UNDANG-UNDANG NO. 35 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKATENTANG NARKOTIKA

TUJUANTUJUANUndang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

• Obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama

• Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai kagu dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tidak pidana tersebut.

TUJUANTUJUAN (Lanjutan)(Lanjutan)

Dasar Hukum

1. UUD RI Tahun 1945 Psl. 5 ayat (1) & Psl. 20

2. UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Tentang: Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (LN 1976/36; TLN NO. 3085)

3. UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (LN 1997/17; TLN No. 3673)

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang Undang

ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan:

a. Narkotika

b. Prekursor Narkotika.

DEFINISI NARKOTIKADEFINISI NARKOTIKA• Narkotika adalah zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

• Prekursor Narkotika: zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

PENGGOLONGAN NARKOTIKAPENGGOLONGAN NARKOTIKA

• Golongan IGolongan I– hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan & tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

– Misal:Tanaman Papaver Somniferum L,Opium mentah dsb

• Golongan IIGolongan II– berkhasiat pengobatan.digunakan sebagai pilihan terakhir &

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

– Misal : Fentanil, Petidina, dsb

• Golongan IIIGolongan III– berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam

terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi ringan mengakibatkan ketergantunganpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan

– Misal Misal a.a.Kodein dan garam-garam,Kodein dan garam-garam,b.b.Campuran Opium + bahan bukan narkotikaCampuran Opium + bahan bukan narkotikac.c.Campuran sediaan difenoksin/difenoksilat+bahan bukan Campuran sediaan difenoksin/difenoksilat+bahan bukan

narkotikanarkotika

PENGGOLONGAN NARKOTIKA PENGGOLONGAN NARKOTIKA (lanjutan)(lanjutan)

Catatan:

1. Pada Gol. I UU tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 ada beberapa penambahan bahan dari golongan I dan beberapa golongan II Psikotropika dari UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan (seperti: Brolamfetamin, Amfetamin, metamfetamin dsb)

2. Buprenorphin yg sebelumnya masuk pada Psikotropika Gol. II pada UU tentang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 dipindahkan ke Golongan III pada Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009.

• Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika (penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional) pada lamp I diatur dengan Peraturan Menkes.

PENGGOLONGAN NARKOTIKA PENGGOLONGAN NARKOTIKA (lanjutan)(lanjutan)

Penggunaan Narkotika

• Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

• Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rencana Kebutuhan Tahunan Pasal 9

• Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Untuk keperluan ketersediaan Narkotika, disusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

PRODUKSI NARKOTIKA (Pasal 11-12)PRODUKSI NARKOTIKA (Pasal 11-12)

• Menkes memberi izin khusus sesuai Peraturan Menkes memberi izin khusus sesuai Peraturan Perundang-undanganPerundang-undangan

• Narkotika Gol I dilarang diproduksi / digunakan dalam Narkotika Gol I dilarang diproduksi / digunakan dalam proses produksi, kecuali jumlah terbatas untuk proses produksi, kecuali jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuankepentingan ilmu pengetahuan

• Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika Tata cara diatur Tata cara diatur oleh Menkesoleh Menkes

Penyimpanan dan Pelaporan Pasal 14

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya

• Menkes memberikan izin importasi narkotika Menkes memberikan izin importasi narkotika kepada 1 (satu) Perusahaan Milik Negara yaitu kepada 1 (satu) Perusahaan Milik Negara yaitu PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.)PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.) berdasarkan berdasarkan Kepmenkes No.199/Menkes/SK/III/1996 tentang Kepmenkes No.199/Menkes/SK/III/1996 tentang Penunjukan Pedagang Besar Farmasi PT Penunjukan Pedagang Besar Farmasi PT (Persero) Kimia Farma Depot Sentral sebagai (Persero) Kimia Farma Depot Sentral sebagai Importir Tunggal Narkotika di Indonesia.Importir Tunggal Narkotika di Indonesia.

Importir Produsen Narkotika (IP-Narkotika) :Importir Produsen Narkotika (IP-Narkotika) : Perusahaan Milik Negara yang menggunakan Perusahaan Milik Negara yang menggunakan narkotika sebagai bahan baku proses produksi narkotika sebagai bahan baku proses produksi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor yang mendapat penunjukan untuk mengimpor sendiri narkotikasendiri narkotika

IMPORTASI NARKOTIKAIMPORTASI NARKOTIKA

IMPORTASI NARKOTIKA (Pasal 16)IMPORTASI NARKOTIKA (Pasal 16)

1. Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.

2. Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.

3. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Izin Khusus (Pasal Izin Khusus (Pasal 18)18)

1)1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang pedagang besar farmasi milik negara yang telah besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan untuk ketentuan peraturan perundang -undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.melaksanakan ekspor Narkotika.

2)2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.ekspor Narkotika.

Surat Persetujuan Ekspor (Pasal Surat Persetujuan Ekspor (Pasal 19)19)

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.ekspor Narkotika.

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.negara pengimpor.

Pasal 20Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan persetujuan pemerintah negara pengimpor dan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pengangkutan Pengangkutan (Pasal (Pasal 24)24)

(1)(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan peraturan perundang -undangan di negara di negara pengekspor dan Surat Persetujuan pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.yang dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.negara pengimpor.

Transito Transito Pasal 29Pasal 29

(1)(1)Transito Narkotika harus dilengkapi dengan Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Ekspor Narkotika yang sah dari Narkotika yang sah dari pemerintah pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan ImporPersetujuan Impor Narkotika yang sah dari Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-perundang-undangan yang berlaku di negara undangan yang berlaku di negara pengekspor pengekspor dan pengimpor.dan pengimpor.

(2) ………….(2) ………….

(2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:kurangnya memuat keterangan tentang:

a. nama dan alamat pengekspor dan a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;pengimpor Narkotika;b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; danb. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; danc. negara tujuan ekspor Narkotika.c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Transito Transito LanjutanLanjutan

Pasal 30Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:adanya persetujuan dari:

a. a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;pemerintah negara pengekspor Narkotika;

b. b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; danpemerintah negara pengimpor Narkotika; dan

c. c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.Narkotika.

Pasal 31Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggungjawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan tanggungjawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makananpetugas Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Peredaran Narkotika meliputiPeredaran Narkotika meliputi

setiap kegiatan atau serangkaian setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan kegiatan penyaluran atau penyerahan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik Narkotika, baik dalam dalam rangka perdagangan, bukan rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.teknologi.

PeredaranPeredaran Pasal Pasal 35:35:

Pasal 36 ayat (1)Pasal 36 ayat (1)

Narkotika dalam bentuk obat jadi Narkotika dalam bentuk obat jadi

hanya dapat diedarkan setelah hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menterimendapatkan izin edar dari Menteri..

Pasal 36 ayat (3)Pasal 36 ayat (3)

Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi Narkotika dalam bentuk obat jadi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus melalui pendaftaran pada Badan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.Pengawas Obat dan Makanan.

• Pasal 38Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Penyaluran

• Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

• Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

• Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

– pedagang besar farmasi tertentu;– apotek; – sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan – rumah sakit.

• Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

– pedagang besar farmasi tertentu lainnya;– apotek;– sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;– rumah sakit; dan– lembaga ilmu pengetahuan.– pusat kesehatan masyarakat; dan

• Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

– rumah sakit pemerintah;– puskesmas– balai pengobatan pemerintah tertentu.

• Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyerahan• Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan

oleh:– apotek;– rumah sakit;– pusat kesehatan masyarakat;– balai pengobatan; dan– dokter.

• Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

– rumah sakit;– pusat kesehatan masyarakat;– apotek lainnya;– balai pengobatan;– dokter; dan– pasien.

Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

• Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

– menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;

– menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau

– menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

• Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

PREKURSOR NARKOTIKA

adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir

dalam Undang-Undang ini

Tujuan Pengaturan Tujuan Pengaturan Pasal 48Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; danc. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

TABEL ITABEL I• ACETIC ANHYDRIDE ACETIC ANHYDRIDE • N-ACETYLANTHRANANILIC ACIDN-ACETYLANTHRANANILIC ACID• EFEDRIN & GARAMNYAEFEDRIN & GARAMNYA• ERGOMETRIN ( INN ) & GARAMNYAERGOMETRIN ( INN ) & GARAMNYA• ERGOTAMIN ( INN ) & GARAMNYAERGOTAMIN ( INN ) & GARAMNYA• ISOSAFROLISOSAFROL• ASAM LISERGAT & GARAMNYAASAM LISERGAT & GARAMNYA• 3,4 METILEN DOKSIFENIL 2 PROPANON3,4 METILEN DOKSIFENIL 2 PROPANON• 1- FENIL-2PROPANON1- FENIL-2PROPANON• NOREFEDRINNOREFEDRIN• PIPERONALPIPERONAL• POTASSIUM PERMANGANATPOTASSIUM PERMANGANAT• PSEUDOEPHEDRINE (INN) & GARAMNYAPSEUDOEPHEDRINE (INN) & GARAMNYA• SAFROLESAFROLE

JENIS JENIS PREKURSORJENIS JENIS PREKURSOR

Jenis-jenis Prekursor(Lanjutan)Jenis-jenis Prekursor(Lanjutan)

TABEL IITABEL II• ASETONASETON• ASAM N -ASETIL ANTRANILAT & GARAMNYAASAM N -ASETIL ANTRANILAT & GARAMNYA• DIETILETERDIETILETER• HYDROCHLORIC ACIDHYDROCHLORIC ACID• METIL ETIL KETONMETIL ETIL KETON• PHENYLACETIC ACIDPHENYLACETIC ACID• PIPERIDINE PIPERIDINE • ASAM SULFAT: OLEUMASAM SULFAT: OLEUM• TOLUENTOLUEN

Catatan : dalam UU Narkotika No.35 Tahun 2009 terdapat lampiran Prekursor Narkotika.

IMPORTASI PREKURSORIMPORTASI PREKURSOR

• Importir Produsen Prekursor Farmasi (IP-PrekursorImportir Produsen Prekursor Farmasi (IP-Prekursor Farmasi) :Farmasi) : Perusahaan pemilik industri farmasi yang Perusahaan pemilik industri farmasi yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku / bahan menggunakan prekursor sebagai bahan baku / bahan penolong proses produksi yang mendapat penunjukan penolong proses produksi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor sendiri prekursoruntuk mengimpor sendiri prekursor

• Importir Terdaftar Prekursor Farmasi (IT-Prekursor Importir Terdaftar Prekursor Farmasi (IT-Prekursor Farmasi) :Farmasi) : Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi yang Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor prekursor mendapat penunjukan untuk mengimpor prekursor guna didistribusikan kepada industri farmasi sebagai guna didistribusikan kepada industri farmasi sebagai pengguna akhir prekursor.pengguna akhir prekursor.

Rencana Kebutuhan TahunanRencana Kebutuhan Tahunan(Pasal 50 ayat (1))(Pasal 50 ayat (1))

Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan tahunan Prekursor Narkotika untuk Prekursor Narkotika untuk

kepentingan industri farmasi, industri non kepentingan industri farmasi, industri non farmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.farmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, produksi, impor, ekspor, peredaran, ekspor, peredaran,

pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika Prekursor Narkotika

diatur dengan Peraturan Pemerintahdiatur dengan Peraturan Pemerintah

Catatan: Peraturan Pemerintah tentang Prekursor sedang dalam tahap finalisasi di Sekneg

PENGOBATAN DAN REHABILITASI

• Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

• Pasien harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

• Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

• Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

• Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

• Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

• Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

• Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN• Pembinaan meliputi upaya:

– memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

– mencegah penyalahgunaan Narkotika;– mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam

penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;

– mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan

– meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

• Pengawasan meliputi:– Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

– alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

– evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;

– produksi;– impor dan ekspor;– peredaran;– pelabelan;– informasi; dan – penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

• Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

• BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

PEMUSNAHAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

• PEMUSNAHAN DILAKUKAN:– TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN

PERSYARATAN– KADALUARSA– BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK

PIDANA

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

PERBUATANPIDANA

PELAKU KOMODITI

KORPORASI PENGGOLONGANMACAM

PERBUATANORANG