PAPARANKEMAJUAN PELAKSANAAN

PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNICEF PERIODE 2011-2015

SISTEMATIKA PENYAJIAN

A. TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP KERJASAMA

B. ALOKASI HIBAH UNICEF

C. SIKLUS KEGIATAN

D. PERENCANAAN

E. PELAKSANAAN

F. PEMANTAUAN

G. MEKANISME KERJA

H. ISU LAINNYA

A. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

TUJUAN

4

1. Mencapai Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang difokuskan pada upaya peningkatan Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keadilan anak.

2. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs (Milenium Development Goals).

SASARAN

5

1. Peningkatan upaya kesehatan dan gizi guna menurunkan AKI, AKA, Kurang Gizi dan beban penyakit menular

2. Peningkatan upaya penyediaan air yang aman dan sanitasi yang layak

3. Peningkatan kesempatan pendidikan wajar dikdas 9 tahun

4. Pencegahan HIV/AIDS dan memperlambat penularan pada anak dan remaja

5. Penciptaan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan

6. Penciptaan lingkungan yang menghargai hak anak dan perempuan

PRINSIP PROGRAM KERJASAMA

6

1. Berprioritas pada pembangunan SDM Dini.2. Berupa pendukung / stimulan.3. Mendukung peran Provinsi untuk fasilitasi, dan

membantu replikasi program di kab / kodya / kecamatan dan desa.

4. Optimalisasi sumber daya daerah sendiri5. Perlu interaksi positif dan dinamis dengan eksekutif,

legislatif, dan masyarakat.6. Kebijakan operasional mempertimbangkan

kemajemukan dan budaya daerah.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

7

Lima Komponen Program:1. Pengembangan kebijakan sosial dan pemantauan

(social policy and monitoring).2. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (child

survival and development).3. Pendidikan dan perkembangan remaja (education

and adolescent development).4. Perlindungan anak (child protection)5. Komunikasi, kemitraan, dan manajemen

pengetahuan (Communication, Partnership, and Knowledge)

PROGRAM KERJASAMA INDONESIA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA-

UNICEF TAHUN 2011-2015

KEBIJAKAN SOSIAL dan PEMANTAUAN

Perlindungan sosial

KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN

ANAK

Penguatan sistem untuk kelangsungan hidupdan perkembangan anak

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN dan

REMAJA

PERLINDUNGAN ANAK

KOMUNIKASI, MOBILISASI SUMBER DAYA & KEMITRAAN

Advokasi berbasis buktiuntuk penganggaran

dan kebijakansosial/anak

Pemantauan dan analisis tren sosial ekonomi dan situasi

anak dan perempuan

Pengembangan kapasitas lembaga untuk perencanaan

dan penganggaranberbasis bukti

Kemitraan untukpembentukan bukti,

perancangan kebijakandan advokasi

Pengembangan kapasitas lembaga untuk kebijakan, pembiayaan, perencanaan

dan penganggaran

Model berbasis buktiyang dapat direplikasi

untuk perumusan kebijakan

Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Penguatan sistemuntuk pendidikan

bermutu dan kesiapan sekolah

Pengembangan kapasitas lembaga untuk kebijakan, pembiayaan,

perencanaan dan penganggaran

Peralihan dari pendidikan dasar

ke pendidikanmenengah

Pemberdayaanpemuda & remaja

Kesiapsiagaandan tanggap darurat

Penguatan sistem perlindungan anak

menyeluruh

Sistem manajemen informasi perlindungan anak untuk

kebijakan, perencanaan dan penganggaran berbasis bukti

Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Hubunganmedia daneksternal

Komunikasi Pembangunan

(C4D)

Kemitraan & sumber daya pengangkatan

Manajemen pengetahuan

9

Bandung

Jakarta

Semarang

Ambon

JayapuraSorong

Manokwari

Wamena

Waingapu

WEST NUSA TENGGARA

NORTH SUMATRA

WEST JAVA

WEST SULAWESI

NORTH MALUKU

WEST IRIAN JAYA

SOUTH SULAWESI

Kupang

Western Indonesia Time Zone

Central Indonesia Time Zone

Eastern Indonesia Time Zone

Makassar

Surabaya

Banda Aceh

Medan

Meulaboh

G. Sitoli

Ternate

NAD

BANTEN EAST JAVA

CENTRAL JAVA

EAST NUSA TENGGARA

MALUKU PAPUA

Calang

Simeulue

Country Office

Field office

Outposted staff

Field office

Outposted staff

BALI Saumlaki

Buru

Bandung

Jakarta

Semarang

Ambon

JayapuraSorong

Manokwari

Wamena

Waingapu

WEST NUSA TENGGARA

NORTH SUMATRA

WEST JAVA

WEST SULAWESI

NORTH MALUKU

WEST IRIAN JAYA

SOUTH SULAWESI

Kupang

Western Indonesia Time Zone

Central Indonesia Time Zone

Eastern Indonesia Time Zone

Makassar

Surabaya

Banda Aceh

Medan

Meulaboh

G. Sitoli

Ternate

NAD

BANTEN EAST JAVA

CENTRAL JAVA

EAST NUSA TENGGARA

MALUKU PAPUA

Calang

Simeulue

Country Office

Field office

Outposted staff

Field office

Outposted staff

Country Office

Field office

Outposted staff

Field office

Outposted staff

BALI Saumlaki

Buru

Wilayah Daerah Kerjasama Pemerintah RI – UNICEF 2011 - 2015

1 NAD 5 JATENG 9 SULBAR 13 PAPUA2 SUMUT 6 JATIM 10 SULSEL 14 IRJABAR

3 BANTEN 7 NTB 11 MALUKU

4 JABAR 8 NTT 12 MALUT

B. ALOKASI HIBAH

A. CPAP 2011-2015: nilai hibah kepada Pemerintah RI dibagi dalam 5 komponen program dan satu komponen dukungan koordinasi, sebagai berikut:

11

No Program TOTAL 5 Tahun (2011-2015) (USD)

RR OR* TOTAL

1 Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak 5,600,000 75,500,000 81,100,000

2 Pendidikan dan Perkembangan Remaja 4,800,000 17,500,000 22,300,000

3 Perlindungan Anak 3,900,00 10,000,000 13,900,000

4 Advokasi kebijakan Sosial7,700,000 14,000,000** 21,700,000

5 Komunikasi dan Kemitraan

6 Dukungan Lintas Sektor *** 5,700,000 10,500,000 16,200,000

TOTAL 27,700,000 127,500,000 155,200,000

* Other Resources : Dana indikatif yang tergantung ketersediaan dana di masa datang ** : Tidak termasuk dana fundraising *** : Dana koordinasi dan manajemen, termasuk distribusi barang, perencanaan,

penganggaran dan pemantauan

TINJAUAN ALOKASI HIBAH KERJASAMA RI-UNICEF2011-2015

Tinjauan ...

12

B. Alokasi MYWP 2011-2012 adalah sebagai berikut:

* Dana indikatif tergantung ketersediaan dana di masa datang

C. Berdasarkan PP No. 10/2011 dan PP No. 2/2012 Mekanisme Penyaluran Hibah tingkat Pusat menggunakan mekanisme Hibah Langsung dan Daerah menggunalan mekanisme Hibah Terencana

No Ringkasan Alokasi Dana Total (USD)*

1 Nasional/Kementerian 7,388,445.00

2 Daerah 23,979,183.99

3 Kontrak UNICEF dengan Pihak ke-3 17,967,502.92

TOTAL 49,335,131.91

C. SIKLUS KEGIATAN

Perencanaan:- Penyusunan CPAP

- Penyusunan MYWP

SIKLUS KEGIATAN KERJASAMA RI-UNICEF Pelaksanaan Kegiatan:

- Kajian/studi

- Lokakarya/seminar

- Pelatihan

- Studi banding

- Kunjungan lapangan

- Pengadaan Barang

Monitoring dan Evaluasi:

a. Rakorman; membahas isu-isu manajemen dan administratif dan kemajuan Intermediate Result dilaksanakan tiap pertengahan tahun di tingkat Pusat, wilayah barat dan wilayah timur

b. Rapat Lintas POKJA; pertemuan seluruh POKJA membahas keseluruhan kemajuan pada awal dan akhir tahun serta usulan perubahan rencana kegiatan MYWP

d. Rapat Akhir Tahun; membahas kemajuan Kerjasama RI-UNICEF di tahun pertama MYWP dan penyepakatan perubahan MYWP

e. Rapat Akhir MYWP; membahas kemajuan Kerjasama RI-UNICEF di akhir periode MYWP dan penyusunan MYWP periode berikutnya

Rapat POKJA

-Penyusunan rencana kegiatan per-kuartal

- Evaluasi kegiatan per-kuartal

D. PERENCANAAN

bbb

Musrenbang Desa

Musrenbang Provinsi( Awal April )

MusrenbangKab / Kota( Maret )

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Nasional( Awal April - Mei )

Musrenbang Pusat( April – Mei )

b

Rapat Tim TeknisPusat

( Mg 3 – 4 Nov )

Ratek ke - 1KHPPIA Prov & Kab/Kota

( Agustus )

Ratek ke – 2KHPPIA Prov & Kab/Kota

( Mg 2 Des )

Rakorda KHPPIAProv dan Kab / Kota( Mg 3 – 4 Maret )

Rakor KHPPIA( Mg 3 – 4 Februari )

IndikasiRencana Kerja

KHPPIA

Draft MYWP / RKT( Daerah)

( Wk 4 Sept )

IndikasiRencana Kerja

KHPPIA

MYWP NasionalSiap di td tangani

( Mg 1 Des )

MYWP / RKT Kab / Kotasiap di td tangani

( Mg 2 Dec )

Pusat

TingkatForum

PerencanaanForum Koordinasi Output / Produk / Dokumen

Provinsi

Kab /Kota

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Tahapan Proses Perencanaan

1

2

3 4

5

6 7

8

9 10

11

12

TAHAPAN PROSES PERENCANAAN

17

• Feb-Maret: Rapat koordinasi Tim KHPPIA Kabupaten/kota menyusun Rencana Kerja KHPPIA Kabupaten/Kota. Hasilnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Kab/Kota.

• Maret : Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KHPPIA Provinsi menyusun Rencana Kerja KHPPIA Provinsi. Hasilnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Provinsi.

• Agustus : – UNICEF menginformasikan anggaran yang tersedia pada Provinsi dan Kabupaten – Rapat Teknis pertama (Ratek 1) KHPPIA Provinsi, tindak Musrenbang Kab/Kota dan Provinsi, dan

menyusun Draft Rencana Kerja Tahunan Daerah (Multi Year Work Plan – MYWP) termasuk indikasi anggarannya

• September: Konsolidasi MYWP kabupaten di tingkat propinsi untuk disampaikan ke Bappenas/Depdagri sebagai bahan review dan konsolidasi Tim Teknis Pusat / Pokja

• November : Rapat Tim Teknis Pusat /Pokja (koord. Bappenas) menyusun Rencana Kerja Dua Tahunan Nasional (MYWP-Nasional)

• December:

– Penandatangan MYWP di tingkat nasional oleh UNICEF Representatif dan Deputi Sumber Daya Manusia&Kebudayaan, Bappenas

– Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Rapat Teknis kedua (Ratek 2) KHPPIA untuk finalisasi draft MYWP menjadi MYWP Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya MYWP Nasional.

Tahapan perencanaan mengikuti alur perencanaan program sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DUA TAHUNAN (MULTI YEAR WORK PLAN/MYWP)

E. PELAKSANAAN

19

BENTUK BANTUAN UNICEF

1. Barang/Supply• untuk menunjang kegiatan program

2. Rupiah• untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

program3. Konsultan/Bantuan Teknis

• untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/proyek/kegiatan

BENTUK BANTUAN UNICEF

20

Penyusunan Rencana …… lanjt

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA RI-UNICEF

1. Manajemen Program2. Pelatihan dan Orientasi3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi4. Monitoring dan Evaluasi5. Barang yang berkaitan dengan tujuan

program6. Bantuan Teknis

• Mendorong adanya peralihan dari pendekatan berorientasi proyek menjadi pendekatan berorientasi sistem. Sehingga dukungan teknis yang diberikan kepada pemerintah diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan organisasi dan kelembagaan untuk keberlanjutan pembangunan kesehatan ibu dan anak.

• Mendorong lembaga pusat dan daerah untuk mengembangkan kapasitas perencanaan berbasis bukti serta pengalokasian sumber daya bagi penyelenggaraan, dan pengawasan berbagai program yang menangani perkembangan anak.

JENIS BANTUAN TEKNIS

F. PEMANTAUAN

1. Monitoring & Evaluasia. Periodik :

• Tinjauan Tengah Tahun (Mid Year Review)• Tinjauan Tahunan (Annual Review), • Tinjauan Tengah Program (Mid Term Review)• Tinjauan Akhir Program (Final Review)

b. Insidensil monitoring ke lapangan sesuai kebutuhan program

c. Dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah (prov & kab)

2. Pelaporand. Periodisasi : 3 bulanan, tahunan, tengah prog, & akhir proge. Mekanisme : provinsi melapor ke Pusat (Kemdagri)

3. Pengawasan

f. Program RI- UNICEF yang bersumber UNICEF oleh UNICEF sendiri

g. Program RI- UNICEF yang bersumber APBN/D sesuai peraturan pemerintah yang berlaku

G. MEKANISME KERJA

25

STRUKTURALKOORDINASI

PEMERINTAH RI UNICEF

PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA

Meneg PPN/Bappenas

Mendagri

Menteri teknis

Sekretariat di Bappenas

Tim Pengarah

Tim Koordinasi Pusat

UNICEF JAKARTA

Sekretariat di DepdagriPokja 1,2,3,4,5,6

Gubernur Tim KHPPIASekretariat di

Bappeda (KHPPIA)

Field Office UNICEF

Bupati/ Walikota

Tim KHPPIA

Sekretariat di Bappeda (KHPPIA)

: Garis Koordinasi: Garis Fasilitasi, Konsultasi dan Laporan

Keterangan:

STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA

: Garis Koordinasi: Garis Fasilitasi, Konsultasi dan Laporan

Keterangan:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

TATA KERJA TINGKAT PUSAT

Peran Pusat : • Fasilitasi informasi kebijakan• Mendorong suasana kondusif untuk pengerahan sumber-

daya• Perencanaan, monitoring dan evaluasi

Struktur :• Tim pengarah• Tim Koordinasi Pusat• Kelompok Kerja Teknis• Sekretariat di Bappenas dan di Kemdagri

TATA KERJA TINGKAT PROVINSI

Peran Provinsi :a. Forum Perencanaan tahunanb. Koordinasi sumber dana untuk mencapai tujuanc. Penyediaan APBD dan sumber daya lain.d. Menyediakan ruang kerja dan tenagae. Menyediakan sarana transportasi untuk

monitoringf. Memberi dukungan teknis pelaksanaan

Struktur di provinsi :g. Tim KHPPIA (dikoordinir oleh Bappeda)h. Sekretariat

TATA KERJA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Peran Kabupaten : • Penyusunan Rencana tahunan• Koordinasi sumber dana• Dukungan APBD dan sumber lainnya.• Penyediaan ruang kerja dan tenaga• Penyediaan sarana transportasi untuk monitoring

Struktur di Kabupaten• Tim KHPPIA (dikoordinir oleh Bappeda)• Sekretariat

I. ISU LAINNYA

HASIL TINJAUAN AKHIR TAHUN 2011

• Secara umum hasil komponen program (PCR) baik di tingkat pusat dan daerah telah “on track” yaitu telah tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

• Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2015 dilakukan penyesuaian komponen program, termasuk indikator IR dan milestone dengan mempertimbangkan pencapaian pelaksanaan di tahun 2011

• Penyaluran seluruh hibah kepada Pemerintah RI baik di tingkat pusat, daerah maupun pihak ke-3 perlu dicatat dan dilaporkan ke MenKeu secara periodik, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan PP No.10/2011 dan PP No.2/2012

Dana Indikatif MYWP 2011-2012 dialokasikan sebesar $49 million Total pemanfaatan dana hibah 2011 (requisitions) sebesar $ 19.2 million(39 %)

PENYERAPAN PEMANFAATAN DANA HIBAH 2011

Transfer Langsung Pemerintah – Pusat $2,9 million

Transfer Langsung Pemerintah - Daerah $9,3 million

Kerjasama Program dengan LSM $1,8 million

Kontrak Kerjasama $4,1 million

Pengadaan Barang $1 million

Aliansi Jurnalis Independen CommunicationCare Indonesia CSDWorld Vision CSD

YSA - faith based organization in Papua CSDChristian Children's Fund CSD

Lembaga Studi Agama dan Filasafat Child Protection

PEMANFAATAN DANA HIBAH 2011

Rencana Awal

Perubahan MYWP 2011-

2012Selisih Dana %

TOTAL MYWP 2011-2012 49,335,132 49,034,533 -300,598 -1% Penyerapan 2011 18,701,687 Rencana Pemanfaatan 2012 (A) 30,332,846 Dana Tersedia (B) 18,899,647 62%Dana Belum Tersedia (A-B) 11,433,199 38%

PENYESUAIAN ANGGARAN PADA MYWP 2011-2012

PENCAPAIAN UTAMA

No POKJA Tema Lokasi

1. Advokasi dan Kebijakan Sosial

Pengembangan Model PKH-Gizi

Brebes dan Sikka

2. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh kembang Anak

a. Perda AMPLb. Pengentasan

Masalah Stunting partisipatif

a. Kab. Bima, NTB

b. Kab. Klaten, Jateng

3. Pendidikan Studi Out Of School Case

Nasional

4. Perlindungan Anak

Pengembangan System Based Approach Perlindungan Anak

Prov. Jawa Tengah

5. Komunikasi Pengembangan Panduan Teknis KLA

Nasional

TERIMA KASIH