bab iii kebebasan pers dalam uu no. 40 tahun 1999 tentang ... iii.pdf · pdf file...

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 41

    BAB III

    Kebebasan Pers Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

    A. Asas Legalitas Pers

    Sejarah jurnalistik telah dimulai sejak zaman Fir’aun dalam

    beribu tahun lalu. Di Roma, 2000 tahun sebelumnya “ acta

    diurna” (tindakan-tindakan harian), dari tindakan senat peraturan

    pemerintahan, berita kematian, kelahiran ditempelkan ditempat

    umum. Selama abad pertengahan di Eropa, siaran berita yang

    ditulis tangan merupakan media informasi yang penting bagi para

    usahawan. Keperluan untuk mengetahui apa yang terjadi

    merupakan kunci lahirnya jurnalistik selama berabad-abad.

    Namun, jurnalisme itu sendiri baru benar-benar dimulai ketika

    huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai digunakan di Eropa

    pada sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran

    berita, dan pamflet-pamflet dapat dicetak dengan kecepatan yang

    tinggi, dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan ongkos yang

    lebih rendah. Buah jurnalsitik berupa surat kabar. 1

    1 Hamdan Daulay Jurnalistik dan Kebebasan Pers...h. 4-6

  • 42

    Surat kabar yang pertama terbit di Eropa secara teratur

    dimulai di Jerman pada tahun 1609, yaitu: aviso di Wolfenbuttle

    dan relation di Strasbourg. Jurnalisme untuk saat ini telah

    berkembang jauh melampaui surat kabar pada awal kelahirannya.

    Majalah mulai berkembang sekitar 2 abad lalu. Pada tahun 1920

    radio komersial dan majalah-majalah berita muncul kepermukaan

    televisi komersial setelah perang dunia II mengalami

    perkembangan yang demikian pesat. Sejarah pers Indonesia

    sebenarnya adalah sejarah yang sangat terkait dengan sejarah

    bangsa Indonesia sesuai zamannya. Awal mula sejarah pers

    Indonesia sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia

    saat memperjuangkan kemerdekaannya dari tangan para penjajah

    bangsa, terutama sejarah perjuangan yang teratur melalui

    berbagai organisasi-organisasi yaitu yang dimulai pada awal abad

    ke-20 atau lebih tepatnya sejak berdirinya Budi Utomo pada

    tanggal 20 Mei 1908.

    Agar demokrasi menjadi demokrasi sejati, rakyat harus

    menjadi peserta aktif dalam wacana politik, dan dalam hal ini

    dapat terjadi pers sendiri harus menjadi agen aktif yang

  • 43

    mewujudkan hal ini. Dalam hal ini pers sangat dibutuh dalam

    kehidupan kita sehari hari, karena peranan pers bukan hanya

    untuk menghibur atau mendidik, atau bahkan sekedar memberi

    informasi. Melainkan peran pers juga untuk membawa wacana

    politik yang nyata.

    Dalam landasan hukum ada bebarapa hal yang mendasari

    peraturan-peraturan pers yaitu:

    1. Landasan yuridis

    Hukum pers yang berlaku di Indonesia dimana asas yang

    diberlakukan dan diutamakan adalah UU No. 40 Tahun 1999.

    UU ini menjadi sebuah peraturan tertulis bagi pers.

    2. Landasan Kebebasan

    Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 dan 28 F maka

    ditetapkannya kebebasan individu dalam mengolah,

    menyampaikan atau menerima sebuah informasi. Inilah

    mengapa lembaga Pers bisa berdiri dan dilindungi hukum di

    Indonesia. 2

    2 “Landasan Hukum Pers di Indonesia”http://guruppkn.com,

    diunduh pada 04 Mei 2019, pukul 11:40 WIB

  • 44

    B. Kebebasan Berpendapat

    Hak untuk menyampaikan pendapat wajib dijamin oleh

    pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai

    bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya

    yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur

    swasta. Semakin cepat dan efektif pemerintah memberikan

    tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintah

    tersebut. Demokrasi mengajarkan kebebasan menyatakan

    pendapat, tetapi sudah tentu berada dalam koridor yang

    memerlukan kesempakatan kolektif. Kebebasan menyatakan

    pendapat diperlukan karena pada era keterbukaan saat ini

    perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat

    memerlukan tanggapan dan sikap dari warga negara sesuai

    haknya. 3

    Sesuai perjanjian internasional, negara Republik Indonesia

    berkewajiban melindungi setiap orang untuk menyampaikan

    pendapat, mencari dan menerima serta menyebarkan informasi

    secara lisan, tulisan dan cetakan dalam bentuk karya seni atau

    3 Yudi Suparyanto, Demokrasi Indonesia...h. 47-48

  • 45

    tangan. Kebebasan itu tidak boleh diganggu, dicampuri, atau

    dirusak oleh siapapun. Sesuai dengan kodrat manusia, baik

    menurut hukum maupun menurut agama, manusia sejak lahir

    didunia mempunyai hak-hak asasi atau bisa juga disebut dengan

    kebebasan. Dalam suatu masyarakat negara yang demokratis,

    hak-hak tersebut biasanya dicantumkan dalam konstitusi atau

    undang-undang dasarnya. Dalam Declaration of Human Right,

    pada pasal 19 deklarasi tersebut berbunyi “setiap orang berhak

    atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam

    hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat

    dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima, dan

    menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat

    dengan cara apapun juga serta tidak memandang batas-batas”.

    Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang telah

    disampaikan diatas, kebebasan seseorang untuk mengeluarkan

    pendapat dijamin sebebas-bebasnya, tanpa ada yang bisa

    menghalang-halanginya. 4

    4 Agung Rahmanto, Kebebasan Pers... h. 1-3

  • 46

    C. Kebebasan Pers

    Melalui Pers pada media massa setiap orang akan

    mendapatkan informasi – informasi penting yang baik dan

    bermanfaat bagi kehidupan sosial. Hal ini merupakan bagian dari

    hak asasi manusia yang sekaligus juga tercantum dalam

    konstitusi indonesia. Pasal 28 F UUD 1945, “ Setiap orang

    berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

    mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

    untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

    dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis

    saluran yang tersedia.” 5

    Kebebasan pers dapat dikatagorikan kedalam dua kategori

    utama. Pertama; kebebasan pers itu sendiri. Kedua; pers sebagai

    sarana atau forum kebebasan publik. Kebebasan pers itu sendiri

    meliputi:

    1. Kebebasan (kemerdekaan) mencari, memperoleh,

    mengolah, dan menyebarkan informasi.

    5 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial, (Jakarta: Pustaka

    LP3ES, 2015), h. 248

  • 47

    2. Kebebasan (kemerdekaan) melakukan kontrol, dan

    kritik, dalam peri kehidupan politik, sosial, atau

    ekonomi.

    3. Kebebasan (kemerdekaan) untuk membentuk dan

    mengarahkan pendapat umum demi kepentingan publik.

    4. Kebebasan (kemerdekaan) mengeluarkan pendapat dan

    pikiran pers.

    Kategori kedua kebebasan (kemerdekaan) pers yaitu pers

    sebagai sarana atau forum menyalurkan kebebasan publik yaitu

    pers sebagai forum kebebasan komunikasi atau

    mengkomunisasikan sesuatu. Pers adalah forum publik untuk

    memperoleh informasi, forum menyampaikan atau pertukaran

    pendapat dan atau pikiran, forum menyampaikan kritik, forum

    menyalurkan kreatifitas, dan lain-lain. forum pers bebas yang

    disebutkan diatas bersumber dari, setidak-tidaknya, dua konsep

    yaitu konsep hak asasi dan konsep demokrasi. 6

    Secara konseptual kebebasan pers akan menciptakan

    pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana. Logikanya,

    6 Bagir Manan, Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta:

    Dewan Pers, 2016), h. 84-85

  • 48

    melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui

    berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga

    muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap

    kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Maka media massa acap

    kali disebut sebagai the fourth estate of democrary, pilar keempat

    demokrasi melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui

    penyampaian berita dan opini, dengan sendirinya media

    melakukan fungsi kontrol dan kritik terhadap pilar kekuasaan

    yang lain. fungsi kontrol dan kritik merupakan karakteristik

    utama institusi media, sekaligus karakteristik kerja profesi

    wartawan. Justru salah besar secara konsepsional, bila media atau

    wartwan itu berkerja sama dengan penguasa. Karena masing-

    masing memilki fungsi yang berbeda.

    Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk

    meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media

    massa dimungkinkan untuk menyampaikan berbagai informasi,

    sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk

    berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.

    Banyak jurnalis tidak ragu-ragu merasa bahwa secara ideal

  • 49

    prof