Pencegahan, Penyanderaan,

Penyitaan, Lelang

Dibuat Oleh,Kenny Ardillah, SE, M.Ak

SESI 11

Pencegahan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 pasal 1 & 29

• Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak

tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Pencegahan dilakukan berdasarkan Keputusan pencegahan memuat sekurang-

kurangnya:

a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;

b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan

c. jangka waktu pencegahan.

• Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk

selama-lamanya 6 (enam) bulan.

• Keputusan pencegahan disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan

pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan

Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak

dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 pasal 1 & 33

• Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak

dengan menempatkannya di tempat tertentu.

• Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai

utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 dan diragukan itikad

baiknya dalam melunasi utang pajak.

• Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

• Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk

selama-lamanya 6 (enam) bulan.

• Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas Penanggung Pajak;

b. alasan penyanderaan;

c. izin penyanderaan;

d. lamanya penyanderaan; dan

e. tempat penyanderaan.

• Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang

beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan

Umum.

Penyanderaan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 pasal 1 & 34-35

• Penanggung Pajak yang disandera dilepas:

a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah

terpenuhi;

c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

• Sebelum Penanggung Pajak dilepas, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis

kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah

Penyanderaan.

• Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan

penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.

• Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi

nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya.

• Besarnya ganti rugi adalah Rp.100.000,00 setiap harridan dapat diubah berdasarkan

Keputusan Menteri.

• Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan

penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

• Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak

dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Tahapan-tahapan WP yang tidak

melunasi pajaknya

1. Surat Teguran/surat peringatan (langkah pertama).

2. Surat Paksa

3. Penyitaan

4. Pelelangan

PENYITAAN

• Dilakukan berdasarkan SPMP jika PP tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam

setelah Surat Paksa diberitahukan.

• Oleh Jurusita Pajak dengan 2 (dua) orang saksi.

• Penyitaan dapat dilakukan, meskipun PP tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari

Pemda, dan BAPS ditandatangani oleh PP dan saksi-saksi

• Setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan

saksi-saksi

• Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan,

kepala cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan

• Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan

• Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak

untuk tanda tangan.

• Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat

barang bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum

• Atas barang yg disita ditempel segel sita

TUJUAN PENYITAAN

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak.

Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan tehadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak lain.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan,

sedang yang dimaksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekan, digadaikan, atau diagunkan.

Pasal 12 UU No. 19/ 2000 Penyitaan

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktuyang ditetapkan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenaloleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung Pajakdan saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak rnenandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barangbergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barangbergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Pasal 14 UU No. 19/ 2000 Penyitaan

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang beradadi tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotortertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadapbarang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengannilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untukmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 15 UU No. 19/ 2000

Dikecualikan dari Penyitaan

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakanoleh PP dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulanbeserta peralatan memasak yangb ada dirumah;

3. Perlengkapan PP yang bersifat dinas;

4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan PP danalat-alat yang dipergunakan ut pendidikan, kebudayaan dankeilmuan;

5. Peralatan dalam keadaan baik yang masih digunakan untukmelaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlahseluruhnya tidak lebih dari Rp 20 juta;

6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh PP dan keluarga ygmenjadi tanggungannya.

Pasal 19 UU No. 19/ 2000

Penyitaan Tidak Dapat Dilaksanakan

• Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

• Terhadap barang yang telah disita, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.

• Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

• Instansi lain yang berwenang setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

• Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.

Pasal 21 UU No. 19/ 2000

Penyitaan Tambahan

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a) nilai barang yang disita memiliki nilai yang tidak cukup untuk

melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajaki atau .

b) hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya

penagihan pajak dan utang pajak

Pasal 22 UU No. 19/ 2000

Pencabutan Sita

• Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi

biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan

pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain

dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

• Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang

diterbitkan oleh Pejabat.

• Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang

kepemilikannya terdaftar, tindasan surat Pencabutan sita disampaikan

kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar

Pasal 25 UU No. 19/ 2000

Barang yang Disita

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelahdilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelangterhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayarbiaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah ataspermintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;

c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek di jual bursa efek atas permintaan Pejabat;

d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efeksegera dijual oleh Pejabat;

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hakmenjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

Penitipan Barang Sitaan

BARANG

SITAAN

Penanggung

Pajak

Kecuali

menurut Jurusita perlu disimpan

Kantor

Pejabat

Tempat lain:

Bank, Pegadaian

Dititipkan

LELANG

Pejabat

• mengajukan pemintaan lelang.

• menghadiri pelaksanaan lelang:

- menentukan dilepasnya barang;

- menandatangani Risalah Lelang.

• dan Jurusita pajak beserta keluarganya

dilarang membeli barang sitaan yg

dilelang.

Pengumuman lelang minimum 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan

sanksi sesuai

ketentuan yg

berlaku.

Pelaksanaan lelang minimum 14 hari setelah pengumuman lelang

Pengumuman lelang:

• Barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali

• Barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali

• Nilai barang kurang dari Rp 20 juta tidak harus melalui media massa

Pasal 28 UU No. 19/ 2000

Hasil Lelang

Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biayapenagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayarutang pajak.

Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untukmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelangdihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan olehPejabat kepada Penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindahkepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihanhak."

Pasal 37 UU No. 19/ 2000

Gugatan Penanggung Pajak

• Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya

dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

• Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, Penanggung Pajak

dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.

• Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling

banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

• Gugatan Penanggung Pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

Pasal 38 UU No. 19/ 2000

Sanggahan Pihak Ketiga

• Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya

dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

• Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan

secara tertulis kepada Pejabat.

• Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap

barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan

• Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak

dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan

PENCEGAHAN

Main Menu

DA

SA

R H

UK

UM • PASAL 29

S.D. 32

UU PPSP

DE

FIN

ISI

• adalahlarangan yang bersifatsementaraterhadapPenanggungPajak tertentuuntuk keluardari wilayahNegara RepublikIndonesia berdasarkanalasantertentu

SY

AR

AT •Penanggung

Pajak ygmempunyaiutang pajaksekurang-kurangnyasebesarRp100 juta

•diragukanitikad baiknya

21

PROSEDUR PENCEGAHAN

KPP/KP PBB DJP

USULAN PENCEGAHAN MENKEU

KMK TTG PENETAPAN PENCEGAHANPP BEPERGIAN KE LN, SALINAN DIBERIKAN KPD:1. MENKEH & HAM2. DIRJEN PAJAK3. DIR. P44. KAKANWIL5. KPP6. PP YBS

76

5

4

3

2

54

32 1SURAT KPD

MENKEH

1KMK PENCEGAHAN

1 2

3

USULAN

PENCEGAHAN

4

22

PENYANDERAAN(PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP)

pengekangan sementara waktu kebebasan

Penanggung Pajak dengan menempatkannya

di tempat tertentu

(Pasal 1 angka 21 uu PPSP)

Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan, dpt

diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan

23

PENANGGUNG PAJAK

BERIBADAH PEMILIHAN UMUMSIDANG RESMIBERIBADAH SIDANG RESMI PENGADILAN

PENANGGUNG PAJAK

PENYANDERAAN TDK BOLEH

DILAKSANAKAN

PENCEGAHAN & PENYANDERAAN THD PENANGGUNG

PAJAK TDK MENGAKIBATKAN HAPUSNYA UTANG

PAJAK & TERHENTINYA PELAKSANAAN PENAGIHAN

PAJAK

PENUNGGAKPAJAK

PELUNASAN UTANG PAJAK

MELALUI PENGANGSURAN & PENUNDAAN

PENGANGSURANDAN

PENUNDAAN

SUBJEK

YANG TERLIBAT

SYARAT & ALUR

PROSES PENGANGSURAN &

PENUNDAAN

PENGANGSURAN ADALAH PELUNASAN HUTANG PAJAK DENGAN CARA MENYERAHKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT ATAU PEMBAYARAN TIDAK SEKALIGUSPASAL 9 UNDANG-

UNDANG NOMOR 16

TAHUN 2009 TENTANG

KUP

WAJIB PAJAK

PENANGGUNG

PAJAK

PENUNDAAN ADALAH PENANGGUHAN ATAU MENGUNDURKAN UNTUK SEMENTARA WAKTU PELUNASAN HUTANG PAJAK

DEFINISIDASAR HUKUM

YANG MEMBERIKAN PUTUSAN PENGANGSURAN

ATAU PENUNDAAN

PEJABATATAS NAMA DIREKTUR

JENDERAL PAJAK

SKPSKPKB

SKPKBTdll

ALUR DAN JADWAL

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

SPMP/PENYITAANSPSURAT

TEGURAN

PARATE

EXECUTIE

DIBERITAHUKAN

OLEH JURUSITA

PAJAK

DIBUAT BAP SP

PENCABUTAN

SITA`

PENGUMUMAN

LELANG

PELAKSANAAN

LELANG

UTANG PAJAK &

BIAYA PENAGIHAN

PUTUSAN

PENGADILAN

LUNAS

14 HARI TDK

LUNAS

PENCEGAHANPENYANDERAAN

SYARAT:

UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt

DIRAGUKAN ITIKAD BAIK

JANGKA WAKTU:

6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN

AKIBAT:

UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN

TETAP DILAKSANAKAN

* KEP / IJIN MENKEU

SPMP

JURUSITA + 2 SAKSI

BAP SITA

BRG BERGERAK & BRG TDK

BERGERAK

BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN

DISEWAKAN

DIPINJAMKAN

DISEMBUNYIKAN

DIHILANGKAN

DIRUSAK

PENYITAAN ATAS REK. BANK

& EFEK

7

hari

21

hari

2X24 jam

Jatuh tempo

14 hari

Dasar Hukum :

UU No 19 Tahun 2000

UU No 28 Tahun 2007

UU No 16 Tahun 2009

Barang

Bergerak

1 X

Barang Tdk

Bergerak

2 X

Langsung,

Pos,

Ekspedisi/k

urir dgn

bukti kirim

PENGUMUMAN DI

MEDIA MASA

25