PEMBUNUHAN DENGAN DAYA PAKSA (OVERMACHT)

A. Pendahuluan.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita tentunya selalu berhadapan dengan beraneka norma hukum yang ditaati dan dipatuhi, karena dalam norma hukum tersebut memuat suatu aturan yang menjadi acuan atau pegangan hidup bagi setiap individu. Di mana salah satu tujuan dari norma hukum adalah mengadakan keselamatan dan tatatertib di dalam masyarakat. Norma-norma hukum tersebut adakalanya lahir dalam perintah supaya dilakukan dan adakalanya lahir dalam bentuk larangan supaya dihindari atau tidak dilakukan. Salah satu dari norma hukum yang lahir dalam wujud larangan adalah tindak pidana pembunuhan yang pada akhirnya akan masuk kedalam lingkup pidana.[1]

Delik pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang dilarang menurut undang-undang (KUHP) maupun menurut syari’at. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah (Maqashid al-Syari’ah) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Allah menyatakan di dalam al-Qur’an :

� و� �وا ال �ل �قت �فس� ت �ي الن �ت م� ال � الله� ح�ر� �ال ح�ق� إ �ال �ل� و�م�ن ب �ا ف�ق�د م�ظل�وم"ا ق�ت ن ع�ل �ه� ج� �ي �و�ل "ا ل لط�ان � س� ر�ف ف�ال �س ل� ف�ي ي ق�ت ال�ه� �ن �ان� إ ا ك ص�ور" {٣٣ : اإلسراء }م�ن

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ : 33)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan, dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang dibenarkan agama. Dan bagi yang dibunuh secara zhalim maka ahli warisnya berhak untuk menuntut “qishash” atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh melalui hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil melaui ketetapan Allah.[2]

Manusia dalam menjalankan kehidupan ber-masyarakat, tentunya mengenal norma-norma yang harus ditaati, yang memuat suatu ketentuan dengan segala macam cara atau menghalalkan segala cara sehingga dapat menyebabkan suatu tindakan pidana dalam perbuatan yang bisa diancam dengan hukum. Jadi apabila seseorang melakukan tindakan pidana terhadap orang lain dan terbukti melakukannya, maka si pelaku akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindakannya.

Hukum Pidana Islam membagi perbuatan pem-bunuhan kepada tiga hal :

1. Pembunuhan sengaja ( العمد قتل ).

2. Pembunuhan semi sengaja ( العمد شبه قتل ).

3. Pembunuhan karena kekeliruan.[3]

Dari ketiga macam pembunuhan ini dapat diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman qishash. Qishash berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain. Atau dengan kata lain, mengikuti jejak si Fulan apabila si Fulan diperlakukan sebagaimana ia memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, qishash adalah mengikuti darah yang tertumpah dengan pembalasan penumpahan darah.[4] Atau dimaafkan dengan gantinya pembayaran denda, yang diputuskan sendiri oleh keluarga si terbunuh. Lalu bagaimanakah jika pembunuhan ini terjadi dikarenakan adanya paksaan dari orang lain.

Pemakasaan dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan al-ikrah, yakni :

[5]الشديد األذى أو المال إتالف أو أوالسجن بالضرب التهديد أو بالقتل بالوعيد يكره ما على الغير حمل

Artinya : “Menganjurkan seseorang terhadap suatu yang dibenci dengan ancaman akan dibunuh, dipukul, dipenjarakan, dirusak hartanya, atau siksaan yang pedih”.

Al-ikrah atau pemaksaan sendiri terbagi menjadi dua bagian :

1. Pemaksaan untuk berkata sesuatu.

2. Pemaksaan untuk berbuat sesuatu.

Hal ini semua berdasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta’ala di dalam al-Qur’an :

�ف�ر� م�ن �الله� ك �عد� م�ن ب �ه� ب �يم�ان � إ �ال ر�ه� م�ن إ ك� �ه� أ ب �نO و�ق�ل �يم�ان� م�طم�ئ إل �ا {١٠٦ : النحل …}ب

Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)…” (QS. An-Nahl : 106)

Berbeda dengan hukum pidana positif. Dalam pandangan hukum pidana positif bahwa pembentukan undang-undang membuat aturan-aturan bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal baik yang bersifat objektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi ketika seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasarkan dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang meyebabkan tidak dipidananya si pelaku.[6]

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pelaku. Salah satunya adalah karena ada Daya Paksa (Overmacht : pasal 48). Dalam suatu keadaan gawat, seseorang sering harus memilih antara dua kepentingan yang salah satunya harus dikorbankan untuk menyelamatkan kepentingan yang lain. Kalau ini terjadi timbul persoalan, apakah ini sama dengan adanya overmacht dari pasal 48 K KUHP, yang isinya “barang siapa yang melakukan

perbuatan karena adanya daya paksa tidak di pidana”. Dengan kata lain apakah seseorang, yang dianggap terpaksa berbuat sesuatu itu selalu dianggap bebas ataukah ini telah dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum.

Seseorang yang dipaksa ketika memilih melakukan jarimah, maka suatu bahaya menimpa orang lain dan sebaliknya. Dan ketika ia memilih ancaman, maka bahaya akan menimpa dirinya. Kedua keadaan itu dilarang oleh syari’at melarang seseorang untuk menimbulkan bahaya pada orang lain. Sebagaimana ia melarangnya untuk membawa dirinya dalam kehancuran. Jadi seseorang yang ketika mengadakan pilihan sehenarnya ia memilih dua perkara yang berbahaya dan dilarang.[7] Dengan demikian, keadaan seperti ini akan mempengaruhi terhadap diri pelaku kejahatan, karena sebenarnya dia dapat dituntut dan dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi pada akhirnya si pelaku tindak pidana tersebut dapat dibebaskan dari tuntutan dan kejahatan hukum, karena adanya hal yang bertalian dengan perbuatan sendiri atau dengan keadaan diri si pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah penulis rumuskan masalahnya yakni; bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang akibat hukum orang yang membunuh karena adanya daya paksa (overmacht) ?

B. Pembahasan.

1. Klasifikasi Kejahatan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Klasikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam adalah hudud, qishash dan ta’zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh kejahatan yaitu riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan), zina, qadzaf (tuduhan palsu zina), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan shurb al-khamr (meminum khamar).[8]

Kategori berikutnya adalah qishash. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan hudud dan ta’zir dalam hal beratnya. Kejahatan dalam kategori qishash ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat dari pada yang berikutnya yakni ta’zir. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau crimes agianst persons.

Kategori terahir adalah kejahatan ta’zir. Landasan ini penentuan hukumnya di dasarkan pada ijma’ (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Adapun dalam hukum pidana positif, klasifikasi kejahatan adalah misdrijven dan overtredingen. Kejahatan pertama merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum. Sedangkan yang kedua merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah keterangan yang menentukan demikian.[9]

2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam.

Hukum Islam menetapkan faktor niat sebagai hal yang sangat menetukan bobot perbuatan yang dilakukan manusia. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan bahwa amal manusia ditentukan oleh niat dalam hatinya. Bagi manusia diberlakukan perbuatannya berdasarkan apa yang diniatkannya.

[10{]البخارى رواه …}بالنيات األعمال إنما

Artinya : “Sesungguhnya setiap amal itu sesuai dengan niatnya”.

Sejalan dengan itu, kaidah hukum Islam menyatakan bahwa ;

[11 ]بمقاصدها األمور

Artinya : “Segala perbuatan manusia tergantung maksud si pelakunya”.

Oleh karena itu, kaidah hukum Islam membagi perbuatan pembunuhan kepada tiga macam :

a. Pembunuhan sengaja ( العمد قتل ).

Yakni pembunuhan yang diniatkan oleh si pelaku. Misalnya si pelaku memukul korbannya dengan alat tertentu yang diyakini bisa mematikan. Dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45 :

�ا ن �ب �ت ه�م و�ك �ي �ن� ف�يه�ا ع�ل �فس� أ �فس� الن �الن {٤٥ : المائدة…}ب

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa…”

b. Pembunuhan semi sengaja ( العمد شبه قتل ).

Ini jenis pembunuhan yang dengan tidak sengaja ingin membunuh. Misalnya, sengaja memukul seseorang dengan suatu alat yang biasanya tidak akan berakibat kematian, tetapi ternyata membuat kematian. Jadi, memukulnya disengaja, tetapi tidak ada maksud membunuh.

c. Pembunuhan karena kekeliruan.

Ini pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tetapi niat sama sekali tidak untuk mencederai orang tersebut, tapi yang dituju adalah makhluk lain. Misalnya seseorang bermaksud menembak rusa, tapi yang terkena manusia sehingga membuat mati. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 92 :

�ان� و�م�ا �م�ؤم�نa ك �ن ل �ل� أ �قت "ا ي � م�ؤم�ن �ال " إ {٩٢ : النساء…}خ�ط�أ

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)…”

3. Pengertian Daya Paksa Menurut Hukum Islam.

Daya paksa di dalam fiqh disebut dengan al-ikrah,[12] yang berarti menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhainya atau secara paksa. Pembahasan ikrah berkaitan dengan persoalan tindakan hukum seseorang dan akibatnya. Secara bahasa al-ikrah, adalah :

[13 ]أوشرعا طبعا يده الير أمر على اإلنسان حمل

Artinya : “menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara pribadi maupun secara syara’.”

Dan secara istilah adalah :

[14]الشديد األذى أو المال إتالف أو أوالسجن بالضرب التهديد أو بالقتل بالوعيد يكره ما على الغير حمل

Artinya : “Menganjurkan seseorang terhadap suatu yang dibenci dengan ancaman akan dibunuh, dipukul, dipenjarakan, dirusak hartanya, atau siksaan yang pedih”.

Ulama sepakat mendefinisikan ikrah dengan “pemaksaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridoinya dan juga bukan pilihannya untuk melakukan secara langsung perbuatan tersebut”.[15] Yang dimaksud dengan ridha adalah secara sukarela dan bermotivasi dalam melakukan sesuatu. Adapun yang dimaksudkan dengan pilihan adalah keputusan yang diambil setelah melakukan pertimbangan antara berbuat dan tidak berbuat. Kedua aspek ini dalam ikrah tidak ada sama sekali. Dari definisi ini, tergambar bahwa ikrah “merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan seseorang atas dasar tekanan dari pihak lain yang disertai ancaman sehingga apabila orang yang dipaksa tidak melakukan perbuatan tersebut, keselamatan jiwa atau anggota tubuhnya bisa terancam”.[16]

Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa, beberapa pengertian telah diberikan oleh fuqaha’ tentang paksaan. Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan daripadanya. Ketiga, paksaan menimpakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. Keempat, paksaan ialah apa yang ditimpakan pada

orang lain, yaitu yang membahayakannya atau menyakitinya. Kelima, batasan tentang paksaan ialah apabila sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.[17]

4. Hukum Pembunuhan dengan Daya Paksa.

Ulama fiqh sepakat bahwa jika seseorang dipaksa untuk membunuh ia berdosa. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum qishash (pembunuhan) jika ikrah-nya sempurna. Imam Abu Hanifah, Muhammad Hasan al-Syaibani, Daud az-Zahiri, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya, dan Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dikenakan qishash. Yang dikenakan hukuman qishash adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa dikenakan hukuman ta’zir (hukuman yang penentuannya didelegasikan syarak kepada hakim). Alasan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam lbnu Majah, at-Tabrani, dan al-Hakim. Akan tetapi Zufar bin Huzail bin Qais, ahli fiqh Mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa orang yang terpaksa dikenakan hukuman qishash, karena pembunuh sebenarnya adalah dia (pelaku), sedangkan orang yang memaksa hanyalah penyebab, dan untuk penyebab tidak dikenakan hukuman. Imam Abu Yusuf menyatakan baik orang yang terpaksa maupun yang memaksa tidak dikenakan hukuman qishash, karena dalam kasus seperti ini terjadi keraguan,[18] sedangkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan:

ض�ي� ع�ل�يj ع�ن ه� الله� ر� �ه� م�ن ع�ن �فظ� : ق�ول �ل ء�وا : ب ح�د�ود� ادر� �ه�ات� ال ب nالش� [19{]البيهقي رواه}ب

Artinya : “Hindarkan hukuman hudud dalam kasus yang ada unsur keraguannya” (HR. al-Baihaqi).

Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf, orang yang terpaksa tersebut dikenakan diyat (denda pembunuhan), sedangkan orang yang memaksa tidak dikenakan sama sekali. Ulama Mazhab Maliki, pendapat yang terkuat di kalangan Mazhab dan pendapat standar dalam Mazhab Hanbali menyatakan bahwa keduanya di-qishash, karena masing-masing punya andil dalam pembunuhan tersebut. Akan tetapi, jika ikrah-nya bersifat al-naqis, maka yang dikenakan hukuman qishash adalah orang yang terpaksa, karena masih ada pilihan baginya.[20]

Kalau diteliti lebih mendalam tentang pendapat-pendapat pada fuqaha’ di atas, maka akan terlihat bahwa paksaan dapat menghilangkan kerelaan hati, tetapi tidak menghilangkan pilihan. Orang yang dipaksa tidak hilang sama sekali pilihannya tetapi pilihan itu hanya menjadi tidak normal dan menjadi sempit daerahnya, sehingga ia tidak bisa berbuat lain, kecuali harus memilih antara dua perkara yaitu melakukan jarimah atau menerima bahaya dari pemaksa. Kalau pertanggunganjawab pidana di dasarkan atas pilihan pembuat maka selama masih ada pilihan tersebut, berarti pertanggunganjawaban pidana tersebut tetap ada, sebab bagaimanapun juga ia bisa memilih.

Seorang yang dipaksa ketika memilih melakukan jarimah maka suatu bahaya akan menimpa orang lain, dan sebaliknya ketika ia memilih ancaman maka bahaya akan menimpa dirinya. Kedua keadaan ini dilarang oleh syari’at Islam, karena syari’at ini melarang seseorang untuk menimbulkan bahaya pada orang lain sebagaimana ia melarangnya untuk membawakan dirinya dalam kehancuran. Jadi orang yang

dipaksa ketika mengadakan pilihan sebenarnya ia memilih antara dua perkara yang dilarang atau antara dua bahaya. Untuk hal ini syari’at Islam telah membuat dua kaidah hukum.

Kaidah pertama berbunyi; Suatu bahaya tidak boleh dihilangkah dengan bahaya lain (ad-dhararu la yuzalu bi ad-dharari). Jadi menurut kaidah hukum tersebut seseorang tidak boleh menyelamatkan harta sendiri dengan jalan menghancurkan harta orang lain, atau seseorang yang sedang sakit berat tidak boleh mengambil (menyorot) obat orang lain yang juga mengalami sakit berat dan sama penyakitnya. Kaidah hukum kedua berbunyi; Salah satu dari kedua perbuatan yang mengakibatkan bahaya (kerugian) boleh dikerjakan untuk menjauhkan perbuatan yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar (inna akhaffa ad-dhararaini yurtakabu littiqaai asyaddihima).

Penerapan kedua kaidah hukum tersebut menghapuskan pada orang yang dipaksa untuk memilih satu perbuatan dari kedua perbuatan yang dihadapi. Jadi kalau ia mengerjakannya maka sebenarnya, ia tidak memilihnya, melainkan terpaksa untuk mengadakannya, sesuai dengan adanya paksaan dan dengan adanya hukum syari’at Islam. Jadi pilihannya menjadi hilang sama sekali dan oleh karena itu hapuslah pertanggunganjawab pidana, karena tidak adanya pilihan dan oleh karena itu maka hapuslah hukuman.

Akan tetapi apabila orang yang dipaksa menyalahi kedua kaidah hukum tersebut, dan ia menolak bahaya dengan bahaya lagi atau menolak bahaya yang lebih ringan dengan (menimbulkan) bahaya yang besar, maka artinya orang tersebut mempunyai pilihan, dan dengan adanya pilihan ini pertanggunganjawab pidana tidak hapus dan hukuman juga tidak hapus, meskipun daerah pilihan itu sempit.

Ketika orang yang dipaksa kemudian membunuh orang lain, di mana perbuatan ini dikerjakannya dengan maksud untuk menghindarkan kematian atau penganiyaan berat dari dirinya sendiri, di mana ia sebenarnya tidak boleh menolak bahaya, yaitu kematian dirinya, dengan bahaya lain yang sama atau lebih berat, yaitu kematian orang lain. Kalau ia berbuat demikian berarti ia mempunyai pilihan, meskipun sempit daerahnya, pilihan ini tidak bisa menghapuskan pertanggungan jawab pidana, dan oleh karenanya ia dijatuhi hukuman atas pembunuhan yang dilakukannya.

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan di dalam hukum pidana positif, dimana di dalam pasal 48 KUHP Indonesia berbunyi sebagai berikut; “Orang yang melakukan perbuatan karena ia terdorong oleh sesuatu sebab paksaan tidak dapat dihukum”. Menurut bunyi pasal tersebut, daya-paksa (sebab paksaan), berat-lawan, sebab-kadar, kuasa-tak-terlawan, sebab paksa (overmacht), menjadi dasar peniadaan hukuman. Akan tetapi tersebut tidak memberikan pengertian dan penjelasan tentang dayapaksa itu sendiri. Datangnya dayapaksa tersebut sebagaimana yang dapat diartikan secara luas dari kata-kata “terdorong”, adakalanya dari manusia atau dari gejala-gejala alam keadaan dan serangan hewan. Juga bisa berupa dorongan materiil atau dorongan kejiwaan. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan misalnya dengan menuntut untuk membela badan atau membela kesusilaan atau harta benda miliknya atau orang lain dari serangan yang melawan hukum, yang dihadapi seketika itu atau dikhawatirkan segera akan menimpa, hingga dengan cara membunuh, maka ia tidak dihukum. Inilah yang disebut Dasar Penghapus Pidana dari kelompok Dasar Pembenaran, yaitu daya paksa.

Daya paksa merupakan alasan pembenar, sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum menghendaki supaya orang mempunyai

keberanian yang luar biasa (heldenmoed) seperti dalam halnya Karneades jika hal yang tak mungkin sama sekali (dwaasheid). Karenanya, dalam dayapaksa di situ tatahukum menerima saja apa yang terjadi (berust in het gebeurde). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya-paksa diterima sebagai sebuah pembenar.

Segala perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh dayapaksa, di mana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahan-nya. Hal ini tidak mungkin ditentukan secara umum, tapi harus dilihat bertalian dengan keadaan-keadaan yang khusus ada dalam masing-masing perkara. Dan apabila dalam suatu perkara hakim menentukan bahwa besarnya kekuatan yang mendorong ke arah dilakukannya suatu perbuatan pidana, adalah kurang cukup untuk dikualifisir sebagai dayapaksa dalam arti pasal 48, maka hemat penulis hal bahwa itu hanya dapat dinyatakan dalam pengurangan pidana yang akan dijatuhkan.

C. Kesimpulan.

Pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang akibat hukum orang yang membunuh karena adanya daya paksa (overmacht) tidaklah berbeda. Dalam hukum Islam ditetapakan, bahwa seseorang yang dipaksa untuk membunuh tetap berdosa. Akan tetapi, yang dikenakan hukuman qishash adalah orang yang memaksa, sedangkan orang yang dipaksa dikenakan hukuman ta’zir (hukuman yang penentuannya didelegasikan syara’ kepada hakim). Sedangkan dalam hukum pidana positif dimana di dalam pasal 48 KUHP Indonesia berbunyi sebagai berikut; “Orang yang melakukan perbuatan karena ia terdorong oleh sesuatu sebab paksaan tidak dapat dihukum”. Segala perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh dayapaksa, di mana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

[1] Moel Jatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Citra, 1993), h. 13

[2] M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah ; Pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 458

[3] Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia; Peluang Prospek dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 94-96

[4] Ibid., h. 90

[5] As-Syekh As-Said Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid III, (Mesir: Daar Al-Fikr, 1983), h. 355

[6] Adnan Ghazawi, Pelajar Hukum Pidana ; Penafsiran Hukum Pidana Dasar Hukum Penundaan Pemberatan dan Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15

[7] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 363

[8] Muhammad bin Ibrahim ibn Jubair, Criminal Law in Islam and the Muslim World: A Comparative Perspective, (Delhi: Institut of Objektive Studies, 1996), h. 54-55

[9] Moeljanto, op.cit., h. 71

[10] Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Sohih Al-Bukhari Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 6

[11] Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Padang Panjang: Sa’diyah Putra, t.th.), h. 22

[12] Ahmad Warson Munawwir, al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1294

[13] As-Syekh As-Said Sabiq, op.cit., h. 355

[14] Ibid.

[15] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., op.cit., h. 682

[16] Ibid.

[17] Ahmad Hanafi, op.cit., h. 354

[18] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., op.cit., h. 684

[19] Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, Subul al-Salam, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), Jilid 4, h. 15

[20] Abdul Aziz Dahlan…(et al.)., Loc.Cit.