinerja Tahunan 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan Penyelesaian upaya Mediasi

Prosentase mediasi yang diselesaikan

5%

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

95%

100%

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Proses Administrasi perkara yang telah inkrah (diminutasi) dan tepat waktu

b. Penyedian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan

c. Jumlah penyampaian berkas perkara Grasi, PK, Kasasi dan Banding yang lengkap dan tepat waktu

100%

100%

100%


Pelaksanaan putusan (eksekusi perkara perdata)

Prosentase perkara perdata yang berhasil di eksekusi sesuai jumlah permohonan

50%

Peningkatan kualitas pengawasan Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti

100%

Peningkatan aksebilitasi masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan 85%

Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Prosentase tingkat penyerapan anggaran

100%

Tenggarong, 01 Februari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong

TTD

H. MAKMUR, SH.MH NIP.19671001 199212 1 001


D. Reviu Indikator Kinerja Utama

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAM PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Peningkatan

Penyelesaian Upaya

Mediasi

Prosentase mediasi yang

diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang

disepakati dengan jumlah mediasi

yang diterima dan menjadi perkara

Mediator /

Hakim

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

2. Peningkatan

penyelesaian perkara

a. Prosentase perkara yang

diselesaikan

b. Prosentase sisa perkara

yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang

diputus dan disampaikan kepada

para pihak pencari keadilan dengan

jumlah perkara yang diregister

Perbandingan antara sisa perkara

yang diputus dan disampaikan

kepada para pihak pencari keadilan

dengan jumlah sisa perkara (kriteria

sisa perkara dan perkara yang

selesai mengacu pada pola

Bindalmin tentang jangka waktu

penanganan perkara pada

Pengadilan Tingkat Pertama)

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

3. Peningkatan tertib

administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang

diajukan banding, Kasasi

dan PK yang disampaikan

secara lengkap

b. Prosentase berkas yang

diregister dan siap

disidangkan ke Majelis

c. Prosentase penyampaian

pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat

waktu

d. Prosentase penyampaian

pemberitahuan Relaas,

putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

e. Prosentase penyitaan

tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara berkas yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK

yang lengkap (terdiri dari Bundel A

dan Bundel B) dengan jumlah

berkas yang dikembalikan oelh

Pengadilan Tingkat Banding dan

Mahkamah Agung.

Perbandingan antara berkas yang

diterima Pengadilan Tingkat

Pertama dengan berkas perkara

yang disidangkan

Sudah jelas

Sudah jelas

Sudah jelas

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Jurusita

Jurusita

Jurusita

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

Laporan

Bulanan

Laporan

Bulanan

Laporan

Bulanan

4. Peningkatan kualitas

SDM

a. Prosentase Pegawai yang

lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis

yang diajukan untuk mengikuti

Diklat sehingga memperoleh

kelulusan / bersertifikat Diklat

Tipikor, NIaga, PHI, Perikanan,

HAM, Cakim dengan jumlah yang

mengikuti Diklat

Panitera

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan


b. Prosentase Pegawai yang

lulus Diklat Non Yudisial

b1. Perbandingan antara SDM non

teknis yang diajukan untuk

mengikuti Diklat sehingga

memperoleh kelulusan /

bersertifikat Diklat

Kepemimpinan, Sertifikasi

Pengadaan Barangb dan Jasa,

Auditor dengan jumlah yang

mnegikuti Diklat

b2. Perbandingan antara SDM yang

diajukan untuk mengikuti

pendidikan rintisan gelar

sehingga memperoleh

kelulusan/ bersertifikat dengan

jumlah yang mengikuti Diklat

Sekretaris

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Ketua,

Panitera, dan

Sekretaris

Pengadilan

Tingakat

Pertama

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

5. Peningkatan kualitas

pengawasan

a. Prosentase pengaduan

yang ditindak lanjuti

b. Prosentase temuan yang

ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan

yang ditindaklanjuti mengenai

prilaku Aparatur Peradilan (Teknis

dan Non Teknis) dengan jumlah

pengaduan yang dilaporkan

Perbandingan jumlah temuan yang

ditindaklanjuti hasil pengawasan

internal (Tim Pengawasan

Pengadilan Tingkat Pertama dan

Badan Pengawaan) dan Eksternal

(Badan Pemeriksa Keuangan)

dengan temuan yang dilaporkan

Ketua,

Panitera, dan

Sekretaris

Pengadilan

Tingakat

Pertama

Ketua,

Panitera, dan

Sekretaris

Pengadilan

Tingakat

Pertama

Laporan hasil

pengaduan

masyarakat

Laporan hasil

kegiatan

pengawasan

melekat

6. Peningkatan

aksebilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice

Prosentase proses

penyelesaian perkara yang

dapat dipublikasikan

Perbandingan prosentase proses

putusan perkara yang sudah

diminutasi dan dapat didownload di

website Pengadilan Tingkat

Pertama (sesuai SK KMA No.144

Tahun 2007) tentang keterbukaan

Informasi Peradilan dengan perkara

yang diputus

Sekretaris

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

7. Eksekusi terhadap

putusan perkara

perdata yang telah

berkekuatan hukum

tetap

Prosentase proses eksekusi

perkara perdata “yang

berhasil” dilaksanakan

Perbandingan antara perkara

jumlah perkara perdata yang telah

berkekuatan hukum tetap yang

dimohonkan eksekusi dan berhasil

dilaksanakan dilapangan

Ketua

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan

Bulanan dan

laporan

Tahunan

8. Peningkatan

Manajemen Peradilan

Terserapnya Anggaran

bantuan hukum untuk

masyarakat miskin dan

terpinggirkan

Untuk membantu masyarakat yang

kurang mampu yang tidak sanggup

membayar Penasehat Hukum

Sekretaris

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan

Bulanan

Bendahara

Pengeluaran

9. Manajemen

Administrasi Umum

Prosentase tingkat

penyerapan anggaran

Untuk menunjang kelancaran

administrasi dan kesejahteraan

Pegawai

Sekretaris

Pengadilan

Tingkat

Pertama

Laporan

Realisasi

penyerapan

anggaran


E. Penetapan Kinerja Tahun 2016

No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi


Peningkatan penyelesaian administrasi

perkara

Peningkatan tertib administrasi

Peningkatan kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksebilitasi masyarakat

terhadap Peradilan (acces to justice)


Prosentase perkara yang diselesaikan / diputus

Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

Prosentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke Majelis

Prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat

waktu

Prosentase penyampaian pemberitahuan Relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Prosentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial dan non Yudisial

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

50%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

Keterangan :

Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan ihtisar dari Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai dan

disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja

(Panitera dan Sekretaris) dengan Pihak yang memberi amanah / tugas dan tanggung jawab kerja (Ketua

Pengadilan)


Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Ketua Sekretaris

TTD TTD

H.MAKMUR, SH.MH MUDARISSUDIN, S.Sos NIP.19671001 199212 1 001 NIP.19640618 198503 1 001


F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KLAS 1B TENGGARONG

NO. SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Melaksanakan pengawasan / koordinasi pekerjaan sub

bagian umum dan keuangan, kepegawaian, organisasi

dan tata laksanan serta penilaian SKP

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen merelisasikan

anggaran dalam DIPA

Melaksanakan rapat pembinaan Pegawai dan Tenaga

Kontrak / Honorer

Mengkonsep surat-surat dinas dan mendisposisikan

surat masuk

Menunjang tugas-tugas dibagian teknis

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani

Surat Perjanjian Kerja dengan tenaga Honorer

Terlaksananya proses administrasi di

setiap bagian

Realisasi anggaran sesuai kegiatan

Pegawai dan tenaga honor dapat

bekerja sesuai kebutuhan

Terlaksananya tata persuratan yang

baik dan tertib

Harmonisnya hubungan pekerjaan

antara teknis dan kesekretariatan

Adanya tenaga honor untuk

mengerjakan administrasi maupun

kebersihan

Tercapainya sasaran

pekerjaan

Penyerapan anggaran 100%

Disiplin dan peningkatan etos

kerja

Tertib administrasi dan

pelaporan

Koordinasi yang baik

Berjalannya administrasi

Pengadilan

Kegiatan : Anggaran : 1. DIPA 01 (099290) RP.5.849.773.000,- 2. DIPA 03 (099291) Rp.39.750.000,-


Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Ketua Sekretaris TTD TTD

H. MAKMUR, SH.MH MUDARISSUDIN, S.Sos NIP.19671001 199212 1 001 NIP.19640618 198503 1 001


G. Pernyataan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUDARISSUDIN, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarog

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : H. MAKMUR, SH.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.


Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong Ketua Sekretaris TTD TTD

H.MAKMUR, SH.MH MUDARISSUDIN, S.Sos NIP.19671001 199212 1 001 NIP.19640618 198503 1 001


H. Rencana Kinerja Tahun 2017

No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi


Peningkatan tertib administrasi

Pelaksanaan Putusan (eksekusi perkara

perdata)

Peningkatan kualitas pengawasan

Peningkatan aksebilitas masyarakat


Manajemen administrasi dan pengelolaal

keuangan


a. Prosentase perkara yang diselesaikan

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

a. Proses administrasi perkara yang telah inkrah

(diminutasi) dan tepat waktu

b. Penyelesaian bantuan hukum untuk

masyarakat miskin dan terpinggirkan

c. Jumlah penyampaian berkas perkara Grasi,

PK, Kasasi dan Banding yang lengkap dan

tepat waktu

Prosentase perkara perdata yang berhasil di

eksekusi sesuai jumlah permohonan

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Prosentase penyelesaian perkara yang dapat

dipublikasikan

Prosentase tingkat penyerapan anggaran

50%

95%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

85%

100%

Tenggarong, 01 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong

TTD

H. MAKMUR, SH.MH NIP.19671001 199212 1 001


B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA (PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI ANGGARAN)

Administrasi Perkara

No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

Peningkatan Penyelesaian upaya mediasi



Peningkatan penyelesaian administrasi

perkara

Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)

Peningkatan Kualitas Pengawasan

Peningkatan aksebilitasi masyarakat


Eksekusi terhadap putusan perkara perdata

yang telah berkekuatan hukum tetap

Peningkatan Manajemen Peradilan

Prosentase mediasi yang

diselesaikan

Prosentase perkara yang

diselesaikan

Prosentase sisa perkara yang

belum putus

Prosentase perkara yang

diputus dan telah diminutasi.

Prosentase berkas yang

diajukan Banding, Kasasi, dan

PK yang disampaikan secara

lengkap

Prosentase berkas yang

deregister dan siap

disidangkan ke Majelis

Prosentase penyampaian

pemberitahuan pemanggilan

sidang tepat waktu

Prosentase penyampaian

pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu, tempat

dan para pihak

Prosentase Pegawai yang lulus

Diklat Teknis Yudisial

Prosentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

Prosentase temuan yang

ditindaklanjuti

Prosentase proses penyelesaian

perkara yang dapat

dipublikasikan

Prosentase proses eksekusi

perkara perdata “yang berhasil”

dilaksanakan

Terserapnya anggaran bantuan

hukum untuk masyarakat

miskin dan terpinggirkan


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong adalah sebagai berikut :

Memperhatikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong`yang tertuang dalam pengukuran

kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dapat dismpulkan sebagai berikut :

Bahwa khususnya dalam perkara perdata yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 74 berkas tidak ada

perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Namun semua itu adalah kemauan para pihak, dari segi

tahapan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong telah mengupayakan semaksimal

mungkin agar diselesaikan dengan perdamaian dengan fasilitator Hakim Mediasi yang telah ditunjuk, namun

Pengadilan tidak bias berbuat banyak jika para principal tetap menghendaki penyelesaian dengan melanjutkan

persidangan.

Terhadap perkara yang masuk Tahun 2015 sebagai berikut :

PERKARA PIDANA :

Pidana Biasa sebanyak 348 Telah diputus 324 sisa 79

Pidana Khusus sebanyak 247 Telah diputus 234 sisa 59

Perkara Singkat sebanyak - Telah diputus - sisa -

Perkara Cepat sebanyak 27 Telah diputus 27 sisa -

Perkara Tilang sebanyak 7.371 Telah diputus 7.371 sisa -

PERKARA PERDATA :

Gugatan sebanyak 102 Telah diputus 55 sisa 47

Permohonan sebanyak 43 Telah diputus 39 sisa 6

Jadi jumlah perkara pidana dan perdata sebanyak 8.140 perkara dapat diputus sebanyak 8050 perkara atau

98,9%.

Terhadap kinerja jurusita / jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya seluruh relaas pidana dan

perdata : Panggilan / pemberitahuan kepada Jaksa / Penasehat Hukum / Para Pihak langsung, semua relaas

panggilan dan pemberitahuan telah dilaksanakan dengan benar sesuai aturan yang berlaku, memenuhi

tenggang waktu yang ditetapkan, sehingga tidak ada konfortir dari Majelis Hakim terhadap kinerja Jurusita /

Jurusita Pengganti.

Terhadap perkara perdata sebanyak 102 yang diajukan eksekusi sebanyak 8 perkara dan seluruhnya telah

terlaksana 100%.

Dalam program untuk membantu rakyat miskin yang tidak sanggup membayar Penasehat Hukum untuk

mendampingi di Persidangan untuk Tahun 2015 tidak tersedia anggaran.


Dari laporan Rekapitulasi penyerapan anggaran DIPA Tahun 2015 yang berjumlah Rp. 5.232.757.000,-

terserap Rp. 5.178.178.093,- sisa Rp. 54.578.907,- dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 98,96%.

Sedangkan untuk mpenyerapan DIPA 03 Tahun 2015 berjumlah Rp. 46.150.000,- terserap Rp. 46.148.000,- sisa

Rp. 2.000,- dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Dari prosentase penyerapan tersebut

dapat dikatan tingkat keberhasilannya dapat dikategorikan BAIK.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong tahun

2015 dapat berjalan dengan baik, hal ini bisa kita lihat dari bagian teknis (perkara) dari jumlah perkara yang masuk

rata-rata 95% dapat diselesaikan/diputus.

Dari pagu Anggaran yang tersedia DIPA 01 Tahun 2015 yang berjumlah : Rp. 5.232.757.000,- terserap Rp.

5.178.178.093,- sisa (Rp. 54.578.907,-) dengan prosentase penyerapan Anggaran sebesar 98,96%. Sedangkan dari

Pagu Anggaran DIPA 03 Tahun 2015 berjumlah Rp. 46.150.000,- terserap Rp. 46.148.000,- sisa Rp. 2.000,- dengan

prosentase penyerapan Anggaran sebesar 100%.

Dariprosentase penyerapan tersebut dapat dikatakan tingkat keberhasilannya dapat dikategorikan baik.

B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Tarakan, mengingat jumlah Hakim dan PegawaiPengadilan

Negeri Klas 1B Tenggarong saat ini hanya 34 orang(Hakim 11 orang, pegawai 23 orang ). Dari jumlah

pegawai tersebut dirasa sangat jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang

masukdanbebanpekerjaan khususnya di sekretariat yang semakin komplek. jika melihat volume pekerjaan

Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong maka setidaknya pegawainya berjumlah 50 orang ditambah Hakim.

Pegawai dimaksud adalah pegawai yang siap pakai terutama merekayang berasal dari sarjana komputer,

karena pekerjaan sekretariat sangat membutuhkan tenaga yang berbasiskomputer guna menangani

operator IT (CTS atau Sistem Informasi penelusuran perkara /SIPP, Direktori Putusan) dan Aplikasi

KOMDANAS, SIMAK-BMN, SAIBA, SIKEP, dan SIMARI.

2. Agar kegiatan pelatihan/diklat untuk Hakim/Pegawai ditingkatkan untuk menambah keterampilan.

3. Diharapkan agar para pegawai yang diterima sebagai Calon Panitera Penggantidiadakan Pelatihan/Diklat

Panitera Pengganti.

4. Penambahan saranadan Prasarana kantor yaitu Perumahan bagi Hakim dan para tenaga Fungsional

sertapejabat Struktural.


BAB V

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PKT) 2015 – 2016

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disesuaikan dengan RENSTRA

4. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disesuaikan dengan RENSTRA

5. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010 – 2014 dan Tahun 2015 – 2019

6. SK TimPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

7. Foto – foto Kegiatan Kantor Pengadilan Negeri Klas 1B Tenggarong

penetapan kinerja pengadilan negeri tenggarong

Documents