paparan wamen ppn bappenas - rbsummit

Oleh:

Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi yang Diselenggarakan oleh Reform the Reformers – C

JS Luwansa Hotel, Jakarta, 9 September 2014

REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENUNJANG KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

OUTLINE

1. Kesenjangan dalam Pembangunan

2. Tantangan dan Kerangka Pembangunan Nasional 2015-2019

3. Isu strategis dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 2015-2019

1. Isu Kesenjangan dalam Pembangunan

“Masalah Kesenjangan dan Keadilan Sangat Berbahaya

Bagi Keutuhan Bangsa dan Lancarnya Pelaksanaan Pembangunan –

Mengganggu Kohesi Sosial dan Modal Sosial”

Ketimpangan di Indonesia

• Sebelum krisis ekonomi 1997/1998

– Pertumbuhan ekonomi telah berhasil mengurangi kesenjangan (Akita et al, 2011), (van der Eng, 2009), and (Cameron, 2000).

• Menjelang krisis

– Kesenjangan mulai melebar (Frankema & Marks, 2009; Leigh & van der Eng, 2010; van Leeuwen & Foldvari, 2012)

– Meskipun pertumbuhan merata di seluruh tingkat ekonomi, ketimpangan wilayah mulai terjadi dengan pertumbuhan di Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Hill, 2008; Hill et al, 2008), and

• Setelah krisis ekonomi

– Ketimpangan cenderung meningkat terutama antar kelompok ekonomi dan antar kota-desa (Akita, 2002; Akita & Miyata, 2008, Skoufias, 2001; Sumarto, 2013; Suryadarma et al, 2005, 2006; Yusuf and Rum, 2013).

4

Kesenjangan di Indonesia Meningkat sejak

Krisis Finansial Asia…

Sumber: Vivi Alatas, Bank Dunia, diolah dari Data Susenas

Notes: Nominal consumption Gini coefficient

Asian

Financial

Crisis

inequality broadly stable,

beginning to rise at the end of

the period…

…until the

AFC, which

affected the

rich more than

the poor…

…however, the subsequent

economic recovery and sustained

period of growth has seen inequality

rising again

Kesenjangan di Indonesia relatif tinggi untuk

Asia Timur, tapi sekitar rata-rata untuk LMI

Sumber: Vivi Alatas, Bank Dunia, diolah dari World Development Indicators, Susenas

Notes: Latest year available, ranges from 2000 to 2012. Some coefficients are for income, some for consumption

OECD

highest 5

East

Asia

Lower Middle Income

TINGKAT KEMISKINAN MENURUN PERIODE 2009-2014 Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau turun

0,11% dibandingkan Maret 2013. Namun, penurunan ini melambat dan diikuti dengan kenaikan kesenjangan (GINI Ratio)

• Sejak tahun 2011, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun kurang dari 1 juta penduduk miskin per tahun. Hal ini disebabkan oleh kondisi kemiskinan sekarang sudah mencapai tahap yg kronis dan kondisi makroekonomi yang belum optimal, serta struktur ekonomi yang didominasi sektor informal

• Disparitas antar propinsi masih terjadi dengan tingkat kemiskinan propinsi di Indonesia Bagian Timur relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Barat.

• Pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan tekanan inflasi meningkat

• Sumber pertumbuhan ekonomi, relatif lebih sedikit menyerap tenaga kerja formal (decent job)

• Tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan program-program pengurangan kemiskinan

• Makin sulitnya upaya menjangkau penduduk miskin karena keadaan geografis dan kondisi lainnya

Berbagai Kondisi Ekonomi Yang Terjadi Mendorong Lambatnya Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan

Penurunan Kemiskinan dan Target tingkat Kemiskinan 2009-2014

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1990 1993 1996 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tingkat Kemiskinan Index Gini

Pre-krisis

Post-krisis dan reformasi

Krisis Keuangan Asia

Sumber: BPS, diolah sendiri 7

GAP KOEFISIEN GINI ANTAR PROPINSI Kecenderungan gap antar propinsi semakin lebar dengan GINI

Nasional Mendekati Angka GINI Tertinggi

0.35

0.37 0.38

0.41 0.41 0.413

0.26

0.29 0.30 0.30

0.29

0.313

0.40

0.38

0.41 0.42

0.44 0.442

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nasional Bangka Belitung Papua Sumber: BPS, diolah sendiri 8

Sumber: Asia Competitiveness Institute. Tahun 2013

INDIKATOR PEMBANGUNAN WILAYAH Peta Daya Saing Daerah*

*) diukur dengan 91 indikator yang dikelompokkan dalam empat aspek: (i) macroeconomic stability, (ii) government and institutional setting, (iii) financial, business, and manpower condition, and (iv) quality of life and infrastructure development

KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Wilayah Sumatera

Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%

Pertumb. Ekonomi 8.21%

PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53

Tingkat Kemiskinan 12,07 %

Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20

Tingkat Pengangguran 5,66%

Wilayah Kalimantan

Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %

Pertumb. Ekonomi 4,83 %



Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90


Wilayah Sulawesi


Pertumb. Ekonomi 8,67%



Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60

Tingkat Pengangguran 5,23 %

Wilayah Papua




Tingkat Kemiskinan 30,50%



Wilayah Maluku





Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20


Wilayah Nusa Tenggara





Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30


Wilayah Jawa-Bali

Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%

Pertumb. Ekonomi 6.58%





Sumber : BPS 2012 (diolah)

Nasional 2012 Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %, Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96% Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 % PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta

5.66 3.88

1.84 1.68

1.64 1.54

1.38 1.34

1.21 1.15 1.14 1.12

1.08 1.07

1.00 0.84

0.68 0.68

0.64 0.57 0.57 0.55 0.54

0.51 0.50

0.47 0.47 0.46 0.44

0.41 0.34

0.23 0.16

0.12

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Irian Jaya Barat

Maluku

Aceh

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sumatera Selatan

Jawa Tengah

Bengkulu

Riau

Maluku Utara

Sulawesi Barat

Jambi

Kepulauan Riau

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

Banten

Kalimantan Selatan

Disparitas Indeks Keparahan Kemiskinan, Indonesia 2012

Papua Barat

11

Pengaruh Kesenjangan terhadap Isu Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan terhadap akses bantuan sosial akan merusak modal sosial Kesenjangan meningkatkan kriminalitas dan menurunkan modal sosial (Cameron and Shah 2012)

Naiknya kesenjangan mempengaruhi kohesi sosial dan politik dalam berbagai isu publik

Kesenjangan yang tinggi akan mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah saluran antara lain :

Bukti empiris kesenjangan tinggi dan pertumbuhan lebih rendah (Berg and Ostry 2011)

Investasi SDM lebih rendah (Galor and Zeira 1993)

Lebih sedikit kegiatan wirausaha (Banerjee and Newman 1993)

Investasi tidak produktif (Mason 1998)

Pola permintaan (Marshall 1988)

12

2. Tantangan dan Kerangka Pembangunan Nasional dalam

RT-RPJMN 2015-2019

Middle Income Trap Dialami Negara-negara Lain yang Sudah Lebih Maju

14

Semua Negara Ini Lolos MIT telah Menjadi Negara Maju 20-30 Tahun Lalu

Dengan memanfaatkan Bonus Demografi, Meningkatkan Kualitas SDM dan Iptek, Meskipun tanpa SDA yang Melimpah

15

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4

Pertumbuhan PDB

6 - 8 % per tahun

PDB per kapita 2013

Sktr USD 4.000 2019:

Sktr USD 7.000 2025:

> USD 12.000

Kemiskinan 2013 : 11,47%

6 - 8 % per tahun

< 5 %

Pengangguran 2013: 6,25%

< 5 %

ROADMAP MIT

2015 2020 2025 2030 2010

Threshold Middle Income Trap USD 12.000

BONUS DEMOGRAPHIC 2010 2030

16

Kuncinya Tingkatkan Produktivitas: Peluangnya Masih Besar

GDP/Kapita = (Nilai Tambah/Tenaga kerja) * (Tenaga Kerja/Penduduk)

17

Bonus Demografi dan Implikasi Kebijakan

50,5

48,6

47,7

47,2 46,9 47,3

45

46

47

48

49

50

51

Ras

io K

eter

gan

tung

an (%

)

2028-2031: Dependency Ratio terendah (46,9%)

2011: Proporsi penduduk usia produktif >50%

Trend Rasio ketergantungan 2010-2035

• Terjadi penurunan dependency ratio dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi

*) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0-14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-64 th

Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik - Tenaga kerja produktif - Stabilitas ekonomi,

meningkatnya lapangan kerja

Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan

lingkungan Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025

BEBERAPA KEBIJAKAN YAG PERLU DISIAPKAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI :

SDM: Menyiapkan Kualitas SDM yang akan masuk ke Angkatan Kerja melalui Kesehatan dan Pendidikan

KEPENDUDUKAN: Menjaga Penurunan TFR

TENAGA KERJA: Menyiapkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja

EKONOMI: Menyediakan Lapangan Kerja, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, Keterbukaan Perdagangan dan Saving

PRASYARAT BONUS DEMOGRAFI

BONUS DEMOGRAFI MERUPAKAN PELUANG

•Meningkatnya Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Produktif memberikan Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi

TURUNNYA DEPENDENCY RATIO BERKONTRIBUSI BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI:

PENGALAMAN INTERNASIONAL

1960 - 2000

Pert. GDP/th

(%)

Kontribusi (%) Bonus Demografi thd

Pertumbuhan Ekonomi

Cina 7.0 9.2

Korsel 7.3 13.2

Singapura 8.2 13.6

Thailand 6.6 15.5

Sumber: 1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson &

Kinugasa 2005

2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian

Economic Development: Two Demographic Dividend

KERANGKA PIKIR RANCANGAN TEKNOKRATIS (RT) RPJMN 2015 – 2019

GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM

POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH

• RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN

• Tranformasi Struktur

• Resiliensi: Pangan, Energi dan Air

• Infrastruktur • Inovasi

• Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan

kerja • SJSN

• Pengelolaan SDA dan biodiversity

• Kelautan • Mitigasi &

Adaptasi Perubahan Iklim

• Pemerataan • SPM terpenuhi • Perkotaan -

Perdesaan • Pelaksanaan

Desentralisasi

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM

Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN

Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya

saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

• Membutuhkan comprehensive reform

• Not Business as Usual (out of the box)

• Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri

2025-2030 Landasan

utk Menuju Negara Maju

Tema RPJMN 2015-2019

Pembangunan yang Kuat,

Inklusif dan Berkelanjutan

3. Isu Strategis, Sasaran, dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam RT RPJMN 2015-2019

“Tidak Ada Suatu Negara yang Menjadi Negara Maju tanpa Didukung

oleh Kelembagaan yang Tepat dan Kuat serta Birokrasi yang Bersih,

Produktif dan Efektif”

PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

• Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan iklim

investasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan;

• Birokrasi yang baik juga mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai

bidang;

• Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan

sumber ketidakadilan suburnya rente ekonomi serta tertekannya akses

untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan kesempatan

• Birokrasi yang buruk juga menciptakan ekonomi biaya tinggi, melalui:

1. Biaya korupsi (baik financial maupun non financial);

2. Biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani (business-unfriendly regulations);

3. Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuan-

persetujuan yang diperlukan;

4. Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resiko

bisnis.

Eq

uit

y

Gro

wth

Pembangunan Bidang Polhukhankam sebagai pra kondisi bagi peningkatan daya saing

nasional dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang

Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Pembangunan yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan (2015-2019)

Daya Saing Nasional (berlandaskan SDA, SDM, IPTEK)

PEMBANGUNAN SEKTOR DAN WILAYAH

Pendidikan Kesehatan

Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Inovasi Teknologi

Infrastruktur Sinergi Antar Daerah dan Antar Pusat-Daerah

PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA

Kerangka Pikir Membangun

Landasan yang Kokoh Bagi Pembangunan

Demokratisasi Keadilan dan

Kepastian Hukum

Regulasi

Berkualitas Birokrasi yang

Profesional

Kondisi Aman

dan Damai LANDASAN

PEMBANGUNAN

24

EoDB 2014

CTRY RANK

SGP 1

MYS 6

THA 18

BRN 59

RUS 92

CHN 96

VNM 99

PHL 108

BRA 116

IDN 120

IND 134

KHM 137

LAO 159

MMR 182

CPI 2013

CTRY SCORE

SGP 86

BRN 60

MYS 50

BRA 42

CHN 40

IND 36

PHL 36

THA 35

IDN 32

VNM 31

RUS 28

LAO 26

MMR 21

KHM 20

CoC 2012

CTRY SCORE

SGP 2,15

BRN 0,64

MYS 0,30

BRA -0,07

THA -0,34

CHN -0,48

IND -0,57

VNM -0,56

IDN -0,66

PHL -0,58

RUS -1,01

LAO -1,04

KHM -1,04

MMR -1,12

GOV. EFF. 2012

CTRY SCORE

SGP 2,15

MYS 1,01

BRN 0,83

THA 0,21

PHL 0,08

CHN 0,01

BRA -0,12

IND -0,18

IDN -0,29

VNM -0,29

RUS -0,43

KHM -0,83

LAO -0,88

MMR -1,53

GCR (TOTAL) 2014-2015

CTRY RANK

SGP 2

MYS 20

CHN 28

THA 31

IDN 34

PHL 52

RUS 53

BRA 57

VNM 68

IND 71

LAO 93

KHM 95

MMR 134

BRN -

GCR (INST.) 2014-2015

CTRY RANK

SGP 3

MYS 20

CHN 47

LAO 63

IDN 53

PHL 67

IND 70

THA 84

VNM 92

BRA 94

RUS 97

KHM 119

MMR 136

BRN -

EoDB : Ease of Doing Business (IFC, WB) (2014) CPI : Corruption Perception Index (TI) CoC : Control of Corruption (WB) Gov. Eff. : Government Effectiveness Index (WB) GCR : Global Competitiveness Report (WEF) GCR (Inst.): Global Competitiveness Report (Variabel Institution) - WEF

SGP: Singapore MYS: Malaysia THA: Thailand BRN: Brunei CHN: China VNM: Vietnam

RUS: Russia IDN: Indonesia BRA: Brazil IND: India KHM: Cambodia PHL: Philipina

LAO: Laos MMR: Myanmar

Beberapa Indikator Kualitas Birokrasi

38 38 44

39 44 46 46 47 48 46 44

94 97 97 99 100 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indonesia Singapura

Perbandingan Government Effectiveness *)

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

*) Government effectiveness: - Kapasitas merumuskan kebijakan dan melaksanakannya - Kemampuan memberikan pelayanan publik - Kualitas birokrasi (termasuk independensinya dari tekanan politik) - Kualitas aparatur sipil negara 26

6. Ketidakstabilan politik

7. Peraturan mata uang asing

8. Etika kerja yang buruk

9. Tingkat pajak

10. Inkonsistensi kebijakan

11. Peraturan buruh yang membatasi

No 2010 2011 2012 2013 2014

1 Birokrasi pemerintah

Korupsi Birokrasi pemerintah

Korupsi Korupsi

2 Korupsi Birokrasi pemerintah

Korupsi Birokrasi Pemerintah

Akses pembiayaan

3 Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Inflasi

4 Akses pembiayaan

Ketidakstabilan politik

Etika kerja buruk Akses pada pembiayaan

Birokrasi pemerintah

5 Inflasi Akses pembiayaan Peraturan ketenagakerjaan

Peraturan buruh yang membatasi

Infrastruktur

1. Korupsi

2. Akses pada pembiayaan

3. Inflasi

4. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien

5. Infrastruktur yang tidak memadai

12. Kriminalitas dan pencurian

13. Tenaga kerja terdidik yang tidak memadai

14. Peraturan Pajak

15. Rendahnya kesehatan masyarakat

16. Rendahnya kemampuan berinovasi

The Most Problematic Factors in Doing Business in Indonesia (WEF, Global Competitiveness Report 2014)

RPJ

PN

20

05

-20

25

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019

Aparatur negara yang

profesional di pusat

dan daerah yang

mampu mendukung

pembangunan nasional

CAPAIAN DAN EVALUASI:

Opini WTP, Procurement; Kemudahan Berusaha; SPM; PTSP; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja

ASPIRASI PUBLIK: • Transparansi • Akuntabilitas • Partisipasi • Kinerja • Pelayanan yang

berkualitas

ISU STRATEJIK BIROKRASI DALAM RPJMN 2015-2019

GLOBALISASI • Ketidakpastian • Integrasi Ekonomi • Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century)

REVOLUSI ICT • Dampak e-Govt • Faster, Cheaper,

Better • Keterbukaan

Informasi

Faktor Eksternal

- DEMOKRATISASI - DESENTRALISASI • Partisipasi • Pro Rakyat • Keadilan Sosial

BIROKRASI • KKN • Tidak Efisien/ Efektif • Kapasitas Rendah • Politisasi Birokrasi

Faktor Internal

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN

EFISIEN

PAN

CA

SILA

& U

UD

’45

Daya Sain

g Ban

gsa Me

nin

gkat

Pe

rtum

bu

ngan

Ekon

om

i Tinggi

Ke

sejah

teraan

Rakyat M

akin

Me

rata

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Isu Strategis dalam Rancangan Teknokratik Pembangunan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam RPJMN 2015-

2019

28

Sasaran Reformasi Birokrasi

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien

3. Terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

29

Kebijakan

Reformasi harus dilanjutkan bahkan dipercepat secara menyeluruh :

• Makro – Membangun kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien melalui

penataan fungsi, ukuran, dan penguatan hubungan antar lembaga secara bertahap

– Menata hubungan eksekutif dan legislatif tepat

– Menata hubungan pusat dan daerah

• Meso – Menerapkan sistem integritas nasional pada setiap lembaga dan ASN

– Sistem manajemen keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

– Sistem pengawasan yang independen, profesional, berintegritas, dan sinergis antar berbagai institusi pengawasan

– Memperkuat efektifitas manajemen kinerja pembangunan nasional melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan

30

Kebijakan

• Mikro – Membangun proses bisnis lembaga yang transparan, efektif, dan

efisien yang didukung oleh penerapan e-government

– Meningkatkan efisiensi birokrasi baik efisiensi belanja kegiatan operasional maupun belanja kegiatan pembangunan

– Membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi (one data)

• Tata Kelola SDM Penerapan UU ASN – Pembentukan dan penguatan Komite ASN

– Pembenahan tata kelola SDM pusat dan daerah di semua fasa karir aparatur dengan sistem reward punishment yang adil (penerimaan, pendidikan, penempatan, karir promosi/mutasi/rotasi/sanksi, pendapatan dan pensiun, perlindungan hukum, dsb)

– Pembenahan jumlah dan distribusi birokrasi

31

Kebijakan

• Tata Kelola RB dan Pelayanan Publik – Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik, termasuk

akselerasi penerapan e-services dan peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik

– Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional

– Meningkatkan kapasitas pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, termasuk penguatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pegawasan pelayanan publik

32

TERIMA KASIH

33

paparan wamen ppn bappenas - rbsummit

Presentations & Public Speaking