Undang – Undang Kewarganegaraan No. 12

Tahun 2006

 ”Warga Negara adalah warga suatu negara yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Pasal 1 ayat 1

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi

WNI

2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

“Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang

berhubungan dengan warga negara.”

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat 2

 ”Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing

untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.”

Pasal 1 ayat 3

Syarat – syarat naturalisasi biasa :

1. Telah berusia 21 Tahun

2. Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut

3. Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya

4. Dapat berbahasa Indonesia

5. Sehat jasmani & rokhani

6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan

7. Mempunyai mata pencaharian tetap

8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI

Naturalisasi biasa

Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara

RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI.

1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI

3. Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.

4. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan.

5. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

6. Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat di minta oleh negara RI, kemudian mereka mengucapkan janji setia dan sumpah (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi biasa). Cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Naturalisasi istimewa

“Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.”

Menteri yang menangani perihal Kewarganegaraan RI adalah Menteri Hukum dan HAM

Pasal 1 ayat 4

“Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu

yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.”

Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Pasal 1 ayat 5

“Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”

Pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini meliputi orang perseorangan dan korporasi yang terdiri dari Badan Hukum (PT IMA, Koperasi dan Yayasan) dan perkumpulan orang (Pasal 1 angka 3).

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa makna Pasal 1 tersebut adalah cukup jelas,  karena apa yang dimaksud dengan kata-kata: “korporasi, pegawai negeri, setiap orang” adalah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketentuan yang diamanatkan adalah tafsiran hukum (hermeneutika hukum ) yang autentik mengenai apa yang dimaksud dengan kata-kata: “korporasi, pegawai negeri, setiap orang” pada perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 1 ayat 6

Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat

Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Kedutaan besar Republik Indonesia (sering disingkat sebagai "KBRI") adalah kantor perwakilan utama Indonesia di sebuah negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang duta besar.

Konsulat jenderal Republik Indonesia (sering disingkat sebagai "KJRI") adalah kantor perwakilan konsuler Indonesia pada wilayah tertentu pada negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang konsul jenderal atau disingkat "Konjen".

Konsulat atau konsulat jenderal adalah kantor tempat konsul bertugas, dan umumnya berada di bawah pimpinan sebuah kedutaan besar, yang biasanya terletak di ibu kota negara.

Perutusan Tetap RI adalah salah satu  lembaga negara yang mewakili kepentingan Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional (PBB).

Pasal 1 ayat 7

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-

orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.”

Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

Pasal 2

“Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat

diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-undang ini.”

Syarat-syarat untuk memperoleh Kewarganegaraan RI terdapat dalam BAB III UU RI No 12 Tahun 2006 Pasal 9 s/d Pasal 22

Pasal 3

Huruf a s/d huruf e ; Cukup jelas. Huruf f ; Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus)

hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g ; Cukup jelas. Huruf h ; Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini

dibuktikan dengan penetapan pengadilan. Huruf i s/d huruf m ; Cukup jelas.

Pasal 4

“Anak warga negara indonesia yang lahir diluar perkawinan

yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara indonesia.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, anak tersebut berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas

Pasal 5 ayat 1

Status kewarganegaraan ganda terbatas adalah status dwi

(dua) kewarganegaraan yang diberikan kepada seorang anak hingga anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Status Kewarganegaraan Ganda

Selain itu, tetap diakui pula sebagai Warga Negara

Indonesia bagi: “Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5

tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”

Pasal 5 ayat 2

Khusus bagi anak sebagaimana kriteria diatas, dalam hal status

Kewarganegaraan Indonesia bagi anak tersebut berakibat anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan ini harus disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin (Pasal 60 Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007). Apabila anak tersebut tidak mengajukan pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia, termasuk akibat lali, maka kewarganegaraan Indonesia-nya menjadi gugur sejak ia berusia 21 tahun atau 3 tahun sejak menikah. Ia diwajibkan untuk mengembalikan kepada Pemerintah RI segala keputusan, dokumen atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai WNI dalam waktu 14 hari sejak ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut. (lihat Ps. 65 PP no. 2/2007)

Terima kasih