PEMBERIAN INFORMASI (SOSIALISASI)

TERKAIT

PERMENKUM&HAM NO. 60 TH.2016

TENTANG TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN

PERMOHONAN PENERBITAN

SURAT KETERANGAN WASIAT ELEKTRONIK

Hotel SAVANA Malang 31 Mei 2017

Oleh Yennita Dewi, SH.MH.

Kasi Daftar Pusat Wasiat – Direktorat Perdata - Ditjen Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan HAM

RUANG LINGKUP

PERMENKUM& HAM NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG

TATACARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN

PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT ELEKTRONIK

• 1.BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM

Pasal 1 angka 1 s/d 8 (Pengertian Wasiat, Daftar Akta dsb)

• 2. BAB II TENTANG TATACARA PELAPORAN WASIAT

• (Aplikasi online sudah hadir di ahu.go.id sejak 24 Maret 2014)

berisi ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 11

• 3. BAB III TENTANG SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW)

Aplikasi online akan segera tayang akhir Juli 2017 di ahu.go.id

berisi ketentuan Pasal 12 s/d 19

DASAR HUKUM PELAPORAN

(PENDAFTARAN) WASIAT 1. Pasal 16 huruf h,i dan j Undang-Undang No 30 Tahun 2004 sebagaimana

diubah dengan UU NO. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

2. Pasal 2 & 3 Bab II Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, menyebutkan :

“Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya secara elektronik melalui laman resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”

KEHENDAK/KEMAUAN

TERAKHIR SESEORANG

MEMBUAT WASIAT

NOTARIS

WASIAT

Pendaftaran

Wasiat secara

online Klik ahu.go.id

Pilih menu Layanan

“Wasiat” waktu pelaporan

dibuka tgl. 01 s/d 05 (24

jam) tiap bulannya

Pendaftaran

wasiat

Isi aplikasi

Teknis Pendaftaran

Ket. Cara isi laporan Lihat di Web ahu.go.id

Ps. 16 UU No. 30 Tahun 2004

jo UU No. 2 Tahun 2014

(laporan) wasiat

Sebelum Tahun 2015

DPW

DIT PERDATA

DITJEN AHU

Kementerian

Hukum dan HAM

RI

t

Pendaftaran wasiat

secara online melalui

www. ahu.go.id setiap

tgl. 1 s/d 5 (24 jam)

tiap bulannya

Kirim via

pos/tiki

Datang lgs

ke

loket/TU

(28 -03- 2014)

Akurasi data

tidak vallid

TATA CARA PELAPORAN WASIAT

1. Pelaporan Wasiat dilakukan oleh Notaris melalui laman resmi Ditjen AHU : www.ahu.go.id (pilih menu “Wasiat”).

2. Waktu pelaporan dibuka 24 jam pada tgl. 01-05 setiap bulannya;

3. Hal yang wajib dilaporkan Notaris:

1).DAFTAR AKTA adalah laporan Notaris atas akta yang dibuatnya berkenaan dengan

Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya),yang meliputi

pembuatan akta: a. Wasiat Umum

b. Wasiat Olografis

c. Hibah Wasiat

d. Wasiat rahasia atau tertutup

e. Pencabutan Wasiat

*catatan :Setiap pelaporan Daftar Akta dikenakan tarif PNBP Rp. 100.000,-/per-akta

2).DAFTAR NIHIL adalah laporan yang isinya tidak terdapat akta Wasiat yang dibuat dihadapan

Notaris, setiap pelaporan Daftar Nihil tidak dikenakan tarif biaya PNBP/ Rp.0,-)

ISIAN FORMAT PELAPORAN

WASIAT

(1) Pelaporan DAFTAR AKTA mengisi format isian yang memuat :

a. Identitas Pemberi Wasiat yang meliputi:

1. nama lengkap, dahulu bernama atau alias

2. tempat dan tanggal lahir

3. pekerjaan

4. alamat; dan

5. nomor Kartu Tanda Penduduk

b. Nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat

c. Jenis akta Wasiat

d. Nomor repertorium akta Wasiat

(2) Pelaporan DAFTAR NIHIL dilakukan dengan memilih keterangan NIHIL

Langkah-langkah Pelaporan

(Pendaftaran) Wasiat Online

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN NOTARIS

SETELAH PELAPORAN WASIAT BERHASIL

DILAKUKAN :

Notaris wajib menyimpan :

1. Tanda bukti pelaporan elektronik atas DAFTAR AKTA atau DAFTAR NIHIL

2. Bukti pembayaran PNBP (jika pelaporan terdapat DAFTAR AKTA)

3. Menyampaikan tanda bukti pelaporan elektronik DAFTAR AKTA atau DAFTAR NIHIL kepada Majelis Pengawas daerah Notaris setempat setiap bulannya.

(Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik)

CONTOH PELAPORAN WASIAT

ONLINE (VERSI terbaru ADA QR CODE)

PELAPORAN WASIAT diluar waktu

pelaporan Pasal 3 (2) Permenkumham

No. 12/2016 Dapat diajukan dalam keadaan tertentu yaitu :

1. Laman resmi Ditjen AHU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

2. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tata Cara Pelaporan dalam keadaan tertentu :

1. Disampaikan secara elektronik dengan mengunggah:

a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) dengan disertai alasan

yang sah

b. Keterangan dari Pengurus Daerah INI setempat

c. Bukti pembayaran penerimaan PNBP untuk Pelaporan Daftar Akta

d. Bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh DPW

2. Permohonan pelaporan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan

3. Tanda bukti pelaporan dalam keadaan tertentu wajib disimpan Notaris dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat

CONTOH BUKTI PELAPORAN

WASIAT (LEWAT WAKTU –

( versi baru dg QR CODE)

DAMPAK TIDAK MELAKUKAN

ATAU TERLAMBAT MELAKUKAN

PELAPORAN WASIAT : 1. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab Notaris

ybs;

2. Notaris akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. MENJADI TIDAK AKURATNYA :

a. Surat Keterangan Wasiat (SKW) yang diterbitkan oleh

Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM

b. Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan

oleh Balai Harta peninggalan / Notaris/ Lurah

Pelaporan bulanan WASIAT

merupakan sumber informasi dalam

pemberian keterangan/informasi

tentang Terdaftar/Tidak Terdaftarnya

sebuah wasiat dalam

SURAT KETERANGAN

WASIAT (SKW) menjadi

landasan /dasar dalam

penerbitan

SURAT KETERANGAN

HAK WARIS (SKHW) yang

dikeluarkan oleh

BHP/NOTARIS/LURAH

Keterkaitan

Pelaporan

(Bulanan) Wasiat

Permasalahan

Terlambat

menyampaikan laporan

bulanan

Laporan bulanan tidak

terlapor/tersimpan pada

Daftar Pusat Wasiat

Kesalahan dalam

membuat laporan

bulanan

Dampak pada SKW

SKW YG

DITERBITKA

N TIDAK

AKURAT

PELAPORAN WASIAT YANG

DIBUAT DI LUARNEGERI Ketentuan Pasal 11 Permenkum & HAM No.60 Tahun 2016

1. Dalam hal Wasiat dibuat WNI diluarnegeri, pemberi wasiat, penerima wasiat atau kuasanya yang sah dapat melaporkan wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat melalui Notaris di Indonesia

2. Pelaporan wasiat tersebut juga ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat

3. Disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak wasiat dibuat

4. Notaris di Indonesia memasukkan Pelaporan Wasiat tersebut ke dalam laman resmi www.ahu.go.id (menu wasiat)

5. Dikenakan tarif PNBP pelaporan wasiat (Daftar Akta)

6. Pemberi Wasiat, Penerima Wasiat, Kuasanya yang sah atau Notaris wajib menyimpan :

a. Akta wasiat

b. Bukti pengiriman Pelaporan wasiat dan

c. Bukti pembayaran biaya PNBP

MANFAAT

Surat Keterangan Wasiat

Dasar/Landasan Pembuatan

Surat Keterangan Ahli Waris

(Surat Keterangan Hak

Mewaris)

PENGERTIAN

SURAT KETERANGAN WASIAT (SKW)

Adalah surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftar nya akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat wasiat

(Pasal 1 angka 6 Permenkum & HAM R.I No. 60 Tahun 2016)

SKW dapat berupa keterangan :

a. Tidak Terdaftar akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;

b. Terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. Pencantuman akta Wasiat yang disebutkan dalam SKW adalah mencantumkan seluruh akta wasiat yang dilaporkan dan terdaftar pada database Daftar Pusat Wasiat.

(Pasal 17 Permenkum & HAM R.I No. 60 Tahun 2016)

Tata Cara Permohonan Penerbitan

Surat Keterangan Wasiat (elektronik):

1. Pemohon (perseorangan atau Notaris atau instansi ex. BHP) mengajukan permohonan

dengan mengisi format isian pada laman www.ahu.go.id

(pilih menu “Wasiat” kmd “Permohonan Surat Keterangan Wasiat”)

2. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan: a. Asli/fotokopi sesuai asli dari Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya b. Surat Penetapan/Pernyataan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya c. Bukti pembayaran PNBP SKW atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

PERMOHONAN SKW ELEKTRONIK

Pasal 14 & 15 ayat (3) Permenkum & HAM No. 60 Tahun 2016

Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan persyaratan telah diunggah akan dilakukan pemeriksaan oleh verifikator Daftar , jika Dokumen yang diunggah oleh Direktur Perdata dinyatakan lengkap, maka Pemohon dapat mengunduh SKW pada laman resmi Ditjen AHU dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas concorde warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 gr

Pasal 16 Permenkum & HAM No. 60 Tahun 2016

Jika permohonan dinyatakan masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Daftar Pusat Wasiat memberitahukan kepada pemohon melalui email / inbox Notaris dalam jangka waktu paling lama 3 hari, Apabila dalam waktu 3 hari Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan maka permohonan dinyatakan ditolak.

Dalam hal permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan permohonan SKW kembali tanpa dikenai biaya PNBP (masa berlaku voucher PNBP saat ini 60 hari)

Isi Surat Keterangan Wasiat :

Tidak Terdaftar

Isi Surat Keterangan Wasiat :

Terdaftar Akta

Wasiat

Harta Warisan di bagi

sesuai ketentuan

Dipisahkan harta yang

menjadi wasiat, selanjutnya

sisa harta dibagi sesuai

ketentuan

Contoh Surat Keterangan Wasiat ELEKTRONIK “Terdaftar

(VERSI baru online – ada QR code)

PERMOHONAN SKW

SECARA MANUAL

PERMOHONAN SKW

SECARA ELEKTRONIK

Surat Permohonan Penerbitan SKW diajukan langsung

ke Ditjen AHU

Dokumen persyaratan Permohonan Penerbitan SKW

dilampirkan dengan Surat Permohonan Penerbitan

SKW

Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya

meninggal sebelum waktu pelaporan (tgl 1-5 setiap

bulan berikutnya), Pemohon belum dapat mengajukan

permohonan SKW dalam waktu paling lama 60 hari

terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang

dimohonkan keterangan wasiatnya

Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan Penerbitan

SKW dilakukan oleh Seksi Daftar Pusat Wasiat secara

manual

Jangka waktu pemeriksaan dokumen Surat

Permohonan Penerbitan SKW paling lama 14 hari

terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh

Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen

AHU

Produk/keluaran SKW diambil di loket pelayanan

Ditjen AHU atau dikirim melalui Pos ke alamat

Pemohon

Surat Permohonan Penerbitan SKW diunggah

pada laman resmi Ditjen AHU

Dokumen persyaratan Permohonan Penerbitan

SKW diunggah pada laman resmi Ditjen AHU

Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya

meninggal sebelum waktu pelaporan (tgl 1-5 setiap

bulan berikutnya), Pemohon belum dapat

mengajukan permohonan SKW dalam waktu

paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal

meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan

wasiatnya

Pemeriksaan dokumen Surat Permohonan

Penerbitan SKW dilakukan oleh Seksi Daftar

Pusat Wasiat secara elektronik

Jangka waktu pemeriksaan dokumen Surat

Permohonan Penerbitan SKW paling lama 3 hari

terhitung sejak tanggal permohonan diterima

Produk/keluaran SKW dicetak mandiri oleh

Pemohon dengan mengunduh (download)