1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALRANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAHTAHUN 2012Oleh:Armida S. Alisjahbana Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acaraMusyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa TimurSurabaya, April 2011

2. OUTLINE1. Isu Pembangunan Nasional2. Tema & Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 20123. Isu Pembangunan Provinsi Jawa Timur4. Harapan dari Pelaksanaan Musrenbang Provinsi jawa Timur 2 3. ISU PEMBANGUNAN NASIONAL 3 4. ISU PEMBANGUNAN1 Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi2Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomidan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskinPembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan3peranserta semua pemangku kepentingan4 Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonusdemografi, potensi industri, dan pasar domestik yang besar5 Penerapanprinsip pembangunan berkelanjutan (pro-environment)4 5. ARAHAN PRESIDEN RI (RAKER 10 JANUARI 2011)UNTUK PELAKSANAAN RKP 20111.Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;2.Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;3.Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;4.Penciptaan iklim investasi yang baik;5.Pengurangan penyimpangan dan korupsi;Butir yang6.Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutananberwarna merahyang ilegal dan merusak lingkungan;masih relevan bagi7. Pengikisan dan pencegahan politik uang; pelaksanaan RKP8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan2012masyarakat;9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.5 6. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2012 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kronologi Tema Pembangunan dalam Kerangka RPJMN 2010-2014 Prioritas & Inisiatif Baru (Percepatan & Program Pro-Rakyat) Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014 6 7. PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI1. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia tahun 2009 mampu tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan.2. Pertumbuhan ekonomi perlu dan memiliki momentum untuk didorong agar tumbuh lebih tinggi.3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi).4. Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari target 8-10 persen pada tahun 2014.5. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori setengah pengangguran dan pekerja informal masih relatif tinggi.6. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi7. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan perlu lebih digerakkan oleh sektor-sektor tradable.7 8. KRONOLOGIS TEMA PEMBANGUNAN2014 2013?% 2012 6,3%Percepatan dan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi: Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia2011Perluasan Memperkuat konektivitas nasional Memperkuat peningkatan kemampuan SDM danPercepatanPertumbuhan IptekPertumbuhanEkonomi yangEkonomi yang Percepatan Pembangunan Papua , Papua Baratdan NTT6,2%Berkeadilan DidukungInklusif dan 2010 Pemantapan TataBerkeadilan Bagi Inklusif dan Berkeadilan: PemulihanKelola dan Sinergi Partisipasi Luas (Stakeholders) Swasta Perekonomian Pusat-DaerahPeningkatan Affirmative Action (4 Klaster PenanggulanganKemiskinan + Peningkatan Kesempatan Kerja) Nasional dan Kesejahteraan Pemeliharaan Rakyat Kesejahteraan RakyatSlide - 8 9. UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012Inisiatif Baru 1) Percepatan dan 2) Pembangunan Perluasan Ekonomi yang Inklusif Pertumbuhan Ekonomi dan BerkeadilanPelaksanaan 11PrioritasPelaksanaanNasional dan 3Inisiatif BaruPrioritasNasional lainnya 1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia2. Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur3. Program Klaster Keempat 4. Peningkatan Kesempatan kerja 9 10. PENURUNAN KEMISKINAN1. MELALUI MEKANISME EKONOMI EKONOMI TUMBUH, LAPANGAN KERJA TERCIPTA DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHASILAN => KEMISKINAN BERKURANG2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN) PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA 10 11. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT MASTERPLAN EKONOMIPeningkatan 1. BEASISWA Klaster-1 Kesejahteraan KREDIT Klaster-3MISKIN RTHMKlaster-2 Masyarakat, PROGRAMUSAHA RAKYAT 2. JAMKESMAS PEMBERDAYAAN serta Perluasan 3. RASKIN 4. PKHMASYARAKAT (KUR)dan Peningkatan 5. BLT (BilaRTM(PNPM) Kesempatandiperlukan) Kerja RTSM6. Dll. 1.PROGRAM RUMAH SANGAT MURAHKlaster-4 2.PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH RTHM Pengurangan 3.PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT 4.PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMATAngkaRTM Kemiskinan *) 5.PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *) 6.PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR RTSM PERKOTAAN *)*)*) PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN MERUPAKAN PROGRAM DENGAN TARGET SASARAN KELOMPOK TERTENTU, PADA UMUMNYA 60% RTS TERMISKIN. 11 12. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONALRPJMN 2010-20141 Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 6,8% pertahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhanekonomi dapat mencapai 7% per tahun 20142 Inflasi terkendali pada kisaran 4 6 % per tahun Menjadi kekuatanekonomi 14 besar di dunia3PDB nominal: US$ 1,206 BTingkat pengangguran diturunkan menjadi 56% pada PDB nominal/kapita: US$akhir 20144,803; PertumbuhanEkonomi: 6,3 6,8 %4 Tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 810% padaakhir 201412 13. ISU PEMBANGUNAN JAWA TIMUR Isu Pembangunan Jawa Timur Fokus Pembangunan Jawa Timur13 14. ISU PEMBANGUNAN PAPUA1. Ranking PDRB Provinsi Jawa Timur dengan migas dan non migas berada di peringkat 2. Sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran dan industri pengolahan adalah sektor utama penyerap tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dorongan dalam penciptaan nilai tambah.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 berada pada peringkat 18 dari seluruh provinsi. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 828,9 ribu jiwa (4,25 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar 5.53 juta jiwa (15,26 persen). Dengan difokuskan pada daerah-daerah miskin dan perdesaan di Provinsi Jawa Timur, upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama.4. Berdasarkan perspektif kesenjangan pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 5 kabupaten atau 13,2 persen dari total kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, sehingga masih diperlukan keberpihakan pembangunan melalui upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal. 14 15. FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR1. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, program strategis yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti pengembangan Bandara Internasional Juanda Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan utama Surabaya, dan pembangunan jalur kereta api di Surabaya yang menjadi andalan investasi dalam kerangka pengembangan koridor ekonomi di Wilayah Utara Jawa.2. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut dilakukan terutama oleh swasta dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam regulasi, fasilitasi dan katalisasi.3. Perlu diversifikasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jawa Timur, seperti dalam pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan, selain untuk meningkatkan nilai tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Timur.4. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya dibarengi dengan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka kesinambungan pembangunan. 15 16. HARAPAN PADA PELAKSANAANMUSRENBANGPROV JAWA TIMUR16 17. HARAPAN DARI PELAKSANAAN MUSRENBANGPROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan:1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan kementerian/lembaga3. Keluaran berupa kesepakatan UPPD-SKPD yang akan menjadi bahan Pra- Musrenbang Nasional pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang.4. Pemda provinsi diharapkan dapat mempertajam dan menetapkan skala prioritas terhadap UPPD-SKPD yang akan dibahas dalam Pra- musrenbangnas5. Kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.17 18. Selamat bermusyawarahSEKIAN DAN TERIMA KASIH. 18