PENANGGULANGAN KEMISKINANPENANGGULANGAN KEMISKINANMELALUI PENINGKATAN JIWA MELALUI PENINGKATAN JIWA

KEWIRAUSAHAANKEWIRAUSAHAAN

Oleh:Oleh:

Gunawan SumodiningratGunawan SumodiningratGuru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah MadaGuru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Deputi Sekretaris Kantor Kepresidenan Setneg RIDeputi Sekretaris Kantor Kepresidenan Setneg RISekretaris Komite Penanggulangan KemiskinanSekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan

Ketua IKAL KSA-X LemhannasKetua IKAL KSA-X Lemhannas

POVERTY REDUCTIONPOVERTY REDUCTIONSTRATEGY PAPERSTRATEGY PAPER

LATAR BELAKANG1. MELAKSANAKAN ASPIRASI RAKYAT, MENINGKATKAN HARKAT DAN

MARTABAT MANUSIA DAN BANGSA2. PEMBUKAAN UUD 1945 DAN PASAL 4 AYAT (1) UUD 19453. UU NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH4. UU NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROPENAS5. KEPPRES 100 TAHUN 2001 TENTANG TATA KERJA MENTERI

KOORDINATOR6. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002

PARADIGMA BARUPARADIGMA BARU

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MENEMPATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MENEMPATKAN MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

PRINSIP-PRINSIPPRINSIP-PRINSIPADIL DAN MERATA, PARTISIPATIF, DEMOKRATIS, ADIL DAN MERATA, PARTISIPATIF, DEMOKRATIS,

MEKANISME PASAR, TERTIB HUKUM, SALING MEKANISME PASAR, TERTIB HUKUM, SALING MENGHARGAI YANG MENCIPTAKAN RASA AMANMENGHARGAI YANG MENCIPTAKAN RASA AMAN

KRITERIA BADAN PUSAT KRITERIA BADAN PUSAT STATISTIKSTATISTIK

MISKIN ADALAH KONDISI SESEORANG DAPAT MISKIN ADALAH KONDISI SESEORANG DAPAT MEMENUHI MAKAN KURANG DARI 2100 MEMENUHI MAKAN KURANG DARI 2100

KALORI PER KAPITA PER HARIKALORI PER KAPITA PER HARI

DIKONVERSI DALAM PENDAPATAN DIKONVERSI DALAM PENDAPATAN UNTUK PANGAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, UNTUK PANGAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN,

DAN KEBUTUHAN DASAR TERTENTU LAINNYA DAN KEBUTUHAN DASAR TERTENTU LAINNYA

KEMISKINANKEMISKINANMULTIDIMENSI, MULTISEKTORMULTIDIMENSI, MULTISEKTOR

BERAGAM KARAKTERISTIK SESUAI BERAGAM KARAKTERISTIK SESUAI KONDISI WILAYAH KONDISI WILAYAH

SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, HUKUM, KETAHANAN, RASA AMANHUKUM, KETAHANAN, RASA AMAN

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA BERKAITAN KEMAMPUAN MANUSIA BERKAITAN

DENGAN ASPEK:DENGAN ASPEK:

PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEBUTUHAN DASAR PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEBUTUHAN DASAR LAINNYALAINNYA

LINGKUNGAN, PERMUKIMAN, PERUMAHAN, LINGKUNGAN, PERMUKIMAN, PERUMAHAN, PRASARANA PENDUKUNGPRASARANA PENDUKUNG

USAHA, LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN USAHA, LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN PENDAPATANPENDAPATAN

KESEJAHTERAAN BANGSAKESEJAHTERAAN BANGSAMAJU, MANDIRI, ADIL, BERKELANJUTAN, IMAN TAQWAMAJU, MANDIRI, ADIL, BERKELANJUTAN, IMAN TAQWA

KESEMPATANKESEMPATAN KERJA KERJA DAN BERUSAHA, DAN BERUSAHA, NILAI TAMBAH,NILAI TAMBAH, PENDAPATAN PENDAPATANPENGELUARANPENGELUARAN, INVESTASI, INVESTASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DICIPTAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DICIPTAKAN SENDIRI OLEH RAKYAT, MASYARAKAT, BANGSA SENDIRI OLEH RAKYAT, MASYARAKAT, BANGSA

INDONESIAINDONESIA

PENDUDUK MISKINPENDUDUK MISKINPRIA WANITA SAMA SAJAPRIA WANITA SAMA SAJA

USIA KERJAUSIA KERJA

BELUM PRODUKTIF (< 15 TAHUN): BELUM PRODUKTIF (< 15 TAHUN): INVESTASI SOSIALINVESTASI SOSIAL, , YOUNG POOR, YOUNG POOR, PENDIDIKAN KESEHATANPENDIDIKAN KESEHATAN

DIATAS PRODUKTIF (> 60 TAHUN): DIATAS PRODUKTIF (> 60 TAHUN): PELAYANAN SOSIALPELAYANAN SOSIAL, , AGING POOR, AGING POOR, SEKTOR SOSIALSEKTOR SOSIAL

PRODUKTIF (15-60 TAHUN): PRODUKTIF (15-60 TAHUN): INVESTASI EKONOMIINVESTASI EKONOMI, , PRODUCTIVE POOR, PRODUCTIVE POOR, SEKTOR RIILSEKTOR RIIL

HAKIKATHAKIKATPEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENDUDUK MISKIN DIPERSIAPKAN SEJAK DARI PENDUDUK MISKIN DIPERSIAPKAN SEJAK DARI USIA MUDAUSIA MUDA, SEJAK BELUM PRODUKTIF , SEJAK BELUM PRODUKTIF

MELALUI PENDIDIKAN (INVESTASI SOSIAL) MELALUI PENDIDIKAN (INVESTASI SOSIAL) UNTUK DAPATUNTUK DAPAT

BEKERJA, BERPENDAPATAN, BEKERJA, BERPENDAPATAN, BERPENGELUARAN DAN BERPENGELUARAN DAN MENABUNGMENABUNG DI DI

USIA TUAUSIA TUA SEBAGAI JAMINAN SOSIAL SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (SOCIAL (SOCIAL SECURITY, SOCIAL SAFETY)SECURITY, SOCIAL SAFETY) YANG DICIPTAKAN YANG DICIPTAKAN

SENDIRI PADA SENDIRI PADA USIA PRODUKTIFUSIA PRODUKTIF. .

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS, PENYIAPAN, PERLINDUNGANPRIORITAS, PENYIAPAN, PERLINDUNGAN

PERLU PENDAMPINGAN:PERLU PENDAMPINGAN:OLEH MASYARAKAT DAN APARATOLEH MASYARAKAT DAN APARAT

1. MASYARAKAT SETEMPAT DAN SEKITARNYA1. MASYARAKAT SETEMPAT DAN SEKITARNYA2. PEMERINTAH DAERAH DAN NASIONAL2. PEMERINTAH DAERAH DAN NASIONAL3.3. LUAR NEGERI LUAR NEGERI TECHNICAL ASSISTANCETECHNICAL ASSISTANCE

STAKE HOLDERSTAKE HOLDERFORUM LINTAS PELAKUFORUM LINTAS PELAKU

1. 1. PENDUDUK MISKIN SBG PELAKU UTAMAPENDUDUK MISKIN SBG PELAKU UTAMA2. 2. MASYARAKAT LOKAL YG LEBIH MAJUMASYARAKAT LOKAL YG LEBIH MAJU3. 3. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 4. 4. USAHA NASIONAL, BUMNUSAHA NASIONAL, BUMN5. 5. PEMERINTAH DAERAH, NASIONALPEMERINTAH DAERAH, NASIONAL6. 6. PERGURUAN TINGGIPERGURUAN TINGGI7. 7. UNSUR PENGAWASAN PENGENDALIANUNSUR PENGAWASAN PENGENDALIAN8. 8. UNSUR LAIN JIKA DIPERLUKANUNSUR LAIN JIKA DIPERLUKAN

MUSYAWARAH MUFAKATMUSYAWARAH MUFAKATFORUM LINTAS PELAKUFORUM LINTAS PELAKU

MELALUI REMBUG:MELALUI REMBUG:

1. RUMAH TANGGA1. RUMAH TANGGA2. KELOMPOK MASYARAKAT, KOMUNITAS2. KELOMPOK MASYARAKAT, KOMUNITAS

3. DESA, 4. KECAMATAN, 5. KABUPATEN/KOTA,3. DESA, 4. KECAMATAN, 5. KABUPATEN/KOTA, 6. PROPINSI, 7. NASIONAL, 6. PROPINSI, 7. NASIONAL,

PARA PIMPINAN TINGGIPARA PIMPINAN TINGGI

MERUMUSKAN HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SENDIRI MERUMUSKAN HAL-HAL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN SENDIRI OLEH MASYARAKATOLEH MASYARAKAT

KOMITEKOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINANPENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH DAN NASIONALDAERAH DAN NASIONAL

1.1. CARA PANDANG DAN PERSEPSI CARA PANDANG DAN PERSEPSI TERWUJUDTERWUJUD2. 2. KOORDINASI YANG KONDUSIFKOORDINASI YANG KONDUSIF TERWUJUD TERWUJUD3. 3. KEPEDULIAN KEPEDULIAN TUMBUHTUMBUH4. 4. KEMAMPUAN APARAT KEMAMPUAN APARAT MENINGKATMENINGKAT5. 5. PARTISIPASI MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENINGKATMENINGKAT6. 6. KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL TUMBUH TUMBUH 7. 7. IKLIM KONDUSIF PENANGGULANGAN KEMISKINANIKLIM KONDUSIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRSPPRSPPOVERTY REDUCTION STRATEGY PAPERPOVERTY REDUCTION STRATEGY PAPER

BERISI (OUTLINE)BERISI (OUTLINE)

1.1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS: PERAN SWASTA, LEMBAGA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS: PERAN SWASTA, LEMBAGA KEUANGAN, KHUSUSNYA BANKKEUANGAN, KHUSUSNYA BANK

2.2. PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN PENDUDUK MISKIN: PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN PENDUDUK MISKIN: PERENCANAAN MAKROPERENCANAAN MAKRO

3.3. PERAN USAHA NASIONAL DALAM JALINAN KERJASAMA: SEPERTI PERAN USAHA NASIONAL DALAM JALINAN KERJASAMA: SEPERTI USAHA BESAR DAN BUMNUSAHA BESAR DAN BUMN

4.4. PENAJAMAN PENGGUNAAN DAU: MELALUI ASISTENSI PROGRAMPENAJAMAN PENGGUNAAN DAU: MELALUI ASISTENSI PROGRAM5.5. OPTIMALISASI PENDAMPINGAN: OLEH LEMBAGA SWADAYA OPTIMALISASI PENDAMPINGAN: OLEH LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT DAN PENYULUHAN MASYARAKAT DAN PENYULUHAN 6.6. EVALUASI KINERJA PROGRAM : OLEH PERGURUAN TINGGI DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM : OLEH PERGURUAN TINGGI DAN

LEMBAGA INDEPENDENLEMBAGA INDEPENDEN7.7. PUSAT DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIKA YANG PAPERLESS PUSAT DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIKA YANG PAPERLESS

SBG INSTRUMEN TARGETING, PENGENDALIAN DAN EVALUASISBG INSTRUMEN TARGETING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SINKRONISASI SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANPROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KURANGI BEBANSUBSIDI

PENAJAMAN PROGRAM

APBN/APBD

ASISTENSI PENAJAMANDIP,DAU,DAK

PERG TINGGI PENGEMBANGAN

KONSEPPENDAMPINGAN

LPSM DATA DASARINFORMASI ELEKTRONIK

GIS

KERJASAMA USAHA

NASIONALBUMN,BUMD

NAIKKAN PRODUKTIVITAS

PRIORITASALOKASI

KREDIT BANK

RAKYATPENDUDUK

MISKINUPK

KOMITE PKFORUM LP

PROGRAM PEMERINTAHAPBN-APBD

DANA BANK,LBG. KEUANGAN

USAHA NASIONAL

KOMITEFORUM

LINTAS PELAKU

KOMUNITASMASYARAKAT

DIDAERAH

KOMITEFORUM

LINTAS PELAKUDI DAERAH

FUNGSIONAL

OPERASIONAL

HUBUNGANLANGSUNG

SINERGINETWORK