“Partisisipasi Masyarakat dalam Mengatasi Pelanggaran Hak

Buruh: Teknik Pengawasan Terhadap Pelanggaran Hak Buruh”

Kata kunci: Pengawasan, masyarakat, pelanggaran hak, buruh

Disusun oleh :

Nama : Fanuel Febrian Henky Saputra

NIM : F0311050

Jurusan : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

1

Ringkasan

Seperti yang sering kita lihat di media, bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi pelanggaran hak, terutama pelanggaran hak tenaga kerja. Tidak hanya terjadi di luar negeri, yaitu kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW), tetapi juga terhadap tenaga kerja di dalam negeri. Yang paling marak akhir-akhir ini adalah tentang kasus outsourcing, dimana seorang tenaga kerja dikontrak dengan jangka waktu tertentu dan tidak tetap sehingga mereka hanya bekerja sesuai panggilan. Hal ini benar-benar melanggar hak seorang buruh yang seharusnya dapat bekerja namun karena terikat kontrak dengan sistem outsourcing, status mereka menjadi menggantung dan tidak jelas.

Tidak hanya itu, Indonesia menjadi Negara yang terkenal dengan banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK ketika sedang terjadi krisis Ekonomi. Menurut Tulus (1993:1967) PHK adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat yang disebabkan karena telah habisnya masa kerja buruh tersebut. (Ismi:2011). Padahal jika diberhentakan ditengah krisis yang sedang melanda, maka itu tidak sesuai dengan etiket untuk melakukan PHK. Apalagi dimasa krisis, buruh juga akan kesulitan untuk mendapat pekerjaan kembali. Dan masih banyak contoh kasus pelanggaran hak terhadap kaum buruh.

Berdasarkan tinjauan pustaka, penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran hak dapat terjadi karena dua hal, yang pertama adalah karena kewajiban yang ada belum diselesaikan, artinya pelanggaran hak sebenarnya belum terjadi tetapi oleh buruh tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran hak. Yang kedua adalah karena perbuatan orang lain yang mengambil keuntungan dari para buruh dengan cara tidak memberikan hak sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya.

Pelanggaran hak yang terjadi akibat perbuatan orang lain lah yang harus diperjuangkan oleh buruh. Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah dirangkum oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa cara untuk mengatasi permasalahan ini berfokus pada 3 aspek, yaitu buruh sendiri, pemerintah, dan yang terpenting adalah masyarakat. Penulis berpendapat bahwa masyarakat lah yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak buruh.

Kenapa harus masyarakat? Karena masyarakat tinggal dan hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang mana didalamnya adalah buruh, dan mungkin saja, mereka adalah buruh yang telah mengalami pelanggaran hak. Lain dengan pemerintah yang tinggal dan hidup terpisah dengan masyarakat karena mereka harus memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu atau beberapa orang tertentu (buruh) karena pemerintah masih harus memikirkan tentang permasalahan orang lain seperti petani, nelayan, pegawai negeri, dan profesi lainnya.

2

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah segala sesuatu yang layak untuk

diterima, didapatkan dan dinikmati oleh semua manusia sejak manusia itu

dilahirkan1.Lalu apakah hak itu harus diperjuangkan? Artikel kali ini akan

menjelaskan dan menguraikan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia,

khususnya kaum buruh.

Seringkali kita melihat di berita-berita di televisi tentang penuntutan dari

Buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Apakah semua buruh sudah layak untuk

menerima untuk mendapatkan Hak tersebut? Apakah tolak ukur layak tidaknya

seorang warga negara mendapatkan Hak nya?

Oleh karena itu, penulis merasa bahwa penting untuk mengkaji

permasalahan ini. Sehingga akhirnya topik inilah yang dipilih untuk mengerjakan

makalah sebagai tugas akhir. Kiranya dengan mengkaji permasalahan mengenai

pelanggaran HAM terhadap kaum buruh di Indonesia dapat memberi sumbang

silih dalam penyelasaian masalahnya.

Seperti yang sering kita lihat di media, bahwa sekarang ini banyak sekali

terjadi pelanggaran hak, terutama pelanggaran hak tenaga kerja. Tidak hanya

terjadi di luar negeri, yaitu kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga

Kerja Wanita (TKW), tetapi juga terhadap tenaga kerja di dalam negeri.

1 Miriam Budiarjo.(2005).Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 120

3

Yang paling marak akhir-akhir ini adalah tentang kasus outsourcing,

dimana seorang tenaga kerja dikontrak dengan jangka waktu tertentu dan tidak

tetap sehingga mereka hanya bekerja sesuai panggilan. Hal ini benar-benar

melanggar hak seorang buruh yang seharusnya dapat bekerja namun karena terikat

kontrak dengan sistem outsourcing, status mereka menjadi menggantung dan tidak

jelas.

Tidak hanya itu, Indonesia menjadi Negara yang terkenal dengan

banyaknya tenaga kerja yang mengalami PHK ketika sedang terjadi krisis

Ekonomi. Menurut Tulus (1993:1967) PHK adalah mengembalikan karyawan ke

masyarakat yang disebabkan karena telah habisnya masa kerja buruh tersebut.

(Ismi:2011). Padahal jika diberhentakan ditengah krisis yang sedang melanda,

maka itu tidak sesuai dengan etiket untuk melakukan PHK. Apalagi dimasa krisis,

buruh juga akan kesulitan untuk mendapat pekerjaan kembali. Dan masih banyak

contoh kasus pelanggaran hak terhadap kaum buruh.

Dengan banyaknya permasalah tentang pelanggaran hak buruh yang

terjadi di Indonesia maka penulis merasa bahwa permasalahan pelanggaran hak

buruh, khususnya buruh atau tenaga kerja di Indonesia, perlu untuk diangkat dan

dibahas cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

4

Berdasarkan tinjauan pustaka, penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran

hak dapat terjadi karena dua hal, yang pertama adalah karena kewajiban yang ada

belum diselesaikan, artinya pelanggaran hak sebenarnya belum terjadi tetapi oleh

buruh tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran hak. Yang kedua adalah

karena perbuatan orang lain yang mengambil keuntungan dari para buruh dengan

cara tidak memberikan hak sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya.

Pelanggaran hak yang terjadi akibat perbuatan orang lain lah yang harus

diperjuangkan oleh buruh. Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah

dirangkum oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa cara untuk

mengatasi permasalahan ini berfokus pada 3 aspek, yaitu buruh sendiri,

pemerintah, dan yang terpenting adalah masyarakat. Penulis berpendapat bahwa

masyarakat lah yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak buruh.

Kenapa harus masyarakat? Karena masyarakat tinggal dan hidup bersama-

sama dengan masyarakat lainnya yang mana didalamnya adalah buruh, dan

mungkin saja, mereka adalah buruh yang telah mengalami pelanggaran hak. Lain

dengan pemerintah yang tinggal dan hidup terpisah dengan masyarakat karena

mereka harus memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah

tidak bisa hanya berfokus pada satu atau beberapa orang tertentu (buruh) karena

pemerintah masih harus memikirkan tentang permasalahan orang lain seperti

petani, nelayan, pegawai negeri, dan profesi lainnya.

5

Rumusan Masalah:

a) Apakah itu Hak Buruh?

b) Apa itu pelanggaran hak?

c) Mengapa ada pelanggaran Hak?

d) Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari adanya Pelanggaran Hak

terhadap kaum buruh?

e) Bagaimana pelanggaran hak bisa diatasi?

Tujuan Penulisan:

a) Menghidarkan Buruh dari pelanggaran Hak yang sudah sepantasnya ia

dapatkan

b) Menganalisis tolak ukur seorang buruh, layak atau tidak untuk menerima

Hak tersebut

c) Menjelaskan cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran Hak

d) Menciptakan sebuah pandangan baru, bahwa tidak semua Hak yang tidak

diberikan dapat disebut pelanggaran hak

6

GAGASAN

Definisi Buruh dan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian buruh adalah

orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapat upah. Dari Kalimat tersebut

maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa kewajiban seorang buruh

adalah bekerja, dan hak yang seharusnya didapatkan adalah upah. Ketika seorang

buruh telah melakukan kewajibannya (bekerja) maka ia harus mendapatkan

haknya (upah), sehingga ketika hak yang seharusnya ia dapatkan itu tidak

diberikan maka telah terjadi pelanggaran hak buruh oleh pengusaha tempat buruh

bekerja.

Sedangkan yang dimaksud masyarakat adalah manusia dalam arti seluas-

luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari

pengertian masyarakat, kita mengetahui bahwa semua masyarakat dalam suatu

wilayah tertentu memiliki kesamaan dalam bidang budaya, dan masyarakat

Indonesia mengenal budaya gotong royong. Sehingga, ketika ada satu atau dua

orang yang mengalami permasalahan, yang lain akan turut membantu.

7

Dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan sebuah gagasan, bahwa

seorang warga Negara harus peduli terhadap lingkungan disekitarnya, termasuk

buruh yang tinggal disekitarnya yang mungkin saja telah mengalami pelanggaran

hak buruh.

Achmad Turan, dalam bukunya berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam

Mencegah dan Melawan Kejahatan” menyatakan bahwa “Bantulah sesama warga,

dan masyarakat lainnya, sebab itu berarti anda membantu anda sendiri.”

(2004:168). Dari pernyataan achmad turan tersebut, kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa benar, kita adalah mahluk sosial dan kita membutuhkan

bantuan orang lain untuk tetap hidup.

Kesimpulannya untuk mengawasi pelanggaran hak buruh yang terjadi dalam

masyarakat, kita tidak bisa menyerahkan tugas tersebut sebagai tanggung jawab

pemerintah seorang, kita sebagai masayarakat juga harus ikut bekerja didalam

melakukan pengawasan tersebut.

Peran Masayarakat dalam Pengawasan Pelanggaran Hak Buruh

Yang sering muncul dalam benak masyarakat secara umum adalah, “apa

yang bisa kita lakukan?”, “bagaimana kita harus bertindak ketika mengetahui

terjadi pelanggaran hak buruh?”. Sebenarnya, hal-hal tersebut sudah ada jawaban

pastinya. Seorang masyarakat tidak perlu melakukan banyak hal, yang harus dia

lakukan hanyalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

8

Seringkali yang terjadi adalah buruh, yang umumnya dari kalangan

menengah kebawah, tidak begitu mengetahui tentang cara-cara untuk melakukan

laporan ke pada pihak yang berwajib. Sehingga kasus pelanggaran yang ada tidak

terselesaikan dan menjadi tertutup. Padahal hanya dengan melaporkan hal tersebut

maka kasus pelanggaran ini dapat diusut sehingga dapat diperiksa apakah benar

bahwa telah terjadi pelanggaran hak.

Untuk melaporkan pelanggaran tersebut, masyarakat juga dapat

menggunakan segala cara, yang paling mudah adalah melaporkan ke pihak yang

berwajib seperti polisi. Tetapi ada juga beberapa cara yang lebih mudah seperti

melaporka ke LSM seperti LSM Protector yang ada di Sumatra Utara yang juga

telah membuat website untuk pengurusan pelanggaran hak. Dengan cara seperti

itu, maka masyarakat telah membantu dalam pengawasan pelanggaran hak buruh.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelanggaran Hak

Buruh

Indonesia yang saat ini jumlah penduduknya menempati peringkat ke 4

sedunia (Wikipedia:2012) dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar

237.641.326 jiwa dengan jawa barat sebagai provinsi dengan jumlah terbesarnya

(BPS:2012) memiliki jumlah masyarakat yang seharusnya dapat membantu

banyak sekali tugas-tugas dari pemerintah seperti mengawasi pelanggaran hak

yang terjadi di dalam masyarakat.

9

Dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penanganan beberapa

kasus sangat diperlukan, tidak hanya menyerahkan segala permasalahan sebagai

tanggungg jawab pemerintah. Pemerintah sesungguhnya hanya bertugas untuk

memberi aturan dan mengarahkan agar setiap masyarakat dapat bekerja sesuai

dengan rencana yang telah disusun oleh pemerintah.

Diibaratkan sebuah perusaahaan, pemerintah adalah manajer, sedangkan

masyarakat adalah sub-manager, pemerintah yang memberi aturan-aturan dan

perencanaan, sedangkan masyarakat yang turut bekerja didalamnya, tidak hanya

bekerja. Kenapa sub-manager? Karena masyarakat tidak sepenuhnya hanya

melakukan apa yang menjadi rencana pemerintah, tapi masyarakat juga turut

campur untuk mempengaruhi perencaanaan yang akan dibuat pemerintah.

(Brantas:2009)

Tanpa manajer atau sub-manajer, tentu perusahaan akan kacau balau dalam

menjalankan usahanya. Begitu juga jika sebuah Negara tanpa pemerintah atau

tanpa masyarakat, pasti segala perancanaan yang ada tidak akan tepat dan tidak

berjalan dengan lancar.

Lalu kenapa pemerintah tidak diumpamakan sebagai bos dalam sebuah

perusahaan? Mungkin di Negara dengan sistem otoriter, pemerintah adalah bos.

Sedangkan Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana memegang prinsip utama

“dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat” (sibarani:2007) sehingga yang menjadi

bos dalam “Negara” adalah rakyat sendiri.

10

Peranan Masyarakat dalam Sebuah Negara Demokrasi

Menurut Robert M. Mclver, “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-

hubungan yang ditata (Society means a system of ordered relations”, sehingga

ketika seseorang menjadi masyarakat sebuah Negara, mereka harus mengikuti

sistem yang berjalan atau digunakan didalam Negara tersebut. (2003:22)

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, dengan

mementingkan segala sesuatu dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat sehinga

masyarakat didalamnya juga harus mendalami nilai-nilai tersebut. Selanjutnya,

Harold Laswel menyatkan bahwa seorang masyarakat memiliki 8 nilai yang selalu

akan ingin untuk dicapai, delapan nilai tersebut adalah:

1. Kekuasaan

2. Kekayaan

3. Penghormatan

4. Kesehatan

5. Kejujuran

6. Ketrampilan

7. Pendidikan

8. Kasih Sayang

(Laswell:2002)

Kedelapan aspek tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam pemenuhan HAM

(Hak Asasi Manusia) yang memang sudah harus dipenuhi. Namun ketika hak itu

11

tidak diberikan atau dengan kata lain telah terjadi pelanggaran hak, maka

umumnya masyarakat akan menaikan protes atas apa yang terjadi.

Begitu juga dengan buruh, ketika mereka tidak mendapatkan upah atau hak-

hak lainnya yang seharusnya mereka terima karena telah melakukan kewajian

mereka, maka akan terjadi protes atau penuntutan. Disini peran masyarakat sangat

dibutuhkan sebagai mediator antara buruh dengan perusahaan. Sebab posisi buruh

yang sedang dalam emosi tidak akan menghasilkan hasil apapun. Karena itu, akan

lebih baik jika dilakukan dengan cara mediasi yaitu melalui masyarakat.

Pengaruh Masyarakat Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak Buruh

Robert Traer menyatakan bahwa “Pemenuhan HAM adalah tanggung

jawab masyarakat dan Negara” (Robert, 2000). Hal ini sangatlah tepat, karena

pemerintah tidak akan dapat melakukan segala pengawasan terhadap pemenuhan

hak, khusunya hak buruh, sehinga Negara juga membutuhkan partisipasi

masyarakat.

Pengaruh masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran hak buruh sangatlah

besar. Dengan adanya turut campur masyarakat didalam melakukan pengawasan,

maka sebuah perusahaan akan lebih sulit lagi dalam melakukan kecurangan dalam

memberikan hak kepada buruh atau tenaga kerjanya.

Kembali ke hal yang paling dasar, manusia adalah makhluk sosial, artinya

manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, manusia tidak dapat hidup

tanpa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, manusia membutuhkan

12

manusia lainnya. Seperti yang juga dikatakan oleh Achmad Turan, “coba

bayangkan jika anda yang diposisi itu, apa yang dapat anda lakukan?” (2004:168)

Disitu yang dimaksud adalah jika anda yang sedang mengalami pelanggaran hak,

bisakah anda keluar dari permasalah itu sendirian? Tentunya tidak, kita

membutuhkan bantuan dari orang lain, karena itulah dalam melakukan

pengawasan terhadap pelanggaran hak, sebaiknya kita terus melakukannya tanpa

ada himbauan khusus, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengalami

pelanggaran hak yang serupa.

13

KESIMPULAN

Berdasarkan gagasan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah:

1. Sebagai mahluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain, oleh

karena itu kita harus memiliki tenggang rasa antar satu sama lain.

Sehingga, ketika terjadi pelanggaran hak, khsususnya terhadap buruh,

sebaiknya kita telah melakukan pengawasan dan kita membantu mereka

semaksimal yang dapat kita lakukan

2. Kita dapat membantu buruh dengan berbagai cara, seperti contoh adalah

dengan membantu melaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi atau

bidang ketenagakerjaan, atau ke LSM yang berfokus mengurus

permasalah ketenagakerjaan

3. Setiap masyarakat menyadari bahwa memenuhi hak adalah kewajiban

untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga suasana lingkungan yang

tercipta akan damai dan tentram.

14

Daftar Pustaka

Anonim. 2012. Ringkasan Eksklusif. Diperoleh pada 20 Juni 2012, dari http://xa.yimg.com/kq/21823116/1226467398/name/ringkasan+eksklusif.doc

Badan Pusat Statistik. 2012. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi. Diperoleh pada 28 Juni 2012, dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1& daftar=1id_subyek=12&notab=1

Budiarjo, M, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Maclver, R.M. 2003. The Web of Government. The Mac Millan Company: New York

Nurhaeni, I.D.A. 2011. Pemutusan Hubungan Kerja. Diperoleh pada 28 Juni 2012, dari http://isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id/files/2011/01/K9-pemutusan-hubungan-kerja.ppt

Sibarani, P.Y.P. 2007. Mengukur Demokrasi di Indonesia & Partisipasi Kristen. Ramol Gospel: Jakarta

Traer, R. 2003, Faith in Human Rights, George University Press: Washington DC

Turan, A. 2004, Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah & Melawan Kejahatan. Karya Jaya: Jakarta

Wikipedia. 2012. Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk. Diperoleh pada 28 Juni 2012, dari http://id.wikipedia.org/daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk

15