p u t u s a n nomor - pt-medan.go.id · pengadilan tinggi medan, yang memeriksa dan memutus ......

P U T U S A NNOMOR : 29 / PDT / 2015 / PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus

perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------

H.HASAN MAKMUR RITONGA; Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani,

Alamat Desa Aek Jangkang (Simpang Goti),

Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang

Lawas Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut

PENGGUGAT / PEMBANDING ; ------------------------

M E L A W A N

1. AZHARUDDIN HARAHAP, beralamat di Jl. Labuserang No.14,

Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai

Selatan, Kodya Binjai, Sumatera Utara, Selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT-I/sekarang

TERBANDING-I ; ---------------------------------------------

2. PT.PARASETIA GROUP. Beralamat di Pasar Binanga, Desa Unte

Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten

Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT -II/sekarang TERBANDING – II ; -------

3. PT.MOSESA PETROLEUM, beralamat di Soboris dolok Napasimin,

Kecamatan Berumun Tengah, Kabupaten Padang

Lawas, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-III/ TERBANDING –III ; --------------------------------------

PENGADILAN TINGGI tersebut ; ---------------------------------------

Telah membaca : -------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04

FebruariNomor :29/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat

banding ;

2. Berkas perkara tanggal 21 Januari 2014 Nomor

:45/Pdt.G/2012/PN-Psp dan Surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 28 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan, telah mengemukaan sebagai

berikut : -----------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Desa

Pangikiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas,

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang

dikeluarkan Kepala Desa Janji Raja masing-masing bertanggal 15 Juni

1997, yaitu:

1.1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/14/1997 tanggal 15

Juni 1997 Jo. Surat Ganti Rugi tertanggal 04 September 2001

atas nama Penggugat yang diketahui Kepala Desa Janji Raja

tanggal 24 Desember 2012


Juni 1997 Jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10

Mei 2011, yang diketahui Kepala Desa Janji Raja;

1.3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/16/1997 Jo. Surat

Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 14 Mei 2011, yang

diketahui Kepala Desa Janji Raja;


Juni 1997 Jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24

Maret 2011, yang diketahui Kepala Desa Janji Raja;


Juni 1997 dibeli dari Tongku Humala;


Keseluruhan luasnya kurang lebih 10 Ha;

2. Bahwa setelah membeli tanah tersebut di atas, maka Penggugat

mengolah tanah tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan

tanaman kopi, jagung, ubi kayu, durian, langsat, cempedak dan

tanaman produktif lainnya untuk bahan bakar kayu;

3. Bahwa selama memiliki dan menguasai lahan tersebut yang dijadikan

sumber penghidupan dan penghasilan keluarga, sehingga dapat

menyekolahkan anak-anak hingga ke jenjang SMA, Penggugat tidak

pernah mendapat gangguan dan atau gugatan dari pihak manapun;

4. Bahwa menurut hukum, penguasaan lahan pertanian dengan itikad

baik selama lebih dari 20 tahun dengan alas hak yang benar, adalah

sebagai pemilik atas lahan tersebut dan tidak dapat dituntut oleh

pihak lain yang mengaku memiliki lahan tersebut;

5. Bahwa Penggugat juga memenuhi kewajiban Pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut kepada Pemerintah

Kabupaten Padang Lawas;

6. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sekitar bulan

November 2009, tanah pertanian milik Penggugat di atas seluas ± 10

Ha, telah dirusak, dihancurkan dan ditraktor serta ditanami sawit oleh

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tanpa seizin Penggugat

di atas lahan Penggugat telah ditanami kelapa sawit (kebun kelapa

sawit) oleh Tergugat I dan Tergugat II serta oleh Tergugat III

dibangun proyek ekplorasi dan eksploitasi minyak dengan 3 (tiga)

sumur bor;

7. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan dan keterangan Kepala Badan

Perizinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Bapak Burhanuddin

Harahap), izin diberikan kepada Tergugat III (PT. MOSESA

PETROLEUM) dan bukan kepada Tergugat II (PT. Cipta Prasetya yang

dimiliki oleh Tergugat I); atau kepada Tergugat I, sehingga patut pula

dipertanyakan keabsahan kepemilikannya;

8. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pejabat di

Badan Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perizinan, Badan

Pertambangan di Polres Kabupaten Tapanuli Selatan, dan keterangan

mana telah pula kami telusuri, bahwa benar Tergugat I (Sdr.

Azharuddin Harahap), baik melalui Tergugat III (PT. MOSESA

PETROLEUM) dan Tergugat II (PT. Cipta Prasetya), telah melakukan

perampasan, pengrusakan lahan milik masyarakat pada umumnya

dan khususnya milik Penggugat, dan bahkan belum membayarHalaman 3 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN

seluruhnya ganti rugi terhadap masyarakat sekitar proyek yang

dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun melalui Tergugat III;

9. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menghancurkan lahan

pertanian dan perkebunan milik Para Penggugat dan milik masyarakat

yang tanahnya belum dibayar seluruhnya, maka Tergugat III (PT.

MOSESA PETROLEUM) membangun 3 (tiga) bidang sumur bor minyak

(sudah dalam tahap penyelesaian) dan berada di atas lahan

pertanian/kebun milik Penggugat yang kemudian oleh Tergugat I dan

Tergugat II menanami pohon sawit berukuran tinggi kurang lebih 2

meter;

10. Bahwa kendatipun telah dilakukan teguran atas pengrusakan,

penghancuran tanaman-tanaman yang ada di atas lahan milik

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau

menghentikan kegiatan penguasaan lahan milik Penggugat, sehingga

jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, oleh karena lahan pertanian

tersebut adalah satu-satunya tempat menggantungkan kehidupan

keluarga Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hasil cek tempat kejadian perkara di lahan milik

Penggugat yang telah ditanami kebun sawit oleh Tergugat I dan

Tergugat II dan pembuatan sumur minyak oleh Tergugat III

tertanggal 16 Mei 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Padang Lawas, Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Tapanuli Selatan, Badan Perizinan Kabupaten Padang

Lawas dan Polres Kabupaten Padangsidimpuan, telah terbukti bahwa

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan kegiatan usaha

perkebunan sawit dan pemboran sumur minyak (3 sumur minyak)

berada di atas lahan pertanian dan perkebunan milik Penggugat,

demikian juga dengan perizinan yang diperoleh patut diragukan dan

dipertanyakan, mengingat pemboran minyak telah berproduksi,

sementara izin dari Dinas Pertambangan dan Energi, Departemen

Kehutanan, Departemen Perindustrian, BP MIGAS (Departemen

Energi dan Sumber Daya Alam), BKPM, Gubernur Sumatera Utara

belum dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III,

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi, sehingga menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;


12. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas,

menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan keluarganya baik

kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yang ditaksir adalah

sebagai berikut:

12.1. Kerugian materiil tidak dapat menguasai, mengolah dan

menikmati hasil di atas lahan pertanian dan perkebunan seluas

kurang lebih 10 Ha, yang per hektarnya menghasilkan Rp.

20.000.000,- sejak tahun 2009 adalah sebesar: 10 x Rp.

20.000.000,- x 4 tahun = Rp. 800.000.000,-;

12.2. Pengeluaran pupuk, tenaga kerja selama 4 tahun =

Rp. 100.000.000,-;

12.3. Biaya Penasihat Hukum akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat

II, dan Tergugat III = Rp. 250.000.000,-;

Jumlah: Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta

rupiah);

13. Kerugian immateriil karena tidak dapat menikmati hasil lahan

pertanian dan perkebunan aquo sejak November 2009 dan

keuntungan lainnya atas kandungan minyak yang ada di atas lahan

milik Penggugat sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan

hukum tetap sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

rupiah);

14. Bahwa dikarenakan ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan dan atau

mengoperkan dan atau menjaminkan tanah sengketa aquo, maka

mohon Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berkenan meletakkan sita

jaminan (Conservatoir Beslagh) atas tanah sengketa, dan

memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk

menjalankan penyitaan tersebut;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap, mohon Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari

kelalaiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 5 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN

2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik atas lahan sengketa

yang terletak di Desa Pangikiran Dolok Kecamatan Barumun Tengah

Kabupaten Tapanuli Selatan seluas kurang lebih 10 Hektar;

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah (SKT) yang

dikeluarkan Kepala Desa Janji Raja Nomor: 811.2/14/1997, Nomor:

811.2/16/1997, Nomor: 811.2/17/1997, Nomor: 811.2/18/1997

masing-masing bertanggal 15 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti

Rugi Tanah yang dimiliki Penggugat masing-masing bertanggal 04

September 2001, 10 Mei 2011, 14 Mei 2011, 24 Maret 2011;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah

melakukan perbuatan melanggar hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas

tanah sengketa;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk

membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar

seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk

membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua

puluh lima milyar rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar

uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari kelalaiannya

melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara

tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;

10. Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II, telah

mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------

I. Tentang Eksepsi:1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

1. Alamat/Kedudukan Hukum Tergugat Tidak Benar.

Bahwa Penggugat telah keliru dan kabur menyebutkan alamat

Tergugat II dalam Gugatannya pada halaman 1 (satu) yang

menyebutkan PT. PRA SETIA GROUP, beralamat di Pasar

Binanga, Desa Utterudang, Kecamatan Barumun


Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa Tergugat II tidak berkedudukan/beralamat pada

alamat tersebut di atas melainkan berkedudukan di Kota

Binjai, beralamat Kantor di Jln. Semarang No.14,

Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan,

Kota Binjai ;

Bahwa oleh karena penyebutan kedudukan dan alamat

Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak benar/keliru,

maka jelas gugatan Penggugat, cacat formil sehingga menjadi

kabur, dengan demikian" harus dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet onvanklijke verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Menyebutkan denganJelas Batas-Batas Tanah Objek Perkara.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1

menyebutkan "Bahwa Penggugat adalah pemilik atas

tanah yang terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan

Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas,

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah (SKT)

yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Raja masing-masing

bertanggal 15 Juni 1997.....dst;

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 2

point 6 menyebutkan : "Bahwa tanpa seijin dan

sepengetahuan Penggugat, sekitar bulan November 2009,

tanah pertanian milik Penggugat diatas seluas + 10 Ha, telah

dirusak, dihancurkan dan ditraktor serta ditanami sawit oleh

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan dengan

tanpa seijin Penggugat, diatas lahan Penggugat telah

ditanami kelapa sawit (kebun kelapa sawit) oleh

Tergugat I dan Tergugat II, serta oleh Tergugat III

dibangun proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak dengan 3

(tiga) sumur bor";

Bahwa dari dali l -dali l gugatan Penggugat tersebut

diatas terlihat jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak


ada menyebutkan batas-batas tanah objek perkara seluas +

10 Ha tersebut yang terletak di Desa Pangirkiran,

Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang

Lawas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas-

batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara

aquo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur,

maka dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi /

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang

kaedah hukumnya menyebutkan : Karena Surat

gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas

harus tanah sengketa, gugatan tidak dapat

diterima, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara

aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan (gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (Niet onvanklijke Verklaard);

2. Gugatan Penggugat Error in Persona.

Bahwa Penggugat dalam, gugatannya te lah

menggugat PT. PRA SETIA GROUP / Tergugat II yang

kebetulan Direktur Utama PT. PRA SETIA GROUP

tersebut adalah Tergugat I ;

Bahwa akan tetapi PT. PRA SETIA GROUP / Tergugat

II sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah

objek perkara / tidak ada hubungan hukum

dengan tanah objek perkara, karena PT. PRA

SETIA GROUP bergerak di bidang kontraktor

bukan dibidang perkebunan kelapa sawit dan

Tergugat II berkedudukan di Kota Binjai,

beralamat kantor di J l . Semarang No.14,

Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai

Selatan, Kota Binjai, dan bukan beralamat di Pasar

Binanga, Desa Utterudang, Kecamatan Barumun


Tengah, Kabupaten Padang Lawas,

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam

gugatannya pada halaman 1 (satu);

Bahwa selain itu Tergugat II tidak ada membuka lahan

perkebunan di atas tanah objek perkara, namun

Tergugat I yang kebetulan merupakan Direktur Utama

dari Perusahaan Tergugat II ada mempunyai perusahaan

perseorangan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa

sawit terletak di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan

Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sesuai Surat

Izin Usaha Perdagangan Nomor : 043/278/SIUP/2009,

tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat lzin Bupati Padang

Lawas Nomor : 080/242/SKITU/2009 tentang Pemberian

Surat Izin Tempat Usaha, tertanggal 25 Juni 2009, oleh

karenanya Perusahaan Perseorangan kebun kelapa sawit

Tergugat I dalam memiliki areal / lahan perkebunan

kelapa sawit sudah nyata dan jelas tidak ada keterkaitan

dan hubungan hukum dengan Tergugat II diatas tanah

kebun kelapa sawit kepunyaan / milik Tergugat I tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menggugat PT. PRA

SETIA GROUP / Tergugat II dalam perkara aquo padahal

Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan objek

perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Eror

In Persona, maka dengan demikian sangat beralasan

hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

dan memutus Perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugutan

Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke

Verklaard);

II. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah

seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-

hal yang secara tegas diakui dalam perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat I dan


Tergugat II uraikan didalam bagian Eksepsi tersebut diatas,

secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai

bahan pertimbangan hukum dalam jawaban pokok perkara

ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan

tegas dal i l gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1 yang

menyatakan Penggugat adalah pemilik alas tanah yang

terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun Tengah,

Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tersebut dalam Surat

Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa Janji

Raja masing-masing bertanggal 15 Juni 1997....dst, sebab

jika benar (quod noon) tanah yang terletak di Desa

Pangirkiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten

Padang Lawas tersebut adalah milik Penggugat, namun

mengapa pula yang mengeluarkan Surat Keterangan

Tanah (SKT) sebagai dasar / alas hak Penggugat atas tanah

tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Raja, bukan

dikeluarkan Kepala Desa Pangirkiran Dolok, karena

seharusnya secara hukum yang mengeluarkan Surat

Keterangan Tanah (SKT) tersebut adalah Kepala Desa

Pangirkiran Dolok, sebab sebagaimana didalilkan

Penggugat tanah tersebut terletak di Desa Pangirkiran,

Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas,

dengan demikian jelas dan nyata bahwa alas hak

kepemilikan Penggugat atas tanah dimaksud secara hukum

menjadi cacat hukum / tidak sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya atas Surat Keterangan Tanah Penggugat

tersebut, maka sudah nyata dan jelas tanah objek perkara yang

terletak di Desa Pangirkiran / Pangirkiran Dolok Kecamatan

Barumun Tengah, Padang Lawas d/h Kab.Tapanuli Selatan seluas +

10 Ha tersebut adalah tanah kepunyaan/milik Tergugat I dan bukan

milik Penggugat;

Bahwa adapun alas hak kepemilikan Tergugat I atas tanah

tersebut adalah dengan cara membeli tanah tersebut dari Sdr.

MARASAKTI NASUTION, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli


(AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ic. INDRA

SYARIF HALIM, SH, masing-masing yaitu: 1. Akta Jual Beli

Nomor: 366/Barumun Tengah/2000, 2 . Ak ta Jua l Be l i

Nomor : 367/Barumun Tengah/2000, 3. Akta Jual Beli

Nomor : 368/Barumun Tengah/2000, 4. Akta Jual Beli Nomor:

373/Barumun Tengah/2000, 5. Akta Jual Beli Nomor : 374/Barumun

Tengah/2000, masing-masing tertanggal 7 bulan Agustus Tahun

2000;

Bahwa tanah objek perkara seluas + 10 Ha dimaksud

termasuk atau berada dalam batas-batas tanah yang dibeli

Tergugat I dari Sdr. MARASAKTI NASUTION tersebut;

Bahwa adapun dasar dari Sdr. MARASAKTI NASUTION menjual

tanah tersebut kepada Tergugat I adalah oleh karena Sdr.

MARASAKTI NASUTION sebagai Ketua Perkebunan Anggota

Veteran R.I. Kec. Barumun Tengah mendapat Surat Kuasa

untuk menjual atas tanah setuas + 200 Ha yang letaknya dihulu

Sungai Ukka (Komplek Perkebunan Anggota Veteran R.I. Kec.

Barumun Tengah) dari pemilik tanah kebun kopi tersebut yaitu

Anggota Veteran R.I. Kec. Barumun Tengah, sebagaimana

tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1996;

Bahwa adapun kronologis Anggota Leg. Veteran R.I. Barumun

Tengah memperoleh tanah tersebut adalah bahwa pada

waktu itu tanah seluas ± 200 Ha tersebut masih dalam

bentuk hutan belantara belum pernah dijamah oleh orang lalu

pada tanggal 23 Agustus 1969 Anggota Leg. Veteran R.I.

Barumun Tengah/Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran

R.I. Barumun Tengah mengajukan permohonan minta izin

tanah seluas + 200 Ha yang ter le tak di Bandar

Polam/Banjar Bolak, Desa Pangirkiran Dolok, Kec.

Barumun Tengah yang batas-batasnya adalah sebagai

berikut :

Sebelah Timur Pegunungan tanah kosong;


Sebelah Barat Hutan Belukar;

Sebelah Utara Bandar Polam;

Sebelah Selatan Hutan Bandjar Bolak;

untuk dijadikan perkebunan tanaman kopi dll kepada Ketua Panitia

Land Reform Ass. Wedana Kec. Barumun Tengah,

sebagaimana tersebut dalam Surat Pengurus Markas Ranting

Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah Nomor : 015/LVRI/69, tanggal

23 Agustus 1969 yang ditandatangani oleh MALIM SOLEH

SIREGAR / Sekretaris Pengurus Markas Ranting Leg.

Veteran R.I. Barumun Tengah dan MARASAKTI selaku Wakil

Ketua Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah;

Bahwa atas permohonan Pengurus Markas Ranting, Leg.

Veteran R.I. Barumun Tengah tersebut, maka oleh Ketua

Panitia Land Reform Ass. Wedana Kec. Barumun Tengah telah

mengabulkan permohonan Pengurus Markas Ranting Leg.

Veteran R.I. Barumun Tengah tersebut, dimana sebelumnya

Ass. Wedana Kec. Barumun Tengah dengan rombongan

terlebih dahulu meninjau lokasi yang dimohonkan oleh

Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah

dimaksud, dan adapun batas-batas tanah yang di i z inkan

oleh Komis i yang turun ke lokas i yang dimohonkan adalah:

- Sebelah Utara : Huala Batu Naggar Ukka Garis Lurus ke Sungai

Bulu Godang ;

- Sebelah Selatan : Hutan Belukar dan Gunung-Gunung

Garingging;

- Sebelah Barat : Sungai Batu Nanggar / Kebun Kopi Haji

Baharuddin;

- Sebelah Timur : Sungai Bulu Godang dan Kebun Kopi Penduduk;

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Anggota Komisi

yang turun ke atas tanah Bandar Polam dekat Kampung

Rura Burangir tanah yang dimohonkan oleh Pengurus

Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah dimaksud

pada hari Sabtu tanggal 13 September 1969;


Bahwa jika benar (quod noon) setelah membeli tanah, maka

Penggugat mengolah tanah tersebut menjadi lahan pertanian

dan perkebunan tanaman kopi, jagung, ubi kayu, durian,

langsat, cempedak dan tanaman produktif lainnya, berarti

Penggugat memiliki tanah bukan di objek perkara dan atau

Penggugat membeli tanah bukan dari pemilik yang sebenarnya,

hal ini terbukti dari alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah

objek perkara dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji

Raja bukan dikeluarkan oleh Kepala Desa

Pangirkiran Dolok, sementara lokasi objek perkara

tersebut berada/terletak di Desa Pangirkiran

Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kab. Padang

Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan, sehingga tidak tepat

jika yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas

tanah objek perkara adalah Kepala Desa Janji Raja

dengan demikian alas hak Penggugat atas objek

perkara menjadi cacat hukum atau bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa demikian juga jika benar (quod noon) Penggugat telah

memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas

tanah objek perkara kepada Pernerintah Kabupaten Padang

Lawas bukan berarti tanah tersebut milik / kepunyaan Penggugat,

sebab Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan

merupakan alas hak / bukti kepemilikan atas tanah;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan

tegas dal i l gugatan Penggugat halaman 2 point 6 yang

menyatakan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat,

sekitar bulan Nopember 2009, tanah pertanian milik

Penggugat diatas seluas + 10 Ha telah dirusak, dihancurkan

dan ditraktor serta ditanami sawit oleh Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III.......dst, sebab yang benar adalah pada Tahun

2009 Tergugat I ada menyerahkan sebahagian lahan kebun

kelapa sawit kepunyaan Tergugat I kepada Tergugat III

untuk keperluan Eksplorasi dan eksploitasi sumur bor minyak,

dimana sebelumnya tanah tersebut oleh Tergugat I dibuka untuk


perkebunan kelapa sawit, dan adapun Tergugat II sama sekali tidak

ada keterkaitannya/hubungan hukumnya dengan pembukaan

lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I tersebut,

sebab sebagaimana diuraikan diatas Tergugat II adalah

Perusahaan yang bergerak dibidang Kontraktor yang berkedudukan

di Kota Binjai, beralamat kantor di JI. Semarang No.14,

Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota

Binjai, dan kebetulan Tergugat I adalah sebagai Direktur Utama

dari Perusahaan tersebut, dengan demikian tidak- benar dalil

Penggugat yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

III merusak tanah pertanian Penggugat seluas + 10 Ha;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah dalil Penggugat

halaman 2 point 7 yang menyatakan berdasarkan fakta dilapangan

dan keterangan Kepala Badan Perijinan Pemerintah Kabupaten

Padang Lawas (Bapak BURHANUDDIN HARAHAP), ijin diberikan

kepada Tergugat III (PT. MOSESA PETROLEUM) dan bukan kepada

Tergugat II (PT.PRA SETIA GROUP) yang dimiliki Tergugat I.....dst,

sebab memang benar ijin diberikan kepada Tergugat III dan bukan

kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak ada keterkaitan sama

sekali dalam pengolahan tanah objek perkara karena Tergugat

II adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor dan

berkedudukan di Binjai bukan di Kabupaten Padang Lawas, akan

tetapi terhadap Tergugat I ada memiliki Perusahaan

Perseorangan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan

Perusahaan perseorangan Tergugat I tersebut telah mendapat izin

dariBadan Perijinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, sesuai

Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 043/278/SIUP/2009,

tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor

: 080/242/SKITU/2009 tentang Pemberian Surat Izin Tempat

Usaha, tertanggal 25 Juni 2009, dan Tanda Daftar Perusahaan,

Perusahaan Perseorangan (PO), Nomor TDP: 022750100258,

tanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Umum Daerah Kabupaten

Padang Lawas, sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan

kepemilikan Tergugat I atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut

maupun tentang izin Perusahaan Tergugat I dimaksud;


Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas

dalil Penggugat halaman 3 point 8 yang menyatakan : sesuai

dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pejabat di Badan

Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perijinan, Badan

Pertambangan di Polres Kabupaten Tapanuli Selatan.........dst,

sebab dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada

dan sangat tidak berdasar, karena sebagaimana Tergugat I

sebutkan diatas bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan

objek perkara/tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan

objek perkara, begitu juga Tergugat I tidak ada melakukan

perampasan, pengrusakan lahan milik masyarakat apalagi

milik Penggugat, akan tetapi yang benar adalah Tergugat I dalam

menguasai dan mengusahai tanah kebun kelapa sawit/objek perkara

tersebut adalah berdasarkan jual beli/ganti rugi dengan pemilik

tanah sebelumnya, dan kemudian Tergugat I menyerahkan

sebahagian tanah kebun kelapa sawit tersebut kepada Tergugat III,

dan dengan penyerahan tanah tersebut oleh Tergugat III

memberikan kompensasi kepada Tergugat I atas biaya pembukaan

lahan dan tanaman kelapa sawit milik Tergugat I, selanjutnya tanah

yang diserahkan oleh Tergugat I tersebut dikelola oleh Tergugat III

untuk membangun sumur bor minyak, dan sebahagian lagi

(sisa dari tanah Tergugat I dimaksud), Tergugat I kelola

sendiri dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit,

jadi dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang

mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah

melakukan perampasan, pengrusakan lahan milik

masyarakat pada urnumnya dan khususnya milik Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga

membantah dali l gugatan Penggugat pada halaman 3 point 9

yang menyatakan: setelah Tergugat I dan Tergugat II

menghancurkan lahan pertanian dan perkebunan milik

Penggugat dan milik masyarakat yang tanahnya belum

dibayar seluruhnya, maka Tergugat III (PT. MOSESA

PETROLEUM) membangun 3 bidang sumur bor minyak.....dst,

sebab dalil tersebut sangat mengada-ngada dan sangat tidak

berdasar, karena baik Tergugat I maupun Tergugat II serta


Tergugat III tidak ada melakukan pengrusakan

/menghancurkan lahan pertanian milik Penggugat, akan tetapi

Tergugat I dalam menguasai dan mengusahai tanah objek

perkara adalah berdasarkan surat bukti kepemilikan yang sah

yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang berlaku

terhadap itu;

Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan

Penggugat halaman 3 point 11, sebab Tergugat I melakukan

kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit diatas tanah/lahan

objek perkara adalah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan

begitu juga Tergugat III melakukan pengeboran sumur rninyak

diatas tanah/lahan objek perkara adalah setelah Tergugat III

memberikan kompensasi kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat

II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek

perkara dengan kata lain Tergugat II tidak ada keterkaitan

dalam perkara aquo, akan tetapi Penggugat tetap saja menarik

Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga secara

hukum mengakibatkan gugatan Penggugat Error In Persona

(salah dalam menarik pihak-pihak guguatan Penggugat dalam hal ini

menarik Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan

tanah objek perkara);

Bahwa selanjutnya Tergugat I telah memperoleh izin usaha

Perdagangan dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan

kelapa sawit diatas tanah/lahan milik Tergugat I, sehingga

tidak benar dal i l gugatan Penggugat yang mengatakan

Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah tanah

milik/kepunyaan Tergugat I yang diperoleh secara sah melalui

jual beli / ganti rugi dari pemilik tanah sebelumnya dan

sebahagian telah diserahkan Tergugat I kepada Tergugat III

dengan menerima kompensasi dari Tergugat III, dan

sebahagian lagi tanah tersebut Tergugat I kelola sendiri

dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, maka

dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat III

yang mengelola tanah objek perkara bukanlah perbuatan


melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan hukum,

dalil/Posita gugatan dan Petitum gugatan Penggugat yang

memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar

kerugian materil dan immaterial Penggugat dan

menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

membayar uang paksa (dwangsoom), serta agar

melakukan S i ta Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap

tanah sengketa/tanah objek perkara, oleh karenanya Tergugat

I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dalil-dalil

gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan dan ditolak serta

agar tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas,

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat III juga telah

mengajukan jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat

tersebut, dan jawabannya tersebut seperti di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

A. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tidak Berwenang

Memeriksa Perkara Gugatan Penggugat:

1. Bahwa Tergugat III dalam menjalankan usaha selaku Kontraktor

Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari BP Migas (sekarang SKK Migas)

pada Blok Tonga yang terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan

Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera

Utara (Wilayah Kerja) dilakukan berdasarkan rekomendasi

maupun perijinan-perijinan antara lain sebagai berikut:

a. Rekomendasi No. 541.3/001/2008 Tentang Pemberian

Rekomendasi Bupati Padang Lawas Kepada PT Mosesa

Petroleum Untuk Keperluan Pengurusan Izin Pinjam PakaiHalaman 17 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN

Kawasan Hutan Kepada Menteri Kehutanan RI Yang Berlokasi

di Blok Tonga 1 Dengan Titik Koordinat 1º18’0,5” LU Dan

99º49’3,0” BT Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang

Lawas Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 September 2008;

b. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 522/11760 tanggal 20

November 2008 Perihal Rekomendasi Pinjam

Pakai/Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT Mosesa Petroleum

di Kabupaten Padang Lawas;

c. Surat Departemen ESDM Direktorat Jendral Minyak Dan Gas

Bumi tanggal 7 Januari 2009 tentang Persetujuan UKL/UPL

Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Blok

Tonga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang

Lawas, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Mosesa Petroleum;

d. Rekomendasi No. 525/255/2009 tanggal 21 Januari 2009

tentang Pemberian Rekomendasi Bupati Padang Lawas Kepada

PT Mosesa Petroleum Untuk Keperluan Pengurusan Izin

Kegiatan Didalam Kawasan Hutan Kepada Menteri Kehutanan

RI Yang Berlokasi di Blok Tonga I Kecamatan Barumun Tengah

Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara;

e. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 522/2307/2009 tanggal 6

April 2009 Perihal Rekomendasi Kegiatan Eksplorasi Di Dalam

Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Survey Seismik a.n. PT Mosesa

Petroleum di Kabupaten Padang Lawas;

f. Surat Menteri Kehutanan No. S.463/Menhut-VII/PKH/2009

tanggal 25 Juni 2009 tentang Peta Persetujuan Izin Kegiatan

Untuk Survei Seismik 3D dan Pengeboran Eksploitasi Sumur

Tonga – 3 dan Tonga – 4 dan Sarana Penunjangnya Pada

Kawasan Hutan Produksi Tetap a.n. PT Mosesa Petroleum di

Desa Pangirkiran Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten

Padanglawas Provinsi Sumatera Utara;

g. Rekomendasi Bupati Padang Lawas No. 503/3737/2010

tanggal 16 Juli 2010 tentang Persetujuan Pinjam Pakai

Kawasan Hutan Padang Lawas Dalam Rangka Kegiatan

Pengerjaan Ulang Pemboran Eksploitasi Tonga-1 Dan

Pengeboran Eksploitasi Sumur Tonga-3 dan Tonga-4 PT

Mosesa Petroleum;


h. Surat Gubernur Sumatera Utara No 522/2712 tanggal 15 Maret

2011 Perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam

Rangka Kegiatan Pengerjaan Ulang Pemboran Eksploitasi

Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 a.n. PT Mosesa Petroleum di

Kabupaten Padang Lawas;

i. Surat Menteri Kehutanan RI No. S.509/Menhut – VII tanggal

28 September 2011 Perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan

Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi

Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 a.n. PT Mosesa Petroleum

seluas 13,58 Ha di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi

Sumatera Utara;

j. Surat BP Migas No. 635/BP00000/2011/S0 tanggal 24 Oktober

2011 Kepada Menteri Kehutanan RI Perihal Permohonan Izin

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Kerja Ulang

Pemboran Eksploitasi Tonga-1 dan Pemboran Eksploitasi

Tonga-3 dan Tonga-4, di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi

Sumatera Utara a.n. PT Mosesa Petroleum;

k. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK

244/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Ijin Pinjam

Pakai Kawasan Hutan Untuk Pemboran Sumur Eksploitasi

Tonga-1 Tonga-3 dan Tonga-4 atas nama PT. Mosesa

Petroleum seluas 13,58 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi

Tetap di Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa Tergugat III dalam menjalankan

usaha di Wilayah Kerja berdasarkan keputusan yang

dibuat oleh pejabat tata usaha Negara yang berwenang.

Tergugat III tidak mungkin dapat menjalankan usaha di Wilayah

Kerja tanpa adanya rekomendasi dan ijin-ijin yang diberikan oleh

pihak yang berwenang. Gugatan terhadap keputusan tata usaha

Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Oleh

karena itu maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;


B. Gugatan Penggugat Salah Pihak dan Salah Alamat:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas tindakan Penggugat

yang melibatkan Tergugat III dalam gugatan a quo. Sebagaimana

akan dijelaskan Dalam Pokok Perkara Jawaban, hubungan hukum

yang terjadi dalam perkara a quo hanyalah antara Tergugat I dan

Tergugat III. Dalam perkara a quo sama sekali Penggugat tidak

memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III;

2. Bahwa dengan dilibatkannya Tergugat III dalam gugatan a quo

padahal Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan

Penggugat maka menyebabkan gugatan a quo salah alamat dan

cacat pihak. Kalau memang Penggugat merasa dirugikan oleh

Tergugat I dan atau Tergugat II maka selayaknya yang digugat

adalah cukup Tergugat I dan Tergugat II saja tanpa perlu

melibatkan Tergugat III;

3. Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat III

ditujukan kepada PT. Mosesa Petroleum beralamat di Siborisdolok

Napasimin, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang

Lawas. Padahal saat ini nama Tergugat III bukan lagi PT. Mosesa

Petroleum akan tetapi sudah berubah menjadi PT. EMP Tonga

sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Secara Sirkuler Nomor 6 tanggal 11 Juni 2012 yang telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-3682.AH.01.02.Tahun 2012;

4. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

Secara Sirkuler Nomor 6 tanggal 11 Juni 2012 yang telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-3682.AH.01.02.Tahun 2012 juga disebutkan

secara jelas bahwa kedudukan Tergugat III adalah di

Jakarta Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah selayaknya gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard).

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

(Obscuur Libel), karena dalam gugatan huruf 11 tersebut


dikatakan “…menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum”, namun

Penggugat tidak menjelaskan lebih terang atau jelas mengenai:

- Penggugat tidak menyebutkan batasan tanah atau titik

koordinat tanah yang valid yang diakui milik Penggugat;

- Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang dimaksud

sebagai perbuatan melawan hukum;

- Penggugat tidak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

disebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat

dianggap perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)

apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu:

a. Ada suatu perbuatan melawan hukum;b. Ada kesalahan dari pelaku;c. Ada kerugian korban;d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

2. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat

seharusnya menguraikan secara jelas dan terang mengenai

perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II

dan atau Tergugat III, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut

merupakan kesalahan, berapa kerugian secara riil yang telah

dialami Penggugat serta apakah ada hubungan sebab akibat

(kausal) antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh

Penggugat. Tanpa adanya uraian atau penjelasan secara rinci

mengenai hal-hal tersebut maka tidak dapat dikatakan bahwa

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat

menjelaskan secara rinci dalil-dalilnya bahwa Tergugat I, Tergugat

II dan Tergugat III telah melakukan suatu perbuatan yang dapat

digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;


D. Gugatan Kurang Pihak:

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam huruf A

angka 1 diatas, dalam menjalankan usaha di Wilayah Kerja

berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha

Negara yang berwenang. Sehingga seandainya Penggugat akan

mengajukan gugatan maka seharusnya melibatkan juga pihak-

pihak lain yang berperan dalam memberikan rekomendasi dan

atau ijin kepada Tergugat III, antara lain:

a. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

c. Gubernur Sumatera Utara;

d. Bupati Padang Lawas;

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada

Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III saja maka dapat

dikatakan gugatan penggugat kurang pihak, sehingga merupakan

gugatan yang cacat formil. Oleh karena gugatan penggugat

kurang pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan harus memutus gugatan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijke verklaard) karena kurang pihak (plurium litis

consortium);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III nyatakan dalam

Eksepsi mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara

Jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas

diakui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat III menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil

gugatan Penggugat yang selebihnya, oleh karena dalil-dalil gugatan

Penggugat tersebut tidak mempunyai landasan dan dasar serta

alasan-alasan hukum yang sah (justa causa) dan juga tidak

berdasarkan fakta-fakta yang benar (ipso facto);

Penggugat Bukan Merupakan Pemilik Tanah Yang Sah:


4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat

dalam angka 1, 2, 3 dan 4. Klaim yang diajukan oleh Penggugat

sebagai pemilik tanah di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun

Tengah, Kabupaten Padang Lawas merupakan dalil yang mengada-

ada dan tidak sesuai dengan fakta maupun ketentuan yang ada. Hal

ini berdasarkan:

a. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah tidak berlaku lagi

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ

tanggal 22 Mei 1984 tentang Pencabutan Wewenang Kepala

Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Tanah;

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut jelas bahwa

Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan kepada

para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk

menginstruksikan kepada para Camat/Kepala Kecamatan

agar TIDAK LAGI memberikan ijin membuka tanah dalam

bentuk apapun. Sehingga keabsahan Surat Keterangan Tanah

(SKT) milik Penggugat sebagai dalih memiliki tanah seluas kurang

lebih 10 Ha sangat patut dipertanyakan. Terlebih lagi SKT milik

Penggugat hanya dikeluarkan oleh Kepada Desa. Bagaimana

mungkin kepada Desa Janji Raja dapat mengeluarkan SKT

padahal sudah ada larangan dari Menteri Dalam Negeri;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang

Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera

Utara seluas ± 3.780.132,02 yang kemudian diubah dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005

tanggal 16 Pebruari 2005, tanah yang diklaim sebagai milik

Penggugat adalah merupakan kawasan hutan;

Berdasarkan kedua keputusan menteri tersebut diatas maka

seharusnya tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya

masuk dalam kawasan hutan. Jika benar demikian maka

Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 50 UU no. 41

tentang Kehutanan dan hal tersebut merupakan tindak pidana

karena tidak ada ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan;


c. Bahwa yang telah diberi ijin oleh Menteri Kehutanan

untuk mengelola atau mengusahakan kawasan hutan

yang diklaim sebagai milik penggugat adalah PT.

Sumatera Sylva Lestari. Dimana ijin yang diperoleh oleh PT.

Sumatera Sylva Lestari sudah berlangsung sejak tahun 1978.

Dengan demikian sangat tidak beralasan jika Penggugat

menyatakan sebagai pemilik tanah dan telah mengusahakan

tanah selama lebih dari 20 tahun;

d. Bahwa seandainya benar Penggugat telah mengolah tanah

tersebut, maka harusnya Penggugat secara faktual berada di

lokasi tanah atau setidak-tidaknya Penggugat telah dapat

diidentifikasi keberadaannya secara faktual di lokasi tanah oleh

Tergugat III sejak saat kegiatan operasi seismik dimulai pada

tahun 2009. Selain itu apabila Penggugat akan mengolah atau

memanfaatkan hutan maka seharusnya Penggugat memiliki ijin

untuk mengolah tanah dalam wilayah hutan dari Bupati/Walikota

atau Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Kehutanan No. 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa dan/atau

Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 Tentang Hutan

Kemasyarakatan. Oleh karena Penggugat tidak memiliki ijin

untuk mengolah atau memanfaatkan hutan menjadi hutan

kemasyarakatan atau hutan desa, maka yang dilakukan oleh

Penggugat dalam wilayah hutan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah merupakan tindakan yang tidak sah dan sebagai

bentuk pelanggran hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka klaim penggugat

sebagai pemilik tanah yang sah harus ditolak;

5. Bahwa jika Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah

mestinya Penggugat dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah

yaitu sertifikat tanah. Didalam UU No. 5 tahun 1960, pasal 19 ayat 1

dan 2, disebutkan:

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:


i. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

ii. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut:

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat;

Bahwa dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip

negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak

terhadap hak atas atas yang sudah terdaftar. Bahwa jaminan bukti

adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda

bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat".

Undang undang Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960) tidak

menyebutkan kata “sertifikat”. Selanjutnya kemudian diatur dalam

PP No. 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 20 menyebutkan “Sertifikat

adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.”

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bukan Bukti Kepemilikan Tanah:

6. Bahwa kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

dilakukan oleh Penggugat bukanlah bukti kepemilikan

tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Pasal 32 ayat (1)

PP No. 24/1997 menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan,

sehingga dengan ini Tergugat III menolak dalil nomor 5 gugatan

Penggugat;

Tergugat III Merupakan Pihak Yang Mempunyai Itikad Baik:

7. Bahwa seandaianyapun Penggugat dinyatakan pemilik yang sah dari

tanah seluas + 10 hektar, maka Tergugat III sebagai pihak yang

mempunyai itikad baik harus dilindungi oleh hukum. Prof Subekti

merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut:


“Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran,orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadapihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikansesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkankesulitan-kesulitan” (Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran danPenerimaan dalam Hukum Perjanjian, 2010, PT GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, Hal.45);

8. Dalam kaitannya dengan klaim Penggugat terhadap tanah pertanian

miliknya, Tergugat III menandatangani Perjanjian Pelepasan Hak

dan Pemberian Kompensasi dengan Tergugat I. Perjanjian tersebut

dibuat karena berdasarkan data dan fakta yang ada dapat dibuktikan

secara sederhana bahwa Tergugat I adalah pihak yang menguasai

tanah tersebut. Tergugat I juga telah memberikan penjelasan semua

informasi penting (medelelingsplicht) dan jaminan bagi Tergugat III

bahwa tanah tersebut ada dalam penguasaan penuh Tergugat I. Hal

ini diperkuat dengan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan

anggota Leg. Veteran (penjual) yang dibuat dihadapan Indra Syarif

Halim, S.H. PPAT Nomor:

a. No. 366/Barumun Tengah/2000;b. No. 367/Barumun Tengah/2000;c. No. 368/Barumun Tengah/2000;d. No. 370/Barumun Tengah/2000;e. No. 371/Barumun Tengah/2000;f. No. 373/Barumun Tengah/2000;g. No. 374/Barumun Tengah/2000;h. No. 375/Barumun Tengah/2000.

Menurut informasi dari Tergugat I, pada awalnya akta jual beli

antara Tergugat I dengan para anggota Leg. Veteran selaku pemilik

awal tanah perkebunan kopi merupakan tanah milik adat, maka

kepemilikan atas tanah tersebut sudah jelas milik Tergugat I.

Selanjutnya tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I dijadikan

perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Izin Bupati Padang

Lawas No. 503/001/IUP/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Izin

Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Tergugat I;

Berdasarkan fakta hukum ini, maka Tergugat III menolak dalil nomor

1 gugatan Penggugat serta dalil-dalil yang menyatakan Penggugat

sebagai pemilik dari tanah;

Tergugat III Tidak Pernah Melakukan Pengrusakan dan

Penghancuran Tanah Pertanian Milik Penggugat:


9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam

angka 6, 7, 8 dan 10 gugatan yang pada pokoknya menyatakan

sekitar tahun 2009 tanah pertanian milik Penggugat diatas seluar +

10 hektar telah dirusak, dihancunkan dan ditraktor serta ditanami

sawit oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dalil yang

disampaikan Penggugat ini merupakan dalil yang mengada-ada dan

tidak sesuai dengan fakta.;

10. Bahwa Tergugat III selaku selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama

(KKKS) yang mendapatkan ijin untuk melakukan ekplorasi dan

eksploitasi minyak dan gas bumi dalam menjalankan usahanya selalu

mentaati peraturan dan ketentuan yang ada. Sebelum melakukan

kegiatan awal berupa eksplorasi di Sumur Tonga-1, Tonga-3 dan

Tonga-4, Tergugat III telah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat sekitar, survey lapangan dan meminta ijin kepada

pejabat dan atau instansi pemerintah. Salah satu ijin yang diperoleh

adalah Surat Menteri Kehutanan RI No. S.509/Menhut – VII tanggal

28 September 2011 Perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan

Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga-

1, Tonga-3 dan Tonga-4 a.n. PT Mosesa Petroleum seluas 13,58 Ha

di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya

disebut Persetujuan Prinsip);

11. Bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Tergugat III sebelum

melakukan kegiatan dilapangan adalah sebagai berikut:

a. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukanpada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 bertempat di RumahKades Aek Rampa;

b. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukanpada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2009 bertempat di Dusun AekDolok Martua, Desa Aek Nabara Tonga;

c. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukanpada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di DesaPangirkiran Dolok;

d. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukanpada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2009 bertempat diPerumahan PT Aek Natio Group;

Tergugat III Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban Dalam

Wilayah Kerja:

12. Bahwa berdasarkan angka 3 Persetujuan Prinsip Tergugat III

dibebani kewajiban antara lain :


a. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan;

b. Melaksanakan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Dinas

Provinsi yang membidani kehutanan;

c. Membuat pernyataan dalam akta notariil yang memuat

kesanggupan:

i. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan;ii. Menyelenggarakan perlindungan hutan;iii. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan sewaktu

melakukan monitoring dan evaluasi lapangan;iv. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat pinjam pakai

kawasan hutan;v. Membayar penggantian nilai tegakan dan provisi sumber

daya hutan (PSDH) pada hutan tanaman dari hasil tanamandari IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari dan PSDH, DanaReboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan dari bukanhasil tanaman IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari;

vi. Membayar penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hutan;

d. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan;

e. Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan

kepada PT. Sumatera Sylva Lestari;

f. Mengganti iuran ijin yang telah dibayarkan oleh pemegang ijin

pemanfaatan;

g. Melakukan koordinasi dan melaporkan tanda bukti penyelesaian

penggantian biaya Investasi yang telah dibayarkan kepada PT.

Sumatera Sylva Lestari;

h. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat

dan PT. Sumatera Sylva Lestari;

13. Bahwa sangat jelas dalam angka 11 huruf e dan g diatas yang

terdaftar di departemen kehutanan untuk melakukan

pengelolaan/pemanfaat hutan dilokasi pemboran sumur Tonga-1,

Tonga-3 dan Tonga-4 adalah PT. Sumatera Sylva Lestari. Nama

Penggugat sama sekali tidak disebut atau terdaftar sebagai pihak

yang melakukan pengelolaan/pemanfaat hutan. Pembayaran kepada

PT. Sumatera Sylva Lestari telah selesai dilakukan oleh Tergugat III

sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2012 yang

ditandatangani oleh PT. Sumatera Sylva Lestari dan kwitansi

tertanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh PT. Sumatera Sylva

Lestari;


14. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajiban dalam

persetujuan prinsip Tergugat III juga telah melakukan tata

batas dan inventarisasi tegakan sebagaimana dalam:

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Areal Pinjam

Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi

Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 Pada Kawasan Hutan Produksi

Tetap Nomor : 040/MP/II/2012/E tahun 2012 (Laporan

Tegakan);

Susunan Tim adalah :

1. Penanggung

Jawab

: Agus Sulistyo (Field Operation

Tergugat III

2. Tim Pelaksana : 1. Widodo

2. Firman

(Konsultan PT. Kurnia Sylva

Consultindo)

3. Tim Supervisi : 1. Nurhayati, S.Hut (Dinas

Kehutanan Propinsi Sumatera

Utara)

2. Bahagia Sembiring, BSc.F

(Dinas Kehutanan Propinsi

Sumatera Utara)

3. Samsul Hidayat, S.Hut (Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Padang Lawas)

4.

4 Saksi/Pendamping : Edward Mukhsin Hasibuan (Asisten

Humas Tergugat III

Dari Laporan Tegakan diperoleh kesimpulan antara lain sebagai

berikut:

i. Kondisi vegetasi penutupan lahan terdiri dari tanaman akasia

mangium dan Kelapa Sawit;

ii. Pada lokasi sumur dan jalan sebagian besar merupakan areal

terbuka dan semak belukar;


b. Laporan Hasil Pelaksanaa Tata Batas Areal Pinjam Pakai Kawasan

Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga-1,

Tonga-3 dan Tonga-4 Nomor : 041/MP/II/2012/E tahun 2012

(Laporan Tata Batas);

Susunan Tim adalah :

A. Pelaksana

a. Nama : Sulistya (Staf Teknik PT. Kurnia Sylva

Konsultindo)

B. Tim Supervisi

1. Nama : Cipto Sejati (Balai Pemantapan

Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera

Utara)

Pengawas

2. Nama : Akhmad Sukur (DInas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara)

Pembimbing Teknis

3. Nama : Nana Suherna (Dinas Kehutanan

Kabupaten Padang Lawas)

Pembimbing Teknis

C. Pendaming/Saksi

1. Nama : Edward Mukhsin Hasibuan (Tergugat

III)

Dari Laporan Tata Batas diperoleh kesimpulan antara lain sebagai

berikut:

i. Areal kerja Tergugat III seluruhnya berada dalam kawasan

Hutan Produksi Tetap;

ii. Pal batas yang dipancang sebanyak 79 buah;

iii. Pal Batas dibuat dari beton dengan ukuran 10 x 10 x 130 cm

ditanam sedalam 60 cm;

iv. Pal batas dipancang dengan interval 50 s/d 250 m sepanjang

trayek batas yang diukur;

15. Bahwa dari Laporan Laporan Tegakan dan Laporan Tata Batas yang

susunan timnya sebagian terdiri dari instansi pemerintah sangat jelas

bahwa Penggugat tidak memiliki atau menguasai wilayah


kerja dan tanaman yang ada adalah jenis akasia mangium

milik PT. Sumatera Sylva Lestari. Sehingga dalil Penggugat yang

menyatakan tanah pertanian seluas 10 hektar telah dirusak,

dihancurkan dan ditraktor merupakan dalil yang menyesatkan dan

tidak benar, oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak dalil

Penggugat;

16. Bahwa selain menyelesaikan kewajiban terhadap PT. Sumatera Sylva

Lestari, Tergugat III juga telah menyelesaikan kewajiban terhadap

Tergugat I yang menggarap sebagian lahan di sekitar Tonga-1,

Tonga-3 dan Tonga-4, yaitu :

a. Pada tanggal 21 Juli 2011 Tergugat III menandatangani

Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pembayaran

Kompensasi (Perjanjian Pembayaran Kompensasi) dengan

Azharuddin Harahap (Tergugat I), terkait dengan lahan yang

terletak di Blok Tonga, Desa Pengirkiran Kecamatan Barumun

Tengah Kabupaten Padang Lawas (Wilayah Kerja). Dalam

perjanjian tersebut, diketahui:

i. Antara Tergugat I dan Tergugat III (selanjutnya disebut

Para Pihak) telah menandatangani perjanjian penggunaan

lahan di blok tonga, desa pangirkiran kecamatan barumun

tengah kabupaten padang lawas pada tanggal 20 Maret

2009;

ii. Bahwa Tergugat III telah mendapatkan izin Kegiatan

Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan No.

S.463/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 25 Juni 2009;

iii. Bahwa lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat I

adalah seluas 122.350,23 m2.

b. Berdasarkan Perjanjian Pembayaran Kompensasi, antara

Tergugat I dengan Tergugat III telah melakukan verifikasi

tanggal 27 Juni 2011 atas tanah Wilayah Kerja disaksikan oleh

Bappeda Kabupaten Lawas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Padang Lawas dan Kantor kecamatan Barumun

Tengah. Dalam verifikasi tersebut, diperoleh keterangan:

i. lokasi eksplorasi Tergugat III masuk dalam area kebun

sawit milik Tergugat I;


ii. penanaman sawit dilakukan sejak tahun 2008;

iii. menurut keterangan karyawan Tergugat I, Tergugat I

membeli lahan sejak tahun 1995;

iv. berdasarkan keterangan Boek, mantan DPRD tapanuli

selatan dan Kasubag Umum Kantor Kecamatan Barumun

Tengah, Bahron Siregar, lahan tersebut milik Tergugat I

sejak tahun 1997;

v. Menurut keterangan kepala desa pangirkiran, Syamsuddin

Pohan, secara fisik lahan tersebut adalah lahan Tergugat I;

17. Bahwa sebagai pelaksanaan atas Perjanjian Pelepasan Hak Atas

Tanah dan Pembayaran Kompensasi, selanjutnya Tergugat III

telah membayar kompensasi secara lunas kepada Tergugat I;

18. Berdasarkan uraian tersebut dalam angka 10 sampai dengan 16

Jawaban diatas, dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik

dan mengelola tanah pertanian seluas 10 hektar merupakan dalil

yang tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu Tergugat III juga baru

melakukan kegiatan penebangan pohon, pemerataan dan

pematangan tanah (land clearing) dilapangan setelah memperoleh

ijin prinsip sejak tahun 2011, sehingga tuduhan dari Penggugat yang

menyatakan Tergugat III telah melakukan pengrusakan sejak 2009

jelas-jelas merupakan tuduhan yang sembarangan dan harus ditolak;

Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan

Tergugat III:

19. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam angka 11 karena

dalil tersebut hanya dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat dan tidak

sesuai kenyataan yang sebenarnya. Tergugat III selaku Kontraktor

Kontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan Production Sharing Contract

dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

tanggal 16 Januari 2007 selalu melakukan kegiatan dengan mematuhi

ketentuan dan peraturan yang ada;

Sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam huruf A angka 1

diatas, sebelum Tergugat III melakukan eksplorasi dan eksploitasi

Tergugat III telah mendapatkan seluruh ijin yang diperlukan

dan telah menyelesaikan kewajiban yang dibebankan kepada

Tergugat III;


20. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam angka 12 dan 13

gugatan karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan uraian

mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah

dilakukan Tergugat III dan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh

Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan nyata.

Terlebih lagi dalam tuntutan yang diminta Penggugat terdapat biaya

penasehat hukum sebesar Rp. 250.000.000,-. Dalam hukum acara

perdata tidak ada kewajiban untuk menunjuk atau mewakilkan

kepada penasehat hukum atau advokat dalam mengajukan tuntutan

atau mempertahankan hak dimuka pengadilan. Dengan demikian

maka tidak ada kewajiban hukum bagi pihak lain untuk menanggung

biaya yang ada akibat adanya penunjukan penasehat hukum atau

advokat. Oleh karena itu maka sudah selayaknya dalil Penggugat

harus ditolak;

Permohonan Sita Jaminan Harus Ditolak:

21. Bahwa dalam kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan

gas bumi tidak mungkin akan dilakukan pengalihan atau pengoperan

atau penjaminan tanah dimana kegiatan pemboran tersebut

dilakukan. Karena pada prinsipnya hak yang diberikan oleh Negara

melalui BP Migas (sekarang SKK Migas) kepada kontraktor dalam hal

ini Tergugat III adalah untuk mengelola hasil yang ada dalam perut

bumi yaitu minyak dan gas bumi. Tanah yang ada didalam wilayah

kerja tetap merupakan milik Negara;

22. Bahwa penentuan titik pemboran (sumur) dalam suatu wilayah kerja

tidak ditentukan secara sembarangan, akan tetapi telah melalui

berbagai tahap dan melibatkan banyak disiplin ilmu serta harus

mendapatkan perijinan dari instansi yang berwenang. Sehingga jika

kontraktor telah menentukan pemboran maka tidak akan mungkin

kontraktor akan memindahkan sumur tersebut, apalagi mengalihkan

atau mengoperkan atau menjaminkan tanah. Sehingga dalil

Penggugat dalam angka 14 gugatan merupakan dalil yang mengada-

ada dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam bisnis minyak

dan gas bumi. Oleh karena itu maka permohonan sita dari Penggugat

tersebut harus ditolak;


23. Bahwa selain alasan tersebut dalam angka 20 dan 21 jawaban diatas,

permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat

haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena

permohonan sita tidak menjelaskan secara rinci menjelaskan

luas dan batas-batas dari tanah yang dimohonkan sita tersebut,

dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR yang menyatakan:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang,selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belumboleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikanbarangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksudakan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atassurat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah KetuaPengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, danharus diberitahukan kepada sipeminta akan menghadap persidanganPengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan danmenguatkan gugatannya".Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Penggugat tidak dapat

menunjukkan secara rinci menjelaskan luas dan batas-batas dari

tanah, oleh karena itu permohonan sita dari Penggugat harus ditolak;

Permohonan Uang Paksa Tidak Mempunyai Dasar dan Harus

Ditolak:

24. Bahwa Tergugat III menolak permohonan membayar Uang Paksa

(dwangsom) yang didalilkan oleh Penggugat pada nomor 15 gugatan

Penggugat. Permohonan Membayar Uang Paksa (Dwangsom) dalam

surat gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali

dan bertentangan dengan:

Pasal 606a RV:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuksesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uangyang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebutdinamakan uang paksa.";Pasal 606b RV:

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dariterhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadapsejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulumemperoleh alas hak baru menurut hukum.";

Uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim

yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang.

Sedangkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tuntutan


pembayaran kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 1.150.000.000

ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Oleh

karena itu maka tuntutan untuk membayar uang paksa harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III memohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat III;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat III

untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

---------------------------------------ATAU-------------------------------

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat

lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono).

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

PADANGSIDEMPUAN, tanggal 21 Januari 2014 Nomor :

45/PDT.G/2012/PN.PSP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

I . DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk

seluruhnya ;

II. DALAM POKO PERKARA :1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya


2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul selama

proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 2.956.000,- (Dua juta

Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan

bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 H.HASAN MAKMUR RITONGA

Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 Januari 2014

Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PSP. permohonan mana telah diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Tergugat I&II/Terbanding I&II pada hari Selasa,

tanggal 25 Februari 2014, diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat

III/Terbanding III pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 dengan seksama dan

sempurna; ------------------------------------------------------------------------------------

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/

Pembanding Rabu tanggal 26 Februari 2014, telah diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26

Februari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa

Hukum Tergugat I&II/Terbanding I&II pada hari Kamis tanggal 13 Maret

2014, dan Kepada Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III pada hari

Jumat, tanggal 21 Maret 2014 dengan seksama dan sempurna ; -------------

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat

I&II/Terbanding I&II hari Senin, tanggal 28 April 2014, telah diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 28 April

2014, Dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat

III/Terbanding III, tanggal 4 Juni 2014 telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Hari Jumat 6 Juni 2014 dan Kontra

Memori Banding dari Tergugat I&II/Terbanding I&II tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum

Penggugat/Pembanding pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014,

dengan seksama dan sempurna ; -----------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara


serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima ;---------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. Menyatakan menerima Memori Banding dari Terbanding semula

Penggugat ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

tanggal 21 Januari 2014 Nomor :45/Pdt.G/2012/PN-Psp ;

3. Mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;

4. Memohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding-I dan II, serta

Kuasa Hukum Terbanding-III masing-masing telah mengajukan Kontra

Memori Banding mereka yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari

Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

No:45/Pdt.G/2012/PN-Psp, tanggal 21Januari 2014 yang

dimohonkan Banding ;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

Atau : Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan ,

tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 45/PDT.G/2012/PN-PSP dan telah

pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori

Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula sebagai Penggugat,

tanggal 26 Februari 2014, dan tidak ditemukan Hal-hal yang dapat

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor


:45/Pdt.G/2012/PN-Psp tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Kontra Memori

Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II, semula sebagai Tergugat

I dan II tertanggal 28 April 2014, dan Surat Kontra Memori Banding yang

diajukan oleh Terbanding III, semula sebagai Tergugat III tertanggal 4 Juni

2014 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan,

maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan

Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan nya

dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh

karena itu pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat

diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan

putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Padangsidempuan tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PSP.

dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karena itu

haruslah dikuatkan ; ----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding

tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama

maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; ------

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 4 Tahun

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun

2004 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun

2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum serta Rbg ; -------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal

21 Januari 2014 Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PSP. yang

dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------


Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan di Medan, pada hari JUM’AT,tanggal 17 April 2015 oleh kami SAUT. H. PASARIBU, SH,Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJAMARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan, Tanggal 4 Februari 2015 Daftar No.

29/PDT/2015/PT-MDN, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum, pada hari KAMIS tanggal 23 April 2015 itu juga oleh Hakim

Ketua, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hj.SYARIFAH MASTHURAH,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh keduabelah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

TTD TTD

SAMARAJA MARPAUNG, SH SAUT. H. PASARIBU, SHTTD

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MHPANITERA PENGGANTI

TTD

Hj.SYARIFAH MASTHURA,SH.MHOngkos-Ongkos :1. M e t e r a i .................... Rp. 6.000.-2. R e d a k s i ................... Rp. 5.000.-3. Pemberkasan ................. Rp. 139.000.-

J u m l a h………………. Rp. 150.000,-

p u t u s a n nomor - pt-medan.go.id · pengadilan tinggi medan, yang memeriksa dan memutus ......

Documents