PERATURAN LELANG IPERATURAN LELANG IPOKOK BAHASANPOKOK BAHASAN

1.1. Dasar Hukum dan hukum yang berlaku dalam pelelangan.Dasar Hukum dan hukum yang berlaku dalam pelelangan.2.2. Peristilahan dan pengertian lelangPeristilahan dan pengertian lelang

a. Peristilahana. Peristilahanb. Pengertian lelang :b. Pengertian lelang :

- Pengertian lelang menurut Pasal 1 V.R.- Pengertian lelang menurut Pasal 1 V.R.- Pengertian lelang menurut Polderman- Pengertian lelang menurut Polderman- Pengertian lelang menurut Roel- Pengertian lelang menurut Roel

3. 3. Keharusan menggunakan juru lelang dan akibat pelanggarannya.Keharusan menggunakan juru lelang dan akibat pelanggarannya.4. 4. Cara-cara penawaran dalam pelelanganCara-cara penawaran dalam pelelangan

a. Penawaran naik-naika. Penawaran naik-naikb. penawaran turun-turunb. penawaran turun-turunc. Penawaran dengan pendaftaran (tender)c. Penawaran dengan pendaftaran (tender)

- Tender penjualan - Tender penjualan - Tender pembelian- Tender pembelian

5. 5. Pejabat-pejabat yang berkaitan dengan lelang :Pejabat-pejabat yang berkaitan dengan lelang :a. Juru lelang (Pejabat lelang) :a. Juru lelang (Pejabat lelang) :

- Pejabat Lelang Klas I- Pejabat Lelang Klas I- Pejabat Lelang Klas II- Pejabat Lelang Klas II

b. Superintendentb. Superintendent

LanjutanLanjutan

6. 6. Tata cara mengadakan lelangTata cara mengadakan lelang

7.7. Beberapa permasalahan yang timbul Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelelangandalam pelelangan

8.8. Peranan Kantor Bendahara Negara/ Peranan Kantor Bendahara Negara/ Kas negara dalam pembayaran biaya Kas negara dalam pembayaran biaya lelanglelang

9. 9. Deregulasi dalam Lelang.Deregulasi dalam Lelang.

DASAR HUKUM HUKUM DASAR HUKUM HUKUM YANG BERLAKU DALAM PELENGANYANG BERLAKU DALAM PELENGAN

1.1. Vendue Reglement (V.R.) : Peraturan Lelang Stb. 1908 No. Vendue Reglement (V.R.) : Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Stb. 189sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Stb. 1941 No. 3.1941 No. 3.Ditindak lanjuti dg SK Menkeu ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Ditindak lanjuti dg SK Menkeu ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Terakhir dg Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Terakhir dg Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Peraturan ini tdk menghapus V.R. ttp hanya memperjelas dan Peraturan ini tdk menghapus V.R. ttp hanya memperjelas dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam V.R dg menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam V.R dg perubahan yang perubahan yg terjadi, seperti pengumumam perubahan yang perubahan yg terjadi, seperti pengumumam lelang dg selebaran, pemberitahuan scr kelilingmenurut lelang dg selebaran, pemberitahuan scr kelilingmenurut ketentuan lama diganti dg media cetak (koran), media elektronik.ketentuan lama diganti dg media cetak (koran), media elektronik.

2.2. Vendue Instructie (Instruksi Lelang) Stb.1908 No. 190 ttg Pejabat Vendue Instructie (Instruksi Lelang) Stb.1908 No. 190 ttg Pejabat Lelang Sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir dg Stb Lelang Sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir dg Stb 1930 No. 85.1930 No. 85. Ditindak lanjuti dg SK Menkeu No. Ditindak lanjuti dg SK Menkeu No. 338/KMK.01/2000338/KMK.01/2000Ttg Pejabat Lelang. Dan SK Menkeu No. 119/KMK. 07/2005 ttg Ttg Pejabat Lelang. Dan SK Menkeu No. 119/KMK. 07/2005 ttg Pejabat Lelang Klas II dan PMK No. 41/PMK.07.2006 Ttg Pejabat Pejabat Lelang Klas II dan PMK No. 41/PMK.07.2006 Ttg Pejabat Lelang Kelas ILelang Kelas I

LANJUTANLANJUTAN

4.4. PP. no. 44 TAHUN 2003 tentang Pungutan oleh Negara diluar PP. no. 44 TAHUN 2003 tentang Pungutan oleh Negara diluar pajak dan Retribusipajak dan Retribusi

5.5. SK. Menkeu No 476/KMK/II/7/1972 ttg Tata Cara Penerimaan SK. Menkeu No 476/KMK/II/7/1972 ttg Tata Cara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Hasil Pelelangan dan Pungutan- dan Pertanggungjawaban Hasil Pelelangan dan Pungutan- Pengutan oleh Kantor lelang.Negara dan Kantor lelang Klas II.Pengutan oleh Kantor lelang.Negara dan Kantor lelang Klas II.

7.7. SK. Lelang No. 47/KMK.01/1996ttg Balai Lelang, kemudian SK. Lelang No. 47/KMK.01/1996ttg Balai Lelang, kemudian diubah dg SK. Menkeu No 339/KMK.01/2000 dan diubah dg diubah dg SK. Menkeu No 339/KMK.01/2000 dan diubah dg SK. Menkeu no 306/KMK.No 306/KMK.01/2002. terakhir SK. Menkeu no 306/KMK.No 306/KMK.01/2002. terakhir diubah dg PMK No.119/PMK.07/2005diubah dg PMK No.119/PMK.07/2005

PERISTILAHAN DAN PERISTILAHAN DAN PENGERTIANPENGERTIAN

A.A. PERISTILAHAN LELANGPERISTILAHAN LELANGIstilah lain dari lelang adalah penjualan di muka umumIstilah lain dari lelang adalah penjualan di muka umum

B.B. PENGERTIAN LELANGPENGERTIAN LELANGMenurut Pasal 1 V.R. (penafsiran otentik)Menurut Pasal 1 V.R. (penafsiran otentik)Penjualan di muka umum adalah penjualan barang yang Penjualan di muka umum adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, dg penawaran harga yang makin dilakukan di muka umum, dg penawaran harga yang makin meningkat (bij opbod), dg persetujuan harga yang semakin meningkat (bij opbod), dg persetujuan harga yang semakin menurun (bij aflag) atau dg pendaftaran harga (bij inschriving) menurun (bij aflag) atau dg pendaftaran harga (bij inschriving) atau dimana orang-orang yg diundang atau sebelumnya atau dimana orang-orang yg diundang atau sebelumnya sudah diberitahu ttg pelelangan atau penjualan atau sudah diberitahu ttg pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan harga.menyetujui harga atau mendaftarkan harga.

Menurut PoldermanMenurut Polderman

Dalam desertasinya yg berjudulDalam desertasinya yg berjudul “ Het “ Het Openbaar Aanbod”Openbaar Aanbod” Penawaran di muka Penawaran di muka umumumumadalah “ penjualan di muka umum adalah adalah “ penjualan di muka umum adalah suatu alat untuk mengadakan perjanjian atau suatu alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yg paling menguntungkan basgi si persetujuan yg paling menguntungkan basgi si penjual dg cara penghipunan para peminat.”penjual dg cara penghipunan para peminat.”

LanjutanLanjutanSyarat Lelang menurut Polderman tsb,Syarat Lelang menurut Polderman tsb,

yaitu :yaitu :

1.1. Penjualan di muka umum itu harus Penjualan di muka umum itu harus selengkap mungkinselengkap mungkin

2.2. Ada kehendak untuk mengikatkan diri Ada kehendak untuk mengikatkan diri (perlunya uang jaminan)(perlunya uang jaminan)

3.3. Pihak lain yang akan mengadakan Pihak lain yang akan mengadakan perjanjian tdk dapat ditunjuk sebelumnyaperjanjian tdk dapat ditunjuk sebelumnya

Kesimpulan :Kesimpulan :

- - Bahwa lelang itu terjadi pada suatu saat atau titik, yaitu Bahwa lelang itu terjadi pada suatu saat atau titik, yaitu pada saat tercapai persetujuan harga. Sebelum tercapai pada saat tercapai persetujuan harga. Sebelum tercapai persetujuan harga mk blm terjadi pelelangan, krn tawar persetujuan harga mk blm terjadi pelelangan, krn tawar menawar harga di dlm jual beli itu mrpk sesuatu yg khas menawar harga di dlm jual beli itu mrpk sesuatu yg khas dalam jual beli di Indonesia.dalam jual beli di Indonesia.

- Belum terjadi pelelangan, jika baru diberikan Belum terjadi pelelangan, jika baru diberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan penawaran. Jadi pada tahap ini tawar menawar tidak penawaran. Jadi pada tahap ini tawar menawar tidak termasukdalam kegiatan lelang, shg apabila la dilakukan termasukdalam kegiatan lelang, shg apabila la dilakukan tanpa berdasarkan peraturan lelang, maka bukan tanpa berdasarkan peraturan lelang, maka bukan merupakan suatu pelangggaran, misalnya iklan merupakan suatu pelangggaran, misalnya iklan penjualan tanah di surat kabar yang dilakukan oleh penjualan tanah di surat kabar yang dilakukan oleh penjualnya (pemiliknya) sendiri.penjualnya (pemiliknya) sendiri.

ROELLROELL

““Penjualan di muka umum adalah suatu rangkaian Penjualan di muka umum adalah suatu rangkaian kejadian yg terjadi antara saat dimana seseorang kejadian yg terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih secara hendak menjual suatu barang atau lebih secara pribadi maupun dg perantaraan kuasanya dg pribadi maupun dg perantaraan kuasanya dg memberi kesempatan kepada orng-orang yg hadir memberi kesempatan kepada orng-orang yg hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yg ditawarkan sampai pada saat dimana barang yg ditawarkan sampai pada saat dimana kesempatan itu lenyap, yaitu pada saat kesempatan itu lenyap, yaitu pada saat tercapainya persetujuan antara penjual atau tercapainya persetujuan antara penjual atau kuasanya dg pembeli ttg harganya”kuasanya dg pembeli ttg harganya”

Jadi kesimpulannya :Jadi kesimpulannya :- Lelang adalah merupakan suatu proses yg dimulai dari saat Lelang adalah merupakan suatu proses yg dimulai dari saat

seseorang akan menjual suatu barang sampai dg saat tecapainya seseorang akan menjual suatu barang sampai dg saat tecapainya persetujuan harga (harga yg diluluskan) atau sampai saat lelang persetujuan harga (harga yg diluluskan) atau sampai saat lelang itu dihentikan (krn tdk mencapai limit harga yg diinginkan penjual), itu dihentikan (krn tdk mencapai limit harga yg diinginkan penjual), shg barang tdk jadi dilelang/tdk jadi dijual.shg barang tdk jadi dilelang/tdk jadi dijual.

- Mulai saat dikeluarkan niat menjual barang di muka umum, proses Mulai saat dikeluarkan niat menjual barang di muka umum, proses lelang sudah dimulai oleh karenanya itu semuanya harus dimulai lelang sudah dimulai oleh karenanya itu semuanya harus dimulai sesuai dg ketentuan dalam peraturan lelang.sesuai dg ketentuan dalam peraturan lelang.

Di Indonesia yg dianut adalah pendapat Roell, namun untuk Di Indonesia yg dianut adalah pendapat Roell, namun untuk pengumuman lelangnya tetap berada ditangan penjual sesuai dg pengumuman lelangnya tetap berada ditangan penjual sesuai dg Pasal 13 SK. Menkeu No. 304/KMK.01/2002 yg berbunyi “ Pasal 13 SK. Menkeu No. 304/KMK.01/2002 yg berbunyi “ Penjualan secara lelang didahului dg pengumuman lelang yg Penjualan secara lelang didahului dg pengumuman lelang yg dilakukan oleh penjual melalui surat kabar harian, media dilakukan oleh penjual melalui surat kabar harian, media elektronik”elektronik”

PMK No. 40/PMK 07/2006 Pasal 1 PMK No. 40/PMK 07/2006 Pasal 1 butir (1)butir (1)

“ “ Lelang adlh penjualan barang yg Lelang adlh penjualan barang yg terbuka untuk umum dg terbuka untuk umum dg penawaran harga secara tertulis penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yg semakin dan atau lisan yg semakin meningkat atau menurun utk meningkat atau menurun utk mencapai harga tertinggi yg mencapai harga tertinggi yg didahului dg pengumuman.didahului dg pengumuman.

JURU LELANG/PEJABAT LELANGJURU LELANG/PEJABAT LELANG

Keharusan menggunakan Juru Lelang/Pejabat Keharusan menggunakan Juru Lelang/Pejabat Lelang dan akibat pelanggarannya.Lelang dan akibat pelanggarannya.

Pasal 1 a V.R. menyatakan : “Penjualan di muka Pasal 1 a V.R. menyatakan : “Penjualan di muka umum tdk boleh diadakan kecuali di depan juru umum tdk boleh diadakan kecuali di depan juru lelang” .lelang” .

Hal ini dipertegas lagi dg PMK No. 40/PMK Hal ini dipertegas lagi dg PMK No. 40/PMK 07/2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 07/2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 2 menyatakan” Setiap pelaksanaan lelang harus 2 menyatakan” Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain olehperaturan lelang, kecuali ditentukan lain olehperaturan perundang-undangan”.perundang-undangan”.

Pelanggaran Thdp Keharusan menggunakan Pelanggaran Thdp Keharusan menggunakan perantaraan JuruLelang/Pejabat Lelangperantaraan JuruLelang/Pejabat Lelang

Pasal 1 a angka 3 V.R. menyatakan “ Pasal 1 a angka 3 V.R. menyatakan “ Seseorang yg berbuat bertentangan dg Seseorang yg berbuat bertentangan dg ketentuan dlm pasal ini didenda paling banyak ketentuan dlm pasal ini didenda paling banyak sepuluh ribu Gulden dan perbuatannya sepuluh ribu Gulden dan perbuatannya dikualifikasikan sbg tindak pidana pelanggaran”.dikualifikasikan sbg tindak pidana pelanggaran”.

Pengecualian :Pengecualian : -- Lelang yg dilakukan Kantor PegadaianLelang yg dilakukan Kantor Pegadaian -- Lelang yg dilakukan oleh PerhutaniLelang yg dilakukan oleh Perhutani -- Lelang tender pemerintah berdasarkan Lelang tender pemerintah berdasarkan

KeppresKeppres

Pengertian Pejabat Lelang (Pengertian Pejabat Lelang (vendumeestervendumeester):): Adalah org yg khusus diberi wewenang oleh Adalah org yg khusus diberi wewenang oleh

menteri keuangan untuk melaksanakan menteri keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku peraturan perundang-undangan yg berlaku (Pasal 1 angka 2 Vendureglement).(Pasal 1 angka 2 Vendureglement).

Pejabat lelang dibedakan 2 (dua) :Pejabat lelang dibedakan 2 (dua) : 1.1. Pejabat lelang Kelas IPejabat lelang Kelas I 2.2. Pejabat Lelang Kelas IIPejabat Lelang Kelas II

Pejabat Lelang Kelas IPejabat Lelang Kelas I : : Adalah pegawai DJPLNAdalah pegawai DJPLN yg diangkat utk jabatan itu oleh Menteri yg diangkat utk jabatan itu oleh Menteri

Keuangan yg didelegasikan kepada Dirjen.Keuangan yg didelegasikan kepada Dirjen. Syarat-syarat utk diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas I :Syarat-syarat utk diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas I : a.a. Sehat Jasmani dan rohani yg dinyatakan dg Sehat Jasmani dan rohani yg dinyatakan dg surat ket. surat ket.

dr dr dokter pemerintah;dokter pemerintah; b.b. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 Berpendidikan serendah-rendahnya S1 diutamakan diutamakan

Sarjana Sarjana hukum, Ekonomi hukum, Ekonomi menejemen/akutansi, menejemen/akutansi, atau sarjana atau sarjana Penilai;Penilai;

c.c. Berpangkat serendah-rendahnya penata Muda Berpangkat serendah-rendahnya penata Muda Gol.Ruang Gol.Ruang III/a;III/a;

d.d. Lulus Diklat Pejabat lelang dan Penilai;Lulus Diklat Pejabat lelang dan Penilai; e.e. Mempunyai kemapuan melaksanakan lelang yg Mempunyai kemapuan melaksanakan lelang yg

dinyatakan dinyatakan dg rekomendari atasan setingkat eselon II dg rekomendari atasan setingkat eselon II di Unit kerja ybs.di Unit kerja ybs.

f.f. Tidak pernah terkena sanksi administratif dan memiliki Tidak pernah terkena sanksi administratif dan memiliki integritas integritas yg tinggi yg dinyatakan dg surat keterangan yg tinggi yg dinyatakan dg surat keterangan dr dr Pejabat Eselon III Pejabat Eselon III dlm dlm unitunit kerja ybs. kerja ybs.

Pejabat Lelang Kelas II :Pejabat Lelang Kelas II : Adalah orang-orang tertentu yg diangkat untuk Adalah orang-orang tertentu yg diangkat untuk

jabatan itu oleh Menteri Keuangan yg didelegasikan jabatan itu oleh Menteri Keuangan yg didelegasikan kepada Dirjen. Orang-orang tertentu yg dimaksud kepada Dirjen. Orang-orang tertentu yg dimaksud adalah orang-orang yg berasal dr : Notaris, Penilai, adalah orang-orang yg berasal dr : Notaris, Penilai, pensiunan pegawai DJPLN diutamakan yg pernah pensiunan pegawai DJPLN diutamakan yg pernah menjadi Pejabat lelang Kelas I, atau lulusan Diklat menjadi Pejabat lelang Kelas I, atau lulusan Diklat Pejabat Lelang yg diadakan oleh Badan Diklat Pejabat Lelang yg diadakan oleh Badan Diklat Keuangan DepKeu.Keuangan DepKeu.

Pejabat Lelang kelas II berkedudukan di wilayah Pejabat Lelang kelas II berkedudukan di wilayah kerja tertentu yg ditetapkan oleh Dirjen (Kantor kerja tertentu yg ditetapkan oleh Dirjen (Kantor Pejabat lelang Kelas II atau di Balai Lelang).Pejabat lelang Kelas II atau di Balai Lelang).

Syarat-syarat Untuk diangkat sbg Pejabat Lelang Kelas II :Syarat-syarat Untuk diangkat sbg Pejabat Lelang Kelas II :

a.a. Sehat jasmani dan rohani;Sehat jasmani dan rohani; b.b. Memiliki kemampuan melaksanakan lelang Memiliki kemampuan melaksanakan lelang yg yg

dibuktikan dg Surat Ket/rekomendari dr dibuktikan dg Surat Ket/rekomendari dr Kepala Kepala KP2LN dan KP2LN dan lulus ujian profesi lulus ujian profesi Pejabat Lelang Pejabat Lelang dan Penilai;dan Penilai;

c.c. Tidak pernah terkena sanksi administrasi, Tidak pernah terkena sanksi administrasi, tdk tdk pernah pernah dijatuhi hukuman pidana dan dijatuhi hukuman pidana dan memiliki memiliki integritas integritas tinggi tinggi yg dibuktikan dg yg dibuktikan dg ket. Pej. Yg ket. Pej. Yg berwenang :berwenang :

- Untuk Notaris, ada rekomendasi dr asosiasi profesi ybs;- Untuk Notaris, ada rekomendasi dr asosiasi profesi ybs; - Untuk Penilai, ada rekomendasi dr asosiasi profesi ybs;- Untuk Penilai, ada rekomendasi dr asosiasi profesi ybs; - Untuk Pensiunan PNS DJPLN, rekomendasi dr DJPLN.- Untuk Pensiunan PNS DJPLN, rekomendasi dr DJPLN.

d.d. Khusus utk pensiunan PNS DJPLN, harus Khusus utk pensiunan PNS DJPLN, harus berpangkat berpangkat serendah-rendahnya Penata muda Gol III/a dan serendah-rendahnya Penata muda Gol III/a dan

berpendidikan berpendidikan serendah-rendahnya S1.serendah-rendahnya S1.

Juru Lelang/Pejabat Lelang di dalam Juru Lelang/Pejabat Lelang di dalam Melaksanakan Pekerjaannya Melaksanakan Pekerjaannya mewakili 3 (tiga) kepentingan, yaitu :mewakili 3 (tiga) kepentingan, yaitu :

-- Kepentingan PemerintahKepentingan Pemerintah -- Kepentingan penjualKepentingan penjual - - Kepentingan pembeliKepentingan pembeli

Kedudukan Pejabat LelangKedudukan Pejabat Lelang

Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di KP2LNselama berkedudukan di KP2LN

Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan tugasnya selama melaksanakan tugasnya selama berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang dalam wilayah Kelas II atau Balai Lelang dalam wilayah kerjanya.kerjanya.

Pejabat Lelang Kelas I yg berkedudukan di Pejabat Lelang Kelas I yg berkedudukan di KP2LN berwenang melaksanakan lelang KP2LN berwenang melaksanakan lelang eksekusi dan lelang non eksekusieksekusi dan lelang non eksekusi

Pejabat Lelang Kelas II yg berkedudukan di Pejabat Lelang Kelas II yg berkedudukan di Kantor Pejabat lelang Kelas II berwenang Kantor Pejabat lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang eksekusi dan lelang melaksanakan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Sedangkan apabila ia non eksekusi. Sedangkan apabila ia berkedudukan di Balai Lelang hanya berkedudukan di Balai Lelang hanya berwenang melaksanakan lelang sukarela, berwenang melaksanakan lelang sukarela, lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero, lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero, dan lelang aset milik bank dalam likuidasi dan lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasrkan PP No. 68 tahun 1997.berdasrkan PP No. 68 tahun 1997.

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT LELANGTUGAS DAN FUNGSI PEJABAT LELANG

1.1. Peneliti dokumen persyaratan Peneliti dokumen persyaratan lelang.lelang.

2.2. Pemberi informasi lelang.Pemberi informasi lelang. 3.3. Pemimpin lelang.Pemimpin lelang. 4.4. Pejabat UmumPejabat Umum

SS

Wewenang, hak dan Kewajiban Wewenang, hak dan Kewajiban Pejabat LelangPejabat Lelang

Wewenang Pejabat Lelang :Wewenang Pejabat Lelang : a.a. Menegur dan mengeluarkan peserta Menegur dan mengeluarkan peserta

atau atau pengunjung lelang apabila melanggar pengunjung lelang apabila melanggar tata tata tertib;tertib;

b.b. Menghentikan pelaksanaan lelang Menghentikan pelaksanaan lelang sementara waktu;sementara waktu;

c.c. mengesahkan atau membatalkan surat mengesahkan atau membatalkan surat penawaran;penawaran;

d.d. Mengesahkan pembeli lelang, danMengesahkan pembeli lelang, dan e.e. Membatalkan pembeli lelang yg Membatalkan pembeli lelang yg

wanprestasi.wanprestasi.

Hak-hak Pejabat lelang :Hak-hak Pejabat lelang : a.a. Meminta kelengkapan berkas Meminta kelengkapan berkas

persyaratan persyaratan lelang;lelang; b.b. Menolak melaksanakan lelang apabila Menolak melaksanakan lelang apabila

tidak yakin akan kebenaran formal tidak yakin akan kebenaran formal berkas berkas persyaratan lelang;persyaratan lelang;

c.c. Melihat barang yg akan dilelang;Melihat barang yg akan dilelang; d.d. Meminta bantuan aparat keamanan Meminta bantuan aparat keamanan

apabila diperlukan;apabila diperlukan; e.e. Memberikan kuasa kepada pihak lain Memberikan kuasa kepada pihak lain

dlm dlm hal terjadi kekosongan khusus pejabat hal terjadi kekosongan khusus pejabat Lelang Kelas II yg berkedudukan di Lelang Kelas II yg berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang kelas II. Kantor Pejabat Lelang kelas II.

Kewajiban – kewajiban Pejabat LelangKewajiban – kewajiban Pejabat Lelang

Pejabat Lelang Kelas I mempunyai kewajiban Pejabat Lelang Kelas I mempunyai kewajiban sbb:sbb:

a.a. Menyetor uang hasil lelang ke Menyetor uang hasil lelang ke bendahara bendahara penerima/rekening KP2LN;penerima/rekening KP2LN;

b.b. membuat dan menandatangani risalah membuat dan menandatangani risalah lelang;lelang;

c.c. Membuat laporan pelaksanaan lelang Membuat laporan pelaksanaan lelang sesuai dg ketentusan yg berlaku;sesuai dg ketentusan yg berlaku;

d.d. Mematuhi peraturan perundang-Mematuhi peraturan perundang-undangan undangan lelang.lelang.

Kewajiban pejabat Lelang kelas II yg berkedudukan di Kantor Pejabat Kewajiban pejabat Lelang kelas II yg berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II :Lelang Kelas II :

a.a. Meminta uang hasil lelang ke pembeliMeminta uang hasil lelang ke pembeli b.b. Menyetor Bea Lelang dan uang miskin ke Kas Neg.Menyetor Bea Lelang dan uang miskin ke Kas Neg. c.c. Menyetor PPh Pasal 25 yg terhutang dr pemilik barang Menyetor PPh Pasal 25 yg terhutang dr pemilik barang

sesuai dg ketentuan yg berlaku, dlm hal yg dilelangkan sesuai dg ketentuan yg berlaku, dlm hal yg dilelangkan adalah adalah tanah atau tanah dan bangunan;tanah atau tanah dan bangunan;

d.d. Menyetorkan PPh Pasal 21 dr imbalan jasa yg diterimanya; Menyetorkan PPh Pasal 21 dr imbalan jasa yg diterimanya; e.e. Meminta bukti setor BPHTB;Meminta bukti setor BPHTB;

f.f. Menyetor hadsil lelang ke kas neg./pemilik barang sesuai Menyetor hadsil lelang ke kas neg./pemilik barang sesuai ketentuan yg berlaku;ketentuan yg berlaku;

g.g. Membuat dan menandatangani risalah lelang.Membuat dan menandatangani risalah lelang. h.h. Membuat laporan lelang sesuai dg peraturan yg berlaku;Membuat laporan lelang sesuai dg peraturan yg berlaku; i.i. Menyerahkan dokumen kepemilikan obyek lelang, petikan Menyerahkan dokumen kepemilikan obyek lelang, petikan

risala lelang dan kuitansi kepada pemenang lelang;risala lelang dan kuitansi kepada pemenang lelang; J.J. Menyerahkan salinan risalah lelang kepada penjual;Menyerahkan salinan risalah lelang kepada penjual; K.K. Mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku. Mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II yg Kewajiban Pejabat Lelang Kelas II yg berkedudukan di Balai Lelang adalahberkedudukan di Balai Lelang adalah : :

a.a. Menerima dokumen kelengkapan persyaratan lelang;Menerima dokumen kelengkapan persyaratan lelang; b.b. Meneliti dokumen persyaratan lelang;Meneliti dokumen persyaratan lelang; c.c. Memberikan informasi berkaitan dg pelaksanaan lelangMemberikan informasi berkaitan dg pelaksanaan lelang d.d. Memimpin pelaksanaan lelang;Memimpin pelaksanaan lelang; e.e. Menyetorkan uang hasil lelang ke Balai Lelang;Menyetorkan uang hasil lelang ke Balai Lelang; f.f. Menerima dan meneliti bukti pembayaran pajak berkaitan Menerima dan meneliti bukti pembayaran pajak berkaitan

dg dg barang yg dilelang;barang yg dilelang; g.g. Membuat dan menandatangani minut risalah lelang;Membuat dan menandatangani minut risalah lelang; h.h. Membuat salinan/petikan risalah lelang;Membuat salinan/petikan risalah lelang; i.i. Menyerahkan minut,salinan dan kutipan risalah lelang Menyerahkan minut,salinan dan kutipan risalah lelang

kepada Balai Lelang;kepada Balai Lelang; j.j. Membuat laporan pelaksanaan lelang kepada Balai Membuat laporan pelaksanaan lelang kepada Balai

Lelang;Lelang; k.k. Menutup asuransi profesi lelang, danMenutup asuransi profesi lelang, dan l.l. Mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku.Mematuhi peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Pembinaan dan PengendalianPembinaan dan Pengendalian

Pembinaan Pejabat Lelang dilakukan oleh Dirjen. Pembinaan Pejabat Lelang dilakukan oleh Dirjen. Sedangkan utk penilaian kinerja, pengendalian dan Sedangkan utk penilaian kinerja, pengendalian dan koordinasi pejabat lelang dilakukan oleh Kepala Kanwil koordinasi pejabat lelang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPLN.DJPLN.

Pemerikasaan dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan Pemerikasaan dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.sekali.

Dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Kanwil Dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Kanwil DJPLN yg ditunjuk oleh Kepala Kantor DJPLN.DJPLN yg ditunjuk oleh Kepala Kantor DJPLN.

Pejabat lelang yg diperiksa wajib memperhatikan risalah Pejabat lelang yg diperiksa wajib memperhatikan risalah lkelang, buku, catatan.dokumen dan memberikan lkelang, buku, catatan.dokumen dan memberikan keterangan atas pelaksanaan lelang yg diperlukan dlm keterangan atas pelaksanaan lelang yg diperlukan dlm pemeriksaan.pemeriksaan.

Pembebastugasan Pejabat LelangPembebastugasan Pejabat Lelang

Pejabat Lelang diusulkan utk dibebastugaskan Pejabat Lelang diusulkan utk dibebastugaskan dlm hal terdapat indikasi :dlm hal terdapat indikasi :

a.a. Membeli barang yg dilelang dihadapannya;Membeli barang yg dilelang dihadapannya; b.b. Menetima kuasa dr pembeli;Menetima kuasa dr pembeli; c.c. Tidak menyetorkan hasil lelang;Tidak menyetorkan hasil lelang; d.d. menentukan pungutan lain diluar yg telah menentukan pungutan lain diluar yg telah

diatur dlm peraturan perundang-undangan;diatur dlm peraturan perundang-undangan; e.e. Menyalahgunakan uang jaminan;Menyalahgunakan uang jaminan; f.f. Melakukan tindakan yg tidak sesuai dg Melakukan tindakan yg tidak sesuai dg

kepatutan;kepatutan; g.g. Melakukan tindak pidana dan telah Melakukan tindak pidana dan telah

berstatus berstatus sbg terdakwa.sbg terdakwa.

Usulan pembebastugasan diajukan oleh Usulan pembebastugasan diajukan oleh KP2LN kepada Kakanwil DJPLN utk KP2LN kepada Kakanwil DJPLN utk diteruskan ke Dirjen PLN.diteruskan ke Dirjen PLN.

Pejabat lelang dibebastugaskan oleh Dirjen Pejabat lelang dibebastugaskan oleh Dirjen atas nsama Menkeu.atas nsama Menkeu.

Pembebastugasan tersebut berlaku utk Pembebastugasan tersebut berlaku utk jangka paling lama 6 bulan, dan dpt jangka paling lama 6 bulan, dan dpt diperpanjang apabila pemrosesan atas diperpanjang apabila pemrosesan atas pelanggarannya belum selesai;pelanggarannya belum selesai;

Apabila indikasi pelanggaran tidak terbukti, Apabila indikasi pelanggaran tidak terbukti, mk pembebastugasan tersebut dicabut.mk pembebastugasan tersebut dicabut.

Pemberhentian Pejabat LelangPemberhentian Pejabat Lelang

Pejabat lelang diusulkan utk diberhentikan dlm hal ;Pejabat lelang diusulkan utk diberhentikan dlm hal ; a.a. Meninggal dunia;Meninggal dunia; b.b. Pensiun;Pensiun; c.c. Indikasi pelanggaran terbukti;Indikasi pelanggaran terbukti; d.d. Dijatuhi sanksi administrasi dan kode etik Dijatuhi sanksi administrasi dan kode etik

lembaga yg berwenang;lembaga yg berwenang; e.e. Pejabat Lelang Kelas I yg belum lulus S1 dan Pejabat Lelang Kelas I yg belum lulus S1 dan

belum belum berpangkat Penata Muda Gol IIIa dlm berpangkat Penata Muda Gol IIIa dlm jangka waktu jangka waktu 4 thn sejak ditetapkan Keputusan 4 thn sejak ditetapkan Keputusan

Menkeu ini.Menkeu ini. f.f. Pejabat Lelang Kelas II yg tdk lagi Pejabat Lelang Kelas II yg tdk lagi

betrkedudukan betrkedudukan diwilayah kerjanya;diwilayah kerjanya; g.g. Telah berusia 65 th.Telah berusia 65 th.

Usulan pemberhentian Pejabat Lelang tsb Usulan pemberhentian Pejabat Lelang tsb diajukan oleh Kepala KP2LN kepada diajukan oleh Kepala KP2LN kepada Kakanwil DJPLN utk diteruskan kepada Kakanwil DJPLN utk diteruskan kepada Dirjen PLN.Dirjen PLN.

Pejabat lelang diperhentikan oleh Dirjen Pejabat lelang diperhentikan oleh Dirjen atas nama Menkeu.atas nama Menkeu.

Pembebastugasan dan pemberhentian tsb Pembebastugasan dan pemberhentian tsb tdk mengurangi tuntutan perdata dan tdk mengurangi tuntutan perdata dan pidana berdasarkan peraturan perundang-pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku.undangan yg berlaku.