dokumen lelang jalan bonder kelebuh

8/16/2019 Dokumen Lelang Jalan Bonder Kelebuh

1/136

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jl. Gajah Mada No.109 Telpon (0370) 654145

PRAYA 83511

DOKUMEN

PEMILIHANPEMILIHAN LANGSUNG PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 01/ULP-12.A/BK/PU.ESDM/2016Tanggal : 11 Mei 2016

KEGIATAN :PEMBANGUNAN JALAN

PEKERJAAN :PENINGKATAN JALAN KABUPATEN DANA DAK IPD

RUAS : (BONDER-KELEBUH 2.4 KM)

POKJA 12.A

2016


2/136

i

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM .......................................................................................................... 1

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI......................................... 3

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)........................................................... 4

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP).......................................................... 41

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI LDK).......................................................... 46

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN......................................................... 48

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI........................................... 61

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI.................................... 64 BAB IX. BENTUK KONTRAK.................................................................................. 67

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK SSKK)....................................... 112

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR..................................................... 117

XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA............................................................. 118

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN................................................................... 121


3/136


4/136

2

Dokumen Pengadaan Secara ElektronikPekerjaan Konstruksi

Metode e-Lelang [Pemilihan Langsung] dengan Pascakualifikasi

oleh pengguna aplikasi;Form Isian

Elektronik DataKualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang

digunakan penyedia barang/jasa untukmenginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;

E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres54/2010 beserta perubahannya dan aturanturunannya. Semua istilah “pelelangan” padadokumen ini merujuk pada pengertian “e -lelang ”.

C. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi inidibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti olehsemua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO sertaperorangan.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan [Pelelangan Umum/PemilihanLangsung] dengan pascakualifikasi melalui website [Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] , papan pengumuman resmi untukmasyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.


5/136

3



BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE


6/136

4



BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. UMUM

1. LingkupPekerjaan

1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

[PelelanganUmum/ PemilihanLangsung]

3.1 [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini

terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi), kemitraan/KSO atau pesertaperorangan yang memenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.

3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan NepotismeKKN),

Persekongkolanserta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang


7/136

5



bertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil pelelangansehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain;dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses pelelangan atau pembatalanpenetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi

atau dewan komisaris merangkap sebagai

anggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi pesertapada Pelelangan yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana/pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu


8/136


9/136

7



di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara

terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat

diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi

dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahlidalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalamLDP yang diwajibkan menggunakan produksidalam negeri.]

7. Satu PenawaranTiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi DokumenPengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2

Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;b. Pengumuman;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat

Khusus Kontrak, Syarat-Syarat UmumKontrak;

f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; g. Daftar Kuantitas dan harga;h. Tata Cara Evaluasi Penawaran;i. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) [Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File];


10/136

8



2) [Surat Penawaran Administrasi danTeknis (file 1) dan Surat Penawaran

Harga (file 2) untuk e-Lelang 2 File];3) [surat perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];

4) Dokumen Penawaran Teknis;5) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN

(apabila diberikan preferensi harga)]. j. Bentuk Dokumen Lain:

1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ);

2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3) Jaminan Pelaksanaan;4) [Jaminan Uang Muka (apabiladipersyaratkan)];5) [Jaminan Pemeliharaan (apabila

dipersyaratkan)].

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnyamerupakan risiko peserta.

9. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10. PemberianPenjelasan 10.1

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalamaplikasi SPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapatmemberikan informasi yang dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.

10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat


11/136

9



memberikan penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan. Biaya

peninjauan lapangan ditanggun oleh peserta.10.5 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang

masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.

10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saatberlangsungnya pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan tersebutsesuai dengan kebutuhan.

10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telahberakhir, perserta tidak dapat mengajukanpertanyaan namun Pokja ULP masihmempunyai tambahan waktu untuk menjawabpertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).

10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakanBerita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. PerubahanDokumenPengadaan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasanterdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung,maka Pokja ULP menuangkan ke dalamAdendum Dokumen Pengadaan yang menjadibagian tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasiteknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS,harus mendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPengadaan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pengadaan, makaketentuan baru atau perubahan tersebutdianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku

adalah Dokumen Pemilihan awal.


12/136

10



11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum

batas akhir waktu pemasukan penawaran,Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pengadaan, berdasarkan informasibaru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum DokumenPengadaan dengan cara mengunggah ( upload )file adendum dokumen Pemilihan melaluiaplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah ( upload )file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh ( download )Adendum Dokumen Pengadaan yangdiunggah ( upload ) Pokja ULP pada aplikasiSPSE (apabila ada).

12. TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

14. BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakan

Bahasa Indonesia atau bahasa asing.


13/136

11



14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing

perlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. DokumenPenawaran

15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 file(sampul), dokumen Penawaran meliputi]: a. surat penawaran yang didalamnya

mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan3) total harga penawaran.

b. daftar kuantitas dan hargac. [surat Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];

d. Dokumen penawaran teknis mengacupersyaratan pada BAB.IV Lembar DataPemilihan (LDP) ;

e. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN(apabila memenuhi syarat untuk diberikan

preferensi harga); f. Data Kualifikasi.

16. HargaPenawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

16.2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan , pesertamencantumkan harga satuan dan harga totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamDaftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuanditulis nol atau tidak dicantumkan maka

pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut

dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebuttetap harus dilaksanakan.]

[Untuk kontrak lump sum, apabiladipersyaratkan, peserta mencantumkan hargasatuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga.]

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang

sah serta biaya asuransi yang harus dibayar


14/136

12



oleh penyedia untuk pelaksanaan paketPekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam

total harga penawaran.

17. Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian DataKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan mengisi form isian elektronikdata kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggaptelah disetujui dan ditandatangani oleh pesertapengadaan, kecuali untuk peserta yangmelakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasiditandatangani oleh pejabat yang menurutperjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasiberhak mewakili Kemitraan/KSO.

20. PaktaIntegritas

20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegahdan tidak melakukan kolusi, korupsi, dannepotisme (KKN), serta akan mengikuti prosespengadaan secara bersih, transparan, dan

profesional.20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada

suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa

yang melakukan Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO), badan usaha yang ditunjukmewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)wajib menyampaikan pakta integritas melaluifasilitas unggahan lainnya pada form isianelektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.


15/136

13



D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

21. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran

21.1 [Untuk metode 1 (satu) file] 21.1.A) File penawaran yang disampaikanoleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga.

21.1.B) File penawaran disandikan/dienkripsidengan Aplikasi Pengaman Dokumen(APENDO)/ Spamkodok.

21.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsisesuai waktu yang ditetapkan.

21.1.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.

22. Pemasukkan/PenyampaianDokumenPenawaran

22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP dengan ketentuan:a. Data kualifikasi disampaikan melalui form

isian elektronik kualifikasi yang tersedia padaaplikasi SPSE.

b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasitersebut diunggah ( upload ) pada fasilitaspengunggahan lain yang tersedia padaaplikasi SPSE.

c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta menyetujui pernyataansebagai berikut:1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,

tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;2) yang bersangkutan berikut pengurus

badan usaha tidak masuk dalam daftarhitam;

3) perorangan yang bertindak untuk dan atasnama badan usaha tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, atau kepala


16/136

14



cabang, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama berhak mewakili

badan usaha yang bekerja sama danbadan usaha yang diwakili bersediadikenakan sanksi administratif, sanksipencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

5) pimpinan dan pengurus badan usahabukan sebagai pegawai K/L/D/I ataupimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai K/L/D/I yang sedangmengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I.

6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamdokumen pengadaan.

d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentukkonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan olehbadan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain.

e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya.

22.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:1) Dokumen penawaran disampaikan

melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.

2)

Setelah File penawaran administrasi,teknis dan harga dienkripsimenggunakan Apendo/Spamkodok.

3) peserta mengunggah ( upload ) file penawaran administrasi, teknis danharga yang telah terenkripsi (*.rhs)sesuai jadwal yang ditetapkan.

4) Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran. File penawaranterakhir akan menggantikan file

penawaran yang telah terkirim


17/136

15



sebelumnya.

22.2

Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lainsebagai bagian dari dokumen penawaran yangdiunggah ( upload ) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dantelah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentikatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasamaadalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.

22.3 Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasilpemindaian dokumen asli yang bertanda tanganbasah dan berstempel, kecuali surat lain yangmemerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

22.4 Peserta dapat menggunggah (upload) ulang filepenawaran untuk mengganti atau menimpa filepenawaran sebelumnya, sampai dengan batasakhir pemasukan penawaran.

22.5 Pengguna SPSE wajib mengetahui danmelaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.

22.6 Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukanpenawaran dilakukan oleh badan usaha yangditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.


18/136

16



23. Batas AkhirWaktu

PemasukanPenawaran

23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling

lambat pada waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.

23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktubatas akhir pemasukan penawaran kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis;c. perubahan dokumen pengadaan yang

mengakibatkan kebutuhan penambahan waktupenyiapan dokumen; atau

d. tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran sampai dengan batas akhirpemasukan penawaran.

23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batasakhir pemasukan penawaran maka harusmenginputkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 23.4 dilakukan pada hari

yang sama dengan batas akhir pemasukanpenawaran.

24. PenawaranTerlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran kirim.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. PembukaanPenawaran

25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh ( download ) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakanApendo/Spamkodok sesuai waktu yang telahditetapkan.

25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidakdapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepadaLKPP.


19/136

17



26. EvaluasiPenawaran

25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,apabila file penawaran tidak dapat

dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidakmemenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran

yang bersangkutan

25.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkanproses pemilihan dengan melakukan klarifikasidan negosiasi teknis dan harga sebagaimanaketentuan angka 27.

25.5 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaranpada waktu pembukaan penawaran, kecualiuntuk file penawaran yang sudah dipastikan tidakdapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu)file (sampul) Sistem Gugur]:26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi

aritmatik dengan ketentuan:a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan:

1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan;

2) apabila terjadi kesalahan hasil

perkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuanharga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;

4) jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitas


20/136

18



dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam

Dokumen Pengadaan dan hargasatuan pekerjaan dimaksuddianggap nol; dan

5) hasil koreksi aritmatik pada bagianharga satuan dapat mengubah nilaitotal harga penawaran sehinggaurutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula.]

b [untuk Kontrak Lump Sum atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan

pada bagian Lump Sum:1) volume dan/atau jenis pekerjaan

yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabila ada)disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan;

2) jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

3)

hasil koreksi aritmatik pada bagianLump Sum tidak boleh mengubahnilai total harga penawaran]

26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.

26.1.C) Apabila semua total harga penawaransetelah koreksi aritmatik di atas nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagal.

26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untukmendapatkan 3 (tiga) penawaran yangmemenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksiaritmatik.

26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yang


21/136

19



menawar harga kurang dari HPS makaproses lelang tetap dilanjutkan dengan

melakukan evaluasi penawaran.26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran

yang meliputi:a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;c. evaluasi harga; dand. evaluasi kualifikasi.

26.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokokatau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran

dengan alasan:1) ketidakhadiran dalam pemberianpenjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnyakesalahan pengetikan, penyebutansebagian nama atau keterangan, suratpenawaran tidak berkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atau

terjadi pengaturan bersama (kolusi/


22/136

20



persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atauPPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah

satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calonpemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat; dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimanadimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

26.4 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanyadilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai

pada saat penilaian kualifikasi;b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus untukpeserta yang tidak menyampaikan formulirTKDN, maka penawarannya tidakdigugurkan dan nilai TKDN nya dianggap0 (nol));

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:

jangka waktu berlakunya surat penawarantidak kurang dari waktu sebagaimanatercantum dalam LDP; dan bertanggal.

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasiterhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;

d. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3(tiga) penawaran terendah ada yang tidakmemenuhi persyaratan administrasi maka

pokja ULP melakukan evaluasi administrasiterhadap penawar terendah berikutnya(apabila ada)];

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis; dan

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangandinyatakan gagal.

26.5 Evaluasi Teknis:26.5.A) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1


23/136

21



(satu) file (sampul)Sistem Gugur]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap

peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis

sesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi denganmembandingkan pemenuhanpersyaratan teknis sebagaimanatercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila telahmelampirkan seluruh syarat teknis

yang disyaratkan dalam LDP secaralengkap dan sesuai dengan subtansipersyaratan yang diminta.

[evaluasi teknis dalam sistem gugur, penawaran dinyatakan lulus teknisapabila masing-masing unsurmemenuhi minimal persyaratan yangditetapkan dalam LDP;]

d. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP ;

e. apabila dalam evaluasi teknis terdapathal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasil

klarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi

teknis dilanjutkan ke tahap evaluasiharga;

g. apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada

yang tidak memenuhi persyartan teknismaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawaran terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;

h. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)


24/136

22



peserta yang lulus evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan dengan

evaluasi harga;i. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi Teknis maka pelelangandinyatakan gagal; dan

j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.

26.6 Evaluasi Harga [1 file/2 file]: 26.6.A) [Untuk file 2 (dua) file pada saat evaluasi

dokumen penawaran file II:]

26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukankoreksi aritmatik dengan ketentuan :a. [untuk kontrak Harga Satuan atau

kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan :1) volume dan/atau jenis

pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas danharga disesuaikan dengan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan

pekerjaan yang ditawarkantidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitasdan harga tetap dibiarkankosong;

4) Jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam dokumenPemilihan dan harga satuan

pekerjaan dianggap nol; dan5) Hasil koreksi aritmatik pada

bagian harga satuan dapat

mengubah nilai total harga


25/136

23



penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih

tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula;]b. [untuk Kontrak Gabungan Lump

Sum dan Harga Satuan pada bagianLump Sum :1) volume dan/atau jenis

pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas danharga (apabila ada) disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;

2) Jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabilaada) disesuaikan dengan jenis

pekerjaan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan; dan

3) Hasil koreksi aritmatik padabagian lumpsump tidak bolehmengubah nilai total harga

penawaran]26.6.A.2) Total harga penawaran setelah koreksi

aritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.

26.6.A.3) Apabila semua total harga penawaranatau penawaran terkoreksi di atas nilaitotal HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

26.6.A.4) Pokja ULP melakukan evaluasipenawaran harga terhadap semuapenawaran setelah koreksi aritmatik .

26.6.A.5) Apabila setelah koreksi aritmatikterdapat kurang dari 3 (tiga) penawar

yang menawar harga kurang dari nilaitotal HPS maka proses lelang tetapdilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran harga.

26.6.B) Evaluasi Harga26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi

adalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan:

a. [Untuk kontrak Harga Satuan atauKontrak Gabungan Lumpsum danHarga Satuan pada bagian harga

satuan:]


26/136


27/136

25



2) [klarifikasi dalam hal penawarankomponen dalam negeri berbeda

dibandingkan dengan perkiraanPokja ULP dan/atau DaftarInventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;]

3) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:

a) apabila peserta tersebutditunjuk sebagai pemenanglelang, harus bersedia untukmenaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS;

b) apabila peserta yangbersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai JaminanPelaksanaan, makapenawarannya digugurkan dandimasukkan dalam DaftarHitam; dan

c) Hasil klarifikasi dituangkandalam Berita Acara yangditandatangani oleh Pokja ULPdengan Penyedia.

26.6.B).3) [Memperhitungkan preferensi hargaatas penggunaan produksi dalam negeridengan ketentuan:a. rumus penghitungan sebagai

berikut:

HP KP

HEA

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat

Komponen Dalam Negeri(TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhi

persyaratan lelang dan telahdievaluasi).

b. dalam hal terdapat 2 (dua) ataulebih penawaran dengan HEA yangsama, penawar dengan TKDNterbesar adalah sebagai pemenang;

c.

pemberian Preferensi Harga tidak


28/136

26



mengubah Harga Penawaran danhanya digunakan oleh Pokja ULP

untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.]

26.6.B).4) [Untuk penilaian sistem nilai, dihitungnilai kombinasi antara nilai penawaranteknis dengan nilai harga penawaranterkoreksi dilakukan dengan cara:

a. memberikan Nilai Tertimbang (NT)tertinggi 100% (seratus per seratus)untuk penawaran harga terendah;

b. menghitung Nilai Tertimbang (NT) penawaran harga peserta lain denganmembandingkan penawaran hargaterendah dengan harga

penawarannya;c. menghitung Nilai Evaluasi (NE)

masing-masing peserta lain denganmengalikan Nilai Tertimbang (NT)dengan bobot harga yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan; dan

d. menghitung nilai kombinasi antaranilai penawaran teknis dengan NilaiEvaluasi (NE) harga.

Keterangan :NTi = harga penawaran terendah

harga penawaran iNEi = NTi x bobot hargai = peserta]

[Untuk penilaian biaya selama umurekonomis, dilakukan dengan cara :

a) menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa selama umur

ekonomis sebagaimana ditetapkandalam Dokumen Pemilihan;b) menjumlahkan harga penawaran

dengan biaya operasional dan biaya pemeliharaan;

c) hasil penjumlahan pada huruf b)dikurangi dengan nilai sisa padaakhir umur ekonomis; dan

d) penetapan pemenang berdasarkantotal harga terendah pada hasil hurufc.]

26.6.B).5) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur,


29/136

27



apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada

yang tidak memenuhi evaluasi hargamaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawar terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;]

26.6.B).6) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur,apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)

peserta yang lulus evaluasi harga, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi kualifikasi; dan

26.6.B).7) [ Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabilatidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan

gagal.]

26.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasipersaingan usaha tidak sehat dan/atauindikasi adanya pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antar peserta, makapeserta yang terindikasi bersekongkoldigugurkan.

26.6.D) Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiterjadinya persaingan usaha tidak sehatdan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.

26.6.E) [pada metode 2 (dua) file, dalam hal terdapat2 (dua) calon pemenang memiliki harga

penawaran yang sama maka Pokja ULPmemilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal ini

dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.][pada metode 1 (satu) sampul sistem gugur,dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama makauntuk yang menggunakan sistem gugur tanpaambang batas Pokja ULP memilih peserta

yang mempunyai kualifikasi lebih baik .

26.6.F) Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dancalon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila

ada), dengan ketentuan:


30/136

28



a. [Untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga

terkoreksi yang terendah].b. [untuk sistem nilai dimulai dari yangmempunyai nilai kombinasi tertinggi].

c. [untuk sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis dimulai dari total harga

yang terendah.]

27. [Klarifikasi danNegosiasiTeknis danHarga]

27.1 [Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal peserta yang memasukkan

penawaran kurang dari 3 (tiga).

27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan bersamaan dengan evaluasi.

27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dengan ketentuan :a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada)

secara terpisah sampai dengan mendapatkanharga yang terendah dan dinilai wajar sertadapat dipertanggungjawabkan;

b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargahanya dilakukan terhadap pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atauGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian harga satuan;

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukanterhadap pekerjaan yang menggunakanKontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian lumpsum;

d. [untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan, penawaran harga setelahkoreksi aritmatik yang melebihi HPSdinyatakan gugur][untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakLump Sum, penawaran yang melebihi nilai

HPS dinyatakan gugur][untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan,

penawaran penawaran harga setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan

gugur]

27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka

pelelangan dinyatakan gagal.]


31/136

29



28. Evaluasi Kualifikasi

28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calonpemenang lelang serta calon pemenang

cadangan 1 dan 2 (apabila ada).28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan

dengan menggunakan metode sistem gugur.

28.3 [Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran(untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO)] .

28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini.

28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) Untuk peserta yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)formulir kualifikasi ditandatangani olehpejabat yang menurut perjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/KSO; atau

2) memiliki izin usaha sesuai denganperaturan perundang-undangan, kecualipeserta perorangan;

3) perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak bangkrut dan tidaksedang dihentikan kegiatan usahanya;

4) salah satu dan/atau semua pengurus danbadan usahanya atau peserta perorangantidak masuk dalam Daftar Hitam;

5) memiliki NPWP dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun pajakterakhir (SPT tahunan);

6)

memperoleh paling sedikit 1 (satu)pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurunwaktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman subkontrak, kecualibagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;

7) memiliki kemampuan pada bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,Usaha Kecil serta koperasi kecil sertakemampuan pada sub bidang pekerjaan

yang sesuai untuk usaha non-kecil;


32/136

30



8) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:

(a) peserta wajib mempunyai perjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSOdan perusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; dan

(b) untuk perusahaan yang melakukanKemitraan/KSO, evaluasi persyaratanpada huruf (1) sampai dengan huruf(7) dilakukan untuk setiap perusahaan

yang melakukan Kemitraan/KSO9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO,

apabila diperlukan.

28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansidata isian kualifikasi.

28.7 Evaluasi kualifikasi dalam prosespascakualifikasi sudah merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.

28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasikualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

29. PembuktianKualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada).

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluaraplikasi SPSE ( offline ).

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat dokumen asli atau dokumen yangdilegalisir oleh pihak yang berwenang, danmeminta dokumennya.

29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.

29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, peserta digugurkan, badanusaha atau peserta perorangan dimasukkan

dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada


33/136

31



Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

29.6

Pokja ULP tidak perlu meminta seluruhdokumen kualifikasi apabila penyediabarang/jasa sudah pernah melaksanakanpekerjaan yang sejenis dan/atau datakualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalamSistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan

gagal.

29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 yang tidak hadir dalampembuktian kualifikasi dengan alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dianggapmengundurkan diri, maka:a) dibatalkan sebagai calon pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.

29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkanmaka:a) dibatalkan sebagai calon pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.

30. Berita AcaraHasilPelelangan

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat : a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal

ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap

tahapan evaluasi; danh. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

F. PENETAPAN PEMENANG

31. PenetapanPemenang

31.1 Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal anggota Pokja ULP, atau setelah

ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di


34/136

32



atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang

lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yangterdapat dalam pada informasi paket dalamaplikasi SPSE.

31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan SuratPenawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat penawarandianggap mengundurkan diri dan tidakdikenakan sanksi.

32. PengumumanPemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.

33. Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah beserta perubahandan aturan turunannya serta yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara

elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5


35/136

33



(lima) hari kalender (untuk pelelanganumum)] / [3 (tiga) hari kalender (untuk pemilihan

langsung)] setelah menerima sanggahan.33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja

ULP menyatakan pelelangan gagal.33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam

hal:a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi

SPSE (offline ), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;

b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepadaPokja ULP; atau

c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduantetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

34. PenunjukanPenyediaBarang/Jasa

34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) kepada PPK dengantembusan kepada Kepala ULP sebagai dasaruntuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataanpeserta pada formulir isian kualifikasi masihberlaku, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

34.3 PPK menginputkan data SPPBJ danmengunggah hasil pemindaian SPPBJ yangtelah diterbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi

SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima

keputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dengan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkandiri dengan alasan yang tidak dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masa

penawarannya masih berlaku, maka yang


36/136

34



bersangkutan dimasukkan dalam DaftarHitam; atau

c.

apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi.

34.5 Apabila pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka penunjukanpemenang dapat dilakukan kepada pemenangcadangan sesuai dengan urutan peringkat,selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.

34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangandinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapat laporan dari PPK.

34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6(enam) hari kerja untuk pelelangan umum/4(empat) hari kerja untuk pemilihanlangsung)] setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2(dua) hari kerja setelah semua sanggahandijawab.

34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.

34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasaninternal.

34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkanSPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepada

PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat denganKelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh Kelompok KerjaULP bersifat final, dan PA/KPAmemerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBJ.

35. BAHP, Berita

Acara Lainnya,

35.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau

Berita Acara tambahan lainnya segala hal


37/136

35



danKerahasiaan

Proses

terkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir atau

difasilitasi aplikasi SPSE.35.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana

dimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.

35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL36. Pelelangan

Gagal danTindak LanjutPelelanganGagal

36.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;b. dalam evaluasi penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;

c. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebihtinggi dari HPS;]

d. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya danaturan turunanya serta DokumenPengadaan ternyata benar;

e. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau

f. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

36.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP

sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN


38/136

36



yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPKternyata benar;

c.

dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaanPelelangan dinyatakan benar oleh pihakberwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahanprosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyatabenar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h. pelaksanaan Pelelangan melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya.

36.3 [Menteri/Pimpinan Lembaga/PimpinanInstitusi menyatakan pelelangan gagal, apabila

pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar].

[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila pengaduan masyarakat atas terjadinyaKKN yang melibatkan PA dan/atau KPA,ternyata benar].

36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, makaPokja ULP memberitahukan kepada seluruhpeserta.

36.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULPpengganti (apabila ada) meneliti danmenganalisis penyebab terjadinya pelelangan

gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan.

36.6 PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang


39/136

37



memberikan ganti rugi kepada pesertapelelangan apabila penawarannya ditolak atau

pelelangan dinyatakan gagal.36.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya

pelelangan gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, makadilakukan pelelengan ulang dengan terlebihdahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

37. JaminanPelaksanaan

37.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyediasetelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan Kontrak.

37.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:a. penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar

5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau

c. pembayaran termin terakhir/bulanterakhir/sekaligus telah dikurangi uangretensi sebesar 5% (lima perseratus) darinilai Kontrak (apabila diperlukan).

37.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak

termasuk bank perkreditan rakyat),perusahaan penjaminan atau perusahaanasuransi yang mempunyai program asuransikerugian ( suretyship ) yang sebagaimanaditetapkan oleh Menteri Keuangan ataulembaga yang berwenang;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak

tanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat JaminanPelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima Jaminan

Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang


40/136

38



menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan

paket pekerjaan yang tercantum dalamSPPBJ;h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan

tanpa syarat ( unconditional ) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah suratpernyataan wanprestasi dari PPK diterimaoleh penerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas namaKemitraan/KSO atau masing-masinganggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaansecara terpisah); dan

j. memuat nama, alamat dan tanda tanganpihak penjamin.

37.4 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasisecara tertulis substansi dankeabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaankepada penerbit jaminan.

37.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untukmenyerahkan Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani Kontrak.

37.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

38. Penanda-tanganan

Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasiterhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani

Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telahcukup tersedia dalam dokumen anggaran, denganketentuan sebagai berikut : 38.1. Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib

memeriksa apakah pernyataan dalam Data IsianKualifikasi masih berlaku. Apabila salah satupernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

38.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelahpenyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan(apabila dipersyaratkan), dengan ketentuan:

a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga


41/136

39



penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpuluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus

perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai Kontrak; ataub. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran terkoreksi atau dibawah 80%(delapan puluh perseratus) nilai total HPSadalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilaitotal HPS.

38.3. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubahsubstansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkatwaktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkansebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

38.4. Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati tahunanggaran, penandatanganan Kontrak dilakukansetelah mendapat persetujuan Kontrak tahun

jamak.

38.5. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsepKontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,angka dan huruf serta membubuhkan paraf padasetiap lembar Dokumen Kontrak.

38.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, denganmaksud apabila terjadi pertentangan ketentuanantara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak,

syarat-syarat umum Kontrak;c. surat penawaran, beserta penawaran harga;

d. spesifikasi teknis;e. gambar-gambar;

f. daftar kuantitas dan harga; dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,

SPPBJ, BAHP.

38.7. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatangani

oleh penyedia Jasa Lainnya; dan


42/136

40



2) Kontrak asli kedua untuk penyedia JasaLainnya dibubuhi materai pada bagian yang

ditandatangani oleh PPK;b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

38.8. [Penandatanganan Kontrak yang kompleksdan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draftkontrak memperoleh pendapat ahli hukumKontrak.]

38.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrakatas nama penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yangdisebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

38.10. Pihak lain yang bukan Direktur Utama/PimpinanPerusahaan/Pengurus Koperasi atau yangnamanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menanda-tangani kontrak,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yangberstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapatatau pendelegasian wewenang yang sah dariDirektur Utama/Pimpinan Perusahaan/PengurusKoperasi atau pihak yang sah berdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untuk menanda-tangani kontrak.

38.11. PPK menginputkan data kontrak dan mengunggahhasil pemindaian dokumen kontrak yang telahditandatangani pada aplikasi SPSE


43/136

41



BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja ULP: 12.A2. Alamat Pokja ULP: Jl. Gajah Mada No. 109 Praya3. Website LPSE: www.lpse.lomboktengahkab.go.id4. Nama paket pekerjaan: Peningkatan jalan kabupaten dana DAK IPD

ruas : (Bonder-Kelebuh 2.4 Km)5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 180 (Seratus Delapan Puluh)

hari kalender

B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD

C. ENIS KONTRAK1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun Tunggal3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Pengadaan Tunggal 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:

Pekerjaan Tunggal

D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

E. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]Menyesuaikan

F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN Mata uang yang digunakan rupiah

Pembayaran dilakukan dengan cara didasarkan pada hasil pengukuranbersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakansecara angsuran (termijn).

G. MASA BERLAKUNYA PENAWARANMasa berlaku penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejakbatas akhir pemasukan Dokumen Penawaran (Lihat jadwal pemilihan dalamaplikasi SPSE).

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARANLihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE


44/136

42



I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARANLihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

J. PEMBUKAAN PENAWARANLihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

K. DOKUMEN PENAWARAN

ADMINISTRASI:1. Surat Penawaran Yang Didalamnya Mencantumkan: Tanggal, Masa

Berlaku Penawaran, Jangka waktu pelaksanaan Dan Total HargaPenawaran

2. Daftar Kuantitas dan Harga

TEKNIS:1. Surat Dukungan Quarry - contoh dalam file tersendiri –

Format surat dukungan wajib mengikuti contoh yang telah diberikan.2. Spesifikasi Teknis atau Metode Pelaksanaan3. Struktur organisasi Pelaksanaan pekerjaan4. Jadwal penggunaan Bahan, Tenaga dan Alat5. Jadwal pelaksanaan pekerjaan6. Daftar personil inti;

Jumlah Kebutuhan Minimal Personil Inti yang diperlukan untukPelaksanaan pekerjaan:

No Jabatan diproyek Pendidikan Profesi/keahlian Sertifikat Penglaman KebMin.

1. Ahli Teknik Jalan S1 Sederajat Jalan SKA muda,& Ijazah

5 th 1 org

2. Kepala PelaksanaPekerjaan Jalan

STM Sederajat Jalan SKTPelaksanaPekerjaanJalanTS045 &Ijazah,KTP

7 th 1 org

3. Pelaksana LapanganPekerjaan Jalan

STM Sederajat Jalan SKTPelaksana

PekerjaanJalanTS045atauTS028 &Ijazah,KTP

5 th 1 org

4. Surveyor STM Sederajat Juru Ukur SKT JuruUkurPekerjaanJalan(TS048) &Ijazah,KTP

5 th 1 org


45/136

43



5. Drafman STM Sederajat Juru Gambar SKT JuruGambar(TS003)at

au(TS059) &Ijazah,KTP

5 th 1 org

6. Tenaga Adm. &Keuangan

SMA/Sederajat

Administrasi Ijazah 5 th 1 org

7. Logistik SMA/Sederajat

Logistik Ijazah 5 th 1 org

Catatan :

a. Semua personil yang akan ditempatkan harus melampirkan Surat Pernyataan kesediaan ditempatkan dalam pekerjaan ini, SKA/SKT, Curiculum Vitae (CV)

dan foto Copy Ijazah terakhir sesuai dengan keahlian yang diusulkan, danapabila tidak dipenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat/ Gugur Teknis.

b. Jumlah kebutuhan minimal untuk tenaga /Personil harus dipenuhi, apabilatidak dipenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat/ Gugur Teknis.

7. Daftar Peralatan Utama; Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaanpekerjaan:

No Alat YangDigunakan

Kapasitas

Jumlah(unit)

Kepemilikan Kondisi

1. Tree Wel Roller - 1 Sewa/ Milik Baik

2. Dump Truck 3,5-10ton

2 Sewa/Milik/ STNK

Baik

3. Water Tank Truck 1 Sewa/Milik/ STNK

Baik

4. Vibrator Roller 8 - 10 ton 1 Sewa/ Milik Baik5. Motor Grader 1 Sewa/ Milik Baik6. Concreate Mixer 0,25 – 0,3

M31 Sewa/ Milik Baik

Catatan :

a. Semua jenis peralatan yang diajukan oleh Peserta harus disertai dengan bukti

(Milik/Sewa Beli/Sewa Jangka Panjang/Sewa Jangka Pendek).b. Bila Peserta memperoleh Dukungan maka :

Surat Dukungan dari Perusahaan Pendukung yang berisi nama alat yangdidukung dilampiri bukti kepemilikan, bermaterai Rp.6.000, ditandatanganioleh Direktur/Pimpinan Perusahaan dan berstempel.

Surat Dukungan dari Dinas/Badan/Kantor yang berisi nama alat yangdidukung dilampiri bukti Inventaris barang, bermaterai Rp. 6000,ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor, bukan oleh Kepala UnitPelaksana Teknis (UPT)/ KTU.

c. Untuk pengajuan peralatan yang tidak disertai dengan bukti dimaksud padapoin huruf “(a dan b )” maka dinyatakan tidak memenuhi syarat/ Gugur Teknis.


46/136

44



KETENTUAN LAINNYA:1. Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi

dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama atau personel yang sama untuk beberapa paket yangdiikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing

paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1satu paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untukmenentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket

pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakangugur.Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat atau

personel tidak tumpang tindih overlap, ada peralatan cadangan yangdiusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, danataukapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikanlebih dari 1 satu paket pekerjaan.

2. Selain persyaratan dokumen yang telah disebutkan di atas, Dokumenlainnya meliputi Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Harga Satuantermasuk RAB, Rekapitulasi RAB, Daftar Harga Dasar Upah dan Bahan,Daftar Harga Dasar Alat, Informasi Umum, Harga dan Jarak rata-rata darisumber bahan, Mobilisasi, Rekaman Analisa Masing-masing hargasatuan, Uraian Analisa Harga Satuan adalah wajib dilampirkan. SeluruhDokumen Persyaratan tersebut dilampirkan menggunakan format yangsudah disediakan terkecuali Persyaratan yang belum tersedia formatnyadalam Dokumen Pengadaan ini. Dokumen Penawaran yang tidakmelampirkan secara lengkap dokumen persyaratan dimaksud dianggaptidak memenuhi persyaratan dan Gugur teknis. Dokumen Penawaranyang tidak mengacu Dokumen Pengadaan seperti perhitungan koefisienanalisa terkait spesifikasi dianggap tidak memenuhi persyaratan danGugur teknis.

L. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:tidak ada

M. METODE EVALUASISISTEM GUGUR

N. SANGGAHAN, PENGADUAN Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE . Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline )

ditujukan kepada:a. PPK Kegiatan Pembangunan Jalan Dinas PU dan ESDMb. PA/KPA PU dan ESDMc. APIP pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE ( offline ) ditujukankepada APIP pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

O. JAMINAN PELAKSANAAN


47/136

45



Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan jangka waktukontrak (hari kalender) + 14 hari atau selama 194 hari. Mulai berlaku

sejak penandatanganan kontrak.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas PU dan ESDM Kab. Lombok Tengah untuk kegiatanPembangunan Jalan, An. MASSADRI ZULKARNAIN, ST.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

P. JAMINAN UANG MUKA Nilai Jaminan Uang Muka: maksimal 30% dari nilai kontrak*.

*.tergantung kesepakatan kontrak dan besaran disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku) . Jaminan Uang Muka ditujukan kepada pada Dinas PU dan ESDM Kab.

Lombok Tengah untuk kegiatan Pembangunan Jalan, An. MASSADRIZULKARNAIN, ST

Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah(apabila ada).

Q. JAMINAN PEMELIHARAAN

Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak.

[dihitung mulai dari serah terima pertama pekerjaan sampai denganserah terima akhir]

Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Jalan Dinas PU dan ESDM An.MASSADRI ZULKARNAIN, ST

Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.


48/136

46



BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI LDK)

Lembar Data Kualifikasi LDK)

A. LingkupKualifikasi

Nama Pokja ULP : 12.AAlamat Pokja ULP : Jl. Gajah mada No. 109 PrayaWebsite : __________________Website LPSE : www.lpse.lomboktengahkab.go.idNama Paket Pekerjaan : Peningkatan jalankabupaten dana DAK IPD ruas : (Bonder-Kelebuh 2.4Km)

B. PersyaratanKualifikasi

1. peserta yang berbadan usaha harus memilikia. surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) masih

berlaku;b. SBU, Kualifikasi Kecil, Klasifikasi Bangunan

Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, Relkereta api dan landas pacu Bandara (SI003)

yang masih berlaku;c. TDP masih berlaku.

2. Memiliki NPWP dan telah melunasi Pajak, SPT

Tahun 2015/tahun terakhir;3. memiliki surat keterangan dukungan keuangan

dari bank pemerintah/swasta sebesar palingkurang 10% dari nilai total HPS ;

4. memiliki kemampuan untuk menyediakanfasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakanPekerjaan ini.

5. perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan/atau direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan ataupeserta perorangan tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana;

6. salah satu dan/atau semua pengurus dan badanusahanya atau peserta perorangan tidak masukdalam Daftar Hitam;

7. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaansebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah


49/136

47



maupun swasta termasuk pengalamansubkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;

8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas danperalatan serta personil yang diperlukan untukpelaksanaan pekerjaan;

9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yangsedang dikerjakan;

10. Tambahan ketentuan: -


50/136

48



BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN KSO) UNTU K 1 SATU) FILE)

CONTOH[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :

Kepada Yth.:Pokja _______ ULP ____________ Kabupaten Lombok Tengah

di ______________________________

Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________

Sehubungan dengan pengumuman [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________

tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama DokumenPengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum DokumenPengadaan] , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan

jalan kabupaten dana DAK IPD ruas : (Bonder-Kelebuh 2.4 Km) sebesarRp_______________ (__________________________) dengan jangka waktupelaksanaan selama 90(sembilan puluh) hari kalender.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggalbatas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:1. Daftar Kuantitas dan Harga ;2. Dokumen penawaran teknis, Dokumen penawaran teknis, sesuai yang

disyaratkan dalam LDP3. [Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),

apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga] ; dan4. Dokumen Kualifikasi.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tundukpada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.


51/136

49



B.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI KSO)

CONTOHSURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/

KERJA SAMA OPERASI KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaanpenawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__,maka kami:

______________________________ [nama peserta 1] ______________________________ [nama peserta 2] ______________________________ [nama peserta 3] ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama:

a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah ________________

b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagaiperusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta

bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawabbaik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuaiketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _________________________________ [dst]

3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuaisharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugiandari kemitraan/KSO.

4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selamamasa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuantertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuanbersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggotakemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspekpelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjiansubkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.


52/136

50



6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan

kepada _________________________ [nama wakil peserta] dalamkedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulisdari seluruh anggota kemitraan/KSO.

7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bilapelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tandatangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan

____________, tahun ________________________

[Peserta 1] [Peserta 2]

(_______________) (________________)

[Peserta 3] [dst

(________________) (________________)]

Catatan:Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertassegel/bermaterai


53/136

51



C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS UNTUK 1 SATU) FILE)

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangandapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. metode pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan] ;

2. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui bataswaktu sebagaimana tercantum dalam LDP] ;

3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimanatercantum dalam LDP] ;

4. spesifikasi teknis, apabila dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu;5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan

sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan] ; dan

6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratansebagaimana tercantum dalam LDP] ;


54/136


55/136

53



E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka pesertatelah menyetujui dan menandatangani pakta integritas


56/136

54



[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yangsesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : __________________________

Bertindakuntuk danatas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yangsesuai dan cantumkan nama]

3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuaidengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan

dokumen lelang jalan bonder kelebuh

Documents