pengaruh transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat...

PENGARUH TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA

ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKI MEMBAYAR

ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KOTA JAMBI.

SKRIPSI

Oleh:

SARIPAH

EES 150859

Pembimbing:

Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag

Refky Fielnanda, SE.,M.EI

PRODI EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2019

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sunatullah yang sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa

adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang yang

hidup di dunia memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam segala aspek mulai

dari aspek ekonomi, budaya, sosial, dan kultur. Salah satu perbedaan yang

mudah terlihat adalah perbedaan dari segi ekonomi. Sebagai manusia ada yang

menjadi orang kaya dan berada tetapi juga ada yang hidup miskin dan serba

kekurangan. Namun di balik semua itu terdapat rahasia Allah SWT yang dapat

membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu,

Allah SWT ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala

potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak.1

Zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal

pembangunan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim

terbesar di dunia persoalan zakat pun menjadi tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang memiliki potensi sangat penting,

strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat melalui

mekanisme distribusi pendapatan. Beragam nilai-nilai yang terkandung dari

perintah zakat, memberikan landasan yang kuat dan rasional bagi

pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dilihat dari konteks pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi utama. Pertama

1 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 55.

2

sebagai buffer APBN atau sejumlah uang yang disimpan untuk pengeluaran

yang datangnya tiba-tiba maupun tidak terduga, zakat dapat digunakan untuk

menanggulangi defisit APBN atau ketika pengeluaran lebih besar dari pada

penerimaan angggaran. Kedua sebagai pengaman sosial dan kesejahteran

masyarakat. Ketiga zakat dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan basis

produksi dalam perekonomian masyarakat.2

Diliihat dari konteks sosial-ekonomi, instrumen zakat memiliki berbagai

implikasi ekonomi penting baik di tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat

mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan

tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa

berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat makro, zakat memiliki

implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja,

pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, distribusi pendapatan, dan

pengentasan kemiskinan. Implikasi zakat terhadap efisiensi alokatif dapat

dilihat pola transfer pendapatan dalam mekanisme zakat. Zakat mentransfer

sebagian pendapatan kelompok kaya, yang merupakan bagian kecil dalam

masyarakat ke kelompok masyarakat miskin, yang merupakan bagian terbesar

dalam masyarakat.3

Sejak dicanangkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999, pengelolaan

zakat di Indonesia mengalami perubahan yang berbeda dengan sebelumnya.

Jika sebelumnya zakat dikelola oleh kepanitiaan berkala di masjid/mushola,

atau disalurkan kepada saudara atau orang terdekat, sekarang telah dikelola

2 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam…, Hal 68. 3 Mardi P. Purba, Profesi Akuntan Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),

Hal. 25

3

secara modern oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atsmosfer ini membawa

dampak bertambahnya jumlah kelompok masyarakat yang mendirikan lembaga

zakat dengan menggunakan label lembaga zakat yang berbeda-beda.4

Berdasarkan firman Allah SWT telah dijelaskan tentang wajibnya berzakat

dan tugas amil dalam memungut zakat dalam surat At-Taubah (9): 103,

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan mendoalah untuk

mereka. Dan sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat

mereka. Dan Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” surat At-

Taubah (9): 103.5

Tabel 1.1

Potensi Dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2014-2018

NO

Tahun

Potensi Penerimaan

Zakat (Rp)

Realisasi Penerimaan

Zakat (Rp)

1 2014 2.061.143.222.17 2.234.079.056,01

2 2015 3.186.440.764.99 2.403.255.676,98

3 2016 3.204.542.095.82 2.317.437.769,09

4 2017 3.274.957.309.34 2.633.808.539,78

5 2018 3.309.152.671.74 2.803.413.319,62

Sumber : Baznas Pusat.6

4 Juwaini, Ahmad. 2011. Strategi Pengembangan SDM Zakat di Indonesia, in: Aflah,

Noor: Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia. 5 Al-quran dan terjemahan 6 (Data Islamic Development Bank (IDB) PIRAC, http://www.pusat.baznas.go.id diaskes

pukul 09.00 WIB. Juni 2019

4

Dari data diatas terlihat perkembangan potensi penerimaan zakat di kota

jambi yang terus menerus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, tapi sayang

dari target yang ditetapkan oleh baznas masih jauh dari realisasi penerimaan

zakat tersebut. Menurut kabag keuangan yaitu ibu Nikmah Prasilia adapaun

dasar-dasar Baznas Kota Jambi menetapkan potensi penerimaan zakat yaitu

dari rata-rata jumlah penduduk yang terus meningkat. Yang dimana menurut

beliau mangatakan bahwa setiap orang muslim yag baru dilahrikan wajib

membayar zakat. Rata-rata dalam lima tahun terakhir kenaikan realisasi

penerimaan zakat terjadi pada tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp.

2.803.413.319,62. Dengan target Rp. 3.309.152.671.74. yang dimana hal

tersebut masih jauh dari pencapaian yang diterapkan oleh Baznas Kota Jambi.

Bila dilihat dari capaian saat ini, raihan zakat hanya satu persen dari

potensi yang ada. Secara realistis dan objektif potensi zakat memberikan

optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

Sedangkan potensi zakat kota Jambi jika ditinjau dari aspek ekonomis

potensinya sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.092.265 jiwa.

Terjadinya realisasi penerimaan zakat kurang dari 1%. Dikarenakan

mayoritas muzakki menyalurkan dana zakatnya langsung ke mustahiq ,serta

profesionalisme OPZ dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi

masyarakat luas adalah hal yang membuat rendahnya kepercayaan masyarakat.

Sebagian muzakki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ , dalam

pendistribusian zakat kepada yang berhak, hal ini menunjukkan bahwa

sebagian muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik ,

5

yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dan

akuntabilitas, dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran dengan

program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat .

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan

hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan

pemanfaaatan sumber daya publik , harus dikelola secara transparan dan

akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran

masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki

mempercayakan pengelolaan zakatnya.

Tabel 1:2

Jumlah Penerimaan Zakat Di Provinsi Jambi

NO Kabupaten/

Kota

Jumlah

Mustahik

Jmlah

muzzaki

1 Kabupaten Bungo 14.022 49.515

2 Kabupaten Merangin 20.217 48.523

3 Kabupaten Tanjjab Barat 49.122 28.450

4 Kabupaten Tebo 37.046 61.944

5 Kabupaten Kerinci 34.502 49.002

6 Kabupaten Sarolangung 33.307 55.837

7 Kabupaten Batang Hari 32.270 29.945

8 Kabupaten Tanjab Timur 28.124 18.551

9 Kabupaten Muaro Jambi 21.295 54.970

10 Kota Jambi 19.133 51.280

TOTAL 318.748 448.017

Sumber : Peta Kemiskinan Dompet Dhuafa (2018)7

7 Besse Wediawati 2012 REVITALISASI FILANTROPI ISLAM DI KOTA JAMBI (Studi

pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi) Volume 14,

Nomor 1, Hal. 47-54 diaskes pukul 10.25 WIB tanggal 15-Juni-2019

6

Dari Tabel 1.2. untuk Provinsi Jambi, dapat diketahui bahwa Jumlah

pemberi zakat lebih besar dibanding jumlah penerima zakat dengan rasio 0.71

yang artinya 100 muzakki dapat menanggung 71 mustahik jika seluruh

muzakki membayar zakat. Untuk Kota Jambi, rasionya menjadi lebih kecil

yaitu 0.37 dimana 100 muzakki menanggung 37 orang mustahik. Dari data ini

pula dapat dihitung potensi Zakat Provinsi Jambi. Untuk zakat

profesi/gaji/honor, dengan nisab setara 85 gram emas atau 520 kg beras, maka

potensi Zakat Profesi di Provinsi Jambi dalam sebulannya dapat mencapai

Rp.35,841 Milyar/bulan atau mencapai Rp. 430 Milyar/tahun. Sementara untuk

kota Jambi, potensi zakat mencapai Rp. 4,103 Milyar/bulan atau 49,245

Milyar/tahun. Namun dari seluruh potensi tersebut, untuk provinsi Jambi

penghimpunan dana ZIS nya baru dapat tercapai sekitar 8 milyar per tahun atau

sekitar 1,8 %, dan untuk Kota Jambi berdasarkan hasil penerimaan dana ZIS

BAZDA dan 2 LAZDA Kota Jambi yaitu LAZ Rumah Sosial Insan Madani

dan LAZ OPSEZI, baru sekitar 2,7 Milyar/Tahun atau sekitar 5,4%. Angka

yang masih sangat kecil dibanding potensi dana Zakat yang ada.

Saat ini, persoalan yang menjadi problematika zakat adalah rendahnya

tingkat kepercayaan umat Islam tentang zakat. Banyak orang yang

beranggapan bahwa pengetahuan tentang zakat hanya dibebankan kepada

orang-orang tertentu saja. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum

sepenuhnya mampu mensosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada

masyarakat. Sementara perkembangan sistem ekonomi setiap hari terus

7

berkembang dan bervariasi. Hal ini menuntut agar visi-visi tentang zakat juga

harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.8

Kepercayaan adalah hal paling utama yang dimiliki oleh setiap muslim,

terutama dalam hal percaya terhadap seseorang atau pihak yang mengurusi

kepentingan umat Islam. Kepercayaan dapat timbul dari adanya kepuasan yang

dirasakan oleh muzakki saat membayarkan zakatnya pada sebuah lembaga amil

zakat. Muzakki yang merasa puas dan percaya kepada lembaga tersebut akan

berkomitmen untuk selalu membayarkan zakatnya pada lembaga tersebut.

Kepercayaan muzakki sangat penting untuk lembaga amil zakat, agar dana dari

para muzakki dapat tersalurkan dengan baik kepada mustahiq. Namun,

terkadang masyarakat masih meragukan atau kurang percaya terhadap sebuah

lembaga amil zakat. Kurangnya kepercayaan dari muzakki terhadap lembaga

amil zakat salah satunya diakibatkan oleh pandangan masyarakat atau muzakki

mengenai transparansi dari lembaga amil zakat. Tugas dari lembaga amil zakat

saat ini adalah mereka harus dapat menghilangkan keraguan para muzakki

tentang pengelolaan zakat dengan cara meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangannya.

Transparansi adalah keterbukaan informasi kepada pihak stakeholder

perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat memberikan informasi terkait

dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara akurat (accuracy),

benar (truth), dan tepat waktu (timeliness). Dengan adanya prinsip keterbukaan

informasi tersebut, para stakeholder perusahaan yang melakukan pengambilan

8 Akhmad Mujahidin, 2007 Ekonomi Islam, Jakarta: Raja GrafindoPersada, Hal 84.

8

keputusan diharapkan tidak tersesat.9 Prinsip akuntabilitas adalah merupakan

pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh

pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan

pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip

akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap

efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau

program yang telah ditetapkan itu.10

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sangat

dibutuhkan oleh muzakki dalam hal pengambilan keputusan untuk

membayarkan zakatnya pada sebuah lembaga amil zakat yang bersangkutan.

Transparansi laporan keuangan dalam sebuah lembaga amil zakat

menunjukkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk disalurkan

kepada masyarakat. Karena dana tersebut dana publik, maka dengan demikian

publik harus dapat mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan

dimanfaatkan.

Lemabaga amil zakat bukan merupakan lembaga profit, dana yang

terhimpunan adalah dana yang bersala dari umat. Lembaga amil zakat harus

terbuka untuk di pandang oleh publi sebagai bagian yang secara optimal dalam

mengelola dana zakat yang terhimpun.

Adapun Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Amil

Zakat (BAZNAS) Kota Jambi dengan SK No.70 2001 dan kini telah menjadi

9 Khadafi. Dkk., Civic Education Pendidikan Kewarganegaraa (Surabaya: UIN Sunan

Ampel Press, 2013), 123

10 Supriatna, Tjahya, 2013, Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: IPDN.

9

entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal.

Kehadiran BAZNAS didasari pada kewajiban dan pentingnya menunaikan

zakat, infaq dan sedekah yang memang sebaiknya dibayarkan oleh tiap-tiap

muslim, dan dibutuhkan wadah khusus sebagai tempat penghimpun dan

penyalur dana zakat, infaq, dan sedekah yang amanah dan profesional.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah lembaga yang bergerak dalam

bidang sosial dan keagamaan dengan cara mengumpulkan dana dari umat Islam

dan membagikannya untuk kepentingan pendidikan, pembangunan masjid,

santunan anak yatim piatu, merealisasikan dakwah Islamiyah, dan peduli

kemanusiaan. Yang memegang prinsip-prinsip sebagai berikut amanah,

profesional, transparan, independen, adil, responsif dan kooperatif. Sebagai

organisasi sektor publik Baznas dituntut dapat memberikan informasi

mengenai pengelolaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata

terutama mengenai laporan pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria

yang menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti dan

mengkaji lebih lanjut mengenai “Pengaruh Transparasi Dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki

Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi”.

Maka dalam hal ini, objek yang dipilih oleh peneliti memilih Badan Amil

Zakat (BAZNAS) Kota Jambi dikarenakan Lembaga ini sebagai perwujudan

konsekuensi adanya BAZIS di pusat pemerintahan. BAZNAS ini lahir sebagai

10

upaya untuk mengorganisasi pengelolaan zakat masyarakat provinsi Jambi.

Dan pusat dari semua Oraganisasi maupun lembaga amil zakat yang berada di

Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, agar lebih praktis dan sistematis maka

permaslaahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara parsial

terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di BAZNAS

kota Jambi?

2. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara simultan

terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di BAZNAS

kota Jambi?

3. Dari kedua variabel tersebut manakah variabel yang paling dominan

mempengaruhi peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di

BAZNAS kota jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagaimana

berikut:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara

parsial terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di

BAZNAS kota Jambi ?

11

2. Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara

simultan terhadap peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di

BAZNAS kota Jambi ?

3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi

peningkatan kepercayaan muzaki membayar zakat di BAZNAS kota

Jambi?

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penenlitian dan penulisan diharpakan mampu untuk memberikan

manfaat tersendri. Untuk itu penulis berharap, mudah-mudahan bermanfaar

bagi penulis dan pembaca, yaitu antara lain :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

wawasan tentang pemahaman dalam dunia sistem pengelolaan maupun

transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan muzaki untuk

membayar zakat di badan amil zakat (baznas) kota Jambi, dan sebagai

pertimbangan pada kajian penelitian yang akan mendatang.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada

masyrakat maupun Baznas Kota Jambi. hasil penelitian ini juga dapat

dijadikan sebagai bahan penelitian dan informasi bagi Baznas Kota Jambi

dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait transparansi laporan

keuangan, pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan

donator untuk membayar zakat di Baznas Kota Jambi.

12

E. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan dalam

penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan peneliti, yang

hanya akan melakukan penelitian kepada masyarakat Kota Jambi dan

Perangkat Baznas Kota Jambi. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu

luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian ini bisa

lebih fokus di lakukan.

F. Kerangka Teori

a. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki

kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap

laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil

audit dan ketersediaan informasi kinerja.11

Transparansi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur lain yang

menompang terwujudnya good governance. Akibat tidak adanya prinsip

transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembah ke dalam

hubungan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi masa lalu dalam

11 Annisa Ningrum, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan”,

http://annisaningrum.blogspot.co.id/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html,

diakses pada 5 November Februari 2018.

13

pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di

semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan

publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi

dikalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang dibawahnya.

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan (8) unsur yang harus dilakukan

secara transparansi, yaitu: Menurut Gaffar ada 8 aspek:

a) Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan.

b) Kekayaan pejabat publik

c) Pemberian penghargaan

d) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan

e) Kesehatan

f) Moralitas pada pejabat dan aparatur pelayanan publik

g) Keamanan dan ketertiban

h) Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.12

Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan

informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada

pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintahan berkewajiban untuk

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan

untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang

berkepentingan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat

pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting

12 Khadafi. Dkk., Civic Education Pendidikan Kewarganegaraa (Surabaya: UIN Sunan

Ampel Press, 2013), 123

14

yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi

yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi,

kebohongan sulit untuk disembunyikan.Dengan demikian transparansi menjadi

instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan

korupsi.

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 152, yang

berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan

cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu

berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji

Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu

ingat. (QS. Al-An’am: 152).13

b. Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo dalam Muhammad Rizqi Syahri Romdhon indikator

dari transparansi adalah:

13 Ahmad Hatta, Tafsir Qur‟an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul &

Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 149.

15

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset.

2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan

aset yang mudah diakses.

3. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.

4. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.

5. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas mengenai

seperti apa bentuk laporan keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan

dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan. Definisi dan kriteria

tersebut hanya mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan

laporan keuangan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari

transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini berarti laporan

keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat transparansi.

Kriteria dari transparansi ini adalah adanya pertanggungjawaban terbuka,

adanya aksesibilitas terhadap terhadap laporan keuangan serta adanya publikasi

laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi

kinerja. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan,

seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak

memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip

pengungkapan penuh Semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar

laporan keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan memberi arti bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna

16

menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Di samping laporan

utama, terkadang perlu adanya catatan kaki yang memberi deskripsi lebih jauh

sehubungan dengan laporan keuangan itu.14 Dengan prinsip pengungkapan ini

diharapkan agar investor yang memiliki pengetahuan rata-rata tidak menjadi

keliru dalam menafsir isi laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak boleh ada

informasi penting atau kebutuhan informasi rata-rata investor yang hilang atau

disembunyikan.

c. Hubungan Transparansi dan Kepercayaan Muzaki

Transparansi dilihat dari sudut keterbuakaanya suatu lembaga,

Transparansi diartikan keterbukaan untuk umum keterbukaan yang di maksud

adalah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintahan berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi

sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. dalam unsur lain yang

menompang terwujudnya good governance.

Dalam peneltian yang dilakukan oleh Muhammad Rizqi Syahri Romdhon

Pengaruh Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap

tingkat kepercayaan muzakki. Hal ini menujukan Ketika kualitas transparansi

laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaaan muzakki pada

lembaga amil zakat juga meningkat.15

14 Djarwanto, Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan, (Yogyakarta: BPFE, 1997),10 15 Arim Nasim, Muhammad Rizqi Syahri Romdhon pengaruh transparansi laporan

keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki

17

d. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa

Inggris accountability yang berarti pertanggungan jawab atau keadaan untuk

dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban.

Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak

jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-

masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari

individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-

sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab

hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat

dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil

pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada

masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada

hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya

tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk

menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah

merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang

dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan

pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip

akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap

18

efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau

program yang telah ditetapkan itu.16

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik terhadap

masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan

mereka.17

Salah satu untuk menfasilitasi terciptannya transparansi dan

akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan yang

komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah

diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari atas Laporan

Surplus atau Desifit.18

Pada prinsipnya, akuntanbilitas adalah kepada masyarakat, dengan

indikator pada hasil produk dan pelayanan (output) yang dicapai sesuai target

(seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dll). tingkatan

akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban

terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan

pembangunan. Selanjutnya, tingkatan akuntanbilitas strategis adalah tuntutan

terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk

kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.19

e. Indikator Akuntabilitas

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik

maupun indicator pokok sistem akuntabilitas ini yaitu ;

16 Supriatna, Tjahya, 2013, Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: IPDN. 17 Khodafi, Civic Education, 126

18 Supriatna, Tjahya, 2013, Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: IPDN. 19 Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja

Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan (Jakarta : PT Gramedia, 2014), 2.

19

a) Berfokus pada hasil

b) Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur

kinerja

c) Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas

suatu program atau kebijakan

d) Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu

e) Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur.20

f. Hubungan Akuntabiltas dan Kepercayaan Muzaki

Akuntabilitas dapat diartikan pertanggungan jawab atau keadaan untuk

dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawaban.

mengenai keuangan kepada para muzakki sebagai bentuk pertanggungjawaban

lembaga amil zakat terhadap muzakki

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cut Delsie Hasrina, menguji

apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepercayaan

Afektif, hasil menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepercayaan sehingga hipotesis diterima. Pengaruh

akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan muzakki dapat dilihat dari

bagaimana seorang muzakki akan berkesinambungan dalam membayar

zakatnya langsung kepada mustahiq.

g. Pengertian Pengelolaan Zakat

zakat menurut bahasa, berarti nama “kesuburan”, thaharah ”kesucian”,

barakah “keberkatan”, dan berarti juga takziyah, tathhier “mensucikan

20 Arja Sadjiarto, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengukuran Kinerja Pemerintahan”,

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 2.

20

syara”.21 Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat

adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.22

Definisi dari pengelolaan zakat tersebut sesuai dengan fungsi manajemen yaitu

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating

(penggerakan), dan controlling (pengawasan). Dengan menggunakan fungsi

manajemen, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terprogram dan

terencana termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan

untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Bagian terpenting dalam proses

manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana

zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran

penerima zakat.

Dalam Islam, asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman

Allah SWT pada surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

21 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy “Pedoman Zakat”. PT pustaka Rizki Putra

hal, 3 22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999”, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,

diakses pada 25 September 2019.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,%20diakses%20pada%20%2025%20September%202015http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,%20diakses%20pada%20%2025%20September%202015http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_38_90.htm,%20diakses%20pada%20%2025%20September%202015

21

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).23

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam Muhammad Rizqi

Syahri Romdhon mengemukakan indikator dari pengelolaan zakat

menggunakan fungsi dari manajemen, yaitu:

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan menentukan di mana organisasi ingin berada di masa depan

dan bagaimana agar dapat sampai ke sana. Perencanaan berarti menentukan

tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan tugas

dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan

tersebut.24

Penyusunan sebuah rencana dapat pula didekati dengan berusaha

mengenali, memahami, dan memenuhi ciri-ciri rencana yang baik, yaitu:

a) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

b) Perencana sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai.

c) Pemenuhan persyaratan keahlian teknis.

d) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat.

e) Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan.

f) Kesederhanaan.

g) Fleksibilitas.

23 Ahmad Hatta, Tafsir Qur‟an…, 196.

24 Richard L. Daft, Manajemen, (Edward Tanujaya), Edisi 6, (Jakarta: Salemba Empat,

2004), 7.

22

b. Organizing (Pengorganisasian)

Rencana memberikan tempat pada pengambilan risiko. Rencana yang

pragmatik. Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan. Sebuah rencana

harus benar-benar disusun berdasarkan kenyataan dan perhitungan yang

matang agar diperoleh hasil yang optimal bahkan jika mungkin yang maksimal.

Kurangnya perencanaan atau perencanaan yang buruk dapat menghancurkan

kinerja organisasi.25 Definisi sederhana pengorganisasian adalah keseluruhan

proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan

tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat

digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari

pengorganisasian adalah organisasi. Definisi dari organisasi adalah setiap

bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk

pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada

hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang

yang disebut bawahan.26

Menurut Ernest Dale, pengorganisasian penting karena sebagai proses

yang bermulti langkah berusaha untuk :

a) Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai

tujuan organisasi.

b) Membagi beban pekerjaan dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis

dapat dilakukan oleh sekelompok orang.

25 Richard L. Daft, Manajemen…, 8.

26 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial…, 60-61.

23

c) Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis

dan efisien.

d) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjan anggota

organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis.

e) Mengawasi seberapa jauh organisasi tersebut mengambil langkah-langkah

penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas

organisasi.27

c. Actuating (Penggerakan)

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik,

dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas

bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan

efisien, efektif, dan ekonomis. Fungsi penggerakan ini harus dilaksanakan oleh

pimpinan atau manajer untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai

dengan apa yang dikehendakinya. Di samping itu fungsi ini juga meliputi

upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam menyatukan keinginan yang

bermacam-macam dari anggota organisasi sehingga tujuan dapat tercapai.

Dalam fungsi ini masalah kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting.28

Kepemimpinan mencakup kegiatan-kegiatan seperti mengambil keputusan,

mengadakan komunikasi, memberikan dorongan, memilih orang-orang untuk

27 Tony Waworuntu, Manajemen untuk Sekretaris, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1991),

28 Tony Waworuntu, Manajemen untuk Sekretaris…, 34.

24

keperluan lingkungannya dan sekaligus mengembangkannya sehingga cocok

dengan sikap yang dituntut oleh organisasi tempat mereka bekerja.29

h. Konsep Zakat

Makna zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang, bisa juga

bermakna menyucikan harta karena zakat akan mengembangkan pahala

pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak

wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan menurut istilah, zakat

adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok

tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut Sulaiman

Rasyid , zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak

menerimanya dengan beberapa syarat. Dari segi hukumnya zakat adalah salah

satu rukun Islam yang merupakan fardhu „ain atas tiap-tiap orang yang cukup

syarat-syaratnya. Dari segi kebaikan rezeki zakat akan mensucikan harta orang

beriman, karena rezeki yang diperolehnya terkadang tercampur dengan

masalah-masalah yang tersebut.30

i. Dasar Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan

rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya

telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Jumhur ulama pun telah sepakat

bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh

diingkari.

29 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial…, 125.

30 Fahrur Muiz, Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, Praktis Tentang Zakat, (Solo: Tinta Medina, 2011), 22.

25

Banyak ayat al-Qur’an dan Hadits yang menjadi dalil pensyariatan zakat.

Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah

bersama orang-orang yang ruku’. (QS. Al-Baqarah: 43).31

Ada dua model zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu:

1. Zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah pelaksanaan

puasa ramadhan sebagai bentuk penyucian diri. Para ulama sepakat bahwa

hukum zakat fitrah adalah wajib.

2. Zakat mal adalah zakat harta benda yang dikeluarkan dalam rangka

penyucian terhadap harta tersebut. Ada beberapa harta yang wajib

dikeluarkan, seperti harta perniagaan, harta terpendam (rikaz), buah-

buahan, dan peternakan.32

j. Kepercayaan Muzaki

Trust berarti saling percaya antara sesama. Menurut Mayer, Davis, dan

Schoorman (1995), trust adalah kesediaan dari pihak untuk berserah ke dalam

kolaborasi pada pihak lain dan sebaliknya, atas dasar pengharapan bahwa tiap

pihak akan melakukan aksi-aksi yang bermanfaat bagi pihak lain. Sedangkan

Carnevale (1995) dalam organisasi publik, mendefinisikan trust sebagai an

31 hmad Hatta, Tafsir Qur‟an…,7.

32 M. Mansur Huda, Syubhat Seputar Zakat (Solo: Tim Medina, 2012), 12-13.

26

expression of faith and confidence bahwa seseorang atau institusi akan

bertindak fair, reliable, ethical, competent, and non threatenin.33

Konsep kepercayaan (trust) menjadi isu yang sangat populer dalam bisnis

dan pemasaran, karena kepercayaan merupakan faktor yang fundamental dalam

mengembangkan loyalitas konsumen. Kepercayaan konsumen mendapatkan

perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Mereka akan berusaha

melakukan berbagai macam strategi agar konsumen mendatangi mereka dan

melakukan transaksi bisnis. Kepercayaan bukanlah suatu yang ada dengan

sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi kepercayaan adalah salah

satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan.34

Kepercayaan memainkan peran penting dalam sebuah Lembaga Zakat

karena kelangsungan hidup Lembaga Zakat tersebut tergantung pada tingkat

pengumpulan zakat dari pembayar zakat. Hal ini sejalan dengan pendapat

bahwa kepercayaan muzakki memainkan peran penting dalam organisasi amal

karena aktivitas mereka sangat berkorelasi dengan tingkat kepercayaan yang

mereka dapatkan dari para muzakki tersebut.Lembaga zakat hanya bisa

bertahan jika ada kontinuitas pembayaran zakat dan penyaluran efektif ke

Asnaf. Lebih dari seribu tahun yang lalu, bukti menunjukkan bahwa selama

dinasti Umar bin Abdul Aziz kemiskinan menurun ke tingkat nol karena pola

pengumpulan dan pendistribusiannya efektif menurut Ahmad Kepercayaan

sebagai faktor intrinsic yang ada pada pada diri muzakki dipandang sebagai

33 Dasrun Hidayat, Media Public Relations: Pendekatan Studi Kasus Cyber Public

Relations Sebagai Metode Kerja PR Digital (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), 55-56.

34 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2013), 19.

27

faktor penting dalam hal pengaruhnya terhadap minat muzakki dalam

membayar zakat profesi melalui Lembaga Zakat.35

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian

yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di laksanakan oleh

peneliti dan telah diringkas dalam table sebagai berikut :

Table 1:3

Tinjauan Pustaka

NO

NAMA &

TAHUN

JUDUL HASIL PENELITIAN

1. Irfan

Syauqi

Beik

2013

“Analisis Peran

Zakat dalam

Mengurangi

Kemiskinan : Studi

Kasus Dompet

Dhuafa Republika

”

Dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa zakat juga

terbukti mampu mengurangi

kesenjangan kemiskinan dan

kesenjangan pendapatan, yang

diindikasikan oleh penurunan

nilai P1 dari Rp 540.657,01

menjadi Rp 410.337,06 dan nilai

I dari 0,43 menjadi 0,33.

Sedangkan ditinjau dari tingkat

keparahan kemiskinan, zakat juga

mampu mengurangi tingkat

keparahan kemiskinan yang

ditandai dengan penurunan nilai

Indeks Sen (P2) dari 0,46

35 Ahmad Mukhlis Dan Irfan Syauqi Beik . 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang

Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal Al-

Muzara’ah, Vol I, No. 1

28

menjadi 0,33 dan nilai indeks

FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

2. Firdaus,

Raudhat

2011

Peran BAZNAS

Dalam

Implementasi

Pengaturan Zakat

Sebagai Pengurang

Penghasilan Kena

Pajak: Studi Di

BAZNAS Kota

Malang

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengaturan zakat sebagai

pengurang penghasilan kena

pajak di BAZNAS Kota Malang

belum bisa di implementasikan

karena kurang adanya komitmen

tentang zakat dari pihak pajak,

kurang adanya kesadaran

masyarakat untuk membayarkan

zakat ke BAZNAS, dan terdapat

perbedaan penafsiran Undang-

Undang. Selain itu BAZNAS

Kota Malang lebih

mengutamakan mengumpulkan

infak, untuk zakat hanya

diperoleh dari UPZ Kemenag

Kota Malang, serta sosialisasi

kepada masyarakat mengenai hal

ini kurang optimal.

3. Nafiah,

Lailiyatun

2014

Pengaruh

Pendayagunaan

Zakat Produktif

Terhadap

Kesejahteraan

Mustahiq Pada

Program Ternak

Bergulir Baznas

Variabel pendayagunaan zakat

produktif berpengaruh positif

dan signifikan terhadap

kesejahteraan Mustahiq,

dengan kata lain jika

pendayagunaan zakat produktif

ditingkatkan maka

kesejahteraan mustahiq juga

29

Kabupaten Gresik.

akan mengalami peningkatan.

Dengan prosentase sumbangan

pengaruh variabel

pendayagunaan zakat produktif

terhadap kesejahteraan

mustahiq adalah 30,5 %.

Selanjutnya bagi lembaga amil

zakat diharapkan dapat

memaksimalkan

pendayagunaan zakat dengan

pola pendayagunaan zakat

produktif dengan disertai

adanya pendampingan untuk

pemberian arahan serta

monitoring bagi mustahiq

penerima zakat

4. Rouf, M.

Abdul

2013

Analisis faktor-

faktor yang

mempengaruhi

minat masyarakat

membayar zakat di

Rumah Zakat

cabang Semarang

Kepercayaan (X1), religiusitas

(X2) dan pendapatan (X3) secara

bersama-sama mempunyai

pengaruh yang signifikan

terhadap minat masyarakat

membayar zakat di Rumah Zakat

cabang Semarang. Terlihat F

hitung 45,477 dan signifikan

pada 0,000 < dari α = 0.05 > F

tabel (3.953) yang berarti

kepercayaan, religiusitas dan

pendapatan berpengaruh terhadap

minat masyarakat membayar

zakat di Rumah Zakat cabang

Semarang.

30

5. Abdul

Hafiz

Daulay,

2012

Analisis Faktor-

Faktor Penyebab

Keengganan

Masyarakat

Membayar Zakat

Melalui Instansi

Bazis/Laz Di

Kota Medan (

Studi Kasus :

Masyarakat

Kecamatan

Medan Tembung

)

Penelitian menunjukkan bahwa

faktor yang paling dominan yang

menyebabkan orang enggan

membayar / memperpanjang

zakat mereka melalui BAZAS /

LAZ adalah faktor agama

(mereka lebih baik menyumbang

langsung ke mustahiqs) yang

masih kerabat mereka (33%),

diikuti oleh lokasi (lokasi BAZIS

/ LAZ jauh dari tempat tinggal

mereka) (24%), layanan (layanan

yang diberikan oleh BAZIS /

LAZ tidak memuaskan) (21%),

kredibilitas (orang tidak percaya

BAZIS / LAZ dalam

mendistribusikan zakat ke yang

membutuhkan karena

pengelolaan pemberian zakat

tidak transparan) (12%), dan

pendapatan (orang

berpenghasilan tinggi lebih suka

memperpanjang zakatnya melalui

BAZIS / LAZ yang terorganisir)

(10%). 88% dari orang-orang di

Kecamatan Medan Tembung

enggan untuk memperpanjang

zakat mereka melalui BAZIS /

LAZ, dan hanya 12% dari

mereka yang membayar /

memperpanjang zakat mereka

31

melalui BAZIS / LAZ. Mereka

ingin BAZIS / LAZ menjadi

profesional, manajerial, dan

transparan dan untuk

meningkatkan layanannya.

Penulis memilih penetian dengan Pengaruh Transparasi Dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki

Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi.

Judul penelitian-penlitian yang telah dipaparkan diatas memiliki kemiripan

dengan penelitian yang diajukan peneliti, yaitu sama fokusnya mengenai Zakat

tetapi penelitian-penelitian di atas lebih menekankan kepada penegelolaan

anggaran pendapatan sedangkan peneliti lebih menekankan kepada transparasi

dan akuntabiltas atau praktiknya terhadap pengelolaan anggaran agar

meningkatkan Kepercayaan dari muzaki.

H. Kerangka Pikir

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat, infaq, shodaqah kini tak

dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas dana yang

diserahkan donatur. Akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut

masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu mengetahui

aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya yang mereka

serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Sebagai lembaga umat,

Badan Amil Zakat Nasioanl dalam mengelola zakat, infaq, dan shodaqah harus

memiliki akuntabilitas yang tinggi, yang merupakan bentuk

32

pertanggungjawaban kepada para muzakki. Meskipun mereka secara ikhlas

menyerahkan dananya untuk keperluan zakat, infaq, shodaqah.

Adapun Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 1:1

Kerang Pikir

H1

H2

H3

I. Hipotesis

Dalam penelitian ini ada jua jenis hipotesis yang sering kali haru dibuat

oleh peneliti, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian

hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut betul

terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang ada di dalam

hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitupun

sebaliknya. Sementara itu pengujian hipotesis statistik berarti menguji

apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti.

Berdasarkan data sampel tersebut dapat dilakukan pada populasi atau tidak

Adapun yang menjadai hipotesis dalam penelitian ini adalah

KEPERCAYAAN

MUZAKI (Y)

TRANSPARANSI

(X1)

AKUNTABILTAS

(X2)

33

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan

akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan

akuntabilitas terhadap kepercayaan muzaki

J. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu

variable atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk

mengukur konstrak atau variable tersebut.36 Untuk memperoleh gambaran yang

jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep

penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang

ada dalam judul diatas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

Tabel 1:4

Definisi Oprasional

No Variabel Definisi Variabel Indikator

1 Transparansi

(X1)

Yang dimaksud dengan

Transparansi dalam penelitian ini

adalah informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggung jawaban

pengelolaan dana zakat di Baznas

1. Tersedia laporan

pertanggung

jawaban

2. Tersedia sarana

untuk suara dan

usulan

3. Terdapat pemberian

informasi ke publik

36 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 126.

34

Kota Jambi

2 Akuntabilitas

(X2)

Akuntabilitas adalah kewajiban-

kewajiban dari individu-individu

atau penguasa yang dipercayakan

untuk mengelola sumber-sumber

daya publik dan yang

bersangkutan dengannya untuk

dapat menjawab hal-hal yang

menyangkut pertanggung

jawabannya. melalui penyajian

laporan keuangan yang

komprehensif.

1. Berfokus pada hasil

2. Menghasilkan

informasi yang

berguna

3. Mengahsilakn data

yang konsisten dari

waktu-kewaktu

3 Kepercayaan

Muzaki

(Y)

Kepercayaan memainkan peran

penting dalam sebuah Lembaga

Zakat karena kelangsungan hidup

Lembaga Zakat tersebut

tergantung pada tingkat

pengumpulan zakat dari

pembayar zakat. Hal ini sejalan

dengan pendapat bahwa

kepercayaan muzakki

memainkan peran penting dalam

organisasi amal karena aktivitas

mereka sangat berkorelasi dengan

tingkat kepercayaan yang mereka

dapatkan dari para muzakki

tersebut

1. Integritas

2. Kebaikan

3. Kompetensi

35

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada Masyarakat Kota Jambi terkhususnya yang

membayar zakat di Baznas dan Badan Amil Zakat Kota Jambi (Baznas) yang

beralamat di Jl. Jendral Basuki Rachmat No 01 Kelurahan Pal Lima,

Kecamatan Kota Baru, Jambi 36129. Telp. (0741)-40555 Fax.( 0741)-40355.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kamus bersar Bahasa Indonesia, Kata Penelitian diartikan Sebagai

pemerikasaan yang teliti atau penyelidikan, kata penyelidikan diartikan sebagai

pemeriksaan atau meniliti sebuah fenomena yang seadng terjadai ataupun yang

ingin diamati. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap

suatu masalah dengan perlakuan tertentu.1 Jenis penelitian ini dilihat dari

metodenya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan

pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kunatitatif.

Memaksimalkan efektifitas desain penelitin kuantitatif menurut sugiyono

dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistic, struktur

dan percobaan terkontrol.2

Pemilihan pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada data-data Badan

Pusat Statistik, baik dari kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen-

dokumen sebagai sumber pendukung untuk menganalisis data.

1 Iqbal Hasan “analisis data data penelitan dengan statistik” Bumi Aksara Hal, 3-4 2 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, Alfabeta, Yogyakarta, Tahun 2012, Hal 7.

36

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pertama, data yang di

peroleh secara langsung dari sumber di lapangan atau yang disebut dengan data

primer. Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun langsung oleh

peneliti.3 Sumber data primer di peroleh dari informasi-informasi yang diterima

dari Baznas Dan masyarakat di Kota Jambi

Kedua, data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai

pendukung data yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder merupakan

sumber data yang memeberikan informasi secara langsung jepada pengumpul

data, dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan

dalam bentuk lain atau orang lain.4

D. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Dimana dalam metode penelitian pengambilan data ini penulis mengamati

secara langsung objek yang akan diteliti, dimana penelitian berinteraksi secara

langsung dengan objek penelitian.

b. Kuisioner Atau Angket

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar

pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan

memberikan angket. Jenis angket (kuesioner) yang digunakan bersifat terbuka,

yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sehingga responden

3 Ridwan, Metedologi dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian (Bandung, Alfabeta,

(2009) , hlm.. 24. 4 Roni Kountur, “Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi Dan Tesis”’, (Jakarta :

PPM,2003), hlm. 29.

37

diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda

cheklist. Kuisioner diberikan kepada 100 responden .Kuisioner atau angket

merupakan data primer untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi

di lingkungan BAZNAS kota Jambi.

Skala yang digunakan dalam penelitian skala likert. Skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Skala likert pada penelitian ini menggunakan lima alternative

jawaban skor yang diberikan yaitu : sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju,

sangat tidak setuju.

a) Bobot 5 : Sangat Setuju

b) Bobot 4 : Setuju

c) Bobot 3 : Netral

d) Bobot 2 : Tidak Setuju

e) Bobot 1 : Sangat Tidak Setuju

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data

sekunder yang telah tersedia dalam perpustakaan, dari instansi yang diteliti atau

dari tempat lain yang berupa dokumen-dokumen resmi seperti grafik, arsip,

peta lokasi penelitian, geografis dan demigrafis. Sementara data yang diperoleh

dari sumber. Dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan data sejarah

berdirinya BAZNAS kota Jambi, serta data pendukung lainnya.

38

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.5 Penentuan populasi

dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Jambi dan para karyawan

BAZNAS kota Jambi sebanyak 150 orang yang dijadikan populasi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua

yang ada pada populasi, Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul representatif (mewakili).Sampel pada penelitian ini menggunakan

metode random sampling atau di pilih secara acak.6 Dalam penelitian ini

penelitian mengambil sampel kelompok terbaik dengan rajin nya membayaran

zakat di Baznas kota Jambi, dengan pengambilan sampel menggunakan metode

slovin. Dengan rumus :

𝑛 =𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2

Di mana:

n : Sampel

N : Jumlah Populasi

E : error (kesalahan yang diterima)

Dengan menggunakan margin error sebesar 10%, maka jumlah sampel

yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitastif, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya), Hal 186. 6 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, Alabeta, Yogyakarta, Tahun 2015, Hal 61

39

𝑛 =150

1 + 738. (0,1)²

𝑁 = 638

738

N = 60 responden

N = 86,4 Responden

Jumlah responden sebanyak 86 orang tersebut dianggap sudah

representatif karena sudah melebihi jumlah dari batas minimal sampel.

F. Metode Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah analisis untuk melakukan pengujian

hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Data-data yang

telah diperoleh, akan diolah dengan menggunakan teknik kuantitatif-deskriptif.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan rumus statistik, yakni

program microsoft excel statistik dan program SPSS. Adapun model statistik

yang digunakan adalah:

a. Uji Validitas

Validitas adalah sejauh mana perbedaan yang didapat melalui pengukur

mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya diantara responden yang diteliti.

Arti validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen penelitian yang

digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai validitas alat yang

digunakan. Suatu alat pengkur dikatakan valid jika alat itu dipakai ntuk

mengukur sesuai dengan kegunaannya. Misalnya meter valid karena dipakai

mengukur jarak, timbangan valid karena dipakai mengukur berat, dan

sebagainya. Untuk menentukan niali r hitung, dapat dibantu dengan program

40

⍺

SPSS yang dinyatakan dengan nilai corrected item total correlation. Dapat

pula digunakan rumus Product Moment Karel Pearson sebagai berikut:

rxy = NƩXY−(ƩX)(Ʃ𝑌)

√⦋𝑁Ʃ𝑋2−(Ʃ𝑋)2⦌⦋𝑁Ʃ𝑌2−(Ʃ𝑌)⦌ keterangan :

rxy = Koefisien korelasi belah dua

N = Jumlah sampel uji coba

ƩX = Jumlah skor pernyataan ganjil

ƩY = Jumlah skor pernyataan genap

ƩXY = Jumlah skor perkalian X dan Y

b. Uji Reabilitas

Setelah Kuisioner disusun dan dilakukan uji coba pada 100 sampel, maka

hasil uji tersebut dicari tingkat reabilitasnya. Uji reabilitas yang digunakan

adalah formula :

Alfa dengan rumus, yaitu :

R11=[𝑘

𝑘−1][1 −

∑ 𝑎𝑏²

⍺t²]

Keterangan :

r11 = reabilitas

k = banyaknya butir pernyataan

ab2 = jumlah varian butir

t2 = varian total.7

c. Uji Parsial (t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel

dependen. Hiotesis yang digunakan adalah :

Menentukan H0 dan H1 :

7 Ahmad Ridho (2016), Pengaruh Harga, Kualitas, Lokasi dan Label Halal Terhadap

Keputusan Beli Konsumen Restoran Solaria di Mall Jamtos Jambi. UIN Sultan Thaha

Syaifuddin Jambi, hlm.41.

41

H0 : H1 = 0, berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata antara

variabel independen dengan variabel dependen

H0 : H1 ≠0, berarti terdapat pengaruh yang nyata antara variabel

independen dengan variabel dependen.

Pada tingkat signifikan 5 persen (5%) dengan kriteria pengujian yang

digunakan sebagai berikut :

Jika sig > 0.05,

maka H1 diterima

Jika sig < 0.05,

maka H1 ditolak

d. Uji Simultan (f)

Uji statistik F digunakan untuk mencari apakah semua variabel independen

yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah :

H0 : β1, β2, β3 = 0, variabel independen tidak berpengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel.

H1 : β1, β2, β3 ≠ 0, variabel independen berpengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen

Pada tingkat signifikan 5 persen (5%) denga kriteria pengujian yang

dugunakan sebagai berikut :

H0 ditolak dan H1 diterima, apabila F hitung > F tabel, artinya

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel dependen secara nyata

42

H0 diterima dan H1 ditolak, apabila F hitung < F tabel, artinya

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen secara nyata.

G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar

dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang

baik atau tidak. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji

normalitas, uji multikolinieritas dan autokorelasi.8

a. Uji Normalitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi ersidu dari persamaan regresinya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal

atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang

berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji

kolmogorov-smirnov (goodnees of fit).

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi hasil

pengamatan sesuai dengan expected normal frequent distribusi. Berikut ini

probabilitas untuk menentukan apakah distribusi tersebut normal atau tidak

normal. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah:

H0 = Nilai sig/probabilitas < 0,05 maka distribusi tidak normal. 9

8 Khaidir, PengaruhLabelisasi Halal, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi Jambi, 2017, UIN STS Jambi,

hlm.48 9 Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi Jambi, 2017, UIN STS Jambi.

43

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan linier yang sempurna antara

beberapa atau sama variabel bebas. Pengujian multikolinieritas bertujuan

untuk mengetahui apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat

antara variabel bebas atau tidak. Dalam model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Untuk melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan software

SPSS versi 20, penelitian menggunakan pendekatan angka Vactory Influence

Factor (VIF) dengan hipotesis uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H0 = Jika nilai VIF yang diperoleh dengan menggunakan program SPSS

versi 20 menunjukkan angka kecil dari 10 (VIF > 10), atau nilai

toleransi besar dari 0,1 (TOL > 0,1) maka tidak terdapat gejala

multikolinearitas

Ha = Jika nilai VIF yang diperoleh dengan menggunakan program SPSS

versi 20 menunjukkan angka kecil dari 10 (VIF > 10), atau nilai

toleransi kecil dari 0,1 (TOL < 0,1) maka terdapat gejalah

multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokolerasi adalah kemudahan dimana terjadi korelasi dari residual untuk

pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang

baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokolerasi.10

10 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis Teori, Konsep & Praktik

Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungn Pengolahan Data Dengan SPSS 22.0), Cet. 1,

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 158

44

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah

autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak

baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada

tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Dubrin-Waston (DW) dengan

ketentuang sebagai berikut:

d. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2)

e. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 <

DW < +2

f. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW diatas +2 atau DW >

+2.15

H. Uji Heteroke Dastisitas

Dalam persamaan ini regresi berganda perlu di uji mengenai sama atau

varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika

residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoske dastisitas

dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut juga heteroske dastisitas

I. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar

persentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh

perubahan atau variasi dari variabel independen.

Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dijelaskan kebaikan

dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai

koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen

45

dalam menjelaskan prilaku variabel dependen. Hasil pengujian koefisien

determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R square pada analisis regresi

berganda. Contoh jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,4 maka

sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel diluar model, nilai diperoleh sebesar R2=

0,4.

J. Indikator Skala Ukur Variabel

Tabel 2:1

Indikator Serta Tata Skala Ukur Variable.

Variabel Indikator Skala Ukur

Variabel

Independen:

Transparansi

(XI)

1. Berfokus pada hasil

2. Menggunakan beberapa indikator

yang telah dipilih untuk

mengukur kinerja

3. Menghasilkan informasi yang

berguna bagi pengambilan

keputusan atas suatu program atau

kebijakan

4. Menghasilkan data secara

konsisten dari waktu ke waktu

5. Melaporkan hasil dan

mempublikasikannya secara

teratur

Diukur melalui

angket (kuesioner)

menggunakan skala

likert 1-7 Poin

Variabel

Independen :

1. Seluruh fakta yang terkait dengan

pengelolaan zakat, baik program

Diukur melalui

angket (kuesioner)

46

Akuntabilitas

(X2)

ataupun aktivitas keuangan harus

mudah diakses oleh pihak yang

berkepentingan terhadap informasi

tersebut.

2. Informasi harus diungkapkan

secara jujur, lengkap dan meliputi

segala hal yang terkait dengan

informasi yang akan diberikan.

3. Kebijakan perusahaan harus

dikomunikasikan kepada pemberi

amanah secara tertulis dan

proporsional

menggunakan skala

likert 1-6 Poin

Variabel

Dependen :

Kepercayaan

Muzaki

(Y)

1. Kejujuran

2. Kebajikan

3. Kompentensi

Diukur melalui

angket (kuesioner)

menggunakan skala

likert 1-6 Poin

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara beruntun yang

terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I pendahuluan, Bab II gambaran umum

lokasi penelitian, Bab III metode penelitian, Bab IV hasil pembahsan, Bab V

penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebgai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitaian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka

47

terori, tinjauan pustaka, definisi oprasional dan hipotesis yang diajukam dalam

penelitian.

BAB II METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan skripsi

ini. Berisi tentang lokasi penelitian, penedekatan penelitian, jenis dan usmber

data, teknik pengumpulan data, unit analisis, dan teknik analisis data.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan lokasi penelitian yaitu Baznas Kota Jambi di Jl.

Jendral Basuki Rachmat Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi

36129.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah inti dari penelitian, hasil analisi data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN

Merupakan bab akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan

saran-saran.

48

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Baznas Kota Jambi

Di Jambi telah dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Ini

berdasarkan SK Walikota Nomor 29 Tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS

daerah tingkat I Jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari lembaga

pengelolaan Zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihannya menjadi

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau

Badan Amil Zakat Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan),

berdasarkan pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat, dalam arti bahwa BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan dari

BAZIS.Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

tersebut yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah

Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bapak Walikota, dan berdasarkan

data yang telah ada diseluruh Kecamatan sudah dibentuk BAZ Kecamatan

dengan SK Camat di 8 (Delapan Kecamatan) dalam Kota Jambi.

Jadi BAZDA adalah merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah

(daerah/propinsi) berdasarkan pada amanat Undang-undang No. 38 Tahun

1999. BAZDA ini merupakan kesinambungan Lembaga sebelumnya yakni

BAZIS, namun dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat maka terjadilah perubahan nama menjadi BAZDA.

49

BAZDA Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001

yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai II Dipenda

Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di Kantor yang sekarang ini,

lembaga ini dulunya beralamat di Kantor Kementerian Provinsi Jambi dan

ketika itu lembaga masih bernama BAZIS.

B. Visi dan misi BaznasKota Jambi

VISI

Terwujudnya badan zakat nasional (BAZNAS) sebagai organisasi

pengelolaan zakat yang amanah, profesional, terbuka dan bertanggung jawab.

Misi

1. Mewujudkan organisasi BAZNAS sebagai simpul pranata keagamaan

dalam meningkatkan kesejahtraan umat dan keadilan sosial

2. Mewujudkan organisasi BAZNAS yang terpercaya ditengah-tengah

masyarakat

3. Menggali potensi umat secara bertahap,terencana, realistis dan terukur

sebagai salah satu intrumen pemeberdayaan ekonomi umat islam yang

bermoral

4. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk

mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan

Moto Baznas Kota Jambi

“Amanah, Transparant, Profesional, & Akuntabel”

50

C. Struktur Organisasi dan Personalia Baznas Kota Jambi

Gambar 3:1 Struktur Baznas Kota Jambi

Pembina

Walikota Jambi

Wakil Wali Kota

Sekda Kota Jambi

Pe Wakil Ketua III

A. Manan Samid

Wakil Ketua II

Drs. H. Fachrur

Wakil Ketua I

Bidang

Pengumpulan

Ketua

Drs. H Syamsir Nain

Sekretaris

Ahmad Ziyadi, S.Sy

Kabag

Pengumpulan

M.Toyib, S,Ag

Wakil Ketua IV

Drs. H. Husein

Satuan Audit Internal

Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan

Pembangunan Sekda Kota Jambi

Kasubag

Pemberdayaan

Yosy, S.Pd

Kabag Keuangan

Nikmah Prasilia

Kabag

pemberdayaan

KMS. Beni, S,Sy

Kasubag

Keuangan

Endah, S.Sy

Kabag Admintrasi

M. Reza, S.Pd

Kasubag Pelaporan

Adam Malik, SE

51

D. Uraian Tugas dan Wewenang

Adapun uraian tugas dan wewenang Kantor Baznas Kota Jambi sesuai

dengan SK Walikota Jambi Nomor 95 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan :

a. Ketua :

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil Sekretaris

e. Anggota

Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan adalah memberikan

pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi

Pengawas BAZDA baik diminta ataupun tidak diminta.

2. Komisi Pengawas :

Terdiri dari :

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil Sekretaris

e. Anggota

Tugas dan wewenang Komisi Pengawas adalah melaksanakan pengawasan

dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan rencana

52

kerja dan anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan .

3. Badan Pelaksana :

Tugas dan wewenang Badan Pelaksana secara umum adalah sebagai

berikut :

a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk

penyusunan rencana pengelolaan zakat.

c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan,

pengumpulan, penditribusian dan pendayagunaan zakat.

d. Melaksanakan pengumpulan, penditribusian dan pendayagunaan

zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan

pengembangan pengelolaan zakat.

Tugas dan Wewenang secara khusus :

a. Ketua :

Penanggung jawab seluruh aktifitas pelaksanaan rencana kerja dan

anggaran BAZDA yang dilaksanakan seluruh bidang :

- Menetapkan keputusan-keputusan administratif dan kebijakan-

kebijakan organisasi di lapangan.

- Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan

Pelaksana lainnya.

53

- Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.

b. Wakil Ketua I & Wakil Ketua II :

- Mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang

didelegasikan.

- Mengkoordinir seluruh kegiatan bidang sesuai dengan kewenangan.

c. Sekretaris :

- Melaksanakan administrasi umum pelaksana sesuai dengan prosedur

yang berlaku

- Mengatur tata kerja administrasi Badan Pelaksana

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas Badan Pelaksana

- Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZDA

d. Wakil Sekretaris :

- Mewakili Sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang

didelegasikan

- Membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang

e. Bendahara & Wakil Bendahara :

- Membuat kebijakan dan melaksanakan administrasi keuangan

BAZDA

- Mengkoordinir pembuatan rencana kerja dan anggaran BAZDA

- Membuat laporan Keuangan BAZDA

f. Ketua Bidang yang terdiri dari Bidang Pengumpulan, Bidang

Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan dan Bidang Penyuluhan dan

Motivasi :

54

- Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan

Pelaksana sesuai dengan bidangnya

- Menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana dalam program kerja

- Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan

- Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan

Pelaksana

- Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing

- Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang

- Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan

Pelaksana

E. Program Baznas Kota Jambi

1. Paket Beasiswa Reguler untuk siswa sekolah

SD,MI,SLTP,MTs,SLTA,MA Negeri dan swasta se-Kota Jambi dan

Beasiswa mahasiswa S-1 sebanyak 10 orang.

2. Bantuan Renovasi Rumah Ibadah, TPA dan Lembaga Pendidikan

sebanyak 10 buah.

3. Mustahiq Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 H/2013 M dan

Program Peduli Kesehatan BAZDA Kota Jambi, untuk 2.391 orang

mustahiq.

4. Bantuan Modal Usaha Produktif Binaan BAZDA Kota Jambi Tahun 2013,

kepada 26 orang pengusaha kecil se Kota Jambi.

5. Bedah Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni Khas BAZDA Kota

Jambi, untuk 4 unit di beberapa Kecamatan se Kota Jambi.

55

6. Bantuan kepada Ibnu Sabil /musafir terlantar.

7. Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial serta Bantuan

kepada korban kebakaran.

Bantuan untuk orang sakit kronis yang bersifat insidentil

F. Dasar Hukum

a. NAS AL-QUR’AN HADIST

1) Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu : orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil), muallaf,

memerdekan hamba (riqab), orang yang berhutang dijalan Allah

(gharim), sabililah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu

Sabil) (At-taubah 9:60)

2) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan

kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan

menguasai anak yatim.

3) Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk

membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-taubah 103)

4) Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya : Bagaimanakah

jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah :

barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah

kejelekannya ( Al-Hadits)

5) Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang sabar

(Al-hadits)

56

6) Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan dibawah (penerima)

(al-hadits)

b. Undang- Undang

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

2) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2104 tentang pengelolaan Zakat.

3) Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/SJ tanggal 7

Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA)

di daerah.

5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama

Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil

Zakat, Infaq dan Shadaqah.

6) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan

UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

7) Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No.

163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena

Pajak

8) Surat Edaran Bapak Walikota Jambi No. 377/2007 tentang

Himbauan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

57

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kepada

100 responden yang merupakan masyarakat yang membayar zakat di Baznas.

a. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Usia

Tabel 4.1

Usia Responden

No Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 >25 50 50

2 27-35 30 30

3 38-45 14 14

4 >50 6 6

Jumlah 100 100

Sumber (Data Primer)

Berdasarkan data tabel diatas usia responden penelitian Usia >25 tahun

sebanyak 50 orang atau 50%, 27-35 Tahun sebanyak 30 orang atau 30%, 38-45

tahun sebanyak 14 orang atau 14%, dan > 50 tahun sebanyak 6 orang atau 6%.

b. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Responden

No Umur

(Tahun)

Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

1 Laki-laki 93 93%

2 Perempuan 7 7%

Jumlah 100 100

Sumber: (Data Primer)

58

Berdasarkan data tabel diatas diketahui persentase terbesar responden jenis

kelamin Laki-laki lebih banyak yaitu 93% atau 93 orang, sedangkan jenis

kelamin Perempuan 7% atau 7 orang.

c. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3

Pekerjaan Responden

No Pekerjaan Jumlah

(orang)

Persentase

(%)

1 PNS/POLRI 22 22%

2 Wirausaha 30 30%

3 Karyawan swasta 45 45%

4 Lainnya 3 3%

Jumlah 100 100

Sumber : (Data Primer)

Pekerjaan responden penelitian PNS/POLRI yaitu sebanyak 22 orang atau

22%, Wirausaha sebanyak 30 orang atau 30%, Karyawan Swasta sebanyak 45

orang atau 45%, dan lainnya sebanyak 3 orang atau 3%.

B. Hasil Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya dengan

59

membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. rhitung > rtabel jika rhitung lebih

besar dari rtabel maka butir pertanyaa/pernyataan tersebut dikatakan valid.1

a. Transparansi (X1)

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Transparansi (X1)

Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan

1 0,284 0,196 Valid

2 0,981 0,196 Valid

3 0,981 0,196 Valid

4 0,284 0,196 Valid

5 0,981 0,196 Valid

6 0,958 0,196 Valid

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 setiap pernyataan

menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan kata

lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pernyataan Transparansi (X1)

dinilai semua butir pernyataan adalah valid.

b. Akuntabilitas (X2)

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Uji Validitas Akuntabilitas (X2)


1 0,752 0,196 Valid

2 0,524 0,196 Valid

3 0,216 0,196 Valid

4 0,580 0,196 Valid

5 0,476 0,196 Valid

6 0,734 0,196 Valid

7 0,388 0,196 Valid


1 Khaidir, Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran CFC Abadi Jambi, 2017, UIN

STS Jambi, hlm. 64-65.

60



lain, instrumen penelitian yang berjumlah 7 pernyataan untuk Akuntabilitas

(X2) dinilai semua butir pertanyaan adalah valid.

c. Kepercayaan Muzakki ( Y)

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Uji Validitas Muzakki (Y)


1 0,943 0,196 Valid

2 0,238 0,196 Valid

3 0,943 0,196 Valid

4 0,238 0,196 Valid

5 0,943 0,196 Valid

6 0,388 0,196 Valid




lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pernyataan untuk Kepercayaan

Muzakki (Y) dinilai semua butir pertanyaan adalah valid.

b. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang merupakan

pengaruh transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat...

Documents