BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAKSA BADAN (GIJZELING),

KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Paksa Badan (Gijzeling)

2.1.1 Pengertian paksa badan (gijzeling)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia antara lain dikatakan, paksa

merupakan tindakan yang menekan atau mendesak seseorang harus

melakukan sesuatu. Jadi paksa badan merupakan tindakan yang ditimpakan

kepada jasad atau tubuh debitur sebagai tekanan atau desakan agar memenuhi

kewajiban membayar utang yang diperintahkan putusan atau penetapan

pengadilan. Menurut Prof. Dr. Soepomo, gijzeling berarti penyanderaan atau

ditutup dalam penjara. Maksud gijzeling, untuk memberi tekanan kepada

pihak yang berutang dan keluarganya untuk memenuhi putusan hakim. Juga

Prof Subekti mengartikan gijzeling sama dengan penyanderaan. Apabila harta

milik tergugat tidak mencukupi memenuhi isi pengadilan, undang-undang

memperbolehkan menyandranya. Tujuannya untuk memaksa sanak

keluarganya membayar sejumlah yang ditapkan dalam putusan pengadilan .

Lembaga Sandra (gijzeling) merupakan salah satu lembaga yang dikenal

dalam hukum untuk proses penegakkan hukum. Penegakan hukum melalui

lembaga sandra secara umum di bidang hukum perdata dapat dilihat di Perma

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Ada 2 (dua) hal yang

patut dicermati dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 ini yaitu1:

a. Gijzeling sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis

diberlakukan terhadap untuk melunasi hutang pokok;

b. Gijzeling sebagai upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan

seorang debitur nakal ke dalam rumah tahanan Negara yang

ditetapkan pengadilan. Debitur nakal dimaksud adalah penjamin

utang yang dapat diperluas penunggak pajak yang mampu tetapi

tidak mau membayar utangnya.

2.1.2 Syarat-syarat paksa badan (gijzeling)

Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa

permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan, apabila permintaan

tersebut didasarkan atas alas an bahwa debitor pailit dengan tidak sengaja

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110,

atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 95 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004, ada persyaratan khusus dalam hal pengadilan

mengabulkan permohonan paksa badan (gijzeling) yaitu:

19 Mulyasi W, 2012, Gijzeling dalam Perkara Pajak,

http://eprints.undip.ac.id/15739/I/Mulyasih_Wahyumurti/pdf, diakses tanggal 8 Februari 2015

1. Debitor bersikap tidak kooperatif dengan kurator dan atau berupaya

menghilangkan harta pailit seperti semua surat, dokumen, uang,

perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik debitor.

2. Debitor pailit tidak menghadap untuk memberikan keterangan

kepada hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditur meskipun

telah dipanggil secara resmi, patut, dan layak.

3. Debitor pailit tidak hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang.

4. Kreditur tidak dapat meminta keterangan dari debitor pailit mengenai

hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas.

Persyaratan khusus mengenai pengabulan permohonan paksa badan

(gijzeling) juga diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 seperti dalam pasal-

pasal berikut:

1. Pada Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa paksa badan (gijzeling)

tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik

yang telah berusia 75 tahun.

2. Pasal 4 yang menyatakan bahwa paksa badan (gijzeling) hanya

dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai

utang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

2.2.1 Pengertian perseroan terbatas

Perseroan terbatas yang digunakan dewasa ini, sebelumnya dikenal dengan

isitlah Naamloze Vennootschaap (VN) yang semula diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Bentuk usaha

yang saat ini paling banyak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha adalah

bentuk usaha berbentuk perseroan terbatas yang terus berkembang seiring

dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan perseroan

terbatas tersebut juga tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah

dalam rangka memberikan kemudahan dan tanggung jawab pada perseroan

terbatas sebagai badan hukum.

Pengaturan perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995 di pandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan

masyarakat dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

sudah berkembang begitu cepat, khususnya pada era globalisasi. Adanya

kebutuhan tersebut menuntut penyempurnaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya diganti/dirubah dengan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai pengertian/definisi perseroan terbatas pada KUHD sebagai cikal

bakal dari pengaturan perseroan terbatas tidak ditemui adanya pengertian dari

perseroan terbatas. Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, Pasal 40,

Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD, akan didapat pengertian perseroan terbatas.

Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yaitu2:

20 Agus Budiarto,2002, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan

Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 24.

a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-

masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk

membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan

perseroan;

b. Adanya Persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah

nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi

dalam organisasi Perseroan, yang berwenang mengangkat dan

memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-

garis besar kebijakan menjalankan perusahaan, dan lain-lain;

c. Adanya pengurus yaitu direksi dan komisaris yang merupakan satu

kesatuan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung

jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan

anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

(selanjutnya disebut UUPT) memiliki definisi sebagai badan hukum yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya. Dari definisi ini dapat dirarik unsur-unsur

perseroan terbatas yaitu:3

1. Perseroan terbatas adalah badan hukum;

21 Ridwan Khairandy et. al., 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Gama Media,

Yogyakarta, h. 33.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian;

3. Melakukan kegiatan usaha;

4. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Dengan demikian perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian dalam melakukan kegiatannya dari modal perseroan

yang terdiri dari saham-saham, maka secara hukum pada prinsipnya harta

bendanya terpisah dari harta benda pendirinya atau pemiliknya. Karena itu

tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi milik

perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Suatu badan hukum

merupakan perseroan terbatas yang modalnya terdiri atas saham-saham, maka

tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas terbatas pada

modal yang disetor dalam perseroan tidak bertanggung jawab sampai

kekayaan pribadinya4.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas dianggap layaknya orang-

perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri,

memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat dituntut serta menuntut di depan

pengadilan.

2.2.2 Organ-organ perseroan terbatas

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan

perjanjian. Perseroan terbatas sebagai hukum bukanlah makhluk hidup

sebagaimana manusia, ia adalah makhluk artificial. Badan hukum tidak

memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu ia tidak

22 Munir Fuady, 2002, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate law dan Eksistensinya

dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h.

3.

dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang

alamiah (manusia). Tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, ia

bertindak atas nama dan tanggung jawab badan hukum5.

Organ-organ perseroan terbatas berdasarkan pada ketentuan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi

dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada direksi atau komisaris. Pada prinsipnya yang merupakan organ

perseroan adalah bukan pemegang sahamnya, melainkan Rapat Umum

Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) tersebut6. RUPS

merupakan organ perusahaan dengan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan

kekuasaan mutlak, dikarenakan Negara kita didalam UUPT menganut

prinsip distribution of power, artinya kewenangan di dalam perseroan

terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi, dan RUPS. Dengan

demikian apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direktur

atau komisaris, maka RUPS tidak berwenang lagi terhadap hal yang

bersangkutan7. Serta hal tersebut menganut paham institusional dimana

paham ini berpandangan bahwa ketiga organ perseroan terbatas masing-

masing mempunyai kedudukan mandiri (otonom) dengan kewenangan

sendiri-sendiri sebagaimana diberikan menurut undang-undang dan

23 Ali Ridho, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan

Koperasi, Alumni, Bandung, h. 17.

24

Munir Fuady, 2008, Hukum Prusahaan: dalam paradigma hukum bisnis, Citra Aditya

Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 44.

25

Ibid, h. 47.

anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh

organ yang lainnya8. Secara umum RUPS terdiri dari 2 jenis yaitu RUPS

tahunan dan RUPS luar biasa.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta

mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Pasal 92 UUPT dapat

diketahui bahwa organ yang bertugas melakukan pengurusan perseroan

adalah direksi. Serta pengertian direksi secara umum telah dijelaskan

dalam UUPT Pasal 1 butir 4. Setiap direksi wajib dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha

perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota

direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha

perseroan9.

Direksi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan direktur, yang

biasanya terbagi atas beberapa direktur bidang tertentu dan seorang

direktur utama10

. Biasanya terdapat suatu tata tertib direksi yang harus

mendapat persetujuan RUPS, dimana tata tertib ini hakikatnya sebagai

pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan (6) UUPT. Direksi diangkat oleh RUPS

26 Rudhi Prasetyo, 1983, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari

Perseroan Terbatas, Airlangga University Press, Surabaya, h. 11.

27

Cornelius Simanjuntak, 2009, Organ Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, h. 28

28

Ibid, h. 29.

dan karenanya segala tugas pengurusan perseroan harus

dipertanggungjawabkan kepada RUPS11

Jangka waktu jabatan seorang

anggota direksi perseroan berpedoman pada anggaran dasar masing-

masing perseroan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta

memberi nasihat kepada direksi. Tugas atau fungsi dewan komisaris

diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yaitu melakukan

pengawan terhadap kebijakan pengurus perseroan yang dilakukan

direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya.

2.2.3 Prinsip dasar pengurusan perseroan terbatas

1. Prinsip Fiduciary duty dalam pengurusan perseroan terbatas

Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa: “Direksi menjalankan

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud

dan tujuan perseroan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui direksi

bertugas mengurus perseroan antara lain pengurusan sehari-hari perseroan.

Kata “pengurusan sehari-hari perseroan”, sejalan dengan pandangan para ahli

di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

perbuatan pengurusan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan beheer van

29 Ibid.

daden adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan

yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata12

.

Konsep pengurusan bukan dimaksudkan bahwa direksi hanya menjadi

pelaksana kebijakan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris

tetapi lebih tepatnya istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan

untuk13

:

a. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha

Perseroan;

b. Mengelola kekayaan perseroan; dan

c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam pengurusan perseroan, anggota direksi merupakan pemegang

amanah (fiduciary), karena itu dikatakan bahwa antara perseroan terbatas dan

direksi terdapat hubungan fiducia yang melahirkan fiduciary duties bagi

direksi14

.

Istilah “duty” berarti “tugas”, sedangkan untuk istilah “fiduciary” berasal

dari bahasa latin “fiduciarus” dengan akar kata “fiducia” yang berarti

“kepercayaan” (trust) atau dengan kata kerja “fidere” yang berarti

“mempercayai” (to trust). Sehingga dengan istilah “fiduciary’ diartikan

30 Nindyo Pramono, 2007, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank)

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” Buletin Hukum Perbankan dan

Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, h. 18.

31

Ais Chatamarrasjid, 2004, penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum

Perusahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73.

32

Try Widiyono, op.cit, h. 38.

sebagai “memegang suatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang

memegang sesuatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain”15

.

Ada 2 (dua) jenis kewajiban pokok dalam fiduciary duty yaitu16

:

a. Kewajiban untuk setia, yaitu suatu kewajiban yang

menghendaki direktur dengan persetujuan dan dengan jujur

melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.

b. Kewajiban peduli, yaitu sebuah kewajiban yang menghendaki

direktur untuk menjalankan tanggung jawab dengan hati-hati

yang mana seorang yang berhati-hati dengan alasan akan

menggunakan dibawah keadaan yang sama, ketika bertindak

dalam cara yang berbeda.

Hubungan fiduciary timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi

kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya

sendiri. Fiduciary duty direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut17

:

a. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk

kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa

persetujuan atau sepengetahuan perseroan,

b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus

untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun

pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan,

c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan asset

perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

33 Munir Fuady I, op.cit, h. 10.

34

Gunawan Widjaja, loc.cit. 35

Ais Chatamarrasjid, op.cit, h. 196.

2. Business Judgement Rule

Teori ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan

tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam

kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik

untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik dan tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Prinsip ini ada untuk melindungi direksi, karena menurut prinsip ini jika

tindakannya merupakan tindakan yang terbaik untuk perseroan, maupun

bertentangan dengan keputusan RUPS yang dianggap tidak sesuai untuk

perusahaan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip Ultra Vires

Adapun yang dimaksud dengan prinsip ultra vires (pelampauan

kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum

seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi

tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam

anggaran dasar perseroan.

Suatu perbuatan dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa wewenang

(authority) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan

tersebut adalah ultra vires bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang

direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan

hukum perusahaan. Menurut Ais Chatarramasjid bahwa suatu transaksi ultra

vires adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS.

Sehingga perbuatan direksi yang ultra vires adalah merupakan tanggung

jawab pribadi dari direksi tersebut18

.

Fred B.G Tumbuan mengungkapkan kriteria-kriteria ultra vires yaitu19

:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh

anggaran dasar

2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan

hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan

menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran

dasar.

3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan

hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju

pada kepentingan perseroan terbatas.

4. Tanggung jawab berdasarkan Prinsip Piercieng The Corporate Veil

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori Penyikapan

Tirai Perusahaan merupakan topik yang sangat popular dalam hukum

perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum

modern di Negara lain. Penerapan prinsip ini mempunyai tujuan utama yaitu

keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor

maupun para pemegang saham.

Pada umumnya prinsip piercing corporate viel diartikan sebagai suatu

proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan

lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku. Dengan

36 Hadi Shubhan, op.cit, h. 228

37

Hadi Shubhan, op.cit, h. 229.

demikian, piercieng corporate viel ini pada hakaikatnya merupakan doktrin

yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham,

direksi, atau komisaris dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim

dari pihak ketiga kepada perseroan. Doktrin ini juga dianut dalam UUPT yaitu

Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 80, dan Pasal 90.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.3.1 Pengertian kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Selanjutnya

istilah pailit berasal dari kata Belanda faillet yang mempunyai arti kata ganda

yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet berasal dari Perancis

yaitu Faillete yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran,

sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis

disebut Le fail yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu failure. Di

Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan

menggunakan istilah-istilah bankrupt dan bankruptcy20

. Mengenai definisi

dari kepailitan sebagaimana terjemahan istilah Belanda Faillisement tidak

dapat ditemukan dalam peraturan kepailitan (Faillisement Verordenings yang

diundangkan dalam Staatsblad Hindia Belanda tahun 1905 Nomor 271 junto

Staatsblad tahun 1906 Nomor 348)21

. Peraturan Hindia Belanda tersebut

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum

masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah kepailitan, sehingga

38

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan Di

Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, h. 18

39

Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah Press, Malang,

h. 9.

pemerintah memperbaharuinya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

tentang Kepailitan dan perubahan terakhirnya adalah Undang-undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang.

Pengertian Kepailitan mengacu pada undang-undang Kepailitan Nomor 37

Tahun 2004, Pasal 1 butir 1 menyebutkan definisi kepailitan yaitu sita umum

atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesan hartanya

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana

diatur dalam undang-undang ini.

Pengetian kepailitan lain yang dikemukakan oleh para sarjana diantaranya

adalah seperti yang dikatakan oleh Imran Nating bahwa kepailitan sebagai

suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan

untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal

ini pengadilan niaga22

.

Melihat pendapat dari Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan

adalah mogok dalam melakukan pembayaran23

, sedangkan Kartono

mengemukakan bahwa kepailitan adalah sitaan umum dan eksekusi atas

seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya24

.

Sementara itu pengertian pailit menurut R Subekti adalah keadaan seorang

debitur apabila debitur tersebut telah menghentikan pembayaran hutang-

40 Imran Nating, loc.cit.

41

Siti Soemartini Hartono, 1981, Pengantar Hukum Kepailitan, Seksi Hukum Dagang FH

UGM, Yogyakarta, h. 1.

42

Sentosa Sembiring, op.cit, h. 14.

hutangnya, suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna

menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya25

.

Jadi berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana

di atas, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

5. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur;

6. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya

bersama-sama

2.3.2 Syarat-syarat kepailitan

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan

tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh

pengadilan niaga. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan

PKPU yaitu debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak

membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan

sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya”.

Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut26

:

1. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur (Concursus Creditorium).

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditur yang dikenal dalam

HUKPerdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur konkuren, kreditur konkuren diatur dalam Pasal

1132 KUHPerdata yang dengan hak pari passu dan pro rata.

Yang artinya para kreditur secara bersama memperoleh

43 Subekti dan R Tjitrosudibyo, 1973, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 40.

44

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 31.

pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung

berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditur

terhadap utang debitur secara keseluruhan.

b. Kreditur preferen, merupakan kreditur yang mempunyai hak

istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan

kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi

dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata

berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdata).

c. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan

kebendaan, yang dalam KUHPerdata disebut dengan nama

gadai dan hipotek.

2. Harus ada utang. Pengertian utang mengacu pada undang-undang

kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (6).

3. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan, tetapi

menyatukan syarat suatu utang yang telah jatuh tempo dan utang

yang dapat ditagih.

4. Debitur harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih

dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan

berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan sekedar tidak

membayar kepada satu atau dua orang saja.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana, ialah bila dalam mengambil

keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti yang diatur dalam

Buku IV KUHPerdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat

pembuktian yang sederhana27

. Berkenaan dengan sifat sederhananya

pemeriksaan permohonan kepailitan, maka tentunya sangat diharapkan sikap

yang aktif dari hakim untuk sedapat mungkin mendengar secara seksama

kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur di depan persidangan, dan

berusaha mendamaikan diantara keduanya.

2.3.3 Tujuan hukum kepailitan

Hukum kepailitan bukan suatu lembaga yang sederhana dan berdiri

sendiri, karena mengatur hubungan berbagai pihak sehingga mempunyai

berbagai kaitan dan aspek, yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan.

Termasuk juga pada masalah apakah pengaturan mengenai kepailitan

(faillssment) yang masih berlaku sesuai dengan keadaan sekarang.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya The Nature of Bankruptcy

sebagaimana dikutip oleh Jordan, tujuan semua Undang-undang Kepailitan

(bankruptcy laws) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk

memilah- milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitur

yang tidak cukup nilainya. Maka dari itu tujuan-tujuan dari hukum kepailitan

adalah28

:

3. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan yang dimana

perwujudan dari pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa semua

harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak

45 Rahayu Hartini, op.cit, h. 76.

46

Adrian Sutedi, op.cit, h. 29.

bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur. Hukum

kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para

kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan

tersebut. Tanpa adanya hukum kepailitan, maka akan terjadi kreditur

yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak

daripada kreditur yang lemah.

4. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para

kreditur sesuai dengan asas pari passu yaitu membagi secara

proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren

berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur

tersebut di dalam hukum Indonesia. Adapun asas pari passu ini

merupakan perwujudan dari pasal 1132 KUHPerdata.

5. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan

seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki

kewenangan untuk mengurus dan menindahtangankan harta

kekayaannya.

6. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailit memberikan

perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para

krediturnya yaitu dengan cara memperoleh pembebasan utangnya.

Menurut hukum kepailitan Amerika Serika, seorang debitur

perorangan (individual debitor) akan dibebaskan dari utang-utangnya

setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta

kekayaannya. Sekalipun nilai hartanya setelah dilikuidasi atau dijual

oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya

kepada krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi diwajibkan

untuk melunasi utang-utang tersebut.

7. Menghukum pengurus karena kesalahannya telah mengakibatkan

perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga

perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan

pailit oleh pengadilan.

8. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk

berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-

utang debitur.

Peraturan kepailitan tersebut sangat perlu sampai saat ini, sebab di dalam

dunia perdagangan maupun dunia usaha yang semakin majunya perekonomian

dunia pada umumnya dan perekonomian Indonesia pada khususnya yang

selalu dalam perkembangannya membutuhkan modal yang cukup besar untuk

kemajuan usahanya, tak terlepas dari perbuatan hukum yang menimbulkan

perjanjian-perjanjian yang bentuknya utang piutang dengan suatu jaminan,

maka oleh para pengusaha termasuk juga pedagang, mungkin juga sebuah

badan dalam bentuk organisasi sebagai usaha perniagaan (perseroan terbatas,

firma, dan lain sebagainya), selalu mungkin dalam suatu ketika menghadapi

kenyataan penagihan utang-utang yang telah dapat dijalankan, yaitu atas

tuntutan beberapa kreditur (sedikit-dikitnya dua orang kreditur)29

.

2.3.4 Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepailitan lama (Fv) atau

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pihak-pihak

yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Debitor sendiri;

2. Seorang kreditur atau lebih;

3. Jaksa penuntut umum.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5), pihak-pihak yang dapat

mengajukan pailit diantaranya adalah:

1. Debitor sendiri;

2. Seorang atau lebih krediturnya;

3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

4. Bank Indonesia (BI);

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);

6. Menteri Keuangan.

2.3.5 Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit

Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar

sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat

47 Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, op.cit, h. 14.

dijatuhi keputusan kepailitan. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan

pribadi maupun badan hukum.

Menurut pendapat Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, pihak yang dapat

dinyatakan pailit adalah:30

1. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah

menikah maupun yang belum manikah. Jika permohonan

pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang

telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan

atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami-istri

tersebut tidak ada percampuran harta;

2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak

berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap

suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-

masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh

utang firma;

3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi,

maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah

ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;

4. Harta peninggalan (Warisan). Harta warisan dari seseorang yang

meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang

meninggal itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti

48 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit., h. 16.

membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal

dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Hal

tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1107 KUHPerdata.