p. point sistem peradilan islam
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

PENULIS : IRFAN SIDIQ FAK/ JUR : FKIP/ PENJASKESREK KELAS : 3.F

1. Peradilan dari masa Arab Jahiliyyah, Pada bangsa Arab Jahiliyyah tidak mempunyai lembaga legislatif,akan tetapi dalam memutuskan perkara masyarakat jahiliyyah menyerahkan pada kepala kepala suku mereka dengan berpegang pada tradisi nenek moyang mereka,yaitu tradisi dari kepercayaan atau pengalaman bangsa – bangsa di sekitar Jazirah Arab, seperti Romawi dan Persia.

2. Peradilan di Masa Rosululloh,ada lima hal
yang dapat diungkapkan.
a. Belum ada pemisahan antara
kekuasaaan peradilan dengan
kekuasaan lainnya.
b. Kekuasaan di bidang peradilan
menyatu dengan kekuasaan di bidang
fatwa.
c. Hakim memiliki kekuasaan dalam
menetapkan hukum atas perkara yang
diajukan kepadanya.

d. Rasulullah pernah
mendelegasikan kekuasaan di
bidang peradilan kepada sahabat
yang memiliki kemampuan untuk
menyelesaikan perkara yang
dihadapkan kepadanya
e. Pada masa Rasulullah belum ada
lembaga kemasyarakatan

Sistem peradilan di masa Sahabat dapat diungkapkan bahwa para hakim ketika itu terdiri dari para Mujtahid yang menggali hukum secara langsung baik dari Al quran maupun As sunnah. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum yang tegas dalam kedua sumber hukum tersebut, mereka melakukan ijtihad dan menetepkan hukum berdasarkan hasil ijtihad.

1. Sebagai Hukum Positif,Untuk menegakkan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif maka didirikan :
a. Pengadilan Agama pada tahun 1882 berlaku di wilayah Jawa dan Madura,
b. Kerapatan kadi pada tahun 1897 berlaku di wilayah Kalimantan Selatan, dan
c. Mahkamah Syar’iyyah pada tahun 1957 berlaku di wilayah Indonesia lainnya.

2. Kompetensi Peradilan Islam,
Peradilan Agama mempunyai kompetensi
untuk membuat keputusan - keputusan
hukum berdasarkan ajaran Islam. Namun ,
tidak semua persoalan hukum Islam menjadi
wewenang Peradilan Agama.

Berdasarkan UU No. 7 th 1989 pasal 19 bahwa,
Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang
untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
tingkat perkara antara orang yang beragama Islam
di bidang:
1. Perkawinan,
2. Warisan,
3. Wasiat
4. Wakaf,
5. Sedekah dan
6. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam