paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Disampaikan dalam Musrenbang RegionalPalu, 6 Desember 2014

Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

OUTLINE PAPARAN

Slide - 2

I. PENGANTAR

II. STRATEGI PEMBANGUNAN

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

IV. TINDAK LANJUT

I. PENGANTAR


Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN

1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024

3. PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2), “Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025, rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”

Pasal 11 ayat (6) “Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam

Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”

Slide - 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

VISI & MISI PRESIDEN

MUSRENBANGNAS RPJMN

*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik

Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan

RENSTRA K/L

Rancangan Teknokratik

Ditetapkan dengan

Peraturan Presiden *)

Telah disusun oleh

Bappenas

Slide - 5

Feb-Apr 2014

Okt - Nov 2014

Desember 2014

Januari 2015

Konsep Rancangan Teknokratik

Penyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des)

Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015)

Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M2 Nov)

Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakar

Penetapan Presiden Terpilih (Okt)

Agustus 2014

Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada K/L

Musrenbang Regional (6-15 Des)

Sidang Kabinet (12 Jan)

Rakorbangpus (25 Nov)

Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L

Musrenbangnas (18 Des)

Slide - 6

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019

• Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:– Buku I : Agenda Pembangunan Nasional– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah 2015-2019)

• Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember

2014)

• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan

Swasta

Slide - 7

TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju,

berkeimbangan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

Politik LN bebas aktif dan

memperkuat jati diri sebagai negara maritim

Kualitas hidup manusian

Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera

Bangsa berdaya saing

Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Masyarakat yg berkepribadian

dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan menghadirkan kembali negara

untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh

WN

Akan membuat

Pemerintah tidak absen dg memba-ngun

tata kelola Pem. yg

bersih, efektif, demo-kratis

dan terpercaya

Akan membangun

Indonesia dari pinggiran dg memperkuat

daerah-daerah dan desa dlm

kerangka Negara

Kesatuan

Akan menolak Negara lemah

dengan melalukan reformasi

sistem penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat

dan terpercaya.

Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia

Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,

Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Akan mening-katkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

Akan melakuk

an revolusi karakter bangsa

Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat

restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-115 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)

1.Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4)

2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4)

3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8)

4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7)

6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6)

7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11)

8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)

9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6)

10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7)

11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42)

12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)

1.Dedikasikan pembangunan kualitas SDM

2.Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan

3.Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas.

4.Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.

5. Membangun pemberdayaan buruh

6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional

7.Penguatan investasi domestik

8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara

9.Membangun infrastruktur

10. Membangun ekonomi maritim

11. Penguatan sektor kehutanan

12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan

13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan

14.Membangun karakter dan potensi wisata

15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional

16.Pengembangan industri manufaktur

1. Berkomitmen mewujudkan

pendidikan sbg pembentuk

karakter bangsa

2. Akan memperteg

uh kebhinekaan

Indonesia dan

memperkuat restorasi

sosial

3. Akan memba

ngun jiwa

bangsa melalui pemberdayaan pemuda

dan olah raga

Slide - 8

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK

1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui

pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di

sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang

kuat dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 9

II. STRATEGI PEMBANGUNAN


Slide - 10

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN& KEWILAYAHAN

Membangun untuk manusia dan masyarakat

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan

Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah

KONDISI PERLUKepastian dan

Penegakan HukumKeamanan dan

Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Slide - 11

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN


Slide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)

1. SASARAN MAKRO;2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT; 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN; 4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN 5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;6. SASARAN POLHUKHANKAM.

Slide - 13

Indikator 2014*(Baseline) 2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)73,83 meningkat

EKONOMI

Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 %

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000

43.32540.785

71.975

Inflasi 7,3% 3,5%

Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6%

Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5%

*Perkiraan **Maret 2014Slide - 14

1. SASARAN MAKRO

DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013

(atas dasar harga berlaku)

Sumber: BPS, 2014

WILAYAH Pertanian Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, &

Air Bersih

KontruksiPerdagangan,

Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Real Estate,

& Jasa Perusahaan

Jasa Lainnya

Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99

Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10

Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13

Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28

Sulawesi 26.27 5.87 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26

Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51

Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10

Luar Jawa 19.74 17.65 17.43 0.58 6.89 15.64 7.07 4.90 10.11Kawasan Barat Indonesia 13.34 5.17 24.53 1.32 6.81 22.06 7.83 9.07 9.86

Kawasan Timur Indonesia 16.65 21.07 14.94 0.61 6.54 15.24 7.17 5.06 11.56

Slide - 15

Indikator2014

(Baseline) 2019

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk

1,49%/tahun(2000-2010)

1,19%/tahun(2010-2020)

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)

2,6 (2012) 2,3

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

94,1%* 96,1 (%)

Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B

50,4%* 68,4 (%)

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

68,7%* 84,2%

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

62,5%* 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

73,5%* 84,6%

Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

48,2%* 65,0%

*2013 **2009 *** 2012 Slide - 16

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

Kependudukan1. Penguatan dan pemaduan kebijakan

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2. Peningkatan jumlah dan penguatan

kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat

3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

Pendidikan4. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak

seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas

5. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas

6. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas

7. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja

8. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

9. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Kependudukan & KB, Pendidikan

No Indikator 2014(Baseline)

2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359

(SDKI 2012)306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)

32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,54. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,45. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

28,9 (2013) 28,9

6. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 18,3 (2013) 15,33 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

0 5.600

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- 95

4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan

1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen)

51,8(Oktober 014)

Min 95

2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

1.920 3.840

Slide - 17

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

Pembangunan Kesehatan

INDIKATOR 2014 (baseline) 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 69,9 82,0- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9

- Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75 304,75

- Pembangunan waduk)* 21 49

Slide - 18

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)**

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan.

3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras .

4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

CACATAN:Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

Kedaulatan Pangan

* Kumulatif 5 tahun

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

KEDAULATAN PANGAN

Pembukaan 1 juta lahan sawah baru

Reforma agraria9 juta Ha Perbaikan dan

pemb. Jaringan irigasi,

bendungan, pasar, dan

sarpras transportasi

Stop konversi lahan produktif

Pemulihan kualitas

kesuburan lahan; 1000

Desa Mandiri BenihGudang dgn

fasilitas pengolahan pasca panen

di sentra produksi;

Pendirian bank pertanian &

UMKM

Peningkatan kemampuan

petaniPemb.

Agribisnis kerakyatan

Pengendalian impor pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;Kemen Perindustrian;Pemda

Bank Indonesia; Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pertanian;KLH/BPLHPemda (BUMDes- Dana Desa)

Pemda; Kemen Agraria & TTR

Kemen PU;Kementan Kemendag; Pemda

KEDAULATAN PANGAN

Slide - 19

INDIKATOR 2014 (baseline) 2019*

Peningkatan Produksi SD Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 397 442

Penggunaan DN (DMO):

- Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% 60%

Regasifikasi onshore (unit) - 6

Pembangunan FSRU (unit) 2 3

Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960

Pembangunan SPBG (unit) 40 118

Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu 1 jt

Pembangunan kilang baru (unit) - 2

Slide - 20

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran

7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

* Dengan badan usaha


Kedaulatan Energi

KEDAULATAN ENERGI

Slide - 21



KEDAULATAN ENERGI

Pembangunan kilang migas Tata kelola yg

efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak

pembelian minyak jangka

menengah)

Percepatan Pembangunan

Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik

Realokasi subsidi BBM ke

biofuel

Pengembangan energi baru &

terbarukan

Iklim investasi migas yg kondusif

Pengalihan Transportasi

berbasis BBM ke gas

(percepatan Pembangunan

SPBG)

Sistem fiskal yg flexibel

Peningkatan produksi minyak

bumi memperpanjangu

sia sumur2 tua dan Pengendalian

impor minyak

Kemen ESDM;Kemen PerhubunganKemen Perindustrian

Kemen ESDM;Kemen BUMN

Kemen ESDM; Kemen BUMN;SKK MigasPertamina, PLN, PGN

Kemen ESDM; Kemen BUMN;PLN; PGN

Kemen ESDM; Kemen KeuanganKemen BUMNKementan

Kemen ESDM;Kemen BUMN; Kemen Ristek

Kemen Keuangan;Kemen ESDM;Kemen BUMN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;Kemendag;Pertamina

Kemen ESDM;Kemen Keuangan;Pemda

Peningkatan kapasitas

tangki/minyak mentah, BBM,

dan LPGKemen ESDM; Pertamina

INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB

13.466 17.466 (Selesai th 2017)

Penyelesaian batas maritim antar negara

1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar

• Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan

52% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut

-- 24

Pengembangan pelabuhan penyeberangan

210 270

Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50

Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit

Peningkatan luas kawasan konservasi laut

15,7 juta ha 20 juta ha Slide - 22

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir


Maritim dan Kelautan

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN



PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

Peningkatan kapasitas dan

pemberian akses terhadap sumber

modal, sarana produksi,

infrastruktur, teknologi dan

pasar

Pembangunan 100 sentra

perikanan sbg tempat

pelelangan ikan terpadu dan

pembangunan 24 pelabuhan strategis

Pemberantasan illegal,

unregulated dan unreported

fishing (IIU)

Mengurangi intensitas

penangkapan di kawasan

underfishing sesuai batas kelestarian

Penguatan keamanan laut,

daerah perbatasan dan

pengamanan SDA dan ZEE

Peningkatan luas kawasan konservasi

perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan

penambahan kawasan konservasi 700 ha dan

rehab. Kerusakan lingkungan pesisir &

laut

Penerapan best aqua-culture

practices untuk komoditas-komoditas unggulan

Mendesain tata ruang wilayah

pesisir dan lautan yg mendukung

kinerja pembangunan maritim dan perikanan

Peningkatan produksi

perikanan dua kali lipat (40-50

juta ton per tahun pada thn 2019

Kemen KP;Kemen Ristek DIKTI

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda

Kemen KP; Kemen HubKemen BUMN;Pemda

Kemen KP; POLRI;Kemen Hukum HAM;Pemda

Kemen KP; Pemda

Kemen HanKemen KP;Kemen Dagri;KemenLu.

Kemen KP;Kemen Agraria & TTR;Pemda

Kemen KP

Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda

Slide - 23

INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019

Pariwisata Kontribusi terhadap PDB

Nasional4,2% 8 %

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9 juta 20 juta

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah) 120 260

IndustriSasaran Pertumbuhan: Industri (%) 4,7 8.8

Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%

Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar

- 9.000 unit*

Slide - 24

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa

6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)


Pariwisata dan Industri

* Kumulatif 5 tahun

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA

Slide - 25



PEMBANGUNAN KARAKTER

DAN POTENSI PARIWISATA

Percepatan Pembangunan

Akses Transportasi Percepatan

Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi

Peningkatan Infrastruktur

Pengembangan Budaya Lokal

Percepatan Pengembangan

dan Pengelolaan

Kawasan Pariwisata (intersullar

tourism)

Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat

Lokal /Sekitar Objek Wisata

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism

Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan

Lokasi Pariwisata

Kebijakan Anggaran

Pembangunan Pariwisata

Peningkatan Jumlah Investor

Nasional

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen PU;Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo;Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen BUMN;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Budaya Dikdasmen;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Keuangan;Pemda

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Koperasi &UKM;Kemen Pariwisata;Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda;

Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen;Pemda

Indikator 2014(Baseline) 2019

Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det

Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk Ketersedian air irigasi yang bersumber

dari waduk11% 20%

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh Akses Air Minum Layak 70 % 100% Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100% Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 % Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km Pengembangan pelabuhan 278 450 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari Jumlah bandara 237 252 On-time Performance penerbangan 75% 95 % Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100% Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270

Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan

23% 32%

Slide - 26

ARAH KEBIJAKAN:

1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik

2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat

3. Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota.

5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara.

7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan

dalam Bauran Energi9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi


Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas

*) Kumulatif 5 Tahun

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

WILAYAH Penduduk(1.000)

Rumah Tangga (1.000)

Pelanggan KWh JualRasio

Elektrifkasi (%)

kWh jual/kapitaRT

(1.000)Persen

terhadap Indonesia

KWh (1.000)

Persen terhadap Indonesia

SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75

JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09

BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49

KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74

SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85

MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46

LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00

JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50

INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44

Slide - 27

Slide - 28

4. SASARAN PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline) 2019

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 %

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu

Cakupan pada 40% penduduk miskin

o Kepemilikan akte lahir (2012)

61,3% 80%

o Akses air bersih 55,7% 100%

o Akses sanitasi layak 20,24% 100%

o Akses penerangan 52,3% 100%

Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif

o RTM memiliki ketrampilan (dalam suatu wilayah)

-- 30%

o RTM berkerja (dalam suatu wilayah)

-- 25%

o RTM berwirausaha (mandiri) (dalam suatu wilayah)

-- 30%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan;

3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Slide - 29


DIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline)

2019

Peningkatan daya saing tenaga kerja

Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)

10 juta (rata-rata 2 juta

per tahun)

Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta

Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja

Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi

1.921.283*576.887*

2.170.377**863.819**

Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

30,0% 42,0%

Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

5,0% 25,0%

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi thd pembentukan PDB

6,0% 6,5% - 7,5%

Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7% 5,0% - 7,0%

Pertambahan jumlah wirausaha baru (pusat dan daerah)

-- 1 juta unit

Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan

52,0% 55,0%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan kualitas SDM;

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;

3. Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;

4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;

5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha;

6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;

7. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

* 2011-2014 ** 2015-2019

Sasaran Pokok Baseline 2014

Sasaran 2019

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019

o Sumatera 23,8 24,6

o Jawa 58,0 55,1

o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6

o Kalimantan 8,7 9,6

o Sulawesi 4,8 5,2

o Maluku - Papua 2,2 2,9

Slide - 30


KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)

Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

Slide - 31

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)

(Atas dasar Harga Berlaku)

PULAU 1987 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumatera

Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35

Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36

Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37

Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36

Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35

Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38

Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31

Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39

Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36

Jawa-Bali

DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41

Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40

Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39

DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44

Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36

Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36

Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35

Kalimantan

Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35

Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36

Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37

Sulawesi

Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42

Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44

Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41

Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43

Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35

Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43

Maluku Papua

Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37

Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32

Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43

INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPSCatatan : Berdasarkan Susenas Maret(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia

Slide - 32

RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013

< 0,35Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

0,35 - 0,40

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

> 0,40

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSIMENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013

Slide - 33


Pembangunan Perdesaan

Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa)

36,531 desa tertinggal (2011)

31,531 desa tertinggal

Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa)

2,294 desa mandiri (2011)

4,294 desa mandiri

Pengembangan Kawasan Perbatasan

o Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi priorias)

o Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil terluar

berpenduduk92 pulau kecil

terluar/terdepan

Slide - 34



ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai

dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan

Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

7. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara

8. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat


Jumlah Daerah Tertinggal 113 22 (termasuk 9 DOB)o Kabupaten terentaskan 70 100o Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah tertinggal

7,1% * 7,35%

o Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%

o Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal 68,46 71,5

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

7 14

o Kawasan Industri n.a. 13

o Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

4 4



* rata-rata 2010-2014

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar

3. Peningkatan aksesibilitas daerah

4. Pembangunan Tekno Park

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

5. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa.

6. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur

7. Pengembangan SDM dan Iptek

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

9. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 35

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

Slide - 36



MEMBANGUN INDONESIA DARI

PINGGIRAN DENGAN

MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH

DAN DESA

Pembangunan Kawasan

Perbatasan

Pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan

Pengembangan Tata Kelola

Pemerintahan Daerah dan

Otonomi Daerah

Penataan Daerah

Otonomi Baru

Pengurangan overhead cost (biaya rutin)

untuk dialokasikan

bagi pelayanan publik

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Pulau-Pulau

Terpencil

Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian

Sektor & Lembaga Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;

Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pemda

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;

Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda


Pembangunan Kawasan Perkotaan

o Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi

2 2+ 5(usulan baru)

o Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

43 kota belum optimal

perannya

20 dioptimalkan

perannya

o Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

--

39pusat

pertumbuhan yang

diperkuat

o Pembangunan 10 Kota Baru Publik

--10

Kota Baru



ARAH KEBIJAKAN:

1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi;

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa;

3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW.

Slide - 37

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA

Slide - 38



Industrialiasi di luar jawa

* Penyediaan lahan

kawasan industri * SDA

konektivitas

Insentif fiskal dan non fiskal

ikim investasi PTSP

* Perda bermasalah

Penyediaan Tenaga Terampil (BLK,

SMK, Politeknik)Mensosialisasikan

mental Kewirausahaan

Science dan Techno Park

• Kemen Dik-Nas• Kemen Tenaga Kerja

• BKPM• BKPD –

Pemda• Kemendagri

• Kemen Keuangan• Kemen

Perindustrian

• Kemen PU/Pera• Kemen

Perhubungan• Kemen ESDM

• Kemen Perindustrian• Kemen Agraria dan TTR• Pemerintah Daerah

• Kemen Ristek-Dikti• Kemen Pertanian• Kemen Perikanan• BPPT• Pemda

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA

Kawasan Industri Teluk Bintuni

Industri Migas dan Pupuk

Kawasan Industri Teluk Bitung

Industri Agro dan Logistik

Kawasan Industri Morowali

Industri Smelter Ferronikel,

Stainless steel, dan downstream stainless steel

Kawasan Industri Palu

Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan

Smelter

Kawasan Industri Konawe

Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan

downstream stainless steel

Kawasan Industri Buli

Industri Smelter Ferronikel,

Stainless steel, dan downstream stainless steel

Kawasan Industri BantaengIndustri Smelter

Ferronikel,Stainless steel, dan

downstream stainless steel

Kawasan Industri Batu Licin

Industri Besi Baja

Kawasan Industri Landak

Industri Karet, CPO

Kawasan Industri Ketapang

Industri Alumina

Kawasan Industri Kuala Tanjung

Industri Aluminium , CPO

Kawasan Industri Tanggamus

Industri Maritim dan Logistik

Kawasan Industri Sei Mangkei

Industri Pengolahan CPO

Slide - 39

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)2015-2019

Pariwisata

Industri pengolahan Kelapa Sawit

Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata

KEK SEI MANGKEIKabupaten Simalungun, Sumut

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao,

karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji

Besi, Emas Logistik

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku UtaraPariwisata Industri pengolahan

perikanan Bisnis & logistik

KEK BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa

dan tanaman obat Aneka industri Logistik

KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK)Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

Industri Kelapa Sawit Logistik

PariwisataSumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 40

Indikator2014

(Baseline)2019

POLITIK & DEMOKRASI Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80% Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75

PENEGAKAN HUKUM Indeks Penegakan Hukum n.a. 75% Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9

- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60%

Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20%

*2012

Slide - 41

6. SASARAN POLHUKHANKAM

Pembangunan Techno Park dan Science Park

SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil

(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;

tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang

pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 42

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

BPPT

National Science and Techno ParkPuspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

Science ParkPROVINSI/KELOMPOK PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

TIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti;

Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perindustrian; dsb

Science Park Science Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Slide - 43

IV. TINDAK LANJUT


Slide - 44

TINDAK LANJUT

1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini, mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.

2. Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan melakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019 ke 5 wilayah, yaitu :

i. Palu (Sulawesi) 6 Desember 2014ii. Ambon (Maluku dan Papua) 8 Desember 2014iii. Mataram (Nusa Tenggara dan Bali) 10 Desember 2014iv. Tarakan (Kalimantan) 13 Desember 2014v. Belitung (Sumatera) 15 Desember 2014

3. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 18 Desember 2014

4. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)

5. Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas

Slide - 45

TERIMA KASIH


Slide - 46

LAMPIRAN

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH

DAN TERTINGGI TAHUN 2013

Sumber : DJAPK, 2014Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014)

No. Urut

20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%)

20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%)

Provinsi Kab/Kota 2013 (%) Provinsi Kab/Kota 2013 (%)

1 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas Utara 1,27 Jawa Tengah Kab. Purworejo 70,752 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 3,14 Maluku Kota Ambon 70,433 Sumatera Selatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3,83 Jawa Barat Kab. Kuningan 69,234 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur 6,60 Sumatera Utara Kab. Simalungun 68,815 Papua Barat Kab. Tambrauw 12,30 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 68,766 Papua Kab. Mamberamo Raya 15,91 Jawa Timur Kab. Magetan 68,537 Papua Kab. Puncak 17,03 Aceh Kab. Bireuen 68,428 Papua Barat Kab. Maybrat 21,33 Jawa Tengah Kab. Kebumen 67,859 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 21,81 NTT Kota Kupang 67,52

10 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 22,52 DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 67,5211 Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 23,60 Jawa Tengah Kab. Klaten 67,2612 Papua Kab. Supiori 24,13 NTB Kab. Bima 67,0213 Papua Kab. Lanny Jaya 24,55 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 66,8014 Papua Barat Kab. Teluk Wondama 24,89 Jawa Tengah Kab. Karanganyar 66,7215 Kalimantan Utara Kab. Nunukan 25,04 Jawa Barat Kab. Sumedang 66,7016 Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 25,18 Jawa Timur Kab. Ponorogo 66,7017 Kalimantan Timur Kab. Paser 25,27 Jawa Timur Kab. Tulungagung 66,6018 Kalimantan Timur Kota Bontang 25,75 Aceh Kab. Aceh Barat 66,2819 Gorontalo Kab. Natuna 26,04 Jawa Tengah Kab. Wonogiri 66,1720 Papua Kab. Nduga 26,25 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 65,97

Slide - 48

paparan men ppn-musrenbang_regional_palu_sulawesi

Government & Nonprofit