Langkah Pemerintah Kota Malang dalam Menangani Masalah Pemukiman Kumuh Melalui Pendekatan EkologiDisusun Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Ekologi AdministrasiOleh: Fadhila Isniana (135030107111009)

ADMINISTRASI PUBLIKFAKULTAS ILMU ADMINISTRASIUNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Langkah Pemerintah Kota Malang dalam Menangani Masalah Pemukiman Kumuh Melalui Pendekatan Ekologi. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Perilaku Organisasi.Dalam penyusunan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada 1. Bapak Mochamad Makmur Dr, Ms., selaku Dosen Ekologi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.2. Teman-teman semua Kelas G Ekologi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.Penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi dalam penyusunan makalah ini. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARiiDAFTAR ISIiiiBAB I PENDAHULUAN11.1. Latar Belakang11.2. Rumusan Masalah21.3. Tujuan2BAB II TINJAUAN PUSTAKA32. 1. Pemerintah Kota Malang32. 3. Pendekatan Ekologi4BAB IIIPEMBAHASAN63. 1. Pemukiman Kumuh di Malang63. 2. Dampak Pemukiman Kumuh di Malang63. 3. Upaya Pemerintah Malang dalam Menangani Masalah Pemukiman Kumuh Melalui Pendekatan Ekologi7BAB IV PENUTUP124. 1. Kesimpulan12DAFTAR PUSTAKA13

ii

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangSeiring berjalannya waktu, jaman juga semakin berkembang. Tidak bisa dipungkiri berkembangnya jaman juga menjadi penyebab berkembangnya kota. Sebagai akibatnya, jumlah penduduk kota juga berkembang. Bertambahnya penduduk kota tersebut antara lain disebabkan oleh kelahiran dan migrasi atau perpindahan penduduk. Kota yang berkembang senantiasa memancing orang-orang dari daerah-daerah pinggiran atau daerah yang belum berkembang untuk datang ke kota demi mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini yang menyebabkan kota semakin padat penduduk. Memadatnya kota dan terbatasnya ekonomi para pendatang serta mahalnya harga tanah dan rumah membuat para pendatang tersebut harus mencari tempat tinggal sekenanya atau mencari di daerah-daerah yang masih kosong dan dengan biaya seminimal mungkin. Pada akhirnya daerah-daerah kosong dan mengganggur seperti bantaran kali-lah yang menjadi area tempat tinggal bagi para pendatang dari kelas ekonomi bawah dan akhirnya menjadi daerah permukiman liar dan kumuh. Pemerintah kota pun sulit untuk membendung arus pendatang serta pertumbuhan permukiman kumuh dan liar tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah mengganggap penduduk yang tinggal di permukiman tersebut juga bagian dari kota dan tidak bisa digusur dan diusir begitu saja, namun yang lebih penting adalah karena para penduduk pendatang ini sudah begitu shettle dengan tempat tinggalnya, komunitasnya sudah terbentuk begitu solid, tempat bekerja mereka pun begitu terkait dengan tempat tinggalnya, sehingga sulit untuk menggusur mereka.Kota Malang adalah salah satu kota yang masih berkembang, begitu juga dengan jumlah penduduknya yang semakin berkembang. Kota Malang dialiri kali Brantas, kali ini mengalir melewati bagianbagian yang dekat dengan wilayah-wilayah strategis di Kota Malang, seperti pusat pemerintahan, area perdagangan, area pelayanan publik dan sebagainya. Karena itu area bantarannya juga tak luput menjadi tempat tumbuhnya permukiman liar dan kumuh. Usia kampungnya pun sudah cukup tua, sehingga sangat sulit bagi pemerintah Kota Malang untuk mengembalikan fungsi bantaran Kali Brantas.1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:1. Apa penyebab adanya pemukiman kumuh di Malang?2. Apa dampak dari adanya pemukiman kumuh di Malang?3. Bagaimana cara pemerintah Malang menangani masalah pemukiman kumuh melalui pendekatan ekologi?1.3. Tujuan1. Untuk mengetahui penyebab adanya pemukiman kumuh di Malang.2. Untuk mengetahui dampak dari adanya pemukiman kumuh di Malang.3. Untuk mengetahui cara pemerintah Malang menangani masalah pemukiman kumuh melalui pendekatan ekologi.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pemerintah Kota MalangKota Malang dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota (dipilih langsung oleh rakyat kota Malang dalam pemilihan wali kota Malang setiap lima tahun sekali) yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Pilkada pertama di kota Malang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008, setelah sebelumnya wali kota dan wakilnya dipilih oleh anggota DPRD kota. DPRD Kota Malang merupakan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh warga Malang pada pemilu legislatif setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 adalah 45 orang yang didominasi oleh PDI Perjuangan (11 kursi), PKB (6 kursi), dan Partai Golkar (5 kursi). Pimpinan DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terdiri dari Arif Wicaksono (Ketua; PDI-P), Zainudin (Wakil Ketua; PKB), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua; Golkar), dan Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua; Demokrat) yang resmi menjabat sejak 16 Oktober 2014.2. 2. Pemukiman KumuhKawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.2. 3. Pendekatan EkologiPendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, maupun sosial, ekonomi dan kulturalnya. Manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setaraf dengan makhluk hidup lainnya, namun adalah sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya atau makhluk yang berbudi daya.Pendekatan ekologi ini ditekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Dalam pendekatan kelingkungan, kerangka analisisnya tidak mengkaitkan hubungan antara makluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus pula dikaitkan dengan : (1) fenomena yang didalamnya terliput fenomena alam beserta relik fisik tindakan manusia.(2) perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan.Dalam sistematika Kirk ditunjukkan bahwa ruang lingkup lingkungan geografi memiliki dua aspek, yaitu lingkungan perilaku (behavior environment) dan lingkungan fenomena (phenomena environment). Lingkungan perilaku mencakup dua aspek, yaitu pengembangan nilai dan gagasan, dan kesadaran lingkungan. Ada dua aspek penting dalam pengembangan nilai dan gagasan geografi, yaitu lingkungan budaya gagasan-gagasan geografi, dan proses sosial ekonomi dan perubahan nilai-nilai lingkungan. Dalam kesadaran lingkungan yang penting adalah perubahan pengetahuan lingkungan alam manusianya.Lingkungan fenomena mencakup dua aspek, yaitu relik fisik tindakan manusia dan fenomena alam. Relik fisik tindakan manusia mencakup penempatan urutan lingkungan dan manusia sebagai agen perubahan lingkungan. Fenomena lingkungan mencakup produk dan proses organik termasuk penduduk dan produk dan proses anorganik. Studi mendalam mengenai interelasi antara fenomena-fenomena geosfer tertentu pada wilayah formal dengan variabel kelingkungan inilah yang kemudian diangap sebagai ciri khas pada pendekatan ke lingkungan.

BAB IIIPEMBAHASAN

3. 1. Pemukiman Kumuh di MalangSebanyak 29 di antara 57 kelurahan yang tersebar di Kota Malang, Jawa Timur, masuk kategori kawasan pemukiman kumuh. Pemukiman ini akan ditata ulang hingga terwujud program bebas kawasan kumuh pada 2019. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Wasto, mengatakan luasan kawasan kumuh di Kota Malang mencapai 603 hektare yang tersebar di 29 kelurahan. Namun, saat ini pemkot sudah siap menjalankan program penanganan kampung kumuh. Bahkan tahun ini ada tiga kelurahan yang dijadikan target utama sekaligus percontohan penanganan kampung kumuh di Tanah Air, yakni Kelurahan Sukun, Kotalama, dan Tulusrejo.Banyak faktor yang menyebabkan kekumuhan kota ini masih bisa terjadi. Selain banyaknya perumahan tak layak huni, kegiatan masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan menjadi salah satu alasannya. Perumahan tak layak huni menyebar di lima kecamatan. Konsentrasi terbanyak berada di Kelurahan Kotalama dan Mergosono, keduanya berada di Kecamatan Kedungkandang. Dua kelurahan ini berdekatan dengan pusat ekonomi, yakni pasar besar malang yang juga turut menyebabkan banyaknya aktivitas warga sehingga banyak pemukiman kurang layak dibangun. Dua kelurahan ini juga berada di bantaran Sungai Brantas. Banyak rumah yang dibangun saling berdekatan, tanpa memerhatikan aspek-aspek lingkungan, apalagi memperhatikan masalah kesehatan seperti ketersediaan MCK.3. 2. Dampak Pemukiman Kumuh di MalangPerumahan kumuh banyak sekali mengundang masalah internal bagi pemerintah daerah, karna banyak sekali dampak negatif dari perumahan kumuh yang menjadi maslah internal yang berkelanjutan dan cukup susah diatasi. Karna pemerintah tidak mampu untuk menyediakan permukiman-permukiman baru karena banyaknya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan dikota sehingga mereka mendirikan rumah asal asalan di sembarang tempat bahkan sama skali tidak layak huni. Dampak negatif dari pemukiman kumuh bagi lingkungan adalah:a. Pemborosan energi karna biasanya pada lingkungan tersebut masyarakat kurang mempunyai kesadaran yang lebih akan hal ini, dan sering mengunakan nya lampu filamen dan juga merangkai arus listerik secara asal yang menyebabkan pemborosan energi listerik.b. Terjangkitnya penyakit menular karna kurang terkelolanya dengan baik masalah kebersihan.c. Penumpukan sampah dan limbah material rumah yang tidak bisa didaur ulang karna tidak menggunakan suistinable material.d. Dapat merusaknya lapisan ozon karna hasil pembakaran sampah yang asal oleh masyarakat sekitar, karna tidak adanya pengelola sampah.e. wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor.3. 3. Upaya Pemerintah Malang dalam Menangani Masalah Pemukiman Kumuh Melalui Pendekatan EkologiUntuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok kedalam kriteria: Vitalitas Non Ekonomi Vitalitas Ekonomi Kawasan Status Kepemilikan Tanah Keadaan Prasarana dan Sarana Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.1. Kriteria Vitalitas Non EkonomiKriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.b. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.2. Kriteria Vitalitas EkonomiKriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya.c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh.3. Kriteria Status TanahKriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.b. Status sertifikat tanah yang ada.4. Kriteria Kondisi Prasarana dan SaranaKriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:a. Kondisi Jalanb. Drainasec. Air bersihd. Air limbah 5. Kriteria Komitmen Pemerintah SetempatKomitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya.Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi:a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya.6. Kriteria Prioritas PenangananUntuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:a. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.b. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan.c. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.d. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.Tahap awal pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah pemukiman kumuh adalah dengan dilakukan identifikasi rumah kumuh dan penanganannyaTim identifikasi terdiri atas Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan dibantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tim bakal merencanakan model penanganan permukiman kumuh di Malang.Tak hanya pembangunan fisik, tapi juga mengubah budaya masyarakat yang kebanyakan menetap di bantaran sungai. Hal ini dikarenakan warga sekitar bantaran sungai sering membuang sampah sembarang. Warga dilatih menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan terjaga dan fasilitas memadai, Malang diharapkan bebas pemukiman kumuh. Pada 2012 telah dibangun 600 unit rumah layak. Sedangkan pada 2013 diserahkan bantuan untuk perbaikan sekitar seribu unit rumah di perkampungan kumuh. Masyarakat juga membutuhkan perbaikan infrastruktur, meliputi drainase, penerangan jalan umum, dan infrastruktur lain. Untuk mempercepat pembangunan pemukiman kumuh, dilakukan usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Bank Dunia.Program penanganan daerah kumuh harus tuntas penanganannya pada 2019 sesuai target nasional. Ke-16 keluarahan kumuh tesrebut juga sudah masuk dalam peraturan daerah (Perda) yang harus mendapat perhatian khusus agar target pengentasannya sesuai yang ditargetkan.Menyinggung anggaran pengentasan sejumlah keluarahan dari predikat kumuh tersebut, Jarot mengatakan diambilkan dari semua pos anggaran dari pemangku jabatan, teramsuk pemanfaatan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR), Program Nasional Pembersayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bantuan pemerintah pusat serta APBD Kota Malang. Pembangunan infastruktur, seperti hotmix jalan, sanitasi dan drainase di perkampungan juga terus dibenahi agar tidak sampai terjadi banjir serta penerangan jalan umum (PJU) di masing-masing kelurahan juga bakal ditambah.

BAB IVPENUTUP4. 1. KesimpulanPenyebab adanya pemukiman kumuh di kota Malang disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Untuk menangani masalah tersebut maka pemerintah kota Malang melakukan langkah cepat secara bertahap yaitu dengan memberikan rumah layak huni bagi masyarakat serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Untuk efek jangka panjang maka pemerintah kota Malang melakukan pembangunan infastruktur, seperti hotmix jalan, sanitasi dan drainase di perkampungan.

DAFTAR PUSTAKA

Diakses melalui http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/13/173649782/Target-Bebas-Kampung-Kumuh-Kota-Malang-Digelontorkan-Rp-30-M pada 20 Juni 2015.Diakses melalui http://bkm-lpmksukun.com/?p=377 pada 21 Juni 2015.Diakses melalui http://malangtimes.com/berita/09082014/5701/11-kelurahan-kumuh-di-kota-malang-belum-tersentuh.html pada 22 Juni 2015.

1