PETUNJUK MENGURUS IZIN DAN REKOMENDASI Sektor Industri dan Perdagangan

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Website : http:\\www.dprin.go.id

Daftar IsiPengantar Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan ...................... Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan ...................... Bab I Izin dan Rekomendasi di Bidang Perindustrian Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan ................. Izin Industri Minuman Beralkohol ................................. Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ..... Tanda Daftar Industri (TDI) .......................................... Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) ............................................... Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) .............................................. Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan ....... Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan ......... Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor ...... Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika ........ Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika .............................. Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan Importir Produsen Limbah Non B - 3 .......................................... 11 18 20 22 24 28 31 33 34

5

7

41

43 441

Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya.. Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru .............................................................................. Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Penolong dan Bagian/Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar ............................ Persetujuan untuk Dapat Mengikuti Skema AICO (Asean Industrial Cooperation) .....................................

46 51 52 53

Bab II Izin dan Rekomendasi di Bidang Perdagangan 2

Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ................................... 59 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ........................... 64 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) .................................................. 68 Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) ..... 72 Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) .................................. 73 Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IP3A) ............................................................................ 76 Tanda Pendaftaran Gudang ........................................... 79 Surat Pengakuan Keagenan Tunggal ............................. 80 Izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual beli dengan Angsuran dan Sewa ....................................................... 82 Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi ........... 84 Rekomendasi Izin Kerja (RIK) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Khusus untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ...... 86 Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ................... 88 Surat Tanda Pendaftaran Keagenan .............................. 89 Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) ........................................ 91 Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian .................. 94 Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor .............................. 97 Surat Izin Tanda Pabrik (Ukuran, Takaran,Timbangan dan Perlengkapannya) .................................................... 99 Izin Tipe (IT) UTTP Asal Impor ................................... 101

Izin Reparasi UTTP ....................................................... Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu) .................................................................... Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Kopi ..................... Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya .. Izin Ekspor Tekstil ........................................................ Surat Keterangan Asal (SKA) ........................................ Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu .................... Angka Pengenal Importir (API) .................................... Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) .................... Pengakuan Importir Umum Limbah ............................... Pengakuan Importir Produsen Limbah B2 (IP-Limbah B2) .............................................................. Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru ....... Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) .................... Ketentuan Impor Cengkeh ............................................. Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka ....................................................................... Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka .................................. Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka ....................................................... Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) ......................

103 104 108 110 113 128 132 133 135 137 142 144 146 148 149 152 155 157

Lampiran-lampiran Daftar Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Pejabat Eselon I yang Mengatur Perizinan/Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan Daftar Nama dan Alamat Kantor Pejabat Penerbit Izin dan/ Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan

3

PENGANTAR

Diantara tugas dan fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat yang harus diperankan, adalah bagaimana Humas mampu memposisikan dirinya sebagai penghubung yang dapat menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam pelayanan informasi. Ditengah situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa kita yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi sekarang ini, peran Humas kian menjadi penting dan strategis dalam hal menyajikan berbagai informasi yang terkait dengan kebijakan dan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Menyadari akan hal itu, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menerbitkan buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan yang merupakan penyempurnaan buku yang sama terbitan tahun 2000. Buku tersebut akan terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan industri dan perdagangan agar isi yang disajikan tetap up to date. Akhirnya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Biro Hukum dan Organisasi yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, dengan harapan dapat memberi manfaat bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan di tanah air. Jakarta, Oktober 2002 Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

FAUZI AZIZ5

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan yang diprakarsai oleh Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Upaya tersebut saya nilai positif, karena keberadaan buku ini akan memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya dunia usaha untuk memahami berbagai peraturan perizinan yang menyangkut bidang industri dan perdagangan. Kita menyadari bahwa situasi dan kondisi negara kita hingga saat ini belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih kurang lima tahun. Sektor industri dan perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional tengah menghadapi berbagai kendala eksternal dan internal. Kendala yang bersifat eksternal adalah akibat masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia, terutama negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha di tanah air. Sedangkan kendala internal, seperti kurangnya jaminan keamanan dan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi, masalah ketenagakerjaan serta keterbatasan program pembiayaan di sektor riil akibat lambatnya restrukturisasi perbankan dan perusahaan, telah menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi kebutuhan pasar kerja. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah jangka pendek dan menengah, dengan memberikan berbagai kemudahan bagi dunia usaha, dengan prioritas utama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan, khususnya7

pada cabang-cabang industri yang dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan diterbitkannya buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya.

Jakarta,

Oktober 2002

SEKRETARIS JENDERAL

HARIYANTO EKOWALUYO

8

Bab I Izin dan Rekomendasi di Bidang Perindustrian

9

10

Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan1. Izin Usaha Industri (IUI)Pengertian Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). IUI terdiri atas dua jenis yakni IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dengan keterangan sebagai berikut : IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diperlukan. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diharuskan bagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; atau Tidak Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang ; berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan (Formulir SP-1);11

-

jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 (seperti tersebut di atas) yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat yang memiliki izin.

Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenisjenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip a. Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir Model Pm-I ; Melampirkan fotokopi NPWP ; Melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.

12

Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk : Hasil uji laboratorium (sampel pupuk) dari Balai Pertanian setempat ; Surat Keterangan dari Balai Pertanian setempat bahwa sampel pupuk sedang dalam pengujian di lapangan ; Surat Pernyataan memproduksi pupuk sesuai hasil analisis laboratorium ; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Kepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pestisida: Surat Rekomendasi pembuatan bahan aktif pestisida atau formulasi pestisida yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida ; Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Kepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan Lingkungan Hidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan. b. Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) : Mengisi formulir model Pm-III ; Melampirkan fotokopi NPWP ; Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM ; Fotokopi IMB ; Fotokopi KTP/Nama Direksi dan Dewan Komisaris ; Fotokopi Persetujuan Prinsip ; Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan proyek) ; Fotokopi UKL dan UPL atau SPPL ; Fotokopi Izin Lokasi ; Foto Copy izin UU Gangguan atau AMDAL Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk : Izin Industri yang akan berdiri perlu rekomendasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,

13

Departemen Pertanian, serta peredaran dan pengawasannya ; Industri pupuk diperlukan : Surat keterangan uji laboratorium yang diakreditasi ; Surat keterangan uji lapangan dan nomor pendaftaran dari Departemen Pertanian.

Persyaratan khusus/tambahan industri pestisida : Untuk industri yang akan berdiri diperlukan rekomendasi dari Komisi Pestisida ; Peredaran dan pengawasan oleh Komisi Pestisida ; Industri pestisida diperlukan nomor pendaftaran pestisida yang tercantum pada SK. Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin bahan aktif pestisida atau izin sementara formulasi pestisida. Persyaratan khusus/tambahan untuk industri crumb rubber : Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Kehutanan yang menyatakan tentang jaminan kontinuitas suplai bahan baku karet (BOKAR). Tembusan izin ditujukan ke Direktorat Jenderal IKAH, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2. IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi Formulir Model SP-I dan SP-II; Melampirkan fotokopi NPWP; Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM; Fotokopi IMB; Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan proyek).

14

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku 1. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip a. Persetujuan Prinsip Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku selama-lamanya 4 tahun. Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. Izin Usaha Industri IUI Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

b.

2.

IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dan melakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Biaya Pengurusan Untuk mengurus IUI, baik IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Sekretaris Jenderal Depperindag bagi industri yang berada di Kawasan Industri. Kepala Dinas Depperindag Tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Dalam15

hal belum terbentuknya Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, penerbitan IUI dilaksanakan oleh Kantor Depperindag. Kepala Otorita Batam bagi industri yang berlokasi di Batam (Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 44/M/SK/3/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri Kecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ketua BKPM bagi industri yang berstatus PMA/PMDN.

2.

Izin PerluasanPengertian Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, yang hendak melakukan perluasan industrinya wajib memperoleh Izin Perluasan. Izin Perluasan tidak diperlukan apabila : Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya ; Penambahan kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% di atas kapasitas produksi yang diizinkan ; Jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal. Perluasan lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan apabila : Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya ; Hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal. Kegiatan perluasan ini wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 bulan sejak dimulainya produksi kepada pejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimiliki perusahaan tersebut, guna disahkan melalui penerbitan Izin Perluasan.

16

Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenisjenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan . Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. IUI IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model Pm-IV ; Melampirkan Isian formulir model PM-V dan PM-VI ; Izin Usaha Industri ; Rencana Perluasan Industri ; Bukti telah memenuhi persyaratan lingkungan terhadap AMDAL/UKL dan UPL. Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model SP-III ; Melampirkan Isian formulir model SP-IV dan SP-V ; Izin Usaha Industri ; Rencana Perluasan Industri.

2.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Izin Perluasan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Izin Perluasan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

17

Biaya Pengurusan Untuk mengurus Izin Perluasan, baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Pejabat yang mengeluarkan Izin Perluasan adalah sama dengan pejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

Izin Industri Minuman BeralkoholPengertianIndustri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri. Industri Minuman Beralkohol ini termasuk industri yang perlu diawasi dan dikendalikan karena dampaknya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kewenangan pembinaan industri minuman keras, anggur dan sejenisnya serta malt dan minuman mengandung malt tetap berada di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Ditjen IKAH), walaupun investasi seluruhnya, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, kurang dari Rp 1 miliar. Oleh karena itu, bagi Industri Minuman Beralkohol yang akan melakukan pembaharuan izin, penggabungan, perubahan/ penggantian pemilik, pindah lokasi dan lain-lain, penyelesaian perizinannya memerlukan rekomendasi/persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal IKAH. Bagi Industri Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C yang sudah tidak beroperasi lagi, Izin Usaha Industri dan Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar

18

Industri (TDI) yang telah diperoleh, dilarang untuk dipindahtangankan, diperbaharui, diganti dan/atau dipindahkan lokasinya. Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI dimaksud dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Industri Minuman Beralkohol yang berlokasi di daerah yang belum memiliki Kawasan Industri, apabila akan melakukan relokasi, diarahkan berada di kawasan yang peruntukannya untuk industri yang sesuai dengan RUTR wilayah yang ditetapkan oleh Pemda setempat atau mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 171/M/SK/8/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Pedoman Pengarahan Lokasi bagi Kegiatan Industri . Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/ 1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Surat Edaran Dirjen IKAH Nomor 682/DIRJEN-IKAH/ XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pembinaan Industri Minuman Beralkohol.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Izin Usaha Industri; Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Laporan Realisasi Produksi dua tahun terakhir disertai dengan pembayaran cukai (PPN, PPn-BM dan Cukai); Sertifikat Tanda Penggunaan SNI; Dokumen UKL/UPL.19

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Izin Industri Minuman Beralkohol dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar diterima, dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Pada Daftar Negatif Investasi (DNI) tertutup bagi PMA dan PMDN. Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk industri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan. Biaya Pengurusan Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)Pengertian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diolah/diproses dan dikemas serta aman untuk di konsumsi. Industri AMDK termasuk industri yang tidak tercakup dalam SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan, sehingga pemberian izinnya harus melalui Persetujuan Prinsip terlebih dahulu.

20

Rencana lokasi pabrik AMDK harus berada di lokasi yang peruntukannya sesuai dengan RUTR dan/atau berada dekat mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 167/MPP/Kep/5/1997 tanggal 28 Mei 1997 tentang Persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan. Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Surat Izin Pengeboran (SIP)/Surat Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Air (SIPA) dari Dinas Pertambangan dan/atau Surat Keterangan/Perolehan Bahan Baku dari PDAM setempat bahwa bahan baku berasal dari sumber mata air yang belum diolah.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Izin Industri AMDK dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Biaya Pengurusan Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

21

Tanda Daftar Industri (TDI)Pengertian Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan Industri Kecil yang nilai investasinya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

22

Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/ SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Mengisi Formulir Model Pdf.I-IK dan Pdf.III-IK.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku TDI dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. TDI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Biaya Pengurusan Untuk Pengurusan TDI ini tidak dikenakan biaya.

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota yang bertang-gung jawab di bidang perindustrian. Dalam hal belum terbentuknya Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, penerbitan TDI dilaksanakan oleh Kantor Depperindag. Kepala Otorita Batam apabila lokasinya di Batam, sesuai Surat Keputusan Menteri perindustrian Nomor 44/M/SK/ 3/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri dan Surat Pendaftaran Industri Kecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ketua BKPM bagi Perusahaan yang berstatus PMA/PMDN.

23

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Pengertian Setiap pendirian Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri wajib memperoleh izin, yang terdiri atas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Untuk memperoleh IUKI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip, yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk mengajukan permohonan izin lokasi, melakukan persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di Kawasan Industri dan pembangunan, pengadaan prasarana dan sarana Kawasan Industri. Luas Kawasan Industri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hektar. Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki luas kawasan lebih dari 20 (dua puluh) hektar, IUKI-nya diberikan secara bertahap dengan ketentuan pemberian IUKI yang pertama kali minimal seluas 20 (dua puluh) hektar. Tanah yang telah dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri serta sudah dimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Industri. Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan perluasan areal Kawasan Industri wajib memperoleh IPKI. IPKI diberikan secara langsung apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh IUKI dengan ketentuan : lokasinya berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan ; lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai ; berada dalam kawasan peruntukan industri.

24

Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, maka permintaan Izin Perluasan dimulai dengan permintaan Persetujuan Prinsip. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 263/MPP/Kep/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model PMK-I ; Melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan ; Nomor Pokok Wajib Pajak ; Sketsa rencana lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Propinsi) ; Surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri

25

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) : Melampirkan formulir model PMK-II (informasi pembangunan proyek) ; Site plan (rencana tapak tanah) yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW; Bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi ; Studi ANDAL RKL dan RPL Kawasan Industri yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ; Tata tertib kawasan ; Laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan, minimal telah tersedia jalan masuk ke Kawasan Industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam Kawasan Industri serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi Kawasan Industri sesuai dengan AMDAL-nya ; Pemeriksaan lapangan atas dokumen dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL).

3.

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) : Mengisi formulir Model PMK-IV ; Melampirkan Izin Lokasi ; Fotokopi IMB ; Fotokopi HGB; Fotokopi ANDAL, RKL dan RPL ; IUKI yang bersangkutan ; Susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan; Peta rencana peruntukan lahan ; Jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang yang ada dalam Kawasan Industri dan sarana penunjang eksternal.

26

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku 1. Persetujuan Prinsip Persetujuan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku persetujuan ini adalah selama 4 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama 2 tahun. IUKI IUKI diberikan dalam waktu 33 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku IUKI adalah sebagai berikut : Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN: berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri ; Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA : berlaku selama 30 tahun, sepanjang masih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. IPKI. IPKI diberikan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku IPKI adalah sesuai dengan masa berlaku IUKI yang dimiliki Perusahaan Kawasan Industri bersangkutan.

2.

3.

Biaya Pengurusan Pengurusan Persetujuan Prinsip, IUKI dan IPKI tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN. Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

27

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dapat diterapkan secara wajib atau sukarela, dengan keterangan sebagai berikut : SNI secara wajib (SNI-Wajib) diterapkan untuk produk yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat, dan kelestarian lingkungan. SNI secara sukarela (SNI-Sukarela) di kemudian hari dapat ditetapkan secara wajib atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan pertimbangan lainnya. Perusahaan yang produknya termasuk SNI-Wajib harus mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi produk yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan SNI. Sertifikasi Produk diberikan kepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produk dengan mutu yang konsisten sesuai dengan SNI. Perusahaan yang hendak memperoleh Sertifikat Produk harus menggunakan salah satu dari modul sistem mutu sebagai berikut : Modul I adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan kemampuan oleh produsen berupa Surat Pernyataan Diri (Self Declaration) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh produsen yang bersangkutan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk sesuai dengan pedoman DSN.

28

Modul II adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9003, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Inspeksi dan Pengujian Akhir. Modul III adalah Modul Jaminan Mutu Produksi, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9002, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Produksi, Pemasangan dan Pelayanan. Modul IV adalah Modul Jaminan Mutu Menyeluruh, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9001, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Desain Pengembangan Produksi, Pemasangan dan Pelayanan. Modul V adalah Modul Jaminan Mutu, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan Standar Sistem Mutu yang diacu dan diakui selain dari SNI seri 19-9000.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Standardisasi Nasional. Keputusan Menperindag Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tanggal 22 Mei 1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan jo Nomor 425/ MPP/ Kep/9/1998 jo Nomor 384/MPP/Kep/8/1999. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/SJ/SK/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 631/SJ/SK/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September29

1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai Laboratorium Penguji. Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Bagi Pengguna Modul I Mengajukan surat permohonan dan melampirkan : Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI dan lampiran yang dipersyaratkan ; Surat pernyataan diri tentang kesesuaian (Self Declaration) ; Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku beserta label contoh uji dan berita acara pengambilan contoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis. 2. Bagi Pengguna Modul II, III, IV dan V Mengajukan surat permohonan dan melampirkan : Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI dan lampiran yang dipersyaratkan ; Sertifikat Sistem Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang terakreditasi ; Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku beserta label contoh uji dan berita acara pengambilan contoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis. Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI. Biaya Pengurusan Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalah berdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/ Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan.30

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan MakananPengertian Tepung terigu merupakan bahan karier yang potensial untuk fortifikasi karena tepung terigu banyak digunakan untuk membuat berbagai produk makanan yang dikonsumsi masyarakat. Perusahaan industri yang memproduksi tepung terigu sebagai bahan makanan wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tepung terigu sebagai bahan makanan yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 01.3751-2000/ Rev.1995 dan revisinya). Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI, yang meliputi : a. pengawasan sistem mutu; b. pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

31

Dasar Hukum Keputusan Menperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya) Keputusan Menperindag No.323/MPP/Kep/11/2001 tanggal 20 November 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI. Biaya Pengurusan Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalah berdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/ Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

32

Wajib SNI Lampu SWA Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan UmumPersyaratan KeselamatanPengertian Lampu SWA Ballast merupakan lampu listrik yang menghemat energi dan banyak digunakan masyarakat. Perusahaan industri yang memproduksi lampu swa ballast wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu SWA Ballast untuk pelayanan pencahayaan umum persyaratan keselamatan dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lampu SWA Ballast untuk pelayanan pencahayaan umumPersyaratan Keselamatan yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 04-6504-2001 dan revisinya). Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI yang meliputi : pengawasan sistem mutu; pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tanggal 30 November 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan UmumPersyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya). Keputusan Menperindag Nomor 442/MPP/Kep/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan

33

Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya). Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Lampu Swa Ballast dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI. Biaya Pengurusan Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalah berdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/ Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan BermotorPengertian Kendaraan bermotor terbagi atas 2 (dua) kelompok : a Kendaraan bermotor roda empat (mobil) ; b Kendaraan bermotor roda dua ( sepeda motor ), termasuk sepeda motor beroda tiga. Kendaraan bermotor roda empat meliputi : a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 10 orang (bus) ;

34

b. c.

Kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang ; Kendaraan angkutan barang, termasuk angkutan barang yang menggunakan roda tiga.

Jenis kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang adalah : a. Sedan atau station wagon ; b. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 2 ; c. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 4. Tipe kendaraan adalah nama teknis dan/atau nama dagang yang diberikan kepada jenis kendaraan dengan spesifikasi tertentu oleh pabrik pembuatnya. Pendaftaran tipe adalah pendaftaran spesifikasi teknis dari tipe kendaraan bermotor tertentu yang akan diproduksi atau akan diimpor. Tanda Pendaftaran Tipe diterbitkan berdasarkan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, tanpa melihat phisik kendaraan yang bersangkutan dan bukan merupakan izin impor. Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan produksi adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian untuk keperluan produksi kendaraan bermotor. Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.35

Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan yang akan diimpor, yang selanjutnya akan digunakan sebagai kendaraan untuk diuji tipe atau sebagai contoh produksi dengan jumlah 1 (satu) unit. Tanda Pendaftaran Tipe keperluan impor adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan bermotor yang akan diimpor, yang selanjutnya dapat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Penjelasan teknis adalah dokumen asli berisi penjelasan teknis atas kendaraan bermotor yang didaftarkan tipenya. Penjelasan teknis dibuat oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan/Research and Development (R & D) dari produsen atau prinsipal kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kendaraan bermotor yang dapat diimpor adalah kendaraan bermotor dalam keadaan baru yang diproduksi selama-lamanya 2 (dua) tahun sebelum pengimporan dan belum pernah didaftarkan di negara lain. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 275/MPP Kep/6/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor. Keputusan Menperindag Nomor 49/MPP/Kep/2/2000 tanggal 25 Februari 2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU). Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/2000 tanggal 25 Februari 2000 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 290/MPP/Kep/6/1999. Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 015/SK/DJILMEA/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor. Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 017/SK/DJILMEA/XI/-2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang

36

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK). Syarat dan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permohonan Perusahaan industri yang akan memproduksi dan mengimpor kendaraan bermotor dan importir yang akan mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) diwajibkan untuk mendaftarkan tipe/varian dari kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpornya. Pendaftaran Tipe Varian Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam Negeri Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang mengajukan permohonan pendaftaran tipe/varian kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan wajib untuk : Mengajukan surat permohonan pendaftaran tipe/varian ; Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian dengan melampirkan fotokopi Izin Usaha Industri yang masih berlaku ; Fotokopi bukti hak atas merek atau bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Fotokopi tanda lulus uji tipe dari instansi yang berwenang ; Gambar dan spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan, berupa brosur asli ditambah penjelasan prinsipal jika perlu ; Rencana produksi tipe dan varian yang didaftarkan ; Fotokopi kode perusahaan dan NIK. Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Perusahaan importir kendaraan bermotor yang mengajukan permohonan Pendaftaran Tipe/Varian Kendaraan Bermotor wajib untuk : Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian dan perubahan tipe kendaraan bermotor ;

37

38

Melampirkan penjelasan VIN/tanda bukti penerapan VIN minimal 9 (sembilan) digit karakter beserta penjelasannya, kecuali bagi negara-negara yang menerapkan sistem penomoran VIN tersendiri ; Atas impor 1 (satu) unit kendaraan dalam keadaan CBU untuk keperluan uji tipe harus menyebutkan nomor VIN lengkap ; Untuk VIN yang tidak mencantumkan tahun pembuatan, maka importir harus menyampaikan pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik pembuat/prinsipal atau pemasok luar negeri ; Rencana impor dari tipe/varian yang didaftarkan tipenya ; Gambar/brosur asli yang berisi spesifikasi teknis dari tipe kendaraan yang didaftarkan ; Fotokopi tanda lulus uji tipe yang dilegalisir dari Departemen Perhubungan apabila tipe kendaraan bermotor yang akan diimpor populasinya melebihi 10 (sepuluh) unit ; Fotokopi tanda lulus uji tipe dari pabrik di negara pembuat atau negara asal impor, apabila tipe kendaraan bermotor yang akan diimpor populasinya sampai dengan 10 (sepuluh) unit per tipe ; Bagi keperluan uji tipe tidak diwajibkan melampirkan tanda lulus uji tipe, baik dari negara pembuat maupun negara asal impor ; Fotokopi Izin Usaha Industri atau SIUP, API atau APIT serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit dan masih berlaku; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari perusahaan pemohon ; Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dihadapan Notaris bagi tipe dan varian kendaraan bermotor yang diimpor disertai bukti kepemilikan bengkel atau kontrak kerjasama dengan bengkel ; Surat Keterangan Bank asli yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah nasabah bank sebagai pengguna jasa perbankan dalam kegiatan usahanya yang memiliki kinerja yang baik. Apabila perusahaan yang bersang-

kutan belum mencapai 3 (tiga) tahun sebagai nasabah bank, maka penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib untuk memberikan Surat Keterangan Bank atas nama dirinya dengan ketentuan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah nasabah bank sebagai pengguna jasa perbankan yang memiliki kinerja baik ; Pernyataan harga FOB yang dibuat oleh importir yang bersangkutan dari tipe kendaraan yang akan diimpornya dengan dibubuhi materai yang cukup ; Menyampaikan realisasi impor bagi yang telah memperoleh tanda pendaftaran tipe dengan menggunakan format laporan.

Pengecualian Kewajiban Pendaftaran Tipe Impor kendaraan bermotor jadi (CBU) yang dikecualikan dari persyaratan Pendaftaran Tipe adalah kendaraan bermotor yang berasal dan atau dipergunakan untuk keperluan : a. Hibah dari pemerintah/negara asing atau lembaga swasta di luar negeri untuk pemerintah Republik Indonesia ; b. Khusus untuk ketentaraan/kepolisian negara dan atau protokoler kenegaraan c. Bantuan teknis dari pemerintah/negara asing atau bantuan lainnya untuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1955 ; d. Mantan Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masa tugasnya, sebagai barang pindahan maksimum hanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang; e. Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 ; f. Impor sementara yang akan diekspor kembali setelah masa impor sementara tersebut berakhir ; g. Replika (produk contoh) yang tidak diperjual-belikan ; h. Kendaraan berat (heavy duty truck) dengan GVW lebih dari 24 ton dan tidak dipergunakan di jalan umum serta tidak memerlukan STNK seperti dinyatakan dalam pernyataan perusahaan.

39

Pengecualian dari kewajiban TPT dinyatakan melalui Surat Direktur Jenderal Industri Logam,Mesin, Elektronika dan Aneka yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Ditlantas Polri. Pengecualian tersebut di atas tidak berlaku, apabila kendaraan bermotor yang diimpor tersebut dipindah-tangankan dan atau diperjual-belikan di dalam negeri, dan untuk kendaraan berat apabila digunakan di jalan umum. Tipe atas kendaraan bermotor yang semula dikecualikan dari kewajiban pendaftaran tipe sebagaimana diatur di atas dan tipe atas kendaraan bermotor hasil lelang yang menjadi milik negara yang dilengkapi dengan bukti-bukti lengkap dari instansi yang berwenang wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Tanda Pendaftaran Tipe atau Varian Kendaraan Bermotor, diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran tipe/varian yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar. Permohonan dianggap batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan persyaratan, tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon. Biaya Pengurusan Pengurusan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi 40

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi dan ElektronikaPengertian Produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasar adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangankan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor. Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggunakan produk teknologi informasi dan atau elektronika. Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan elektronika. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika bertujuan untuk : a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat di bidang produk teknologi informasi dan elektronika; b. meningkatkan produksi teknologi informasi dan elektronika dalam negeri; c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk teknologi informasi dan elektronika. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam41

Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Model MG-1; Melampirkan Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2 ; Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen ; Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T) bagi importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), khusus bagi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual dan tersedianya suku cadang bermeterai ; Contoh petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : petunjuk operasi penggunaan ; petunjuk perbaikan/pemeliharaan ; spesifikasi produk. Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : ongkos perbaikan gratis selama masa garansi ; jaminan ketersediaan sukucadang ; masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Tanda pendaftaran ini diberikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah persyaratan permohonan secara lengkap dan benar diterima. Masa berlaku tanda/surat pendaftaran adalah selama produsen atau importir yang bersangkutan menghasilkan produk elektronika yang didaftarkan.

42

Biaya Pengurusan Pengurusan pendaftaran ini tidak dikenakan biaya, namun pembebanan biaya pendaftaran hanya untuk biaya penggantian pengadaan formulir pendaftaran. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Bupati/walikota setempat dan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Pusat Data dan Informasi, khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika, Ditjen ILMEA.

Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen ElektronikaPengertian Pembebasan bea masuk 0% (nol persen) untuk mengimpor bahan baku/sub komponen/bahan penolong dalam rangka pembuatan komponen elektronika dapat diberikan kepada Produsen komponen elektronika, apabila yang bersangkutan telah memperoleh rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika43

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Fotokopi Izin Usaha Industri/Persetujuan Prinsip; Laporan ekspor/produksi; Daftar mesin-mesin peralatan produksi untuk mebuat komponen elektronika; Form IKE-1 yang telah mencantumkan jenis bahan/sub komponen/bahan penolong yang dibutuhkan; Surat pernyataan bahwa bahan baku/komponen/bahan penolong tersebut dibutuhkan untuk produksi.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja sejak berkas permohonan secara lengkap dan benar diterima. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun. Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan Importir Produsen Limbah Non B-3Pengertian Salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Limbah Non B-3, dan guna mendapatkan persetujuan untuk mengimpor sendiri Limbah Non B-3 yang diperlukan dalam proses produksi, maka produsen yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri

44

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag atau Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Depperindag, sesuai dengan bidang usahanya. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Syarat dan Kelengkapan Dokumen Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha bersangkutan; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya, yang telah diakui oleh Departemen Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi untuk mendapatkan Pengakuan Importir Produsen Limbah Non B-3 dapat dikeluarkan maksimum 5 hari setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Rekomendasi ini berlaku untuk seumur hidup. Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

45

Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi EkspornyaPengertian Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya diperbolehkan jika sudah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Instansi/Departemen lain yang terkait. Barang yang Diawasi Ekspornya yang termasuk dalam pembinaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan :Nomor Pos Tarif 3102.10.000 4103.20.000 Jenis Barang Pupuk Urea Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue

Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka :Nomor Pos Tarif Jenis Barang Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk : 7106.10.000 7106.91.00046

- Bubuk - Bukan tempa - Setengah jadi

7102.92.000

Nomor Pos Tarif

Jenis Barang Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :

7108.11.000 7108.12.100 7108.12.900

- Serbuk - Dalam bentuk gumpalan, ingot atau barang tuangan - Lain-lain Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari Wilayah Pulau Batam)

7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.49.000

- Limbah dan skrap dari besi tuang - Limbah dan skrap dari baja dan paduan lainnya berbentuk - Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah - Limbah dan skrap baja lainnya gram, serutan dan lain-lain

- Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lain Limbah dan skrap dari : - Baja stainless. - Tembaga - Kuningan - Aluminium

7204.21.000 7404.00.000 Ex.7407.21.000 7602.00.000

Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri :Nomor Pos Tarif Ex 2505.90.000 Pasir laut

Jenis Barang

47

Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/kep/VIII/ 2002. Keputusan Menperindag Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Persyaratan Umum : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Izin Usaha dari Departemen/Instansi Terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan Khusus : a. Ekspor Pupuk Urea Permohonan akan diterima, apabila pengadaan pupuk urea untuk kebutuhan dalam negeri itu aman yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara BUMN/Holding Industri Pupuk Nasional dengan Pemerintah.

2.

b.

Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue Produsen Kulit Buaya bersangkutan harus memiliki izin penangkaran buaya dari Direktur Jenderal PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam), Departemen Kehutanan, berdasarkan peraturan yang berlaku dari CITES. Pemberitahuan resmi dari Asosiasi Produsen Kulit Buaya bahwa kebutuhan kulit buaya untuk konsumsi industri kulit dalam negeri sudah cukup atau tidak

48

diperlukan lagi. Pemberitahuan ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. c. Ekspor Perak tidak ditempa atau dalam bentuk lainnya (HS 7106.10.000; 7106.91.000; 7106.92.000); dan Ekspor Emas Bukan Tempa atau dalam bentuk Bubuk Emas lainnya (HS 7108.11.000; 7108.12.100; 7108.12.900), serta Ekspor Limbah dan Skrap Fero, Ingot Hasil Peleburan Skrap Besi atau Baja, khususnya yang berasal dari wilayah Pulau Batam (HS 7204.10.000; 7204.29.000; 7204.30.000; 7204.41.000; 7204.49.000), dan Ekspor Limbah dan Skrap dari Baja Stainless (HS 7204.21.000), Tembaga (HS 7404.00.000), Kuningan (HS ex 7404.21.000), dan Aluminium (HS 7602.00.000) : Fotokopi Surat Izin Industri (bagi produsen) ; Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi non produsen); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Stock komoditi yang dimiliki. Ekspor Pasir Laut Kuasa Pertambangan Eksploitasi ; Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan keterangan yang menyatakan bahwa perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan telah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku 1. Untuk Ekspor Pupuk Urea : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 3 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku

49

rekomendasi adalah 1 tahun khusus untuk industri pupuk swasta. Sedangkan masa berlaku rekomendasi untuk BUMN pupuk ditentukan secara periodik tergantung dari rapat koordinasi Pemerintah. 2. Untuk Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja, dengan masa berlaku selama 1 tahun dan akan dievaluasi kembali. Untuk Ekspor Perak dan Emas : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja, dengan masa berlaku selama 6 bulan. Untuk Ekspor Limbah dan Skrap Fero : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 2 hari kerja, dengan masa berlaku selama 6 bulan. Untuk Ekspor Pasir Laut : Masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

3.

4.

5.

Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan untuk rekomendasi ekspor Pupuk Urea dan Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka untuk rekomendasi ekspor Perak dan Emas serta Limbah dan Skrap Fero. Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat untuk rekomendasi ekspor pasir laut.

50

Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan BaruPengertian Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru yang dilarang impornya tetap dapat diimpor apabila perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, cq Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sepanjang untuk keperluan : Relokasi pabrik secara utuh (bedol pabrik) atau ; Satu kesatuan unit lengkap yang tidak mungkin dipisahpisahkan dari fungsinya semula atau ; Penggunaan pada proyek pemerintah atau instansi pemerintah yang dibiayai dengan dana dalam negeri ataupun dana bantuan luar negeri. Untuk mengurus izin impor tersebut, perusahaan bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 172/MPP/Kep/5/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru. Syarat dan Kelengkapan Dokumen Daftar jenis dan jumlah mesin peralatan yang akan diimpor, termasuk spesifikasi teknisnya ; Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Konstruksi ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; APIT/API-U/API-P ; Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama dengan proyek pemerintah/Instansi Pemerintah (untuk peralatan yang termasuk dalam daftar negatif).51

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi dapat dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku rekomendasi adalah sesuai dengan kontrak proyek bersangkutan. Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Penolong dan Bagian/ Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor BerputarPengertian Impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/komponen untuk perakitan mesin dan motor berputar diberikan pembebasan bea masuk sehingga besarnya sama dengan bea masuk bagian (part) yang berlaku untuk masing-masing mesin dan motor berputar. Pembebasan bea masuk hanya diberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dasar Hukum 52

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 373/KMK.01/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk

atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong dan Bagian/ Komponen Untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar. Syarat dan Kelengkapan Dokumen Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Daftar/Laporan realisasi impor tahun sebelumnya; Rencana impor ; Penggunaan produk lokal

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi ini diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar diterima. Masa berlaku rekomendasi adalah selama 1 tahun. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag.

Persetujuan untuk Dapat Mengikuti Skema AICO (Asean Industrial Cooperation)Pengertian Skema AICO (AICO Scheme) adalah skema kerjasama industri di Lingkungan ASEAN dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, industri dan investasi untuk menghadapi perdagangan bebas di Kawasan ASEAN.

53

Kerjasama AICO (AICO Agreement) adalah kerjasama yang dilakukan di antara sekurang-kurangnya dua negara anggota ASEAN, dengan satu atau lebih perusahaan peserta di masing-masing negara. Perusahaan bersangkutan dapat memperoleh hak istimewa, antara lain melalui penerbitan Certificate of Eligibility (COE). COE dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN dalam rangka pemberian fasilitas tarif. Fasilitas dalam rangka kerjasama AICO dapat diberikan kepada perusahaan peserta di Indonesia yang berbentuk badan hukum, didirikan dan melakukan kegiatannya di Indonesia. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 202/MPP/Kep/5/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 54

Mengisi formulir permohonan AICO dengan melampirkan : Latar belakang dan motivasi perusahaan dalam mengikuti skema AICO ; Penjelasan yang lebih spesifik tentang manfaat yang diperoleh perusahaan bila berpartisipasi dalam skema AICO ; Investasi yang diperlukan dalam melaksanakan skema AICO ; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) ; Dokumen atau bukti-bukti tentang kemitraan dalam melakukan saling memanfaatkan sumber daya, hubungan industri yang saling melengkapi atau kerjasama industri ; Surat kuasa sebagai pejabat yang berwenang atas nama perusahaan pemohon (apabila diajukan melalui kuasa) ; Profil perusahaan peserta yang antara lain mencakup informasi tentang jenis produk, jumlah pegawai dan lain-lain.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Surat persetujuan bahwa perusahaan peserta dapat mengikuti skema AICO diberikan selambat-lambatnya 44 hari kerja setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persetujuan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan. Biaya Pengurusan Untuk mengurus persetujuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

55

Bab II Izin dan Rekomendasi di Bidang Perdagangan

Wajib Daftar Perusahaan (WDP)Pengertian Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah didaftarkan. Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat maupun di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat. KPP Tingkat I adalah Kantor Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Propinsi selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I.59

KPP Tingkat II adalah Kantor Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Kabupaten/Kota selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II. Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan untuk semua pihak yang bersangkutan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. TDP bukan merupakan izin. Perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan TDP, seperti perubahan anggaran dasar dan pengurus perusahaan, wajib pula dilaporkan/didaftarkan. Dasar Hukum UU Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan Mendag Nomor 73/Kep/V/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi WDP. Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 12/ MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Untuk Pengurusan TDP : a. Bagi PT yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM : Fotokopi akta pendirian perseroan; Asli dan fotokopi data akta pendirian perseroan yang diketahui Departemen Kehakiman dan HAM; Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada);

60

Asli dan fotokopi keputusan pengesahan PT sebagai badan hukum; Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/ penanggungjawab perusahaan; Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Bagi PT yang sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM : Fotokopi akta pendirian perseroan; Fotokopi data akta pendirian perseroan; Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada); Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/ penanggungjawab perusahaan; Fotokopi Izin Usaha/surat keterangan yang dipersamakan; Fotokopi surat permohonan pengesahan badan hukum dari notaris kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan bukti pembayaran administrasi proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM. c. Bagi perusahaan berbentuk Koperasi : Fotokopi akta pendirian koperasi; Fotokopi KTP pengurus koperasi; Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Bagi CV : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus perusahaan; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

61

e. Bagi Fa. : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus perusahaan; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. f. Bagi Perusahaan Perorangan : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pemilik; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

g. Bagi Perusahaan Lain : Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat keterangan lain yang menunjukan keberadaan perusahaan yang bersangkutan. Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. h. Bagi Kantor Cabang/Pembantu/Perwakilan Perusahaan : Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat penunjukan/ surat keterangan yang dipersamakan sebagai kantor cabang/pembantu/perwakilan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2.

Untuk Pengurusan Perubahan Daftar Perusahaan : a. Bagi PT yang berubah Ang garan Dasar (AD)-nya dan memerlukan persetujuan Departemen Kehakiman dan HAM : Asli dan fotokopi akta perubahan AD dan data akta perubahan AD yang disetujui Departemen Kehakiman dan HAM; Asli dan fotokopi persetujuan AD perseroan.

62

b.

Bagi PT yang berubah AD-nya yang merupakan laporan pada Departemen Kehakiman dan HAM : Asli dan fotokopi perubahan AD; Asli dan fotokopi laporan tentang akta perubahan AD; Asli dan fotokopi laporan data akta perubahan AD perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan HAM.

c.

Bagi PT yang berubah pengurus perusahaannya yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM : Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara RUPS tentang perubahan pengurus/akta Risalah bermaterai/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris; Asli dan fotokopi TDP; Fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan HAM atau fotokopi bukti/resi pengiriman pemberitahuan tersebut melalui pos.

d.

Bagi Koperasi, CV, Fa, Perseorangan dan Perusahaan lain : Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan hal-hal yang didaftarkan; Asli dan fotokopi TDP.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Proses penerbitan TDP adalah 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku TDP adalah 5 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku habis. Sedangkan perubahan TDP (apabila perubahan tersebut mengakibatkan penggantian TDP) adalah 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku TDP yang mengalami pergantian masih tetap/sesuai dengan masa berlaku TDP semula.63

Biaya Pengurusan Biaya adminsitrasi untuk pendaftaran perusahaan ini, sesuai dengan bentuk perusahaannya, adalah sebagai berikut : * * * * * Perseroan Terbatas Koperasi CV/Fa. BUMN/BUMD Perorangan : : : : : Rp. 100.000,Rp. 5.000,Rp. 25.000,Rp. 50.000,Rp. 250.000,-

Sedangkan pengurusan laporan/pendaftaran perubahan perusahaan tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota selaku Kepala KPP Tk. II.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut : SIUP Kecil yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan.

64

SIUP Menengah yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan. SIUP Besar yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah : Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat; Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat; Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag 119/SJ/II/2002 tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Perseroan Terbatas (PT) : Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan; Fotokopi SK Pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM;65

2.

Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

Koperasi : Fotokopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan instansi yang berwenang.; Fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab koperasi; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

3.

Bagi Perusahaan yang Tidak Berbentuk PT dan Koperasi a. Perusahaan Persekutuan : Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan/akte notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

b.66

Perusahaan Perorangan : Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;

4.

Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

Cabang/Perwakilan Perusahaan : Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut; Fotokopi akte notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang perusahaan; Fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang perusahaan di tempat kedudukan kantor cabang bersangkutan; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor pusat);. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

5.

Per usahaan yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang menunjuk; Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang ditunjuk; Salinan/fotokopi akte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan; Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

Waktu Pengurusan dan Masa Belaku SIUP dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah Form Surat Permohonan (SP)-SIUP Model A diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan bersangkutan masih melakukan kegiatan perdagangan.

67

Biaya Pengurusan Untuk penerbitan SIUP tidak dikenakan biaya, namun untuk pengurusan SIUP dikenakan biaya penggantian formulir SIUP. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Dinas Tingkat II Kabupaten/Kota setempat.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C serta Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dengan kadar alkohol di atas 15% (lima belas persen) wajib mempunyai SIUP dan SIUP-MB. Sedangkan perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan mempunyai SIUP-MB. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Keputusan Menperindag Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol.

68

Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Untuk Importir Minuman Beralkohol : Mengisi formulir Model I (Surat permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin kusus sebagai importir dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I, diwajibkan pula melampirkan dokumen : Akte pendirian/perubahan perusahaan; Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab perusahaan. 2. Untuk Distributor Minuman Beralkohol : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat penunjukan sebagai distributor Minuman Beralkohol dari industri Minuman Beralkohol dan atau dari importir Minuman Beralkohol; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat (wilayah kedudukan distributor).

Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I, diwajibkan pula melampirkan dokumen : Akte pendirian/perubahan perusahaan; Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM;

69

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab perusahaan.

3. Untuk Sub Distributor Minuman Beralkohol : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat penunjukan sebagai sub-distributor Minuman Beralkohol dari distributor Minuman Beralkohol ; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat (wilayah kedudukan sub-distributor). Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I, diwajibkan pula melampirkan dokumen : Akte pendirian/perubahan perusahaan; Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab perusahaan. 4. Untuk Pengecer/Toko Bebas Bea : 5. Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin toko bebas bea dari Menteri Keuangan.

Untuk Penjual Langsung Diminum (Hotel, Restoran, Bar, Pub, Klub Malam dan Tempat-tempat Tertentu) : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Tetap hotel atau restoran dari Menteri Negara Kebudayaan

70

6.

dan Pariwisata atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal; Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Untuk Penjual Langsung Diminum, Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selakat : Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Tetap Usaha hotel dan restoran.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku SIUP-MB dikeluarkan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah isian Formulir Model I serta persyaratan dan kelengkapan dokumen diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP-MB adalah selama 3 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan SIUP-MB tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Importir, Distributor, Sub-Distributor Minuman Beralkohol. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk Pengecer, Toko Bebas Bea (TBB) dan Penjual Langsung untuk Diminum.

71

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)Pengertian Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba (franchisee) setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan. Waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Pemberi waralaba (franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba. Penerima waralaba (franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

72

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Fotokopi perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau izin usaha dari departemen teknis lainnya.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku STPUW dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah formulir pendaftaran dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan STPUW tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk penerima waralaba dari pemberi waralaba luar negeri. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam dan luar negeri.

Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)Pengertian Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa mal, supermarket, department store, dan shopping centre. Pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

73

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) yang diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasar Modern yang berada di Dati II di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, baik yang sudah operasional sebelum terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 maupun yang akan operasional (yang sudah selesai dibangun tapi belum operasional; yang sedang dalam proses pembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dan belum mulai dibangun), sebelum terbitnya Keputusan Bersama dimaksud, wajib memiliki IUPM. Pasar Modern di Dati II di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang akan dibangun setelah terbitnya Keputusan Bersama dimaksud, hanya boleh dilaksanakan di Daerah Tingkat II yang lokasinya akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan