penelitian peluang peningkatan optimalisasi penggunaan

DITERBITKAN OLEH:PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI2013

DITERBITKAN OLEH:PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI2013

Penelitian Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dalam Mendukung Pelayanan Pertanahan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2013

Penelitian Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dalam Mendukung

Pelayanan Pertanahan

LAPORAN AKHIR

ii

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya “Laporan Akhir Penelitian Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dalam Mendukung Pelayanan Pertanahan” dapat tersusun. Penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian swakelola yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Puslitbang BPN RI).

BPN RI dalam rangka mendukung pelayanan pertanahan di bidang pengukuran dan pemetaan mengembangkan teknologi CORS (Continously Operationg Reference Stations). CORS merupakan teknologi penentuan posisi berbasis satelit (Global Navigation Satelite System atau GNSS) yang memunculkan sistem pengadaan titik kontrol dasar modern sebagai referensi penentuan posisi. Pengembangan CORS ini dimaksudkan BPN RI untuk mengatasi keterbatasan jumlah titik dasar dan dalam rangka menghadapi beberapa tantangan, seperti percepatan pembangunan jaringan kerangka dasar pertanahan, percepatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah maupun penyelesaian masalah tumpang tindih bidang tanah bersertipikat sebagai akibat sistem referensi koordinat pengukuran dan pemetaan kadastral yang belum tunggal. Teknologi tersebut dikembangkan BPN RI sejak tahun 2009 dengan pilot project di tiga kantor pertanahan (Kantah Kabupaten Tangerang, Kantah Kota Bogor dan Kantah Kota Bekasi). Namun diindikasikan hingga kini penggunaan CORS belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat gambaran penggunaan CORS dan hal-hal yang menyebabkan penggunaannya belum optimal di daerah, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), teknis, pengelola CORS maupun produktivitas penggunaan CORS untuk berbagai aplikasi bidang pertanahan. Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut dalam penelitian ini dihasilkan usulan peluang optimalisasi penggunaan CORS.

Pada akhirnya, tim peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi langkah-langkah perbaikan CORS ataupun asessment penggunaan CORS di daerah.

Jakarta, Desember 2013

Penyusun,

Tim Peneliti

Kata Pengantar

Kebijakan Strategis BPN

iii


Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Perumusan Masalah 4

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

4. Hasil yang Diharapkan 4

5. Ruang Lingkup Penelitian 5

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR PENELITIAN 6

1. Definisi Peningkatan, Peluang dan Optimalisasi 7

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 8

2.1. Pengetahuan 8

2.2. Keterampilan 9

2.3. Sikap Pelayanan Pendaftaran Tanah 9

3. Pelayanan Pendaftaran Tanah 11

3.1. Kewajiban dan Penyelenggara Pendaftaran Tanah 11

3.2. Kegiatan Pendaftaran Tanah 11

3.3. Pengukuran dan Kewajiban Pengikatan ke Titik Dasar Teknik Nasional 12

4. Latar Belakang Digunakannya Teknologi CORS di Bidang Pertanahan 13

4.1. Dasar Hukum CORS 13

4.2. Maksud, Tujuan dan Harapan Dibangunnya CORS 13

4.3. Pertimbangan Digunakannya Teknologi CORS 14

4.4. Kajian-Kajian yang Dilaksanakan BPN RI Terkait CORS 15

4.5. Aplikasi Penggunaan CORS dalam Mendukung Pelayanan Pertanahan 21

5. Aspek Sumber Daya Manusia sebagai Pengguna Teknologi CORS 21

6. Aspek Teknis Penggunaan CORS 22

6.1. Navigasi Satelit 22

6.2. Komunikasi Data 23

6.3. Hardware dan Software 24

6.4. Prinsip Kerja CORS 25

6.5. Kelebihan dan Kekurangan CORS 26

7. Grand Design Pembangunan dan Pengembangan CORS di BPN RI 28

8. Kerangka Pikir Penelitian 29

9. Definisi Operasional 30


iv


BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30

1. Metode Penelitian 31

2. Lokasi Penelitian 31

3. Jenis dan Sumber Data 31

4. Teknik Pengumpulan Data 32

4.1. Studi Kepustakaan (Desk Study/Review) 32

4.2. Wawancara Mendalam (Dept Interview) 32

4.3. Focus Group Discussion (FGD) 32

5. Teknik Analisa Data 32

BAB IV KONDISI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI DAERAH UNTUK

MENGGUNAKAN CORS 33

1. Kharakteristik Petugas Ukur 34

2. Pengetahuan (Knowledge) 36

2.1. Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pimpinan 36

2.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Petugas Ukur 37

2.3. Sosialisasi dan Pelatihan CORS 39

2.4. Pemahaman Terhadap Kegunaan dan Konsep Dasar CORS 41

3. Keterampilan (Skill) 43

3.1. Jumlah Petugas Ukur yang Sudah Menggunakan CORS 43

3.2. Peningkatan Petugas Ukur sebagai Pengguna CORS 44

4. Sikap terhadap Teknologi CORS 44

5. Gap Kompetensi dan Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dari Aspek

Kompetensi SDM 45

5.1. Gap Kompetensi 45

5.2. Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dari Aspek Peningkatan

Kompetensi SDM 46

BAB V TEKNIS PENGGUNAAN CORS DI DAERAH PENELITIAN 51

1. Alat CORS dan Kondisinya di Daerah Penelitian 52

2. Kebijakan dan Strategi Penggunaan CORS 53

3. Penggunaan CORS dalam rangka Pengikatan Bidang Tanah 54

4. Frekuensi Penggunaan CORS dan Obyek yang Diukur dengan CORS 54

5. Metode Pengukuran CORS yang Digunakan 55

6. Kendala Penggunaan CORS 55

7. Komponen Biaya Penggunaan Teknologi CORS 57

8. Gap dan Peluang Peningkatan Penggunaan CORS dari Aspek Teknis Penggunaan 57

8.1. Gap Teknis Penggunaan CORS 57

8.2. Peluang Peningkatan Penggunaan CORS dari Aspek Teknis Penggunaan CORS 58

BAB VI PENGELOLA CORS 61

1. Peran Pengelola CORS dan Kapasitasnya terhadap Para Pengguna di Daerah 62

2. Gap dan Peluang Peningkatan Penggunaan CORS dari Aspek Pengelola CORS 62

3. Upaya yang Dilakukan Pengelola CORS dalam rangka Meningkatkan Kinerja CORS 63


v


BAB VII CAPAIAN PENGUKURAN DENGAN CORS DI DAERAH PENELITIAN 65

1. Aplikasi Pertanahan yang Menggunakan CORS 66

2. Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Legalisasi Aset dengan Menggunakan CORS 67

3. Capaian Pengukuran dan Pemetaan dengan CORS 67

3.1. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Sporadik dengan CORS 67

3.2. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Non Sporadik dengan CORS 69

3.3. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Sporadik dan Non Sporadik

dengan CORS di Daerah Penelitian 70

4. Efisiensi Pengikatan Bidang Tanah dengan CORS (Perhitungan Biaya Pemasangan TDT

dan Return on Investment (ROI) CORS) 71

4.1. Biaya untuk Kebutuhan Pemasangan TDT (Tugu) 72

4.2. Return on Investment (ROI) CORS 72

5. Korelasi Kompetensi Pimpinan terhadap Kebijakan Penggunaan CORS dan Produktivitas

Penggunaannya di Kantah Kota Jakarta Barat 74

5.1. Gap Kompetensi Petugas Ukur Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat 75

5.2. Upaya Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat Mengoptimalkan Penggunaan CORS 75

BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 77

1. Kesimpulan 78

2. Rekomendasi 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 83


vi


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi TDT Orde II dan III 14

Tabel 2 Matriks Perbandingan Keunggulan Pengukuran Konvensional dan Modern 16

Tabel 3 Matriks Perbandingan Pengukuran Konvensional dan Moderen

Dari Aspek Biaya dan Jumlah SDM 16

Tabel 4 Batasan dalam Kegiatan Survei dan Pengukuran yang Memanfaatkan

Teknologi CORS di Daerah Perkotaan dengan Perdesaan 27

Tabel 5 Grand Design Pengembangan GNSS CORS BPN – RI 28

Tabel 6 Lokasi Penelitian CORS 31

Tabel 7 Kompetensi Pimpinan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Dan

Pengalaman Kerja di Daerah Penelitian 36

Tabel 8 Keikutsertaan Pimpinan dalam Sosialisasi dan Pelatihan CORS di Daerah Penelitian 39

Tabel 9 Jumlah Petugas Ukur yang Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan CORS

Di Daerah Penelitian 40

Tabel 10 Pemahaman Pimpinan dan Petugas Ukur Terhadap Kegunaan CORS 41

Tabel 11 Kelebihan CORS Menurut Responden di Daerah Penelitian 42

Tabel 12 Kekurangan CORS Menurut Responden di Daerah Penelitian 42

Tabel 13 Jumlah Petugas Ukur yang Sudah menggunakan CORS 43

Tabel 14 Gambaran Kompetensi Petugas Ukur di Daerah Penelitian 44

Tabel 15 Alat CORS dan Kondisinya di Daerah Penelitian 52

Tabel 16 Gambaran Teknis Penggunaan CORS di Daerah Penelitian 58

Tabel 17 Spesifikasi Server untuk Trimble Pivot 63

Tabel 18 Perbandingan Server 64

Tabel 19 Kebutuhan Jaringan Komunikasi Internet CORS 64

Tabel 20 Simulasi Kebutuhan dan Biaya Pemasangan TDT di Kantah Sampel 72

Tabel 21 Simulasi Perhitungan Capaian Penggunaan CORS dengan Nilai Return on Investment 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penentuan Posisi di atas Permukaan Bumi dengan Teknologi Satelit 15

Gambar 2 Kerangka Penelitian

29

Gambar 3 Komposisi Petugas Ukur Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Penelitian 34

Gambar 4 Komposisi Petugas Ukur Berdasarkan Usia di Daerah Penelitian 35

Gambar 5 Komposisi Petugas Ukur Berdasarkan Pendidikan di Daerah Penelitian 37

Gambar 6 Kasi/Kasubsi yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Di Daerah penelitian 39

Gambar 7 Petugas Ukur yang Sudah Mengikuti Sosialisasi/Pelatihan di Daerah Penelitian 40

Gambar 8 Konsep Peningkatan Kompetensi Petugas Ukur 47

Gambar 9 Capaian Penggunaan CORS untuk Pengukuran Sporadik Tahun 2013 di Kanwil Sampel 68

Gambar 10 Capaian Penggunaan CORS untuk Pengukuran Sporadik Tahun 2013 di Kantah Sampel 68

Gambar 11 Capaian Penggunaan CORS untuk Pengukuran Non Sporadik Tahun 2013 di Kantah Sampel 70

Gambar 12 Penggunaan CORS untuk Pengukuran (Sporadik dan Non Sporadik) Tahun 2013 Di Kantah Sampel 71


vii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Komposisi Jenis Kelamin Petugas Ukur Pada Kanwil Sampel 84

Lampiran 2 Komposisi Jenis Kelamin Petugas Ukur Pada Kantah Sampel 84

Lampiran 3 Komposisi Usia Petugas Ukur Pada Kanwil Sampel 84

Lampiran 4 Komposisi Usia Petugas Ukur Pada Kantah Sampel 85

Lampiran 5 Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pimpinan di Daerah Penelitian 85

Lampiran 6 Komposisi Pendidikan Petugas Ukur Pada Kanwil Sampel 86

Lampiran 7 Komposisi Pendidikan Petugas Ukur Pada Kantah Sampel 86

Lampiran 8 Pimpinan yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan di Daerah Penelitian 87

Lampiran 9 Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi CORS oleh Petugas Ukur di Kanwil Sampel 88

Lampiran 10 Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi CORS oleh Petugas Ukur di Kantah Sampel 88

Lampiran 11 Pelatihan CORS bagi Petugas Ukur di Daerah Penelitian 89

Lampiran 12 Pemahaman Responden Terhadap Kegunaan, Kelebihan dan Kekurangan CORS 94

Lampiran 13 Pemahaman Petugas Ukur Terhadap Konsep Dasar CORS 100

Lampiran 14 Jumlah Petugas Ukur yang Telah Menggunakan CORS Di Daerah Penelitian 102

Lampiran 15 Kronologis Peningkatan Pengguna CORS di Daerah Penelitian 102

Lampiran 16 Alat CORS dan Kondisinya di Daerah Penelitian 105

Lampiran 17 Kebijakan dan Strategi Penggunaan CORS di Kanwil Sampel 106

Lampiran 18 Kebijakan dan Strategi Penggunaan CORS di Kantah Sampel 107

Lampiran 19 Frekuensi dan Obyek Penggunaan CORS di Kanwil Sampel 108

Lampiran 20 Frekuensi dan Obyek Penggunaan CORS di Kantah Sampel 108

Lampiran 21 Kendala Teknis dan Non Teknis Penggunaan CORS di Daerah Penelitian 109

Lampiran 22 Komponen Biaya Penggunaan CORS di Daerah Penelitian 109

Lampiran 23 Aplikasi Pertanahan yang Menggunakan CORS di Kanwil Sampel 110

Lampiran 24 Aplikasi Pertanahan yang Menggunakan CORS Di Kantah Sampel 110

Lampiran 25 Pengukuran dan Pemetaan dengan Menggunakan CORS di Kanwil Sampel 111

Lampiran 26 Pengukuran dan Pemetaan dengan Menggunakan CORS di Kantah Sampel 112

Lampiran 27 Capaian Pengukuran Sporadik dengan CORS di Kanwil Sampel 114

Lampiran 28 Capaian Pengukuran Sporadik dengan CORS di Kantah Sampel 115

Lampiran 29 Capaian Pengukuran Non Sporadik dengan CORS di Kantah Sampel 117

Lampiran 30 Perhitungan Investasi CORS (Return on Investment) di Daerah Penelitian 118

Lampiran 31 Gambar Perangkat CORS (Base Station dan server di BPN pusat) 122

viii

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN1Bab I

Pendahuluan

1


1.1. LATAR BELAKANGPenyelenggaraan pendaftaran tanah mencakup kegiatan pengukuran, perpetaan dan pembukuan hak yang sangat terkait dengan aspek teknis, yuridis dan administratif data bidang tanah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas obyek tanah. Dalam rangka kepastian hukum tersebut, pengukuran bidang tanah selama ini harus diikatkan pada Titik Dasar Teknis (TDT) yang dinyatakan dalam orde 2, 3 dan 4 untuk diketahui posisinya di muka bumi. Jumlah TDT yang seharusnya dibangun Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) di seluruh Indonesia mencapai jutaan. Namun kenyataannya hingga saat ini, jumlah TDT terbatas dan persebarannya tidak merata, bahkan banyak TDT yang sudah terpasang rusak ataupun bergeser dari posisinya semula. Keterbatasan pembangunan TDT dipengaruhi pengadaan TDT yang membutuhkan biaya tinggi, waktu lama dan jumlah SDM yang banyak. Akibat keterbatasan TDT mempengaruhi waktu yang diperlukan BPN RI untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Di lain pihak, permasalahan dengan belum diukur dan dipetakannya batas kawasan dan wilayah administrasi seringkali menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan. Jumlah petugas ukur yang tidak ideal dan belum terpenuhinya kebutuhan alat ukur dibandingkan petugas ukur juga menjadi kendala dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Perkembangan teknologi penentuan posisi berbasis satelit (Global Navigation Satelite System atau GNSS) memunculkan sistem pengadaan titik kontrol dasar modern sebagai referensi penentuan posisi untuk pengukuran dan pemetaan. Teknologi yang saat ini telah memanfaatkan GNSS untuk berbagai aplikasi terkait dengan penentuan posisi adalah CORS/JRSP (Continously Operating Reference Stations/Jaringan Referensi Satelit Pertanahan). CORS merupakan stasiun permanen yang dilengkapi dengan receiver yang dapat menerima sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam per hari. Titik-titik yang akan ditentukan koordinatnya dapat diukur secara relatif terhadap base station CORS sebagai referensi. Pengembangan CORS ini dimaksudkan BPN RI untuk mengatasi keterbatasan jumlah titik dasar dan dalam rangka menghadapi beberapa tantangan, seperti percepatan pembangunan jaringan kerangka dasar pertanahan, percepatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah maupun penyelesaian masalah tumpang tindih bidang tanah bersertipikat sebagai akibat sistem referensi koordinat pengukuran dan pemetaan kadastral yang belum tunggal.

Penggunaan CORS oleh BPN RI melalui beberapa tahapan. Pada tahun 2007, studi banding tentang penggunaan GNSS CORS untuk aplikasi-aplikasi bidang pertanahan telah dilakukan. Pada tahun 2008, beberapa telaahan dan investigasi awal tentang GNSS CORS telah dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :a. Telaah hukum bahwa berdasarkan :

- Penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 bahwa penggunaan teknologi GPS untuk mempercepat pendaftaran tanah;

- Peraturan KBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 7, 12 dan 24 bahwa pengukuran titik dasar teknik dan dan bidang dengan menggunakan metode satelit atau metode lainnya.

2


b. Telaah teknis melihat dari beberapa hal, yakni : (i) dari segi alat bahwa sistem ini cukup efisien karena hasil pengukuran dapat diketahui pada

saat itu juga dengan ketelitian tinggi menggunakan sistem koordinat TM3; (ii) dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) bahwa sistem ini cukup membantu karena mudah

dioperasikan dan lebih sedikit SDM yang dibutuhkan;(iii) dari segi pemeliharaan bahwa sistem ini mengubah paradigma klasik TDT yang berupa tugu

secara fisik menjadi tugu virtual. Jadi tidak diperlukan lagi pemeliharaan terhadap fisik tugu yang ada dilapangan;

c. Telaah ekonomi bahwa sistem ini lebih efisien dari segi penggunaan alat, jumlah SDM yang dibutuhkan dan hari kerja penyelesaian pekerjaan maupun pembiayaan (Grand Design CORS 2014).

Berdasarkan telaah hukum, teknis dan ekonomi tersebut, teknologi CORS dapat digunakan di BPN-RI dalam rangka mendukung Program-Program Strategis Pertanahan (Reforma Agraria, Penertiban Tanah Terlantar, Penyelesaian Konflik dan Sengketa, Legalisasi Aset dan LARASITA). Untuk itu, sejak tahun 2009 BPN RI telah menginisiasi penggunaan GNSS CORS/JRSP untuk pengukuran dan pemetaan dengan membangun pilot project-stasiun CORS di 3 (tiga) Kantor Pertanahan (Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Tangerang) yang akan digunakan sebagai referensi aktif dan real time untuk mendukung pelayanan pertanahan. Sebagai tindak lanjut pengembangan CORS, pada tahun anggaran 2010, telah dipasang 37 stasiun CORS yang tersebar di Jawa dan Bali.

Untuk melihat dampak teknologi ini maka tahun 2010, BPN RI bekerjasama dengan BPPT mengadakan kajian dampak teknologi CORS/JRSP bagi pengukuran dan pemetaan kadastral. Kajian tersebut menyatakan bahwa CORS akan memberikan dampak bagi BPN RI dari aspek teknis, SDM, informasi dan organisasi. Hasil rekomendasi kajian tersebut bahwa BPN RI untuk adopsi teknologi ini perlu mempersiapkan :1) pengikatan base station ke sistem kerangka nasional;2) communication network analysis, meliputi reliability, speed-performance dan throughput test

untuk memotret kondisi nyata komunikasi data antara master controller dengan base station;3) mirorring master controller ke ISP dengan metode location untuk kesinambungan penerimaan

data di master controller terutama sebagai back up dan disaster recovery;4) data communication system back-up mandiri di luar jaringan internal BPN;5) penetapan skala prioritas dan kondisi ambang bawah sistem CORS;6) scheduling dan anggaran untuk membagi beban kerja master controller untuk rencana

pengembangan dan implementasi sistem CORS:7) inovasi teknologi ke depan (bahkan teknologi alternatif) dalam mengantisipasi perkembangan

kebutuhan teknologi pengukuran dan pemetaan;8) pengembangan sistem keamanan data dengan memisahkan network untuk processing dan

database (server processing network) dengan network untuk diseminasi data koreksi (RTK proxy server);

9) pengelolaan data dan/atau informasi jaringan, pengembangan kapasitas SDM, dan membuat standar prosedur operasional pemanfaatan jaringan CORS.

Sejalan dengan kajian tersebut, perbaikan-perbaikan dan pengembangan teknologi CORS dilakukan oleh kedeputian survei, pengukuran dan pemetaan sementara pembangunan sistem CORS di daerah tetap dilanjutkan. Tahun 2011 kembali dipasang 53 stasiun CORS meliputi Jawa, Sumatera

3


dan Kalimantan. Tahun 2012 kembali dipasang 22 unit di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sehingga saat ini telah terpasang 115 stasiun CORS yang tersebar, terutama di Jawa, Bali dan sebagian Sumatera, Kalimantan serta Sulawesi (Grand Design Pengembangan GNSS CORS 2014 di BPN RI, Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan).

Penggunaan teknologi CORS di BPN RI sudah memasuki tahun kelima. Saat ini seharusnya teknologi ini sudah dapat membantu tugas-tugas pelayanan pertanahan di kantor-kantor pertanahan yang telah memilikinya. Namun kenyataan, penggunaan CORS masih belum optimal. Hal ini didasarkan :1) hasil penelitian BPPT dan BPN RI tentang Kajian Dampak Teknologi CORS/JRSP bagi Pengukuran

dan Pemetaan Kadastral (2010:25) dinyatakan bahwa komunikasi data ditengarai sebagai gap atau kendala terbesar pada sistem CORS/JRSP dari sisi disain teknologi;

2) hasil penelitian Puslitbang BPN RI tentang Ketersediaan Petugas Ukur dalam Percepatan Pendaftaran Tanah (2012 : 68) bahwa beberapa kantor pertanahan penerima CORS belum memanfaatkannya untuk mendukung pelayanan pertanahan dengan berbagai kendala, seperti keterbatasan jaringan, alat yang membutuhkan adjustment, dan sebagainya;

3) Kepala BPN RI dalam pidatonya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Kedeputian Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan di Jakarta pada tanggal 26 November 2012 menyatakan bahwa metode pengukuran dan pendaftaran tanah sudah harus memakai CORS. Terutama karena mengingat kemampuan teknologi satelit ini sekarang mampu mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada pembuatan peta bidang dan surat ukur pada sertipikat. Namun beliau menyayangkan bahwa masih saja ada kantor pertanahan kabupaten/kota yang belum sepenuhnya memanfaatkan peta-peta dan belum memakai teknologi CORS untuk pengukuran;

4) belum optimalnya penggunaan CORS dinyatakan pula dalam TOR Pemantapan Pelaksanaan Program Strategis BPN dan Pelaksanaan Larasita (Rakernas BPN RI, 2013:7);

5) hasil FGD tanggal 16 dan 22 April 2013 di Ruang Rapat Puslitbang BPN RI, penggunaan CORS masih terbatas sebagaimana dikemukakan para pengguna di daerah dikarenakan antara lain :- terdapat shok teknologi dari petugas ukur terutama dari yang telah senior dan berusia

di atas 40 tahun sehingga menimbulkan resistensi untuk mempelajari dan menggunakan teknologi baru;

- penggunaan CORS terkendala komunikasi data. Penggunaan CORS di wilayah perkotaan akan lebih maksimal dibandingkan wilayah perdesaan karena masih banyaknya blank spot;

- beberapa kondisi yang tidak memungkinkan penggunaan teknologi CORS antara lain pengukuran di bawah sutet sulit dilaksanakan, pengukuran dengan kerapatan bangunan tinggi ataupun tertutup vegetasi;

- terdapat shok budaya dari masyarakat yang tidak mempercayai hasil pengukuran dengan CORS yang mudah dan cepat ataupun kemampuan pengukuran dengan CORS dalam cuaca mendung dan pada waktu senja ataupun malam;

- penggunaan teknologi CORS belum optimal untuk pengukuran sporadik dimana lokasi yang diukur berpencar sedangkan rasio kebutuhan alat dengan petugas yang menggunakan masih terbatas (hanya satu rover tiap kantah).

Kepala BPN RI dalam pidato pembukaan Rakornis Kedeputian Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan menyatakan secara tegas pentingnya penggunaan teknologi CORS untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan :

4


- memastikan penggunaan peta dan CORS sebagai dasar bagi upaya percepatan pelayanan;- Kepala Kantor Pertanahan agar memanfaatkan CORS untuk link up data tekstual dengan spasial

melalui geo kkp;- segera melakukan pengembangan SDM dan membangkitkan semangat untuk secepatnya

beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mengetahui efektivitas penggunaan CORS oleh kantor pertanahan kota/kabupaten, perlu diadakan ”Penelitian Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dalam Mendukung Pelayanan Pertanahan”. Penelitian ini akan memberikan gambaran kondisi riil penggunaan teknologi CORS di berbagai lokasi penelitian dari berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia sebagai penggunanya, penggunaannya secara teknis, kelembagaan pengelola CORS maupun capaian kinerjanya. Gambaran-gambaran kondisi riil tersebut diharapkan akan mendeskripsikan peluang peningkatan optimalisasi penggunaan CORS di masa mendatang.

1.2. PERUMUSAN MASALAHPemanfaatan CORS saat ini belum optimal dan bahkan diindikasikan ada beberapa kantah kota/kabupaten yang belum menggunakannya. Untuk itu, penelitian ditujukan untuk mengetahui ”peluang peningkatan optimalisasi penggunaan CORS di daerah”. Sebagaimana dinyatakan dalam latar belakang penelitian bahwa penggunaan CORS dapat dilihat dari segi SDM, teknis dan ekonomis sedangkan pada grand design CORS 2014 dan BPN RI (2010:28-29), penggunaan CORS dapat dilihat dari berbagai faktor, baik faktor sumber daya manusia, teknis, maupun kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penggunaan CORS, disusun pertanyaan penelitian sebagaimana berikut?1. Bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia di daerah untuk menggunakan CORS?2. Bagaimanakah kondisi penggunaan CORS secara teknis dalam mendukung pelayanan

pertanahan?3. Bagaimanakah pengelola CORS dalam mendukung penggunaan CORS di daerah?4. Apakah kantor pertanahan kota/kabupaten yang telah memperoleh CORS memiliki capaian

pelayanan pengukuran dan pemetaan serta pelayanan pertanahan lainnya yang signifikan?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIANTujuan penelitian adalah :1. Mengetahui kompetensi sumber daya manusia di daerah untuk menggunakan CORS;2. Mengetahui kondisi penggunaan CORS secara teknis dalam mendukung pelayanan pertanahan;3. Mengetahui pengelola CORS dalam mendukung penggunaan CORS di daerah;4. Mengetahui signifikansi capaian pelayanan pengukuran dan pemetaan serta pelayanan

pertanahan lainnya pada kantor pertanahan kota/kabupaten yang telah memperoleh CORS.

Kegiatan penelitian dimaksudkan agar hasil penelitian dapat berkontribusi dalam memberikan bahan informasi terhadap optimalisasi penggunaan CORS dalam mendukung pelayanan pertanahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan bidang pertanahan yang akan dicapai tahun 2010-2014 terutama pada poin (7) dan salah satu wujud sapta tertib pertanahan, yaitu peningkatan mutu/kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

5


1.4. HASIL YANG DIHARAPKAN1. Gambaran kompetensi sumber daya manusia di daerah untuk menggunakan CORS;2. Gambaran kondisi penggunaan CORS secara teknis dalam mendukung pelayanan pertanahan;3. Gambaran pengelola CORS dalam mendukung penggunaan CORS di daerah;4. Gambaran signifikansi capaian pelayanan pengukuran dan pemetaan serta pelayanan pertanahan

lainnya pada kantor pertanahan kota/kabupaten yang telah memperoleh CORS.

1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN1. Kantor yang menjadi obyek penelitian adalah Kanwil BPN Provinsi dan kantor-kantor

pertanahan kota/kabupaten yang telah memperoleh CORS;2. Peluang peningkatan optimalisasi penggunaan CORS yang akan diteliti dari aspek sumber daya

manusia, teknis, capaian kinerja dan kelembagaan yang mengelola CORS.3. Kondisi kompetensi sumber daya manusia di daerah sebagai pengguna CORS yang dilihat,

meliputi : i) pengetahuan, ii) keterampilan, iii) sikap;4. Penggunaan CORS secara teknis yang dilihat, meliputi :

a. Alat CORS dan kondisinya;b. Kebijakan penggunaan CORS dan strategi penggunaannya;c. Frekuensi penggunaan rover dan obyek penggunaan rover;d. Metode ukur yang paling sering digunakan;e. Kendala teknis penggunaan CORS;f. Komponen anggaran terkait CORS.

5. Pengelola CORS yang dilihat, meliputi :a. Peran pengelola CORS bagi para pengguna di daerah (sosialisasi, pelatihan, workshop,

penanganan permasalahan, dll); b. Kapasitas kelembagaan CORS dalam menangani permasalahan penggunaan CORS di

daerah;c. Upaya pengelola CORS untuk meningkatkan kinerja CORS.

6. Capaian pelayanan pengukuran dan pemetaan serta pelayanan pertanahan lainnya pada kantor pertanahan kota/kabupaten yang telah memperoleh CORS yang dilihat, meliputi :a. Aplikasi pelayanan pertanahan yang telah menggunakan CORS;b. Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka Legalisasi Aset dengan Menggunakan CORS;c. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Menggunakan CORS baik sporadik maupun non

sporadik;d. Efisiensi Pengikatan Bidang Tanah dengan CORS (Perhitungan Biaya Pemasangan TDT dan

Return on Investment (ROI) CORS);e. Korelasi Kompetensi Pimpinan terhadap Kebijakan Penggunaan CORS dan Produktivitas

Penggunaannya di Kantah Kota Jakarta Barat.


6

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN2BAB II

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir Penelitian


7


2.1. DEFINISI PENINGKATAN, PELUANG DAN OPTIMALISASIMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Adapun pengertian peluang adalah peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Dalam usaha untuk menciptakan peluang, kita perlu melakukan suatu pergerakan atau kegiatan agar dapat membuka kesempatan kepada kita untuk mencapai tujuan tertentu.

Namun, dalam setiap program kegiatan yang sudah berjalan dan telah menghasilkan produk dari suatu pelayanan sering ditemukan beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut muncul disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang selama proses kegiatan memiliki peluang “mendampingi”. Untuk itu agar dapat menghasilkan output yang maksimal dari program tersebut diperlukan suatu upaya optimalisasi atas sumber daya yang ada. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi (1996:705). Dari definisi ini optimalisasi bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimum dengan melakukan berbagai upaya dan cara. Kekurangan-kekurangan yang selama ini masih ada, di upayakan untuk dihilangkan/diminimalisir dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki yang selama ini dirasa belum maksimal.

Menurut Crama (2001), optimalisasi adalah membuat nilai fungsi beberapa komponen menjadi maksimum atau minimum dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Batasan-batasan tersebut antara lain sumber daya manusia, kemampuan finansial dan material yang menjadi input serta waktu dan ruang. Jumlah sumber daya manusia terbatas sering menjadi kendala klasik yang mempengaruhi kinerja suatu program kegiatan mengingat untuk menjalankan program kegiatan tersebut terkadang diperlukan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi. Kemampuan finansial yang terbatas sering dialami dan menjadi batu sandungan untuk mendapatkan hasil maksimal. Selain itu kuantitas dan kualitas material data yang menjadi input tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Definisi lain menurut Nasendi dan Anwar (1985), optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mendapatkan gugus kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam situasi tertentu. Untuk mendapatkan gugus kondisi yang diinginkan, maka sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan. Dari evaluasi inilah kemudian dirumuskan untuk mencari solusi terbaik. Solusi terbaik yang dimaksud berupa memaksimalkan keberadaan aspek produksi yang ada ataupun dengan meminimalkan kesalahan yang mungkin bisa dilakukan.

Dengan demikian peluang peningkatan optimalisasi penggunaan CORS dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuka semakin besar kesempatan penggunaan CORS menjadi lebih maksimal dengan memberikan gambaran keterbatasan-keterbatasan yang ada dan gambaran peluang untuk meningkatkan penggunaannya.


8


2.2. KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)Pengertian kompetensi yang dikemukakan Wibowo (2007:86) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan SDM untuk memainkan peran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini sejalan dengan BKN (2003:11), standar kompetensi mencakup tiga hal yang disingkat dengan KSA, yaitu : 1) Pengetahuan (knowledge), yaitu fakta dan angka di balik aspek teknis;2) Keterampilan (skills), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang

dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit;3) Sikap (attitude), yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang

bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Berdasarkan kedua definisi tersebut maka yang dimaksud kompetensi SDM dalam penelitian ini adalah kemampuan SDM dalam melaksanakan pekerjaan dengan berdasarkan kepada pengetahuan, keterampilan dan sikap. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Jabatan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. 2.2.1. Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan

pengeinderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003). Lebih lanjut Notoatmodjo mengemukakan bahwa pengetahuan yang tercakup dalam domein kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu :1) Tahu (know) Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

2) Memahami (comprehension) Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang

obyek yang diketahuinya, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.3) Aplikasi (application) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari

pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 4) Analisis (analysis) Analasisi adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek ke

dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (synthesis) Sintesisi menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, dapat menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.


9


6) Evaluasi (evaluation) Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian

terhadap suatu materi atau obyek.

Dalam penelitian ini, pengetahuan yang akan dilihat adalah pemahaman para responden daerah terhadap kegunaan, kelebihan dan kekurangan CORS maupun konsep kerja CORS. Pengetahuan bersumber antara lain dari pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan merupakan bekal yang harus dimiliki seseorang dalam bekerja sehingga dengan pendidikannya dapat diperoleh suatu keterampilan dan kemampuan. Tingkat pendidikan yang memadai diharapkan seseorang dapat lebih menguasai pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian, diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka lebih memiliki pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang tinggi. Pelatihan atau training adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas tidak terbatas hanya untuk mengembangkan keterampilan semata (Netisimito, 1996:35).

2.2.2. Keterampilan Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan

baik (Nasution, 1975:28). Kemampuan tersebut merupakan suatu hasil latihan yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Keterampilan (skill) terdiri dari hard skill dan soft skill. Hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan bidang ilmunya, sedangkan soft skill adalah ketrampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skill) yang mampu mengembangkan kerja secara maksimal. Apabila hard skill lebih banyak mengulas tentang teknis pengerjaan, maka soft skill berhubungan dengan pengembangan sikap dan karakter diri atau kemampuan mengelola manusia, misalnya saja managerial skill, communication skill, leadership, networking, atau personal development.

2.2.3. Sikap Menurut Anwar (2011), sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan

diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap merupakan potensi pendorong dalam jiwa individu dan secara pribadi untuk bereaksi terhadap lingkungan beserta segala hal yang ada dalam lingkungannya itu. Sikap sering diasumsikan sebagai predisposisi evaluatif yang banyak menentukan bagaimana individu bertindak, tetapi sikap dan tindakan yang nyata seringkali berbeda. Hal ini mungkin saja terjadi karena perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh sikap semata-mata tapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal lainnya.

Azwar (1995) menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap sebagai berikut:a) Pengalaman pribadi. Setiap hal yang dialami oleh individu akan mempengaruhi individu

dalam penghayatan terhadap stimulus sosial. Individu harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan tanggapan yang menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Penghayatan ini akan membentuk sikap positif dan negatif. Meddlebrook (dalam Azwar,


10


1995) mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali terhadap suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap yang negatif terhadap objek tersebut.

b) Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Individu yang dianggap khusus dan tidak ingin dikecewakan akan banyak mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap sesuatu. Orang-orang yang dianggap penting biasanya adalah orang tua, orang dengan status sosial di atasnya atau lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, teman kerja, guru, istri atau suami, dan sebagainya. Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap dari orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini karena dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

c) Pengaruh kebudayaan. Kebudayaan yang ada di tempat dimana individu hidup dan dibesarkan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikapnya. Kebudayaan telah menjadi pengaruh bagi sikap terhadap masalah dan memberikan pengalaman pada individu yang menjadi anggota masyarakatnya karena kebudayaan telah ikut serta mewarnai corak dari sikap masyarakatnya lewat pengalaman-pengalaman yang diperolehnya.

d) Media massa. Berbagai bentuk dari media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah mampu mempengaruhi pembentukan opini dan kepercayaan, karena media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini.

e) Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Kedua lembaga ini ikut mempengaruhi pembentukan sikap pada seseorang karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Lembaga ini juga ikut serta dalam memberikan pemahaman akan baik dan buruknya moral. Ajaran agama sangat menentukan suatu sistem kepercayaan, sehingga konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal.

f) Pengaruh faktor emosional. Kadang-kadang sikap seseorang merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi. Sikap ini dapat berupa sikap sementara sebagai penyaluran frustrasi, tetapi juga dapat lebih konsisten dan mampu bertahan lama.

2.3. PELAYANAN PENDAFTARAN TANAHDalam Pasal 1 poin (7) UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. BPN RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 merupakan lembaga pemerintah yang diserahi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam hal ini tugas pelayanan pertanahan merupakan tugas pokok dan fungsi dari BPN RI. Pelayanan pertanahan salah satunya adalah pelayanan pendaftaran tanah.

2.3.1. Kewajiban dan Penyelenggara Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting sebagai awal proses lahirnya sebuah

bukti kepemilikan hak atas tanah. Demikian pentingnya pendaftaran tanah ini maka UUPA pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.


11


Berdasarkan pasal tersebut maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendaftaran tanah. Untuk itu, pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 PP tersebut adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan Pasal 3, PP Nomor 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah :a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Penyelenggara pendaftaran tanah menurut Pasal 5-6, PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah Badan Pertanahan Nasional dengan pelaksana tugas pendaftaran tanahnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali dalam hal kegiatan-kegiatan tertentu yang diatur oleh PP ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.

2.3.2. Kegiatan Pendaftaran Tanah UUPA menyatakan dalam Pasal 19, ayat (2) bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi : a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Pasal 11, PP Nomor 24 Tahun 1997 meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Adapun pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah suatu desa/kelurahan.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali menurut Pasal 12, PP Nomor 24 Tahun 1997, meliputi:a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;b. pembuktian hak dan pembukuannya;


12


c. penerbitan sertipikat;d. penyajian data fisik dan data yuridis;e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2.3.3. Pengukuran dan Kewajiban Pengikatan ke Titik Dasar Teknik Nasional Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran

dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, meliputi :n Pembuatan peta dasar pendaftaran Untuk pendaftaran tanah secara sistematik, seperti Prona, kegiatan dimulai dengan

pembuatan peta dasar pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar tersedia peta dasar pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. Dalam rangka pembuatan peta dasar pendaftaran tanah tersebut,BPN menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknis nasional di setiap kabupaten/kota. Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran tersebut diikatkan dengan titik-titik dasar teknis sebagai kerangka dasarnya. Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik dasar teknik nasional, maka dalam pelaksanaan pengukuran dalam rangka pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar lokal teknik yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional.

n Penetapan batas bidang-bidang tanah Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang

tanah yang akan dipetakan diukur. Proses pengukuran dilakukan setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang-bidang tanah ini didasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda batas termasuk pemeliharaannya merupakan kewajiban pemegang hak atas tanah. Penetapan batas bidang tanah ini harus dibuatkan dalam bentuk surat ukur/gambar siatuasi.

n Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya selanjutnya dipetakan

dalam peta dasar pendaftaran. Pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

n Pembuatan daftar tanah Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor

pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah;

n Pembuatan surat ukur Bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dalam peta pendaftaran,

dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.

Adapun pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan data fisik atau data yuridis tersebut dapat disebabkan oleh perbuatan jual-beli, hibah, waris, lelang, tukar-menukar dan sebagainya. Perubahan data fisik dan yuridis tersebut dicatatkan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat.


13


BPN RI dalam upaya meningkatkan kinerjanya selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Salah satu pelayanan yang menjadi perhatian adalah pendaftaran tanah. Saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya pelaksanaan pengukuran dan pemetaan masih belum efisien dan efektif, salah satunya dipengaruhi teknologi pengukuran yang digunakan. Pengukuran batas-batas bidang tanah mengacu kepada titik-titik dasar teknik orde 2, 3 dan 4 yang dilaksanakan BPN RI. Namun keberadaan titik dasar teknik ini kurang jumlahnya dan tersebar tidak merata menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Menurut Rozak1 dalam Mudita (2010:13) bahwa sampai dengan tahun 2007, keseluruhan luas area bidang yang sudah dipetakan baru sebesar 9.000.000 ha dari luas wilayah kerja BPN RI 94.000.000 ha, sehingga masih tersisa 85.000.000 ha yang belum terpetakan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengukuran dan pemetaan yang dilakukan. Pada masa mendatang pun, titik dasar teknik sebagai acuan dalam pengukuran dan pemetaan akan digantikan dengan sistem titik kontrol modern CORS.

2.4. LATAR BELAKANG DIGUNAKANNYA TEKNOLOGI CORS DI BIDANG PERTANAHANSalah satu program BPN RI dalam rangka percepatan pengukuran bidang tanah maupun legalisasi aset dengan menggunakan teknologi Continuously Operating Reference Station (CORS) atau disebut juga di kalangan BPN RI dengan Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). CORS sendiri adalah salah satu teknologi berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi terkait penentuan posisi. Alat ini merupakan stasiun permanen dari jaring kerangka geodetik aktif yang dilengkapi dengan receiver yang dapat menerima sinyal dari satelit GPS dan satelit GNSS lainnya, yang beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam. Kenapa butuh obervasi secara kontinyu? Hal ini menurut Manurung (2012), dalam rangka menyediakan kerangka referensi dalam medan gravitasi, rotasi bumi dan geokinematika. Untuk itu, CORS dapat menentukan posisi secara cepat dan menyajikannya real time, sehingga pengguna dapat mengakses informasi yang akurat dan tidak terbentur oleh waktu.

2.4.1. Dasar Hukum CORS Pembangunan CORS didasarkan kepada :n Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 16 menyatakan

bahwa penggunaan Titik Dasar Teknik untuk pembuatan peta pendaftaran dan pengikatan bidang. Pada penjelasannya, PP tersebut menyatakan bahwa penggunaan teknologi GPS untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah;

n Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 7, 12 dan 24 bahwa pengukuran titik dasar teknik dan bidang dengan menggunakan metode satelit atau metode lainnya.

2.4.2. Maksud, Tujuan dan Harapan Dibangunnya CORSMaksud dibangunnya CORS adalah untuk mempermudah dan mempercepat terwujudnya tertib administrasi pertanahan termasuk kegiatan pendaftaran tanah, meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, dengan ketelitian yang tinggi, dengan biaya yang lebih murah dibandingkan metode pengukuran terestris lainnya. Adapun tujuan dibangunnya CORS adalah terciptanya tertib administrasi pertanahan termasuk kegiatan pendaftaran tanah dengan produktivitas dan akurasi yang tinggi serta biaya yang relatif murah, sehingga dapat meningkatkan

1. Dikemukakan Rozak dalam Materi Presentasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun 2010, Solusi Percepatan Registrasi Bidang Tanah.


14


kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang survei, pengukuran dan pemetaan. Harapan dengan terbangunnya CORS adalah dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi BPN RI dalam kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan untuk pendaftaran tanah, yaitu lambatnya pelayanan pertanahan terhadap masyarakat. Selain itu, dibangunnya CORS, dinamika suatu wilayah yang berlangsung dengan sangat cepat terutama di wilayah perkotaan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah diharapkan dapat ditangani.

2.4.3. Pertimbangan Digunakannya Teknologi CORSPengukuran bidang tanah yang dilakukan di BPN RI selama ini dilakukan secara teristris dengan menggunakan alat ukur teristris, seperti theodolit, midban, pita ukur, dan sebagian ada pula yang menggunakan total station. Pengukuran bidang tanah secara teristris (grand design CORS 2014) :n inefisien karena membutuhkan waktu, sumber daya manusia, alat dan biaya yang lebih besar;n lebih besar kemungkinan terjadi kesalahan random dan acak karena faktor kelelahan sumber

daya manusia;n kecepatan pengukuran rendah karena hasil ukuran harus dihitung dan dipetakan di kantor;n bidang tanah yang diukur harus diikatkan kepada titik dasar teknis yang jumlahnya kurang dan

persebarannya tidak merata.

Tidak meratanya TDT mengakibatkan kesulitan untuk mengikatkan bidang tanah dalam satu sistem koordinat untuk pemetaan. Banyak dijumpai di lapangan bidang tanah dan peta didasarkan kepada koordinat lokal sehingga berdampak pada ketidakpastian posisi bidang tanah. Banyak TDT yang sudah dibangun juga kembali rusak, bergeser dari posisinya semula dan bahkan hilang. Untuk pembangunan TDT di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dampak dari tidak tersedianya TDT ataupun posisinya yang tidak akurat mengakibatkan basis data spasial BPN akan tidak akurat dan tidak up to date. Pada Tabel 1 berikut dijelaskan kondisi TDT di Indonesia dan biaya serta waktu yang dibutuhkan untuk pembangunannya.

TABEL 1 KONDISI TDT ORDE II DAN III

NO. ORDE TARGET (TDT)

REALISASI (TDT)

SISA(TDT)

HARGASATUAN

(1 TDT/RP)

TARGET/THN(TDT)

WAKTU PENYELESAIAN

DANA(RP)

Sumber : Grand Design CORS 2014, Direktorat Pengukuran Dasar * sampai dengan 2009 ** terdokumentasi

1. II 8.990 6.554* 2.436 5 juta 12,5 triliun 100 24,5 thn 2. III 900.000 14.085** 885.915 2,5 juta 2,2 triliun 3.350 264 thn

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar metode pekerjaan dari yang semula banyak mengandalkan analog menjadi digital. Perubahan tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk penentuan posisi di muka bumi telah banyak dimanfaatkan aplikasinya untuk kegiatan survey dan pemetaan. Teknologi ini memanfaatkan sistem radio navigasi untuk penentuan posisi. Penyedia jasa ini antara lain Global Positioning System (GPS) dari Amerika, Glonass dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, Compass dari China. Penggunaan teknologi satelit ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengukuran dan pemetaan baik dari sisi biaya, waktu dan SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan. Dengan teknologi GNSS CORS maka keberadaan TDT dapat digantikan. Fungsi TDT ini diganti dengan pembangunan CORS di seluruh


15


Indonesia dengan cakupan area 100.000 Ha untuk cakupan 3 stasiun CORS. Jarak antar stasiun antara 50-60 Km, tidak seperti TDT tiap 150 m. Hasil pengukuran yang diperoleh pun secara real time dengan ketelitian dan keakuratan hasil yang tinggi.

Gambar 1: Penentuan Posisi di atas Permukaan Bumi dengan Teknologi Satelit

2.4.4. Kajian-Kajian yang Dilaksanakan BPN RI Terkait CORS2.4.4.1. Studi banding Penggunaan GNSS CORS Tahun 2008

Sebelum menggunakan CORS, BPN RI terlebih dahulu pada tahun 2007 melakukan studi banding tentang penggunaan GNSS CORS untuk aplikasi-aplikasi bidang pertanahan. Tahun 2008, BPN RI melakukan telaah dan investigasi awal mengenai CORS dari berbagai aspek hukum, teknis dan ekonomi. Hasilnya adalah sebagai berikut:a. Telaah Hukum

Telaahan hukum atas sistem ini berkaitan dengan PP. No. 24/1997 dan Peraturan KBPN No. 3/1997. Berdasarkan telaahan tersebut kami berkesimpulan bahwa sistem ini dapat digunakan di BPN-RI untuk mendukung Program-Program Strategis Pertanahan (Reforma Agraria, Penertiban Tanah Terlantar, Penyelesaian Konflik dan Sengketa, Legalisasi Aset dan LARASITA).

b. Telaah Teknisn Alat

Dari segi alat sistem ini cukup efisien karena hasil pengukuran dapat diketahui pada saat itu juga dengan ketelitian tinggi menggunakan sistem koordinat TM3.

n Sumber Daya Manusia (SDM)Sedangkan dari segi SDM sistem ini cukup membantu karena mudah dioperasikan dan lebih sedikit SDM yang dibutuhkan.

n Pemeliharaan Sebagai satu sistem, sistem ini mengubah paradigma klasik TDT yang berupa tugu secara fisik menjadi tugu virtual. Jadi tidak diperlukan lagi pemeliharaan terhadap fisik tugu yang ada di lapangan.


16


c. Telaah Ekonomis Efisiensi dari segi penggunaan alat, jumlah SDM yang dibutuhkan, hari kerja penyelesaian pekerjaan dan pembiayaan.

TABEL 2 MATRIKS PERBANDINGAN KEUNGGULAN PENGUKURAN KONVENSIONAL DAN MODERN

NO. MATRIKS PEMBANDING PENGUKURAN KONVENSIONAL PENGUKURAN MODERN

Sumber: Grand Design CORS 2014, Direktorat Pengukuran DasarKeterangan:GNSS = Global Navigation Satellite System, TDT= Titik Dasar Teknis, TS = Total Station, JU = Juru Ukur

1. Alat yang digunakan TS, teodolit, kompas, mid ban GNSS receiver dan kombinasi 2. Pengikatan TDT orde sama / lebih tinggi Tidak perlu pengikatan TDT 3. Proses ukuran Di kantor Real time di lapangan 4. Jumlah SDM Minimal 3 (1 JU, 2 PU) 1 orang (JU) 5. Potensi kesalahan Acak, alat, SDM, rambat JU 6. Referensi koordinat Lokal Global dan TM3 7. Efisiensi Rendah Tinggi

Melalui keunggulan kecepatan seperti pada Tabel 2 tersebut, penyelesaian pekerjaan dapat ditingkatkan dan sumber daya manusia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Untuk pemeliharaan alat relatif mudah terpantau mengingat alat ini berada dekat dengan kantor sehingga tidak seperti Titik Dasar Teknik (TDT) klasik yang sebarannya rata-rata cukup jauh. Dari aspek ekonomi, karena tidak membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan pekerjaan dan sumber daya manusia yang banyak serta pembiayaan lebih murah, maka efisiensi keuangan dapat dilakukan.

TABEL 3 MATRIKS PERBANDINGAN PENGUKURAN KONVENSIONAL DAN MODEREN DARI ASPEK BIAYA DAN JUMLAH SDM

NO. MATRIKS PEMBANDING PENGUKURAN KONVENSIONAL

PENGUKURAN MODERN

HARGASATUAN

HARGASATUAN

Sumber: Grand Design CORS 2014, Direktorat Pengukuran Dasar

1. Alat yang Digunakan Total Station 500.000 GNSS Receiver 500.000 Teodolit 200.000 Mid ban 50.000 2. Jumlah SDM Petugas Ukur 200.000 Petugas Ukur 200.000 Pembantu Ukur 200.000 3. Hari Kerja 2 2.300.000 1 700.000 4. Hitung Ukuran Petugas Hitung 100.000 Petugas Hitung 5. Total Biaya 2.400.000 700.000

Berdasarkan hitungan di atas, maka terlihat bahwa untuk pengukuran dengan alat ukur lain, total biaya untuk pengukuran mencapai 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan teknologi CORS.

2.4.4.2. Kajian Dampak Teknologi CORS/JRSP Bagi Pengukuran dan Pemetaan Tahun 2010Kajian ini dilaksanakan tim gabungan dari BPN RI dan BPPT dengan tujuan mengkaji dampak untuk melihat sejauh mungkin kelebihan dan kekurangan suatu teknologi apabila akan diterapkan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi untuk


17


manajemen teknologi apabila teknologi tersebut akan diterapkan. Maksud dari pengkajian dampak itu sendiri adalah pengumpulan informasi-informasi mengenai teknologi dan dampaknya pada setiap tahap penerapan teknologinya sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan bijak, apakah dampak yang mungkin terjadi dan teknologi mana yang sesuai dan diperlukan. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tujuan pengkajian dampak teknologi ini adalah agar pengambil keputusan dapat melacak balik data dan informasi yang mem pe ngaruhi keputusan, mempertahankan ke pu-tusan berdasarkan argumentasi kuan ti tatif (terukur) dan sekaligus menentukan karakter yang mendominasi informasi yang diperolehnya (sensitifitas informasi). Kumpulan data dan informasi yang dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan tersebut dinamakan sebagai alat bantu pengkajian dampak teknologi.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut antara lain :1) Pada dasarnya teknologi CORS/JRSP yang ada di BPN-RI dapat mendukung tugas

dan fungsi pengukuran dan pemetaan kadastral, yang secara umum menghadapi tantangan utama antara lain:n pengadaan kerangka dasar kadastral nasional;n percepatan penyelesaian pengukuran dan pemetaan bidang tanah;n penyatuan sistem referensi koordinat peta pendaftaran tanah yang dipakai

sebagai dasar dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah;n percepatan penyelesaian pekerjaan pemetaan dasar bidang tanah melalui

penyediaan titik kontrol rektifikasi foto udara dan citra satelit.

Melihat hasil kajian teknologi CORS/JRSP yang memiliki ketelitian penentuan posisi yang cukup tinggi, kemudahan dan kecepatan penggunaannya, jangkauan jarak antar stasiun referensi yang cukup jauh, serta biaya pengukuran yang lebih menjanjikan, maka dengan semakin mendesaknya tantangan yang dihadapi di atas, sudah selayaknya teknologi ini dipertimbangkan untuk secara resmi diterapkan di BPN-RI.

2) Berdasarkan kenyataan yang diperoleh pada saat kunjungan di lapangan, aspek-aspek yang dikaji masih belum cukup untuk diungkapkan, misalkan aspek ruang-lingkup kajiannya yang masih di seputar teknologinya belum mengarah kepada aspek budaya organisasi dan sebagainya. Sementara aspek kajian teknologinya itu sendiri juga masih belum mencukupi, misalkan bagaimana dengan kajian teknologi alternatif yang ada. Di masa yang akan datang pengkajian dampak teknologi dan pengembangan aplikasi teknologinya juga perlu dilakukan dengan lebih terencana dan seksama, sehingga dapat lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang diinginkan dan perlu dilakukan untuk mengurangi risikonya.

3) Di samping itu, dengan masih banyaknya permasalahan dan kendala infrastruktur teknologi CORS/JRSP, yang dalam hal ini didominasi oleh infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Data, maka penerapan teknologi CORS/JRSP cukup berisiko tinggi mengalami kegagalan, terutama


18


dalam memberikan pelayanan secara real time. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama diperlukan adanya perbaikan dan tindakan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah-masalah infrastruktur tersebut. Beberapa permasalahan dan kendala mendasar yang ditemui di lapangan tersebut harus segera dituntaskan sebelum teknologi ini, yang rencananya dalam waktu dekat, akan secara resmi diterapkan di BPN-RI.

Rekomendasi dari penelitian tersebut dalam rangka penerapan teknologi CORS di BPN RI sebagai berikut :1) Posisi koordinat posisi base station/reference station harus ditentukan atau

diikatkan dari sistem kerangka nasional dengan tingkat ketelitian tinggi sebagai suatu realisasi dari kesatuan kerangka (frame) dan datum nasional sesuai PP No. 10 Tahun 2000.

2) Prioritas utama adalah dengan melakukan communication Network analysis yang menyangkut reliability, speed – performance dan throughput test secara komprehensif. Analisa ini akan mampu memotret kondisi nyata yang menyangkut komunikasi data antara master controller dengan base station/reference station. Hasil dari Network analysis (benchmarking) ini dapat menjadi dasar bagi Deputi 1 BPN-RI atau pengelola CORS/JRSP dalam menentukan strategi penentuan media dan solusi komunikasi data. Selain itu hasil analisis ini juga dapat digunakan untuk menghitung beban kerja dan unjuk kerja sistem dalam konteks perluasan dan pengembangan jaringan simpul atau cluster CORS/JRSP. Hasil tes ini dapat menjawab proyeksi kebutuhan bandwidth di master controller jika sebuah cluster (yang terdiri dari beberapa base station/reference station) ditempatkan ke dalam jaringan CORS/JRSP.

3) Wacana untuk melakukan mirroring master controller ke sebuah ISP dengan metoda colocation merupakan satu alternatif yang layak dipertimbangkan. Dengan menaruh master controller ke sebuah ISP yang handal dan terpercaya, mempertinggi kesinambungan penerimaan data di master controller terutama jika terjadi kegagalan sistem komunikasi di master controller utama. Saat ini prosedur backup dan disaster recovery baik penyimpanan data, pemrosesan, serta daya listrik cadangan belum terdefinisi dan terimplementasikan secara memadai. Dalam skala yang lebih kecil, mekanisme backup data diimplementasikan dengan merekam data tersebut ke dalam media penyimpanan ketika koneksi antar base station/reference station dengan master controller sedang terputus. Untuk pengembangan ke depannya, backup data dalam skala yang lebih besar layak untuk diimplementasikan. Peletakan backup server secara fisik harus terpisah jauh. Data antara penyimpanan data primer dengan backup harus selalu tersinkronisasi secara periodik dengan mekanisme mirror. Sistem Network processing juga sebaiknya mempertimbangkan secondary Network processing. Sistem ini akan aktif ketika sistem utama mengalami crash. Sedangkan untuk backup daya listrik, dapat menggunakan UPS ataupun generator set. Namun demikan, perlu dilakukan pengkajian lebih jauh dengan mempertimbangkan beban kerja, urgensi serta manfaat lebih yang diperoleh mengingat biaya yang akan diinvestasikan juga akan lebih besar.


19


4) Mengingat bahwa komunikasi data merupakan faktor penentu kinerja sistem CORS/JRSP maka diperlukan sebuah data communication system back-up yang mandiri dan di luar dari jaringan internal BPN-RI. Back-up sistem komunikasi data tersebut berfungsi ketika komunikasi data utama mengalami kendala atau kegagalan.

Keputusan penggunaan back-up sistem komunikasi data, beserta pemilihan media (data carrier) sistem komunikasi data sekunder tersebut, tentunya berdasarkan hasil analisa jaringan seperti yang telah dijelaskan di atas dan ketersediaan layanan di tiap base station/reference station, mengingat bahwa implementasi back-up sistem komunikasi data merupakan sesuatu hal yang dilebihan dan akan menambah biaya yang cukup berarti. Untuk jaringan komunikasi data antara base station/reference station dengan master controller, jalur primer dapat menggunakan VPN, atau VSAT untuk daerah yang terpencil dan jauh dari jangkauan infrastruktur telekomunikasi. Namun yang perlu digaris-bawahi adalah dalam penyewaan layanan VPN ataupun VSAT, perlu diperhatikan faktor kualitas layanan yang akan diberikan. Skema dan besar pembiayaan harus memperhatikan kualitas layanan. Sedangkan untuk jalur sekunder atau cadangan, dapat menggunakan layanan Speedy jika ada. Untuk jaringan komunikasi antara rover dan master controller dapat menggunakan beberapa alternatif. Karena pada saat ini protokol yang digunakan adalah NTRIP, maka alternatif jaringan tersebut harus terkoneksi dengan internet. Saat ini, jaringan yang cukup luas adalah jaringan komunikasi GSM. Koneksi ke master controller dapat dilakukan melalui GPRS/EDGE/UMTS.

Permasalahan di Indonesia adalah cakupan dan kapasitas jaringan GSM yang luas tetapi belum memadai. Pada beberapa daerah tertentu, hanya operator tertentu saja yang operasional. Operator yang mempunyai kualitas jaringan yang bagus pada suatu daerah belum tentu berlaku pada daerah lainnya. Selain itu, karena pengguna GPRS di Indonesia sudah cukup banyak, maka pada saat-saat tertentu penggunaan GPRS mendadak mengalami lonjakan. Hal ini yang menyebabkan pada saat tertentu koneksi dari rover ke master controller menjadi semakin lambat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penggunaan beberapa handheld GSM ketika melakukan kegiatan pengukuran. Idealnya, setiap rover juga diberikan akses mobile VPN melalui jaringan GSM, sehingga ketersediaan saluran menjadi terjamin. Mobile VPN ini juga dapat diintegrasikan dengan jaringan Program Larasita, sehingga implementasinya lebih mudah. Namun konsekuensinya adalah tambahan biaya operasional. Untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal GSM, dapat menggunakan VSAT ataupun Inmarsat. Agar lebih murah, implementasi VSAT maupun Inmarsat dapat dikombinaskan dengan teknologi wireless yang lebih murah. Namun demikian, perlu juga dilakukan pengkajian yang lebih jauh mengenai teknologi dan biaya yang harus diinvestasikan.

5) Terkait dengan rekomendasi butir 3, ada baiknya bagi BPN-RI mendefinisikan skala prioritas dan kondisi ambang bawah sistem CORS/JRSP agar berjalan


20


dengan semestinya. Dampak bahwa di masa yang akan datang BPN-RI melakukan pelayanan “komersial” dari aplikasi CORS/JRSP kepada pihak ketiga, membawa konsekuensi logis akan adanya tuntutan atau gugatan jika jasa yang diberikan tidak memenuhi standar minimal pelayanan.

6) Perlu dipikirkan rencana strategis, termasuk perencanaan jadual (scheduling) dan anggaran untuk membagi beban kerja master controller terkait dengan rencana pengem bangan dan implementasi sistem CORS/JRSP di seluruh Indonesia. Ren cana pembagian beban kerja master controller tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

a) Kesiapan SDM bagi Kantor Wilayah Pertanahan atau Kantor Pertanahan yang akan ditunjuk sebagai salah satu master controller untuk skala regional

b) Kesiapan infrastruktur komunikasi data di Kantor Wilayah Pertanahan atau Kantor Pertanahan yang dapat menjamin kontinuitas komunikasi data.

7) Peningkatan Kemampuan Perangkat Keras dan Lunak dari Master Controller, yaitu kemampuan server dalam melakukan perhitungan. Kondisi sekarang jelas tidak akan memadai untuk kebutuhan jika BPN-RI mengimplementasikan jaringan CORS/JRSP untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan pengadaan server-server tambahan untuk melayani tugas-tugas spesifik tertentu.

Selain itu, semakin banyak base station/reference station, semakin berat beban perhitungan koreksi. Oleh karena itu, sistem perhitungan koreksi secara berkelompok atau cluster berdasarkan wilayah perlu juga dipertimbangkan. Selain itu, penggunaan precise ephemeris dalam pengolahan data perlu dikaji penggunaanya dibandingkan hanya menggunakan broadcast ephemeris untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan presisi. Peletakan dan penentuan jumlah cluster server bergantung pada kebijakan BPN-RI. Jika menggunakan sistem centralized atau terpusat, dimana setiap cluster server tertentu ditempatkan di pusat, maka latency data dari base station/reference station ke semakin tinggi. Implementasi arsitektur seperti ini di Pulau Jawa mungkin tidak terlalu bermasalah, karena infrastruktur komunikasi data yang ada sudah cukup memadai. Namun hal ini akan menjadi masalah jika base station/reference station tersebut terletak di luar pulau Jawa, yang infrastruktur komunikasi datanya belum memadai. Namun demikian apabila server tersebut ditempatkan secara tersebar, namun pengelolaannya dapat dilakukan secara terpusat.

8) Keamanan Data Salah satu aspek yang mempengaruhi keamanan data adalah bagaimana

sebuah arsitektur jaringan tersebut dibangun. Ditinjau dari sisi keamanan data, arsitektur yang ada sangat rentan terhadap gangguan. Sebagai contoh akses internet antara LAN Kantor Deputi 1 BPN-RI dengan server CORS/JRSP sebaiknya tidak jadi satu. Selain harus dibuat arsitektur secara terpisah. Network untuk processing dan database (server processing Network) dibuat terpisah dengan


21


Network untuk diseminasi data koreksi (RTK proxy server). Antar jaringan tersebut, dihubungkan dengan sebuah router yang aman.

Aspek lainnya yaitu manajemen keamanan data. Pengguna dan administrator jaringan tersebut harus jelas dan hanya pada orang-orang tertentu yang memang berkompeten di bidangnya. Selain itu, saat ini prosedur standar pengoperasian belum ada, dan oleh karena itu perlu segera disusun. Standar tersebut dapat mencakup pengoperasian alat, troubleshooting, perawatan rutin jaringan dan antisipasi serangan virus komputer.

9) Manajemen Data, Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pendefinisian Standar Tata Cara Kerja dalam Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sistem CORS/JRSP.

Hal ini penting karena yang sering terabaikan di dalam infrastruktur komunikasi adalah manajemen data. Salah satu contohnya yaitu masalah dokumentasi, antara lain topologi jaringan, petunjuk trouble shooting, instalasi dan lain-lain. Sering kali proses perbaikan jaringan menjadi terkendala dikarenakan tiadanya dokumentasi yang memadai. Selain itu, data yang dihasilkan juga perlu dikelola secara optimal. Perlu dilakukan kajian tipe layanan yang akan disediakan berdasarkan pengguna potensial. Selain itu, prospek kerja sama dengan pihak lain yang juga membangun CORS/JRSP perlu juga dikaji, sehingga pemanfaatannya bisa saling melengkapi di samping dapat menekan biaya operasional. Aspek lain yang penting yaitu peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Semua hal di atas akan menjadi sia-sia dan tidak termanfaatkan secara optimal jika tidak dibarengi peningkatan SDM.

2.4.5. Aplikasi Penggunaan CORS dalam Mendukung Pelayanan PertanahanBerbagai aplikasi CORS dalam mendukung pelayanan pertanahan, antara lain : 1) CORS untuk Penyatuan Sistem Koordinat

n Menggunakan datum global WGS84 dan sistem koordinat nasional BPN TM3, sehingga hanya ada satu sistem di seluruh wilayah Indonesia;

n Mampu mentransformasikan dan mem per baharui sistem koordinat lama men jadi koordinat yang sesuai dengan standar ketentuan BPN (PP No. 24 tahun 1997).

2) CORS untuk LARASITAn Mobile positioning untuk menjejak dimanapun mobil Larasita bergerak;n Layanan pengukuran persil secara real time;n Mempercepat layanan gambar ukur.

3) Aplikasi untuk Pelayanan di Kantor Pertanahann TDT dalam jumlah banyak di suatu kota dapat digantikan dengan hanya satu

atau beberapa base stations;n Hasil yang diberikan dalam ketelitian tinggi, real time dan terintegrasi dalam

satu sistem koordinat;n Bidang tanah yang terbuka bisa langsung diukur sedangkan untuk yang

mempunyai tutupan vegetasi dan bangunan rapat bisa digunakan pengukuran terintegrasi;


22


n Hasil ukuran bisa langsung diketahui di lapangan tanpa harus dibawa ke kantor untuk perhitungan.

4) Aplikasi untuk Updating Peta Pendaftarann Real time updating di setiap pemetaan bidang tanah yang sudah

berkoordinat.5) Aplikasi untuk Penentuan Batas

n Konflik perbatasan karena :l Perbedaan sistem proyeksi peta yang digunakan dan ellipsoid referensi;l Minimnya data spasial di daerah perbatasan;l Konflik kepentingan berkaitan dengan kandungan sumber daya alam di

daerah perbatasan.n Pengukuran dengan jaringan ini untuk daerah perbatasan dapat membantu

setidak-tidaknya meredam konflik dan menyediakan data spasial yang lengkap bagi Indonesia untuk inventarisasi perbatasan.

2.5. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PENGGUNA TEKNOLOGI CORS Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan sebagai pengguna teknologi. Teknologi yang canggih tanpa didukung oleh SDM yang handal yang mahir memanfaatkan teknologi yang tersedia maka akan sia-sia. Untuk itu, SDM perlu mendapat perhatian utama dalam rangka penggunaan teknologi. Dalam hal ini, BPN RI perlu mempersiapkan SDMnya baik dari tingkat top manager, middle manager, low manager hingga user agar memahami kemanfaatan teknologi tersebut bagi kepentingan pelaksanaan tugasnya. Pemahaman akan kemanfaatan akan memotivasi mereka untuk mempelajari konsep kerja dari suatu teknologi sehingga bisa diaplikasikan dalam mendukung kinerjanya. Dengan demikian, optimal atau tidaknya teknologi ini diterapkan akan tergantung dari SDM yang handal dan terampil dalam mengelola dan merawat sistem CORS ini.

Menurut Hasibuan (2007), sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset lembaga/perusahaan untuk mencapai tujuannya. Guna mencapai tujuan tersebut, paling tidak diperlukan sebuah sumber daya yang handal. Sumber daya handal yang dimaksud adalah kemampuan sumber daya manusia dan fisik dalam menggunakan, memanfaatkan dan mengelola sebuah program kegiatan yang sudah terbangun. Berkaitan dengan CORS, dukungan sumber daya manusia yang diperlukan adalah:a. Kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan geodesi Penguasaan terhadap teknologi informasi dan pemetaan akan sangat membantu menciptakan

kemudahan dan kelancaran dalam proses pengukuran hingga pengelolaan data sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas.

b. Manajemen data dan informasi Sumber daya manusia yang mampu mengatur dan mengelola data yang diperoleh dari hasil

pengukuran sangat diperlukan guna memproses lebih lanjut. Kemampuan manajemen ini dimulai dari tahap penerimaan data dan informasi hingga cara menyajikannya.

c. Bidang administrasi Dalam penggunaan dan pemanfaatan alat yang bernilai tinggi tentunya diperlukan alokasi

penganggaran, khususnya dalam pemeliharaannya. Pemeliharaan yang baik, rutin dan terpantau akan berdampak positif bagi ketahanan (umur) alat dalam membantu proses pengukuran.


23


2.6. ASPEK TEKNIS PENGGUNAAN CORSBeberapa aspek fisik berikut ini erat kaitannya dengan teknologi CORS, yaitu antara lain sistem navigasi satelit, hardware dan software. Berikut akan diuraikan mengenai hal tersebut dan prinsip kerja beserta kelebihan dan kekurangannya.

2.6.1. Navigasi Satelit GNSS merupakan kependekan dari Global Navigation Satellite System merupakan suatu

sistem navigasi satelit yang mampu memberikan informasi posisi geospasial kepada yang memerlukannya melalui perangkat penerima (receiver). Ada berbagai sistem navigasi satelit saat ini yang dikembangkan berbagai negara.

2.6.1.1. GPS (Global Positioning System)GPS merupakan sistem navigasi yang dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan dikelola oleh United States Air Force 50th Space Wing (Sudibyo, 2008:6). GPS menjadi satu-satunya sistem navigasi yang berfungsi secara penuh dalam kerangka GNSS (IAC-RSA, 2008). Nama asli sistem satelit ini adalah Navstar GPS, tetapi kemudian lebih populer dengan sebutan GPS. Pengendalian satelit GPS dilakukan oleh stasiun-stasiun Angkatan Udara Amerika yang berada di Hawai, Kwajalein, Ascension Island, Diego Garcia, dan Colorado Springs, Colorado; bersama-sama dengan stasiun-stasiun yang dioperasikan oleh NGA (National Geospatial-Intelligent Agency). Hasil pemantauan dikirim ke Stasiun Pengendali Utama (Master Control Station) milik USAF (United State Air Force) Space Command yang berada di Schreiver Air Force Base, Colorado Springs, yang dioperasikan oleh 2SOPS (2nd Space Operations Squadron) USAF.

2.6.1.2. GlonassGlonass adalah sistem navigasi satelit yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Uni Soviet. Nama Glonass merupakan kependekan dari Global naya Navigatsion naya Sputnikovaya Sistema yang artinya sistem navigasi satelit global (sergey, K., R. Sergey, T.Suriya, 2007). Glonass dikembangkan oleh Uni Soviet sejak tahun 1976, tetapi baru enam tahun kemudian (12 Oktober 1982) pengorbitan satelit dimulai dan seluruh konstelasi satelit beroperasi secara penuh baru tahun 1995. Kemunduran ekonomi yang diikuti bubarnya Uni Soviet, mengakibatkan Glonass tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah Rusia yang bertugas mengoperasikan Glonass, baru tahun 2001 berketetapan untuk melakukan restorasi terhadap Glonass. Pada tahun 2004, Pemerintah India sepakat bekerjasama dengan Pemerintah Rusia dalam rangka restorasi Glonass, dengan target operasi penuh pada tahun 2010 (MosNews, 2004). Sedangkan institusi yang diserahi tanggungjawab mengoperasikan Glonass adalah KNITs pada Kementerian Pertahanan Republik Federasi Rusia. Ruang antariksa Glonass terdiri dari 24 satelit, 21 operasional dan 3 cadangan (RSA, 2008). Satelit menempuh orbit sirkular pada ketinggian sekitar 19.100 KM dari muka Bumi, dengan inklinasi terhadap bidang ekuator sebesar 64.80. Ke 24 satelit tersebut terbagi dalam 3 bidang orbit, yang satu bidang terhadap yang lain berjarak 1200, sedang jarak antar satelit di jalur orbitnya adalah 450. Tiap satelit menyelesaikan satu kali jalur orbitnya selama 11 jam 15 menit. Ruas Bumi untuk kendali Glonass tersebar di bekas wilayah Uni Soviet dengan Pusat Kendali dan Standar Waktu berada di Moskow, sedangkan


24


TTS (Telemetry and Tracking Station) berada di St.Petersburg, Ternopol, Eniseisk dan Komsomolsk-na-Amure.

2.6.1.3. CompassPemerintah Cina telah menetapkan suatu program untuk memperluas jangkauan sistem satelit navigasi regional yang dimilikinya, yang biasa disebut Beidou atau Big Dipper, menjadi bercakupan global (Wikipedia, 2008). Dengan cakupannya yang bersifat global, sistem satelit navigasi Cina ini kemudian disebut Compass. Menurut rencana sistem satelit Compass mempergunakan 35 buah satelit yang 30 buah berorbit MEO (Medium Earth Orbit) sedang yang 5 buah berorbit GSO (Geostationary Satellite Orbit).

2.6.1.4. GalileoMasyarakat Eropah dan ESA (European Space Agency) pada bulan Maret 2002 telah menyepakati perlunya memiliki sendiri suatu sistem GPS yang kemudian diberi nama Galileo Positioning System yang kadang juga diidentifikasi sebagai GPS, namun kemudian lebih dikenal dengan sebutan Galileo. Biaya yang disepakati untuk keperluan ini sebesar £2.4 billion (RSA, 2007), dan diharapkan telah beroperasi penuh pada tahun 2012. Satelit eksperimental pertama telah diluncurkan pada tanggal 28 Desember 2005. Galileo dirancang compatible dengan GPS yang telah dimodernisasikan, dalam arti perangkat penerimanya dapat mengkombinasikan sinyal, baik dari galileo maupun GPS, sehingga dapat diperoleh ketelitian yang tinggi.

2.6.2. Komunikasi Data Komunikasi data (2009:23) merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik

melewati saluran transimisi dan perangkat. Data yang ditransmisikan merupakan data yang telah dikodekan atau diubah menjadi bentuk digital. Komunikasi data tidak dapat dipisahkan dari komputer sebagai pengolah data maupun sumber informasi. Komunikasi data ini termasuk pula proses transmisi serta penyambungannya. Alat yang digunakan untuk komunikasi data seperti komputer, laptop atau alat komunikasi lainnya yang saling terhubung melalui jaringan, baik lokal maupun global (internet). Komunikasi data secara umum terbagi dua jenis, yaitu komunikasi data infrastruktur terestrial menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, seperti sambungan data langsung, frame relay, VPN multi service, dan sambungan komunikasi paket data. Komunikasi data lainnya adalah melalui satelit yang mampu menjangkau lokasi yang tidak dimungkinkan dibangun infrastruktur terestrial, di antaranya sambungan telepon (voice) satelit dan pengiriman paket data melalui kanal atau pita lebar.

Tipe komunikasi data yang umumnya digunakan untuk komunikasi data antara stasiun referensi dengan pusat kontrol (network server) adalah kabel serial yang terhubung ke komputer secara langsung melalui serial port, ataupun menghubungkan langsung ke modem jaringan internet melalui RS232 to Ethernet Device agar dapat mendukung TCP/IP. Selain itu, digunakan pula dial-up modem dengan menggunakan saluran telepon kabel maupun telepon selular sebagai media transmisinya. CORS (2009:35) merupakan jaringan berbasis TCP/IP. Network atau jaringan stasiun referensi yang terbangun dihubungkan ke pusat kontrol melalui jaringan internet. Raw data dari stasiun referensi di-streaming melalui jaringan


25


internet ke server atau pusat kontrol yang kemudian data tersebut digunakan sebagai data koreksi untuk rover. Raw data tersebut juga disimpan dalam bentuk RINE file untuk post processing. Koreksi data dari server/pusat kontrol CORS dikirim ke rover menggunakan jaringan internet dalam bentuk format file NTRIP (Networked Transport of RCTM via Internet Protocol). Rover menggunakan teknologi mobile IP GSM/GPRS/3G/CDMA. Komunikasi data berbasis internet protocol ini berupa WAN, WLAN, internet, radio IP dan sebagainya yang membutuhkan peralatan seperti modem, ethernet port, dan IP address static. Model yang digunakan dapat berupa model telepon rumah atau koneksi ADSL/DDSL/internet kabel modem.

2.6.3. Hardware dan Software Hardware (2009:46) merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang berperan

secara fisik terhadap pekerjaan atau aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Dengan adanya hardware maka software dapat bekerja. Hardware di sini merupakan perangkat fisik yang terintegrasi yang bertugas memproses data. Perangkat ini berupa komputer dengan storage dan jaringannya. Semakin handal komputer dan jaringannya maka semakin cepat pekerjaan dapat dilakukan.

Software (2009:47) merupakan bagian dari sistem yang bekerja di dalam integrasi hardware. Dengan software dilakukan proses manajemen data. Software yang digunakan mempunyai kemampuan untuk semua aplikasi GNSS, seperti sebagai titik kontrol geodesi dan pengelolaannya, surveying, rekayasa teknik, konstruksi, monitoring pergerakan tanah, sistem informasi geografis dan pemetaan, pertambangan, penentuan posisi, kontrol terhadap mmesin-mesin produksi, navigasi, survei hidrografi dan survei udara. Software juga dapat mendukung semua format data GNSS, seperti RAW, RINEX, RCTM, NTRIP, RTCA, BINEX dan sebagainya. Software ini juga dapat mengatur kebutuhan pengguna seperti penentuan posisi akurat secara real time, distribusi RTK/DGPS melalui internet (FTP server), penghitungan algoritma penentuan posisi untuk berbagai macam aplikasi, menyajikan berbagai metode pengukuran NTRK, remote access, mendukung tipe komunikasi baik konvensional maupun internet, pembedaan tipe pengguna menjadi administrator dan viewers. Yang terpenting adalah software dapat menjamin kualitas dari utuhnya streaming dan validitas data yang dikumpulkan dan didistribusikan dan utamanya harus user friendly yang mudah dioperasionalkan dan ekonomis.

2.6.4. Prinsip Kerja CORS Pedoman dan Petunjuk Teknis JRSP (2009:9) yang diterbitkan Direktorat Pengukuran Dasar

bahwa prinsip kerja CORS adalah stasiun-stasiun referensi merekam data dari satelit GNSS secara kontinu yang kemudian disimpan dan atau dikirim ke server atau pusat kontrol JRSP melalui jaringan internet secara serempak. Tanpa adanya jaringan referensi satelit, maka tidak mungkin dilakukan proses diferensiasi relatif, sehingga hasil koordinat yang dihasilkan oleh rover adalah posisi absolut yang berdiri sendiri dengan ketelitian kasar 5-20 meter. Akan tetapi, dengan adanya jaringan satelit ini, hasil koordinat dari receiver GNSS geodetik yang berperan sebagai rover akan dikoreksi dengan hasil hitungan yang didapat melalui sistem algoritma dan perataan tertentu dari data-data JRSP. Selanjutnya, dengan metode pengukuran network real time kinematik (NRTK) dapat dihasilkan ketelitian yang memadai untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan pertanahan.


26


JRSP merupakan titik acuan yang telah diketahui koordinatnya, sedangkan GNSS receiver bergerak dari satu titik batas bidang tanah ke titik batas bidang tanah lainnya. Penentuan posisi ditentukan secara diferensial dengan data fase. Pengamatan di titik acuan dilakukan sesuai dengan interval waktu yang diatur oleh server administrator JRSP, sedangkan interval waktu pengamatan pada rover berikut penerimaan data koreksinya, diatur oleh operator alat (surveyor) atau juru ukur. Data yang dikirimkan oleh stasiun referensi-referensi adalah data dalam format raw data mentah yang kemudian oleh server atau pusat kontrol JRSP digunakan sebagai bahan untuk melakukan koreksi data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan koreksi data yang dapat digunakan oleh pengguna (rover). Data dalam format raw tersebut dikirimkan secara kontinyu dalam interval tertentu kepada server JRSP melalui jaringan internet. Oleh server, data tersebut diolah dan disimpan dalam bentuk RINEX yang dapat digunakan untuk post processing, maupun dalam bentuk RTCM yang dikirimkan kepada rover yang membutuhkan koreksi data dari stasiun referensi. Rover berkomunikasi dengan server atau pusat kontrol JRSP menggunakan jaringan GSM/GPRS/CDMA, sehingga dapat memperoleh data koreksi hasil hitungan dengan metode Area Correction Parameter (ACP/FKP) atau Master Auxilliary Concept (MAC) atau Virtual Reference Station (VRS) atau metode-metode lainnya, melalui jaringan internet.

Berdasarkan hasil “Kajian Dampak Teknologi CORS/JRSP bagi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral” (2010:10-11), terdapat 3 (tiga) hal penting yang sangat menentukan kinerja CORS sebagai berikut :1) Peralatan receiver GNSS beserta perlengkapannya, sebagai base station/reference

station yang merupakan bagian dari sistem CORS/JRSP. Pengertian base station/reference sendiri merupakan perangkat receiver GNSS yang didirikan sebagai stasiun referensi. Dalam bidang pertanahan, alat ini ditempatkan pada kantor-kantor pertanahan. Dalam penempatan base station, selain karena pertimbangan teknis juga pertimbangan keamanan, mengingat alat ini memiliki nilai yang tidak murah;

2) Kemampuan master controller dalam mengelola data yang diterima, termasuk hal-hal yang terjadi di luar kendali (exceptions). Master controller melakukan proses perhitungan perataan dan penyiapan data koreksi. Kemampuan master controller tersebut meliputi kemampuan perangkat keras (server) dan perangkat lunak dalam melakukan kegiatan di atas. Definisi master controller disini merupakan pengendali utama dari seluruh aktivitas penggunaan CORS baik penggunaan maupun aktivitas pengelolaan datanya.

3) Sistem komunikasi data, baik antara base station/reference station dengan master controller maupun antara master controller dengan rover unit (opsional), dengan persyaratan antara lain :n perlunya tingkat keandalan yang tinggi dari sistem komunikasi data, utamanya

antara base station/reference station dengan master controller, karena keberhasilan ketersediaan data koreksi yang diproses oleh master controller dari data yang dikirimkan oleh masing-masing base station/reference station secara terus menerus (continuous) 24 jam sehari, 7 hari per minggu secara teratur, akan bergantung pada tingkat keandalan yang tinggi dari sistem komunikasi data, sehingga permasalahan data hilang (loss of data) sedapat mungkin dapat dihindari;

n Perlunya mempertimbangkan kecepat an (speed) dari sistem komunikasi data. Komunikasi data streaming antara base station/reference station dengan master controller membutuhkan kecepatan sekitar 4 kbps dalam format RTCM, dan jeda yang masih dapat diterima adalah antara 1 - 2 detik.


27


TABEL 4 BATASAN DALAM KEGIATAN SURVEI DAN PENGUKURAN YANG MEMANFAATKAN TEKNOLOGI CORS DI DAERAH PERKOTAAN DENGAN PERDESAAN

PARAMETER PERKOTAAN PERDESAAN

Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis JRSP, Direktorat Pengukuran Dasar, 2009

Kondisi Fisik

Infrastruktur jaringan telekomunikasiPilihan tipe komunikasi untuk stasiun referensiPilihan komunikasi untuk rover (pengguna)

Pengguna JRSP untuk pengukuran bidang tanah

Infrastruktur stasiun referensi

Permukiman padat dan tidak terdapat aktivitas pertanianMudah di akses dan banyak ragamnya

Dial-up, DSL, Metro Ethernet, Wifi, Radio, GSM,VSAT, dsbRadio broadcast dan GSM (untuk GSM, cakupan dan kualitas dari komunikasi datanya terjamin)

Integrasi dengan berbagai macam teknik pengukuran, sebagai contoh integrasi pengukuran GPS dengan Total Station, teodolith dsb, terutama pada daerah yang padat permukimannya (banyak multipath dan obstruksi). Penerapan JRSP dapat digunakan secara ideal.

Standar untuk pemasangan pada stasiun referensi (penambahan untuk server atau bukan server)

Permukiman jarang dengan dominasi aktivitas pertanian (banyak sawah, tegalan, ladang dan pekarangan).Tergantung dari infrastruktur yang ada (terbatas ragamnya)

Radio wireless, Dial-up,GSM atau VSAT (tergantung cakupan area dari infrastruktur jaringan yang ada)Radio broadcast dan GSM (Cakupan dan kualitas dari komunikasinya tidak terjamin, tergantung dari ada tidaknya sinyal yang menjangkau daerah pengukuran)

Pada daerah terbuka (persawahan) dapat secara langsung menggunakan rover sebagai alat ukurnya. Akan tetapi, pada daerah permukiman terkadang juga perlu dipikirkan untuk menggunakan integrasi teknik pengukuran. Penerapan JRSP terkadang tidak ideal, sebagai contoh pada radio broadcast, metode yang digunakan hanya single base RTK dengan komunikasi satu arah. Semakin jauh baseline, semakin rendah akurasi ketelitiannya. Standar untuk pemasangan pada stasiun referensi (bukan server)

2.6.5. Kelebihan dan Kekurangan CORS Perkembangan teknologi pengukuran yang dibarengi dengan kelengkapan infrastruktur

komunikasi data ikut memberikan dampak positif bagi kemudahan pengolahan data dan menyajikannya secara teliti. Hasil pengukuran dengan teknologi CORS yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi data dapat secara langsung dilakukan koreksi sehingga hasil yang diperoleh benar-benar memiliki akurasi dan validitas yang tinggi. Selain itu, kesalahan orbit (ephemeris error) dan bias ionosfer serta troposfer dapat direduksi sehingga kualitas datanya lebih baik dibandingkan dengan pengamatan GPS tunggal. Kecepatan saat proses pengukuran menjadi salah satu keunggulan lain dari teknologi CORS. Melalui kecepatan tersebut akan berdampak positif kepada produktifitas sehingga penyelesaian pengukuran bidang tanah pada daerah pelayanan tinggi mampu terselesaikan, terutama pada daerah urban yang dinamika pertanahannya sangat tinggi.

Menurut Milner (2007) dan Gordini (2006), untuk mendapatkan koordinat atau posisi suatu titik yang memiliki ketelitian tinggi harus menempatkan stasiun-stasiun referensi yang bekerja di bawah kendali server CORS. Di sisi lain untuk memperoleh data pengukuran dengan kualitas tinggi tersebut diperlukan ketentuan seperti lokasi pengukuran yang terbuka sehingga sinyal satelit GNSS dapat diterima dengan baik oleh receiver dan lokasi tersebut tidak berada dekat terhadap obyek yang dapat memantulkan sinyal satelit GNSS (multipath) serta tidak adanya kesalahan orbit (ephemeris error), bias ionosfer dan bias troposfer. Pengukuran pada situasi yang terbuka memiliki maksud keberadaan lokasi tidak ada gangguan baik berupa tutupan vegetasi maupun awan yang menghalangi sinyal satelit, sedangkan obyek yang dapat memantulkan sinyal satelit seperti air dan bangunan gedung.

Keterbatasan CORS terlihat pula jika membandingkan kegiatan penggunaan CORS antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Batasan kedua daerah tersebut secara fisik telah tegas memberikan perbedaan sifat, baik dari segi jaringan infrastruktur maupun kondisi lingkungan yang akan memberikan tantangan berbeda untuk pelaksanaan pelayanan bidang pertanahan khususnya dalam bidang pengukuran. Berikut batasan dalam kegiatan survei dan pengukuran yang memanfaatkan teknologi CORS antara daerah perkotaan dengan perdesaan.


28


2.7. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN CORS DI BPN RIKegiatan penggunaan CORS oleh BPN RI didasari keinginan untuk meningktakan pelayanan dalam bidang pertanahan, khususnya kegiatan pengukuran dan pemetaan. Melalui penggunaan alat tersebut diharapkan kecepatan pelayanan bisa ditingkatkan sehingga kegiatan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah dapat dipercepat. Selain penyelesaian yang lebih cepat, penggunaan CORS mampu menghasilkan produk yang lebih akurat sehingga dapat meminimalisir sengketa pertanahan sebagai akibat tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah. Berdasarkan nilai kemanfaatan tersebut pada tahun 2007, BPN RI melalui Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan melakukan studi banding tentang penggunaan GNSS CORS. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana sebenarnya penggunaan dan pemanfaatan CORS dalam bidang pertanahan serta kemungkinan mengadopsi teknologi tersebut untuk diterapkan dalam kegiatan di BPN RI.

Setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan, pada tahun 2009 dimulai dengan pemasangan sistem penggunaan dan pemanfaatan CORS di 3 (tiga) Kantor Pertanahan sebagai pilot project. Ketiga kantor tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Tangerang. Penggunaan teknologi CORS di ketiga lokasi tersebut ternyata mampu meningkatkan pelayanan pertanahan sehingga ditahun berikutnya terus dilakukan pengembangan ke daerah-daerah lain. Tahun 2010 pengembangan penggunaan teknologi CORS difokuskan pada daerah Jawa dan Bali. Tahun 2011 pengembangan lebih luas, selain melengkapi wilayah Pulau Jawa juga mulai “merambah” Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pengembangan pada ketiga pulau terkahir tersebut terus dilakukan pada tahun 2012 dan untuk tahun-tahun berikutnya sudah mencakup wilayah Indonesia Timur. Secara keseluruhan total jumlah base station yang akan dipasang sebanyak 442 buah yang mengikuti jumlah wilayah administrasi kabupaten/kota, sedangkan rover yang diperlukan secara keseluruhan sebanyak 807 buah. Untuk melihat lebih detil grand design pengembangan GNSS CORS BPN – RI hingga tahun 2014 tersaji pada tabel berikut.

TABEL 5 GRAND DESIGN PENGEMBANGAN GNSS CORS BPN – RITAHUN ANGGARAN TARGET BASE STATION ROVER

Sumber: Direktorat Pengukuran Dasar, 2013

200920102011201220132014

JabodetabekJawa BaliJawa, Sumatera, Kalimantan, SulawesiSumatera, Kalimantan, SulawesiIndonesia TimurIndonesia TimurJumlah Total

3375315015049442

33371300300100 807


29


2.8. KERANGKA PIKIR PENELITIANBerdasarkan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksanaannya, yakni PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 bahwa pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, BPN RI sebagai instansi yang diamanatkan untuk melaksanakannya berdasarkan PP 10 Tahun 2006 melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik dan sistematik. Rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah tersebut meliputi: n pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;n pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;n pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah meliputi: (i) pembuatan peta dasar pendaftaran, (ii) penetapan batas bidang-bidang tanah, (iii) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, (iv) pembuatan daftar tanah, (v) pembuatan surat ukur. Dalam rangka mendukung pelayanan pendaftaran tanah maka BPN RI pada tahun 2009 menginisiasi penggunaan teknologi CORS dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan. Teknologi CORS ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengikatan ke titik dasar teknik nasional sebagai kewajiban dalam pengukuran dan pemetaan sehingga percepatan pengukuran dan pemetaan terhadap seluruh wilayah Indonesia dapat dilaksanakan. Namun demikian, penggunaan teknologi CORS hingga saat ini diindikasikan belum optimal digunakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik sumber daya manusia, teknis, pengelola CORS hingga capaian kinerja (produktivitas penggunaan CORS). Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat peluang-peluang optimalisasi penggunaan teknologi CORS ini sehingga dapat mendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.

Perce

patan

Pengukuran, Perpetaan dan pembukuan hak

Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak

PemberianSurat Tanda Bukti

CORS Alat Lain

Teknis PengelolaCORS

CapaianPenggunaan CORS

Peluang Optimalisasi CORS

UUPA Pasal 19 PP 24/1997 PMNA3/1997

Gambar 2: Kerangka Pikir Penelitian

Pendaftaran Tanah

SDM

Penggunaan CORS Optimal TIDAKYA


30


9. DEFINISI OPERASIONAL a. Peluang peningkatan optimalisasi penggunaan CORS adalah suatu kegiatan yang dilakukan

untuk membuka semakin besar kesempatan penggunaan CORS menjadi lebih maksimal dengan memberikan gambaran keterbatasan-keterbatasan yang ada dan gambaran peluang untuk meningkatkan penggunaannya;

b. CORS/JRSP adalah suatu teknologi berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) yang berwujud sebagai stasiun referensi-stasiun referensi yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit GNSS yang beroperasi secara kontinu 24 jam per hari, 7 har per minggu (2009:8);

c. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997);

d. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini (Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997);

e. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997);

f. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal ((Pasal 1, PP No. 24 Tahun 1997);

g. Administrator adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang untuk mengelola ataupun melakukan perubahan konfigurasi jaringan referensi satelit pertanahan/CORS (2009:xi);

h. Base station adalah perangkat receiver GNSS yang didirikan sebagai stasiun referensi (2009:xi).


31


BAB IIIMetodologi Penelitian3


32


3.1. METODE PENELITIANMetode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengguna CORS yang dilihat dari aspek sumber daya manusia, teknis, geografis, capaian penggunaan CORS dalam mendukung pendaftaran tanah, dan kelembagaan CORS untuk memberikan analisa optimalisasi yang harus dilakukan BPN RI dalam penggunaan CORS.

3.2. LOKASI PENELITIANLokasi penelitian diambil secara purposive sampling, yakni provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang telah memperoleh CORS dari tahun 2009-2012 agar dapat dievaluasi hasil penggunaannya. Pertimbangan penelitian dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali karena : i) pengembangan CORS dilakukan pertama kali di Pulau Jawa dan Bali; ii) infrastruktur komunikasi data di Pulau Jawa dan Bali dianggap paling memadai sehingga dapat

dijadikan barometer untuk komunikasi data di Indonesia. Berikut kanwil dan kantah sampel dalam Tabel 6.

TABEL 6 LOKASI PENELITIAN CORS

NO KOTA/KABUPATENPROVINSI TIPEKANTOR

TIPEKANTOR

Sumber : Grand Design CORS 2014, Direktorat Pengukuran Dasar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A

A

A

A

A

A

AACABABABBAAABACAAB

Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur

Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

Kanwil BPN Proviinsi DI Yogyakarta

Kanwil BPN Provinsi Bali

1. Kantah Kota Surabaya I2. Kantah Kabupaten Malang3. Kantah Kabupaten Sampang 1. Kantah Kota Bekasi2. Kantah Kabupaten Sumedang 3. Kantah Kabupaten Bekasi4. Kantah Kabupaten Bandung Barat1. Kantah Kota Semarang2. Kantah Kabupaten Pati3. Kantah Kabupaten Kendal1. Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat2. Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat 3. Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara1. Kantah Kabupaten Bantul2. Kantah Kabupaten Sleman3. Kantah Kabupaten Kulonprogo1. Kantah Kabupaten Tabanan2. Kantah Kabupaten Buleleng 3. Kantah Kabupaten Klungkung

Terlihat dalam Tabel 6 bahwa dalam setiap provinsi yang telah memperoleh CORS tersebut, diambil 3 sampel Kantah Kota/Kabupaten. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :1) Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan/Kasi Pengukuran Bidang;2) Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten;3) Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan/Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan;4) Petugas ukur yang menggunakan CORS;5) Petugas ukur yang belum menggunakan CORS;6) Administrator CORS.


33


3.3. JENIS DAN SUMBER DATAData yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil langsung tanpa perantara. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan para responden di lingkungan Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kota/Kabupaten. Selain data primer, dikumpulkan pula data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai penggunaan CORS di BPN RI dan data persebarannya, grand design pembangunan CORS, hasil-hasil penelitian terkait CORS.

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Studi kualitatif ini akan menggunakan tiga metode pengumpulan data yang pada proses

penganalisaan data akan dilakukan triangulasi (cross check).

3.4.1. Studi kepustakaan (Desk Study/Review)a. mengumpulkan bahan kajian tentang teknologi CORS, dampak penggunaan

teknologi CORS terhadap pengukuran dan pemetaan;b. membuat sinopsis dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan;c. merumuskan isu-isu penting yang akan diangkat dalam penelitian terkait

penggunaan CORS di daerah dalam mendukung pelayanan pertanahan dan peluang untuk optimalisasinya.

3.4.2. Wawancara Mendalam (Depth Interview)Wawancara akan dilakukan dengan responden dari BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan menggunakan pedoman wawancara.a. Wawancara mengenai kompetensi SDM di daerah penelitian;b. Wawancara mengenai teknis penggunaan CORS di daerah penelitian;c. Wawancara mengenai pengelola CORS menurut para pengguna di daerah

penelitian;d. Wawancara mengenai capaian pengukuran dan pemetaan dan pelayanan

pertanahan lainnya pada kantor pertanahan kota/kabupaten yang telah memperoleh CORS.

3.4.3. Focus Group Discussion (FGD)FGD dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap permasalahan dan analisa penelitian. FGD pertama dilaksanakan pada tahap awal penelitian berupa FGD dalam rangka perbaikan Riset Desain dan Instrumen Penelitian dan FGD/seminar kedua akan dilaksanakan di akhir penelitian untuk memperoleh masukan terhadap draft laporan akhir penelitian. Pada tiap FGD, akan diundang para narasumber dari BPN RI, praktisi pertanahan, dan lainnya.

3.5. TEKNIK ANALISA DATASetelah data lapang telah terkumpul akan dilakukan kategorisasi dan pentabulasian data dari hasil penelitian kepustakaan, wawancara dan FGD. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi mengenai fakta-fakta dan pendukung maupun kendala berkaitan dengan penggunaan CORS di daerah dari aspek sumber daya manusia, teknis, tingkat capaian terhadap pelayanan pengukuran


34


dan pemetaan dan pelayanan pertanahan lainnya seperti penyelesaian konflik/sengketa pertanahan, updating peta pendaftaran, larasita dsb, dan kelembagaan CORS.

Data-data yang diperoleh akan diolah menjadi informasi dengan mentabulasikan dan kemudian dideskripsikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tergambar dalam matriks pengembangan instrumen, dengan variabel : 1) sumber daya manusia, 2) penggunaan CORS, 3) capaian pelayanan, dan 4) kelembagaan CORS. Dari setiap variabel tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga diperoleh berbagai gambaran mengenai :a) kondisi SDM dan peluang peningkatan kompetensinya di masa depan;b) penggunaan teknis dan peluang optimalisasi penggunaannya;c) capaian kinerja pelayanan pertanahan yang menggunakan CORS, antara lain : i) pengukuran

dan pemetaan, ii) penyelesaian konflik/sengketa, iii) penyatuan sistem koordinat, iv) up dating peta pendaftaran, v) pengembalian batas, dan vi) larasita;

d) kelembagaan CORS yang akan dilihat meliputi kondisi hingga saat ini dan masukan terhadap rencana pembentukan pusat kendali CORS di kedeputian survey, pengukuran dan pemetaan.


35

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN4Bab IV

Kondisi Kompetisi Sumber Daya

Manusia di Daerah untuk

Menggunakan CORS

36


Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. SDM adalah pelaku utama sehingga peranannnya sangat vital dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, salah satunya dalam penggunaan teknologi CORS. SDM yang dimaksud di sini adalah para petugas ukur sebagai pengguna teknologi CORS dan para pemangku kepentingan (Kabid SPP, Kakantah, Kasi/Kasubsi di SPP). Teknologi hanyalah sebuah sarana untuk membantu pekerjaan manusia. Secanggih apapun teknologi tanpa adanya kemauan menggunakan dan penguasaan yang mendalam dari para SDM untuk mengoperasionalkannya maka teknologi tidak akan banyak membantu. SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya diharapkan akan menunjang penggunaan CORS.

Kompetensi SDM yang dilihat dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan tergambar dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang melahirkan pemahaman terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang tugas, dalam hal ini teknologi CORS. Keterampilan tergambar dari usia, jenis kelamin dan masa kerja. Sikap sebagai bentuk evaluasi atau realisasi dari perasaan terhadap teknologi CORS terlihat dari pandangan terhadap CORS, manfaat CORS dan antusiasme penggunaan CORS. Namun demikian, teknologi canggih pun tetap saja mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga tidak juga selalu faktor SDM yang membuat suatu teknologi berfungsi tidak sebagaimana yang diharapkan.

4.1. KARAKTERISTIK PETUGAS UKURKarakteristik petugas ukur yang ditampilkan meliputi jumlah, jenis kelamin dan usia. Gambaran ini untuk memperlihatkan ketersediaan petugas ukur untuk melaksanakan beban pekerjaan pengukuran di daerah penelitian yang sebagian besar memiliki beban kerja pengukuran sesuai tipe kantor, yakni kategori sedang hingga tinggi. Data detail tersaji dalam Lampiran 1-4.

Gambar 3 Komposisi Petugas Ukur Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Penelitian

Perempuan14%

Kanwil BPN Provinsi Sampel

Laki-Laki86%

Perempuan2%

Kantah Kota/Kabupaten Sampel

Laki-Laki98%

Gambar 3 memperlihatkan bahwa komposisi petugas ukur berdasarkan jenis kelamin di daerah penelitian, yaitu : 1) Secara umum, sebagian besar petugas ukur di kanwil sampel maupun kantah sampel berjenis

kelamin laki-laki;2) Petugas ukur berjenis kelamin perempuan lebih banyak dijumpai di kanwil sampel hingga 14%

dibandingkan kantah sampel yang hanya 2%;

37


3) Pengukuran di kanwil sampel dalam luasan yang besar sesuai kewenangan kanwil dilakukan dalam tim. Dalam hal ini, petugas ukur perempuan menjadi tim dengan petugas ukur laki-laki sehingga pekerjaannya lebih terbantu dibandingkan pengukuran di kantah dengan tanggung jawab yang sifatnya individual;

4) Jumlah rata-rata petugas ukur di kanwil sampel yaitu 11 orang sedangkan kantah sampel rata-rata 12 orang. Dengan volume pengukuran yang banyak maka petugas ukur di kantah sampel dianggap para responden belum mencukupi mengingat dalam kegiatan pengukuran dinamika kondisi lapangan bervariasi.

Mayoritas petugas ukur lebih banyak laki-laki dan terdapat kecenderungan untuk menggunakan laki-laki sebagai petugas ukur dengan berbagai pertimbangan, antara lain: 1) Seleksi PNS BPN untuk DI terbuka, dan rangking di DI dan DIV justru banyak diraih perempuan.

Jadi jika memilih lulusan terbaik justru banyak perempuan dan kondisi ini cukup berbeda dalam kebutuhan di lapangan;

2) BPN Pusat yang menetapkan penempatan petugas ukur, baik jumlah maupun jenis kelaminnya untuk daerah dan ternyata mayoritasnya adalah laki-laki;

3) Secara fisik dan mental, petugas ukur laki-laki cenderung lebih kuat untuk memikul beban kerja pengukuran yang berat dan bisa ditugaskan untuk pengukuran di berbagai medan yang seringkali membutuhkan tenaga maupun keberanian pada kondisi yang cukup ekstrim;

4) Pekerjaan petugas ukur memungkinkan untuk menginap di lokasi pengukuran sehingga lebih aman jika laki-laki yang melaksanakan kegiatan tersebut;

5) Petugas ukur laki-laki bisa dipacu untuk bekerja lembur hingga larut malam ataupun bekerja lembur pada hari libur seperti Sabtu ataupun Minggu;

6) Umumnya penugasan petugas ukur wanita lebih diperhatikan dengan mempertimbangkan kondisi medan yang cenderung dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah maupun pekerjaan yang sifatnya lebih administratif lapangan;

7) Petugas ukur perempuan di kantah sampel sebagian besar lebih banyak diberikan peran untuk penggambaran dikarenakan wanita cenderung lebih teliti dan tekun, juga dikarenakan kodratnya sebagai wanita dengan tugas tersebut tidak harus meninggalkan keluarga untuk pengukuran. Namun demikian, terbuka juga untuk perempuan sebagai petugas ukur kalau dipandang secara kapasitas memenuhi, sanggup dan bersedia untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas. Petugas ukur perempuan dilibatkan pula dalam pengukuran yang biasanya bersifat mobilisasi dalam rangka pengukuran program massal.

Gambar 4 Komposisi Petugas Ukur Berdasarkan Usia di Daerah Penelitian

Kanwil BPN Provinsi Sampel Kantah Kota/Kabupaten Sampel

> 50, 86%20-30, 35%

41-50, 15%

31-40, 30%

31-40, 18%

> 50, 43% 20-30, 7%

41-50, 32%

38


Gambar 4 memperlihatkan bahwa komposisi petugas ukur berdasarkan usia di daerah penelitian, yaitu:1) Usia petugas ukur di kanwil sampel tersebar pada setiap rentang usia. Sebagian besar petugas

ukur pada kanwil sampel cenderung mayoritas pada rentang produktif usia 20-40 tahun; 2) Pada kantah sampel, kondisi usia petugas ukur mencerminkan kebalikan dari kanwil sampel.

Rentang umur 20-30 tahun paling sedikit, padahal volume pekerjaan lebih banyak dibandingkan di Kanwil. Mayoritas usia petugas ukur justru pada rentang >50 tahun. Padahal, sebagian besar kantah sampel yang mendapatkan CORS mulai dari tahun 2010-2012 umumnya merupakan kantah dengan volume pengukuran sedang hingga tinggi.

4.2. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) Pengetahuan SDM merupakan kompetensi SDM yang mudah dilihat dan tergambar antara lain dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan pemahaman SDM terhadap kegunaan, kelebihan, kekurangan dan konsep kerja CORS.

4.2.1. Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pimpinan Pimpinan mempunyai peran penting dalam membawa SDMnya untuk mencapai tujuan

mereka dengan menerapkan secara maksimum kemampuan yang dimiliki SDM. Pendidikan dan pengalaman kerja pimpinan dapat berpengaruh terhadap kebijakan penggunaan CORS. Berikut kompetensi pimpinan di daerah penelitian (data detail lihat Lampiran 5).

TABEL 7 KOMPETENSI PIMPINAN BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DI DAERAH PENELITIAN

NOPENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA

RESPONDEN TEKNIS SPP (%) NON TEKNIS SPP (%) SPP(%) NON SPP (%)

Sumber : Data diolah, 2013Catatan : Yang dimaksud pendidikan teknis SPP seperti geodesi, DI PPK ataupun DIV STPN jurusan perpetaan. Adapun non teknis SPP, antara lain hukum, ilmu sosial ataupun DIV STPN jurusan manajemen.

KabidKakantahKasi/Kasubsi di SPP

80,0028,5783,33

20,0071,4316,67

80,0028,5791,67

20,0071,438,33

1.2.3.

Berdasarkan tabel tersebut : n Kabid SPP sebagian besar (80%) berpendidikan teknis SPP, yakni S1 geodesi. Pengalaman

kerja pun sebagian besar (80%) di SPP. Hanya sebagian kecil yang berpendidikan non teknis SPP dan berpengalaman kerja non SPP karena merupakan Plt. Kabid SPP. Dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Kabid SPP yang menunjang maka membantu kebijakan pengggunaan dan pengembangan CORS. Hal ini akan terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan Kanwil sampel dalam meningkatkan kompetensi petugas ukur di provinsinya dalam penggunaan CORS;

n Kakantah sebagian besar (28,57%) berpendidikan dan pengalaman kerja non teknis SPP. Kasi SPP dan Kasubsi di SPP umumnya memberikan masukan kepada Kakantah terhadap kebijakan pengggunaan CORS. Dengan demikian, peran Kasi SPP ataupun Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan juga menentukan kebijakan penggunaan CORS pimpinan sehingga diharapkan yang menjabat dapat sesuai kompetensinya;

n Kasi/Kasubsi di SPP sebagian besar (83,33%) berpendidikan teknis SPP dan pengalaman kerja pun sebagian besar (91,67%) dari SPP. Terdapat pula kasi/kasubsi walaupun berpendidikan non teknis SPP namun pengalaman kerjanya selalu di SPP, selain itu

39


dalam perjalanan kariernya telah mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang bersifat teknis. Hal ini biasanya karena peningkatan jenjang pendidikan dari SLTA ke S1. Kasi/Kasubsi yang telah sesuai kompetensi akan lebih mudah untuk mendorong penggunaan CORS para petugas ukurnya;

n Untuk level Kabid dan Kasi/Kasubsi maka kompetensi yang diperlukan adalah berpendidikan teknis SPP dengan pengalaman kerja teknis SPP. Hal ini sebagian besar sudah dipenuhi. Namun “upgrading knowledge” dari sosialisasi ataupun pelatihan diperlukan, terutama bagi Kasi/Kasubsi karena teknologi CORS merupakan teknologi baru walaupun dasar teknologi ini dari GPS. Adapun Kakantah dapat saja berasal dari non teknis SPP, sepanjang ditunjang oleh Kasi/Kasubsi yang sesuai kompetensinya.

4.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Petugas Ukur Pendidikan petugas ukur berpengaruh terhadap kemampuan petugas ukur dalam

melaksanakan pengukuran dan pemetaan. Umumnya petugas ukur yang berasal dari DI PPK, DIII Geodesi, DIV STPN, S1 Geodesi sudah mempunyai kemampuan pengukuran dan pemetaan. Namun bukan berarti petugas ukur yang berasal dari SLTA tidak mempunyai kemampuan pengukuran dan pemetaan karena mereka umumnya sudah banyak memperoleh pelatihan teknis survei, pengukuran dan pemetaan serta dengan pengalaman kerja yang panjang di SPP. Berikut digambarkan komposisi petugas ukur di daerah penelitian berdasarkan pendidikan (data detail dalam Lampiran 6 dan 7).

35

30

25

20

15

10

5

0SD SLTP SLTA DI DIII DIV S1 S2

02.70 2.70

8.11

18.92

9.46

27.0331.08 45.0

40.035.030.025.015.010.05.00.0

SD SLTP SLTA DI DIII DIV S1 S2

11.396.44

15.35

10.40

41.09

14.36

0.5 0.5

Gambar 5 Komposisi Petugas Ukur Berdasarkan Pendidikan di Daerah Penelitian Kanwil BPN Provinsi Sampel Kantah Kota/Kabupaten Sampel

Gambar 5 memperlihatkan bahwa komposisi pendidikan petugas ukur, yaitu : 1) Kanwil sampel :

l DI PPK STPN sejumlah 23 orang (31,08%);l SLTA sejumlah 20 orang (27,04%) dan DIV STPN sejumlah 14 orang (18,02%).

Selebihnya merupakan berpendidikan S1, DIII, S2 dan SLTP; l Petugas ukur yang berasal dari SLTP maupun SLTA sebagian besar sudah memasuki

rentang usia > 50 tahun dan bahkan menjelang purna bhakti; l Petugas ukur yang berpendidikan S1 merupakan petugas ukur penerimaan S1 geodesi

maupun petugas ukur (SLTP dan SLTA) yang melanjutkan jenjang pendidikannya mayoritas dengan jurusan non teknis pengukuran. Demikian pula dengan jenjang pendidikan S2 lebih banyak dengan jurusan non teknis pengukuran.

40


l Petugas ukur dengan pendidikan DIII adalah mereka yang berlatar belakang Geodesi/Geomatika yang pada saat perekrutan langsung berada pada formasi tersebut.

2) Kantah sampel :l Sebagian besar petugas ukur berpendidikan SLTA sebanyak 83 orang (41,09%) yang

pada saat perekrutan dikhususkan untuk tenaga perakit dan dalam perjalanannya mendapatkan pelatihan teknis;

l Selebihnya hampir merata dengan jenjang pendidikan DIV STPN, DI PPK, SLTP dan S1;l Dengan demikian, mayoritas petugas ukur dengan jenjang pendidikan SLTA di kantah

sampel sudah berusia >50 tahun.

Kompetensi petugas ukur terlihat dari pelatihan-pelatihan teknis yang pernah diikutinya. Data petugas ukur yang ikut pelatihan ternyata belum di semua daerah penelitian telah diinventarisasi dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Untuk itu, berapa petugas ukur yang telah mengikuti pelatihan dan jenis pelatihannya tidak bisa tergambar dengan utuh. Jenis pelatihan yang pernah diikuti para petugas ukur antara lain : l Kursus Juru Ukur (KJU) l TOT CORSl Kursus Perakit Ukur (KPU) l Tenaga Teknis Pendaftaran Tanahl Kursus Dasar Pertanahan (KDP) l Autocad map5l Kursus Ajudikasi l Rover RIK NTRIPl MKM l Javad GNSSl KPLP l Fungsional surveyorl PST l Pemetaan tingkat Il KPP l Surveyor tingkat terampill KPA l Pemetaan Kadasterl KPF l Diklat Pengukuran dan Pendaftaran Tanahl Pelatihan CORS l Pemetaan digital

Jenis-jenis pelatihan seperti KJU, KPU, KDP, Ajudikasi, KTMA, KPF, KPA, MKM, KPLP, PST, KPP diselenggarakan sebelum tahun 2000 yang diikuti oleh petugas ukur senior dan saat ini telah berusia > 45 tahun dan bahkan mayoritas > 50 tahun. Jenis pelatihan tersebut pun sudah tidak dilaksanakan lagi. Pelatihan teknis pengukuran setelah tahun 2000 jarang diikuti petugas ukur, terlebih petugas ukur senior. Petugas ukur yang masih muda, berasal dari DI PPK dan DIV STPN yang terlihat lebih sering mengikuti beberapa diklat teknis, seperti autocad map5, pemetaan digital dan CORS.

4.2.3. Sosialisasi dan Pelatihan CORS Sosialisasi dan pelatihan teknologi CORS diberikan, baik oleh BPN Pusat, Kantor Wilayah

BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten serta vendor alat. Tujuan sosialisasi dan pelatihan ini adalah memperkenalkan teknologi CORS agar para penggunanya dapat mengenal dan memahami serta mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan menggunakan CORS dalam mendukung pelayanan pertanahan, terutama dalam rangka pengikatan batas bidang dalam pengukuran dan pemetaan, pengembalian batas, updating peta, dan sebagainya. Sosialisasi/pelatihan tidak hanya diberikan kepada petugas ukur tetapi juga ternyata kepada pimpinan di Kanwil maupun Kantah.

41


4.2.3.1. Sosialisasi dan Pelatihan CORS pada Level PimpinanKebijakan penggunaan CORS tergantung pula dari dorongan pimpinan. Pengetahuan dan pemahaman minimal melalui sosialisasi CORS diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat CORS bagi kegiatan pengukuran dan pemetaan. Berikut diuraikan hasil lapang mengenai sosialisasi dan pelatihan (data detail lihat Lampiran 8).

TABEL 8 KEIKUTSERTAAN PIMPINAN DALAM SOSIALISASI DAN PELATIHAN CORS DI DAERAH PENELITIAN

NO RESPONDEN JUMLAH RESP.SUDAH (%)SUDAH (%) BELUM(%)BELUM(%)

Sumber : Data diolah, 2013

KabidKakantahKasi/Kasubsi di SPP

5724

80,0042,8645,83

20,00,57,1454,17

00,0058,33

100,00100,0041,67

1.2.3.

SOSIALISASI PELATIHAN

Berdasarkan tabel tersebut, maka :1) Untuk Kabid SPP :

n Sebagian besar (80%) Kabid SPP sudah memperoleh sosialisasi CORS;n Pelatihan CORS belum pernah di ikuti oleh Kabid SPP;n Sosialisasi diterima melalui Rakernas, Rakernis dan pembinaan BPN Pusat ke

daerah; n Latar belakang pendidikan para Kabid SPP sebagian besar dari Geodesi

secara tidak langsung ikut menunjang kebijakan penggunaan CORS dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan penggunaan dan penguasaan CORS di provinsinya.

2) Untuk Kakantah :n Sebagian besar (57,14%) kakantah di kantah sampel belum memperoleh so-

sialisasi CORS. Hal ini dikarenakan: i) baru menjabat sebagai Kakantah dari jabatan sebelumnya non teknis pe ng ukuran, ii) sebelumnya telah men jabat Kakantah namun daerahnya belum masuk penggunaan teknologi CORS;

n Sosialisasi CORS diperoleh para Kakantah dari forum rakernas ataupun dari pembinaan Pusat ke daerah;

n Kakantah tidak harus berasal dari pendidikan dan pengalaman teknis pengukuran tetapi harus ditunjang oleh Kasi/Kasubsi SPP yang memiliki pendidikan ataupun pengalaman kerja teknis pengukuran. Hal ini karena kebijakan penggunaan CORS yang akan digariskan kakantah biasanya akan meminta masukan dari kasi/kasubsi SPP.

3) Untuk Kasi/Kasubsi SPP :n Sebanyak 58,33% sudah sosialisasi ataupun pelatihan;n Rata-rata pelatihan dan sosialisasi yang diterima 1-2 kali dari BPN Pusat,

Kanwil BPN Provinsi maupun Vendor. Pengetahuan CORS tidak hanya diperoleh dari sosialisasi/pelatihan tetapi dari pendidikan, lingkungan kerja (sesama rekan), buku maupun pembinaan dari dari Kanwil BPN Provinsi maupun BPN Pusat.

42


Gambar 6 Kasi/Kasubsi yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Di Daerah penelitianSumber : Data diolah, 2013

Sosialisasi 45.83%

41.67%

Pelatihan12,5%

4.2.3.2. Sosialisasi dan Pelatihan CORS pada Level Petugas UkurUntuk para petugas ukur sebagai pengguna CORS seharusnya tidak hanya mendapatkan sosialisasi saja tetapi juga pelatihan CORS. Berikut gambaran sosialisasi dan pelatihan yang telah diterima para petugas ukur (data detail lihat Lampiran 9-11).

TABEL 9 JUMLAH PETUGAS UKUR YANG MENGIKUTI SOSIALISASI DAN PELATIHAN CORS DI DAERAH PENELITIAN

NO RESPONDENJUMLAH

PETUGAS UKUR

JUMLAH SUDAH SOSIALISASI/ PELATIHAN


Kanwil BPN Provinsi

Kantah Kota/ Kabupaten

71

230

71

201

- BPN Pusat- Vendor- Petugas ukur yang

sudah pelatihan- BPN Pusat- Vendor- Petugas ukur yang

sudah pelatihan

- BPN Pusat- Vendor- Petugas ukur yang

sudah pelatihan- BPN Pusat- Vendor- Petugas ukur yang

sudah pelatihan

1.

2.

PENGAJARPENYELENGGARA

Gambar 7 Petugas Ukur yang Sudah Mengikuti Sosialisasi/Pelatihan di Daerah Penelitian

n Sudah Sosialisasi/Pelatihann Belum Sosialisasi/Pelatihan

n Sudah Sosialisasi/Pelatihann Belum Sosialisasi/Pelatihan

100% 87%

13%

Kanwil Sampel Kantah Sampel

43


Berdasarkan Tabel 9 yang diperjelas dengan Gambar 7 tersebut, sosialisasi dan pelatihan CORS yang diikuti para petugas ukur sebagai berikut :n Dalam tingkatan Kanwil seluruh petugas ukur sudah pernah menerima sosialisasi

ataupun pelatihan;n Penyelenggara pelatihan yang diikuti oleh petugas ukur Kanwil dan Kantah

cenderung sama karena dalam setiap kegiatan tersebut pasti melibatkan dua unit kerja untuk peserta.

n Data untuk petugas ukur yang sudah mengikuti sosialisasi/pelatihan di kantah sampel belum diinventarisir kantah sampel sehingga data tersebut masih merupakan perkiraan merunut secara kronologis sosialisasi, pelatihan ataupun OJT yang pernah diikuti dari wawancara dengan para petugas ukur. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh data bahwa dari 230 petugas ukur di kantah sampel, sebanyak 201 orang (87%) telah mengikuti baik sosialisasi ataupun pelatihan yang diadakan BPN Pusat, Kanwil BPN Provinsi, Kantah Kota/Kabupaten ataupun vendor.

4.2.4. Pemahaman terhadap Kegunaan dan Konsep Dasar CORS Pengetahuan terdiri dari 6 tahap. Pemahaman merupakan tahapan setelah tahapan tahu.

Pemahaman pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk hasil sosialisasi dan pelatihan. Pemahaman berarti mengerti benar atau mengetahui benar. Dalam hal ini pemahaman tentang kegunaan CORS dan konsep dasar CORS berarti bahwa kemampuan diri SDM (pimpinan ataupun petugas ukur) dalam mengerti teknologi CORS.

4.2.4.1. Pemahaman terhadap Kegunaan, Kelebihan dan Kekurangan CORSPemahaman para pimpinan diperlukan untuk mendorong penggunaan CORS sedangkan bagi para petugas ukur berguna dalam rangka operasionalisasi CORS dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan yang menjadi tugasnya. Berikut diuraikan berbagai pandangan responden mengenai kegunaan teknologi CORS, kelebihan dan kekurangannya (data detail lihat Lampiran 12).

TABEL 10 PEMAHAMAN PIMPINAN DAN PETUGAS UKUR TERHADAP KEGUNAAN CORS

NO RESPONDEN

PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP KEGUNAAN CORS

JUMLAH RESP.

ORANGORANG (%)(%)

Sumber: Data diolah, 2013Keterangan : Responden petugas ukur adalah sampel petugas ukur yang gunakan CORS dan tidak gunakan CORS. Sebanyak 3 orang petugas ukur menyatakan tidak ada/tidak tahu kegunaan CORS.

Kabid SPPKakantahKasi/KasubsiPetugas Ukur

572480

421427

80,0028,5758,3335,06

151050

20,0071,4341,6764,94

1.2.3.4.

VIRTUAL TDT DAN PENGUKURAN BIDANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN

44


Berdasarkan tabel tersebut maka :n Para kabid SPP di daerah penelitian sebagian besar (80%) sudah mengetahui

sepenuhnya bahwa kegunaan CORS sebagai pengganti TDT tugu menjadi TDT virtual (pengikatan) dan pengukuran bidang. Pemahaman kegunaan ini karena hampir seluruh Kabid SPP berlatar belakang pendidikan geodesi dengan pengalaman kerja selama ini di Bidang SPP sehingga untuk kegunaan dan fungsi alat ukur sudah mengetahui;

n Para kakantah di daerah penelitian, sebagian besar (71,43%) mengemukakan kegunaan CORS semata untuk pengukuran bidang. Pemahaman terhadap kegunaan TDT ini perlu kembali ditegaskan bahwa CORS dalam rangka pengikatan (TDT virtual) sebagai kewajiban BPN dalam melaksanakan pengukuran;

n Para kasi dan kasubsi di SPP, sebagian besar (58,33%) mengetahui sepenuhnya bahwa kegunaan CORS, antara lain: i) utamanya dalam rangka penentuan posisi atau berfungsi sebagai pengganti TDT (virtual TDT), ii) pengukuran bidang dan pemetaan;

n Sebagian besar (64,94%) petugas ukur mengemukakan kegunaan CORS semata untuk pengukuran bidang sehingga keberadaan CORS yang masih terkendala komunikasi data justru dianggap memperlambat pengukuran bidang. Adapun untuk pengikatan yang dilaksanakan tanpa CORS dengan pengikatan lokal, selama ini diikat ke bangunan, jalan, dsb. Hal ini dianggap sudah memenuhi keakuratannya dengan dibantu peta citra yang sudah direktifikasi.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu kembali ditegaskan bahwa penggunaan CORS terutama dalam rangka pengikatan sebagai pengganti TDT tugu ke TDT virtual. Selama ini para pengguna menggunakan CORS untuk pengukuran bidang. Hal ini tidak salah bahwa dengan infrastruktur CORS yang mendukung maka penggunaannya pun berkembang untuk pengukuran bidang. Tetapi fokus utamanya tetap dalam rangka pengikatan bidang (TDT virtual) sebagai kewajiban BPN dalam pengukuran dan pemetaan.

TABEL 11 KELEBIHAN CORS MENURUT RESPONDEN DI DAERAH PENELITIAN

NO RESPONDENKELEBIHAN CORS MENURUT RESPONDEN

KOORDINATTM 30

CEPAT DAN MUDAH UKUR

CEPAT MUDAHSAJI DATA

TELITI DAN AKURAT

REKONS TRUKSI MUDAH EFISIEN


Kabid SPPKakantahKasi/KasubsiPetugas UkurRerata

000

15,0015,00

20,000

33,3345,0032,78

40,0085,7175,0053,7563,62

00

12,506,259,38

20,0014,2637,5025,0024,19

80,0014,2954,1730,0044,62

1.2.3.4.

Responden sudah mengetahui kelebihan CORS. Dengan demikian, dapat disimpulkan menurut para responden, bahkan petugas ukur yang tidak menggunakan CORS bahwa kelebihan CORS, antara lain:n Mempercepat dan mempermudah pengukuran (bila dalam kondisi signal

mendukung);n Diperoleh koordinat TM30;n Hasil ukuran mempunyai ketelitian dan keakuratan yang tinggi;

45


n Penyajian data lebih cepat dan mudah;n Lebih efisien dengan penggunaan tenaga sedikit dan cara pengukuran yang lebih

mudah;n Dapat digunakan untuk rekonstruksi batas.

Dengan berbagai kelebihan CORS yang diakui para responden tersebut maka bila kendala penggunaan dapat diatasi, pengguna CORS akan meningkat tajam.

TABEL 12 KEKURANGAN CORS MENURUT RESPONDEN DI DAERAH PENELITIAN

NO RESPONDENKEKURANGAN CORS MENURUT RESPONDEN

SIGNAL BASE TOPOGRAFI MAINTENANCE SDM TIDAK KUASAI ALAT SERVER


Kabid SPPKakantahKasi/KasubsiPetugas UkurRerata

000

15,0015,00

000

1,251,25

20,000

8,33 6,2511,53

000

7,507,50

20,0028,57 8,3337,5023,60

100,00100,00100,00 90,00 97,50

1.2.3.4.

Selain kelebihan CORS, para responden pun sudah mengetahui kekurangan CORS, yakni :n Kendala signal dianggap menjadi kendala utama yang menghambat kinerja

CORS;n CORS terkendala digunakan untuk topografi tertentu, seperti pegunungan,

kepulauan, pedalaman (remote area) karena sulitnya jaringan. Kondisi lainnya yang dianggap menghambat kinerja CORS, seperti permukiman padat, vegetasi rapat dan bawah sutet;

n Base dan server pusat juga dianggap menjadi kendala karena seringkali petugas ukur melaksanakan pengukuran di lapangan, baru mengetahui bahwa server mati ataupun base station terlampau jauh dan tidak tertangkap rover. Dalam kondisi seperti ini petugas merasakan sia-sia dalam membawa alat karena tidak dapat digunakan di lapangan;

n Petugas ukur yang belum menguasai CORS secara penuh juga menganggap penggunaan CORS dapat menunjang kinerja sehingga beberapa petugas ukur pun masih didampingi dalam penggunaan CORS;

n Maintenance CORS dianggap responden terlampau jauh rentangnya kalau ditangani Pusat dan biayanya dianggap akan mahal.

4.2.4.2. Pemahaman terhadap Konsep Dasar CORSUntuk dapat mengoperasionalkan teknologi CORS maka pengguna CORS harus memahami konsep dasar teknologi ini, antara lain yakni prosedur untuk menggunakan CORS, metode-metode pengukuran yang dapat dilakukan dengan teknologi CORS, dan teknik-teknik pengukuran di berbagai medan. Hal-hal tersebut harus diketahui para pengguna CORS, terutama para petugas ukur. Berikut akan diuraikan pemahaman para petugas ukur terhadap konsep dasar teknologi CORS (data detail dalam Lampiran 13).

46


Berdasarkan hasil penelitian :n Prosedur sebelum menggunakan CORS yang paling banyak dilakukan petugas

ukur antara lain: i) pengecekan alat dilakukan 88,89% petugas ukur, ii) cek provider dilakukan 50% petugas ukur, iii) cek base station dilakukan 46,30%, dan iv) cek server dilakukan 31,48%. Dengan demikian, tidak seluruh responden melakukan pengecekan base station ataupun server sebelum melaksanakan pengukuran ke lapang sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi dan penegasan prosedur/TCK sebelum melaksanakan pengukuran dengan CORS pada sosialisasi ataupun pelatihan CORS. Prosedur yang tidak dilakukan ini mempengaruhi keberhasilan penggunaan CORS. Ketika server ataupun base tidak aktif maka tentu saja pengikatan dengan CORS tidak bisa dilakukan;

n Metode CORS yang sudah dipakai seluruh responden adalah NRTK secara koneksi NTRIP. Metode lainnya adalah radio link yang sudah digunakan 11,11% petugas ukur. Adapun metode post processing belum pernah digunakan, karena: i) belum mengetahui teknik pengambilan data ataupun pengolahan datanya, ii) belum ada software pengolahannya, iii) dianggap kurang praktis karena dari lapang tidak langsung membawa hasil ukuran;

n Teknik pengukuran dengan CORS, sebagian besar (92,59%) petugas ukur sudah mengetahui teknik-teknik pengukuran yang harus dilakukan dengan menggunakan CORS, yakni harus diintegrasikan dengan alat ukur lainnya.

4.3. KETERAMPILAN (SKILL)Keterampilan yang dilihat dalam penelitian ini lebih bersifat hard competency yakni terkait keterampilan teknis dalam menggunakan CORS. Keterampilan teknis ini terlihat dari jumlah petugas ukur yang sudah menggunakan CORS. Pada tabel berikut akan diuraikan petugas ukur yang sudah menggunakan CORS di daerah penelitian.

4.3.1. Jumlah Petugas Ukur yang Sudah Menggunakan CORS Pada tabel berikut akan diuraikan petugas ukur yang sudah menggunakan CORS, baik di kanwil

dan kantah sampel (data detail lihat Lampiran 14).

TABEL 13 JUMLAH PETUGAS UKUR YANG SUDAH MENGGUNAKAN CORS


Kanwil sampelKantah sampelRasio

52,5664,471:2

47,4435,531:1

519-

1.2.

JUMLAH PETUGAS UKUR SUDAH GUNAKAN CORS (%)

JUMLAH PETUGAS UKUR BELUM GUNAKAN CORS (%)NO RESPONDEN JUMLAH RESP.

Berdasarkan tabel di atas maka :1) Pengguna CORS lebih banyak di kanwil sampel (47,44%) dibandingkan di kantah sampel

(35,53%). Rasio pengguna CORS dan belum gunakan CORS untuk di Kanwil sampel 1:1 sedangkan di kantah sampel 1:2. Hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya baik di kanwil dan kantah sampel, para petugas ukur yang sudah gunakan CORS sudah banyak.

2) Petugas ukur di kanwil mempunyai rasio pengguna CORS yang lebih banyak dibandingkan kantah sampel dapat dapat disebabkan karena beberapa hal: i) petugas ukur di kanwil lebih memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan CORS

47


yang diadakan BPN Pusat, Kanwil ataupun kantah, ii) volume pengukuran di kanwil yang sedikit dibandingkan di kantah memberikan lebih banyak kesempatan dan waktu untuk menguasai alat, iii) pengukuran di kanwil yang sifatnya tim lebih memberikan peluang untuk saling mengajari, terutama bagi petugas ukur yang belum bisa;

3) Namun dari jumlah pengguna tersebut, pengguna CORS yang benar-benar aktif menggunakannya sebenarnya jauh lebih sedikit. Pengguna aktif yang dimaksud di sini adalah pengguna CORS yang secara frekuensi sering (lebih dari 1 kali/minggu menggunakannya;

4) Sebagian besar pengguna aktif CORS berusia dalam rentang 20-40 tahun, pendidikan DI PPK dan DIV STPN. Sebagian kecil > 45 tahun dan berpendidikan SLTA. Namun sebagian besar yang telah berusia > 50 tahun tidak menggunakannya.

4.3.2. Peningkatan Petugas Ukur sebagai Pengguna CORS Berikut akan diuraikan penambahan petugas ukur yang menggunakan CORS di daerah

penelitian, baik di kanwil maupun kantah sampel (data detail lihat Lampiran 15). 1) Petugas ukur yang bisa menggunakan CORS bertambah. Namun pertambahan tersebut

juga terkadang sering disertai berkurangnya petugas ukur yang bisa menggunakan karena : i) mutasi, ii) promosi di kantah lain, iii) menjadi pengguna pasif yang terbatas penggunaannya untuk obyek pengukuran tertentu saja, iv) tidak lagi gunakan CORS. Untuk itu, peningkatan pengguna CORS harus terus dilakukan agar pengguna CORS tidak terbatas/ tergantung hanya pada beberapa petugas ukur;

2) Penambahan petugas ukur yang bisa menggunakan CORS melalui pelatihan formal yang diselenggarakan baik oleh BPN Pusat, Kanwil BPN Provinsi ataupun Kantah. Pelatihan non formal yang diadakan oleh vendor ataupun OJT yang diselenggarakan petugas ukur yang sudah menggunakan/sudah pelatihan juga berperan menambah pengguna CORS.

4.4. SIKAP TERHADAP TEKNOLOGI CORSSikap menunjukkan penguatan positif ataupun negatif terhadap obyek yang bersifat psikologis. Sikap terhadap teknologi CORS ini yang akan mendorong mendekati (approach) atau menjauhi (avoid) serta melakukan tindakan menggunakan CORS. Oleh karenanya, optimal tidaknya penggunaan CORS di suatu kantor dipengaruhi pula oleh sikap SDM terhadap CORS. Sikap itu sendiri dipengaruhi berbagai hal, antara lain: i) pengetahuan, ii) pengalaman, iii) pemahaman terhadap penggunaan alat. Pengukuran sikap dalam penelitian ini melalui teknik wawancara dengan responden dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui bagaimmana perasaan responden terhadap teknologi CORS. Berikut akan diuraikan sikap para pengguna CORS di daerah.

Sikap para Kabid, Kakantah, Kasi/Kasubsi dan petugas ukur, bahkan petugas ukur yang belum menggunakan CORS, adalah:n CORS dianggap canggih namun saat ini belum efektif digunakan untuk membantu pengikatan

ataupun pengukuran bidang dikarenakan kendala-kendala dalam penggunaannya;n Manfaat CORS belum maksimal namun diyakini akan lebih baik bila kendala penggunaannya

diatasi. Dalam penggunaan jenis alat baru, perlu penekanan dalam penggunaan, terlepas dari sudah sempurna atau belum alat tersebut karena penyempurnaan merupakan proses yang akan terus berjalan.

n Antusiasme penggunaan menurun karena belum sesuai ekspektasi pengguna.

48


4.5. GAP KOMPETENSI DAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN CORS DARI ASPEK KOMPETENSI SDM 4.5.1. Gap Kompetensi Berdasarkan berbagai uraian kondisi kompetensi SDM di daerah, baik dari level pimpinan

hingga petugas ukur, maka gambaran umum kompetensi SDM di daerah penelitian dapat disimpulkan sebagaimana berikut.

TABEL 14 GAMBARAN KOMPETENSI PETUGAS UKUR DI DAERAH PENELITIANKANWIL SAMPEL KANTAH SAMPEL

- Jumlah rata-rata 11 orang- Mayoritas laki-laki- Mayoritas usia 20-30 tahun (35%) dan 31-40 tahun (31%)- Mayoritas pendidikan DI PPK, SLTA dan DIV STPN

- Level pimpinan Kabid SPP ataupun Kasi sudah mengikuti sosialisasi CORS.

- Seluruh petugas ukur sudah ikut sosialisasi/ pelatihan, baik formal maupun informal melalui OJT oleh vendor ataupun rekan petugas ukur yang sudah pelatihan CORS

- Rasio pengguna CORS terhadap non pengguna CORS 1 : 1

- Kakantah sudah mengikuti minimal sosialisasi CORS. Kasi/Kasubsi 58,33% sudah mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan CORS.

- Sebanyak 87% petugas ukur sudah ikut sosialisasil/pelatihan, baik formal maupun informal melalui OJT oleh vendor ataupun rekan petugas ukur yang sudah pelatihan CORS

- Rasio pengguna CORS terhadap non pengguna CORS 1 : 2

- Jenis pelatihan: KJU, KPU, KDP< Ajudikasi MKM, KPLP, PST, KPP, KPA, KPF, TOT CORS, Autocad, fungsional surveyor, pemetaan digital, diklat pengukuran dan pendaftaran tanah. Sebagian besar pelatihan tersebut dilaksanakan pada masa lalu (sebelum tahun 2000) dan sebagian sudah tidak dilaksanakan lagi.

- Pemahaman baik pimpinan dan petugas ukur terhadap kegunaan CORS masih terdapat persepsi untuk pengukuran bidang. Untuk kelebihan dan kekurangan CORS sudah diketahui.

- Konsep dasar CORS : 1) untuk prosedur penggunaan CORS masih banyak petugas ukur belum mengetahui perlu pengecekan server, base station ataupun ketersediaan jaringan sebelum dilakukan pengukuran, 2) metode yang dipakai sebagian besar NTRIP, 3) teknik pengukuran dengan CORS sudah diketahui sebagian besar petugas ukur

- Peningkatan petugas ukur yang bisa menggunakan CORS terjadi namun penggunaannya pada sebagian besar kantah sampel belum meningkatsecarasignifikan.

- Sikap baik pimpinan dan petugas ukur terhadap teknologi CORS : 1) saat ini sudah membantu tapi belum optimal digunakan, 2) prospek ke depan yakin akan lebih optimal digunakan untuk membantu pengukuran, 3) antusiasme saat ini masih rendah karena kendala teknis.

- Jumlah rata-rata 12 orang- Mayoritas laki-laki- Mayoritas usia >50 tahun (45%) dan 41-50 tahun (32%)- Mayoritas pendidikan SLTA


Gap kompetensi dari gambaran kompetensi SDM di daerah penelitian, yakni:1) Faktor usia merupakan faktor yang tidak terabaikan mengingat hal tersebut mempengaruhi

kekuatan fisik dan psikis seseorang serta pada usia tertentu seorang karyawan akan mengalami perubahan potensi kerja. Sebenarnya keberadaan teknologi CORS ini dapat digunakan untuk mengurangi mengimbangi penurunan kemampuan kerja karena faktor usia karena mudahnya CORS dalam pengikatan bidang sehingga mempercepat pengukuran bidang. Namun kenyataan memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi CORS justru dipengaruhi faktor usia. Petugas ukur yang sudah senior (terutama > 50 tahun) cenderung sudah terpola sistem kerjanya dan merasa nyaman dengan metode pengukuran dan alat yang biasa digunakan, seperti meteran maupun Total Station. Untuk itu, ketika alat baru diperkenalkan dijumpai “shock technology”. Teknologi CORS yang erat kaitannya dengan komunikasi data dan IT cenderung membuat mereka merasa memerlukan waktu lama dan usaha yang intensif untuk menguasainya. Sebenarnya, hal tersebut dalam masa transisi teknologi hal yang wajar karena dibutuhkan usaha dan waktu untuk dapat mengoperasikan alat. Namun ketersediaan alat yang terbatas dan waktu untuk menguasai alat seringkali menjadi kendala ketika dihadapkan beban kerja, maka penguasaan CORS masih menjadi kendala.

49


2) Untuk menguasai teknologi CORS maka diperlukan: i) pengetahuan dasar pengukuran, ii) pengetahuan dasar GPS dan, iii) kemampuan dasar komputer. Dalam hal ini kompetensi petugas ukur terdapat gap, sebagian besar petugas ukur, terutama di Kantah dengan usia > 50 tahun umumnya justru belum ataupun masih kurang pengetahuan dasar komputer dan dengan pendidikan SLTA maka pengetahuan GPS tidak semua memilikinya. Gap kompetensi ini menyebabkan penggunaan teknologi CORS dianggap tidak mudah, terlebih dengan adanya kendala CORS di lapangan.

3) Pelatihan yang diikuti petugas ukur merupakan tanggung jawab BPN dalam rangka meningkatkan kompetensi SDMnya dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan yang saat ini dilaksanakan belum masih terdapat gap sehingga belum efektif, karena : i) petugas ukur berulang memperoleh jenis pelatihan CORS yang sama, ii) karakteristik peserta pelatihan (usia, latar belakang pendidikan, dasar pengetahuan yang dimiliki) belum disesuaikan dengan desain dan jenis pelatihan, iii) petugas ukur yang dikirim pelatihan belum merata, hanya pada rentang usia tertentu saja, biasanya rentang usia 20-45 tahun sedangkan rentang usia >50 tahun sangat jarang dikirim pelatihan.

4) Kenyataan saat ini masih banyak petugas ukur yang hanya menguasai satu jenis alat saja, yakni meteran dan tidak mempunyai pengetahuan alat yang lain. Hal ini yang harus diperhatikan oleh sistem pelatihan agar setiap petugas ukur mempunyai kesempatan yang merata sehingga dapat mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bagaimanapun tidak sedikit di kantah-kantah kota maupun kabupaten sebagaimana tercermin dalam gambaran umum kompetensi SDM, memiliki mayoritas petugas ukur > 50 tahun. Kewajiban bahwa setiap PNS harus selalu mengembangkan kompetensi diri dan pelatihan juga harus mengakomodir kebutuhan pelatihan bagi mereka. Untuk itu, peningkatan kompetensi setiap petugas ukur juga menjadi kewajiban kantah, kanwil dan BPN.

5) Distorsi pemahaman SDM masih terlihat bahwa penggunaan CORS lebih cenderung ke pengukuran bidang, seharusnya lebih dititikberatkan kepada pengikatan pengganti TDT tugu menjadi TDT virtual. Pengikatan ke TDT ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan BPN dalam kegiatan pengukuran. Selama ini pengukuran lebih banyak diikatkan kepada pengikatan lokal.

6) Sikap SDM, terutama petugas ukur terhadap efektivitas CORS dalam membantu pengukuran saat ini masih negatif. Hal ini akan berpengaruh terhadap tindakan penggunaan CORS. Sikap negatif petugas ukur dipengaruhi beberapa hal, antara lain : i) pengalaman pribadi yang menghadapi kesulitan ataupun kendala ketika menggunakannya, ii) pandangan orang lain yang telah menggunakan CORS yang terkendala sehingga cenderung tidak menggunakan CORS takut menghadapi kendala yang sama, iii) budaya yang menganggap dengan alat ukur seperti meteran pun dapat digunakan untuk mengukur dan mempelajari hal baru dianggap butuh waktu dan kesempatan.

4.5.2. Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan CORS dari Aspek Peningkatan Kompetensi SDM

Peluang peningkatan penggunaan CORS dari aspek peningkatan kompetensi SDM yang dapat dilakukan, antara lain:1) Untuk level pimpinan:

n Untuk tingkatan Kabid SPP dan Kakantah, sosialisasi CORS yang diberikan sudah cukup melalui: i) rakernis bidang SPP, ii) kegiatan teknis kedeputian I, iii) pembinaan

50


BPN Pusat ke daerah. Untuk peningkatan penggunaan CORS di Kanwil dan Kantah maka BPN Pusat dapat melaksanakan: i) monitoring dan evaluasi penggunaan CORS, ii) pembinaan berkala sekaligus disertai demo alat, iii) pendampingan melalui tim technical advisor/supporting;

n Kasi/Kasubsi di SPP agar mengikuti pelatihan CORS karena: (i) pemberi masukan kepada Kakantah terhadap kebijakan penggunaan CORS, (ii) penggaris kebijakan penggunaan CORS bagi para petugas ukur, (iii) pembina para petugas ukur dalam menggunakan CORS, (iv) penyelia hasil ukuran (quality control) CORS. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh BPN Pusat ataupun Kanwil BPN Provinsi.

2) Untuk level pelaksana (petugas ukur): Untuk membentuk petugas ukur yang profesional dengan penguasaan teknologi

terkini tidak bisa tanpa melalui perjalanan waktu. Profesional merupakan cermin dari kemampuan. n Untuk mengatasi gap kompetensi petugas ukur dapat dilakukan melalui: i)

Penambahan petugas ukur oleh BPN Pusat melalui rekrutmen ke arah keahlian dan keterampilan, yakni pejabat fungsional survei dan pemetaan, ii) Untuk kantah-kantah yang kurang petugas ukurnya maka dapat dibantu tenaga dari surveyor berlisensi yang diwajibkan untuk menggunakan CORS;

n CPNS BPN dengan latar belakang pendidikan D1 dan S1 yang akan ditempatkan di SPP di Kantah Kota/Kabupaten agar terlebih dahulu mendapatkan pelatihan CORS;

n Mendorong petugas ukur yang ada (mayoritas >50 tahun dan SLTA) untuk juga menggunakan CORS, karena: i) pengguna tidak terbatas pada beberapa orang, ii) pengguna agar semakin meningkat dalam rangka tuntutan digitalisasi teknologi, iii) kualitas hasil ukuran dengan adanya pengikatan TDT (virtual TDT).

n Peningkatan pemahaman dan penguasaan CORS para petugas ukur melalui pelatihan CORS. Tujuan pelatihan CORS seharusnya: i) dalam rangka memperbaiki kinerja dan kualitas pengukuran dengan lebih akurat dan telitinya posisi bidang, ii) memutakhirkan keahlian para SDM sejalan dengan teknologi, iii) mengurangi waktu belajar SDM dalam menguasai teknologi CORS, iv) membantu memecahkan permasalahan opera sio nal penggunaan CORS, v) meng orientasikan SDM terhadap kebijakan penggunaan CORS. Konsep pelatihan, tidak hanya CORS tetapi pelatihan survei, pengukuran dan pemetaan harus “long life learning” untuk terus mengupgrade pengetahuan dan pencerahan (enlightment).

KebijakanCORS

Gambar 8 Konsep Peningkatan Kompetensi Petugas Ukur

51


3) Pelatihan CORS bagi para petugas ukur, sebagai berikut.n Penyelenggara pelatihan CORS Responden menyarankan bahwa pelatihan CORS dapat dilaksanakan BPN Pusat,

dalam hal ini Pusdiklat BPN RI sebagai pengelola diklat namun pengajarnya berasal dari Tim Deputi I, Vendor, praktisi CORS dan akademisi. Hal ini dikarenakan tidak hanya dibutuhkan pengalaman penggunaan CORS tetapi pengetahuan terhadap karakteristik alat yang biasanya dikuasai para vendor alat. Pusdiklat BPN RI dapat juga dapat menyerahkan pelatihan ke daerah dengan penyelenggara Kanwil BPN Provinsi dengan supervisi pelaksanaan diklat oleh Pusdiklat BPN RI. Diklat yang dilaksanakan di daerah diharapkan dapat menyerap lebih banyak peserta dari berbagai kantah untuk ikut serta dibandingkan penyelenggaraannya di BPN Pusat dengan dana terserap untuk transportasi dan akomodasi yang berdampak terbatasnya jumlah peserta pelatihan. Selain itu, diharapkan dengan pelatihan di daerah maka praktek penggunaan alat pun dapat diarahkan ke wilayah kerja sehingga lebih tergambar kondisi, kendala dan trouble shootingnya.

n Frekuensi pelatihan Untuk pelatihan yang efektif bagi para petugas ukur tidak hanya dilaksanakan satu

kali tetapi minimal 2x. n Subyek pelatihan Pelatihan harus dibedakan berdasarkan subyek, yaitu: (i) petugas ukur dengan latar

belakang teknis, seperti DI PPK, DIII Geodesi, DIV STPN ataupun S1 Geodesi, (ii) petugas ukur yang tanpa latar belakang teknis. Untuk mereka yang sudah berlatar belakang teknis dengan dasar pengukuran yang kuat, maka bisa saja langsung ke pelatihan lanjutan, tidak perlu dari pelatihan dasar. Namun untuk petugas ukur tanpa latar belakang teknis, dengan pendidikan SLTP maupun SLTA yang saat ini masih ada maka disarankan agar materi pelatihan diberikan mulai dari filosofi/konsep dasar pengukuran, pengetahuan tentang GPS, pengetahuan komputer, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan teknologi CORS. Pemanggilan peserta diklat perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi diklat dengan materi yang sama dan sudah semua petugas ukurnya diikutkan dipanggil untuk diklat lagi. Demikian pula dengan para Kantah agar disarankan untuk mengirimkan petugas ukurnya sesuai dengan pelatihan yang belum atau sudah diikuti. Misal: petugas ukur yang belum pernah pelatihan CORS maka jangan diikutkan pelatihan TOT CORS.

n Penggunaan alat dan instruktur Peserta pelatihan dan jumlah instruktur perlu diperhatikan proporsionalitasnya.

Maksimal untuk 1 orang instruktur melatih 5 tim, setiap tim terdiri dari 2 orang. Alat yang digunakan pun perlu dibatasi, 1 rover untuk maksimal 2 orang petugas ukur.

n Jenis pelatihan dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni: i) pelatihan dasar CORS, ii) pelatihan lanjutan CORS, iii) Training of Trainer (ToT) CORS. a. Pelatihan Dasar CORS Tahap ini merupakan tahap pengenalan CORS bagi para petugas ukur yang belum

pernah mengikuti pelatihan CORS atau disebut juga pemula. Diharapkan pada tahap dasar ini, para petugas ukur tidak hanya sebagai user tetapi benar-benar pengenalan alat dan karakteristiknya. Responden di daerah mengharapkan bahwa pada pelatihan dasar ini tidak terlalu dipersyaratkan unsur usia dan kapasitasnya karena kondisi SDM di daerah yang memang tidak memungkinkan.

52


Teknologi CORS merupakan teknologi informasi maka beberapa pelatihan yang diadakan mensyaratkan para petugas ukur yang mengikuti pelatihan harus sudah mempunyai pengetahuan dasar komputer. Persyaratan tersebut akhirnya seringkali menyebabkan petugas ukur yang sama dikirim berkali-kali mengikuti pelatihan CORS karena petugas ukur yang lain (biasanya sudah berusia di atas 45 ataupun lebih 50 tahun) tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Sebaiknya, pelatihan dasar ini lebih panjang waktunya, bisa 12 hari dengan komposisi pelatihan dialokasikan untuk mengupgrade pemahaman pengukuran, pengenalan alat CORS maupun pengetahuan komputer.

Perlu diperhatikan pada pelatihan dasar ini adalah para pengajarnya. Untuk teori dapat diberikan oleh tim BPN Pusat ataupun akademisi namun untuk praktek harus dilakukan oleh praktisi dan vendor yang mengetahui karakteristik alat. Pelatihan langsung ke medan pengukuran yang seringkali dianggap sulit untuk pengukuran CORS, seperti permukiman padat, daerah pegunungan, daerah tertutup vegetasi, dan sebagainya. Ini untuk memberikan gambaran langsung penggunaan dan teknis pengukuran CORS. Komposisi pelatihan dasar hendaknya tidak hanya penekanan pada teori namun juga pada praktek. Komposisi pelatihan bisa berkisar 40:60, yakni 40% untuk teori dan 60% untuk praktek.

Berkaitan dengan materi pelatihan maka responden menyarankan untuk pelatihan dasar, materi yang diberikan sebagai berikut.

nTeori dasar pengukuran nSetting alat nKonsep dasar CORS nOperasionalisasi alat nPengetahuan dasar komputer nTeknik-teknik pengukuran dengan CORS nPengenalan alat dan kharakteristiknya nPengolahan data CORS nTCK penggunaan CORS

b. Pelatihan Lanjutan CORS Pelatihan ini merupakan pendalaman dari pelatihan dasar. Petugas ukur yang sudah

mengikuti pelatihan dasar dan kembali bertugas disarankan agar langsung dapat mengaplikasikan hasil pelatihan dalam kinerja pengukuran sehari-hari. Keterbatasan jumlah alat dapat disiasati dengan pembuatan jadwal penggunaan CORS secara bergantian. Bagaimanapun pepatah yang mengatakan “bisa karena terbiasa” sangatlah benar. Penggunaannya yang terus-menerus akan mengasah kemampuan diri dalam beradaptasi dengan teknologi tersebut. Kekurangan-kekurangan pada pelatihan awal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mengikuti pelatihan lanjutan. Karena merupakan pelatihan lanjutan maka pesertanya otomatis adalah para petugas ukur yang sudah mengikuti pelatihan dasar. Diharapkan pada pelatihan lanjutan ini, para petugas ukur yang sudah aktif menggunakan CORS dapat lebih mengoptimalkan penggunaan CORS dalam berbagai aplikasi untuk menunjang pelayanan pertanahan.

Waktu penyelenggaraan pelatih an lanjutan ini tidak selama pelatihan dasar, cukup 3-5 hari. Komposisi pelatihan tetap terdiri dari teori dan praktek, dengan perbandingan 30:70, yakni 30% teori dan 70% praktek. Materi pelatihan lanjutan CORS, meliputi:n Refresh konsep dasar CORS dan penggunaan CORSn Optimalisasi penggunaan CORS, seperti penggunaan post processing, staking

out, gelombang radio, dll.

53


n Maintenance alatn Trouble shooting.

c. Training of Trainer (ToT) CORS Pelatihan ToT CORS ini ditujukan bagi para petugas ukur yang akan menjadi trainer

bagi para petugas ukur lainnya. Karena akan menjadi trainer maka persyaratan pesertanya adalah para petugas ukur yang mempunyai kompetensi dan kemampuan CORS yang baik. Petugas ukur yang mengikuti pelatihan ToT CORS ini cukup 1 atau 2 orang yang akan mewakili provinsinya. Pesertanya bisa berasal dari petugas ukur Kanwil maupun Kantah selama kompetensi dan kemampuannya baik. Setelah mengikuti pelatih an ini, petugas ukur yang menjadi trainer tersebut dapat menjadi trainer dalam OJT yang diselenggarakan Kanwil BPN Provinsi.

Waktu penyelenggaraan ToT bisa 3-5 hari. Para pengajarnya adalah Tim BPN Pusat, praktisi maupun vendor. Adapun materi pelatihannya:n Metode trainern Konsep dasar CORS, praktek penggunaan CORS hingga optimalisasi serta trouble

shooting CORSn Pengetahuan informatikan Maintenance CORS

4) Pendampingan oleh Technical advisor Beberapa responden menyarankan untuk pembentukan technical advisor atau mobile task

force. Technical advisor ini bisa berupa vendor ataupun akademisi, seperti ITB dan UGM. Setelah pelatihan-pelatihan pengenalan CORS yang dilakukan maka pendalaman untuk optimalisasi penggunaan CORS akan diberikan oleh technical advisor. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan kuota pelatihan bagi kantah-kantah karena harus pula dibagi dengan memperhatikan kantah-kantah seluruh Indonesia. Untuk itu, maka setiap Kantah Kota/Kabupaten tidak seluruh petugas ukurnya telah mendapatkan pelatihan. Umumnya hanya 1-4 orang yang sudah mengikuti pelatihan. Mereka inilah yang menularkan ilmunya ke rekan lainnya. Namun demikian, tidak seluruh petugas ukur mempunyai penerimaan ilmu ataupun kemampuan mengajarkan yang sama. Technical advisor juga diarahkan pada kantah-kantah dengan penggunaan CORS yang masih rendah. Perlunya technical advisor ini adalah :n Memberikan pendampingan bagi para pengguna BPN dalam memberikan bantuan

teknis selama 1x24 jam;n Technical advisor dapat membawahi beberapa kantah;n Technical advisor memantau penggunaan CORS dan bertanggung jawab terhadap

peningkatan penggunaan CORS;n Sifat technical advisor ini hanya untuk jangka waktu tertentu, misal 3 – 6 bulan

sebagai daya ungkit peningkatan penggunaan CORS di daerah. Technical advisor ini diperlukan karena pelatihan tidak cukup tetapi perlu pendampingan

kepada para pengguna CORS. Pelatihan CORS saat ini dianggap masih kurang efektif. Technical advisor inilah yang akan mendampingi para petugas ukur agar terampil dan dapat mengoptimalkan penggunaan CORS.

5) Untuk kantah-kantah dengan PNBP yang memungkinkan maka disarankan untuk meningkatkan penguasaan CORS melalui sistem pendampingan oleh technical advisor dengan mengundang praktisi/vendor mendampingi lapang para petugas ukur.

54


55

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN5Bab V

Teknis Penggunaan CORS di Daerah

Penelitian


56


Untuk mengetahui peluang optimalisasi penggunaan CORS maka terlebih dahulu harus diketahui gambaran penggunaan CORS di daerah penelitian. Gambaran yang akan dilihat meliputi peralatan, penggunanya, kebijakan penggunaannya hingga kendala penggunaannya.

5.1. ALAT CORS DAN KONDISINYA DI DAERAH PENELITIANAlat utama CORS di daerah terdiri dari base station dan rover. Alat CORS dan kondisinya perlu dilihat karena bisa saja CORS tidak bisa atau belum optimal digunakan karena kondisinya yang tidak menunjang. Berdasarkan hasil penelitian, alat CORS dan kondisinya di daerah penelitian terlihat pada Tabel 15 berikut (lebih detail alat CORS lihat Lampiran 16).

TABEL 15 ALAT CORS DAN KONDISINYA DI DAERAH PENELITIAN


NO RESPONDENKONDISI ALAT CORS

JUMLAH RESP. BASE STATION ROVERTIDAK BAIK (%) TIDAK BAIK (%)BAIK (%) BAIK (%)

Kanwil sampelKantah sampel

519

-81

-19

100100

--

1.2.

Berdasarkan tabel tersebut maka alat CORS dan kondisinya di daerah penelitian dapat disimpulkan, yaitu:1) Kanwil sampel

n Tidak ada base station yang ditempatkan di kanwil sampel;n Hampir seluruh kanwil sampel memperoleh rover pada akhir 2012 dari pengadaan BPN

Pusat;n Seluruh kanwil sampel menerima 1 buah rover dan tidak ada penambahan dari pembelian;n Tidak seluruh rover berada di kanwil sampel, tetapi ada satu kanwil sampel yang

memobilisasikan rover untuk men dukung pencapaian target peng ukuran. Hal ini dikarenakan permohonan pengukuran di kanwil tidak ada;

n Seluruh kondisi rover dalam keadaan baik;n Melihat kondisi rover di kanwil sampel yang seluruhnya dalam kondisi baik maka bila

belum optimal penggunaannya bukan dikarenakan faktor kondisi alat yang tidak baik.2) Kantah sampel

n Tidak semua kantah sampel ditempatkan base station. Base station dibangun di Kantah terpilih yang menurut persyaratan teknis dan keamanan memenuhi kriteria;

n Mayoritas Kantah sampel menerima base station dan/atau rover tahun 2010; n Base station dalam kondisi baik sebesar 81% sedangkan rusak 19%, adapun rover

seluruhnya (100%) dalam kondisi baik. Kerusakan pada base station antara lain:i) Kantah Kabupaten Malang, base station hidup tetapi tidak bisa tertangkap rover.

Beberapa waktu lalu pun rover mengalami kendala sehingga tidak bisa mencapai fixed sehingga sepanjang tahun 2013 ini CORS tidak digunakan. Untuk rover saat ini sudah diperbaiki BPN Pusat dan telah kembali berfungsi dengan baik;

ii) Kantah Kabupaten Sumedang, base station hidup tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena terhalang bukit sehingga perlu relokasi base station;

iii) Kantah Kabupaten Klungkung, tidak bisa digunakan karena kabel dimakan tikus.


57


n Sebagian besar kantah sampel (76%) hingga saat penelitian dilaksanakan masih memiliki 1 buah rover yang berasal dari pengadaan BPN Pusat. Hanya satu kantah sampel mendapatkan 2 buah rover dari pengadaan BPN Pusat.

n Hanya 6 kantah sampel (24%) yang sudah melakukan penambahan rover melalui dana PNBP;

n Kantah-kantah yang belum menambah rover berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa pertimbangan: 1) pembelian alat pengukuran non CORS dengan pertimbangan familiaritas penggunaan alat para petugas ukur, 2) tidak memiliki dana PNBP yang cukup untuk membeli rover, 3) penggunaan rover yang ada saat ini dirasakan belum efektif, 4) menanti perbaikan terhadap kendala CORS yang ada pada saat ini;

n Melihat kondisi base station dan rover di kantah sampel maka terdapat 3 kantah (19%) yang belum optimal penggunaan CORS karena kondisi alat, dalam hal ini base station yang bermasalah.

5.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGGUNAAN CORSKebijakan penggunaan CORS maupun strategi penggunaan CORS dengan terbatasnya jumlah rover baik di kanwil maupun kantah sampel sebagai berikut (data detail lihat Lampiran 17 dan Lampiran 18).1) Kebijakan dan strategi penggunaan CORS di Kanwil sampel:

a. Tidak ada kebijakan penggunaan secara tertulis untuk kewajiban pengguna annya. Penggunaan CORS diusahakan sepanjang kondisi jaringan mendukung, walau sebatas pengikatan. Namun kanwil yang tidak ada permohonan peng ukuran maka kebijakan pengguna an nya diarahkan untuk membantu kegiatan pengukuran di kantah. Bahkan terdapat kanwil yang mempunyai kebijakan untuk memobilisasikan rover yang dimilikinya ke kantah;

b. Strategi penggunaan rover secara bergantian antar tim sesuai permintaan penggunaan rover ke penanggung jawab alat;

c. Penggunaan rover diarahkan untuk kegiatan pengukuran bidang yang luas, paling tidak untuk titik referensi.

2) Kebijakan dan strategi penggunaan CORS di kantah sampel : a. Sebagian besar kantah sampel yang pernah menggariskan kewajiban penggunaan CORS

(tidak tertulis) untuk luasan tertentu kemudian berkembang tidak lagi mewajibkan karena kendala yang dialami petugas ukur dalam menggunakan CORS. Hard policy menjadi soft policy yang sifatnya mengarahkan penggunaan CORS untuk kondisi-kondisi tertentu sepanjang jaringan mendukung;

b. Kebijakan penggunaannya lebih utama diarahkan untuk pengukuran tanah dengan: i) luasan tertentu, ii) tanah terbuka (open area), iii) untuk pengukuran program strategis, seperti Prona dan IP4T;

c. Sebanyak 3 kantah (15,79%) mensiasati kendala jaringan dengan menggariskan kebijakan penggunaan CORS secara radio link;

d. Terdapat perbedaan di salah satu kantah sampel dimana kebijakan penggunaan CORS diwajibkan. Tanpa adanya titik referensi dengan CORS maka hasil ukur an tidak akan diterima. Untuk itu, penggunaan CORS juga dijadwalkan untuk setiap petugas ukur secara bergantian. Sistem tersebut mendorong para petugas ukur mempelajari dan menggunakan CORS. Kantah pun mem fa silitasi dengan memberikan fasili tas pelatihan dengan mengundang vendor hingga mendampingi petugas ukur yang belum bisa gunakan CORS ke lapang. Kebijakan ini melahirkan sistem pengukuran di kantah tersebut yang diharapkan siapapun pemimpinnya akan bertindak atas nama sistem dan berperilaku berdasarkan sistem yang mengatur;


58


e. Strategi penggunaan rover di kantah sampel:n Bergantian di antara para penggunanya;n Hingga kini CORS dengan koneksi NTRIP masih belum menjadi prima dona sebagaimana

peng gu na an total station sehingga hampir tidak di temukan di daerah penelitian yang saling berebut di antara para petugas ukur untuk menggunakan rover;

n Namun di beberapa kantah dengan penggunaan secara radio link justru menarik para petugas ukur untuk menggunakannya. Bahkan agar dapat menggunakan secara radio link, kantah saling tukar alat ataupun pinjam rover.

5.3. PENGGUNAAN CORS DALAM RANGKA PENGIKATAN BIDANG TANAHTeknologi CORS di bidang kadastral digunakan dalam rangka menyediakan titik dasar virtual untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan TDT konvensional untuk pengikatan batas bidang dalam rangka pengukuran bidang tanah. Berdasarkan pemahaman kegunaan CORS di atas, sebagian besar petugas ukur masih memandang penggunaan CORS terutama dalam rangka pengukuran bidang. Padahal sebenarnya dalam rangka penyediaan TDT virtual. Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar pengukuran masih diikatkan kepada pengikatan lokal sebagaimana yang selama ini telah dilakukan. Pengikatan lokal yang biasanya

5.4. FREKUENSI PENGGUNAAN CORS DAN OBYEK YANG DIUKUR DENGAN CORSFrekuensi penggunaan CORS dan obyek pengukurannya sebagai berikut (data detail lihat Lampiran 19 dan 20) :1) Kanwil sampel :

a. Sebagian besar frekuensi penggunaan rendah, hanya 1 kali/bulan namun waktu penggunaan alat umumnya lebih dari 1 hari dan bahkan 1 minggu karena tanah yang diukur umumnya luas. Terdapat kanwil sampel yang tidak ada permohonan pengukuran sehingga penggunaannya diarahkan untuk membantu kegiatan kantah dengan frekuensi penggunaan setiap hari sepanjang jaringan mendukung;

b. Obyek pengukuran yang menjadi kewenangan kanwil umumnya luas dan biasanya terbuka, seperti tanah pertanian, tanah kosong ataupun sedikit berbangunan.

2) Kantah sampel :a. Mayoritas sebanyak 42,10% menggunakan rata-rata 1-2 kali/minggu dan 36,84% gunakan

2-3 kali/minggu. Sebanyak 10,52% tidak menggunakannya karena alat rusak dan hanya 10,54% penggunaannya 4 kali/minggu dan bahkan ada salah satu kantah yang gunakan setiap hari, terutama dalam mendukung pengukuran program-program strategis, seperti Prona. Penggunaan CORS dengan membawa back up alat dan bila kondisi jaringan tidak mendukung maka dialihkan dengan penggunaan alat ukur lainnya;

b. Sebagian besar kantah sampel lebih mengarahkan penggunaan CORS :n tanah terbuka (open area), seperti tanah kosong, sawah, tambak;n untuk pengukuran program massal, seperti Prona, IP4T;n untuk pengukuran rutin diarahkan untuk luasan tertentu, misal > 3000 m2.

c. Sebagian besar responden terlihat menghindari penggunaan CORS untuk mengukur permukiman padat bangunan karena: i) sulit koneksi ataupun mencapai fixed solution, ii) untuk pengukuran bidangan yang kecil-kecil dianggap kurang efektif dengan CORS karena akan memakan waktu yang lebih lama. Biasanya responden lebih memilih untuk menggunakan meteran;


59


d. Sebanyak 3 kantah sampel (15,79%) menggunakan secara radio link karena telah memiliki 2 buah rover, yang berasal dari pengadaan BPN Pusat, pembelian dari dana PNBP ataupun saling tukar antar kantah. Penggunaan secara radio link tidak tergantung jaringan sehingga mempengaruhi peningkatan frekuensi penggunaan CORS menjadi setiap hari. Bahkan petugas ukur di kantah tersebut lebih memilih penggunaan secara radio link yang dianggap lebih efektif tanpa harus menunggu fixed solution yang tidak menentu lamanya (bisa sangat cepat namun bisa juga untuk fixed memakan waktu yang sangat lama hingga > 1 jam per titik). Namun penentuan posisi secara radio link ini pada penentuan posisi awal tidak secara NTRIP;

e. Hanya di salah satu kantah sampel sudah menggunakan CORS setiap hari tanpa membatasi penggunaan CORS untuk obyek pengukuran ataupun luasan tertentu, bahkan di permukiman padat. Salah seorang petugas ukur di Kantah tersebut mengungkapkan bahwa untuk mengukur di permukiman padat sebenarnya bisa tapi memang karena seringkali terkendala signal GNSS atau tidak adanya koneksi transmisi data (edge) maka pengukuran bidang tanah dengan titik dasar virtual. Untuk itu, dicari dua buah titik ikat virtual yang saling terlihat, biasanya mencari titik yang lebih terbuka dan bisa mencapai fixed solution. Pengukuran bidang kemudian dikombinasikan dengan meteran ataupun TS.

5.5. METODE PENGUKURAN CORS YANG DIGUNAKANDalam menggunakan CORS, para petugas ukur dapat menggunakan salah satu dari 3 (tiga) metode, yakni: i) metode NRTK (Network Real Time Kinematik, ii) metode single base RTK/ , iii) Post processing. Berdasarkan hasil penelitian maka metode yang telah digunakan oleh para petugas ukur sebagai berikut :1) Pada seluruh kanwil dan sebagian besar kantah sampel, para petugas ukurnya menggunakan

metode NRTK secara koneksi NTRIP;2) Hanya pada 3 kantah sampel (15,79%), para petugas ukurnya sudah menggunakan metode

selain koneksi NTRIP, yakni single base RTK/radio link. Radio link ini digunakan sebagai alternatif dari penggunaan secara NTRIP yang seringkali sulit mencapai fixed solution;

3) Seluruh petugas ukur belum pernah ada yang menggunakan metode post processing. Beberapa petugas ukur menyatakan telah diajarkan tentang pengambilan data secara post processing namun untuk pengolahan datanya belum diajarkan. Bahkan software pendukung untuk penggunaan post processing belum ada.

5.6. KENDALA PENGGUNAAN CORSUntuk dapat mengoptimalkan penggunaannya maka perlu diketahui kendala-kendala utama penggunaan teknologi CORS di daerah. Diharapkan dengan diidentifikasinya kendala-kendala yang dihadapi para pengguna di daerah maka dapat dicarikan solusi sehingga terjadi peningkatan penggunaan CORS. Berdasarkan hasil penelitian (data detail lihat Lampiran 21), terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan kendala penggunaan CORS bersifat teknis, yaitu: 1) komunikasi data, 2) base station, 3) server, 4) spesifikasi alat. Selebihnya merupakan kendala non teknis, seperti: 1) pengelola CORS, 2) perilaku petugas ukur, 3) penguasaan alat. Berikut diuraikan kendala-kendalanya.1) Komunikasi Data

n Crowded jaringan pada jam sibuk (busy hour) di atas jam 11-16.00 WIB sulit koneksi ataupun fixed solution;


60


n Problem koneksi NTRIP, untuk float saja membutuhkan waktu lama, terlebih fixed. Padahal pada beberapa lokasi pengukuran dekat dengan BTS ataupun pada daerah terbuka. Untuk pengukuran di permukiman padat, tertutup vegetasi, di bawah sutet dinyatakan sulit fixed solution;

n Setiap daerah seringkali didukung infrastruktur komunikasi data yang berbeda-beda sehingga untuk menangkap signal berganti-ganti simcard, akibatnya slot simcard pada rover mudah rusak;

n Tidak semua daerah memiliki infrastruktur komunikasi data yang baik, seperti pada topografi daerah pegunungan/perbukitan, perdesaan yang terpencil (remote), kepulauan;

n Beberapa daerah ditemukan blank spot, seperti Malang bagian Selatan, bagian Utara Kabupaten Sampang, daerah pegunungan di Jonggol Jawa Barat, daerah Timur Kabupaten Sumedang (Desa Jatigede) dan daerah Wado-Jatinunggal (Desa Sari Mekar, Desa Tarikolot).

2) Base Stationn Base station tidak diketahui hidup atau mati di lokasi pengukuran;n Base station hidup tetapi tidak tertangkap rover, seperti Kantah Kabupaten Malang dan

Kantah Kabupaten Sumedang;n Base station tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu relokasi, seperti Kantah Kabupaten

Sumedang terhalang perbukitan;n Beberapa wilayah tidak tertangkap base station, seperti beberapa wilayah di Bondowoso,

Kediri, Sidoarjo, Probolinggo, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Jawa Barat bagian Selatan, Timur Sumedang, Grobogan, Cilacap, Blora, Marunda, Kepulauan Seribu;

n Base station di Kantah hidup (on) namun tertangkap di Pusat mati (off), seperti terjadi di Kantah Kabupaten Bantul.

3) Servern Link server beberapa kali not connected ataupun diping dalam kondisi RTO;n Manajemen server yang terpusat dianggap kurang efektif. Responden menyatakan semakin

banyak base dan semakin jauh server dari base akan mempengaruhi kinerja CORS. n VPN yang terbagi untuk KKP dianggap memperlambat kinerja CORS.

4) Spesifikasi alat, di daerah ditemukan beberapa jenis merk base dan rover, seperti Javad, Topcon dan Leica dengan fitur yang berbeda-beda yang dikhawatirkan kompabilitasnya dan mempengaruhi penguasaan alat petugas ukur.

5) Pengelola CORSn Server mati ataupun ip address berganti tanpa diketahui pengguna;n Jumlah pengelola CORS di Pusat masih kurang memadai untuk melayani pengguna di

seluruh Indonesia sehingga seringkali masih kurang responsif ataupun sulit dihubungi;n Pengelola CORS terbatas pelayanannya di hari kerja padahal banyak pengukuran untuk

mengejar target dilakukan bukan hari kerja;n Belum ada sarana komunikasi antara pengguna dan pengelola CORS yang dikelola secara

profesional. 6) Perilaku petugas ukur

n Petugas ukur dengan beban kerja tinggi ingin pengukuran secara cepat dan mudah sehingga menunggu fixed dirasakan memperlambat kerja;

n Sebagian besar petugas ukur > 50 tahun merasa familiar dengan meteran atau TS sehingga tidak mau belajar alat lain karena membutuhkan waktu penguasaan yang lama dengan pelatihan yang intensif;


61


n Pola kerja petugas ukur bila sulit fixed secara NTRIP, sulit didorong untuk menggunakan post processing karena budaya “carry and cash”. Dengan post processing berarti pulang dari lapang belum membawa hasil ukuran;

n Pelatihan CORS umumnya cenderung diikuti petugas ukur yang masih muda dan seringkali berulang orang yang sama;

n Kecemasan menggunakan alat karena CORS dibawa tapi belum tentu bisa dipakai kalo server/base mati atau signal di lokasi tidak mendukung.

7) Penguasaan alat :n Seringkali sulit fixed karena kesalahan petugas ukur sendiri, lupa mengganti access point

ketika berganti-ganti simcard. Menu send GSM juga lupa diklik;n Banyak pula petugas ukur yang mengungkapkan ketidak percayaannya terhadap hasil

ukuran dengan CORS tanpa adanya kontrol. Hal ini karena pernah beberapa kali di data terecord fixed tetapi hasil ukuran menyimpang;

n Microtik dianggap menghambat kinerja base station. Hal ini karena kekurangtahuan admin CORS (penanggung jawab) di daerah bahwa ip address utk tiap pelayanan berbeda. Mikrotik di ruang server lokal akan membagi ip client. Base station tidak berfungsi justru karena kesalahan pengaturan ip address oleh administrator CORS.

5.7. KOMPONEN BIAYA PENGGUNAAN TEKNOLOGI CORSDalam rangka penggunaan teknologi ini perlu dilihat komponen biaya yang timbul dan pemenuhannya. Hal ini agar ke depan, pembiayaan yang dianggap perlu dan menunjang teknologi ini dapat dianggarkan. Komponen biaya untuk penggunaan CORS di daerah penelitian sebagai berikut (data detail lihat Lampiran 22): n Komponen biaya hanya untuk komunikasi data;n Komponen biaya tersebut ditanggung oleh para petugas ukur;n Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk simcard Rp.50.000-100.000/ bulan. Simcard

yang digunakan mayoritas adalah simcard voice/GSM biasa dengan alasan lebih cepat konektivitasnya dibandingkan simcard data;

n Komponen biaya untuk pemeliharaan belum ada yang mengeluarkan karena : i) alat masih dalam masa garansi, ii) alat pernah rusak dan sudah tidak dalam masa garansi namun tidak dikenakan biaya perbaikan dari vendor, iii) alat pernah rusak dengan biaya perbaikan yang tidak terlalu besar sehingga masih bisa ditanggung Kantah.

5.8. GAP DAN PELUANG PENINGKATAN PENGGUNAAN CORS DARI ASPEK TEKNIS PENGGUNAAN5.8.1. Gap Teknis Penggunaan CORS Berdasarkan uraian di atas maka gambaran umum teknis penggunaan CORS di daerah

penelitian sebagai berikut:


62


Berdasarkan gambaran umum tersebut, gap teknis penggunaan CORS :1) Penanganan kendala teknis pada alat CORS masih lama karena SDM pengelola CORS

terbatas sehingga harus menunggu dan bergantian di antara para pengguna CORS seluruh Indonesia.

2) Kebijakan yang mewajibkan untuk menggunakan CORS belum terlihat karena masih terkendala: i) alat masih terbatas jumlahnya, ii) masih banyak keluhan para petugas ukur terhadap kendala teknis. Hal ini mengakibatkan frekuensi penggunaannya masih rendah karena obyek pengukurannya terbatas di arahkan untuk tanah yang luas dan terbuka.

3) Kendala penggunaan CORS belum teratasi, terutama kendala teknis yang mempengaruhi kinerja CORS.

4) Selama ini komponen biaya hanya simcard, tanpa adanya penganggaran biaya untuk pemeliharaan alat. Bahkan di daerah penelitian, tidak ada rencana pemeliharaan alat.

5.8.2. Peluang Peningkatan Penggunaan CORS dari Aspek Teknis Penggunaan CORS Berdasarkan gambaran umum dan gap teknis penggunaan CORS tersebut, maka peluang

peningkatan optimalisasi penggunaan CORS dari aspek teknis penggunaan :1) BPN Pusat melaksanakan evaluasi penggunaan dan kendala CORS di daerah untuk

memperoleh gambaran utuh capaian penggunaan CORS dan kendala yang dihadapi pengguna di daerah;

2) BPN Pusat segera melakukan penanganan kendala teknis untuk peningkatan kinerja CORS dengan peningkatan infrastruktur CORS dan manajemen kelolanya, yang sebelumnya perlu diujicoba kelayakan dan efektivitasnya sehingga benar-benar dicapai optimalisasi penggunaan CORS (“the best and the highes use of CORS”) :a. Komunikasi data Komunikasi data berperan penting dalam teknologi CORS.

TABEL 16 GAMBARAN TEKNIS PENGGUNAAN CORS DI DAERAH PENELITIANKANWIL SAMPEL KANTAH SAMPEL

- Seluruh rover dalam keadaan baik sehingga tidak ada kanwil sampel yang tidak optimal penggunaan CORS karena kondisi alat.

- Kebijakan penggunaan CORS tidak ada yang tertulis dan sifatnya soft policy, diarahkan untuk pengikatan bidang tanah yang luas. Strategi penggunaan rover yang hanya buah secara bergantian di antara pengguna.

- Frekuensi penggunaan rover rendah (1 kali) tapi waktu penggunaan panjang (rata-rata beberapa hari) dengan obyek pengukuran tanah yang luas dan terbuka.

- KendalapenggunaanCORSyangutamabersifatteknis,yakni1)komunikasidata,2)basestation,3)server,4)spesifikasialat.- Kendala non teknis seperti : 1) pengelola CORS, 2) perilaku petugas ukur dan, 3) penguasaan alat.- Komponen biaya gunakan CORS hanya komunikasi data Rp.50.000-100.000/bulan, biaya ditanggung petugas ukur. - Komponen biaya pemeliharaan alat belum ada dan belum terlihat rencana pemeliharaan alat.

- Seluruh rover dalam kondisi baik tetapi base station sebanyak 19% mengalami masalah sehingga pada kantah sampel tersebut tidak bisa gunakan CORS karena masalah alat

- Kebijakan penggunaan CORS tidak ada yang tertulis dan sifatnya soft policy, diarahkan untuk i) luasan tertentu, ii) tanah terbuka (open area), iii) untuk pengukuran program strategis, seperti Prona dan IP4T. Adapun strategi penggunaan rover yang terbatas (1 buah) dengan bergantian di antara pengguna.

- Hanya satu kantah sampel memiliki hard policy bahwa petugas ukur yang terjadwal menggunakan CORS (dijadwal bergiliran) harus mengikatkan pengukuran dengan CORS, tanpa pengikatan maka hasil ukuran tidak akan diterima.

- Frekuensi penggunaan rover 1-3 kali/minggu, dengan obyek pengukuran, yakni tanah terbuka (open area), program massal, dan rutin untuk luasan tertentu. Umumnya menghindari obyek pengukuran permukiman.

- Terdapat satu kantah sampel yang penggunaannya tiap hari tanpa membedakan obyek pengukuran.



63


(1) Perlu ditindaklanjuti communication Network analysis yang menyangkut reliability, speed – performance dan throughput test secara komprehensif dengan melihat kebutuhan bandwith dan kondisi jaringan saat ini. Jika sudah diketahui besarnya bandwidth yang diperlukan untuk menampung seluruh beban, maka dapat dipilih jenis (media) mana sekiranya merupakan yang terbaik. Apakah dari sisi kualitas maupun beban anggaran yang harus ditanggung jika menggunakan jenis (media) tersebut;

(2) Peningkatan kinerja jaringan VPN dengan memisahkan tata kelolanya dari kegiatan KKP;

(3) Perlu adanya backup komunikasi link untuk mengurangi down time, disarankan menggunakan jalur komunikasi mandiri di masing masing base station;

(4) BPN RI menjajaki kerjasama dengan provider dalam rangka simcard khusus ataupun bandwidth khusus yang terpisah dari pengguna GSM lain;

b. Base station (1) BPN Pusat agar dapat melakukan evaluasi penempatan base station; (2) BPN Pusat agar dapat menyediakan tampilan konektivitas base station berbasis

web. Selama ini tampilan konektivitas base station hanya bila dilihat oleh administrator CORS di Pusat. Dengan adanya aplikasi viewer berbasis web ini maka: i) petugas ukur di daerah dapat melihat dan mengetahui konektivitas base stationnya secara mandiri dan visual, ii) petugas ukur ataupun administrator CORS di daerah dapat menginformasikan ke Pusat bila ada permasalahan base station di wilayahnya, iii) petugas ukur ataupun administrator CORS di daerah dapat secara mandiri pula dapat memperbaiki konektivitas base stationnya;

(3) Kerjasama dengan institusi lainnya dalam rangka pengaturan penempatan, perapatan ataupun kemungkinan untuk dapat saling memanfaatkan base station. Kerjasama dengan pihak di luar BPN untuk kemungkinan pembangunan ataupun perapatan base station di luar Kanwil/Kantah BPN, seperti di tower telkomsel/indosat/xl;

c. Server (1) Saat ini yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas server pusat. Server

yang saat ini dalam kondisi terpusat sebenarnya lebih memudahkan untuk maintenance system. Hingga saat pelaksanaan pengumpulan data lapang penelitian (akhir Oktober 2013), di Pusat terdapat satu server yang perlu pembenahan untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan beban base station dan rover yang ada;

(2) Clustering server tidak sulit. Tetapi konsekuensi dari clustering tersebut yang perlu dipikirkan mendalam karena harus menyiapkan : i) SDM yang siap bekerja 24 jam dalam 7 hari seminggu, untuk melayani pengguna, ii) hardware, iii) software, iv) anggaran. Untuk itu, yang termudah saat ini adalah pembenahan server pusat. Kemudian hari barulah dapat dipikirkan untuk kemungkinan cluster server dengan melalui pengkajian teknis yang mendalam akan kelebihan dan kelemahannya. Cluster dapat dilaksanakan ke tingkat provinsi, zoning (Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dst) ataupun hanya di beberapa daerah tertentu dengan kepadatan pengguna yang tinggi untuk membagi beban server;

(3) Penyediaan back up server sehingga server dapat bekerja tanpa henti, walaupun


64


dalam kondisi maintenance; (4) Kestabilan listrik merupakan fasilitas utama bagi server. Saat ini server Pusat

belum didukung oleh generator listrik sebagai cadangan energi listrik ketika mati. Untuk itu, sebaiknya disediakan generator listrik yang dapat mendukung kinerja server;

d. Spesifikasi alat, merk alat bisa saja berbeda-beda tetapi perlu ditetapkan standarisasi fitur/fungsi serta kemampuan alat yang sama;

e. Pengelola CORS(1) perlu supporting forum antara pengelola dan pengguna CORS di daerah. Bisa

berbentuk web CORS sebagaimana web KKP. Media web ini akan berguna: i) memudahkan kedeputian I menginformasikan misalkan IP address berganti yang berdampak pada aktivitas penggunaan CORS, ii) sarana komunikasi pengelola CORS dan pengguna mengenai CORS dan permasalahan teknis dalam penggunaannya, iii) sarana updating info terkini CORS kepada para pengguna;

(2) pengelolaan supporting forum secara professional 24 jam sehari dan operasional di luar hari kerja sehingga di luar waktu kerja pun komunikasi dapat dilakukan dengan para pengelola CORS;

3) Untuk daerah-daerah yang tidak didukung jaringan selular maka sekiranya dapat diberikan alternatif penggunaan CORS dan menyiapkan berbagai sarana alternatif tersebut: (i) bila dengan post processing maka agar dapat dipersiapkan petugas ukur untuk menguasai metode tersebut dan software pengolahannya, minimal di tingkat provinsi; (ii) bila dengan radio link maka agar dapat diberikan penambahan rover minimal ditempatkan di kanwil untuk mudah memobilisasikan bagi kantah yang membutuhkan ataupun dialihkan dari kantah-kantah yang tidak menggunakan atau sangat tidak optimal penggunaannya.

4) Kemungkinan penyediaan alat yang sesuai: i) untuk pengukuran bidang yang kecil dan tinggi multipath, ii) untuk remote area dan topografi tertentu seperti pegunungan, kepulauan yang tidak ada jaringan selular.

5) Perbaikan alat yang rusak agar bisa segera operasional dan perencanaan pemeliharaan infrastruktur CORS berikut penganggarannya di daerah, baik base station maupun rover.

6) Penetapan prosedur (prosedur pengukuran dengan CORS, prosedur pemeliharaan alat).

7) Komitmen pimpinan dalam bentuk kebijakan penggunaan CORS (hard policy) untuk mendorong peningkatan penggunaan dan pengguna aktif, termasuk petugas ukur senior dalam rangka tuntutan era digitalisasi pengukuran.


65

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN6Bab VI

Pengelola CORS


66


6.1. PERAN PENGELOLA CORS DAN KAPASITASNYA TERHADAP PARA PENGGUNA DI DAERAHManajemen kelola dalam penyelenggaraan suatu pekerjaan merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Demikian pula halnya dengan manajemen kelola CORS oleh BPN Pusat, dalam hal ini Kedeputian I dan Pusdatin. Kinerja teknologi CORS tergantung dari server CORS di Pusat yang dikendalikan oleh pengelola CORS. Ketika akan menggunakan CORS dan bila terjadi kendala, para pengguna akan menghubungi pengelola CORS. Berikut akan diuraikan peran pengelola CORS dan kapasitasnya terhadap para pengguna di daerah.

Peran BPN Pusat menurut responden selama ini sebagai: i) pengelola CORS, ii) sosialisasi dan pelatihan CORS, iii) pembinaan CORS, iv) penanganan kendala CORS. Namun untuk peran kanwil dan kantah dalam penggunaan CORS belum ditegaskan apakah semata sebagai user atau mempunyai peran lainnya seperti maintenance alat. Adapun mengenai kapasitas pengelola CORS selama ini dianggap sudah memadai namun belum disertai dengan kecukupan jumlah pengelola CORS. Responsivitas pengelola CORS masih kurang memadai sehingga penanganan keluhan ataupun kendala dirasakan masih kurang cepat. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain:1) CORS belum dikelola oleh tim kerja yang profesional dengan personel yang telah terbagi

secara jelas untuk pengelolaan CORS, baik penanggung jawab pengelola CORS, tim teknis yang menangani jaringan-IT ataupun koordinat base, tim pelatihan maupun kerjasama serta koordinasi;

2) Jumlah pengelola CORS dan kapasitasnya, terutama di bidang IT masih terbatas;3) Pelayanan pengelola CORS masih terbatas waktu kerja;4) Web pengelola CORS sebagai media komunikasi antara pengelola dan pengguna masih belum

tersosialisasikan ke pengguna sehingga komunikasi belum terbangun. Hal ini antara lain terlihat dari kegiatan maintenance server ataupun pergantian ip address belum terkomunikasikan dengan baik ke pengguna;

5) Belum adanya administrator CORS yang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan CORS di daerah sehingga dapat berperan menjembatani antara petugas ukur dengan pengelola CORS, terutama bila ada kendala. Selama ini administrator CORS di daerah seringkali merangkap sebagai administrator KKP dengan tugas yang diketahui adalah menghubungi BPN Pusat bila base station tidak hidup ataupun petugas ukur berkendala pengukuran CORS di lapang.

6.2. GAP DAN PELUANG PENINGKATAN PENGGUNAAN CORS DARI ASPEK PENGELOLA CORS Secara umum gambaran gap pengelola CORS antara lain: i) manajemen kelola belum profesional, ii) jumlah pengelola dan kapasitas masih terbatas, iii) waktu kerja terbatas, iv) media informasi dan komunikasi pengelola dan pengguna CORS belum tersosialisasi dan terbangun dengan baik, v) administrator CORS belum jelas peranannya.

Untuk dapat meningkatkan kinerja CORS, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari sisi pengelola CORS, antara lain:1) Peningkatan peran pusat: i) koordinator pengelola, ii) pembinaan berkala, iii) monitoring dan

evaluasi penggunaan CORS dan kendalanya secara berkala, iv) modernisasi metoda dan teknik pengukuran, v) pengembangan CORS, vi) kerjasama penggunaan jaringan CORS (internal dan eksternal BPN);

2) Untuk itu, tim teknis di pusat perlu dipertimbangkan meliputi : a) Ketua sebagai penanggung jawab sistem;


67


b) Wakil bidang jaringan dan IT yang bertanggung jawab dari base station ke Pusat;c) Wakil bidang geodesi dan kerangka kontrol geodesi yang bertanggung jawab atas koordinat

base dan perhitungan;d) Wakil hubungan luar (training,data rinex,user helper, kerjasama/koordinasi);e) Staf pembantu teknis berdasarkan wilayah (Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah

Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Bali dan NTB, Wilayah Papua);3) Peran daerah (kanwil dan kantah) perlu ditingkatkan sebagai: i) pengguna, ii) pemeliharaan,

iii) input perbaikan, iv) pembinaan, v) monitoring penggunaan. Hal ini untuk mendekatkan rentang kendali penggunaan CORS agar lebih optimal.

4) Perlu adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab administrator CORS di tingkat provinsi dan kantah dengan tugas: i) pemeliharaan CORS di daerah, ii) pembinaan, iii) penanganan kendala sebelum ditangani Pusat.

6.3. UPAYA YANG DILAKUKAN PENGELOLA CORS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA CORSSetelah dilaksanakan seminar hasil penelitian ini, beberapa upaya BPN Pusat dalam rangka meningkatkan kinerja CORS, sebagaimana pula saran dari hasil penelitian telah terlihat. Upaya tersebut berupa peningkatan infrastruktur CORS:1) Kegiatan pemasangan perangkat server dan perangkat lunak Trimble Pivot telah dilaksanakan

dari tanggal 18 – 29 November 2013. Server yang dipasang adalah Dell Power Edge R910 Blade Server dengan spesifikasi pada Tabel 17.

Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition x64Intel Xeon E7-8870 10 core 2.4 GHz 64 bit64 GB DDR3 @ max 2 TB2 x 149 GB SAS-SSD RAID 1 plus 6 x 900 GB SAS RAID 10HDD Size (149 GB for OS) and 2.7 TB for GNSS dataAnd SQL DB for single physical serverDVD RW USB 3.0 with backward compatible support for 2.010/100/1000 MBpsMS SQL Server 2012

Operating SystemProcessorMemoryHard Drive

Optical Drive I/O portsNetwork ingSQL Software

TABEL 17 SPESIFIKASI SERVER UNTUK TRIMBLE PIVOT


2) Spesifikasi Dell Power Edge R910 Blade Server dipersiapkan untuk mendukung pengembangan CORS hingga 500 base station, dengan adanya opsi untuk upgrade RAM sampai dengan 2 TB. Sedangkan perbandingan dengan spesifikasi server yang ada di BPN saat ini ditunjukan pada Tabel 18.

Intel® Xeon ® CPU E7-4807 @1.87GHz (24CPUs), ~1.9GHz64GB6TBWindows 2008 R2Enterprise 64BitDell UPS 2700W 230VMicrosoft SQL Server 2012

Intel® Xeon ® CPU [email protected] (2 Processor)32BG Windows Server ®Standard 64Bit--

Intel® Xeon ® CPU E5405 @2.00GHz5GB Windows Server ®Standard 32Bit--

Processor

Memory RAMHarddiskOperatingSystemUPSDatabase

TABEL 18 PERBANDINGAN SERVERFEATURE

SITESERVER01 GNSS1LEICATRIMBLE

PIVOT


68


Dari perbandingan server tersebut, terlihat bahwa server untuk Trimble Pivot dirancang dan dipersiapkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur CORS di masa mendatang.

3) BPN Pusat juga telah melakukan kajian untuk kebutuhan jaringan komunikasi melalui internet sebagaimana Tabel 19.

INFRASTRUKTUR BANDWIDTH YANG DIPERLUKAN (MBPS)

0.361.001.753.501.364.50

180 Base500 Base500 Rover1000 Rover180 Base +500 Rover500 Base+1000 Rover

TABEL 19 KEBUTUHAN JARINGAN KOMUNIKASI INTERNET CORS

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa untuk pengembangan jaringan CORS BPN RI sebanyak 500 base station dan 1000 rover dibutuhkan bandwidth minimum 4.5 Megabyte per detik, dimana disarankan jaringan yang disediakan adalah dedicated artinya disediakan jalur hanya untuk keperluan CORS dan jaminan bandwidthnya akan tetap stabil. Hal ini sesuai dengan saran hasil penelitian ini dengan melihat kondisi penggunaan CORS yang menemui kendala terutama pada komunikasi data. Untuk itu, peluang untuk peningkatan optimalisasi penggunaan CORS secara teknis sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dibutuhkan jaringan komunikasi yang tersendiri (dedicated), terpisah dari jalur KKP.


69

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN7Bab VII

Capaian Pengukuran dengan CORS

di Daerah Penelitian

70


7.1. APLIKASI PERTANAHAN YANG MENGGUNAKAN CORSBeberapa Aplikasi pertanahan di daerah penelitian yang telah menggunakan CORS adalah sebagai berikut (data detail lihat Lampiran 23 dan 24).1) Kanwil sampel :

a. Sebagian besar penggunaan CORS di kanwil sampel adalah dalam rangka pengukuran untuk legalisasi aset yang sifatnya rutin;

b. Hanya beberapa kanwil sampel yang sudah menggunakan CORS dalam rangka penggembalian batas, updating peta pendaftaran, penyelesaian konflik ataupun penyatuan sistem koordinat.

2) Kantah sampel :a. Seluruh kantah sampel sudah gunakan CORS dalam rangka legalisasi aset;b. Sebanyak 8 kantah (42,11%) sudah menggunakan untuk pengembalian batas

ataupun penyelesaian konflik/sengketa. Untuk pengembalian batas/staking out dan penyelesaian konflik/sengketa antara lain: i) Kantah Kota Semarang stake out untuk proyek inspeksi banjir kanal yang berbatasan

dengan HPL agar tidak terjadi tumpang tindih; ii) Kantah Kabupaten Bantul pengembalian batas dan penyelesaian konflik/sengketa

pertanahan atas tanah AURI;iii) Kantah Kabupaten Kulonprogo pengembalian batas korban bencana merapi tahun

2011 bersama-sama dengan tim Kanwil dan Kantah lainnya, pengembalian batas wilayah Kota Yogyakarta tahun 2012 dengan Tim Kanwil BPN Provinsi;

iv) Kantah Kabupaten Buleleng per nah melaksanakan pengem ba lian batas dan sekaligus penyelesaian konflik pertanahan tahun 2013;

v) Kota Surabaya I dengan menggunakan CORS di Kelurahan Karang Pilar-Kecamatan Waring Gunung mengenai permasalahan batas untuk jalan tol antara marinir dan masyarakat;

vi) Kantah Kota Semarang menyelesaikan sengketa HPL Pemprov dengan PT. IPU;vii) Pada tahun 2014, Kantah Kota Jakarta Utara dijadwalkan akan melakukan

pengukuran massal terhadap daerah-daerah perbatasan dengan Jawa Barat yang rawan sengketa. Diharapkan CORS akan membantu staking out dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Adapun SDM akan dibantu dari mahasiswa STPN.

c. Sebanyak 5 kantah (26,32%) sudah menggunakan dalam rangka updating peta pendaftaran ataupun penyatuan sistem koordinat;

d. Penggunaan CORS lainnya antara lain dalam rangka :i) Kantah Kota Semarang untuk pemeliharaan TDT di di Bangetayu Wetan sebanyak

12 titik dilaksanakan selama 1/2 jam; ii) Kantah Kabupaten Kuloprogo untuk TDT Orde 4 sebanyak 292 titik dan pengadaan

tanah untuk tambang dan rencana ; iii) Kantah Kabupaten Sleman melaksanakan pengukuran batas wilayah Sleman dan

Bantul sekaligus menyelesaikan konflik batas wilayah;iv) Kantah Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan CORS untuk membantu

pelaksanaan pengukuran IP4T;v) Kantah Kota Semarang juga pernah melaksanakan penyatuan sistem koordinat

untuk PPRP yang bermasalah.

71


7.2. PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM RANGKA LEGALISASI ASET DENGAN MENGGUNAKAN CORSPengukuran dan pemetaan baik sporadik dan non sporadik di berbagai Kantah kota/Kabupaten yang telah menggunakan CORS ditampilkan berikut (data detail lihat Lampiran 25 dan 26).1) Kanwil sampel :

n Hampir seluruh Kanwil BPN Provinsi sampel menggunakan CORS untuk pengukuran dalam rangka legalisasi aset sporadik pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan sebagian besar kanwil memperoleh CORS pada Oktober 2012. Hanya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang sudah menggunakan CORS sejak tahun 2011;

n Beberapa kanwil menggunakan CORS untuk membantu kegiatan pengukuran di Kantah, seperti Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta membantu kegiatan IP4T dan Kanwil BPN Provinsi Bali memobilisasi CORS untuk membantu pencapaian kinerja pengukuran Kantah. Saat ini CORS Kanwil BPN Provinsi Bali berada di Kantah Kabupaten Karangasem.

2) Kantah sampel :n Sebanyak 7 kantah (36,84%) menggunakan CORS hanya untuk pengukuran sporadik,

sebagian besar dari tahun 2011-2013;n Sebanyak 11 kantah (57,90%) menggunakan CORS untuk pengukuran sporadik dan

program strategis, seperti Prona, redistribusi tanah, SMS, UKM dan Nelayan;n Sebanyak 1 kantah (5,26%) hanya menggunakan CORS untuk pengukuran program

strategis.

7.3. CAPAIAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DENGAN CORS7.3.1. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Sporadik dengan CORS Data pengukuran dengan menggunakan CORS tidak secara khusus sudah didata di Kantah

sampel. Tidak adanya data tersebut dikarenakan pihak Kantah tidak melakukan pemilahan antara bidang terukur yang menggunakan CORS dan dengan alat lainnya. Pengukuran sporadik atau rutin dengan menggunakan CORS di daerah penelitian selama beberapa tahun terakhir ini sebagaimana berikut.

Capaian penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik di kanwil sampel dapat disimpulkan bahwa (data detail lihat Lampiran 27 dan Gambar 9) :1) Capaian penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik tahun 2013, terbagi menjadi 2,

yaitu :a) Kanwil sampel dengan jumlah pengukuran rendah (rata-rata 3 bidang/bulan),

terdapat signifikansi pencapaian penggunaan CORS sebesar 57%-100% dari jumlah permohonan pengukuran;

b) Kanwil sampel dengan jumlah pengukuran tinggi rata-rata 25 bidang/bulan, penggunaan CORS berkisar 2% dari jumlah permohonan pengukuran.

2) Capaian ini dipengaruhi antara lain : i) minat untuk menggunakan CORS yang masih rendah karena kendala komunikasi data, ii) keterbatasan rover yang hanya 1 buah sehingga untuk permohonan yang masuk bersamaan, tidak semuanya menggunakan CORS.

72


Capaian penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik di kantah sampel terlihat bahwa (lihat Lampiran 28 dan Gambar 10) :1) Hampir seluruh kantah sampel (94,74%%) menggunakan CORS untuk pengukuran dalam

rangka legalisasi aset sporadik. Hanya 1 kantah (5,26%) yang tidak menggunakannya untuk pengukuran sporadik tetapi mengarahkannya ke program strategis pertanahan yakni untuk pencapaian target Prona;

2) Capaian penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik tahun 2013, terbagi menjadi :n Penggunaan CORS tinggi sebesar 40%-100% dicapai 3 Kantah (18,75%);n Penggunaan CORS sedang sebesar 10-20% dicapai 2 kantah (12,50%);n Penggunaan CORS rendah rata-rata sebesar 0-2% dicapai 11 kantah (68,75%).

2) Capaian yang tinggi dapat disebabkan berbagai hal, antara laiN: i) komitmen yang tinggi dengan upaya-upaya pelatihan bagi para petugas ukurnya, termasuk berkali-kali mendatangkan vendor, ii) penambahan rover, iii) adanya kebijakan penggunaannya terutama di Kantah Kota Jakarta Barat bahwa hasil pengukuran tidak akan ditanda-tangani tanpa adanya titik ikat dengan CORS;

3) Capaian yang rendah disebabkan berbagai hal, antara lain : i) base sedang masalah, ii) minat menggunakan masih rendah baik karena masalah penguasaan alat maupun karena kendala CORS, iii) ketersediaan alat hanya 1 buah;

4) Secara umum, sebagian besar kantah mempunyai kecenderungan peningkatan capaian penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik.

Gambar 9 Capaian Penggunaan CORS untuk Pengukuran Sporadik Tahun 2013 di Kanwil SampelSumber : Data diolah, 2013Keterangan : % terukur CORS merupakan persentase pengukuran dengan CORS dari seluruh permohonan pengukuran sporadik

Gambar 10 Capaian Penggunaan CORS untuk Pengukuran Sporadik Tahun 2013 di Kantah Sampel Sumber : Data diolah, 2013Keterangan : % terukur CORS merupakan persentase pengukuran dengan CORS dari seluruh permohonan pengukuran sporadik

73


7.3.2. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Non Sporadik dengan CORS Selain digunakan untuk pengukuran sporadik, beberapa kantah kota/kabupaten sampel juga

ada yang mengarahkan penggunaan CORS untuk pengukuran non sporadik, seperti Prona, UKM, Nelayan, IP4T, ataupun redistribusi tanah. Berikut capaian penggunaan CORS untuk pengukuran program-program strategis pertanahan.

Kantah Kota Surabaya I terlihat menggunakan CORS untuk pengukuran Prona sejak tahun 2011. Sistem pengukurannya dikombinasikan dengan alat ukur lainnya karena adanya kendala jaringan, di atas jam 11.00-16.00 WIB susah fixed solution. Jatmiko, petugas ukur menguraikan CORS sering diarahkan untuk pengkuran bidangan yang luas ataupun non sporadik seperti Prona karena mengumpul di satu area. Untuk Prona, disebutkan dengan CORS bisa mencapai 30 bidang/hari. Dengan CORS maka obyek yang terukur dari sisi bidangan dan luasan bisa 2-3 kali lipat bila menggunakan alat ukur konvensional. Kantah Kabupaten Malang juga mengarahkan penggunaan CORS untuk kegiatan non sporadik, seperti Prona dan redistribusi tanah sejak tahun 2011. Namun penggunaan CORS menurun sejak pertengahan 2012 karena dipromosikannya petugas ukur yang menggunakan CORS. Bahkan tahun 2013, CORS tidak digunakan karena ada permasalahan pada base station dan rover. Adi, petugas ukur mengungkapkan bahwa Jika yang akan diukur merupakan satu hamparan maka dengan CORS bisa mencapai 20 bidangan/hari sehingga CORS memang lebih signifikan hasilnya digunakan untuk pengukuran non sporadik, seperti Prona. Kantah Kabupaten Sampang berbeda dari dua kantah sampel, tidak menggunakan CORS untuk pengukuran non sporadik. Prona sejak 2011 dan 2012 menggunakan pihak ketiga, terlebih tahun 2013 dikarenakan keterbatasan jumlah petugas ukur sehingga dikhawatirkan bila hanya mengandalkan petugas ukur di Kantah Kabupaten Sampang maka sulit tercapai target minimal 40% sebagaimana yang telah ditetapkan BPN Pusat.

Kantah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung Barat yang sudah menggunakan CORS untuk pengukuran massal, seperti Prona. Rata-rata penggunaannya tahun 2013 ini cukup baik hingga Juni yakni mencapai 25-30%. Pengukuran baik full menggunakan CORS maupun kombinasi dengan alat lain, seperti TS ataupun meteran. Kantah Kabupaten Pati yang sudah menggunakan CORS untuk pengukuran non sporadik, seperti Prona dan SMS. Penggunaan CORS dikombinasikan dengan alat ukur lainnya karena kendala jaringan/server sehingga lama fixed. Penggunaan CORS sebagian besar sebagai titik ikat pengganti TDT (virtual TDT).

Kantah Kota Jakarta Pusat belum menggunakan CORS untuk pengukuran program strategis sedangkan untuk Kantah Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara sudah menggunakannya untuk pengukuran program strategis seperti Prona dan UKM dengan capaian yang signifikan dari 80-100% terukur dengan CORS. Untuk pengukuran Prona dan IP4T yang menggunakan CORS terlihat hanya Kantah Kabupaten Sleman, itupun tahun 2012. Tahun 2013, Kantah Kabupaten Sleman menggunakan CORS untuk pengukuran IP4T sebanyak 692 bidang atau 98,86% dengan luas 36,563 Ha. Penggunaan tidak diarahkan ke program strategis, seperti Prona dikarenakan luasannya kecil-kecil sehingga dianggap tidak praktis menggunakan CORS.

Untuk pengukuran Prona dan IP4T yang menggunakan CORS oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menunjukkan kondisi yang cukup tegas berbeda. Khusus untuk Prona pada dua tahun terkakhir, kegiatan pengukuran menggunakan CORS masih berada pada

74


kisaran ≤ 30%, sedangkan untuk kegiatan IP4T sudah 100% menggunakan alat tersebut. Kantah Kabupaten Buleleng tidak menggunakan CORS untuk Prona karena merupakan wilayah pegunungan tanpa dukungan signal dengan kemiringan 30 s/d 500. Penggunaan CORS dianggap kurang membantu dengan medan yang sulit. Namun untuk daerah yang datar dan memungkinkan penggunaan CORS karena ketersediaan signal maka CORS digunakan, seperti pengukuran AYD (Ayahan Desa). Kantah Kabupaten Klungkung menggunakan CORS tahun 2013 ini untuk pengukuran Prona di 13 pulau dari 12 pulau di Kepulauan Nusa Penida. CORS juga digunakan untuk pengukuran UKM walaupun secara kuantitas masih cukup sedikit karena hanya 25 bidang dari 100 bidang yang diukur. Adapun metode yang digunakan cenderung banyak menggunakan radio link.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk capaian penggunaan CORS untuk pengukuran yang sifatnya non sporadik antara lain :n Berbagai pengukuran untuk program strategis pertanahan dalam rangka legalisasi aset

tahun 2013 yang menggunakan CORS di kantah sampel antara lain: i) Prona, ii) UKM. Beberapa kantah sampel juga menggunakan CORS untuk pengukuran kegiatan IP4T. Pada tahun-tahun sebelumnya beberapa kantah menggunakan pula dalam rangka kegiatan redistribusi tanah maupun SMS;-

n Capaian penggunaan CORS untuk pengukuran yang sifatnya di luar pengukuran sporadik mayoritas justru tinggi;

n Hal ini dikarenakan: i) bidangan yang akan diukur mengumpul dalam satu hamparan sehingga memudahkan dan mempercepat mobilisasi pengukuran, ii) pengukuran yang satu hamparan dicapai signifikansi capaian bidangan maupun luasan yang terukur dengan CORS.

7.3.3. Capaian Pengukuran dan Pemetaan Sporadik dan Non Sporadik dengan CORS di Daerah Penelitian

Berikut akan diuraikan capaian pengukuran dan pemetaan secara keseluruhan baik sporadik maupun non sporadik dengan CORS di daerah penelitian. Data berikut merupakan data tahun 2013. Data tersebut yang dipilih karena data yang paling lengkap ada di setiap kantah sampel (data detail lihat Lampiran 30).

Gambar 11 Capaian Penggunaan CORS untuk Pengukuran Non Sporadik Tahun 2013 di Kantah SampelSumber : Data diolah, 2013Keterangan : % terukur CORS merupakan persentase pengukuran dengan CORS dari seluruh permohonan pengukuran non sporadik

% te

ruku

r CO

RS

75


Gambar 11 tersebut memperlihatkan persentase penggunaan CORS di seluruh kantah sampel. Berdasarkan gambar tersebut :n Sebanyak 4 kantah sampel (23,53%) dengan capaian persentase penggunaan CORS dari

36% hingga 98%; n Sebanyak 5 kantah sampel (29,41%) dengan capaian persentase penggunaan CORS dari

9-17%;n Sebanyak 2 Kantah sampel (11,77%) dengan capaian 0 dikarenakan tahun 2013 ini base

station ataupun rover tidak dapat digunakan karena bermasalah;n Sebanyak 6 kantah sampel (35,29%) dengan capaian persentase penggunaan CORS rata-

rata 0-2%. Dengan demikian, sebagian besar kantah sampel, persentase penggunaan CORS saat ini

masih 0-2%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: i) ketersediaan alat yang masih terbatas, hanya 1 buah rover, ii) penguasaan CORS pada sebagian besar petugas ukur masih kurang, iii) kendala komunikasi data yang menurunkan minat petugas ukur untuk menggunakan CORS, iv) sulitnya menerapkan kebijakan mengharuskan penggunaan CORS karena ketersediaan alat yang terbatas dan adanya kendala CORS.

7.4. EFISIENSI PENGIKATAN BIDANG TANAH DENGAN CORS (PERHITUNGAN BIAYA PEMASANGAN TDT DAN RETURN ON INVESTMENT (ROI) CORS)Penggunaan teknologi tingkat tinggi diharapkan pada akhirnya dapat lebih mempermudah dan meningkatkan kinerja dan kualitas pengukuran dan pemetaan. Demikian pula dengan teknologi CORS dengan investasi yang besar oleh Negara, diharapkan dapat menekan biaya pengukuran yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya BPN RI yang akan memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi ini tetapi juga masyarakat dengan beban biaya pengukuran yang berkurang. Sisi ekonomis penggunaan CORS dapat dilihat dari efisiensi dana yang dibutuhkan untuk dua hal, yakni pemasangan TDT dan return on investment (ROI) CORS dibandingkan penggunaannya.

Gambar 12 Penggunaan CORS untuk Pengukuran (Sporadik dan Non Sporadik) Tahun 2013 Di Kantah SampelSumber : Data diolah, 2013Keterangan: % terukur CORS merupakan persentase pengukuran dengan CORS dari seluruh permohonan pengukuran baik pengukuran sporadik maupun non sporadik, seperti Prona, UKM, IP4T

76


7.4.1. Biaya untuk Kebutuhan Pemasangan TDT (Tugu) Pembangunan teknologi CORS sejak awal ditujukan dalam rangka melengkapi Kerangka Dasar

Kadasteral Nasional (KDKN) dengan menggunakan TDT virtual sebagai pengganti TDT tugu yang dipandang tidak efektif dan efisien. Untuk melihat efisiensi biaya TDT virtual dengan CORS dibandingkan pembangunan TDT tugu di beberapa daerah sampel, disimulasikan sebagai berikut.

KAB/KOTANOBIAYA PEMASANGAN

TDT ORDE 2DAN 3 (RP.)

LUAS DAPATDILEGALALISASI

(KM2)KEBUTUHAN TDT ORDE 3

KEBUTUHAN TDT ORDE 2

LUAS WILAYAH (KM2)

1. A 500 450 45 225 787.500.0002. B 600 500 50 250 875.000.0003. C 700 650 65 325 1.137.500.0004. D 1.000 600 60 300 1.050.000.0005. E 1.200 700 70 350 1.225.000.000

TABEL 20 SIMULASI KEBUTUHAN DAN BIAYA PEMASANGAN TDT DI KANTAH SAMPEL


Dari perhitungan simulasi kebutuhan dan pemasangan Titik Dasar Teknis yang memperhatikan jarak sesuai dengan ketentuan orde 2 dan 3 maka diketahui besaran jumlah tugu yang harus terpasang serta biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Semakin luas suatu wilayah Kabupaten/Kota dan memiliki potensi lahan yang dapat di legalisasi maka akan dibutuhkan jumlah TDT semakin banyak pula, baik untuk orde 2 dan orde 3. Sebagai contoh, wilayah yang membutuhkan TDT orde 2 sebanyak 50 buah dan orde 3 sebanyak 250 buah maka dibutuhkan biaya pemasangan tugu sebesar Rp. 875.000.000,- agar dapat dilakukan kegiatan pengukuran dengan kualitas data yang baik.

Biaya yang dikeluarkan untuk memasang tugu Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) tersebut di atas apabila dibandingkan dengan biaya pembelian perangkat CORS (base station dan rover) maka sudah dapat membeli kedua jenis alat tersebut. Sehingga dapat dikatakan biayanya cukup berimbang. Akan tetapi dari pendekatan fungsi dan kesinambungan alat maka CORS memiliki fungsi yang lebih banyak. Selain berfungsi sebagai TDT virtual, CORS dapat digunakan untuk melakukan pengukuran bidang sekaligus, asalkan komunikasi data/jaringan memenuhi kriteria. Manfaat yang lebih besar ini tentunya secara perhitungan lebih menguntungkan, karena dari segi fungsi pertama CORS sudah mampu menggantikan TDT KDKN. Apabila fungsi kedua sudah berjalan dan sering digunakan maka keuntungan yang diperoleh akan lebih besar, khususnya dalam percepatan legalisasi aset.

7.4.2. Return on Investment (ROI) CORS Berdasarkan hasil perhitungan kegiatan investasi alat CORS sebagai pengganti TDT

konvensional dan membantu percepatan pengukuran bidang pada beberapa daerah sampel Kantor Pertanahan, diperoleh berbagai kondisi terkait dengan kecepatan (tahun) dapat mengembalikan nilai beli alat (Lampiran 30). Dari 17 Kantor Pertanahan sampel yang telah memberikan data capaian pengukuran dan keberadaan alat terdapat 1 Kantor Pertanahan yang secara perhitungan mampu mengembalikan nilai awal saat membeli alat yaitu Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat. Jumlah base station 1 buah dan rover 2 buah yang aktif digunakan dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pengukuran yang menggunakan alat tersebut, maka investasi alat dapat kembali pada kurun waktu 7 tahun. Data ini diperoleh setelah melihat rata-rata pengukuran setiap bulan pada tahun 2013 yang

77


dalam pelaksanaannya selalu menggunakan CORS untuk membantu kegiatan pengukuran. Capaian yang diperoleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat relatif baik mengingat kantor ini memiliki jumlah kegiatan pengukuran dalam setahun cukup banyak dan pelaksanaannya selalu menekankan pada penggunaan CORS.

Berbanding terbalik dengan Kantor Pertanahan yang belum menggunakan CORS sebagai alat pengukuran, terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi diperoleh gambaran nilai investasi akan balik pada jangka waktu yang sangat lama. Situasi ini juga dipengaruhi oleh jumlah pengukuran yang tidak terlalu banyak, sehingga sulit untuk mencapai nilai yang diharapkan. Faktor penekanan penggunaan CORS perlu diperhatikan, agar fungsi sebagai TDT virtual benar-benar bisa dijalankan. Apabila kondisi ini dapat diterapkan maka ke depan kegiatan pengukuran akan lebih mudah, karena TDT sudah diketahui dan tinggal penerapan saja saat pengambilan titik-titik pengukuran. Dampak lebih lanjut adalah penyelesaian pengukuran akan lebih cepat dan mampu menyelesaikan seluruh kegiatan pengukuran setiap tahunnya.

KAB/KOTA ROVERNO

RETURN ON INVESMENT

(TAHUN)INVESTASI

(BASE+ROVER)

PENGUKURANSPORADIK

(BIDANG/TAHUN)

PENGUKURANNON SPORADIK (BIDANG/TAHUN)

PERHITUNGANBIAYA

(1 TAHUN)

BASESTATION

1. Kota A 1 1 2.500 2.500 50.000.000 850.000.000 172. Kota B 1 2 5.000 2.500 75.000.000 1.200.000.000 163. Kab A 1 3 12.000 4.000 160.000.000 1.550.000.000 104. Kab. B 1 4 14.000 5.000 190.000.000 1.900.000.000 105. Kab. C 1 5 15.000 5.000 200.000.000 2.250.000.000 11

TABEL 21 SIMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN PENGGUNAAN CORS DENGAN NILAI RETURN ON INVESTMENT

Sumber: Diolah, 2013 Catatan: nInvestasi Rover senilai Rp. 350.000.000,- per unit nInvestasi Base Station senilai Rp. 500.000.000,- per unitnBiaya kegiatan pengukuran per bidang (1 sertipikat) Rp.10.000,-

Pembelian alat CORS sebagai pengganti TDT (tugu) menjadi TDT virtual merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan mempercepat perapatan titik ikat agar mendapatkan akurasi koordinat bidang. Dalam perjalanannya alat ini juga dapat digunakan untuk pengukuran bidang secara real time sehingga akan sangat membantu percepatan penyelesaian kegiatan pengukuran tersebut. Apabila alat ini mampu di optimalkan, kegiatan pengukuran setiap wilayah kerja Kantor Pertanahan akan sangat terbantu dan menjadi sebuah modal positif untuk legalisasi aset. Jika dilihat dari nilai pembelian alat memang terlihat cukup besar tetapi berdasarkan kemanfaatannya mampu memberikan dampak yang lebih besar lagi.

Sebagai contoh ilustrasi :n Untuk pembelian alat, 1 (satu) buah base station dan rover diperlukan biaya sebesar

Rp. 850.000.000,-. Angka ini tentunya cukup tinggi, tetapi jika daerah tersebut memiliki kegiatan pengukuran dalam jumlah banyak, baik yang sifatnya sporadik maupun non sporadik akan sangat membantu.

n Dengan asumsi bahwa semakin tinggi teknologi yang digunakan maka pekerjaan semakin cepat dan mudah, seharusnya biaya pengukuran yang dibebankan masyarakat juga berkurang. Saat ini biaya pengukuran menurut PP No.13 Tahun 2010 untuk Luas Tanah sampai 10 Ha ( Hektar ), Tu = ( L / 500 × HSBKu ) + Rp.100.000,-. Bila diasumsikan dalam hal ini satuan biaya pengukuran hanya menjadi Rp.10.000,- per bidang, maka Kantor Pertanahan yang memiliki kegiatan pengukuran dalam satu tahun sebanyak

78


10.000 bidang akan mencapai nilai return on invesment selama 8,5 tahun. Gambaran simulasi tersebut jika biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 10.000,- Seandainya biaya perbidang adalah Rp.20.000,- maka return on investment bisa lebih cepat 50% dari kondisi sebelumnya.

n Banyak sedikitnya alat yang dimiliki perlu di perhitungkan dengan jumlah pelayanan pengukuran yang diterima oleh Kantor Pertanahan mengingat untuk “tanggung jawab” mengembalikan atas investasi yang sudah direalisasikan memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran, khususnya dalam hal pengukuran dan pemetaan.

Salah satu hal yang tidak kalah penting untuk mempercepat return on invesment adalah dengan penggunaan CORS untuk segala kondisi, artinya penggunaan alat tersebut dapat dipacu sehingga penyelesaian pengukuran lebih maksimal. Nilai ROI juga sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya permohonan pengukuran bidang, sehingga untuk Kantor Pertanahan yang memiliki banyak kegiatan pengukuran sangat cocok menggunakan alat tersebut sebagai “modal” utama dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini karena produktivitas penggunaan CORS berbanding lurus dengan nilai ROI. Semakin tinggi produktivitas maka semakin cepat ROI. Dari sisi Kantor Pertanahan yang tidak begitu banyak permohonan pengukuran, paling tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk pengikatan pengganti TDT (tugu).

7.5. KORELASI KOMPETENSI PIMPINAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN CORS DAN PRODUKTIVITAS PENGGUNAANNYA DI KANTAH KOTA JAKARTA BARATApabila diperhatikan kompetensi pimpinan, terutama Kakantah sebagian besar berasal dari pendidikan yang bukan teknis SPP dengan pengalaman kerja juga non SPP. Namun sebagian besar Kasi SPP ataupun Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan di kantah sampel telah sesuai kompetensinya untuk seksi SPP. Kasi SPP dan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan sebagian besar berasal dari pendidikan S1 geodesi, Akademi Agraria Jurusan Pendaftaran Tanah, DIV STPN Jurusan Perpetaan, DIII Geodesi. Pengalaman kerja pun sebagian besar selalu di seksi SPP. Kasi SPP ataupun Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan ini yang banyak berperan dalam penggunaan CORS di kantah sampel. Mereka banyak memberikan masukan terhadap kebijakan pengukuran di wilayahnya kepada Kakantah. Bahkan pembelian peralatan pengukuran pun dengan pertimbangan dari Kasi/Kasubsi di SPP.

Untuk itu, sebenarnya kesesuaian kompetensi ini terlihat dalam kebijakan yang digariskan pada sebagian besar kantah sampel dalam penggunaan CORS. Pada awalnya, hampir seluruh kantah sampel mewajibkan penggunaan CORS untuk pengukuran di wilayahnya, terutama sporadik. Hal ini dikarenakan ekspektasi bahwa CORS akan mempercepat pengukuran bidang dengan hasil yang lebih akurat dan teliti dengan sudah koordinat TM3o. Umumnya kewajiban penggunaan CORS pada awalnya diarahkan untuk luasan tertentu, seperti > 3000 m2 dengan tanah yang bersifat terbuka. Namun seiring dengan pelaksanaan pengukuran dengan CORS yang menemui kendala karena kendala teknis ataupun penguasaan alat yang masih terbatas maka tidak lagi wajib menggunakannya. Walaupun tidak wajib, beberapa Kasi ataupun Kasubsi tetap menyarankan bila memungkinkan tidak ada kendala teknis maka CORS dipergunakan. Salah satu contoh kantah sampel yang telah menggunakan CORS secara aktif adalah Kantah Kota Jakarta Barat.

7.5.1. Gap Kompetensi Petugas Ukur Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat Kantah Kota Jakarta Barat memiliki 7 orang petugas ukur (1 orang petugas ukur merupakan

perbantuan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta). Seluruh petugas ukur merupakan

79


pengguna aktif CORS. Sama halnya dengan kondisi petugas ukur di kantah sampel lainnya, gap kompetensi sebenarnya juga ditemukan di kantah ini dimana:n Mayoritas petugas ukurnya (71,43%) berusia > 50 tahun;n Mayoritas petugas ukur (85,71%) berpendidikan SLTP dan SLTA;n Pengetahuan GPS kurang;n Pengetahuan dasar komputer kurang.

Dengan gambaran kondisi petugas ukur seperti itu, namun produktivitas penggunaan CORS ternyata bisa signifikan, baik untuk pengukuran sporadik maupun non sporadik yang mencapai 98% menggunakan CORS. Padahal umumnya petugas ukur yang berusia > 50 tahun cenderung sudah nyaman dengan alat-alat yang telah dikuasainya dan sulit untuk beralih ke teknologi baru. Kesulitan tersebut karena perlu waktu dan praktek yang intensif untuk menguasai teknologi baru. Bahkan, salah seorang petugas ukur yang sudah berusia 55 tahun di kantah menjadi salah satu pelopor pengguna CORS. Hal ini terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan kantah tersebut.

7.5.2. Upaya Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat Mengoptimalkan Penggunaan CORS Berdasarkan gap kompetensi yang dimiliki petugas ukurnya, Kantah Kota Jakarta Barat,

terutama pada akhir tahun 2012 melakukan berbagai upaya. Upaya pertama dengan meng-gariskan kebijakan yang mewajibkan penggunaan CORS (hard policy). Kebijakan ter sebut bersifat memaksa bagi setiap petugas ukur yang mendapatkan jadwal penggunaan CORS. Penjadwalan dilakukan karena keterbatasan jumlah rover dibandingkan petugas ukur. Pada awal upaya optimalisasi penggunaan CORS, jumlah rover berjumlah 2 buah. Untuk itu dilakukan upaya manajemen kelola alat dengan menjadwalkan secara bergantian terhadap penggunaan CORS. Petugas ukur yang mendapatkan jadwal menggunakan CORS, wajib menggunakan CORS, minimal pengikatan sebanyak 2 buah titik ikat. Apabila tidak menggunakan CORS maka hasil ukuran tidak akan diterima dan ditanda tangani oleh Kasi SPP.

Untuk mengatasi gap penguasaan alat para petugas ukur, Kasi SPP mendatangkan pelatihan dari Vendor Leica. Petugas ukur diajarkan menggunakan CORS hingga pendampingan ke obyek pengukuran di lapang. Pendampingan dilakukan dalam rangka memberikan pelatihan penggunaan CORS secara praktek langsung terhadap obyek-obyek yang dianggap sulit untuk diukur dengan CORS. Untuk rover yang digunakan Jakarta Barat, sudah disetting vendor sehingga memudahkan pemakaian. Settingan tersebut sebenarnya merupakan settingan standar rover Leica yang digunakan ditraining-training BPN yang lain. Dalam hal ini pengguna hanya perlu menekan tombol “Start RTK Stream” atau ”Function> Connect”, rover langsung bisa digunakan. Petugas ukurpun diajarkan pula cara mengekspor data. Jika membutuhkan settingan khusus atau hal-hal lain yang lebih advance, salah seorang petugas ukur yang dianggap mampu (pada Kantah Kota Jakarta Barat ditunjuk Fajar) sudah diajarkan pula melakukannya. Tentunya hal ini menjadi motivasi bagi petugas ukur Kantah Kota Jakarta Barat, karena mengukur menggunakan CORS terasa mudah dan akurat. Beberapa hal yang dicatat pihak vendor bahwa terkadang kesulitan mencapai fix solution tidak hanya disebabkan masalah teknis, tetapi juga penguasaan CORS ataupun kelalaian para petugas ukur. Contoh, petugas ukur lupa mengganti access point ketika berganti-ganti simcard, pulsa kartu GSM sudah habis ataupun tidak mengecek base station dan server terlebih dahulu.

80


Administrator CORS pun memegang peranan penting. Dalam hal ini, administrator CORS (Bapak Cecep) sudah diajarkan cara untuk memantau apakah base station dan server Pusat aktif atau tidak. Administrator CORS di Kantah Kota Jakarta Barat telah memiliki aplikasi viewer yang memungkinkan melihat aktif/tidaknya server ataupun base station sekitar. Tata cara terkait pengaktifan base station dan segala trouble shootingnya pun sudah diajarkan. Administrator CORS ini secara aktif memaintence aktivitas base station untuk kepentingan pengukuran dengan CORS. Administrator CORS juga secara aktif berkoordinasi dengan BPN Pusat, Pusdatin dan pihak vendor. Sebagai contoh, bila server terlihat dalam aplikasi viewer tidak aktif, tugas administrator CORS menanyakan ke pengelola CORS. Jika kendala server dinyatakan pengelola CORS akan membutuhkan waktu lama, adminis trator CORS langsung memberitahukan para petugas ukur untuk beralih ke alat ukur lainnya. Dengan demikian, kinerja pengukuran tidak akan terganggu.

Sejauh ini, penggunaan CORS yang sudah dirasakan oleh Kantah Kota Jakarta Barat tidak hanya pengikatan batas bidang dalam rangka legalisasi aset saja tetapi juga di antaranya membantu proses rekonstruksi batas dan me nyempurnakan/updating pemetaan (geo KKP), unifikasi peta serta penyelesaian overlapping bidang. Para petugas ukur saat ini menganggap CORS bukan lagi kewajiban, melainkan sudah menjadi kebutuhan karena mempercepat proses pengukuran dengan hasil akurasi yang baik. Kebutuhan ini berkaitan dengan kepuasan kerja. Pengukuran menjadi lebih mudah dengan CORS karena pengikatannya presisi. Salah satu contoh yang dianggap memudahkan pekerjaan pengukuran oleh para petugas ukur adalah pengukuran proyek Kali Angke yang dimohon oleh Pemda Kota Jakarta Barat. Pengukuran Kali Angke tersebut disesuaikan dengan kesiapan dana Pemda sehingga obyek pengukurannya random-tidak beruntun. Bila sebelumnya tanpa CORS dengan menggunakan total station maka pengukuran ini cukup sulit namun saat ini dengan CORS tidak lagi menjadi masalah. Pengukuran tetap bisa dilakukan dengan pengikatan batas bidang dengan akurasi dan tingkat ketelitian posisi yang tinggi.

Saat ini Kantah Kota Jakarta Barat dalam rangka mendukung kinerja pengukurannya telah memiliki 7 buah rover dari dana PNBP. Lima buah rover dibeli pada sekitar bulan Agustus 2013 dan telah digunakan. Jumlah rover ini sejalan dengan jumlah petugas ukurnya yang berjumlah 7 orang. Setiap petugas ukur memperoleh dan bertanggung jawab terhadap penggunaan rovernya. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tingginya penggunaan CORS di Kantah Kota Jakarta Barat, antara lain :1) Adanya komitmen pimpinan dalam bentuk kebijakan yang mewajibkan menggunakan

CORS bagi para petugas ukurnya;2) Upaya pimpinan untuk meningkatkan penguasaan penggunaan CORS dengan technical

advisor yang mendampingi petugas ukur menggunakan CORS di obyek pengukuran dan penjadwalan penggunaan CORS secara bergantian untuk seluruh petugas ukur;

3) Komitmen pimpinan mendorong petugas ukur untuk mengembangkan kompetensi dirinya untuk dapat menggunakan CORS, dalam bentuk keterampilan menggunakan CORS dan sikap positif untuk mau menggunakan CORS.

81

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PERTANAHAN8Bab VIIIKesimpulan dan

Rekomendasi


82


8.1. KESIMPULANPenggunaan CORS di daerah penelitian, terutama kantor pertanahan berkisar 2%. Berikut akan diberikan gambaran kondisi kompetensi SDM, teknis penggunaan CORS, pengelola CORS dan capaian penggunaan CORS untuk pengukuran dan pemetaan yang berkontribusi terhadap belum optimalnya penggunaan CORS.1) Kondisi Kompetensi Sumber Daya Manusia di Daerah untuk Menggunakan CORS

a) Faktor usia ternyata banyak mempengaruhi petugas ukur dalam menggunakan CORS. Petugas ukur yang menggunakan CORS cenderung berusia pada rentang 20-40 tahun, padahal mayoritas petugas ukur terutama di kantah sampel mayoritas > 50 tahun. Teknologi CORS yang erat kaitannya dengan komunikasi data dan IT cenderung membuat mereka merasa memerlukan waktu lama dan usaha yang intensif untuk menguasainya;

b) Untuk menguasai teknologi CORS diperlukan: i) pengetahuan dasar pengukuran, ii) pengetahuan dasar GPS dan, iii) kemampuan dasar komputer. Dalam hal ini kompetensi petugas ukur terdapat gap karena sebagian besar petugas ukur, terutama di Kantah dengan usia > 50 tahun umumnya justru belum ataupun masih kurang pengetahuan dasar komputer dan pengetahuan GPS;

c) Pelatihan yang saat ini dilaksanakan belum efektif, karena : i) petugas ukur berulang memperoleh jenis pelatihan CORS yang sama, ii) karakteristik peserta pelatihan (usia, latar belakang pendidikan, dasar pengetahuan yang dimiliki) belum disesuaikan dengan desain dan jenis pelatihan, iii) petugas ukur yang dikirim pelatihan mayoritas pada rentang usia tertentu saja, biasanya rentang usia 20-45 tahun;

d) Masih banyak petugas ukur yang hanya menguasai satu jenis alat saja, yakni meteran karena pelatihan yang belum berkonsep “long life learning” agar setiap petugas ukur mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi;

e) Distorsi pemahaman SDM masih terlihat bahwa penggunaan CORS lebih cenderung ke pengukuran bidang, seharusnya lebih dititikberatkan kepada pengikatan pengganti TDT tugu menjadi TDT virtual;

f) Sikap SDM terhadap efektivitas CORS dalam membantu pengukuran saat ini masih cenderung kurang, antara lain disebabkan: i) pengalaman pribadi yang menghadapi kesulitan ataupun kendala ketika menggunakannya, ii) pandangan orang lain yang telah menggunakan CORS dan terkendala sehingga cenderung tidak menggunakan CORS takut menghadapi kendala yang sama, iii) budaya yang menganggap dengan alat ukur seperti meteran pun dapat digunakan untuk mengukur dan mempelajari hal baru dianggap butuh waktu dan kesempatan.

2) Kondisi Teknis Penggunaan CORS a) Masih terdapat kantah sampel yang tidak menggunakan CORS karena masalah kondisi

alat (base station);b) Kebijakan yang mewajibkan penggunaan CORS masih terkendala karena : i) alat masih

terbatas jumlahnya, ii) masih banyak keluhan para petugas ukur terhadap kendala teknis. Hal ini mengakibatkan frekuensi penggunaannya masih rendah;

c) Kendala penggunaan CORS belum teratasi, terutama kendala teknis yakni komunikasi data, base station dan server sehingga mempengaruhi kinerja CORS;

d) Selama ini komponen biaya hanya simcard, tanpa adanya penganggaran biaya untuk pemeliharaan alat. Bahkan di daerah penelitian, tidak ada rencana pemeliharaan alat.


83


3) Kondisi Pengelola CORS a) Manajemen kelola CORS masih kurang;b) Jumlah pengelola CORS dan kapasitasnya masih terbatas; c) Waktu kelola CORS terbatas pada hari dan jam kerja;d) Media informasi dan komunikasi pengelola dan pengguna CORS belum tersosialisasi dan

terbangun dengan baik; e) Administrator CORS belum jelas pelaku dan peranannya.

4) Kondisi Capaian (Produktivitas) Pengukuran dengan CORSa) Penggunaan CORS dalam rangka mendukung legalisasi aset, baik sporadik maupun non

sporadik, seperti Prona, UKM, SMS;b) Penggunaan CORS lainnya antara lain untuk pengembalian batas, updating peta

pendaftaran, penyelesaian konnflik, penyatuan sistem koordinat dan pemeliharaan TDT;c) Persentase penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik dan non sporadik di kantah

sampel mayoritas masih 0-2%, karena berbagai sebab antara lain: i) ketersediaan alat yang masih terbatas, mayoritas 1 buah rover, ii) penguasaan CORS pada sebagian besar petugas ukur masih kurang, iii) minat menggunakan CORS masih kurang karena faktor kendala teknis penggunaannya, selain itu faktor usia ditengarai ikut menentukan minat penggunaan, iv) sulitnya menerapkan kebijakan mewajibkan penggunaan CORS karena ketersediaan alat yang terbatas dan adanya kendala CORS;

d) Sisi efisiensi penggunaan CORS terlihat bila dibandingkan dana yang dibutuhkan untuk pemasangan dan pemeliharaan TDT tugu. Produktivitas penggunaan CORS berbanding lurus dengan ROI sehingga semakin tinggi produktivitas penggunaan CORS maka semakin cepat ROI;

e) Terdapat korelasi kompetensi pimpinan terhadap kebijakan penggunaan CORS dan produktivitas penggunaannya dengan contoh pada Kantah Kota Jakarta Barat. Penggunaan CORS di kantah tersebut untuk pengukuran sporadik dan program strategis pertanahan lainnya seperti Prona dan UKM mencapai 98%.

8.2. REKOMENDASI Berdasarkan hasil penelitian, peluang untuk peningkatan optimalisasi penggunaan CORS sebagaimana berikut.1) Jangka Pendek

a) Kebijakan BPN Pusat untuk mendorong penggunaan CORS menjadi prosedur dalam rangka pengikatan batas bidang dalam rangka pengukuran dan pemetaan;

b) Peningkatan infrastruktur CORS, antara lain: i) peningkatan kapasitas server agar sesuai dengan jumlah base station dan rover yang dilayani, ii) sistem back up server, iii) penyediaan generator listrik untuk mensupport bila listrik padam, iv) peningkatan bandwith jaringan komunikasi data dan model jaringan yang tersendiri (dedicated) di masing-masing base station, v) aplikasi viewer berbasis web untuk melihat konektivitas server dan base station bagi para pengguna, vi) kemungkinan kerjasama dengan provider terkait bandwith untuk CORS dalam membantu komunikasi data (simcard khusus).

c) Peningkatan kapabilitas penggunaan CORS bagi para petugas ukur melalui: i) pelatihan dasar CORS, pelatihan lanjutan CORS, dan ToT CORS, ii) pendampingan technical advisor. Pelatihan CORS disesuaikan dengan karakteristik peserta (usia, latar belakang pendidikan, dasar pengetahuan yang dimiliki);


84


d) Supporting forum untuk komunikasi antara pengelola CORS dan pengguna di daerah secara profesional;

e) Adanya kontrol terhadap segala kebijakan maupun prosedur teknis yang sudah disepakati dan ditetapkan, mengingat potensi tidak maksimalnya pelaksanaan atas kebijakan/prosedur bisa terjadi.

2) Jangka Menengaha) Kerjasama dengan institusi lainnya dalam rangka pengaturan penempatan, perapatan

ataupun kemungkinan untuk dapat saling memanfaatkan base station;b) Kemungkinan mirorring/clustering server ke provinsi, zoning atau hanya di beberapa

tempat yang penggunanya paling padat. Hal ini setelah dikaji secara teknis keuntungan dan kerugiannya;

c) Peningkatan peran pusat : i) koordinator pengelola, ii) pembinaan berkala, iii) monitoring dan evaluasi penggunaan CORS dan kendalanya secara berkala, iv) modernisasi metode dan teknik pengukuran, v) pengembangan CORS, vi) kerjasama penggunaan jaringan CORS (internal dan eksternal BPN);

d) Tim teknis di pusat perlu dipertimbangkan meliputi : i) Ketua sebagai penanggung jawab sistem, ii) Wakil bidang jaringan dan IT yang bertanggung jawab dari base station ke Pusat, iii) Wakil bidang geodesi dan kerangka kontrol geodesi yang bertanggung jawab atas koordinat base dan perhitungan, iv) Wakil hubungan luar (training, data rinex, user helper, kerjasama/koordinasi), v) Staf pembantu teknis berdasarkan wilayah (Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Bali dan NTB, Wilayah Papua);

e) Pembekalan kemampuan petugas di kantah dalam hal troubleshooting, instalasi dan perawatan yang bersifat berkala.


85


Daftar Pustaka

Anonim, (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Alex S. Nitisemito, Alex S., (1996), Manajemen Personalia, Graha Indonesia, Jakarta.

Azwar, Saifuddin, (1995), Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

BKN, (2003), Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Puslitbang BKN, Jakarta.

BPN RI, (2010), Kajian Dampak Teknologi Continously Operating Reference Stations (CORS)/Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) bagi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kerjasama antara BPN RI dan BPPT, Jakarta.

BPN RI, (2011), Buku Saku : Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan CORS/JRSP, Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Penerbit BPN RI, Jakarta.

BPN RI, (2011), On The Job Training Pengenalan CORS (Continously Operating Reference Station), Direktorat Pengukuran Dasar, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Jakarta.

BPN RI, (2013), Materi Sidang Komisi Rapat Kerja Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013, Jakarta.

Fahrurrazi, Djawahir, (2010), Menuju Ke Jaring RTK, Makalah pada Seminar Nasional GNSS-CORS, Yogyakarta.

Gordini, C., Kealy, A. N., Grgich, B. M., Hale, M. J, (2006), Testing and Evaluation pf a GPS CORS Network for Real Time Centimetric Positioning-The Victoria GPSNetTM.

Hidayat, T. Aris Sunantyo, Rakhmat Aries, Fajar Subhianto, (2010), Studi Penentuan Titik Batas Bidang Tanah Menggunakan Metode RTK NTRIP, Makalah pada Seminar Nasional GNSS-CORS pada 11 Juli 2010, Yogyakarta.

Hutomo, P., Handoko, E.Y., Taufik. M, (2009), Studi Tentang CORS GPS (Continuously Operating Reference Station): Studi Kasus CORS GPS-ITS, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

IAC – RSA, (2008), GPS Constellation Status for 21.04.08 under the analysis of the almanac accepted in IAC, Information Analytical Centre (IAC) – Russian Space Agency (RSA) Website, diakses 21-104-2013.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Malayu S.P, Hasibuan, (2007), Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Manurung, Parluhutan, (2012), GNSS Continously Operating Reference Station of Indonesoa (Ina-CORS), Makalah Badan Informasi dan Geospasial dalam 49th Session of UNCOPUOS Scientific and Technical Subcommitte, Vienna, 6-17 Febaruari 2012.


86


Milner, J. C., Asmussen, H., Denham, J., Hale, M., White, J., Yule, D. F. Dr, (2007), Networked RTK using the Internet for Controlled Traffic Farming.

Mudita, I., Sidjabat, R.P., Agustan, Sudiartono, H, (2010) Pengkajian Dampak Penerapan Teknologi GNSS-RTK Network untuk Survey Tanah: Sebuah Proposal, Prosiding Seminar Nasional GNSS-CORS, Juli 2010, Yogyakarta.

Nasendi, B.D. dan A. Anwar., (1985), Program Linear dan Variasinya, Gramedia, Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo, (2003), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.

NOAA, (2006), Gudelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (CORS). User Manual. National Geodetic Survey. National Ocean Survey (NOAA).

Ravianto, J., (1986), Produktivitas dan Manusia Indonesia, Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta.

Sari, Andresta, T.Aris Sunantyo, Hidayat P., Rakhmat Aries, Fajar Subhianto, (2010), Studi Penggunaan Metode RTK-NTRIP dengan Provider Mobile Internet Protocol Telkomsel, XL, dan Indosat untuk Pengecekan Titik Dasar Teknis Orde-4 di Desa Banyuraden, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Makalah pada Seminar Nasional

Sudibyo, Alexander, (2008), Analisis Ketersediaan Jasa Satelit Penentu Posisi Lokasi Guna Mendukung Program Pengembangan Roket Pengorbit Satelit LAPAN, artikel dalam Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Vol. 5 No. 1, Juni 2008 halaman 1-14.

Sunantyo, T. Aris, (2010), Tinjauan Status Titik Dasar Teknis dan Prospeknya di masa Mendatang Bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jurusan Geodesi FT-UGM, Yogyakarta.

Tangkilisan, (2005), Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta.

Wibowo, (2007), Manajemen Kinerja, Rajawali Press, Jakarta.


87


Lampiran


88


I. Jawa Timur 1. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I 13 1 14 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang 11 1 12 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang 2* - 2 II. Jawa Barat 4. Kantor Pertanahan Kota Bekasi 19 0 19 5. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang 6 0 6 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 17 0 17 7. Kantor Pertanahan Kabupaten bandung Barat 8 0 8 III. Jawa Tengah 8. Kantah Kota Semarang 18 - 18 9. Kantah Kabupaten Pati 15 - 15 10. Kantah Kabupaten Kendal 12 - 12 IV. DKI Jakarta 11. Kantah Kota Adm Jakarta Barat 6** - 6 12. Kantah Kota Adm Jakarta Pusat 5 - 5 13. Kantah Kota Adm Jakarta Utara 8 - 8 V. Yogyakarta 14. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 13 1 14 15. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 19 0 19 16. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo 16 0 16 VI Bali 17. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan 11 - 11 18. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 19 1 20 19. Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung 8 - 8 Jumlah rata-rata 12

LAMPIRAN 3KOMPOSISI USIA PETUGAS UKUR PADA KANWIL SAMPEL

NO DAERAH PENELITIANRENTANG USIA JUMLAH

PETUGAS UKUR41-5020-30 >5031-40 1. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur 7 4 - - 11 2. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat 7 5 6 8 26 3. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah - 6 2 1 9 4. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta 6 1 1 2 10 5. Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta 2 4 0 1 7 6. Kanwil BPN Provinsi Bali 3 2 2 1 8Sumber: Diolah, 2013

LAMPIRAN 1KOMPOSISI JENIS KELAMIN PETUGAS UKUR PADA KANWIL SAMPEL

LAMPIRAN 2KOMPOSISI JENIS KELAMIN PETUGAS UKUR PADA KANTAH SAMPEL

NO DAERAH PENELITIAN JENIS KELAMIN JUMLAHPETUGAS UKURLAKI-LAKI PEREMPUAN

NO DAERAH PENELITIAN JENIS KELAMIN JUMLAHPETUGAS UKURLAKI-LAKI PEREMPUAN

Sumber: Diolah, 2013

Sumber: Diolah, 2013 Keterangan :n * Terdapat dua tenaga perbantuan dari seksi lain yaitu Yusuf (50 tahun) dan Abdul Salam (48 tahun)n ** Tambahan satu orang petugas ukur (menjadi 7 orang) perbantuan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

1. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur 7 4 11 2. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat 22 4 26 3. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah 9 - 9 4. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta 10 - 10 5. Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta 6 1 7 6. Kanwil BPN Provinsi Bali 7 1 8 Jumlah rata-rata 11


89


LAMPIRAN 4KOMPOSISI USIA PETUGAS UKUR PADA KANTAH SAMPEL

NO DAERAH PENELITIANRENTANG USIA JUMLAH

PETUGAS UKUR41-5020-30 >5031-40


I. Jawa Timur 1. Kantah Kota Surabaya I 0 5 8 1 14 2. Kantah Kab. Malang 0 2 6 4 12 3. Kantah Kab. Sampang 0 2 0 0 2 II. Jawa Barat 4. Kantah Kota Bekasi 0 0 11 8 19 5. Kantah Kab. Sumedang 0 3 2 1 6 6. Kantah Kab. Bekasi 0 2 7 8 17 7. Kantah Kab. bandung Barat 0 2 5 1 8 III. Jawa Tengah 1. Kantah Kota Semarang 1 5 7 5 18 2. Kantah Kab. Pati 1 3 5 6 15 3. Kantah Kab.Kendal 0 1 5 6 12 IV. DKI Jakarta 1. Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat 0 0 1 5 6 2. Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat 0 1 1 3 5 3. Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara 0 0 1 7 8 V. DI Yogyakarta 1. Kantah Kab. Bantul TAD TAD TAD TAD TAD 2. Kantah Kab. Sleman 0 4 3 12 19 3. Kantah Kab. Kulonprogo 0 - 5 11 16 VI. Bali 1. Kantah Kab. Tabanan 1 2 1 7 11 2. Kantah Kab. Buleleng 8 3 1 8 20 3. Kantah Kab. Klungkung 4 3 0 1 7

LAMPIRAN 5PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA PIMPINAN DI DAERAH PENELITIAN

NO PENDIDIKANRESPONDEN PENGALAMAN KERJATEKNIS SPP SPPNON TEKNIS NON SPP

I. Kabid SPP 1. Kabid_1 √ - √ - 2. Kabid_2 √ - √ - 3. Kabid_3 √ - √ - 4. Kabid_4 - √ - √ 5. Kabid_5 √ - √ - J u m l a h 4 1 4 1 Persentase 80,00 20,00 80,00 20,00 II. Kakantah 1. Kakantah_1 - √ - √ 2. Kakantah_2 - √ - √ 3. Kakantah_3 √ - √ - 4. Kakantah_4 - √ - √ 5. Kakantah_5 - √ - √ 6. Kakantah_6 - √ - √ 7. Kakantah_7 √ - √ - J u m l a h 2 5 2 5 Persentase 28,57 71,43 28,57 71,43


90


III. Kasi/Kasubsi 1. Ks_1 √ - √ - 2. Ks_2 √ - √ - 3. Ks_3 - √ - √ 4. Ks_4 √ - √ - 5. Ks_5 √ - √ - 6. Ks_6 √ - √ - 7. Ks_7 √ - √ - 8. Ks_8 √ - √ - 9. Ks_9 √ - √ - 10. Ks_10 √ - √ - 11. Ks_11 √ - √ - 12. Ks_12 - √ √ 13. Ks_13 √ - √ - 14. Ks_14 √ - √ - 15. Ks_15 - √ √ - 16. Ks_16 √ - √ - 17. Ks_17 √ - √ - 18. Ks_18 √ - √ - 19. Ks_19 √ - √ - 20. Ks_20 √ - √ - 21. Ks_21 √ - √ - 22. Ks_22 √ - √ - 23. Ks_23 √ - √ - 24. Ks_24 - √ √ - J u m l a h 20 4 22 2 Persentase 83,33 16,67 91,67 8,33


1. Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur 0 0 1 3 2 2 1 1 2. Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat 0 1 11 7 3 2 1 0 3. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah 0 0 1 4 0 7 2 0 4. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta 0 1 2 4 0 3 0 0 5. Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta 0 0 1 4 1 0 0 1 6. Kanwil BPN Provinsi Bali 0 0 4 1 0 0 3 0

LAMPIRAN 6KOMPOSISI PENDIDIKAN PETUGAS UKUR PADA KANWIL SAMPEL

NO DAERAH PENELITIANPENDIDIKAN

SD DIIISLTA S1SLTP DIVDI S2


LAMPIRAN 7KOMPOSISI PENDIDIKAN PETUGAS UKUR PADA KANTAH SAMPEL


SD DIIISLTA S1SLTP DIVDI S2 I. Provinsi Jawa Timur 0 0 1 3 2 2 1 1 1. Kantah Kota Surabaya I 0 0 3 0 0 6 3 0 2. Kantah Kab. Malang 0 0 5 1 0 2 3 0 3. Kantah Kab. Sampang 0 0 0 2 0 0 0 0 II. Provinsi Jawa Barat 1. Kantah Kota Bekasi - - - - - - - - 2. Kantah Kab. Sumedang 0 1 2 2 0 1 0 0 3. Kantah Kab. Bekasi 0 1 9 1 1 1 3 0 4. Kantah Kab. Bandung Barat 0 0 5 1 1 1 0 0 III. Jawa Tengah 1. Kantah Kota Semarang 0 1 8 0 3 4 2 0 2. Kantah Kab. Pati 0 1 10 1 1 2 0 0 3. Kantah Kab.Kendal 0 1 5 2 2 1 1 0


91




SD DIIISLTA S1SLTP DIVDI S2


IV. DKI Jakarta 1. Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat 0 3 1 0 0 1 1 0 2. Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat 0 0 3 1 0 0 1 0 3. Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara 0 2 5 0 1 0 0 0 V. DI Yogyakarta 1. Kantah Kab. Bantul - - - - - - - - 2. Kantah Kab. Sleman 0 2 9 1 1 3 2 0 3. Kantah Kab. Kulonprogo 1 2 8 1 1 2 1 0 VI. Bali 1. Kantah Kab. Tabanan 0 4 2 1 0 1 3 0 2. Kantah Kab. Buleleng 0 4 7 7 0 2 0 0 3. Kantah Kab. Klungkung 0 1 0 5 0 2 0 0

LAMPIRAN 8PIMPINAN YANG TELAH MENGIKUTI SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI DAERAH PENELITIAN


I. Kabid SPP 1. Kabid_1 √ - √ - 2. Kabid_2 √ - √ - 3. Kabid_3 √ - √ - 4. Kabid_4 - √ - √ 5. Kabid_5 √ - √ - J u m l a h 4 1 4 1 Persentase 80,00 20,00 80,00 20,00 II. Kakantah 1. Kakantah_1 √ - - √ 2. Kakantah_2 √ - - √ 3. Kakantah_3 - - - √ 4. Kakantah_4 - - - √ 5. Kakantah_5 - - - √ 6. Kakantah_6 √ - - √ 7. Kakantah_7 - - - √ J u m l a h 3 4 0 7 Persentase 42,86 57,14 0,00 100,00 III. Kasi/Kasubsi 1. Ks_1 √ - √ - 2. Ks_2 √ - √ - 3. Ks_3 - √ √ - 4. Ks_4 √ - √ - 5. Ks_5 √ - √ - 6. Ks_6 - √ √ - 7. Ks_7 - √ - √ 8. Ks_8 √ - √ - 9. Ks_9 √ - √ - 10. Ks_10 √ - √ - 11. Ks_11 - √ - √ 12. Ks_12 - √ - √ 13. Ks_13 - √ - √ 14. Ks_14 - √ √ - 15. Ks_15 - √ - √ 16. Ks_16 √ - - √ 17. Ks_17 √ - √ - 18. Ks_18 - √ - √ 19. Ks_19 - √ √ - 20. Ks_20 - √ - √ 21. Ks_21 - √ - √ 22. Ks_22 √ - √ - 23. Ks_23 √ - - √ 24. Ks_24 - √ √ - J u m l a h 11 13 14 10 Persentase 45,83 54,17 58,33 41,67


92


LAMPIRAN 9SOSIALISASI DAN PELATIHAN TEKNOLOGI CORS OLEH PETUGAS UKUR DI KANWIL SAMPEL

LAMPIRAN 10SOSIALISASI DAN PELATIHAN TEKNOLOGI CORS OLEH PETUGAS UKUR DI KANTAH SAMPEL

NO DAERAHPENELITIAN PENYELENGGARA

JUMLAH YANGSUDAH SOSIALISASI/PELATIHAN (ORANG)

JUMLAHPETUGAS UKUR

NO DAERAHPENELITIAN PENYELENGGARA

11

26

9

10

7

8

11

26

9

10

7

8

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

BPN Pusat Kanwil

BPN Pusat Kanwil

BPN Pusat Kanwil

BPN Pusat Kanwil Kantah

BPN Pusat Kanwil Kantah

BPN Pusat Kanwil

Kanwil BPN Prov. Jatim

Kanwil BPNProv. Jabar

Kanwil BPN Prov. Jateng

Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta

Kanwil BPN Prov. DIY

Kanwil BPN Prov. Bali

Kantah Kota Surabaya I

Kantah Kab. Malang

Kantah Kab. Sampang

Kantah Kota Bekasi

Kantah Kab. Sumedang

Kantah Kab. Bekasi

Kantah Kab. Bandung Barat

Kantah Kota Semarang

Kantah Kab. Pati

Kantah Kab. Kendal

Kantah Kota Jakpus

Kantah Kota Jakbar

Kantah Kota Jakut

Kantah Kab. Bantul

Kantah Kab. Sleman

Kantah Kab. Kulon progo

Kantah Kab. Tabanan

Kantah Kab. Buleleng

Kantah Kab. Klungkung



BPN Pusat Kantah

BPN Pusat Kantah

BPN Pusat Kanwil BPN

BPN Pusat

BPN Pusat UGM Kanwil

BPN Pusat UGM Vendor

BPN Pusat Vendor

BPN Pusat UGM Kanwil DIY Vendor

BPN Pusat Kanwil BPN Prov.Jateng Kanwil BPN Prov. DIY

BPN Pusat Kanwil BPN Prov.Jateng Kanwil BPN Prov. DIY

BPN Pusat Kanwil BPN Prov. DKI Kantah Kota Jakut

BPN Pusat Kanwil BPN Prov. DKI Kanwil BPN Prov. Jabar Vendor

BPN Pusat Kantah Kota Jakut Kanwil BPN Prov. DIY

BPN Pusat Kanwil BPN Prov. DIY Kantah Kab.Bantul

BPN Pusat Kanwil BPN Prov.DIY UGM

BPN Pusat Kanwil BPN Prov. DIY

BPN Pusat Kanwil BPN Prov.DIY

BPN Pusat Kanwil BPN Prov. Bali

BPN Pusat Kanwil BPN Prov. Bali


93


PENGAJAR TAHUN

PENGAJAR TAHUNJUMLAH YANG

SUDAH SOSIALISASI/PELATIHAN (ORANG)

JUMLAHPETUGAS

UKUR

2012 2013

2011 s/d 2013

2012 2013

2011 s/d 2013

2011 s/d 2013

2012 s/d 2013

2010 2013

2011 2013

2011 2013

2012

2010 2012

2011 2013

2012

2010 2013

2010 2013

2010 2013

2011 2013

2011 2013

2010 2013

2010 2013

2010 2013

2010 2013

2010 2013

2010 2013

2010 2013

14

12

2

Marsidi,Yuli, Naek, Rizdhan, Sudia, Japar

6

17

6

18

15

12

5

6

8

14

19

16

11

7

5

14

12

2

19

6

17

8

18

15

12

5

6

10

14

19

16

11

20

8

BPN Pusat Vendor

BPN Pusat Vendor Petugas ukur yg sudah pelatihan * 2012 di Lewilang 1 hr * 2013 di Jonggol 3 hari

BPN Pusat Vendor Petugas ukur yg sudah pelatihan



BPN Pusat Petugas ukur yg sudah pelatihan

BPN Pusat Vendor Petugas ukur


BPN Pusat Vendor

BPN Pusat Vendor

BPN Pusat Vendor


BPN Pusat Vendor

BPN Pusat Vendor Petugas ukur UGM



BPN Pusat Vendor Petugas Ukur




BPN Pusat Vendor Petugas Ukur UGM




BPN Pusat Vendor


94


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kanwil BPN Prov. Jatim


Kantah Kabupaten Malang

Kantah Kabupaten Sampang

Kanwil BPN Prov. Jabar

Kantah Kota Bekasi


Kantah Kab. Bekasi

Kantah Kab. Bandung Barat

Kanwil BPN Prov. Jateng

Kantah Kota Semarang

Kantah Kab. Pati

Kantah Kab. Kendal

Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta

BPN Pusat, VendorBPN Pusat, VendorPetugas ukurBPN Pusat,VendorBPN Pusat, VendorBPN Pusat, VendorBPN Pusat, VendorTri HarionoVendor JavadBPN Pusat, VendorFirman HidayatBPN Pusat dan VendorBPN Pusat

BPN Pusat dan Vendor

BPN Pusat dan VendorBPN PusatBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorKanwil BPN Prov. JabarBPN Pusat dan VendorUGM YogyaBPN PusatBPN Pusat dan VendorKanwil BPN Prov. JabarBPN Pusat dan VendorUGM YogyaBPN PusatBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorVendorBPN PusatBPN PusatBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN PusatBPN Pusat dan VendorUGMUGMBPN Pusat dan VendorVendorBPN Pusat dan UGMBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan UGMBPN Pusat dan VendorBPN Pusat (Wisang)

UGMBPN Pusat dan VendorVendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat

2 orang (Andika Setiabudi dan Siswanto)2 orang (Vitriani dan Ita Dwi Kisworini)8 orang2 orang (Agus Sumiantono dan Siswanto)2 orang (Mochammad Ajak dan Jatmiko)2 orang (Tri Hariono dan Ibnu)2 orang (Adi Suhariyono dan Boedi Santoso)9 orang1 orang (Firman Hidayat)2 orang (Slamet Permadi dan Ahmad Syaifudin)4 orang2 orang (Irpan M.I Kosasih dan Bagus)4 orang (Asep Roni, Irpan M.I Kosasih, Gandhi Putra Mahardhika, Hanggas Wirapradeksa)3 orang (Iman Soedradjat, Arief Rahman, Irpan Muhamad Ilham Kosasih)2 orang (Kasi Pengukuran (Cecep) dan Irpan MI Kosasih)1 orang (Marsidi)1 orang (Yuli Rusdiana, SH)2 orang (Naek Simangunsong, Rizdhan)2 orang (Sudia dan Ja’par)2 orang (Hamim Machmud, Aceng Husni)2 orang (Hamim Machmud, Aceng Husni)1 orang (Supriatna)2 orang (Bambang Kosasih, Bagus Fajri)1 orang (Hamim Machmud, Adam)3 orang (Aris Satoto, Nur Ali, Ade)2 orang (Imam Nuryaman, Nur Ali)1 orang (Aris Satoto)1 orang (Iman Nuryaman)2 orang (Nur Ali, SH, Haryadi)2 orang (Imam Nuryaman, Aris Satoto)1 orang (Iwan Sutarno)3 Orang (Agus Fx, Asep Budi dan Komara)2 orang (Asep Budi Permana, SH, Sudarsono)1 orang (Asep Roni)2 orang (Asri dan Ahmad Mustajib)(Andi dan Eko*)1 orang (Rachmat)1 orang (Andi)1 orang (Rachmat)1 orang (Joko)1 orang (Ananto)2 orang (Yoyok, Indro)2 Orang (Khomaedi dan Imam)2 Orang (Rio dan Imam)1 Orang (Suroso)2 Orang (Afrizal dan Aries Satriyono)Seluruh petugas ukur Kanwil

Isnawan2 orang (Isnawan dan Didik)2 orang (Fajar dan Isnawan)2 orang (Syafrudin dan Yudo)Aag Nugraha

NO DAERAH PENELITIAN PENGAJARPETUGAS UKUR IKUT PELATIHAN

1 2 3 4

LAMPIRAN 11PELATIHAN CORS BAGI PETUGAS UKUR DI DAERAH PENELITIAN


95


Ciloto JabarYogyaJatim

Cianjur JabarYogya

Mega Mendung JabarYogya

-Kanwil BPN Prov. Jatim

Yogya-

Bogor Jawa BaratKanwil BPN Prov.

Jawa BaratHotel Mirah Bogor

Cianjur Jawa BaratKanwil BPN Prov. Jabar

Hotel Mirah Bogor H. Sari Ater Subang

H.Bali World BandungCianjur Jawa Barat

YogyaKanwil BPN Prov.Jabar

H. Sari Ater Subang H.Bali World Bandung

Puncak JabarYogya

Kanwil BPN Prov. JabarHotel Mirah Bogor

H. Sari Ater Subang H. Bali World BandungKanwil BPN Prov.Jabar

Cipanas JabarH. Sari Ater Subang

H. Bali WorldCiloto Jabar

YogyaUGM YogyaUGM Yogya

YogyaKanwil BPN Prov. JatengH. Pandanaran Semarang

DI YogyakartaCiloto, Jawa BaratBogor,Jawa Barat

H. Pandanaran SemarangYogyakarta

Aula Prona Kanwil BPN Prov. DKI Jkt

UGMAncol

NAM-KemayoranHotel Bali World Bandung

H.Santika TMII

55-5555-35-34

4

34425534253344254-25555251 5555551

-2

3-453

25-28 Sep 2012Mei 2013

201226-30 Juli 2010

Mei 2013Awal 2011

28 April-3 Mei 2013-

2011Mei 2013

2011, 20122011

13-16 Maret 2012

25-28 Juni 2012

201213-16 Maret 201225-28 Juni 2012

5-6 Des 2012201220102011

13-16 Maret 20125-6 Des 2012

201220112011

13-16 Maret 201225-28 Juni 2012

5-6 Des 20122013

13-16 Maret 2012September 2012

5-6 Des 20122013

25-28 Sep 201228 April-3 Mei 2013

20092011

28 April-3 Mei 2013Awal 2012Akhir 2012

2013201020112012

28 April-3 Mei 20132011

20112011201220132013

TEMPAT LAMA(HARI)TAHUN

BPN Pusat Pelatihan + ambil alatBPN Pusat OJT-Getok TularBPN Pusat Pelatihan + ambil alatBPN PusatBPN Pusat Pelatihan+ ambil alatBPN PusatOJT-Getok TularKanwil BPN Provinsi dan VendorBPN PusatOJT-Getok TularPelatihan CORS oleh BPN PusatPembekalan Teknis Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. Jawa BaratTrainer of Trainee Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. Jawa BaratBPN Pusat(Mengambil alat dan Pelatihan CORS) Pembekalan Teknis Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. Jawa BaratTrainer of Trainee Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. Jawa BaratPelatihan GNSS CORS-Kanwil BPN Prov. Jawa BaratPelatihan CORS Pelatihan CORS oleh BPN PusatPelatihan CORS-UGM YogyakartaPembekalan Teknis Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. JabarPelatihan GNSS CORS Kanwil BPN Prov. Jawa BaratPelatihan CORS Pelatihan CORS oleh BPN PusatPelatihan CORS oleh UGMPembekalan Teknis Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. JaBarTrainer of Trainee Pengukuran Dasar-Kanwil BPN Prov. JaBarPelatihan GNSS CORS Kanwil BPN Prov. JabarPelatihan CORS oleh Kanwil BPN Prov. JabarPembekalan Teknis Pengukuran Dasar Kanwil BPN Prov. JaBarPelatihan CORS+ambil alatPelatihan GNSS CORS Kanwil BPN Prov. JaBarPelatihan CORS oleh Kanwil BPN Prov. JabarBPN PusatKanwil BPN Prov. DIYUGM YogyakartaUGM YogyakartaKanwil BPN Prov. DIYKanwil BPN Prov. JatengKanwil BPN Prov. Jateng (TOT CORS)Kanwil BPN Prov. DIYBPN PusatBPN PusatKanwil BPN Prov. JatengKanwil BPN Prov. DIYBPN Pusat

UGMKantah Kota Jakarta UtaraKanwil BPN Provinsi DKI JakartaKanwil BPN Prov. Jawa BaratBPN Pusat

PENYELENGGARA

5 6 7 8


96


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kantah Kota Jakarta Pusat

Kantah Kota Jakarta Barat

Kantah Kota Jakarta Utara

Kanwil BPN Prov. DI Yogyakarta

Kantah Kab. Bantul

Kantah Kab. Sleman

Kantah Kab. Kulonprogo

Kanwil BPN Prov. Bali

Kantah Kab. Tabanan

Kantah Kab. Buleleng

Kantah Kab. Klungkung

BPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat danVendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorVendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorVendor LeicaBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorUGMBPN Pusat dan VendorBPN Pusat, Vendor, UGMBPN Pusat, Vendor, UGMBPN Pusat dan VendorTim data scriptUGMJelajah Survei KonsultanBPN Pusat, UGM, VendorBPN Pusat dan VendorUGMBPN Pusat, Vendor, UGMBPN Pusat, Vendor, UGMBPN Pusat dan Vendor

BPN Pusat dan VendorBPN Pusat,Vendor,UGMBPN Pusat, Vendor, UGMTim BPN PusatTim BPN Pusat

BPN Pusat, Vendor, UGMBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat, UGM,VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat dan VendorBPN Pusat

BPN PusatVendor, UGMBPN Pusat dan VendorBPN Pusat

BPN Pusat, Vendor, UGM

2 Orang (Sutrisno dan Bambang)2 Orang (Ngaidi dan Fathoni)3 Orang (Ngaidi, Yayan dan Fathoni)2 Orang (Danan dan Nandang)2 Orang (Ade dan Ngaidi)2 Orang (Salman dan Zainal)Nurdin2 Orang(Salman dan Sugeng)2 Orang(Fajar dan Sugeng)2 Orang(Sri Mulyono dan Nasuyud)DarnanSeluruh petugas ukur2 Orang(Adiman dan Nasuyud)2 Orang(Setiya dan Adiman)2 Orang(Setiya, Paultar)2 Orang(Lukman dan Nasuyud)1 Orang(Agus Djatmoko)2 Orang(Susilo dan Fajar)Petugas ukur Kanwil dan KantahPetugas Ukur Kanwil dan Kantah2 orang (M. Elya dan Aries)Seluruh petugas ukur Kantah Kab. Bantul dan 2 orang dari Kanwil dan Kantah sekitarPetugas Ukur Kantah Kab. Bantul2 orang (Widayati dan Winarno)2 orang (Indiarto Mulyono dan Arief Jamaludin)1 Orang (Indiarto Mulyono)2 Orang (Indiarto dan Risbiyantoro)2 Orang (Indiarto dan Risbiyantoro) Pelatihan CORS2 orang (Bambang Iswahyudi & Ngadiono)Pelatihan CORS dan ambil alat1 Orang (Bambang Iswahyudi) Pelatihan CORS 2 Orang(Bambang Iswahyudi & Sugihartono) Pelatihan CORS2 Orang (Bambang Iswahyudi & Harijanto)Petugas ukur dari Kantah Kota/Kab di Provinsi BaliPetugas ukur dari Kantah Kota/Kab di Provinsi BaliOJT Pengukuran Dasar2 orang(Saha dan Wahyu)2 Orang (Ketut Indiana, Dewa Suandana)2 Orang (Henry atau Wayan Swaka)2 orang (Wahyu Aji anindya dan Wayan Swaka Anantawijaya)2 Orang (I Ketut Priyadi)1 orang (I Nyoman Dian Agus Pramana) 4 orang (I Nyoman Dian Agus Pramana , Indra Eska, Gede Harry Permana, Ary Sanjaya)2 Orang (Putu Sumiasa dan I Nyoman Dian Agus Pramana Sangging)2 Orang (I Made Suryawan dan Andik Harsono)4 Orang (Andik Harsono dan I Gede Beny Mahayoga, Dwija, Wayan Sudana)2 orang (Wayan Sudana Arta dan Andik Harsono)

NO DAERAH PENELITIAN PENGAJARPETUGAS UKUR IKUT PELATIHAN

1 2 3 4


97


-Cianjur-Jawa Barat

AncolHotel Bali World-Bandung

H. Santika-TMIICipanas, Jawa Barat

NAM-KemayoranHotel Bali World-Bandung

Hotel Santika-TMIICipanas-Jawa Barat

Puncak-JabarAncol

YogyakartaHotel Bali World-Bandung

Hotel Santika-TMIIHotel Santika-TMII

UGMBogor-Jawa Barat

Hotel Matahari-YogyaUC UGM

Bogor, Jawa BaratKanwil dan Kantah

Kab. BantulKantah Kab. Bantul

UC UGMBogor, Jawa Barat

UGMH.Matahari -Yogyakarta

UC UGMPuncak, Jawa Barat

Bogor, Jawa BaratHotel Matahari

UC UGMKanwil BPN Prov. Bali

-

UC UGMPuncak-Jawa Barat

-UC UGM

Puncak, Jawa BaratHotel Aston DenpasarH.Mercure Denpasar

UC UGM YogyakartaPuncak, Jawa Barat

H. Mercure Denpasar

UC UGM Yogyakarta

-52333

3-433522-533355555

5555555

55

5-5

5555

553

5

53

5

201120122011201320132011201220132013201020112012201220132013201320112012201220132010

Akhir 2010

2011201320102011201220132010

20112012

20132x/Tahun

20-21 Feb 2012

2013Tahun 2010

20122013

201020122013

2013

20102013

2013

TEMPAT LAMA(HARI)TAHUN

BPN PusatBPN Pusat Pelatihan+ ambil alatKantah Kota Jakarta UtaraKanwil BPN Provinsi Jawa BaratBPN Pusat Pemeliharaan BaseBPN Pusat Pelatihan+ ambil alatKanwil BPN Provinsi DKI JakartaKanwil BPN Provinsi Jawa BaratBPN Pusat Pemeliharaan BaseBPN PusatVendor LeicaKantah Kota Jakarta UtaraKanwil BPN Prov. YogyaKanwil BPN Prov. Jawa BaratBPN Pusat Pengenalan alatBPN Pusat Pemeliharaan AlatUGM Workshop CORSBPN Pusat (Terima alat)BPN Pusat OJT Pengukuran DasarKanwil DIY Pelatihan CORSBPN Pusat Pelatihan CORS dan ambil alatKantah Kab. BantulPelatihan CORSKantah Kab. Bantul Penyegaran CORSKanwil DI YogyakartaBPN Pusat Pelatihan CORS dan ambil alatUGM Workshop CORSBPN Pusat Pelatihan CORSKanwil DI YogyakartaBPN Pusat

BPN PusatBPN Pusat

Kanwil BPN Provinsi DI YogyakartaKanwil BPN Provinsi BaliDana Kantah Kota Denpasarpenyelenggara Kanwil BPN Prov. BaliKanwil DI YogyakartaBPN Pusat (Pelatihan CORS dan ambil rover)Kanwil BaliKanwil DI Yogyakarta

BPN Pusat (Pelatihan CORS dan ambil rover)Kanwil BaliKanwil BPN Provinsi Bali (Workshop CORS)

BPN Pusat (Pelatihan CORS)

BPN Pusat (Pelatihan CORS dan ambil rover)Kanwil BPN Provinsi Bali (Workshop CORS)

BPN Pusat (Pelatihan CORS)

PENYELENGGARA

5 6 7 8


98


LAMPIRAN 12PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP KEGUNAAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGAN CORS

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

RESPONDEN

KEGUNAANKEGUNAAN KELEBIHAN

KOOR- DINATTM 30

PENG UKUR -AN BID. &

PEMETAAN

VIRTUAL TDT & PENG-UKURAN BID.

CEPATDAN

MUDAH UKUR

CEPATMUDAH

SAJIDATA

TELITI AKURAT

I. Kabid SPP 1. Kabid_1 √ - √ - - - - - √ √ - - - -2. Kabid_2 √ - √ √ - - - - √ - - - - -3. Kabid_3 √ - √ - √ √ - - √ - - - - -4. Kabid_4 - √ √ - - - - - √ - - - - -5. Kabid_5 √ - - √ - - - - √ - √ - - - J u m l a h 4 1 4 2 1 1 - - 5 1 1 - - - Persentase 80,00 20,00 80,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 100,0 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00II. Kakantah 1. Kakantah_1 - √ - √ - - - - √ - - - - -2. Kakantah_2 - √ - √ - - - - √ - - - - -3. Kakantah_3 √ - - √ - - - - √ - - - - -4. Kakantah_4 - √ - √ - - - - √ - √ - - -5. Kakantah_5 - √ √ - √ - - - √ - - - - -6. Kakantah_6 - √ - √ - - - - √ - √ - - -7. Kakantah_7 √ - - √ - - - - √ - - - - - J u m l a h 2 5 1 6 1 - - - 7 - 2 - - - Persentase 28,57 71,43 14,29 85,71 14,26 0 0 0 100,00 0 28,57 0 0 0III. Kasi/Kasubsi di SPP 1. Ks_1 √ - - √ √ - - - √ √ - - - -2. Ks_2 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -3. Ks_3 - √ - √ - - - - √ - - - - -4. Ks_4 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -5. Ks_5 √ - √ √ - - - - √ - - - - -6. Ks_6 - √ √ √ √ √ - - √ - - - - -7. Ks_7 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -8. Ks_8 - √ - √ √ - - √ - - - - -9. Ks_9 √ - √ √ √ √ - - √ - - - - -10. Ks_10 √ - √ √ √ √ - - √ - - - - -11. Ks_11 √ - √ √ - √ - - √ - - - - -12. Ks_12 √ - - √ - - - - √ - √ - - -13. Ks_13 √ - - - - √ - - √ - - - - -14. Ks_14 √ - √ - - - - - √ - - - - -15. Ks_15 - √ - - - √ - - √ - - - - -16. Ks_16 √ - √ - - √ - - √ - - - - -17. Ks_17 √ - √ - √ - - - √ - - - - -18. Ks_18 - √ - √ - - - - √ - - - - -19. Ks_19 - √ √ √ √ - √ - √ √ - - - √20. Ks_20 √ - √ √ - - √ - √ - - - - -21. Ks_21 √ - - - - - √ - √ - - - - -22. Ks_22 √ - - √ - - - - √ - - - - -


99


9 10 11 12 13 14 15 16

KEKURANGAN

SERVERREKON-STRUKSI MUDAH

TOPO- GRAFI

MAINTE NANCE

SDM TIDAK KUASAI

ALATEFISIEN SIGNAL BASE

KELEBIHAN

I. Kabid SPP 1. Kabid_1 √ - √ - - - - - √ √ - - - -2. Kabid_2 √ - √ √ - - - - √ - - - - -3. Kabid_3 √ - √ - √ √ - - √ - - - - -4. Kabid_4 - √ √ - - - - - √ - - - - -5. Kabid_5 √ - - √ - - - - √ - √ - - - J u m l a h 4 1 4 2 1 1 - - 5 1 1 - - - Persentase 80,00 20,00 80,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 100,0 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00II. Kakantah 1. Kakantah_1 - √ - √ - - - - √ - - - - -2. Kakantah_2 - √ - √ - - - - √ - - - - -3. Kakantah_3 √ - - √ - - - - √ - - - - -4. Kakantah_4 - √ - √ - - - - √ - √ - - -5. Kakantah_5 - √ √ - √ - - - √ - - - - -6. Kakantah_6 - √ - √ - - - - √ - √ - - -7. Kakantah_7 √ - - √ - - - - √ - - - - - J u m l a h 2 5 1 6 1 - - - 7 - 2 - - - Persentase 28,57 71,43 14,29 85,71 14,26 0 0 0 100,00 0 28,57 0 0 0III. Kasi/Kasubsi di SPP 1. Ks_1 √ - - √ √ - - - √ √ - - - -2. Ks_2 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -3. Ks_3 - √ - √ - - - - √ - - - - -4. Ks_4 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -5. Ks_5 √ - √ √ - - - - √ - - - - -6. Ks_6 - √ √ √ √ √ - - √ - - - - -7. Ks_7 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -8. Ks_8 - √ - √ √ - - √ - - - - -9. Ks_9 √ - √ √ √ √ - - √ - - - - -10. Ks_10 √ - √ √ √ √ - - √ - - - - -11. Ks_11 √ - √ √ - √ - - √ - - - - -12. Ks_12 √ - - √ - - - - √ - √ - - -13. Ks_13 √ - - - - √ - - √ - - - - -14. Ks_14 √ - √ - - - - - √ - - - - -15. Ks_15 - √ - - - √ - - √ - - - - -16. Ks_16 √ - √ - - √ - - √ - - - - -17. Ks_17 √ - √ - √ - - - √ - - - - -18. Ks_18 - √ - √ - - - - √ - - - - -19. Ks_19 - √ √ √ √ - √ - √ √ - - - √20. Ks_20 √ - √ √ - - √ - √ - - - - -21. Ks_21 √ - - - - - √ - √ - - - - -22. Ks_22 √ - - √ - - - - √ - - - - -


100


NO

1 2 3 4 5 6 7 8

RESPONDEN


KOOR- DINATTM 30


PEMETAAN


CEPATDAN

MUDAH UKUR

CEPATMUDAH

SAJIDATA

TELITI AKURAT

23. Ks_23 √ - - √ - - - - √ - - - - -24. Ks_24 - √ - √ - - - - √ - - - - - J u m l a h 14 10 13 18 9 8 3 - 24 2 2 - - - Persentase 58,33 41,67 54,17 75,00 37,50 33,33 12,50 0 100,00 8,33 8,33 0 0 0IV. Petugas Ukur 1. PU_1 √ - √ √ - - √ - √ √ - - - -2. PU_2 - √ √ √ - - √ - √ - √ - √ -3. PU_3 - √ - - √ √ - - √ - √ - √ -4. PU_4 - √ - √ - - - - √ - - - - -5. PU_5 - √ √ √ √ - - - √ √ - - - -6. PU_6 - √ - √ - √ - - √ - - - - -7. PU_7 - √ - √ - √ - - √ - - - √ -8. PU_8 - √ - - - √ - - √ - - - - -9. PU_9 - √ - - - - - √ √ - - - - -10. PU_10 - √ - √ √ - - - √ √ √ - √ -11. PU_11 √ - - - - - - √ √ - √ - √ -12. PU_12 - √ - - √ √ - - - - √ √ √ -13. PU_13 - √ - - √ - - √ √ - √ - - -14. PU_14 √ - - √ - √ - - √ - - - - -15. PU_15 √ - - - √ - √ - √ - - - - -16. PU_16 √ - - - - - √ - √ - √ - - √17. PU_17 √ - - √ √ - - - √ - √ - - -18. PU_18 √ - √ - √ - - √ √ - - - - √19. PU_19 - √ - √ √ √ - - √ √ - - - -20. PU_20 √ - - √ √ √ - - √ - - - - √21. PU_21 √ - - √ - - - - √ - - - - -22. PU_22 √ - - - - √ - - √ - - - - -23. PU_23 √ - √ - - - - - √ - - - - -24. PU_24 √ - √ √ - - - - √ √ - - - -25. PU_25 - √ - - √ √ - - √ - - - - -26. PU_26 √ - - - - √ - - √ - - - - -27. PU_27 √ - - - - √ √ - √ - √ - - -28. PU_28 - √ √ √ - - - - √ - - - - -29. PU_29 - √ - √ - - - √ √ - √ - - √30. PU_30 - √ - √ - - - - - - √ - - -31. PU_31 - √ - - √ - - - √ - - - - -32. PU_32 - √ √ - √ √ - - √ - - - - -33. PU_33 - √ - √ - √ - - √ - √ - - -34. PU_34 - √ √ √ - √ - - √ - √ - - -35. PU_35 √ - - - √ - - √ - √ - - -36. PU_36 - √ - √ - √ - - √ - √ - - -37. PU_37 √ - √ √ - - - √ - - - - -38. PU_38 - √ - - - √ - - √ - - - - -39. PU_39 √ - √ - - - - - √ - √ - - -40. PU_40 - √ √ - - - - - √ - √ - - √41. PU_41 - √ - √ - - - - √ - √ - - -42. PU_42 - √ √ √ - - - √ √ - √ - - -


101


9 10 11 12 13 14 15 16

KEKURANGAN


TOPO- GRAFI

MAINTE NANCE

SDM TIDAK KUASAI


KELEBIHAN

23. Ks_23 √ - - √ - - - - √ - - - - -24. Ks_24 - √ - √ - - - - √ - - - - - J u m l a h 14 10 13 18 9 8 3 - 24 2 2 - - - Persentase 58,33 41,67 54,17 75,00 37,50 33,33 12,50 0 100,00 8,33 8,33 0 0 0IV. Petugas Ukur 1. PU_1 √ - √ √ - - √ - √ √ - - - -2. PU_2 - √ √ √ - - √ - √ - √ - √ -3. PU_3 - √ - - √ √ - - √ - √ - √ -4. PU_4 - √ - √ - - - - √ - - - - -5. PU_5 - √ √ √ √ - - - √ √ - - - -6. PU_6 - √ - √ - √ - - √ - - - - -7. PU_7 - √ - √ - √ - - √ - - - √ -8. PU_8 - √ - - - √ - - √ - - - - -9. PU_9 - √ - - - - - √ √ - - - - -10. PU_10 - √ - √ √ - - - √ √ √ - √ -11. PU_11 √ - - - - - - √ √ - √ - √ -12. PU_12 - √ - - √ √ - - - - √ √ √ -13. PU_13 - √ - - √ - - √ √ - √ - - -14. PU_14 √ - - √ - √ - - √ - - - - -15. PU_15 √ - - - √ - √ - √ - - - - -16. PU_16 √ - - - - - √ - √ - √ - - √17. PU_17 √ - - √ √ - - - √ - √ - - -18. PU_18 √ - √ - √ - - √ √ - - - - √19. PU_19 - √ - √ √ √ - - √ √ - - - -20. PU_20 √ - - √ √ √ - - √ - - - - √21. PU_21 √ - - √ - - - - √ - - - - -22. PU_22 √ - - - - √ - - √ - - - - -23. PU_23 √ - √ - - - - - √ - - - - -24. PU_24 √ - √ √ - - - - √ √ - - - -25. PU_25 - √ - - √ √ - - √ - - - - -26. PU_26 √ - - - - √ - - √ - - - - -27. PU_27 √ - - - - √ √ - √ - √ - - -28. PU_28 - √ √ √ - - - - √ - - - - -29. PU_29 - √ - √ - - - √ √ - √ - - √30. PU_30 - √ - √ - - - - - - √ - - -31. PU_31 - √ - - √ - - - √ - - - - -32. PU_32 - √ √ - √ √ - - √ - - - - -33. PU_33 - √ - √ - √ - - √ - √ - - -34. PU_34 - √ √ √ - √ - - √ - √ - - -35. PU_35 √ - - - √ - - √ - √ - - -36. PU_36 - √ - √ - √ - - √ - √ - - -37. PU_37 √ - √ √ - - - √ - - - - -38. PU_38 - √ - - - √ - - √ - - - - -39. PU_39 √ - √ - - - - - √ - √ - - -40. PU_40 - √ √ - - - - - √ - √ - - √41. PU_41 - √ - √ - - - - √ - √ - - -42. PU_42 - √ √ √ - - - √ √ - √ - - -


102


NO

1 2 3 4 5 6 7 8

RESPONDEN


KOOR- DINATTM 30


PEMETAAN


CEPATDAN

MUDAH UKUR

CEPATMUDAH

SAJIDATA

TELITI AKURAT

43. PU_43 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -44. PU_44 - - √ - - - - √ - √ - - -45. PU_45 - √ - - - √ - - √ - √ - - -46. PU_46 √ √ - - √ - - √ - - - - -47. PU_47 - √ √ - - √ - - √ - - - - -48. PU_48 √ √ - - √ - - √ - √ - - -49. PU_49 - √ √ √ - √ - - - - √ - - -50. PU_50 - √ √ √ - - - √ √ - - - - -51. PU_51 √ - √ - √ - - - √ - - - - -52. PU_52 - √ - - - √ - - √ - - - - -53. PU_53 √ - - √ √ - - - - - √ - - √54. PU_54 √ - - - - √ - - √ - - - - -55. PU_55 - √ - - - √ - - √ - - - - -56. PU_56 - - - - - √ - - √ - - - - -57. PU_57 √ - √ - - √ - - - - √ - - -58. PU_58 - √ √ - √ √ - - √ - - - - -59. PU_59 - √ - - - √ - - √ - - - - -60. PU_60 - √ - - - - - √ √ - - - - -61. PU_61 - - - - - - - - √ - - - - -62. PU_62 - √ √ - - - - - √ - - - - -63. PU_63 - √ - √ - √ - - √ - - - - -64. PU_64 - √ - √ - - - - - - - - - -65. PU_65 - √ - √ - - - - √ - - - - -66. PU_66 - √ - √ - √ - - - - √ - - -67. PU_67 √ - √ - √ - √ √ - - - - -68. PU_68 - √ - √ - - - √ √ - - - - √69. PU_69 √ - √ - - - √ √ - √ - - -70. PU_70 - √ - √ - √ - - √ - √ - - -71. PU_71 - √ - √ - - - - √ - - - - -72. PU_72 - √ - √ - - - √ √ - - - - -73. PU_73 - √ - √ - - - - √ - √ - - -74. PU_74 - √ √ √ - - - - √ - - - - -75. PU_75 - √ - √ - - - - √ - - - - -76. PU_76 - √ - √ - √ - - √ - - - - -77. PU_77 - √ - - - √ - - √ - - - - -78. PU_78 √ - - √ √ - - - - - √ - - -79. PU_79 - √ √ - - - - - √ - - - - -80. PU_80 √ - - √ - √ - - √ - - - - - Jumlah 27 50 24 43 20 36 5 12 72 5 30 1 6 7 Persentase 35,06 64,94 30,00 53,75 25,00 45,00 6,25 15,00 90,00 6,25 37,50 1,25 7,50 8,75



103


9 10 11 12 13 14 15 16

KEKURANGAN


TOPO- GRAFI

MAINTE NANCE

SDM TIDAK KUASAI


KELEBIHAN

43. PU_43 - √ √ √ √ - - - √ - - - - -44. PU_44 - - √ - - - - √ - √ - - -45. PU_45 - √ - - - √ - - √ - √ - - -46. PU_46 √ √ - - √ - - √ - - - - -47. PU_47 - √ √ - - √ - - √ - - - - -48. PU_48 √ √ - - √ - - √ - √ - - -49. PU_49 - √ √ √ - √ - - - - √ - - -50. PU_50 - √ √ √ - - - √ √ - - - - -51. PU_51 √ - √ - √ - - - √ - - - - -52. PU_52 - √ - - - √ - - √ - - - - -53. PU_53 √ - - √ √ - - - - - √ - - √54. PU_54 √ - - - - √ - - √ - - - - -55. PU_55 - √ - - - √ - - √ - - - - -56. PU_56 - - - - - √ - - √ - - - - -57. PU_57 √ - √ - - √ - - - - √ - - -58. PU_58 - √ √ - √ √ - - √ - - - - -59. PU_59 - √ - - - √ - - √ - - - - -60. PU_60 - √ - - - - - √ √ - - - - -61. PU_61 - - - - - - - - √ - - - - -62. PU_62 - √ √ - - - - - √ - - - - -63. PU_63 - √ - √ - √ - - √ - - - - -64. PU_64 - √ - √ - - - - - - - - - -65. PU_65 - √ - √ - - - - √ - - - - -66. PU_66 - √ - √ - √ - - - - √ - - -67. PU_67 √ - √ - √ - √ √ - - - - -68. PU_68 - √ - √ - - - √ √ - - - - √69. PU_69 √ - √ - - - √ √ - √ - - -70. PU_70 - √ - √ - √ - - √ - √ - - -71. PU_71 - √ - √ - - - - √ - - - - -72. PU_72 - √ - √ - - - √ √ - - - - -73. PU_73 - √ - √ - - - - √ - √ - - -74. PU_74 - √ √ √ - - - - √ - - - - -75. PU_75 - √ - √ - - - - √ - - - - -76. PU_76 - √ - √ - √ - - √ - - - - -77. PU_77 - √ - - - √ - - √ - - - - -78. PU_78 √ - - √ √ - - - - - √ - - -79. PU_79 - √ √ - - - - - √ - - - - -80. PU_80 √ - - √ - √ - - √ - - - - - Jumlah 27 50 24 43 20 36 5 12 72 5 30 1 6 7 Persentase 35,06 64,94 30,00 53,75 25,00 45,00 6,25 15,00 90,00 6,25 37,50 1,25 7,50 8,75


104


LAMPIRAN 13PEMAHAMAN PETUGAS UKUR TERHADAP KONSEP DASAR CORS

NO

1 2 3 4 5 6 7 98 10 11

RESPONDEN

PROSEDUR UNTUKGUNAKAN CORS

METODE CORS YANG SUDAH DIGUNAKAN

TEKNIK PENGUKURAN DENGAN CORS

(TERTUTUP BANGUNAN/ VEGETASI)

CEK BASE

CEKALAT NTRIP TAHU TIDAKCEK

SERVERCEK

PROVID-ER

POST PRO-CESS-

ING

RADIO LINK

1. C_1 √ - √ - - √ -2. C_2 √ - √ √ - - √ -3. C_3 - - √ √ - - √ -4. C_4 √ - √ √ - - √ -5. C_5 √ - √ - - √ -6. C_6 √ - √ √ - - √ -7. C_7 √ - √ √ - - √ -8. C_8 - - √ √ √ - - √ -9. C_9 √ - √ √ √ - - √ -10. C_10 √ - √ √ - - √ -11. C_11 - - √ √ √ - - √ -12. C_12 √ - √ √ √ - - √ -13. C_13 √ - √ √ - - √ -14. C_14 - - √ √ √ - - √ -15. C_15 - - √ √ √ - - √ -16. C_16 - - √ √ - - √ -17. C_17 - √ √ √ - - √ -18. C_18 - - √ √ - - √ -19. C_19 √ - √ √ - - √ -20. C_20 - - √ √ √ - - √ -21. C_21 √ - √ √ - - √ -22. C_22 √ - √ √ √ - - √ -23. C_23 √ √ √ √ √ - - √ -24. C_24 - - √ √ √ - - √ -25. C_25 - - √ √ √ - - √ -26. C_26 - - √ √ √ - - √ -27. C_27 - - √ √ √ - - √ -28. C_28 - - √ √ √ - - - √29. C_29 - - √ √ √ - - √ -30. C_30 - √ √ √ √ - - - √31. C_31 - - √ √ √ - - √ -32. C_32 √ √ √ √ √ - - √ -33. C_33 - - √ √ √ - - √ -34. C_34 √ - √ √ √ - - √ -


105


NO

1 2 3 4 5 6 7 98 10 11

RESPONDEN

PROSEDUR UNTUKGUNAKAN CORS

METODE CORS YANG SUDAH DIGUNAKAN

TEKNIK PENGUKURAN DENGAN CORS

(TERTUTUP BANGUNAN/ VEGETASI)

CEK BASE

CEKALAT NTRIP TAHU TIDAKCEK

SERVERCEK

PROVID-ER

POST PRO-CESS-

ING

RADIO LINK

35. C_35 - √ √ √ √ - - √ -36. C_36 - √ √ - √ √ - √37. C_37 √ √ √ - √ √ - √ -38. C_38 - √ √ - √ - - √ -39. C_39 - - √ - √ - - √ -40. C_40 - √ √ - √ - - √ -41. C_41 - √ √ - √ - - √ -42. C_42 √ - √ √ √ - - √ -43. C_43 - √ √ - √ - - √ -44. C_44 √ √ √ - √ - - √ -45. C_45 - - - √ √ - - √ -46. C_46 - √ √ - √ - - √ -47. C_47 √ √ √ - √ - - √ -48. C_48 √ √ - - √ - - √ -49. C_49 - - √ - √ - - √ -50. C_50 √ √ √ √ √ √ - √ -51. C_51 - - √ √ √ - - √52. C_52 √ - - √ √ √ - √ -53. C_53 √ √ √ - √ √ - √ -54. C_54 √ √ - √ √ - √ - J u m l a h 25 17 48 27 54 6 0 50 4 Persentase 46,30 31,48 88,89 50,00 100,00 11,11 0 92,59 7,40



106


LAMPIRAN 15KRONOLOGIS PENINGKATAN PENGGUNA CORS DI DAERAH PENELITIANNO PROVINSII. Provinsi Jawa Timur1) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur sejak mendapatkan rover pada akhir 2012 terus giat melakukan peningkatan

kompetensi petugas ukurnya untuk menggunakan CORS:- Awalnya yang dapat menggunakan hanya 2 orang (Andika Setiabudi dan Siswanto); - Dilakukan “getok tular” dengan cara kedua orang tersebut mengajarkan kepada rekannya dalam OJT di

lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;- Saat ini sudah 9 orang petugas ukur telah menggunakan CORS.

2) Kantah Kota Surabaya I :- Pada pertengahan 2010, hanya 2 orang petugas ukur yang menguasai CORS (Agus Sumiantono dan

Susanto); - Sekembalinya dari pelatihan, keduanya mengajarkan CORS kepada teman-temannya yang lain; - Sebelum tahun 2012, Kantah Kota Surabaya I sering mengadakan pelatihan informal dengan mengundang

vendor, baik dari Javad dan Leica sehingga pada Oktober 2011 yang telah menguasai CORS di Kantah Kota Surabaya I sebanyak 11 orang;

3) Kantah Kabupaten Malang memperoleh CORS akhir 201: - Awalnya yang menguasai 2 orang (Tri Hariono dan Ibnu Setiaka); - Tri Hariono mengajarkan rekan lainnya namun ketertarikan penggunaannnya masih rendah. Hal ini disebabkan

: 1) sebagian besar petugas ukur di Kantah Kabupaten Malang telah berusia >50 tahun, 2) sudah merasa nyaman dengan alat yang digunakan, 3) kendala signal;

- Tahun 2013 ini kembali digalakkan pelatihan-pelatihan penggunaan CORS dengan 2 orang petugas ukur yang telah dikirim kursus yakni Adi Suhariyono dan Boedi Santoso. Tri Hariono dan Ibnu Setiaka promosi menjadi kasubsi di kantah lain. Namun base station dan rover yang rusak membuat sepanjang tahun 2013 ini, CORS belum digunakan.

LAMPIRAN 14JUMLAH PETUGAS UKUR YANG TELAH MENGGUNAKAN CORS DI DAERAH PENELITIAN

NO NOKANWIL SAMPEL KANTAH SAMPELJUMLAH (ORANG)

JUMLAH (ORANG)

SUDAH SUDAHBELUM BELUM


1. Jawa Timur 9 2 1. Kota Surabaya I 11 12. Jawa Barat 8 18 2. Kabupaten Malang 3 83. Jawa Tengah 4 12 3. Kabupaten Sampang 2 04. DKI Jakarta 7 3 4. Kota Bekasi 5 145. DI Yogyakarta 7 0 5. Kabupaten Sumedang 4 26. Bali 2 6 6. Kabupaten Bekasi 4 13 7. Kabupaten Bandung Barat 1 7 8. Kota Semarang 3 15 9. Kabupaten Pati 3 12 10. Kabupaten Kendal 4 8 11. Kota Jakarta Pusat 1 6 12. Kota Jakarta Barat 7 0 13. Kota Jakarta Utara 3 5 14. Kabupaten Bantul 7 7 15. Kabupaten Sleman 5 8 16. Kabupaten Kulonprogo 3 13 17. Kabupaten Tabanan 3 8 18. Kabupaten Buleleng 8 12 19. Kabupaten Klungkung 4 8Jumlah 37 41 Jumlah 81 147Persentase 47,44 52,56 Persentase 35,53 64,47Rasio 1:1 1:2Rata-rata pengguna 6 orang Rata-rata pengguna 4 orang


107


LAMPIRAN 15KRONOLOGIS PENINGKATAN PENGGUNA CORS DI DAERAH PENELITIANNO PROVINSI4) Kantah Kabupaten Sampang memperoleh CORS tahun 2011 :

- Awalnya yang menguasai CORS hanya petugas ukur bernama Firman dan mengajarkan kepada rekan lainnya; - Walaupun Firman telah dipromosikan sejak akhir 2012 tetapi tetap diperbantukan sebagai petugas ukur karena

kurangnya petugas ukur;- Pada tahun 2013, telah dikirim 2 orang petugas ukur yakni Slamet Permadi serta Ahmad Syaifudin yang ikut

pelatihan dan turut menggunakan secara bergantian.

II. Provinsi Jawa Barat1) Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat bahkan sebelum memiliki rover, telah mengirim pelatihan CORS bagi para petugas

ukurnya. - Pada awal 2012 yang menggunakan hanya 3 orang, yakni Arif Rahman, Mira dan Tarto; - Sejak 2012, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat seringkali menjadi panitia untuk pelatihan CORS. Para petugas ukur

ikutserta dalam pelatihan tersebut sehingga bertambah penggunanya yakni Sita, Mira, Hanggas, Irpan, Bagus dan 2 orang honorer dari D1 PPK (Firman dan Imat). Bukan berarti petugas ukur lainnya tidak pernah menggunakan, walau dalam pelatihan tetapi ke-8 orang tersebut yang paling sering menggunakannya. Pengukuran di Kanwil umumnya luas-luas dan petugas ukur merupakan tim sehingga saling mengajarkan semakin meningkat kemampuan penggunaan CORS.

2) Kantah Kota Bekasi menerima CORS sejak 2009 : - Awalnya yang dikirim pelatihan Marsidi namun belum menggunakan; - Yuli Rusdiana yang kemudian memulai penggunaannya setelah ybs dikirim pelatihan Juni 2012; - Penggunanya bertambah 3 orang, yakni Rizdhan, Hasbi, Sudia dan Azwir. Namun hingga saat ini, penggunaan mayoritas Yuli Rusdiana. Petugas ukur lainnya hanya sesekali bila mengukur luasan yang luas.

3) Kantah Kabupaten Sumedang menerima CORS sejak 2010 : - Sejak saat itu dan hingga awal 2011 penggunaan CORS sangat baik. Namun sejak pertengahan 2011, cenderung

base station dan rover mengalami masalah; - Pada awalnya, penggunaan rover hingga berebutan antar petugas ukur, terutama antara Aceng Husni dan Hamim

Macmud. Saat ini karena seringnya terkendala koneksi justru penggunaannya menurun. 4) Kantah Kabupaten Bekasi memperoleh CORS sejak akhir 2010 :

- Sejak 2011 segera dikirim para petugas ukur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan CORS. Pertama kali dikirim 3 orang (Aris Satoto, Nur Ali dan Ade);

- Hingga saat ini, telah 5 orang petugas ukurnya mengikuti pelatihan CORS, beberapa di antaranya telah lebih dari sekali, seperti Imam Nuryaman dan Nur Ali sebanyak 3 kali pelatihan CORS. Kantah Kabupaten Bekasi memiliki 17 orang petugas ukur, yang menggunakan CORS sebanyak 4 orang, yakni : Hariyadi, Nur Ali, Budi Setiawan, Imam Nuryaman. Selebihnya pernah mencoba dan ada beberapa petugas ukur ketika luasan besar maka menggunakan rover, didampingi rekannya yang pernah mengikuti pelatihan

5) Kantah Kabupaten Bandung Barat menerima rover sejak September 2012 : - Semenjak saat itu penggunaannya oleh Asep Roni yang merupakan petugas ukur perbantuan dari Kanwil BPN

Provinsi Jawa Barat; - Agus Fx saat ini masih dalam tahap belajar dan belum menggunakan CORS untuk mengukur ke lapang.

III. Provinsi Jawa Tengah1) Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah sejak diberikan rover pada September 2012 berupaya melakukan peningkatan

kompetensi petugas ukurnya untuk menggunakan CORS: - Pada awal tahun 2012, Andi Mantoro dan Eko (tematik) dikirim pelatihan CORS di Yogyakarta dengan pengajar

UGM; - Untuk mengambil rover dan sekaligus pelatihan CORS pada September 2012 ditugaskan Asri dan Ahmad. Sejak itu,

beberapa kali pelatihan bersama di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan. Namun hingga kini pengguna aktifnya masih 4 orang tersebut, selebihnya mengukur dengan menggunakan meteran ataupun total station.

2) Kantah Kota Semarang memperoleh rover sejak 2010 : - Sejak awal kehadiran CORS hingga saat ini penggunaannya belum optimal. Untuk meningkatkan penggunaan

CORS, Yuliana beberapa kali ditugaskan melatih rekannya. Pelatihan dengan cara membentuk kelompok dan berlatih bergantian;

- Namuntampaknyabelumadapeningkatansignifikanuntukpenggunaannyayanghanyabertambah2orang,yakniRahmat dan Saptoto.

3) Kantah Kabupaten Pati memperoleh rover sejak 2010 :- Sejumlah 12 orang petugas ukur, 4 orang di antaranya tidak aktif karena dalam kondisi sakit sedangkan 1 orang

pada tanggal 1 Agustus 2013 memasuki purna tugas (pensiun). Dengan demikian, otomatis tertinggal 7 orang petugas ukur;

- 3 orang di antaranya yang menggunakan CORS yang memang telah pelatihan, yakni Ananto, Hendro dan Andi (saat ini telah mutasi menjadi staf di tematik).

4) Kantah Kabupaten Kendal menerima CORS sejak tahun 2010, bahkan telah memiliki 2 rover dari BPN Pusat : - Seluruh petugas ukurnya sebenarnya pernah mencoba, minimal di dalam pelatihan bersama dalam menggunakan

CORS; - Namun dari 8 petugas ukur, hanya 4 yang sering menggunakan CORS. Para petugas ukur yang sudah bisa diminta


108


NO PROVINSI

untuk mendampingi yang belum bisa bila ingin menggunakan CORS dan biasanya untuk luasan yang luas. Contoh: Pak Jefry dan Ngadiyono didampingi untuk mengukur tanah bengkok dengan 2 rover menggunakan radio link.

IV. Provinsi DKI Jakarta1) Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta memperoleh rover Akhir 2012 :

- Seluruh petugas ukur di Kanwil BPN Provinsi pada tahun 2011 langsung memperoleh sosialisasi CORS oleh BPN Pusat di Aula Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta;

- Pada tahun 2011, dikirim Isnawan untuk mengikuti workshop CORS di UGM Yogyakarta;- Beberapa kali Isnawan dan rekan petugas ukur lainnya memperoleh pelatihan CORS dan saat ini Isnawan Wibisono

merupakan salah satu petugas ukur yang sering menggunakan CORS. 2) Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat memperoleh rover sejak akhir 2012 :

- Awal pelatihan dan pengguna CORS adalah - Belum seluruh petugas ukur mendapatkan pelatihan CORS ataupun sosialisasi CORS. Namun semuanya

sebenarnya telah mengetahui CORS dari pengalaman rekan-rekannya. Tampak bahwa petugas ukur memperoleh pelatihan berulang kali, seperti Ngaidi (3x) dan ia yang menggunakan CORS. Petugas ukur lainnya mayoritas berusia di atas 50 tahun dan sudah merasa familiar dan nyaman menggunakan alat yang dipakainya (meteran ataupun TS) karena selalu dapat digunakan di berbagai kondisi pengukuran.

3) Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh rover sejak 2011 dengan pembangunan base station tahun 2011:- Pada awalnya yang dikirim pelatihan dan menggunakan CORS Salman dan Zainal;- Saat ini seluruh petugas ukur sudah gunakan CORS melalui pelatihan penggunaan CORS dengan pendampingan

vendor Leica hingga operasional penggunaan ke lapang. 4) Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara memperoleh base station sejak akhir 2010. Pada awalnya yang dikirim

pelatihan Sri Mulyono dan Nasuyud. Nasuyud yang kemudian menggunakan CORS. Saat ini penggunanya tidak hanya Nasuyud, tetapi juga Setiya. Petugas ukur lainnya tidak menggunakannya karena merasa sudah familiar dan nyaman dengan alat yang dipakainya (TS ataupun meteran) dan usia mereka sudah di atas 50 tahun sehingga butuh waktu untuk menguasai alat, terlebih dengan kendala jaringan sehingga harus membawa alat ukur lainnya.

V. Provinsi DI Yogyakarta1) Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta sejak diberikan rover pada Oktober 2012 berupaya melakukan peningkatan

kompetensi petugas ukurnya untuk menggunakan teknologi CORS: - Awal 2011, Agus Djatmoko dikirim untuk pelatihan CORS di UGM; - Selanjutnya Susilo dan Fajar dikirim untuk mengambil alat rover ke BPN Pusat sekaligus pelatihan; - Sejak 2012 hingga 2013 dengan banyaknya pelatihan CORS diadakan di Yogyakarta, baik yang diselenggarakan

BPN Pusat maupun Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta. 2) Kantah Kabupaten Bantul memperoleh base dan rover sejak tahun 2010 :

- Pelatihan pertama diterima oleh M. Elya dan Aries yang menerima alat di Puncak Bogor; - Setelah itu beberapa kali Kantah Kabupaten Bantul mengadakan pelatihan CORS maupun penyegaran CORS

di Kantah Kabupaten Bantul sehingga rata-rata petugas ukurnya minimal telah memperoleh sosialisasi ataupun bahkan pelatihan CORS;

- Pengguna CORS saat ini 7 orang (Winarno, Sri, Rosidi, Sujadi, Tri, Subiyanto dan Haryadi). 3) Kantah Kabupaten Sleman memperoleh CORS sejak 2010 :

- Pelatihan pertama diterima oleh Indiarto Mulyono dan Arief Jamaludin. Penggunaan CORS pada awalnya Indiarto Mulyono;

- Beberapa kali Indiarto Mulyono diikutkan pelatihan bersama dengan Risbiyantoro. Saat ini sudah bertambah 4 orang, yakni Subur, Soleh, Wahyu dan Risbiyantoro.

4) Kantah Kabupaten Kulonprogo memperoleh CORS sejak 2010 : - Pada awalnya yang menerima pelatihan dan menggunakannya Bambang Iswahyudi dan Ngadion;- Kemudian bertambah penggunanya, yaitu Eko Edi dan Sugihartono.

VI. Provinsi Bali 1) Kanwil BPN Provinsi Bali sejak diberikan rover akhir 2012, rover langsung digunakan daerah yang membutuhkan

untuk membantu pencapaian target pengukuran. Tidak hanya rover, tetapi juga termasuk tenaga SDM petugas ukur dari Kanwil BPN Provinsi. Petugas ukur yang menggunakan Saha dan Wahyu.

2) Kantah Kabupaten Tabanan memperoleh CORS sejak 2010 : - Pelatihan pertama diterima Ketut Indiana dan Dewa Suandana. Saat ini Ketut mutasi sedangkan Dewa tugas

belajar DIV STPN;- Sejauh ini hanya 3 orang petugas ukur lainnya telah menggunakan yaitu wahyu, Aditya dan Henry.

3) Kantah Kabupaten Buleleng memperoleh CORS akhir 2010: - Pertama kali yang memperoleh pelatihan adalah I Ketut Priadi yang saat itu Kasubsi Pengukuran Kabupaten

Buleleng. Saat ini I Ketut Priadi merupakan Kasi SPP di Kantah Kabupaten Klungkung; - Pengguna CORS saat ini sudah meningkat menjadi 8 orang dengan rentang usia 20-30 tahun.

4) Kantah Kabupaten Klungkung memperoleh CORS akhir 2010: - Pertama kali yang memperoleh pelatihan CORS yaitu I Made Suryawan dan Andik Harsono; - Petugas ukur saat ini yang bisa menggunakan CORS sebanyak 4 orang, selain Andik Harsono, yaitu I Gede Beny,

Kadek Dwija dan Wayan Sudana.


109


LAMPIRAN 16ALAT CORS DAN KONDISINYA DI DAERAH PENELITIAN

NO TAHUN

KONDISI KONDISI

KANWIL SAMPEL

JUMLAH ALAT JUMLAH ALAT

KANTAH SAMPEL

DAERAHPENELITIAN

DAERAHPENELITIANBASE BASEROVER ROVER

Sumber : Data diolah, 2013Keterangan :* Kantah Kabupaten Kulongprogo dan Kabupaten Sleman bertukaran rover. Javad milik Kabupaten Kulonprogo dipinjamkan

ke Kabupaten Sleman diganti Leica.** Saat penelitian, Kantah Kota Jakarta Utara baru saja membeli 6 rover dan Kantah Kota Jakarta Barat membeli 5 buah

rover.*** Rover saat penelitian dilaksanakan tidak ada di Kanwil BPN Provinsi Bali tetapi dimobilisasikan untuk mendukung penca-

paian target pengukuran Kantah Kabupaten Karangasem

1. 2009 - - - - 1) Kota Bekasi 1 2 Baik2. 2010 - - - - 1) Kota Surabaya I 1 3 Baik 2) Kab. Malang 1 1 Base rusak 3) Kab. Sumedang 1 1 Base rusak 4) Kab. Bekasi 1 2 Baik 5) Kota Semarang - 1 Baik 6) Kab. Kendal 1 2 Baik 7) Kota Jakarta Utara 1 2** Baik 8) Kab. Bantul 1 1 Baik 9) Kab. Sleman* 1 2 Baik 10)Kab. Kulonprogo** 1 1 Baik 11)Kab. Tabanan 1 1 Baik 12)Kab. Buleleng 1 1 Baik 13) Kab. Klungkung 1 1 Base rusak3. 2011 1) DKI Jakarta - 1 Baik 1) Kab. Sampang 1 1 Baik 2) Kab. Pati 1 1 Baik 3) Kota Jakarta Barat 1 2** Baik4. 2012 1) Jawa Timur - 1 Baik 1) Kab. Bandung Barat - 1 Baik 2) Jawa Barat - 1 Baik 2) Kota Jakarta Pusat - 1 Baik 3) Jawa Tengah - 1 Baik 4) DI Yogya - 1 Baik 5) Bali*** - 1 Baik Kanwil sampel Kantah sampel% kondisi rover: % kondisi base : % kondisi rover:- Baik = 100% - Baik= 81% - Baik= 100%- Tidak baik = 0 - Tidak baik = 19% - Tidak baik = 0


110


LAMPIRAN 17KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGGUNAAN CORS DI KANWIL SAMPEL

NOKANWIL

BPN PROVINSI

KEBIJAKAN PENGGUNAAN CORS STRATEGI PENGGUNAAN CORS


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jawa Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Bali

- Kebijakan CORS di Kanwil digunakan untuk tiap obyek pengukuran. Bila ada kendala jaringan, minimal digunakan sebagai titik dasar virtual.

- Melakukan monitoring penggunaan CORS di Kantah Kota/Kabupaten. Hasilnya laporan pelaksanaan CORS di Kantah.

- Memonitoring pengelola CORS dan petugas ukur yang telah menggunakan CORS di Kantah Kota/Kab. Hasilnya rekapitulasi pengelola CORS maupun petugas ukur yang telah menggunakan CORS.

- Kebijakan penggunaannya di Kanwil untuk setiap obyek pengukuran, minimal untuk titik ikat.

- Pada rakernis SPP November 2012 dikeluarkan kebijakan CORS untuk Provinsi Jawa Barat: 1) penggunaan CORS untuk legalisasi aset, 2) Setiap kantah agar mengecek coverage area untuk simcard sehingga penggunaan tidak uji coba terus, 3) kantah agarmenyesuaikankonfigurasibasedanroverlainmerk, 3) melaporkan kendala CORS.

Digunakan bila jaringan mendukung walaupun sebagai titik referensi.Sepanjang bisa digunakan, minimal sebagai titik referensi. Pengukuran rincik dengan meteran ataupun total station.Permohonan rutin sangat jarang sehingga kebijakan penggunaan diarahkan membantu kegiatan IP4T.Kebijakan penggunaan karena pengukuan rutin sangat jarang maka diarahkan membantu kantah mencapai target pengukuran: 1) mobilisasi rover, 2) mobilisasi petugas ukur. Saat penelitian rover berada di Kantah Kabupaten Karangasem.

- Digunakan secara ber gantian

- Diutamakan peng gu-na nya untuk peng-ukuran tanah yang luas dan terbuka

Penggunaan bergantian antar tim yang akan meng gunakan.

Penggunaan bergantian

Penggunaan bergantian sesuai permintaan.

Diarahkan untuk IP4T

-


111


LAMPIRAN 18KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGGUNAAN CORS DI KANTAH SAMPEL

NOKANTAH KOTA/KAB.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN CORS STRATEGI PENGGUNAAN CORS

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kota Surabaya I

Kab. Malang

Kab. Sampang

Kota BekasiKab. Sumedang

Kab. Bekasi

Kab. Bandung BaratKota Semarang

Kab. Pati

Kab. Kendal

Kota JakpusKota Jakbar

Kota Jakut

Kab. Bantul

Kab. Sleman

Kab. Kulonprogo

Kab. Tabanan

Kab. Buleleng

Kab. Klungkung

1) Menunjuk administrator CORS untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat,2) penggunaan diarahkan utamanya obyek yang luas dan terbuka.1) Diarahkan penggunaan untuk petugas ukur yang sudah bisa,2) pengukuran yang luas, terbuka, mengumpul di suatu area seperti Prona.1) Menunjuk penanggung jawab alat untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat,2) diarahkan yang luas > 3000 m2 dan terbuka.Luasan yang besar > 5000 m2 dan terbuka.- Diutamakan yang luas- Diutamakan untuk program massal, seperti Prona.Utamanya untuk obyek yang luas dan program strategis walau sebagai titik referensi- Diarahkan untuk yang luas dan terbuka- Program massal, seperti Prona.Pernah menggariskan kebijakan tidak tertulis mewajibkan penggunaan CORS untuk luas > 5000 m2. - Mewajibkan untuk luasan >5000 m2 dengan CORS- Pendampingan yang belum bisa bila ingin pakai CORS- Tahun 2010 pernah diwajibkan penggunaan CORS untuk luasan >3000 m2 dengan Surat Perintah Kerja. Karena tidak efektif kendala signal tidak lagi wajib.- Kendala penggunaan CORS dengan NTRIP disiasati menggunakan 2 rover secara radio link.Penggunaan untuk tanah yang luas dan terbuka.- Kewajiban gunakan CORS untuk setiap obyek pengukuran.- Hasil ukuran tidak diterima tanpa gunakan CORS.- Ketika rover masih 2 buah dibuatkan penjadwalan penggunaan untuk setiap petugas ukur secara bergantian.- Petugas ukur yang belum bisa didampingi ke lapang.- Pembelian rover untuk setiap petugas ukur.-≥500m2diarahkangunakanCORS- Kebijakan alat dapat dibawa ke rumah untuk mendalami alat- Pendampingan untuk yang belum bisa menguasai Kebijakannya: 1)penggunaanuntukluasan>2000m2,2)topografisulit,3) tidak ada TDT, 4) program prioritas.- Untuk pengukuran tanah luas dan terbuka, spt kas desa.- Untuk pengukuran program strategis, seperti Prona.- Pembelian 1 buah rover - Kendala signal disiasati dengan penggunaan radio link, saling tukar alat dengan Kantah Kabupaten Kulonprogo.Kebijakan : 1) diarahkan untuk tanah luas >2000 m2, 2) tanah yang terbuka, 3) tidak ada halangan, seperti sutet, 4) program strategis, seperti pengadaan tanah.- Diutamakan untuk program massal, spt Prona, IP4T- Luasan >1 Ha gunakan CORS- Wilayah pinggiran kota sejauh 5 Km dari Pusat Kota gunakan CORS karena dukungan signal masih baik.- Untuk rutin penggunaan CORS diarahkan luasan >5000 m2 atau signal mendukung- Untuk pengukuran program massal, spt Prona.- Diarahkan untuk program massal, spt Prona.- Untuk mensiasati kendala maka saling pinjam rover bergantian dengan Kabupaten Karangasem agar radio link.

- Bergantian- Petugas ukur meme san 1

hari sebelum gunakan- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian- Bergantian

- Bergantian

Tidak ada karena hanya satu orang penggunaSesuai permintaan

- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian- Penjadwalan penggunaan- Bergantian untuk setiap

petugas ukur.

- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian

- Bergantian



112


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Leica (1 rover)

Leica (1 rover)

Leica (1 rover)

Leica (1 rover)

Leica

Leica

Jawa Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

DIY

Bali

Rata-rata 1 bidang/bulan (s/d Mei 2013 sudah 5 bidang)

Setiap kali mengukur

Setiap ada permohonan. S/d Juli 3 per mohonan, dengan luasan rata-rata 10-20 Ha.1 kali/bulan-tiap pengukuran (Jarang pengukuran di Kanwil, gunakan untuk membantu IP4T)Jarang pengukuran di Kanwil. Rover dimobilisasikan ke kantah.

HGU dan HGB di perkotaan dan pedesa an, baik tanah pertanian dan non pertanianObyek yang diukur biasanya HGB dan HGU >10 HaMayoritas HGB (tanah kosong ataupun berbangunan).Diarahkan untuk peng ukuran yang terbuka dan luas.-

-Sumber : Data diolah, 2013

LAMPIRAN 19FREKUENSI DAN OBYEK PENGGUNAAN CORS DI KANWIL SAMPEL

NOKANWIL

BPN PROVINSI

MERK ALAT

FREKUENSI PENGGUNAAN(PER BULAN)

OBYEK YANGDIUKUR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Leica (1)Javad (1)Leica (1)Javad (1)

Javad (1)

Topcon (1)Leica (1)

Javad (1)

Leica (1)Javad (1)Leica (1)

Javad (1)

Leica (1)

Javad (2)

Leica (1)(1)Leica (2)Leica (5)

Javad (1)Leica (1)Javad (1)

Javad (1)Leica (1)

Javad (1)

Javad (1)

Leica (1)

Javad (1)


Kantah Kab. Malang

Kantah Kab. Sampang

Kantah Kota Bekasi


Kantah Kab. BekasiKantah Kab. Bandung BaratKantah Kota SemarangKantah Kab.Pati

Kantah Kab.KendalKantah Kota Jakarta PusatKantah Kota Jakarta Barat

Kantah Kota Jakarta UtaraKantah Kab. BantulKantah Kab. Sleman

Kantah Kab. KulonprogoKantah Kab. TabananKantah Kab. BulelengKantah Kab. Klungkung

Rata-rata 4 kali/minggu

Tahun 2013 tidak digunakan karena base station dan rover rusak. Sebelumnya 2 kali/minggu.3 kali/minggu

3 kali/minggu

Awalnya tiap hari diusahakan digunakan sepanjang signal mendukung, saat ini tidak bisa3 kali/minggu

Rata-rata digunakan 3 kali/ minggu namun alat keluar tiap hari, bila signal mendukung digunakan.2x/bulan

Tahun 2012 = 3-4 kali/mingguTahun 2013 : 1-2 kali/minggu2x/minggu

1-2 kali/minggu

Setiap hari penggunaan un tuk 2 rover, 5 rover belum digu na kan karena baru saja datang. 2-3 kali/minggu

2-3 kali/minggu

Setiap hari tahun 2013 dengan radio link. Sebelum nya 2x/ minggu2-3 kali/minggu±10 kali/bulan

2-3 kali/minggu

Saat ini tiap hari rover keluar untuk pengukuran Prona dengan radio link. Sebelumnya, rata-rata 2x/minggu

Perkotaan, umumnya perumahan yang tidak rapat sedangkan daerah pinggiran umumnya sawah, tambak, pekarangan kosongDigunakan utamanya untuk Prona dan tanah-tanah Pemda yang luas dan cenderung terbuka.

Diarahkan daerah terbuka dengan luas > 3000 m2. Untuk permukiman padat lebih menggunakan meteran karenakoneksilamaatausulitfixed.Diutamakan daerah yang luas >5000 m2 atau splitsing dari induk, pengembalian batas dan untuk non sporadik, seperti Prona.Diutamakan yang luas dan non sporadik, seperti Prona.

Tidak membedakan obyek pengukuran tetapi apabila ada yang luas diutamakan.Diutamakan yang terbuka, seperti sawah full pakai rover (asal jaringan mendukung). Jika tidak maka sebagai titik ikat. Stake out/pengikatan untuk proyek-proyek dengan poligon terbuka, seperti pengukuran rel ganda KA Semarang.Diutamakan diarahkan untuk peng ukuran luasan > 5000 m2.Diarahkan untuk pengukuran yang luas dan terbuka, seperti sawah dan tambak.Diarahkan untuk obyek yang terbuka. Untuk luasan tidak ada batasnya tetapi diarahkan yang terbuka dan biasanya luas.Digunakan untuk setiap kegiatan pengukuran.

≥500m2wajibgunakanCORS.

Diutamakan luasan lebih dari 2000 m2, topografi sulit,program prioritas ataupun tidak ada TDT.- Program strategis yang sifatnya massal, seperti

IP4T dan kas desa, Prona- Rutin yang luas dan terbuka- Diutamakan luasan lebih dari 2000 m2

- TerbukaProna, IP4T dan obyek yang memiliki hamparan/luasan yang besarTergantung lokasi yang mempengaruhi ketersediaan signal.Bila tidak dengan radio link, maka pengukuran kombinasi dengan TS. Rata-rata obyek yang diukur gunakan CORS > 3.000 m2.

LAMPIRAN 20FREKUENSI DAN OBYEK PENGGUNAAN CORS DI KANTAH SAMPELNO DAERAH

PENELITIANMERK ALAT

FREKUENSI PENGGUNAAN(PER BULAN)

OBYEK YANGDIUKUR



113


1. Kanwil BPN Prov. Jatim - Ya - 2. Kantah Kota Surbaya I - Ya - 3. Kantah Kab. Malang - Ya - 4. Kantah Kab. Sampang - Ya - 5. Kanwil BPN Prov. Jabar - Ya - 6. Kantah Kota Bekasi - Ya/± Rp.50.000/bulan - 7. Kantah Kab. Sumedang - Ya/Rp.50.000/bulan - 8. Kantah Kab. Bekasi - Ya/Rp.100.000/bln - 9. Kantah Kab. Bandung Barat - Ya/Rp.50.000/bln - 10. Kanwil BPN Prov.Jawa Tengah - Rp.20.000/permohonan - 11. Kantah Kota Semarang - Rp.10.000-20.000/penggunaan - 12. Kantah Kabupaten Pati - Rp.25.000-30.000/bln - 13. Kantah Kabupaten Kendal - Rp.20.000/bulan - 14. Kanwil BPN Prov.DKI Jakarta - Rp. 20.000/sekali pemakaian - 15. Kantah Kota Jakarta Pusat - Rp.100.000/bulan - 16. Kantah Kota Jakarta Barat - Rp. 100.000/bulan -



LAMPIRAN 21KENDALA TEKNIS DAN NON TEKNIS PENGGUNAAN CORS DI DAERAH PENELITIAN

NO DAERAH PENELITIAN BASESTATION

SERVER LAINNYA

KOMU-NIKASI DATA

PENGELOLA CORS

PERILAKU PETUGAS

UKUR

KENDALA PENGGUNAAN CORS

1. KanwilBPNProv.Jatim √ √ - √ - Rover2. KantahKotaSurabayaI √ √ - - - Rover3. KantahKab.Malang √ √ - - - Rover4. KantahKab.Sampang - √ - - - -5. KanwilBPNProv.Jabar √ √ - - - -6. KantahKotaBekasi - √ √ - - -7. KantahKab.Sumedang √ √ √ √ - Rover8. KantahKab.Bekasi √ √ √ √ - -9. Kantah Kab. Bandung Barat - - - - - -10. KanwilBPNProv.Jateng √ √ √ √ - -11. KantahKotaSemarang - √ - - - -12. KantahKab.Pati - √ √ - - PostProcessing13. KantahKab.Kendal - √ - - - -14. KanwilBPNProv.DKIJakarta √ √ √ √ - Pembinaan, supervisi, raw data15. KantahKotaJakPus - √ - - - -16. KantahKotaJakBar √ √ √ - - Penguasaanalat17. KantahKotaJakUt √ √ - - √ Spesifikasialat18. KanwilBPNProv.DIY √ √ - - √ -19. KantahKab.Bantul √ √ √ - - -20. KantahKab.Sleman - √ √ - - -21. KantahKab.Kulonprogo - √ √ - - -22. KanwilBPNProv.Bali √ √ √ - √ -23. KantahKab.Tabanan - √ - - √ -24. KantahKab.Buleleng - √ √ √ √ -25. KantahKab.Klungkung - √ - - - Rover J u m l a h 13 24 12 6 5

NO DAERAH PENELITIAN PEMELI-HARAAN SIMCARD/KOMUNIKASI DATA LAINNYA

KOMPONEN BIAYA PENGGUNAAN CORS

LAMPIRAN 22KOMPONEN BIAYA PENGGUNAAN CORS DI DAERAH PENELITIAN


114



NO DAERAH PENELITIAN PEMELI-HARAAN SIMCARD/KOMUNIKASI DATA LAINNYA

KOMPONEN BIAYA PENGGUNAAN CORS

LAMPIRAN 22KOMPONEN BIAYA PENGGUNAAN CORS DI DAERAH PENELITIAN

17. Kantah Kota Jakarta Utara - Rp. 100.000/bulan - 18. Kanwil BPN Provinsi DI Yogya - - - 19. Kantah Kabupaten Bantul - Rp.50.000/bulan - 20. Kantah Kabupaten Sleman - Dahulu 3 kartu Rp.100.000/bulan. Sekarang dengan radio, tanpa biaya - 21. Kantah Kab. Kulonprogo - Rp.50.000/bulan - 22. Kanwil BPN Provinsi Bali - Rp. 50.000/bulan - 23. Kantah Kab. Tabanan Ya Rp. 50.000/bulan - 24. Kantah Kab. Buleleng - Rp. 100.000/bulan - 25. Kantah Kab. Klungkung - Rp. 100.000/bulan -

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ya

Ya

Ya

Ya

-

Ya (HPL)

Tidak

Tidak

Ya

Ya

-

-

Tidak

Tidak

Ya

Ya

-

-

Tidak ada di Kanwil

Tidak

-

Ya - atas wilayah DKI

-

-

Tidak

Tidak

Ya

Ya - Kasus Mbah Priok

-

-

Jawa Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

DIY

Bali

-

Geo KKP, data-data lama untuk pengikatan

-

-

-Sumber : Data diolah, 2013Keterangan:*)Kegiatanpengembalianbatasdanpenyelesaiansengketa/konfliktergantungpermohonanuntukkegiatantersebut

LAMPIRAN 23APLIKASI PERTANAHAN YANG MENGGUNAKAN CORS DI KANWIL SAMPEL

NOKANWIL BPN

PROVINSIPENGU-KURANLEGALI

SASI ASET

PENGEM-BALIAN BATAS*)

UPDATING PETA

PENDAF- TARAN

PENYATUAN SISTEM

KOORDINAT

PENYELE-SAIAN

SENGKETA/KONFLIK*)

LAINNYA

1. Kantah Kota Surabaya I2. Kantah Kab. Malang3. Kantah Kab. Sampang4. Kantah Kota Bekasi5. Kantah Kab. Sumedang6. Kantah Kab. Bekasi7. Kantah Kab. Bandung Barat8. Kantah Kota Semarang9. Kantah Kab. Pati10. Kantah Kota JakPus

YaYaYaYaYaYaYaYaYaYa

YaTidakTidak

YaTidak

YaTidak

YaTidakTidak

TidakYa

TidakTidakTidakTidakTidak

YaTidakTidak

TidakTidakTidak

YaTidakTidakTidak

YaTidakTidak

YaTidakTidak

YaTidak

YaTidak

YaTidakTidak

---

LAMPIRAN 24APLIKASI PERTANAHAN YANG MENGGUNAKAN CORS DI KANTAH SAMPEL

NOKANTAH KOTA/

KABUPATENPENGU-KURANLEGALI

SASIASET


UPDATING PETA

PENDAF- TARAN

PENYA-TUAN

SISTEM KOOR-DINAT

PENYELE-SAIAN

SENGKETA/KONFLIK*)

LAINNYA

APLIKASI PERTANAHAN


115


Sumber : Data diolah, 2013Keterangan : *)Kegiatanpengembalianbatasdanpenyelesaiansengketa/konfliktergantungpermohonanuntukkegiatantersebut**) Tahun 2014 akan dilaksanakan Kantah Kota Jakarta Utara di daerah Marunda, Rorotan dan Kepulauan Seribu dengan bantuan CORS dalam rangka pengembalian batas untuk penyelesaian sengketa sekaligus penyesuaian peta citra dan memasukkan nama-nama pulau. Akan dibantu oleh tenaga siswa dari STPN.

11. Kantah Kota JakBar12. Kantah Kota JakUt13. Kantah Kab. Kendal14. Kantah Kab. Bantul

15. Kantah Kab. Sleman

16. Kantah Kab. Kulonprogo

17. Kantah Kab. Tabanan18. Kantah Kab. Buleleng19. Kantah Kab. Klungkung

YaYaYaYa

Ya

Ya

YaYaYa19

resp.

YaTidak**)Tidak

Ya

Tidak

Ya

TidakYa

TidakYa=8

Tdk=11

YaTidak**)Tidak

Ya

Ya

Ya

TidakTidakTidakYa=5

Tdk=14

YaYa**)Tidak

Ya

Ya

Tidak

TidakTidakTidakYa=5

Tdk=14

YaTidak**)Tidak

Ya

Ya

Tidak

TidakYa

TidakYa=8

Tdk=11

Geo KKP, batas administrasi wilayah,

Geo KKP, batas administrasi wilayah, Geo KKP, batas adm wil,pengadaan tanah

IP4T-

IP4T, Prona, UKMGeo kkp=3Batas wil=3

NOKANTAH KOTA/

KABUPATENPENGU-KURANLEGALI

SASIASET


UPDATING PETA

PENDAF- TARAN

PENYA-TUAN

SISTEM KOOR-DINAT

PENYELE-SAIAN

SENGKETA/KONFLIK*)

LAINNYA


1. Jawa Timur 2. Jawa Barat3. Jawa Tengah

4. DKI Jakarta 5. DI Yogyakarta 6. Bali

2012201320132012

2013 s/d Juni201120122013201220132013

TidakYaYa

TidakYa

YaYaYa--

Ya

-----

------

-----

------

-----

------

-----

------

-----

------

LAMPIRAN 25PENGUKURAN DAN PEMETAAN DENGAN MENGGUNAKAN CORS DI KANWIL SAMPEL

NO BPN PROVINSI TAHUN SPORADIK PRONA REDIS- TRIBUSI MBRUKM LAINNYA

PROGRAM STRATEGIS PERTANAHAN


116


I. Pengukuran sporadik1. Kab.Sampang - √ √ √ - - - - -2. KotaBekasi* - √ √ √ - - - - -3. KotaSemarang - √ √ √ - - - - -4. Kab.Bantul √ √ √ √ 5. Kab.Kendal - √ √ √ - - - - -6. KotaJakPus - - √ - - - - -7. Kab.Kulonprogo - √ √ √ - - - - -II. Pengukuran sporadik dan Program Strategis1. KotaSurabayaI - √ √ √ - √ √ √2. Kab.Malang** - √ √ - - √ √ Redist(2011)3. Kab.Sumedang*** √ √ - - √ - - -4. Kab.Bekasi - √ √ √ √ √5. Kab.BandungBarat - - - √ - - - √6. Kab.Pati - √ √ √ - - √ √ SMS(2012,2013)7. KotaJakBar - - √ √ - - √ UKM(2013)8. KotaJakUt - - √ - - √ UKM(2013)9. Kab.Sleman √ √ √ √ - - √ IP4T(2013)10. Kab.Buleleng - √ √ - √ √ √11. Kab.Klungkung - √ √ √ - - √ √ UKM-Nelayan(2011,2013),IP4T(2011)III. Pengukuran Program Strategis1. Kab.Tabanan - - - - - √ √ √ IP4T(2012,2013)

LAMPIRAN 26PENGUKURAN DAN PEMETAAN DENGAN MENGGUNAKAN CORS DI KANTAH SAMPEL

NO KANTAH KOTA/KAB.SPORADIK GUNAKAN CORS

2010 20122011 2013

Sumber : Data diolah, 2013Keterangan :* Tahun 2010, rover diterima Kantah Kota Bekasi dan langsung digunakan oleh Pusat untuk pengukuran tapal batas.** Tahun 2013, base station dan rover di Kantah Kabupaten Malang bermasalah sehingga penggunaan CORS terhenti. *** Sejak menjelang akhir 2011, base station Kantah Kabupaten Sumedang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Hidup tetapi tidak tertangkap rover. Sedang menunggu untuk penempatan ulang base station.


117


I. Pengukuran sporadik1. Kab.Sampang - √ √ √ - - - - -2. KotaBekasi* - √ √ √ - - - - -3. KotaSemarang - √ √ √ - - - - -4. Kab.Bantul √ √ √ √ 5. Kab.Kendal - √ √ √ - - - - -6. KotaJakPus - - √ - - - - -7. Kab.Kulonprogo - √ √ √ - - - - -II. Pengukuran sporadik dan Program Strategis1. KotaSurabayaI - √ √ √ - √ √ √2. Kab.Malang** - √ √ - - √ √ Redist(2011)3. Kab.Sumedang*** √ √ - - √ - - -4. Kab.Bekasi - √ √ √ √ √5. Kab.BandungBarat - - - √ - - - √6. Kab.Pati - √ √ √ - - √ √ SMS(2012,2013)7. KotaJakBar - - √ √ - - √ UKM(2013)8. KotaJakUt - - √ - - √ UKM(2013)9. Kab.Sleman √ √ √ √ - - √ IP4T(2013)10. Kab.Buleleng - √ √ - √ √ √11. Kab.Klungkung - √ √ √ - - √ √ UKM-Nelayan(2011,2013),IP4T(2011)III. Pengukuran Program Strategis1. Kab.Tabanan - - - - - √ √ √ IP4T(2012,2013)

PROGRAM STRATEGIS GUNAKAN CORS

LAINNYA2010 20122011 2013

PRONA


118


LAMPIRAN 27CAPAIAN PENGUKURAN SPORADIK DENGAN CORS DI KANWIL SAMPEL

NO KANWIL BPN PROVINSI JMLROVER

JUMLAH PENG-

UKURAN(BIDANG)

LUAS DENGAN

CORS(%)

BIDANG LUAS(HA)%

LUAS TERUKURJUMLAH TERUKURDENGAN CORS

1. Jawa Timur - Tahun 2013 (s/d Mei 2013)2. Jawa Barat - Tahun 2013 (s/d Juni 2013)3. Jawa Tengah - Tahun 2013 (s/d Juli 2013)4. DKI Jakarta - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Juli 2013)5. Bali

1

1

1

111

1

14

34

3

499403171

3

8

26

3

1223

3

-

-

-

-148,3062109,4059

-

57,00

76,47

100,00

2,400,501,75

100,00

-

-

-

---

-



119


1. Kota Surabaya I - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Mei 2013)2. Kab. Malang - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Mei 2013)3. Kab. Sampang - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Mei 2013)4. Kab. Sumedang - Tahun 2010 - Tahun 20115. Kab. Bekasi - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Mei 2013)6. Kab. Bandung Barat - Tahun 2013 (s/d Juni 2013)7. Kota Semarang - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 s/d Juli8. Kabupaten Pati - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 s/d Juli9. Kantah Kabupaten Kendal - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 s/d10. Kota Jakarta Pusat - Tahun 2012 (Des) - Tahun 2013 (s/d Juli 2013)11. Kota Jakarta Barat - Tahun 2011 - Tahun 2012 (Nov-Des) - Tahun 2013 (s/d Juli 2013)

LAMPIRAN 28CAPAIAN PENGUKURAN SPORADIK DENGAN CORS DI KANTAH SAMPEL


JUMLAH PENG-

UKURAN(BIDANG)

LUAS DENGAN

CORS(%)

BIDANG LUAS(HA)%


233

111

111

11

122

1

111

111

122

11

122

7.6027.0803.510

14.253 15.9579.320

2.3263.3483.321

2.9033.331

39.60431.80014.945

1.500

16.73223.1029.410

10.50011.5777.850

5.1587.1483.087

1831.058

-1.2207.499

---

---

---

3051

50100807

50

---

50 300 100

27 43 51

226

--

7.499

---

---

---

--

---

-

---

---

---

--

---

1,0025,0040,00

5,003,00

-

15,0015,0015,00

1,001,50

0,120,315,40

3,33

0,5 %0,5 %0,5 %

0,5%2,6%1,27

0,52%0,60%1,65%

1,092,45

--

100,00

---

---

---

--

---

-

---

---

---

--

---


120



JUMLAH PENG-

UKURAN(BIDANG)

LUAS DENGAN

CORS(%)

BIDANG LUAS(HA)%


122

----

1232

21111

1111

1111

5.7896.0403.061

TADTADTADTAD

911612425119506872

3885364435101717

10.00011.50011.00012.000

1.4532.5163.6124.013

--

2.29589 bid murni

CORS,540 bid campur

40418

-1746

--

5020

-251469802

---

TADTADTADTAD

549,9117853,2239

90394,99051791,7708

398,8740399,1576522,7601174,0233

----

----

--

75,00

TADTADTADTAD

0,040,000,030,26

-0,030,202,68

--

0,450,17

-10,0013,0020,00

---

406,6884

2,90000

4,95005,2373

-225,00105,0069,00

----

----

12. Kota Jakarta Utara - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 s/d Juli13. Kab. Bantul - Tahun 2010 - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Juni)14. Kab. Sleman - Tahun 2010 - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Juni)15. Kab. Kulonprogo - Tahun 2010 - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Juni 2013)16. Kantah Kab. Buleleng - Tahun 2010 - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Okt 2013)17. Kantah Kab. Klungkung - Tahun 2010 - Tahun 2011 - Tahun 2012 - Tahun 2013 (s/d Okt 2013)Capaian penggunaan CORS untuk pengukuran sporadik tahun 2013 :-Tinggi 40-100% : 3 kantah (18,75%)-Sedang 10-20% : 2 kantah (12,50%)-Rendah rata2 0-2% : 11 kantah (68,75%)

Sumber : Data diolah, 2013Catatan : 1 kantah tidak dapat diolah, 1 kantah tidak ada data, 1 kantah tidak dipakai untuk sporadik


121


I. PRONA 1. Kota Surabaya I - Tahun 2011 2 500 - 100,00 - - - Tahun 2012 3 750 - 100,00 - - - Tahun 2013 3 1000 - 100,00 - -2. Kabupaten Malang - Tahun 2011 1 3.000 - 100,00 - - - Tahun 2012 1 4.000 - 100,00 - - - Tahun 2013 1 3.500 - - - -3. Kabupaten Sumedang - Tahun 2010 1 - 50 - - -4. Kabupaten bekasi - Tahun 2012 2 5.250 150 2,86 - - - Tahun 2013 2 3.500 1.050 30,00 - -5. Kabupaten Bandung Brt -Tahun 2013 1 2.000 500 25,00 - -6. Kabupaten Pati - Tahun 2012 1 2.500 225 9,00 - - - Tahun 2013 1 2.000 250 12,50 - -7. Kota Jakarta Barat -Tahun 2013 2 900 720 80,00 - -8. Kota Jakarta Utara -Tahun 2013 2 1.250 1.127 90,16 9. Kabupaten Sleman - Tahun 2012 2 10.880 500 5,59 647,1364 8,110. Kabupaten Tabanan - Tahun 2011 1 2.000 500 25,00 - - - Tahun 2012 1 4.000 1.200 30,00 - - - Tahun 2013 1 4.250 800 18,82 - -11. Kabupaten Buleleng - Tahun 2011 1 600 50 8,33 - - - Tahun 2012 1 4.500 500 11,11 - - - Tahun 2013 1 4.500 1.000 22,22 - -12. Kabupaten Klungkung -Tahun 2012 1 200 10 5,00 - - -Tahun 2013 1 780 30 3,85 - -II. UKM 1. Kota Jakarta Barat -Tahun 2013 2 100 100 100,00 - -2. Kota Jakarta Utara -Tahun 2013 2 100 80 80,00 - -3. Kabupaten Klungkung -Tahun 2011 1 200 20 10,00 - - -Tahun 2012 1 0 0 0 - - -Tahun 2013 (s/d Juni 2013) 1 100 25 25,00 - -III. Redistribusi Tanah 1. Kabupaten Malang -Tahun 2011 1 2.000 50 2,50 - -IV. SMS 1. Kabupaten Pati -Tahun 2012 1 886 99 11,17 - -V. IP4T 1. Kabupaten Sleman -Tahun 2013 2 700 692 98,86 38,8821 36,56302. Kabupaten Tabanan -Tahun 2012 1 1.000 1.000 100,00 - - -Tahun 2013 1 1.000 1.068 106,80 - -3. Kabupaten Klungkung -Tahun 2011 1 1.000 800 80,00 - -

LAMPIRAN 29CAPAIAN PENGUKURAN NON SPORADIK DENGAN CORS DI KANTAH SAMPEL

NO KANTAH KOTA/KABUPATEN

JMLROVER

JUMLAH PENG-

UKURAN(BIDANG)

LUAS DENGAN

CORS(%)

BIDANG LUAS(HA)%




122


1 Kota Surabaya I 2011 1 2 500 76 5.000.000 760.200 5.760.200 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 208 2012 1 2 750 1770 7.500.000 17.700.000 25.200.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 48 2013 1 2 3000 4212 30.000.000 42.120.000 72.120.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 172 Kab. Malang 2011 1 1 3050 428 30.500.000 4.275.900 34.775.900 500.000.000 350.000.000 850.000.000 24 2012 1 1 4000 798 40.000.000 7.978.500 47.978.500 500.000.000 350.000.000 850.000.000 18 2013 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 3 Kab. Sampang 0 2011 1 1 0 349 - 3.489.000 3.489.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 244 2012 1 1 0 502 - 5.022.000 5.022.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 169 2013 1 1 0 1494 - 14.944.500 14.944.500 500.000.000 350.000.000 850.000.000 574 Kab. Sumedang 2010 1 1 0 30 - 300.000 300.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2833 2011 1 1 0 153 - 1.530.000 1.530.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 5565 Kab. Bekasi 2011 1 1 0 50 - 500.000 500.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 1700 2012 1 2 150 100 1.500.000 1.000.000 2.500.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 480 2013 1 2 3150 2421 31.500.000 24.210.000 55.710.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 226 Kab. Bandung Barat 2013 1 1500 150 15.000.000 1.500.000 16.500.000 - 350.000.000 350.000.000 217 Kota Semarang 2011 1 0 84 - 836.600 836.600 - 350.000.000 350.000.000 418 2012 1 0 116 - 1.155.100 1.155.100 - 350.000.000 350.000.000 303 2013 1 0 94 - 941.000 941.000 - 350.000.000 350.000.000 3728 Kabupaten Pati 2011 1 1 225 50 2.250.000 500.000 2.750.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 309 2012 1 1 349 300 3.490.000 3.000.000 6.490.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 131 2013 1 1 0 200 - 2.000.000 2.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 4259 Kab. Kendal 2011 1 1 0 27 - 270.000 270.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 3148 2012 1 2 0 43 - 430.000 430.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2791 2013 1 2 0 102 - 1.020.000 1.020.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1176

LAMPIRAN 30PERHITUNGAN INVESTASI CORS (RETURN ON INVESTMENT) DI DAERAH PENELITIAN

NO

1 2 3 4 5 6 7

KANTAH KOTA/KABUPATEN

PERHITUNGAN KEGIATAN NON SPO-

RADIK MENG-GUNAKAN

CORS (BIAYA RP. 10.000/ 1 SERTIPIKAT/

THN

PENG -UKURAN

SPORADIK MENGGUNA-KAN CORS (BIDANG/TAHUN)

PENG-UKURAN

NON SPORADIK

MENG-GUNAKAN

CORS (BIDANG/TAHUN)

JUMLAH ROVER (DIGU-

NAKAN)

BASE STATION


123


8 9 10 11 12 13

INVESTASIKEMBALI

PENGUKURAN NON SPO-RADIK +

SPORADIK (TAHUN)

PERHI TUNGANNON-

SPORADIK+SPORADIK

PERHITUNGAN KEGIATAN SPORADIK

MENGGUNAKAN CORS (BIAYA RP.

10.000/ 1 SER-TIPIKAT/TAHUN

TOTALINVESTASI

INVESTASI ROVER

INVESTASI BASE

STATION

1 Kota Surabaya I 2011 1 2 500 76 5.000.000 760.200 5.760.200 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 208 2012 1 2 750 1770 7.500.000 17.700.000 25.200.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 48 2013 1 2 3000 4212 30.000.000 42.120.000 72.120.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 172 Kab. Malang 2011 1 1 3050 428 30.500.000 4.275.900 34.775.900 500.000.000 350.000.000 850.000.000 24 2012 1 1 4000 798 40.000.000 7.978.500 47.978.500 500.000.000 350.000.000 850.000.000 18 2013 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 3 Kab. Sampang 0 2011 1 1 0 349 - 3.489.000 3.489.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 244 2012 1 1 0 502 - 5.022.000 5.022.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 169 2013 1 1 0 1494 - 14.944.500 14.944.500 500.000.000 350.000.000 850.000.000 574 Kab. Sumedang 2010 1 1 0 30 - 300.000 300.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2833 2011 1 1 0 153 - 1.530.000 1.530.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 5565 Kab. Bekasi 2011 1 1 0 50 - 500.000 500.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 1700 2012 1 2 150 100 1.500.000 1.000.000 2.500.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 480 2013 1 2 3150 2421 31.500.000 24.210.000 55.710.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 226 Kab. Bandung Barat 2013 1 1500 150 15.000.000 1.500.000 16.500.000 - 350.000.000 350.000.000 217 Kota Semarang 2011 1 0 84 - 836.600 836.600 - 350.000.000 350.000.000 418 2012 1 0 116 - 1.155.100 1.155.100 - 350.000.000 350.000.000 303 2013 1 0 94 - 941.000 941.000 - 350.000.000 350.000.000 3728 Kabupaten Pati 2011 1 1 225 50 2.250.000 500.000 2.750.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 309 2012 1 1 349 300 3.490.000 3.000.000 6.490.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 131 2013 1 1 0 200 - 2.000.000 2.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 4259 Kab. Kendal 2011 1 1 0 27 - 270.000 270.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 3148 2012 1 2 0 43 - 430.000 430.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2791 2013 1 2 0 102 - 1.020.000 1.020.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1176


124


NO

1 2 3 4 5 6 7

KANTAH KOTA/KABUPATEN

PERHITUNGAN KEGIATAN NON SPO-

RADIK MENG-GUNAKAN

CORS (BIAYA RP. 10.000/ 1 SERTIPIKAT/

THN

PENG -UKURAN

SPORADIK MENGGUNA-KAN CORS (BIDANG/TAHUN)

PENG-UKURAN

NON SPORADIK

MENG-GUNAKAN

CORS (BIDANG/TAHUN)

JUMLAH ROVER (DIGU-

NAKAN)

BASE STATION

10 Kota Jakarta Pusat 2012 (Des) 1 0 2 - 20.000 20.000 - 350.000.000 350.000.000 17500 2013 1 0 52 - 520.000 520.000 - 350.000.000 350.000.000 67311 Kota Jakarta Barat 2012 1 2 0 - - - 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2013 1 2 1640 14.998 16.400.000 149.980.000 166.380.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 712 Kota Jakarta Utara 2011 1 1 0 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2012 1 2 0 0 - - - 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2013 1 2 2414 4.590 24.140.000 45.900.000 70.040.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1713 Kab. Sleman 2010 1 1 0 4 - 40.000 40.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 21250 2011 1 2 0 0 - - - 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2012 1 2 4 - 40.000 40.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 30000 2013 1 2 0 31 - 308.571 308.571 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 388914 Kab. Kulonprogo 2010 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2011 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2012 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2013 1 1 0 79 - 788.571 788.571 500.000.000 350.000.000 850.000.000 107815 Kab. Tabanan 2011 1 1 500 5.000.000 - 5.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 170 2012 1 1 1200 12.000.000 - 12.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 71 2013 1 1 1371 0 13.714.286 - 13.714.286 500.000.000 350.000.000 850.000.000 6216 Kab. Buleleng 2010 1 1 50 500.000 - 500.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 1700 2011 1 1 500 5.000.000 - 5.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 170 2012 1 1 1000 50 10.000.000 500.000 10.500.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 81 2013 1 1 0 30 - 300.000 300.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 283317 Kab. Klungkung 2010 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2011 1 1 0 251 - 2.510.000 2.510.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 339 2012 1 1 10 469 100.000 4.690.000 4.790.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 177 2013 1 1 51 1203 514.286 12.030.000 12.544.286 500.000.000 350.000.000 850.000.000 68



125


8 9 10 11 12 13

INVESTASIKEMBALI

PENGUKURAN NON SPO-RADIK +

SPORADIK (TAHUN)

PERHI TUNGANNON-

SPORADIK+SPORADIK

PERHITUNGAN KEGIATAN SPORADIK

MENGGUNAKAN CORS (BIAYA RP.

10.000/ 1 SER-TIPIKAT/TAHUN

TOTALINVESTASI

INVESTASI ROVER

INVESTASI BASE

STATION

10 Kota Jakarta Pusat 2012 (Des) 1 0 2 - 20.000 20.000 - 350.000.000 350.000.000 17500 2013 1 0 52 - 520.000 520.000 - 350.000.000 350.000.000 67311 Kota Jakarta Barat 2012 1 2 0 - - - 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2013 1 2 1640 14.998 16.400.000 149.980.000 166.380.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 712 Kota Jakarta Utara 2011 1 1 0 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2012 1 2 0 0 - - - 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2013 1 2 2414 4.590 24.140.000 45.900.000 70.040.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 1713 Kab. Sleman 2010 1 1 0 4 - 40.000 40.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 21250 2011 1 2 0 0 - - - 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 2012 1 2 4 - 40.000 40.000 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 30000 2013 1 2 0 31 - 308.571 308.571 500.000.000 700.000.000 1.200.000.000 388914 Kab. Kulonprogo 2010 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2011 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2012 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2013 1 1 0 79 - 788.571 788.571 500.000.000 350.000.000 850.000.000 107815 Kab. Tabanan 2011 1 1 500 5.000.000 - 5.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 170 2012 1 1 1200 12.000.000 - 12.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 71 2013 1 1 1371 0 13.714.286 - 13.714.286 500.000.000 350.000.000 850.000.000 6216 Kab. Buleleng 2010 1 1 50 500.000 - 500.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 1700 2011 1 1 500 5.000.000 - 5.000.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 170 2012 1 1 1000 50 10.000.000 500.000 10.500.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 81 2013 1 1 0 30 - 300.000 300.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 283317 Kab. Klungkung 2010 1 1 0 - - - 500.000.000 350.000.000 850.000.000 2011 1 1 0 251 - 2.510.000 2.510.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 339 2012 1 1 10 469 100.000 4.690.000 4.790.000 500.000.000 350.000.000 850.000.000 177 2013 1 1 51 1203 514.286 12.030.000 12.544.286 500.000.000 350.000.000 850.000.000 68


126

PENELITIAN PELUANG PENINGKATAN OPTIMALISASIPENGGUNAAN CORS DALAM MENDUKUNG PELAYANA PERTANAHAN

LAMPIRAN 31GAMBAR PERANGKAT CORS (BASE STATION KANTOR PERTANAHAN DAN SERVER BPN PUSAT)

Indriayati merupakan peneliti muda di Puslitbang-BPN RI. Pendidikan S1 diselesaikan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada tahun 2001 dan meraih master dalam bidang Administrasi Publik dari STIA-LAN Jakarta tahun 2011. Beberapa penelitian yang pernah dilaksanakan diantaranya, pengembangan SDM dalam mendukung pelayanan pertanahan (2009), penataan kebijakan pertanahan di kawasan bekas pertambangan (2010), model access reform dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan (2011), pelimpahan kewenangan di BPN (2012) dan peluang peningkatan optimalisasi penggunaan CORS dalam mendukung pelayanan pertanahan (2013).

Pembantu Peneliti

Peneliti Muda/Koordinator

INDRIAYATI, S.SiT

ASEP DINDIN HAERUDIN, ST ROMI NUGROHO, S.SI SURYALITA, A.PTNH

penelitian peluang peningkatan optimalisasi penggunaan

Documents