pedoman kaji ulang rad-grk final

iPEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) iPEDOMAN PENYUSUNAN

KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACAPEDOMAN PENYUSUNAN

KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA i

KATA PENGANTAR

Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penanganan perubahan iklim yang menjadi program lintas bidang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, menunjukan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

Dalam lingkup global, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen pasca-2020 pada pertemuan COP 21 di Paris, Perancis, Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan reduksi emisi minimal sebesar 41% (skenario ambisius/jika dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah Intended Nationally Determined Contribution (INDC). Penyusunan INDC didasarkan pada hasil kaji ulang RAN-GRK.

Dengan terbentuknya kabinet baru pada tahun 2014 melalui Perpres No. 165 Tahun 2014, tata pemerintahan terkait perubahan iklim di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut antara lain penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan berubahnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perubahan organisasi kepemerintahan ini tentunya mempengaruhi sistem koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perubahan iklim, termasuk diantaranya pembagian peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, telah dilaksanakan Kaji Ulang RAN-GRK sesuai dengan mandat dalam Pasal 9 Perpres No. 61 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional.

Sebagai tindak lanjut Kaji Ulang RAN-GRK, maka perlu dilakukan Kaji Ulang pula terhadap RAD-GRK. Proses kaji ulang diterapkan terhadap aspek-aspek yang relevan dengan kebijakan penurunan emisi GRK, yaitu: (i) data, (ii) metode perhitungan dan proyeksi emisi GRK, (iii) target penurunan emisi GRK setiap bidang, (iv) rencana aksi mitigasi yang disesuaikan dengan RPJMD, serta (v) keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya penurunan emisi GRK. Untuk menyusun kaji ulang RAD-GRK, maka disusunlah buku pedoman ini yang menjelaskan secara ringkas tentang substansi dan sistematika kaji ulang RAD-GRK, sehingga dapat membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan kaji ulang.

Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dari Kementerian dan Lembaga, khususnya yang tergabung dalam pokja nasional penanganan perubahan iklim, Pemerintah Daerah serta mitra pembangunan yang telah dan akan terus mendukung penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

ii PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) iiiPEDOMAN PENYUSUNAN


KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA iiiKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Format Identifikasi bagian dari Dokumen RAD-GRK 2012 yang Perlu 10 Direvisi

Tabel 3.2. Contoh Format Pemetaan Sumber Emisi GRK dan Pendataaan 13

16 Kelembagaan Sektor Penghasil Emisi GRK

Tabel 3.3. Kategori Aktivitas Aksi Mitigasi Emisi GRK Tabel 3.4. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 21

Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Pemerintah Tabel 3.5. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 22

24 Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Swasta

Tabel 3.6. Format Rencana Aksi Mitigasi Tabel 3.7. Format Jadwal dan Besaran Pelaksanan Aksi Mitigasi RAD-GRK serta

Contoh Pengisiannya 25

ii PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PEDOMAN PENYUSUNANKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA ii

DAFTAR ISI

Ii Iii

Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Iv

1 1 3 4 5 5 6 7 7

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum BAB II. RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1. Ruang Lingkup 2.2. Struktur RAD-GRK BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK 3.2. Tahapan Proses Penyusunan RAD-GRK 7

10 11

3.2.1. Tahap Evaluasi RAD-GRK 2012 3.2.2. Penghitungan BAU Baseline (Jika diperlukan) 3.2.3. Kaji Ulang Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target 15

Penurunan Emisi 3.2.4. Tahap Penyusunan Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK 23

25 28

3.2.5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi 3.2.6. Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan BAU Baseline 3.2.7. Tahap Penetapan Dokumen RAD-GRK dan Sosialisasi 29

BAB IV. PENUTUP 30

iiiPEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) iiiPEDOMAN PENYUSUNAN


KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA iiiKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Format Identifikasi bagian dari Dokumen RAD-GRK 2012 yang Perlu 10 Direvisi

Tabel 3.2. Contoh Format Pemetaan Sumber Emisi GRK dan Pendataaan 13

16 Kelembagaan Sektor Penghasil Emisi GRK

Tabel 3.3. Kategori Aktivitas Aksi Mitigasi Emisi GRK Tabel 3.4. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 21

Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Pemerintah Tabel 3.5. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 22

24 Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Swasta

Tabel 3.6. Format Rencana Aksi Mitigasi Tabel 3.7. Format Jadwal dan Besaran Pelaksanan Aksi Mitigasi RAD-GRK serta

Contoh Pengisiannya 25

ii PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PEDOMAN PENYUSUNANKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA ii

DAFTAR ISI

Ii Iii

Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Iv

1 1 3 4 5 5 6 7 7

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum BAB II. RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1. Ruang Lingkup 2.2. Struktur RAD-GRK BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK 3.2. Tahapan Proses Penyusunan RAD-GRK 7

10 11

3.2.1. Tahap Evaluasi RAD-GRK 2012 3.2.2. Penghitungan BAU Baseline (Jika diperlukan) 3.2.3. Kaji Ulang Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target 15

Penurunan Emisi 3.2.4. Tahap Penyusunan Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK 23

25 28

3.2.5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi 3.2.6. Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan BAU Baseline 3.2.7. Tahap Penetapan Dokumen RAD-GRK dan Sosialisasi 29

BAB IV. PENUTUP 30

iv PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)iv PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PEDOMAN PENYUSUNANKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA iv

DAFTAR GAMBAR

9 11 14 14

Gambar 3.1. Proses dan Penyusunan Revisi Dokumen RAD-GRK Gambar 3.2. Contoh BAU Baseline Mitigasi Bidang Energi Gambar 3.3. Referensi Penghitungan BAU Baseline GRK Gambar 3.4. Modul Pelatihan Penyusunan BAU Baseline Gambar 3.5. Referensi yang Dapat Digunakan untuk Menyusun Perencanaan 15

22 Aksi Mitigasi RAD-GRK

Gambar 3.6. Contoh Penyajian Penurunan Emisi GRK Hasil Aksi Mitigasi Gambar 3.7. Format Garis Pelaporan dalam kegiatan PEP

(Dipetakan untuk Setiap Aksi Mitigasi) 25

1PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) 1PEDOMAN PENYUSUNAN


KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (business as usual/BAU) dan pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen Indonesia tahun 2030 yang akan menurunkan emisi sebesar 29% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan menjadi 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan Internasional). Komitmen ini telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

RAN-GRK berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian terkait dalam merumuskan rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen RAN/RAD-GRK juga diharapkan untuk menjadi fondasi dari rencana aksi praktis, terukur dan terpadu untuk periode 2010 hingga 2020.

RAN-GRK menetapkan 5 (lima) sektor prioritas pengurangan emisi GRK. Sektor tersebut adalah: kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi; transportasi; industri; dan pengelolaan limbah. Untuk mendukung sektor prioritas tersebut ditetapkan pula beberapa kegiatan pendukung untuk memperkuat kerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas dan meningkatkan penelitian yang relevan. Rencana aksi mitigasi emisi GRK yang disusun dalam dokumen RAN-GRK telah mempertimbangkan prioritas dan prinsip-prinsip pembangunan nasional, potensi mitigasi dan kelayakan dalam masing-masing sektor, serta sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Upaya mitigasi emisi GRK yang dilaksanakan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah di Indonesia juga telah memperhatikan prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61/2011, pemerintah provinsi juga perlu melakukan upaya penanganan perubahan iklim melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). RAD-GRK perlu merujuk pada dokumen RAN-GRK. Aksi mitigasi yang ditetapkan dalam RAD-GRK diharapkan sesuai dengan RPJMD, RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Pembiayaan aksi mitigasi RAN-GRK maupun RAD-GRK berasal dari pendanaan pembangunan di Kementerian terkait serta anggaran pemerintah daerah, pihak swasta dan dana masyarakat. Bantuan internasional juga ikut berkontribusi dalam pelaksanaan RAN/RAD-GRK melalui penyediaan bantuan teknis (technical assistance).

2 PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)2 PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PEDOMAN PENYUSUNANKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 2

Saat ini, 33 provinsi telah menyusun RAD-GRK yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Dengan tersusunnya dokumen RAD-GRK, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK sesuai kapasitas dan karakteristik wilayah setiap provinsi. Pelaksanaan RAD-GRK di masing-masing provinsi dikoordinasi oleh Gubernur dan sehari-hari ditangani oleh Kelompok Kerja Pelaksanaan RAD- GRK (Pokja RAD-GRK) yang dibentuk di setiap provinsi.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK dalam RAN dan RAD-GRK serta untuk meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi penurunan emisi GRK, diperlukan kaji ulang terhadap RAN dan RAD-GRK. Kaji ulang RAN-GRK merupakan proses yang telah dimandatkan dalam Pasal 9 Perpres 61 tahun 2011, dimana disebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan kaji ulang RAN-GRK adalah sebagai berikut:

- Perubahan struktur organisasi pemerintahan diantaranya perubahan nomenklatur dengan ditetapkannya Kemenko Bidang Kemaritiman; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; serta penggabungan beberapa kementerian terkait, termasuk bergabungnya Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap Perpres 61 tahun 2011 terkait kelembagaan.

- Kaji ulang RAN-GRK yang dimaksud mencakup kaji ulang atas pencapaian penurunan emisi dan perbandingannya dengan target yang tercantum dalam Perpres. Perubahan kebijakan pembangunan nasional dengan ditetapkannya RPJMN 2015 – 2019 akan berimplikasi terhadap target penurunan emisi GRK dalam Perpres 61/2011.

- Dari sisi teknis, adanya metode perhitungan dan faktor emisi baru yang akan mempengaruhi besaran perhitungan target dan pencapaian penurunan emisi.

- Perkembangan dinamika internasional yang mengharuskan setiap negara untuk meningkatkan upaya penanganan isu perubahan iklim untuk jangka panjang yakni periode paska 2020, melalui INDC (Intended Nationally Determined Contribution).

- Perlu dilakukannya hal-hal yang direkomendasikan dari hasil pembelajaran pelaksanaan RAN-GRK guna mewujudkan proses yang inklusif dan komprehensif.

3PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)2 PEDOMAN PENYUSUNAN



Saat ini, 33 provinsi telah menyusun RAD-GRK yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Dengan tersusunnya dokumen RAD-GRK, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK sesuai kapasitas dan karakteristik wilayah setiap provinsi. Pelaksanaan RAD-GRK di masing-masing provinsi dikoordinasi oleh Gubernur dan sehari-hari ditangani oleh Kelompok Kerja Pelaksanaan RAD- GRK (Pokja RAD-GRK) yang dibentuk di setiap provinsi.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK dalam RAN dan RAD-GRK serta untuk meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi penurunan emisi GRK, diperlukan kaji ulang terhadap RAN dan RAD-GRK. Kaji ulang RAN-GRK merupakan proses yang telah dimandatkan dalam Pasal 9 Perpres 61 tahun 2011, dimana disebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan kaji ulang RAN-GRK adalah sebagai berikut:

- Perubahan struktur organisasi pemerintahan diantaranya perubahan nomenklatur dengan ditetapkannya Kemenko Bidang Kemaritiman; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; serta penggabungan beberapa kementerian terkait, termasuk bergabungnya Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap Perpres 61 tahun 2011 terkait kelembagaan.

- Kaji ulang RAN-GRK yang dimaksud mencakup kaji ulang atas pencapaian penurunan emisi dan perbandingannya dengan target yang tercantum dalam Perpres. Perubahan kebijakan pembangunan nasional dengan ditetapkannya RPJMN 2015 – 2019 akan berimplikasi terhadap target penurunan emisi GRK dalam Perpres 61/2011.

- Dari sisi teknis, adanya metode perhitungan dan faktor emisi baru yang akan mempengaruhi besaran perhitungan target dan pencapaian penurunan emisi.

- Perkembangan dinamika internasional yang mengharuskan setiap negara untuk meningkatkan upaya penanganan isu perubahan iklim untuk jangka panjang yakni periode paska 2020, melalui INDC (Intended Nationally Determined Contribution).

- Perlu dilakukannya hal-hal yang direkomendasikan dari hasil pembelajaran pelaksanaan RAN-GRK guna mewujudkan proses yang inklusif dan komprehensif.

3PEDOMAN PENYUSUNAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PEDOMAN PENYUSUNANKAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 3PEDOMAN PENYUSUNAN


melalui penyediaan bantuan teknis (technical assistance).

Saat ini, 33 provinsi telah menyusun RAD-GRK yang ditetapkan melaluiPeraturan Gubernur. Dengan tersusunnya dokumen RAD-GRK, diharapkanPemerintah Daerah dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian targetpenurunan emisi GRK sesuai kapasitas dan karakteristik wilayah setiap provinsi. Pelaksanaan RAD-GRK di masing-masing provinsi dikoordinasi olehGubernur dan sehari-hari ditangani oleh Kelompok Kerja Pelaksanaan RAD-GDR (Pokja RAD-GRK) yang dibentuk di setiap provinsi.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRKdalam RAN dan RAD-GRK serta untuk meningkatkan efektivitas implementasiaksi mitigasi penurunan emisi GRK, diperlukan kaji ulang terhadap RAN danRAD-GRK. Kaji ulang RAN-GRK merupakan proses yang telah dimandatkandalam Pasal 9 Perpres 61 tahun 2011, dimana disebutkan bahwa RAN-GRKdapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional danperkembangan dinamika internasional. Beberapa hal yang mendasarikebutuhan kaji ulang RAN-GRK adalah sebagai berikut:

- Perubahan struktur organisasi pemerintahan diantaranyaperubahan nomenklatur dengan ditetapkannya Kemenko BidangKemaritiman; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan; Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi; serta penggabungan beberapa kementerianterkait, termasuk bergabungnya Kementerian PU denganKementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian PUPR danKementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutananmenjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian terhadap Perpres 61tahun 2011 terkait kelembagaan.

- Kaji ulang RAN-GRK yang dimaksud mencakup kaji ulang ataspencapaian penurunan emisi dan perbandingannya dengan targetyang tercantum dalam Perpres. Perubahan kebijakanpembangunan nasional dengan ditetapkannya RPJMN 2015 –2019 akan berimplikasi terhadap target penurunan emisi GRKdalam Perpres 61/2011.

- Dari sisi teknis, adanya metode perhitungan dan faktor emisi baruyang akan mempengaruhi besaran perhitungan target danpencapaian penurunan emisi.

- Perkembangan dinamika internasional yang mengharuskan setiapnegara untuk meningkatkan upaya penanganan isu perubahaniklim untuk jangka panjang yakni periode paska 2020, melaluiINDC (Intended Nationally Determined Contribution).

- Perlu dilakukannya hal-hal yang direkomendasikan dari hasil pembelajaran pelaksanaan RAN-GRK guna mewujudkan prosesyang inklusif dan komprehensif.

Proses kaji ulang RAN-GRK mulai dilaksanakan sejak Februari 2015 dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan universitas. Target keluaran kaji ulang RAN-GRK adalah sebagai berikut:

1. BAU (Business as Usual) baseline emisi GRK nasional, yaitu emisi GRKtanpa adanya intervensi kebijakan perubahan iklim. Emisi baselineini merupakan emisi dari keseluruhan sektor yang berperan dalampelaksanaan RAN-GRK pada kurun waktu 2010 hingga 2030 atau2045.

2. Penelaahan dampak kebijakan terintegrasi antar sektor terhadappenurunan emisi GRK periode tahun 2010 – 2020 dengan basiskebijakan RPJMN 2015 – 2019.

3. Penelaahan dampak kebijakan terintegrasi antar sektor terhadappenurunan emisi GRK pasca 2020 (hingga 2030 atau 2045).

4. Penyempurnaan kelembagaan untuk perencanaan dan pelaksanaanRAN dan RAD-GRK.

Untuk menghasilkan keluaran kaji ulang yang baik, terutama terkait dengan penghitungan emisi baseline dan Penelaahan dampak kebijakan terintegrasi antara sektor terhadap penurunan emisi GRK, diperlukan metode yang sesuai dan mampu untuk menggambarkan keterkaitan lintas sektor. Berbeda dengan RAN-GRK yang ditetapkan melalui Perpres 61 tahun 2011, penghitungan baseline dan penelaahan dampak kebijakan dalam kaji ulang RAN-GRK saat ini mempertimbangkan dampak kebijakan di satu sektor terhadap sektor lainnya. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa penanganan perubahan iklim adalah bersifat lintas sektor dimana pembangunan pada satu sektor dapat mempengaruhi emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor lainnya. Kaji Ulang terhadap RAD-GRK dilakukan dengan mengacu pada kaji ulang terhadap RAN-GRK. Guna memberikan arahan yang lebih jelas kepada Pemerintah Provinsi dalam melakukan kaji ulang RAD-GRK, maka disusun sebuah pedoman singkat yang berisi tahapan yang dalam melakukan kaji ulang tersebut.

1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman operasional kepada Pemerintah Provinsidalam melakukan kaji ulang RAD-GRK;

b. Menyelaraskan proses kaji ulang RAD-GRK dengan kaji ulang RAN-GRK;

c. Memberikan arahan untuk menjamin konsistensi implementasi aksimitigasi emisi GRK dengan dokumen RAD-GRK terdahulu.



1.3.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Kaji Ulang RAD-GRK adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UnitedNations Framework on Climate Change;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;g. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.




1.3.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Kaji Ulang RAD-GRK adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UnitedNations Framework on Climate Change;














BAB II RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR RAD-GRK

2.1.

Ruang Lingkup

Berdasarkan pengalaman implementasi RAN dan RAD-GRK yang dilaksanakan sejak tahun 2012, beberapa pokok-pokok yang perlu dipertimbangkan dalam kaji ulang RAD-GRK adalah sebagai berikut:

- Pentingnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan RAN dan RAD-GRK secara horizontal (antar sektor) dan secara vertikal (antar berbagai tingkat pemerintahan). Dalam hal ini, diperlukan adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, mengingat pelaksanaan aksi mitigasi pada umumnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu peran Tim Nasional Koordinasi Perubahan Iklim menjadi sangat penting dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan RAN dan RAD-GRK.

- Perlu adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dan tepat dalam pencapaian target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN dan RAD-GRK. Saat ini, target penurunan emisi GRK pemerintah daerah belum dapat disimpulkan dalam target nasional, walaupun pemerintah daerah memiliki potensi untuk ikut berperan serta dalam pencapaian target penurunan emisi GRK nasional sebesar 26%.

- Perlunya penguatan manajemen pengetahuan (knowledge management). Tingginya rotasi personel di tingkat provinsi, kabupaten dan kota menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk pembangunan kapasitas personel dalam hal perubahan iklim yang sistematis dan berkesinambungan. Begitu pula dengan pembangunan bank data, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, yang dapat memperlancar dan mengoptimalkan kinerja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) terhadap pelaksanaan RAN dan RAD-GRK.

- Perlunya perluasan cakupan pelaporan atas sumber pendanaan yang membiayai aksi mitigasi. Kegiatan dalam ruang lingkup RAN dan RAD-GRK masih terbatas pada kegiatan/aksi mitigasi dengan sumber dana dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) dan belum secara maksimal merangkul aksi mitigasi yang telah dijalankan atau bahkan direncanakan untuk dilaksanakan oleh pihak swasta dan komunitas masyarakat. Dengan demikian perlu dikembangkan lebih lanjut sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan RAN maupun RAD-GRK yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat.



- Perlu ditingkatkannya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD-GRK Provinsi, mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu.

2.2.

Struktur RAD-GRK

Dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dalam kaji ulang RAD-GRK, struktur dokumen RAD-GRK yang disarankan adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan 1.1.Latar belakang yang menjelaskan mengapa RAD-GRK harus direvisi 1.2.Maksud 1.3.Tujuan

Bab 2. Profil Emisi GRK daerah 2.1. Permasalahan Emisi (populasi kendaraan, konversi lahan, etc) 2.2. Potensi Emisi GRK (bisa diambil dari inventarisasi, BAU baseline)

Bab 3. Aksi Mitigasi Inti GRK Daerah 3.1. Opsi aksi mitigasi, perkiraan penurunan emisi, dan indikasi

pembiayaan 3.2. Skala prioritas

Bab 4. Strategi Implementasi 4.1. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder

(jangan lupa kabupaten/kota) 4.2. Identifikasi sumber pendanaan 4.3. Jadwal implementasi

Bab 5. Monitoring dan Evaluasi 5.1. Apa yang dimonitoring 5.2. Data apa yang diperlukan 5.3. Siapa yang memonitor 5.4. Bagaimana pelaporannya

Bab 6. Penutup




- Perlu ditingkatkannya peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD-GRK Provinsi, mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu.

2.2.

Struktur RAD-GRK

Dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dalam kaji ulang RAD-GRK, struktur dokumen RAD-GRK yang disarankan adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan 1.1.Latar belakang yang menjelaskan mengapa RAD-GRK harus direvisi 1.2.Maksud 1.3.Tujuan

Bab 2. Profil Emisi GRK daerah 2.1. Permasalahan Emisi (populasi kendaraan, konversi lahan, etc) 2.2. Potensi Emisi GRK (bisa diambil dari inventarisasi, BAU baseline)

Bab 3. Aksi Mitigasi Inti GRK Daerah 3.1. Opsi aksi mitigasi, perkiraan penurunan emisi, dan indikasi

pembiayaan 3.2. Skala prioritas

Bab 4. Strategi Implementasi 4.1. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder

(jangan lupa kabupaten/kota) 4.2. Identifikasi sumber pendanaan 4.3. Jadwal implementasi

Bab 5. Monitoring dan Evaluasi 5.1. Apa yang dimonitoring 5.2. Data apa yang diperlukan 5.3. Siapa yang memonitor 5.4. Bagaimana pelaporannya

Bab 6. Penutup




Provinsi, mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjaditanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yangtelah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRKterdahulu.

2.2. StrukturRAD-GRK

Dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dalam kaji ulang RAD-GRK,struktur dokumen RAD-GRK yang disarankan adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan1.1.Latar belakang yang menjelaskan mengapa RAD-GRK harus direvisi1.2.Maksud1.3.Tujuan

Bab 2. Profil Emisi GRK daerah2.1. Permasalahan Emisi (populasi kendaraan, konversi lahan, etc)2.2. Potensi Emisi GRK (bisa diambil dari inventarisasi, BaU baseline)

Bab 3. Aksi Mitigasi Inti GRK Daerah3.1. Opsi aksi mitigasi, perkiraan penurunan emisi, dan indikasi

pembiayaan3.2. Skala prioritas

Bab 4. Strategi Implementasi4.1. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder

(jangan lupa kabupaten/kota)4.2. Identifikasi sumber pendanaan4.3. Jadwal implementasi

Bab 5. Monitoring dan Evaluasi5.1. Apa yang dimonitoring,5.2. Data apa yang diperlukan,5.3. Siapa yang memonitor,5.4. Bagaimana pelaporannya

Bab 6. Penutup

BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK

Bab III ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan RAD-GRK dan beberapa prinsip penting serta tahapan yang diperlukan agar dokumen RAD-GRK dapat disusun oleh Tim Penyusun Provinsi.

3.1.

Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK

Dalam upaya penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Provinsi harus mengacu kepada beberapa prinsip yang sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu: a) RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi

Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencanastrategis daerah.

b) RAD-GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi danpengentasan kemiskinan, serta tetap memprioritaskan kesejahteraanrakyat.

c) RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidangdengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikanseluruh aspek pembangunan berkelanjutan.

d) RAD-GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK.

e) RAD-GRK merupakan rencana pembangunan daerah denganpendekatan baru yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunanemisi GRK.

f ) Penyusunan RAD-GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-GRK, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (participation).

g) Pelaksanaan kegiatan dalam RAD-GRK harus mengikuti sistempemantauan, penilaian dan pelaporan yang berlandaskan pada peraturanpemerintah yang berlaku dan bersifat dapat diukur, dilaporkan dandiverifikasi.

3.2.

Tahapan Proses Penyusunan RAD-GRK

Tahapan proses penyusunan RAD-GRK terdiri dari:

1. Tahap evaluasi RAD-GRK 20122. Tahap penghitungan BAU Baseline (jika diperlukan)

Langkah 1. Identifikasi sumber penghasil emisi GRK Langkah 2. Pendataan kelembagaan publik, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha Langkah 3. Penghitungan Emisi BAU Baseline



3. Tahap kaji ulang rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan targetpenurunan emisi

Langkah 1. Identifikasi Rencana Aksi Mitigasi berdasarkan katagori yang ditetapkan Langkah 2. Penghitungan Target Penurunan Emisi Langkah 3. Pembahasan Mengenai Development-Benefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK

4. Tahap Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRKLangkah 1. Analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan Langkah 2. Penetapan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK Langkah 3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi Mitigasi

5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan EvaluasiLangkah 1. Penetapan indikator yang dievaluasi/dimonitor dalam PEP Langkah 2. Kelembagaan kegiatan PEP tahunan RAD-GRK

6. Focus Group Discussion (FGD)7. Penetapan Revisi dokumen RAD-GRK dan Sosialisasi

Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen RAD-GRK dalah 6 bulan. Gambar 3.1. merinci tahapan lengkap revisi RAD-GRK.




3. Tahap kaji ulang rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan targetpenurunan emisi

Langkah 1. Identifikasi Rencana Aksi Mitigasi berdasarkan katagori yang ditetapkan Langkah 2. Penghitungan Target Penurunan Emisi Langkah 3. Pembahasan Mengenai Development-Benefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK

4. Tahap Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRKLangkah 1. Analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan Langkah 2. Penetapan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK Langkah 3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi Mitigasi

5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan EvaluasiLangkah 1. Penetapan indikator yang dievaluasi/dimonitor dalam PEP Langkah 2. Kelembagaan kegiatan PEP tahunan RAD-GRK


Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen RAD-GRK dalah 6 bulan. Gambar 3.1. merinci tahapan lengkap revisi RAD-GRK.




Langkah 2. Penghitungan Target Penurunan EmisiLangkah 3. Pembahasan Mengenai development-Benefit dari RencanaAksi Mitigasi Emisi GRK

4. Tahap Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRKLangkah 1.Analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumberpendanaanLangkah 2. Penetapan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaanRAD-GRKLangkah 3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi Mitigasi

5. Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan EvaluasiLangkah 1. Penetapan indikator yang dievaluasi/dimonitor dalam PEPLangkah 2. Kelembagaan kegiatan PEP tahunan RAD-GRK


Keseluruhan tahapan ini diperlukan untuk melengkapi dan menghasilkandokumen RAD-GRK dalah 6 bulan. Gambar 3.1 merinci tahapan lengkap revisiRAD-GRK.

Gambar 3.1. Proses dan Penyusunan Revisi Dokumen RAD-GRK

Tahap perhitungan BaU

Baseline

Tahap kaji ulang rencana aksi

mitigasi emisi GRK dan

perhitungan target penurunan

emisi

Tahap Penyusunan

formulasi strategi

implementasi RAD-GRK

Tahap Penetapan Dokumen RAD-

GRK dan Sosialisasi

FGD

Tahap Penyusunan

Rencana Monitoring dan

Evaluasi

Perhitungan Emisi BaU Baseline

Identifikasi sumber penghasil Emisi GRK (Jika Diperlukan)

Pendataan kelembagaan publik, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha penghasil Emisi GRK

Identifikasi Rencana Aksi (Berdasarkan Kategori)

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Aksi

Perhitungan Target Penurunan Emisi

Focus Group Discussion

(FGD)

Penetapan indikator yang dimonitor dalam PEP RAD-GRK

Penetapan indikasi anggaran dan sumber pendanaan

Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK

Penetapan Dokumen RAD-GRK Sosialisasi Dokumen RAD-GRK

Kajian Development Benefit

Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan PEP RAD-GRK

Tahap evaluasi RAD-GRK 2012 Tahap evaluasi RAD-GRK 2012



3.2.1.

Tahap Evaluasi RAD- GRK 2012

Dalam revisi dokumen RAD-GRK, terlebih dahulu dibutuhkan analisis untuk mengenali bagian-bagian dokumen RAD-GRK 2012 yang perlu direvisi. Bagian-bagian yang masih relevan masih dapat digunakan, tetapi bagian tersebut disampaikan/dituliskan kembali di dalam kesatuan Dokumen Revisi RAD-GRK 2015, sesuai urutan penyampaian laporan yang disampaikan pada sub bab 3.2. Format Evaluasi RAD-GRK 2012 disampaikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Format Identifikasi bagian dari Dokumen RAD GRK 2012 yang Perlu Direvisi

Parameter yang dievaluasi Perlu Direvisi Keterangan

bagian yang

direvisi ya tidak

A. Penghitungan BaU Baseline 1. Apakah ada perubahan dalam identifikasi sumber

penghasil GRK2. Apakah ada perubahan dalam pendataan

kelembagaan publik, kelembagaan masyarakat, danpelaku usaha dari sumber penghasil emisi GRK

3. Apakah ada perubahan dalam Penghitungan EmisiBAU Baseline

B. Rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan target penurunan emisi 1. Apakah ada Kesesuaian Rencana Aksi Mitigasi sesuai

katagori yang ditetapkan (dalam pedoman RAD-GRK)2. Apakah ada Kesesuaian Penghitungan Target

Penurunan Emisi dengan metoda penghitunganpenurunan emisi dalam pedoman PEP RAD-GRK

3. Apakah sudah dicantumkan Kajian DevelopmentBenefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK

C. Penyusunan formulasi strategi implementasi RAD-GRK

1. Apakah ada perubahan dalam analisis indikasikebutuhan anggaran dan sumber pendanaan

2. Apakah ada perubahan dalam penetapankelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD- GRK

3. Apakah ada perubahan dalam penyusunan JadwalPelaksanaan Aksi Mitigasi

D. Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi

1. Apakah ada perubahan dalam penetapan indikatoryang dievaluasi/dimonitor dalam PEP

2. Apakah ada perubahan dalam kelembagaan kegiatanPEP tahunan RAD-GRK




3.2.1.

Tahap Evaluasi RAD- GRK 2012

Dalam revisi dokumen RAD-GRK, terlebih dahulu dibutuhkan analisis untuk mengenali bagian-bagian dokumen RAD-GRK 2012 yang perlu direvisi. Bagian-bagian yang masih relevan masih dapat digunakan, tetapi bagian tersebut disampaikan/dituliskan kembali di dalam kesatuan Dokumen Revisi RAD-GRK 2015, sesuai urutan penyampaian laporan yang disampaikan pada sub bab 3.2. Format Evaluasi RAD-GRK 2012 disampaikan pada Tabel 3.1.


Parameter yang dievaluasi Perlu Direvisi Keterangan

bagian yang

direvisi ya tidak

A. Penghitungan BaU Baseline 1. Apakah ada perubahan dalam identifikasi sumber




B. Rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan target penurunan emisi 1. Apakah ada Kesesuaian Rencana Aksi Mitigasi sesuai





1. Apakah ada perubahan dalam analisis indikasikebutuhan anggaran dan sumber pendanaan

2. Apakah ada perubahan dalam penetapankelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD- GRK



1. Apakah ada perubahan dalam penetapan indikatoryang dievaluasi/dimonitor dalam PEP





3.2.1. Tahap Evaluasi RAD-GRK 2012

Dalam revisi dokumen RAD-GRK, terlebih dahulu dibutuhkan analisisuntuk mengenali bagian-bagian dokumen RAD-GRK 2012 yang perludirevisi. Bagian-bagian yang masih relevan masih dapat digunakan, tetapibagian tersebut disampaikan/dituliskan kembali di dalam kesatuanDokumen Revisi RAD-GRK 2015, sesuai urutan penyampaian laporan yangdisampaikan pada sub bab 3.2.Format Evaluasi RAD-GRK 2012 disampaikan pada Tabel 3.1.


Parameter yang dievaluasiPerlu Direvisi Keterangan

bagian yang

direvisiya tidak

A. Penghitungan BaU Baseline1. Apakah ada perubahan dalam identifikasi sumber




B. Rencana aksi mitigasi emisi GRK dan penghitungan targetpenurunan emisi1. Apakah ada Kesesuaian Rencana Aksi Mitigasi sesuai





1. Apakah ada perubahan dalam analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan

2. Apakah ada perubahan dalam penetapankelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK



1. Apakah ada perubahan dalam penetapan indikator yang dievaluasi/dimonitor dalam PEP


3.2.2.

Penghitungan BAU Baseline (Jika diperlukan)

Penghitungan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa depan (lihat Gambar 3.2). Penghitungan ini dilakukan untuk bidang-bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh pemerintah daerah melalui identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah. Contoh dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Contoh BAU Baseline Mitigasi Bidang Energi

Secara teknis, penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat (jumlah) emisi yang dihasilkan dari suatu bidang /kegiatan berdasarkan pada: 1. Data historis (hasil inventarisasi emisi GRK) dan2. Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/

teknologi mitigasi perubahan iklim.Meskipun tahun dasar adalah tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020, akan tetapi data historis sebelumnya misalnya data sejak tahun 2009 dapat digunakan sebagai referensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: “baseline = proyeksi emisi GRK (data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi)”.

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

2010

2015

2020

Emisi

CO

2 e

nerg

i (to

n CO

2eq)

Tahun

ResidualFuel OilLPG

NaturalGas

12 PEDOMAN KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK)12 PEDOMAN PENYUSUNAN



Langkah 1.

Identifikasi Sumber Penghasil GRK

Identifikasi awal mengenai sumber-sumber emisi GRK perlu dilakukan di awal untuk mendapatkan gambaran tentang pengenalan potensi fisik bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisi GRK, dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian emisi GRK. Lingkup penghitungan baseline pada RAD-GRK adalah untuk emisi yang dihasilkan dari sektor-sektor sebagai berikut :

1. Sektor Agroforestry and Land Use (AFOLU)a. Kehutanan dan Lahan Gambutb. Pertanianc. Peternakan

2. Sektor Energi dan Transportasia. Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi (di

luar industri besar)b. Sektor Transportasi

3. Sektor Limbaha. Limbah Padat (sampah) domestikb. Limbah Cair domestik

Identifikasi sumber penghasil GRK dapat dilakukan melalui referensi dari : a. Dari data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah

termasuk kegiatan sektor swasta yang menghasilkan emisi GRKpada masing-masing sektor.

b. Hasil Inventarisasi GRK yang bersangkutan yang dilakukan dariTahun 2012 s/d 2014 (jika sudah tersedia pada Instansi yangmembidangi Lingkungan hidup provinsi setempat),

c. Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu mengenali lembaga dankegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakatyang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukungupaya-upaya penurunan emisi) ataupun negatif (menghasilkanemisi GRK). Untuk itu, perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatantersebut melalui informasi formal dan non formal melaluikoordinasi dengan SKPD provinsi/Kab/Kota sektor terkait.

Hasil inventarisasi sumber penghasil emisi dilaporkan dalam sebuah tabel. Contoh tabel yang memuat pemetaan sumber emisi disajikan pada Tabel 3.2.

Langkah 2.

Pendataaan Kelembagaan Publik, Kelembagaan Masyarakat, dan Pelaku Usaha

Pendataan Kelembagaan (stakeholder mapping) dari struktur pemerintahan, masyarakat, pelaku usaha, dan kegiatan masyarakat dan swasta yang menghasilkan emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi yang dapat diusulkan dalam RAD. Analisis diarahkan kepada peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Contoh format pendataan kelembagaan dapat dilihat di Tabel 3.2.



KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 13PEDOMAN PENYUSUNAN


Langkah 1. Identifikasi Sumber PenghasilGRK

Identifikasi awal mengenai sumber-sumber emisi GRK perlu dilakukan diawal untuk mendapatkan gambaran tentang pengenalan potensi fisikbidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisiGRK, dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalianemisi GRK.Lingkup penghitungan baseline pada RAD-GRK adalah untukemisi yang dihasilkan dari sektor-sektor sebagai berikut :

1. Sektor Agroforestry and Land Use (AFOLU)a. Kehutanan dan Lahan Gambutb. Pertanianc. Peternakan

2. Sektor Energi dan Transportasia. Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi (di

luar industri besar)b. Sektor Transportasi

3. Sektor Limbaha. Limbah Padat (sampah) domestikb. Limbah Cair domestik

Identifikasi sumber penghasil GRK dapat dilakukan melalui referensi dari :a. Dari data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah

termasuk kegiatan sektor swasta yang menghasilkan emisi GRKpada masing-masing sektor.

b. Hasil Inventarisasi GRK yang bersangkutan yang dilakukan dariTahun 2012 s/d 2014 (jika sudah tersedia pada Instansi yangmembidangi Lingkungan hidup provinsi setempat),

c. Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu mengenali lembaga dankegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompokmasyarakat yang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untukmendukung upaya-upaya penurunan emisi) ataupun negatif(menghasilkan emisi GRK). Untuk itu, perlu dilakukan pendataankegiatan-kegiatan tersebut melalui informasi formal dan nonformal melalui koordinasi dengan SKPD provinsi/Kab/Kota sektrorterkait.

Hasil inventarisasi sumber penghasil emisi dilaporkan dalam sebuah tabel.Contoh tabel yang memuat pemetaan sumber emisi disajikan pada Tabel3.2.

Langkah 2. PendataaanKelembagaanPublik,KelembagaanMasyarakat,dan PelakuUsaha

Pendataan Kelembagaan (stakeholder mapping) dari struktur pemerintahan, masyarakat, pelaku usaha, dan kegiatan masyarakat danswasta yang menghasilkan emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasiyang dapat diusulkan dalam RAD. Analisis diarahkan kepada peran pentingdan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dankelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dansekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayahProvinsi. Contoh format pendataan kelembagaan dapat dilihat di Tabel3.2.

Tabel 3.2. Contoh Format Pemetaan Sumber Emisi GRK dan Pendataaan Kelembagaan Sektor Penghasil Emisi GRK

Bidang/sumber data Potensi sumber emisi

Instansi yang membidangi

Tingkat Nama Lembaga

KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT Sumber data: Dinas Kehutanan, Pusat Penelitian Kehutanan, Asosiasi Pengusaha Hutan, Provinsi dalam angka, BPS

Misalnya: • Kebakaran hutan• Alih fungsi lahan gambut• Penebangan hutan Pembukaan lahan hutan untuk

pengembangan perkebunan,Peladangan berpindah

Pemda Tingkat provinsi

Pemda Tingkat kab/ kota

Swasta

PERTANIAN Sumber data: Dinas kehutanan, Fakultas/Pusat Penelitian Pertanian, Asosiasi Pengusaha Pertanian, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya: • Perluasan lahan pertanian• Penggunaan lahan untuk

persawahan Pembakaran lahan untuk

persiapan lahan pertanian


Pemda Tingkat kab/ kota Swasta

ENERGI Sumber Data: Distamben, PLN, Asosiasi Pengusaha pembangkit listrik, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya: Jumlah dan kapasitas

pembangkit listrik off gridberbahan bakar fosil (fosilfuel) yang dioperasikan olehPemda /pelakuusaha/masyarakat


Pemda Tingkat kab/ kota Swasta

TRANSPORTASI Sumber data: Dinas perhubungan, Kantor Samsat, Asosiasi dealer kendaraan, Pertamina, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya : jumlah, jenis dan konsumsi bahan bakar dari alat-alat transportasi darat yang dioperasikan oleh Pemda/pelaku usaha.

Pemda Tingkat provinsi Pemda Tingkat kab/ kota Swasta

PENGELOLAAN LIMBAH Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, PLHD, LSM, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya : volume dan jenis sampah yang dikelola pemda/swasta

Pemda Tingkat provinsi Pemda Tingkat kab/ kota Swasta


KAJI ULANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA


Langkah 3.

Penghitungan Emisi BAU Baseline

Metodologi Penghitungan Emisi BAU Baseline GRK

Penghitungan BAU Baseline Emisi GRK dilakukan oleh Pokja RAD GRK provinsi. Referensi yang dapat digunakan dalam penghitungan BAU baseline untuk lingkup sektor penghasil emisi dapat dilihat pada Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi GRK yang dikeluarkan oleh Bappenas sebagai berikut (Gambar 3.3. dan Gambar 3.4.):

a. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi danSerapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan,Bappenas, 2014

b. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline SektorBerbasis Energi, Bappenas, 2014

c. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline sektorPengolahan limbah, Bappenas, 2014, dan ManualPenghitungan Baseline sektor Pengolahan limbah,Bappenas, 2015.

Gambar 3.4. Modul Pelatihan Penyusunan BAU Baseline

Gambar 3.3. Referensi PerhitunganBAU Baseline





Langkah 3. PenghitunganEmisi BAUBaseline

Metodologi Penghitungan Emisi BAU Baseline GRK

Penghitungan BAU Baseline Emisi GRK dilakukan oleh Pokja RAD GRKprovinsi. Referensi yang dapat digunakan dalam penghitungan BAUbaseline untuk lingkup sektor penghasil emisi dapat dilihat pada Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi GRK yang dikeluarkanoleh Bappenas sebagai berikut (Gambar 3.3 dan Gambar 3.4.):

a. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline Emisi danSerapan Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Lahan,Bappenas, 2014

b. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline SektorBerbasis Energi, Bappenas, 2014

c. Pedoman Teknis Penghitungan Baseline sektorPengolahan limbah, Bappenas, 2014, dan ManualPenghitungan Baseline sektor Pengolahan limbah,Bappenas, 2015.

Gambar 3.3 Referensi Perhitungan BAU Baseline

Gambar 3.4 Modul Pelatihan Penyusunan BAU Baseline

3.2.3.

Kaji Ulang Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target Penurunan Emisi

Pada tahap ini, Pokja RAD-GRK provinsi memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan mana yang akan dimasukan ke dalam dokumen RAD-GRK. Penetapan tersebut menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya ekonomi, sosial, politis, dll. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kriteria umum yang digunakan untuk menetapkan rencana aksi mitigasi adalah: Technically feasible (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), Economically/financially feasible (dimungkinkan secara ekonomis

/pembiayaan), Politically/socially viable (diterima secara politis dan sosial), Administratively operable (dapat dilaksanakan sesuai prosedur

administrasi yang ada).

Langkah 1.

Identifikasi Rencana Aksi berdasarkan katagori yang ditetapkan

Kegiatan yang dikatagorikan ke dalam RAD-GRK adalah kegiatan yang terkatagori kegiatan inti, yang secara langsung menurunkan emisi GRK. Katagori kegiatan aksi mitigasi per jenis sektor disajikan pada Tabel 3.3. Referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai aksi mitigasi, contoh aktivitas, data yang perlu dikumpulkan saat PEP RAD- GRK, faktor emisi berikut dan tata cara perhitungan penurunan emisinya dapat melihat kepada Petunjut Teknis PEP RAD-GRK (Gambar 3.5.)

Gambar 3.5. Referensi yang Dapat Digunakan untuk Menyusun Perencanaan Aksi Mitigasi RAD-GRK




Tabel 3.3. Katagori Aktivitas Aksi Mitigasi Emisi GRK

KATAGORI AKTIVITAS MITIGASI PERTIMBANGAN PENGKATEGORIAN SEBAGAI AKSI MITIGASI

SEKTOR AFOLU 1. Pertanian Ranah Lingkungan dan berkelanjutan

a. Interfensi Pada Sistem PemupukanAplikasi pupuk organik tanah

Berimplikasi terhadap penggunaan pupuk organik. Pemberian pupuk organik ke dalam tanah dianggap sebagai aksi mitigasi dari kegiatan pertanian karena adanya peningkatan sekuestrasi atau penambatan karbon dalam tanah dengan asumsi pupuk organik sudah dalam kondisi terdekomposisi sehingga sudah dalam kondisi relatif stabil.

UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)

b. Teknologi BudidayaSRI (System of Rice Intensification) termasuk di dalamnya budidaya padi organik

Kedua sistem budidaya tersebut menekankan pada pengelolaan dan penghematan air, dimana pada PTT dengan penerapan sistem pengairan berselang atau intermittent mampu menurunkan emisi GRK secara signifkan, sedangkan pada SRI dengan sistem pengairan macak-macak untuk menghemat air, juga mampu menurunkan emisi GRK. Selain itu, jumlah emisi GRK juga dapat diturunkan dengan penggunaan varietas padi rendah emisi. Aplikasi varietas padi rendah emisi atau sistem penggenangan dapat diaplikasikan secara terpisah, tidak dalam paket PTT atau SRI. Jika yang diterapkan adalah paket PTT atau SRI, maka aspek mitigasi dari varietas atau penggenangan tidak dihitung sebagai tindakan mitigasi.

PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu)

c. Pengelolaan TernakPengelolaan kotoran ternak

Kotoran ternak apabila disimpan di tempat terbuka, akan menimbulkan emisi GRK, akan tetapi apabila disimpan dalam biodigester, hal ini selain akan mengurangi emisi GRK terutama gas metana, gas yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang terbarukan. Contoh aksi mitigasi pada kelompok ini adalah BATAMAS/Biogas.

Pengaturan menu pakan ternak*)

Menekan sumber emisi dari enterik/sendawa ternak*)

2. Kehutanan dan Lahan GambutPencegahan Penurunan Cadangan Karbon

Kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, menghindari, atau mengurangi penurunan cadangan karbon dari tipe tutupan lahan dengan cadangan karbon tinggi ke cadangan karbon rendah.




KATAGORIAKTIVITAS MITIGASI PERTIMBANGAN PENGKATEGORIAN SEBAGAI AKSI MITIGASI

Beberapa kegiatan yang masuk dalam kegiatan ini antara lain pengamanan (pencegahan pembalakan liar dan perambahan), perlindungan dan pencegahan kebakaran, kebijakan yang terkait dengan pengendalian alih guna lahan, serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem tata kelola hutan dan menjaga stabilitas cadangan karbon.

Peningkatan Cadangan Karbon

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan serapan karbon melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tegakan. Contoh aksi mitigasi dalam kelompok kegiatan ini misalnya Penanaman baik di kawasan hutan maupun di area penggunaan lain, Rehabilitasi hutan dan lahan, Reklamasi lahan pasca tambang, Penanaman di areal perkebunan, Rehabilitasi mangrove.

SEKTOR ENERGI 1. Pengadaan dan Penggunaan EnergiPemanfaatan energi terbarukan (on grid dan/atau off grid)**)

Aksi mitigasi ini merupakan upaya dari supply side untuk menyediakan listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan. Emisi GRK dapat menurun karena terdapat pengalihan penggunaan bahan sumber energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang nol emisi. Termasuk ke dalam kategori ini adalah: pembangunan PLTM, PLTMH, PLTB, PLTS, PLT hybrid (bayu dan surya), PLTS penerangan jalan umum (PJU)/lampu pengatur lalu lintas, dan pembangunan PLT biomassa (dari cangkang sawit).

Substitusi Bahan Bakar Fosil

Penggunaan energi dengan faktor emisi lebih rendah

Bertujuan untuk mengurangi permintaan bahan bakar fosil dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Termasuk kedalam kategori ini adalah pembangunan digester biogas, yang penurunan emisi GRK-nya berasal dari substitusi minyak tanah oleh biogas dan pencegahan pelepasan Metana ke atmosfer.

Efisiensi Energi Bertujuan untuk menurunkan konsumsi energi di sisi pengguna (end user). Konsumsi listrik akan menurun sebagai akibat penggunaan peralatan yang hemat energi. Termasuk kedalam kategori ini adalah penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL) dan efisiensi energi untuk sistem PJU.





Pembangunan PLT Biogas POME

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Palm Oil Mill Effluent (PLT Biogas POME) merupakan upaya pemanfaatan limbah cair dari pabrik kelapa sawit sebagai sumber energi listrik. Perhitungan penurunan emisi GRK dari pembangunan PLT Biogas POME terbagi menjadi 2 (dua), yakni PLT Biogas POME on grid dan off grid.

2. TransportasiPenerapan Area Traffic Control System (ATCS) /Intelligent Transportation System (ITS)

Emisi GRK dapat menurun karena : (1) Dapat meningkatkan efisiensi pemakaian rute berlaluintas, (2) Pengurangan emisi GRK karena panjang perjalanan yang

tidak perlu dan waktu terjebak kemacetan yang makin berkurang.

Reformasi sistem transit – BRT System

Emisi GRK dapat menurun karena perubahan pola transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, dalam hal ini yaitu perpindahan ke sistem transit, sehingga konsumsi bahan bakar perkapita menurun.

Peremajaan armada transportasi umum.

Emisi GRK dapat menurun karena ada peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi (konsumsi bahan bakar) dari pada kendaraan lama.

Hari bebas kendaraan bermotor (car free day)

Emisi GRK dapat menurun karena penurunan konsumsi bahan bakar kendaraan sepanjang ruas jalur penerapan car free day.

Penerapan manajemen parkir.

Emisi GRK dapat menurun dengan asumsi pengguna kendaraan yang diparkir tersebut berpindah moda ke angkutan umum, sehingga konsumsi bahan bakar perkapita menurun.

Peremajaan Armada Angkutan Umum

Menggantikan kendaraan angkutan umum yang lama dan tidak layak jalan dengan kendaraan yang baru dengan jenis kendaraan dan rute operasi yang sama dengan yang digantikan. Emisi GRK menurun karena jumlah bahan bakar yang diperlukan per km akan lebih kecil dibanding kendaraan yang sudah tua.

Pelatihan smart driving (eco driving)

Emisi GRK dapat menurun karena peningkatan efisiensi bahan bakar yang dilakukan oleh pengemudi (yang mendapat pelatihan), dengan mengubah perilaku pengemudi berkendaraan yang menunjang penghematan pemakaian BBM.





SEKTOR LIMBAH 1. Limbah PadatPembangunan dan Operasional TPS Terpadu 3R/ Komposting;

Kegiatan yang bertujuan mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengolahan sampah organik (komposting/anaerobik digester) pada TPS 3R lebih kecil faktor emisi GRKnya dibandingkan emisi GRK yang timbul di TPA.

Pendirian dan Operasional Bank Sampah.

Kegiatan yang bertujuan mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengolahan yang ada pada bank sampah dikhususkan pengurangan sampah kertas yang masuk ke TPA.

Peningkatan FasiIitas Pemrosesan Akhir sampah : - Rehabilitasi/Pemba

-ngunan TPA Open Dumping menjadi TPA Sanitary Landfill, atau TPA controlled landfill + Pengelolaan Gas TPA); atau

- Insinerasi sampah

Rehabilitasi TPA melalui perbaikan sistem pengelolaan sampah dapat berupa TPA semi-aerobik atau TPA anaerobic. TPA semi aerobik mengurangi pembentukan metan yang dihasilkan dari penguraian sampah sebesar 50%, Untuk TPA jenis Anaerobik, karena akan timbul gas metan, maka harus dikelola lebih lanjut melalui upaya recovery metan ( dapat berupa flaring/direct use/electricity).

Insinerasi sampah dimaksudkan sebagai perbaikan sistem pengelolaan sampah yang menghindari pembentukan metan dari landfill (TPA).

2. Air Limbah DomestikPembangunan Fasilitas Pengolahan Air Limbah on site dengan recovery metan

Kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang ditujukan menurunkan emisi gas rumah kaca, walau secara anaerobik tetapi sudah ada upaya recovery gas metan (dibakar/dimanfaatkan), agar gas metan yang dihasilkan tidak lepas ke lingkungan. Aksi mitigasi berupa Pembangunan dan Operasional Sanimas yang dikategorikan MCK++ (MCK yang dilengkapi dengan pengolahan limbah dan pemanfaatan gas metana (biodigester) dan/atau IPAL Komunal yang dilengkapi dengan pemanfaatan gas metana.

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Air Limbah secara terpusat (off site)

Kegiatan pengelolaan limbah cair domestik yang ditujukan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan, berupa Pembangunan IPLT dan/atau IPAL skala kota. IPAL dapat berupa IPAL dengan sistem Aerobik, atau Sistem Anaerobik tetapi dengan pemanfaatan gas metan.

Keterangan : *) pada pedoman Juknis PEP sektor lahan 2015, faktor emisi belum tersedia **) Off Gride : energi listrik yang dihasilkan tidak didistribusikan melalui sistem interkoneksi PLN. On Gride :

energi listrik yang dihasilkan didistribusikan melalui sistem interkoneksi PLN.




Secara terinci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pokja per bidang dalam melakukan penetapan usulan kegiatan penurunan emisi GRK, yaitu : a. Mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada

(existing actions) yang dikelola pemerintah dan terdapat di dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra/RKPD. Apabila program/kegiatan tersebut masuk ke dalam katagori kegiatan yang menurunkan emisi GRK (Seperti tercantum pada Tabel 3.3. maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukan sebagai rencana aksi mitigasi di dalam dokumenRAD-GRK.Identifikasi rencana/program di atas dilakukan terhadap kegiatan yang dikelola oleh :1. Pemerintan provinsi, melalui SPKD terkait (merangkap anggota

pokja RAD-GRK)2. Pemerintah Kabupaten/kota, melalui SPKD terkait

Contoh format untuk mengumpulkan data di atas dapat dilihat pada Tabel 3.4.

b. Mengenali sumber penghasil emisi yang sudah memiliki upaya-upayamitigasi, dari laporan PEP RAD-GRK 2010 sampai dengan 2014.

c. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapalembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalamdokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut memenuhikriteria technically feasible, economically/ financially feasible,politically/socially viable, dan administratively operable. Untuk ituinformasi harus digali dengan format yang dapat dilihat padaTabel 3.5.

d. Merumuskan Rencana Aksi Mitigasi yang memuat informasi mengenaiJenis Kegiatan, besaran/satuan, target lokasi. Ringkasan kegiatan dapatdisajikan pada Tabel 3.6.





b. Mengenali sumber penghasil emisi yang sudah memiliki upaya-upayamitigasi, dari laporan PEP RAD-GRK 2010 sampai dengan 2014.

c. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapalembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalamdokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut memenuhikriteria technically feasible, economically/ financially feasible,politically/socially viable, dan administratively operable. Untuk ituinformasi harus digali dengan format yang dapat dilihat pada Tabel3.5.

d. Merumuskan Rencana Aksi Mitigasi yang memuat informasi mengenaiJenis Kegiatan, besaran/satuan, target lokasi. Ringkasan kegiatan dapatdisajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.4. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang RencanaProgram Aksi Mitigasi yang Dikelola Pemerintah

Nama Dokumen Bidang/BagianIsi Dokumen*

Kebijakan Program KegiatanMitigasi

TINGKAT PROVINSIRPJPD Provinsi Kehutanan

Strategi 1: (sebutkan)jelaskan. - -

PertanianStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

PeternakanStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

EnergiStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

TransportasiStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Limbah padatStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Limbah cairStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

RPJMD Provinsi KehutananStrategi 1: (sebutkan)

jelaskan. jelaskan. jelaskan.

PertanianStrategi 1: (sebutkan)


PeternakanStrategi 1: (sebutkan)


EnergiStrategi 1: (sebutkan)


TransportasiStrategi 1: (sebutkan)


Limbah padatStrategi 1: (sebutkan)


Limbah cairStrategi 1: (sebutkan)


Tabel 3.4. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Pemerintah

Nama Dokumen Bidang/Bagian Isi Dokumen*

Kebijakan Program Kegiatan Mitigasi

TINGKAT PROVINSI RPJPD Provinsi Kehutanan

Strategi 1: (sebutkan) jelaskan. - -

Pertanian Strategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Peternakan Strategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Energi Strategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Transportasi Strategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Limbah padat Strategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

Limbah cair Strategi 1: (sebutkan)

jelaskan. - -

RPJMD Provinsi Kehutanan Strategi 1: (sebutkan)


Pertanian Strategi 1: (sebutkan)


Peternakan Strategi 1: (sebutkan)


Energi Strategi 1: (sebutkan)


Transportasi Strategi 1: (sebutkan)


Limbah padat Strategi 1: (sebutkan)


Limbah cair Strategi 1: (sebutkan)


Renstra SKPD Provinsi (Dinas-dinas terkait emisi GRK)

jelaskan. jelaskan. jelaskan. jelaskan.

RKPD Provinsi jelaskan. jelaskan. jelaskan. jelaskan. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

RPJPD seluruh Kabupaten/Kota

Jelaskan untuk setiap sektor jelaskan. - -

RPJMD seluruh Kabupaten/Kota

Jelaskan untuk setiap sektor jelaskan. jelaskan. jelaskan.

Renstra SKPD seluruh Kabupaten/Kota (seluruh Dinas terkait emisi GRK)

Jelaskan untuk setiap sektor jelaskan. jelaskan. jelaskan.

RKPD seluruh Kabupaten/Kota

Jelaskan untuk setiap sektor. jelaskan. jelaskan. jelaskan.



Tabel 3.5. Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Rencana Program Aksi Mitigasi yang Dikelola Swasta

Katagori Sektor Kegiatan mitigasi swasta/masyarakat Pengelola /Lokasi Besaran/ satuan Nama Dokumen

Perencanaan Kehutanan Pertanian Peternakan Pengadaan Energi Transportasi Pengelolaan sampah Pengelolaan air limbah

Langkah 2.

Penghitungan Target Penurunan Emisi GRK

Penghitungan target penurunan emisi GRK per sektor dan rekapitulasinya dilakukan oleh Pokja RAD-GRK Provinsi dengan menggunakan hasil penghitungan emisi dari aksi-aksi mitigasi sektoral. Secara spesifik, Pokja menghitung jumlah penurunan emisi GRK terhadap BAU baseline untuk setiap kegiatan/aksi penurunan emisi GRK, kemudian menjumlahkan semua perkiraan penurunan emisinya. Hasil penghitungan kemudian disajikan dalam Grafik, seperti yang tersaji pada contoh di bawah ini.

TahunGambar 3.6. Contoh Penyajian Penurunan Emisi GRK Hasil Aksi Mitigasi

Penghitungan target penurunan emisi GRK dilakukan oleh Pokja RAD- GRK provinsi. Metodologi yang digunakan untuk penghitungan teknis target penurunan emisi dari aksi mitigasi perlu sejalan dengan metoda penghitungan penurunan emisi pada kegiatan PEP RAD-GRK (yang kemudian tiap tahun akan dilakukan), sehingga metodologi di penyusunan RAD-GRK dapat mengikuti tatacara penghitungan penurunan emisi yang termuat dalam Buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD-GRK, (Gambar 3.4).

0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

2010 2015 2020

Emisi

CO

2 da

ri Pe

rtan

ian

(ton

CO2

eq)

Total CO2teremisidengan RADGRK (tonCO2 eq)

Total CO2teremisitanpa RADGRK (tonCO2 eq)

9,24% (contoh)





Gambar 3.6. Contoh Penyajian Penurunan Emisi GRK Hasil Aksi Mitigasi

Penghitungan target penurunan emisi GRK dilakukan oleh Pokja RAD-GRK provinsi. Metodologi yang digunakan untuk penghitungan teknistarget penurunan emisi dari aksi mitigasi perlu sejalan dengan metodapenghitungan penurunan emisi pada kegiatan PEP RAD-GRK (yangkemudian tiap tahun akan dilakukan), sehingga metodologi dipenyusunan RAD-GRK dapat mengikuti tatacara penghitunganpenurunan emisi yang termuat dalam Buku Petunjuk TeknisPemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD-GRK,(Gambar 3.4.).

Langkah 3. PembahasanMengenaiDevelopmentBenefit dari Rencana AksiMitigasi Emisi GRK

Dokumen RAD-GRK perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai potensikeuntungan tambahan (co-benefits) dari setiap aksi mitigasi yangdirencanakan, yang terdiri dari:

- manfaat lingkungan,- manfaat ekonomi,- manfaat sosial.

3.2.4. TahapPenyusunanFormulasi StrategiImplementasiRAD-GRK

Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan)kebijakan dan strategi umum yang diperlukan untuk melaksanakan RAD-GRK di daerah. Proses ini dilakuan melalui tahapan (1) Analisis indikasikebutuhan anggaran dan sumber pendanaan, (2) Penetapan indikatoryang dievaluasi, dan (3) Penetapan Kelembagaan. Selanjutnya dijelaskandalam uraian di bawah ini.

Langkah 1. Analisisindikasi kebutuhananggaran dansumberpendanaan

Untuk setiap rencana aksi mitigasi diperlukan analisis indikasi kebutuhananggaran dan sumber pendanaan.Indikasi kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan pedoman mengenaisatuan biaya yang berlaku dan pengalaman dari kegiatan yang sudahpernah dilaksanakan.

0.0

20,000,000.0

40,000,000.0

60,000,000.0

80,000,000.0

100,000,000.0

120,000,000.0

2010 2015 2020

Emis

i CO

2da

ri Pe

rtan

ian

(ton

CO

2eq

)

Tahun

Total CO2 teremisidengan RAD GRK(ton CO2 eq)

Total CO2 teremisitanpa RAD GRK (tonCO2 eq)

9,24% (contoh) Langkah 3.

Pembahasan Mengenai Development Benefit dari Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK

Dokumen RAD-GRK perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai potensi keuntungan tambahan (co-benefits) dari setiap aksi mitigasi yang direncanakan, yang terdiri dari:

- manfaat lingkungan, - manfaat ekonomi, - manfaat sosial.

3.2.4.

Tahap Penyusunan Formulasi Strategi Implementasi RAD-GRK

Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan) kebijakan dan strategi umum yang diperlukan untuk melaksanakan RAD-GRK di daerah. Proses ini dilakuan melalui tahapan (1) Analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan, (2) Penetapan indikator yang dievaluasi, dan (3) Penetapan Kelembagaan. Selanjutnya dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Langkah 1.

Analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan

Untuk setiap rencana aksi mitigasi diperlukan analisis indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan. Indikasi kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan pedoman mengenai satuan biaya yang berlaku dan pengalaman dari kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan.

Sumber Pendanaan perlu dijelaskan dari APBN / APBD Provinsi / APBD Kabupaten/Kota, / Pendanaan dri Sektor Swasta / bantuan hibah untuk membiayai kegiatan penurunan emisi GRK yang tercantum dalam RAD- GRK. Indikasi kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan disampaikan pada format rencana aksi mitigasi yang tercantum pada Tabel 3.6. kolom (5) sampai dengan (9)



No Rencana

Aksi Mitigasi

Besaran, satuan

Target Lokasi

Sumber Pendanaan/ Indikasi Kebutuhan Anggaran s.d tahun

2020 Lem- baga

Pelak- sana

Indi-kator

Target Penurunan Emisi

Kete-rangan

APBN APBD Pro-vinsi

APBD Kab/ Kota

Swasta Hibah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) SEKTOR AFOLU 1. KEHUTANAN

Kegiatan 1. Kegiatan 2.

2. PERTANIANKegiatan 1. Kegiatan 2.

3. PETERNAKANKegiatan 1. Kegiatan 2.

SEKTOR ENERGI DAN TRANSPORTASI 4. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN ENERGI


5. TRANSPORTASIKegiatan 1. Kegiatan 2.

SEKTOR LIMBAH 6. LIMBAH PADAT


7. LIMBAH CAIR Kegiatan 1. Kegiatan 2.

Langkah 2.

Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan Aksi Mitigasi

Dokumen RAD-GRK harus memuat pemetaan kelembagaan untuk memfungsikan lembaga pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ada untuk terlibat baik di dalam Pelaksanaan RAD-GRK maupun kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan tahunan RAD-GRK (PEP RAD-GRK).

Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Pelaksanaan RAD-GRK perlu dilakukan untuk setiap aksi mitigasi yang diusulkan. Lembaga pelaksana aksi mitigasi disampaikan pada format rencana aksi mitigasi yang tercantum pada Tabel 3.6. kolom (10). Kelembagaan Pelaksanaan RAD-GRK perlu menyesuaikan dengan sumber pendanaan dari masing-masing aksi mitigasi.

Tabel 3.6. Format Rencana Aksi Mitigasi





Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secaralangsung maupun tidak langsung dalam Pelaksanaan RAD-GRK perludilakukan untuk setiap aksi mitigasi yang diusulkan. Lembaga pelaksanaaksi mitigasi disampaikan pada format rencana aksi mitigasi yangtercantum pada Tabel 3.6. kolom (10).Kelembagaan Pelaksanaan RAD-GRK perlu menyesuaikan dengansumber pendanaan dari masing-masing aksi mitigasi.Bila kegiatan mitigasi didanai oleh APBD provinsi, maka lembagapelaksana adalah SKPD provinsi sektor yang bersangkutan, begitu pula bila kegiatan didanai oleh APBD Kabupaten maka lembaga pelaksanaadalah SKPD Kabupaten.Bila pendanaan mendapat bantuan dari APBN/Swasta/Hibah, makapelaksana adalah gabungan antara lembaga pemberi dana dengankoordinasi dari SKPD Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang membidangi,sesuai kewenangannnya.

Langkah 3. PenyusunanJadwal danBesaranPelaksanaanAksi Mitigasi

Jadwal pelaksanaan setiap rencana aksi mitigasi perlu disampaikandalam dokumen RAD-GRK dalam sebuah tabel, berikut informasi jumlah dan besaran yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, sebagai dasar penghitungan target penurunan emisi GRK, dan juga sebagai informasi dalam pelaksanaan PEP RAD-GRK.Besaran yang perlu disampaikan bersamaan jadwal tersebut adalahberupa data aktivitas yang mempengaruhi penurunan emisi GRK. Dataaktivitas untuk setiap aksi mitigasi dapat dilihat pada pedoman PEPmasing-masing sektor (Gambar 3.4.).

Format penyampaian jadwal berikut contoh pengisiannya dapat dilihatpada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Format Jadwal dan Besaran Pelaksanan Aksi Mitigasi RAD GRK serta Contoh Pengisiannya

Aksi MitigasiJadwal pelaksanaan Aksi Mitigasi RAD-GRK (Contoh Pengisian)

2016 2017 2018 2019 2020Energi baru terbarukanPLTM

- 40 unit x100 MW

60 unit x100 MW

70 unit x100 MW

90 unit x 100 MW

Pembentukan TPS 3R 20 unit x170.000 tonsampah/tahun

50 unit x170.000 tonsampah/tahun




3.2.5.TahapPenyusunanRencanaMonitoringdan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilakukandengan maksud untuk dapat mengetahui pencapaian hasil, kemajuandan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunandapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencanapembangunan di masa yang akan datang.

Bila kegiatan mitigasi didanai oleh APBD provinsi, maka lembaga pelaksana adalah SKPD provinsi sektor yang bersangkutan, begitu pula bila kegiatan didanai oleh APBD Kabupaten maka lembaga pelaksana adalah SKPD Kabupaten. Bila pendanaan mendapat bantuan dari APBN/Swasta/Hibah, maka pelaksana adalah gabungan antara lembaga pemberi dana dengan koordinasi dari SKPD Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang membidangi, sesuai kewenangannnya.

Langkah 3.

Penyusunan Jadwal dan Besaran Pelaksanaan Aksi Mitigasi

Jadwal pelaksanaan setiap rencana aksi mitigasi perlu disampaikan dalam dokumen RAD-GRK dalam sebuah tabel, berikut informasi jumlah dan besaran yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, sebagai dasar penghitungan target penurunan emisi GRK, dan juga sebagai informasi dalam pelaksanaan PEP RAD-GRK. Besaran yang perlu disampaikan bersamaan jadwal tersebut adalah berupa data aktivitas yang mempengaruhi penurunan emisi GRK. Data aktivitas untuk setiap aksi mitigasi dapat dilihat pada pedoman PEP masing-masing sektor (Gambar 3.4).

Format penyampaian jadwal berikut contoh pengisiannya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Format Jadwal dan Besaran Pelaksanan Aksi Mitigasi RAD GRK serta Contoh Pengisiannya

Aksi Mitigasi Jadwal pelaksanaan Aksi Mitigasi RAD-GRK (Contoh Pengisian) 2016 2017 2018 2019 2020

Energi baru terbarukan PLTM

- 40 unit x 100 MW

60 unit x 100 MW

70 unit x 100 MW

90 unit x 100 MW

Pembentukan TPS 3R 20 unit x 170.000 ton sampah /tahun

50 unit x 170.000 ton sampah /tahun




3.2.5.

Tahap Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Langkah 1.

Penetapan indikator yang dievaluasi/ dimonitor dalam PEP RAD-GRK

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi indikator



masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat. Dalam dokumen RAD-GRK, indikator-indikator tersebut perlu disajikan pada Tabel 3.5. kolom (11). Indikator masukan adalah data aktivitas yang mempengaruhi penghitungan penurunan emisi sehingga terjadi penurunan emisi GRK. Data aktivitas tersebut untuk masing-masing katagori aksi mitigasi. Indikator keluaran adalah penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari data aktivitas aksi mitigasi. Indikator hasil/manfaat adalah pencantuman co benefit dari masng-masing aksi mitigasi, dapat diambil dari hasil analisis tahap 5 rumusan ‘Rencana Aksi Mitigasi Emisi GRK dan Penghitungan Target Penurunan Emisi’

Langkah 2.

Penetapan Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan tahunan RAD-GRK (PEP RAD- GRK

Pokja RAD-GRK Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD-GRK yang akan diselenggarakan setiap tahun. Di dalam dokumen RAD-GRK, Pembagian peran setiap instansi perlu dijelaskan dalam gambar yang menunjukkan garis mulai dari pengumpulan dan monitoring data-data aktivitas yang menurunkan emisi GRK, penghitungan, sampai dengan pelaporan ke tingkat nasional. Gambar garis koordinasi perlu dijelaskan untuk setiap aksi mitigasi, dengan format seperti pada Gambar 3.6.

Gambar 3.7. Format Garis Pelaporan dalam kegiatan PEP (Dipetakan untuk Setiap Aksi Mitigasi)

Swasta ...

Level Kabupaten/

Kota

Level Provinsi

Level Nasional

SKPD ... Kabupaten/ Kota ... (terkait sektor aksi mitigasi)

SKPD ... Provinsi .. (terkait sektor aksi mitigasi)

Bappeda Kabupaten/Kota

Bappeda Provinsi ..

Bappenas

Kegiatan yang didanai APBD Kab/Kota/ Gabungan

APBN/Hibah

Kegiatan yang didanai swasta

Kegiatan yang didanai APBD Prov/Gabungan APBN/Hibah

Pokja RAD-GRK





Langkah 2. PenetapanKelembagaanyang terlibatdalam kegiatanPemantauan,Evaluasi, danPelaporantahunan RAD-GRK (PEP RAD- GRK

Pokja RAD-GRK Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintahdaerah baik di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi untukterlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD-GRKyang akan diselenggarakan setiap tahun. Di dalam dokumen RAD-GRK, Pembagian peran setiap instansi perlu dijelaskan dalam gambar yangmenunjukkan garis mulai dari pengumpulan dan monitoring data-data aktivitas yang menurunkan emisi GRK, penghitungan, sampai denganpelaporan ke tingkat nasional. Gambar garis koordinasi perlu dijelaskanuntuk setiap aksi mitigasi, dengan format seperti pada Gambar 3.6.

Gambar 3.7. Format Garis Pelaporan dalam kegiatan PEP (Dipetakan untuk SetiapAksi Mitigasi)

Pada Gambar 3.7. dapat dilihat bahwa peran masing-masing instansiadalah sebagai berikut :

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota• Bapeda Provinsi berperan sebagai koordinator umum

pelaksanaan,pemantaun dan pelaporan seluruh bidang/kegiatan RAD-GRK, bertugas mengkoordinasi Pokja RAD-GRKdalam pengumpulan data aktivitas aksi mitigasi RAD-GRK yangtelah dilaksanakan, serta melakukan koordinasi penghitunganpenurunan emisi GRK.

• Bapeda Kabupaten/kota berperan sebagai koordinatorpengumpulan data-data di tingkat kabupetan/kota, dari instansi

Swasta ...

LevelKabupaten/

Kota

Level Provinsi

Level Nasional

SKPD ... Kabupaten/ Kota ... (terkait sektor aksi mitigasi)

SKPD ... Provinsi ..(terkait sektor aksi mitigasi)

Bapeda Kabupaten/Kota

Bappeda Provinsi ..

Bappenas

Kegiatan yang didanai APBD Kab/Kota/ Gabungan

APBN/Hibah

Kegiatan yang didanaiswasta

Kegiatan yang didanai APBD Prov/Gabungan APBN/Hibah

Pokja RAD-GRK

Pada Gambar 3.7. dapat dilihat bahwa peran masing-masing instansi adalah sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/

Kabupaten/Kota Bappeda Provinsi berperan sebagai koordinator umum

pelaksanaan,pemantaun dan pelaporan seluruh bidang /kegiatanRAD-GRK, bertugas mengkoordinasi Pokja RAD-GRK dalampengumpulan data aktivitas aksi mitigasi RAD-GRK yang telahdilaksanakan, serta melakukan koordinasi penghitunganpenurunan emisi GRK.

Bappeda Kabupaten/kota berperan sebagai koordinatorpengumpulan data-data di tingkat kabupetan/kota, dari instansimembidangi sektor aktivitas aksi mitigasi, bila aktivitas tersebutdidanai APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanaiswasta/hibah. Data yang telah terkumpul kemudian diserahkanke koordinator umum (Bappeda Provinsi).

2. Instansi daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBDProvinsi/gabungan dengan APBN, serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

3. Instansi Daerah yang menangani pengelolaan Limbah Padat dan Cair Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor limbah yang didanai oleh APBDProvinsi/gabungan dengan APBN, serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

4. Instansi Daerah yang menangani bidang Perhubungan Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor transportasi yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor transportasi yang didanai oleh APBDProvinsi/gabungan dengan APBN, serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

5. Instansi Daerah yang menangani bidang Energi Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor pengadaan dan penggunaan energiyang didanai oleh APBD Kab/kota, atau kegiatan yang didanaiswasta/hibah.




Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor pengadaan dan penggunaan energi yangdidanai oleh APBD Provinsi/gabungan dengan APBN serta selakubagian dari Pokja, melakukan penghitungan menurunan emisiGRK.

6. Instansi Daerah yang menangani bidang Kehutanan Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor kehutanan yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor kehutanan yang didanai oleh APBDProvinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

7. Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor pertanian yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor pertanian yang didanai oleh APBDProvinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

8. Instansi Daerah yang menangani bidang Peternakan Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor peternakan yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor peternakan yang didanai oleh APBDProvinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

3.2.6.

Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan BAU Baseline

Focus Group Discussion (FGD) perlu dilakukan pada masing-masing sektor penghasil emisi GRK (AFOLU, Energi, transportasi, dan sektor limbah), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan RAD-GRK. FGD dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, sektor swasta, Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan FGD dilakukan setelah tersusunnya draft penghitungan Emisi BAU Baseline dan draft Rumusan aksi mitigasi dan penurunan emisinya. Kegatan ini dimaksudkan untuk : a. Mengklarifikasi data-data sumber penghasil GRK yang sudah

teridentifikasib. Membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk

melengkapi data dan informasi yang diperlukan untuk penghitunganemisi GRK

c. Menggali informasi mengenai kegiatan aksi mitigasi lebih lanjutyang dapat diusulkan dalam RAD-GRK





7.Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian• Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor pertanian yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

• Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor pertanian yang didanai oleh APBDProvinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

8.Instansi Daerah yang menangani bidang Peternakan• Di tingkat Kabupaten/kota berperan untuk mengumpulkan data

aktivitas mitigasi di sektor peternakan yang didanai oleh APBDKab/kota, atau kegiatan yang didanai swasta/hibah.

• Di tingkat provinsi berperan untuk mengumpulkan data aktivitasmitigasi di sektor peternakan yang didanai oleh APBDProvinsi/Gabungan dengan APBN serta selaku bagian dari Pokja,melakukan penghitungan menurunan emisi GRK.

3.2.6.Focus GroupDiscussion (FGD)mengenaiPenyusunanBAUBaseline

Focus Group Discussion (FGD) perlu dilakukan pada masing-masingsektor penghasil emisi GRK (AFOLU, Energi, transportasi, dan sektorlimbah), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaanpenyusunan RAD-GRK. FGD dilakukan dengan melibatkan unsur-unsurpemangku kepentingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, sektorswasta, Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta.Kegiatan FGD dilakukan setelah tersusunnya draft penghitungan EmisiBAU Baseline dan draft Rumusan aksi mitigasi dan penurunan emisinya.Kegatan ini dimaksudkan untuk :a. Mengklarifikasi data-data sumber penghasil GRK yang sudah

teridentifikasi b. Membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk

melengkapi data dan informasi yang diperlukan untukpenghitungan emisi GRK

c. Menggali informasi mengenai kegiatan aksi mitigasi lebih lanjutyang dapat diusulkan dalam RAD-GRK

3.2.7.TahapPenetapanDokumenRAD-GRKdanSosialisasi

A. Penetapan Dokumen

Pada tahap ini Pokja RAD-GRK bertugas menyusun Rancangan NaskahPeraturan Gubernur mengenai RAD-GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12bulan sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD-GRK inidiserahkan kepada Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapatdiintegrasikan ke dalam upaya-upaya pencapaian target penurunanemisi GRK nasional.Penetapan RAD-GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan

3.2.7.

Tahap Penetapan Dokumen RAD-GRK dan Sosialisasi

A. Penetapan Dokumen

Pada tahap ini Pokja RAD-GRK bertugas menyusun Rancangan Naskah Peraturan Gubernur mengenai RAD-GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD-GRK ini diserahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan ke dalam upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK nasional. Penetapan RAD-GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan sosialisasi kepada publik, untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama

B. Sosialisasi

Sosialisasi rencana implementasi RAD-GRK agar mendapat tanggapan yang sesuai dari masyarakat dan pelaku usaha atau lembaga/organisasi yang mewakilinya



BAB IV PENUTUP

Pedoman penyusunan kaji ulang RAD-GRK merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan revisi RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 dan daerah yaitu dalam RPJMD. Pedoman ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK yang mengatur Pedoman kaji ulang Penyusunan RAD-GRK.

Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan kaji ulang RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun kaji ulang RAD-GRK yang bersifat multi sektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan para pihak terkait.

Penyusunan kaji ulang RAD-GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkan pemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Dokumen kaji ulang RAD-GRK yang dihasilkan juga dapat dilakukan kembali proses kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.

pedoman kaji ulang rad-grk final

Documents