perkembangan terkini pengelolaan

“Perkembangan Terkini Pengelolaan JDIHN”

Disampaikan oleh Drs. YASMON, M.L.S.Kepala Pusat Dokumentasi dan JaringanInformasi Hukum Nasional

dalam acara Rapat KoordinasiPengembangan Website JDIH Kementerian PPN / BAPPENAS

Jakarta, 17 September 2019

• TTL : Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968• NIP : 19680520 199403 1 002• Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Muda (IV/c)• Pendidikan :

• Sarjana Sastra Inggris (Drs.), Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1991;• Master of Legal Studies (MLS), School of Law, University of Technology

Sydney, Australia, 1999• Riwayat Jabatan :

• Kepala Biro Perlengkapan, Kemenkumham, 09/2014-09/2015• Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kemenkumham,

09/2015 – 07/2017• Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kemenkumham,

07/2017 – April 2018• Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional,

BPHN, Mei 2018 – sekarang• Diklat Penjenjangan : Diklatpim I Angkatan XXX Tahun 2015• HP / WA : 08118582005 E-mail : [email protected]

Drs. YASMON, M.L.S.

Kerangka PresentasiI. Sekilas Lintas tentang BPHN & Pusat JDIHN

II. Era Digital & Industrial Revolution 4.0

III. Reformasi Hukum Jilid II

IV. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

V. Organisasi JDIHN

VI. Evaluasi Pengelolaan JDIHN

VII. Sistem dan Aplikasi yang Dikelola

VIII. Koleksi Dokumen Hukum

IX. Pemberian Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik

X. Penguatan Koordinasi, Promosi dan Kampanye JDIHN

XI. Arah Kebijakan JDIHN 2019

#ISekilas Lintas

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)dan

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Sekretariat Jenderal

2. Inspektorat Jenderal

3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

4. Direktorat Jenderal Imigrasi

5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

7. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PUSAT ANALISA DAN EVALUASI HUKUM

PUSAT PERENCANAAN HUKUM

PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN

HUKUM

BADAN PEMBINAAN

HUKUM NASIONAL

PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN

INFORMASI HUKUM NASIONAL

SEKRETARIAT

BIDANGJARINGAN

INFORMASI HUKUM

BIDANGOTOMASI

DOKUMENTASIHUKUM

BIDANGPELAYANANINFORMASI

HUKUM

SubbidangPemberdayaan Jaringan

Informasi Hukum

SubbidangPenerbitan dan Publikasi

Hukum

SubbidangDigitalisasi Dokumen

Hukum

SubbidangSirkulasi dan Referensi

SubbidangPengolahan Dokumen dan

Informasi Hukum

SubbidangPemeliharaan Koleksi

PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM

NASIONAL

Subbagian Tata Usata

JFTPustakawan

#IIDIGITAL ERA &

INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

The Traditional Way …

The Modern Way

ICT in Figures

Dokumen dan Informasi Hukum dalam Dunia Digital

• Search Engines –Google, etc)

• Legal Information Providers:

• Australasion Legal Information Institute (AustLII) at www.austlii.edu.au

• Legal Database – USA at www.lexisnexis.com

• Legal Database – United Kingdom at www.legislation.gov.uk

• Japan Law Database at www.waseda.jp/

• Korean Laws – Statutes of the Republic of Korea

• Hong Kong Legal Information Institute (HKLII) at www.hklii.org

• Hukum Online > https://www.hukumonline.com

• E-Codification and Legal Information System (ECLIS) > https://eclis.id/

• DJ Peraturan Perundang-undangan > peraturan.go.id

• SIPUU Sekretariat Kabinet > sippu.setkab.go.id

#IIIREFORMASI HUKUM JILID II

REFORMASI HUKUM Jilid II

1. Penataan Regulasi

2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil

3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melaluipengembangan pemolisian masyarakat (polmas)

Agenda Penataan Regulasi

Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi Seluruh Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan Database Peraturan Perundang-undangan yang Terintegrasi

#IVJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(JDIHN)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentangJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(20 Maret 2012)

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentangJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

DASAR HUKUM

a. dokumentasi dan informasi hukum yang tertata danterselenggara dengan baik dalam suatu jaringannasional merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhituntutan masyarakat atas dokumen dan informasihukum yang dibutuhkan;

b. untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukumyang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlumembangun kerja sama dalam suatu jaringandokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;

Latar Belakang

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersamaatas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukumsecara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturanperundang-undangan atau produk hukum selain peraturanperundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas padaputusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikelmajalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajianhukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan;

Definisi

a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasihukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansipemerintah dan institusi lainnya;

b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan danAnggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangkapenyediaan dokumentasi dan informasi hukum;

d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional danpelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, danbertanggung jawab.

Tujuan JDIHN

Organisasi JDIHN1) Organisasi JDIHN terdiri dari :

a. Pusat JDIHN; danb. Anggota JDIHN

2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM merupakan Pusat JDIHN

3) Anggota JDIHN:a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan

kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:1. Kementerian Negara;2. Sekretariat Lembaga Negara;3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;4. Pemerintah Provinsi;5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan6. Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota

b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan

informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri

Organisasi JDIHN

1) Pimpinan Instansi (Kementerian Negara, SekretariatLembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota) wajib membentukorganisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukumdi lingkungannya.

2) Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga Negarabertindak sebagai Pusat JDIH di lingkungannya.

3) Pemerintah Provinsi bertindak sebagai Pusat JDIH di wilayahnya.

Organisasi JDIHN

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajibmelakukan Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi Hukum denganmenyediakan sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia, dan anggaran.

1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

2) Anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi:a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan

pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkaninstansinya;

b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasidan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusatJDIHN;

c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; danf. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat

JDIHN.

Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN

Anggota JDIHN dalammelaksanakan tugas dan

fungsinya wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

Standar Pengelolaan Dokumentasidan Informasi Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (10 Juni 2019)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis

Dokumentasi dan Informasi Hukum

STANDAR

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan

Informasi Hukum

1. Standardisasi pengadaan dokumen hukum;2. Standardisasi pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-

undangan dan instrumen hukum lainnya;3. Standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan

instrumen hukum lainnya;4. Standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;5. Standardisasi pembuatan katalog monografi hukum;6. Standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;7. Standardisasi penyusunan indeks kliping koran;8. Standardisasi pelayanan informasi hukum;9. Standardisasi website JDIHN;10. Standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan11. Standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN.

SUDAH TIDAK

BERLAKU

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum (10 Juni 2019)

1. Standar pembuatan abstrak peraturanperundang-undangan;

2. Standar Pengolahan Dokumen dan InformasiHukum;

3. Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

BARU

Anggaran kegiatan JDIHN dibebankan pada instansi masing-masing melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Kegiatan JDIHN

#VOrganisasi JDIHN

Peta Anggota JDIH (Kondisi : 11 September 2019)

Jumlah Website Utama Website JDIHIntegrasi dgn

jdihn.go.id

Kementerian(di luar Kemenkumham)

33 33 28 13

Lembaga Negara 21 21 13 5

LPNK 67 67 28 10

Pemerintah Provinsi 34 34 32 21

Pemerintah Kabupaten 416 415 308 136

Pemerintah Kota 98 98 88 43

DPRD Provinsi 34 23 2 0

DPRD Kabupaten 415 149 8 1

DPRD Kota 93 48 1 0

Perpustakaan Hukum / PT / PTS 399 248 4 1

Lembaga Lainnya - 0 0 1

Unit Eselon I Kemenkumham 11 11 5 4

Kanwil Kemenkumham 33 33 33 33

Total 1.654 1180 550 267

Persentase 100% 71% 33% 16%

Integrasi Anggota JDIHN(Kondisi : 15 September 2019)

JENIS INSTITUSI ANGGOTA JDIHN JUMLAH KETERANGAN

Kementerian 13

Lembaga Negara 5

Lembaga Pemerintah Non Kementerian 10

Pemerintah Provinsi 21

Pemerintah Kabupaten 136

Pemerintah Kota 43

Sekretariat DPRD Provinsi -

Sekretariat DPRD Kabupaten 1

Sekretariat DPRD Kota -

Perpustakaan Hukum / PTN / PTS 1

Unit Eselon I Kemenkumham 4

Lembaga Lain 1

Kanwil Kemenkumham 33

Jumlah 267

Evaluasi Pengelolaan

JDIHN

Daftar K/L yang Sudah Memiliki Website JDIH

No INSTANSI WEBSITE UTAMA

1Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan PertanahanNasional (ATR/BPN)

sjdih.bpn.go.id

2 Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN) http://jdih.bumn.go.id/

3 Kementerian Dalam Negeri RI jdih.setjen.kemendagri.go.id

4Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KEMENDESA)

http://jdih.kemendesa.go.id/

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) http://jdih.esdm.go.id

6 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) http://jdih.kkp.go.id/

7 Kementerian Ketenagakerjaan RI jdih.kemnaker.go.id

8 Kementerian Keuangan RI jdih.kemenkeu.go.id/

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI https://jdih.kominfo.go.id

10 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI jdih.maritim.go.id

Daftar K/L yang Sudah Memiliki Website JDIH (Lanjutan)


11Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

https://jdih.polkam.go.id/

12 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI http://jdih.menlh.go.id/

13 Kementerian Luar Negeri RI http://jdih.kemlu.go.id/

14 Kementerian Pariwisata RI http://jdih.kemenpar.go.id/

15Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR)

http://jdih.pu.go.id

16Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak RI

http://jdih.kemenpppa.go.id

17 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI http://jdih.kemenpora.go.id/

18Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI

https://jdih.menpan.go.id/

19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI http://jdih.kemdikbud.go.id/

20 Kementerian Perdagangan RI http://jdih.kemendag.go.id/

Daftar K/L yang Sudah Memiliki Website JDIH (Lanjutan)


21Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI (BAPPENAS)

http://jdih.bappenas.go.id/

22 Kementerian Perhubungan RI http://jdih.dephub.go.id/

23 Kementerian Perindustrian RI http://jdih.kemenperin.go.id/

24 Kementerian Pertahanan RI https://jdih.kemhan.go.id/

25 Kementerian Pertanian RI http://jdih.pertanian.go.id

26 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI http://jdih.ristekdikti.go.id/

27 Kementerian Sekretariat Negara RI https://jdih.setneg.go.id/

28 Kementerian Sosial RI http://jdih.kemsos.go.id/



1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) http://jdih.bpk.go.id/

2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) http://jdih.dpd.go.id

3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dpr.go.id/jdih/index/id/790

4 Kejaksaan Agung https://jdih.kejaksaan.go.id/

5 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) http://jdih.komnasham.go.id/

6 Komisi Pemilihan Umum (KPU) http://jdih.kpu.go.id

7 Komisi Yudisial (KY) http://jdih.komisiyudisial.go.id/

8 Mahkamah Agung (MA) jdih.mahkamahagung.go.id

9 Mahkamah Konstitusi (MK) jdih.mkri.id

10 Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) jdih.mpr.go.id

11 Ombudsman Republik Indonesia https://jdih.ombudsman.go.id/

12 Sekretariat Kabinet https://jdih.setkab.go.id/



1 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) http://jdih.anri.go.id/

2 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHMIGAS) http://jdih.bphmigas.go.id/

3 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jdih.pom.go.id

4 Badan SAR Nasional (BASARNAS) jdih.basarnas.go.id

5 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) http://jdih.bssn.go.id/

6 Dewan Energi Nasional (DEN) http://jdih.den.go.id/

7Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

jdih.lapan.go.id

8 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) http://jdih.bawaslu.go.id/

9 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) jdih.perpusnas.go.id

10 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) jdih.bapeten.go.id

Daftar K/L yang Sudah Memiliki Website JDIH (Lanjut)


11Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

jdih.bnp2tki.go.id

12 Badan Informasi Geospasial (BIG) http://jdih.big.go.id/

13 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jdih.lipi.go.id

14 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) jdih.batan.go.id

15Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

http://jdih.ppatk.go.id

16Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional (BKKBN)

jdih.bkkbn.go.id

17 Badan Kepegawaian Negara (BKN) http://jdih.bkn.go.id/

18 Badan Pusat Statistik (BPS) jdih.bps.go.id

19 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) http://jdih.bekraf.go.id/

20 Badan Narkotika Nasional (BNN) https://jdih.bnn.go.id/

Daftar K/L yang Sudah Memiliki Website JDIH (Lanjut)


21Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BWPS)

https://jdih.bpws.go.id/

22 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) jdih.bppt.go.id

23Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam

https://jdih.bpbatam.go.id/

24 Badan Standardisasi Nasional (BSN) jdih.bsn.go.id

25 Lembaga Administrasi Negara (LAN)jdih.lan.go.id

(Tidak Bisa Diakses 14032019)

26Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP)

jdih.lkpp.go.id

27 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/

28 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus http://kek.go.id/jdih

Daftar K/L yang Belum Memiliki Website JDIH


1 Kementerian Agama RI https://kemenag.go.id/

2 Kementerian Kesehatan Indonesia http://www.kemkes.go.id/

3

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

(KEMENKO PMK)

https://www.kemenkopmk.go.id/

4Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian RIhttps://www.ekon.go.id/

5Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah RIhttp://www.depkop.go.id/



1 Bank Indonesia (BI) https://www.bi.go.id

2 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) https://www.polri.go.id/

3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) http://kpk.go.id/

4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) http://www.kppu.go.id/

5 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) http://www.kpi.go.id/

6 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) http://www.kpai.go.id/

7 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) http://www.lps.go.id/

8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) http://www.ojk.go.id/

9 Tentara Nasional Indonesia (TNI) http://www.tni.mil.id/



1 Badan Intelijen Negara (BIN) http://www.bin.go.id/

2Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

(Bakamla)https://bakamla.go.id/

3 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) https://www.bnpb.go.id/

4 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) https://www.bnpt.go.id/

5 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) http://bnpp.go.id/

6 Badan Nasional Sertifikasi Profesi http://www.bnsp.go.id/

7 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila http://www.bpip.go.id/

8Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)http://www.bpkp.go.id/

9 Badan Pengusahaan Kawasan Bintan http://bpbintan.go.id/

10Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Sabanghttp://bpks.go.id/

11 Badan Perlindungan Konsumen Nasional http://bpkn.go.id/

Daftar K/L yang Belum Memiliki Website JDIH (Lanjutan)


12 Badan Restorasi Gambut https://brg.go.id/

13 Dewan Jaminan Sosial Nasional http://djsn.go.id/

14 Dewan Ketahanan Nasional https://www.dkn.go.id/

15 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus http://kek.go.id/

16 Dewan Riset Nasional https://www.drn.go.id/

17 Dewan Sumber Daya Air Nasional http://dsdan.go.id/

18Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nasionalhttp://www.wantiknas.go.id/

19 Kantor Staf Presiden http://www.ksp.go.id/

20 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) http://www.kasn.go.id/

21 Komisi Informasi Publik (KIP) https://www.komisiinformasi.go.id/



22 Komisi Kepolisian Nasional https://kompolnas.go.id/

23Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuanhttps://www.komnasperempuan.go.id/

24 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional http://www.aidsindonesia.or.id/

25 Komisi Pengawas Haji Indonesia http://kphi.go.id/

26 Komite Akreditasi Nasional http://kan.or.id/

27 Komite Anti Dumping Indonesia http://kadi.kemendag.go.id/

28 Komite Ekonomi Industri Nasional http://kein.go.id/

29 Komite Nasional Keselamatan Transportasi http://knkt.dephub.go.id/

30 Komite Olah Raga Nasional Indonesia http://www.koni.or.id/

31 Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia http://kppi.kemendag.go.id/



32 Komite Profesi Akuntan Publik http://www.kpap.go.id/

33 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan http://www.ksap.org/sap/

34 Konsil Kedokteran Indonesia http://www.kki.go.id/

35 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) http://www.lemhannas.go.id/

36 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban https://www.lpsk.go.id/

37 Lembaga Sensor Film (LSF) http://lsf.go.id/

38Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumihttp://skkmigas.go.id//

39Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinanhttp://www.tnp2k.go.id/

#VIISistem dan Aplikasi yang Dikelola

www.bphn.jdihn.go.id

• Website JDIH pada Badan PembinaanHukum Nasional (BPHN) sebagai SatuanKerja

• Menggunakan Aplikasi StandarPengolahan Dokumen dan InformasiHukum (Indonesian Legal Documentation and Information System – ILDIS), versi2019

www.bphn.jdihn.go.id

www.jdihn.go.id

• Portal & Search Engine JDIHN

• Menggunakan Aplikasi Integrasi JDIHN versi 2018.

• Sebelumnya menggunakan alamatdomain www.jdihn.id dengan AplikasiIntegrasi JDIHN versi 2017

www.jdihn.go.id

• INTEGRASI ULANG bagi Anggota JDIHN yang sebelumnya sudah terintegrasi denganwww.jdihn.id

• Metadata yang lebih lengkap

• Perlu Perubahan Application Programming Interface (API)

• Aplikasi Integrasi JDIHN versi 2018 -- > Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Portal JDIHNjdihn.go.id

Indonesian Legal Documentation and Information System

• Platform: PHP 5.6

• Database: MySQL

• Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum

• Versi 1.0 (2018)

• Memiliki 2 modul:

• Website JDIH --> Front-end

• Aplikasi standar untuk pengolahan data dokumentasi hukum→

Back-end

I.L.D.I.S.

http://e-report.jdihn.go.id/

• Setiap Anggota JDIHN harusmenyampaikan laporanpelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN

• Laporan disampaikan pada setiapBulan Desember

• Mekanisme pelaporan secaramanual (mengirimkan berkashardcopy ke Pusat JDIHN) telahdiperbarui dengan pelaporansecara elektronik melalui aplikasie-Reporting

#VIIIKoleksi Dokumen Hukum

dalambphn.jdihn.go.id

DOKUMEN HUKUM(Tahun 1945-2019)

1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT 13977

1 UUD TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN 1

2 UNDANG-UNDANG 1662

3 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 182

4 UNDANG-UNDANG DARURAT 178

5 PERATURAN PEMERINTAH 4516

6 PERATURAN PRESIDEN 1799

7 PENETAPAN PRESIDEN 76

8 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI 48

9 KEPUTUSAN PRESIDEN 4847

10 INSTRUKSI PRESIDEN 668


2PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,

KABUPATEN/KOTA51939

1 PERATURAN DAERAH PROVINSI 3969

2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN 4011

3 PERATURAN DAERAH KOTA 3183

4 PERATURAN GUBERNUR 5358

5 PERATURAN WALIKOTA 6212

6 PERATURAN BUPATI 6519

7 KEPUTUSAN GUBERNUR, WALIKOTA/BUPATI 21835

8 INSTRUKSI GUBERNUR, WALIKOTA/BUPATI 852

3 PERATURAN DESA 689


4 PERATURAN KEMENTERIAN 19618

1 PERATURAN MENTERI 13519

1 PERATURAN MENTERI SOSIAL 215

2 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA 88

3 PERATURAN MENTERI RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 260

4 PERATURAN MENTERI PERTANIAN 566

5 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 196

6 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 855

7 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 665

8 PERATURAN MENTERI PPN 112

9 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 779

10 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN BUD 993


11 PERATURAN MENTERI PAN RB 368

12 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA 77

13 PERATURAN MENTERI PPPAI 115

14 PERATURAN MENTERI PUPR 372

15 PERATURAN MENTERI PARIWISATA 15

16 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI 70

17 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 852

18 PERATURAN MENTERI KOPOLHUKAM 23

19 PERATURAN MENTERI KO BIDANG KEMARITIMAN 21

20 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 415

21 PERATURAN MENTERI KEUANGAN 2036

22 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 171


23 PERATURAN MENTERI KESEHATAN 493

24 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 550

25 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 406

26 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SD MINERAL 502

27 PERATURAN MENTERI DESA, PDT 81

28 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 1156

29 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 105

30 PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN 202

31 PERATURAN MENTERI AGAMA 565

32 PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN 48

33 PERATURAN MENKO PMK 19

34 PERATURAN KOPERASI & UMKM 128

2 PERATURAN BERSAMA MENTERI 12

1 PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN 7

2 PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN & BUD 2

3 PERATURAN BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI 1

4 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA 2


3 KEPUTUSAN MENTERI 60241 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL 2411

2 KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA 43 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN 8524 KEPUTUSAN MENTERI PPN 95 KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN 3896 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9267 KEPUTUSAN MENTERI PUPR 28 KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI 69 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3

10 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 911 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 841

12 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 15113 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 29514 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SD MINERAL 715 KEPUTUSAN MENTERI DESA, PDT 3416 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN 1917 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN 218 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMINFO 2

19 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DESA, PDT 60


4 INSTRUKSI MENTERI 21

1 INSTRUKSI MENTERI PAN RB 1

2 INSTRUKSI MENTERI KOMINFO 20

5 SURAT EDARAN MENTERI 42

1 SURAT EDARAN MENTERI PAN RB 4

2 SURAT EDARAN MENTERI PUPR 2

3 SURAT EDARAN MENTERI KOMINFO 5

4 SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 29

5 SURAT EDARAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1

6 SURAT EDARAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1


5 PERATURAN LEMBAGA NEGARA 661

1 KPU 168

2 OJK 493

6 PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN 2251

1 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 101

2 LAPAN 173

3 BPS 581

4 BASARNAS 94

5 BAPETEN 160

6 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 203

7 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 140

8 ANRI 322

9 BAWASLU 168

10 BKPM 125

11 BKN 184


7 MONOGRAFI HUKUM 179891 BUKU HUKUM 12594

2 NASKAH AKADEMIK KEMENKUMHAM 1083 NASKAH AKADEMIK 874 PENELITIAN HUKUM 4115 PENGKAJIAN HUKUM 2476 ANALISIS DAN EVALUASI 3087 KOMPENDIUM HUKUM 548 KARYA ILMIAH 1019 PROSIDING 4

10 SEMINAR 11911 SIMPOSIUM 37

12 LOKAKARYA 4513 HIMPUNAN PERATURAN 7114 KONVENSI 2915 BUKU YURISPRUDENSI 11516 RISALAH 217 RUU 1318 KOLEKSI LANGKA 359719 LAPORAN KEGIATAN 10


8 PUTUSAN 1001

1 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 17

2 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 984

9 ARTIKEL/MAJALAH HUKUM 21331

1 ARTIKEL HUKUM 5062

2 KLIPING KORAN 16253

3 MAJALAH HUKUM NASIONAL 3

4 JURNAL RECHTSVINDING (JRV) 12

5 INDONESIAN LAW JOURNAL 1

10 STAATSBLAD 23837


1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT 13,977

2 PERATURAN KEMENTERIAN 19,618

3 PERATURAN LEMBAGA NEGARA 661

4 PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN 2,251

5 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 51,939

6 PERATURAN DESA 689

7 PUTUSAN 1,001

8 MONOGRAFI HUKUM 17,989

9 ARTIKEL/MAJALAH HUKUM 21,331

10 STAATSBLAD 23,837

TOTAL 153,293

#IXPemberian Penghargaan bagi

Anggota JDIHN Terbaik

Kriteria Penilaian Anggota JDIHN

1. Organisasi, 2. Sumber Daya Manusia, 3. Koleksi Dokumen Hukum, 4. Teknis pengelolaan, 5. Sarana prasarana, 6. Pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi,7. Inovasi

#LAPORAN #INTEGRASI

Anggota JDIH Terbaik 2019✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kementerian

• Terbaik I : Kementerian Keuangan

• Terbaik II : Kementerian Ketenagakerjaan

• Terbaik III : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

• Terbaik Harapan I : Kementerian Komunikasi dan Informatika

• Terbaik Harapan II: Kementerian Pariwisata

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Negara

• Terbaik I : Badan Pemeriksa Keuangan

• Terbaik II : Dewan Perwakilan Daerah

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Pemerintah Non

Kementerian

• Terbaik I : Badan Informasi Geospasial

• Terbaik II : Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

• Terbaik III : Badan Tenaga Nuklir Nasional

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Lembaga Non Struktural

• Komisi Pemilihan Umum

Anggota JDIH Terbaik 2019✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat

Pemerintah Provinsi Besar dengan Jumlah Anggota > 30 Anggota• Terbaik I : Provinsi Jawa Tengah• Terbaik II : Provinsi Jawa Barat• Terbaik III : Provinsi Jawa Timur

✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Pemerintah Provinsi Kecil dengan Jumlah Anggota < 30 Anggota• Terbaik I : Provinsi Bali• Terbaik II : Provinsi Kalimantan Selatan• Terbaik III : Provinsi Riau

Anggota JDIH Terbaik 2019✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat

Kabupaten• Terbaik I : Kabupaten Tuban• Terbaik II : Kabupaten Semarang• Terbaik III : Kabupaten Garut• Terbaik Harapan I: Kabupaten Banyuwangi• Terbaik Harapan II: Kabupaten Bandung• Terbaik Harapan III: Kabupaten Pemalang

✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Kota• Terbaik I : Kota Sukabumi• Terbaik II : Kota Surakarta• Terbaik III : Kota Bandung• Terbaik Harapan I : Kota Ambon• Terbaik Harapan II : Kota Batam

Anggota JDIH Terbaik 2019

✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo, ProvinsiJambi

✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Terbaik Tingkat Perpustakaan Hukum

• Universitas Pamulang

Anggota JDIH Terbaik 2019✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan Metadata

Terlengkap• Provinsi Aceh

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan AplikasiAndroid Terbaik• Kementerian Keuangan

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan LamanInternet JDIH Dwibahasa• Kementerian Badan Usaha Milik Negara

✓JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN dengan InovasiSosialisasi / Kampanye Teraktif• Kabupaten Tuban

Anggota JDIH Terbaik 2019✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Tingkat Unit Eselon I

Kemenkumham• Terbaik I : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia• Terbaik II : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan• Terbaik III : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Tingkat KanwilKemenkumham Besar dengan jumlah Anggota > 30• Terbaik I : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur• Terbaik II : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan • Terbaik III : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh

✓ JDIHN Award 2019 untuk Anggota JDIHN Tingkat KanwilKemenkumham Kecil dengan jumlah Anggota < 30• Terbaik I : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah • Terbaik II : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung • Terbaik III : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

#XPenguatan Koordinasi, Promosi

dan KampanyeJDIHN

Promosi & Kampanye JDIH

• Website JDIH

• Social Media

• Facebook

• Instagram

• Youtube

• Twitter

@jdihnindonesia

@jdihnindonesia

JDIH Nasional

jdihn indonesia

08118582005

www.jdihn.bphn.go.idwww.jdihn.go.id

Inovasi JDIH

• Aplikasi JDIH berbasis Android dan IOS

• Akses JDIH melalui telepon pintar (Smart-phone)

• Unduh dari Google Play

• Semakin mudah, semakin cepat, semakinringkas !

JDIH Mobile App

• JDIH Kemenaker• JDIH Kementerian Keuangan• BKPM JDIH• JDIH Kementerian BUMN• JDIH JABAR• JDIH KALTARA• JDIH JatimProv• JDIH Provinsi Jambi• JDIH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JDIH Mobile App• JDIH Kabupaten Tuban• JDIH Kabupaten Lamongan• JDIH Kabupaten Sleman• JDIH Kabupaten Bandung (JASPROD)• JDIH Pemkab Bogor• JDIH Sragen• JDIH Kabupaten Demak• JDIH Kutim• JDIH Singkawang• JDIH Karanganyar• JDIH Kabupaten Cirebon• JDIH Banyuwangi• JDIH Tanggamus• JDIH Sukoharjo• JDIH Kabupaten Garut

• JDIH Situbondo

• JDIH Kabupaten Madiun

• JDIH Kabupaten Buol

• JDIH Kabupaten Musi Banyuasin

• JDIH Kabupaten Subang

• e-JDIH Batang

• JDIH Kabupaten Semarang

• JDIH Kabupaten Blora

• JDIH Kabupaten Sragen

• JDIH Situbondo

• JDIH Kabupaten Wonogiri

JDIH Mobile App

1. JDIH Kota Surakarta

2. JDIH Kota Sukabumi

3. JDIH Kota Blitar

4. JDIH KOTA MALANG

5. JDIH Kota Bandung

6. JDIH Kota Tasikmalaya

7. JDIH Kota Singkawang

8. M-JDIH DPRD Kabupaten Bungo

Berbagai Inovasi dalam Pengelolaan JDIH

• Aplikasi JDIH Berbasis Android & IOS

• Promosi JDIH melalui Berbagai Akun Media Sosial

• Kios JDIH, Pojok JDIH

• Promosi JDIH melalui Berbagai Media (Videotron, Lampu Lalu Lintas, dll)

• Website JDIH dalam versi Bahasa Inggris

• Penggunaan Digital Signature pada Dokumen Hukum

• Majalah JDIH

Pengelolaan JDIH oleh Pemerintah Kota Sukabumi

Peresmian Kios JDIH Kabupaten Garut

Pengelolaan JDIH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo

#XIArah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengembangan JDIHN 2019

1. Percepatan Partisipasi Anggota JDIHN;2. Sosialisasi Aplikasi ILDIS dan Aplikasi Integrasi

JDIHN;3. Penyempurnaan Aplikasi Berbasis Android & OS4. Pengembangan / penyempurnaan Sistem JDIHN5. Penguatan SDM6. Kelengkapan Koleksi Dokumen Hukum untuk

Mewujudkan Basis Data Nasional DokumenHukum

7. Kampanye / Promosi JDIHN 8. Acknowledgement & Reward

Arah Kebijakan Pengembangan JDIHN 2019

9. Penyelarasan JDIHN dengan SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik)

10. Penyelarasan JDIH dengan kebijakan Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019 tentangSatu Data Indonesia)

11. Jalinan Kerja Sama dengan Badan Saiber danSandi Negara (BSSN) terkait Penggunaan TandaTangan Digital (Digital Signature) atau SertifikasiElektronik pada Dokumen Hukum

Terima Kasih

perkembangan terkini pengelolaan

Documents