peradilan pada masa kemerdekaan

Download Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

Post on 13-Apr-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    1/23

    PERADILAN AGAMA PADA MASA

    KEMERDEKAAN

    (1945-1948)

    Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari Mata Kuliah

    Peradilan Agama

    Dosen Pengampu: Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

    Disusun Oleh :

    Aulia Rahman Firdausy !""#$$"% & $'(%%)%$)%**+

    o-ia ohar Aslihati !""#$$") & $'(/$")('$'(+Kelas I0 1 2

    I3M4 04K4M

    FAK435A 6ARI7A0 DA8 04K4M

    48I9RI5A I3AM 8;RI 48A8 KA3IA;A6O;6AKAR5A

    *$!/&*$!%

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    2/23

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belaka!

    Dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan

    keberlakuan 44D !(#/ pada tanggal !) dan !' August !(#/,

    kedudukan hukum Islam seu?udkan ketentuan bah>a

    Republik Indonesia adalah negara berdasarkan sila Ketuhanan

    6ang Maha sa. ila tersebut dinyatakan dengan Pembukaan dan

    Pasal *( Ayat !+ 44D !(#/ se

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    3/23

    berlaku selama belum diadakan yang baru menurut 4ndang

    4ndang Dasar ini.

    Kebi?akan Pemerintah Republik Indonesia se?ak tahun !(#/

    dimaksud mene>enang

    yang luas kepada Pengadilan Agama. Melainkan, Pemerintah

    Republik Indonesia ingin mene>enangnya.

    B. R"#"$a Ma$ala%!. agaimana Peradilan Agama pada a>al

    Kemerdekaan IndonesiaB*. agaiman kekuasaan kehakiman di Indonesia

    sebelum re=ormasiB". agaimana Peradilan Agama sebagai Pelaksana

    Kekuasaan KehakimanB

    &. '""a Pe"l$a!. 4ntuk mengetahui arti dari Peradilan Agama*. 4ntuk mengetahui Peradilan Islam Pada A>al

    Kemerdekaan". 4ntuk mengetahui kekuasaan Kehakiman di

    Indonesia sebelum Re=ormasi#. 4ntuk Mengetahui Peradilan Agama sebagai

    Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

    *

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    4/23

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. PERADILAN AGAMA!. Istilah PeradilanDalam pengka?ian tentang Peradilan Agama di

    Indonesia, untuk selan?utnya ditulis PADI, dan peradilan

    pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah

    khusus, diantaranya peradilan, badan kehakiman, badan

    peradilan, dan pengadilan. Istilah1istilah itu dapat

    ditemukan di dalam berbagai sumber, baik di dalam kamus

    dan ensiklopedi maupun di dalam karya ilmiah serta di

    dalam peraturan perundang1undangan. Keempat istilah itu

    biasanya dikemukakan dalam pengertian yang berbeda,

    tetapi kadang1kadang dikemukakan dalam pengertian yang

    sama.!

    Istilah peradilan dapat ditemukan di dalam berbagaisumber. Istilah badan kehakiman dapat ditemukan dalam

    Pasal *# 4ndang 4ndang Dasar !(#/ 44D !(#/+. Istilah

    badan peradilan dapat ditemukan dalam berbagai sumber,

    di antaranya dalam ab II 4ndang1undang 8omor !# 5ahun

    !()$ o 4ndang1undang 8omor "/ 5ahun !(((. Istilah

    ! isri, 2ik 0asan, Peradilan Agama di Indonesia akarta: P5 Ra?a;raCndo Persada. *$!"+, hlm. !.

    "

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    5/23

    pengadilan, atau pengadilan dalam lingkungan peradilan,

    dapat ditemukan dalam berbagai sumber.*. Pengertian Peradilan

    Dalam Kamus esar ahasa Indonesia, peradilan adalah

    segala sesuatu mengenai perkara pengadilanE. *Menurut

    Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir

    dengan memberi keadilan keadilan dalam suatu proses

    yang berakhir dengan memberi dalam suatu keputusan."

    Peradilan Agama adalah kekuasaan 8egara dalam

    menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan

    menyelesaikan perkara perkara perka>inan, ke>arisan

    >asiat, hibah, >aka=, dan shodaGoh diantara orang orang

    Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan

    Penyelenggaraan Peradilan Agama merupakan salah

    satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam

    4ndang 4ndang nomor !# 5ahun !()$ tentang pokok

    pokok kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga

    peradilan khusus yang ditum?ukkan kepada umat Islam

    dengan lingkup ke>enangan yang khusus pula, baik

    perkaranya ataupun para pen

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    6/23

    men?adi dasar penyelenggaraan badan1badan kekuasaa

    negara memungkinkan penundaan perubahan tersebut.#

    Pada a>al kemerdekaan Republik Indonesia Peradilan

    Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang1

    undangan Pemerintah Kolonial elanda berdasarkan Pasal II

    Aturan Peralihan 4ndang14ndang Dasar !(#/ yang

    berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang ada

    masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru

    menurut 4ndang14ndang Dasar iniE./

    Pada tanggal !) Agustus !(#/ merupakan titik balik

    Indonesia, dari pen?a?ahan menu?u permulaan dari

    kemerdekaan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan di

    sektor1sektor klembagaan negara, salah satunya agama.

    Oleh sebab itu, sebagai realisasi dari pelaksanaan ila

    Ketuhanan yang Maha sa maka atas desalkan Komite

    8asional Indonesia Pusat berdasakan usul dari Komite

    8asional Daerah anyumas, pemerintah Republik Indonesia

    dengan keputusan 8omor ! tertanggal " anuari !(#/

    membentuk Departemen Agama.%0a?i Mohammad Ras?idi

    merupakan menteri pertama kala itu.etelah adanya usulan Menteri Agama yang kemudian

    disetu?ui oleh Menteri Kehakiman, menentapkan bah>a

    Pengadilan Agama diserahkan kepada Kementrian Agama

    dari Kementrian Kehakiman dengan ketetapan 8omor /tanggal */ Maret !(#%. e?ak saat a>al ter?adinya

    Peradilan Agama men?adi bagian penting dari Departemen

    #Ibid., hlm. !*"./ Abdullah 5ri Hahyudi. Peradilan Agama Di Indonesia. 6ogyakarta:Pustaka Pela?ar, *$$#+, hlm. !".% 0. aini Ahmad 8oeh dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah Singkat

    Pengadilan Agama Islam di Indonesia, urabaya: P5 ina Ilmu, !('"+,hlm. /*.

    /

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    7/23

    Agama.)Adapun kekuasaan Pengadilan Agama&Mahkamah

    yar7iyah menurut ketetapan Pasal # PP adalah sebagai

    berikut:!. Pengadilan Agama&Mahkamah yar7iyah memeriksa

    dan memutuskan perselisihan antara suami isteri dan

    semua perkara yang menurut hukum yang hidup

    diputus menurut hukum agama Islam.*. Pengadilan Agama&Mahkamah yar7iyah tidak berhak

    memeriksa perkara1perkara tersebutdalam ayat ! ?ika

    untuk perkara berlaku lain dari pada hukum agamaIslam.'

    Pada masa koloial Belanda tidak ada pegaai Pengadilan

    Agama !ang mendapat gaji tetap atau honorarium dari

    pemerintah, ketua pengadilan penghulu atau penghulu

    kepala !ang diba!ar oleh Pemerintah "india Belanda

    bukan sebagai ketua Pengadilan, akan tetapi dalam

    kedudukann!a sebagai Islamitiseh Ad#iseur pada

    $andraad. Adapun setelah kemerdekaan anggaran belanja

    Pengadilan Agama disediakan oleh Pemerintah%&

    Dari segi hukum agamanya, dalam ranah Peradilan

    Agama pada masa a>al kemerdekaan Indonesia masih

    menggunakan peraturan1peraturan yang masih diadopsi

    dari hukum elanda seperti halnya peraturan

    "uelijksordonantie, 'ors#enlandsche "ueelijksordonantie

    Buitengeresten. Karena dalam Pasal II Aturan peralihan

    44D !(#/ meyatakan: segala badan negara dan

    ) aenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi "ukum diIndonesia, akarta : Ken>>.pa1slemankab.go.id&en&artikel&)*1se?arah1pa.html online+, diakses tanggal!) Maret *$!%

    ( r=aniah uhriah, Peradilan Agama Indonesia * Sejarah Pemikirandan ealita, 6ogyakarta: 4I81Malang Press, *$$(+, hlm. !$*.

    %

    http://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.html
  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    8/23

    peraturan !ang ada masih langsung berlaku selama belum

    diadakan !ang beru menurut +ndang+ndang Dasar iniE.

    Dapat dianyatakan bah>a asas legalitas tentunya ?uga

    diterapkan pada saat itu termasuk ?uga dalam Peradilan

    Agama. Dan ?elas pertuaran yang nantinya digunakan

    sedang diproses.

    Kemudian dengan adanya Maklumat Menteri Agama Ke

    * tertanggal *" April !(#% ditentukan hal1hal sebagai

    berikut:

    !. humuka Kantor Agama Daerah+ yang pada Jaman

    epang termasuk kekuasaan Residen, men?adi ?a>atan

    Agama Daerah yang men?adi urusan Departemen

    Agama.*. 0ak untuk mengangkat Penghulu 3andrad, Penghulu

    dan Anggota pengadilan yang dulu berada di tangan

    Residen diserahkan pula pada Departemen Agama.

    ". 0ak untuk mengangkat Penghulu Mas?id dan pega>ai1pega>ainya yang dulu men?adi >e>enang upati

    diserahkan pada Deartemen Agama.!$

    5idak ada perubahan yang menon?ol dalam tata

    peradilan khususnya Peradilan Agama di Indonesia.

    eperti halnya peraturan sementara yang mengatur

    Peradilan Agama tera dan Madura yang ditetapkan

    adanya pengadilan penghulu(penghoeloe gerecht) yang

    terdiri atas seorang ahli hukum Islam sebagai ketua yang

    dibantu oleh dua orang anggota dan seorang panitera,

    !$ 0. aini Ahmad 8oeh dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah Singkat

    Pengadilan Agama Islam di Indonesia, urabaya : P5 ina Ilmu. !('"+,hlm. /*.

    )

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    9/23

    sedangkan >e>enangnya sama dengan Priesterraad

    sebelumnya.!!

    angsa Indonesia yang dihadapkan pada re-olusi Csik

    dalam meghadapi elanda yang kembali akan men?a?ah.

    0al ini menyebabkan konstitusi yang mendasarkan

    penyelenggaraan badan1badan kekuasaan negara

    memungkinkan penundaan perubahaan ketentuan

    hukum+ tersebut.!*Pada re-olusi Csik ada beberapa hal

    yang bisa diali Press.,*$!!+, hlm. *#".!" 0. aini Ahmad 8oeh dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah SingkatPengadilan Agama Islam di Indonesia, urabaya: P5 ina Ilmu, !('"+,hlm. /".!# aenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi "ukum di

    Indonesia,akarta: Ken

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    10/23

    ,. Peetaa Meter A!a#a N+#+r 'a%" 1942

    teta! Peetaa 3+r#a$ Pe!a0la A!a#a

    ter$a% 0ar Pe!%"l" Ka"ateKeluarnya penetapan Menteri Agama 8omor %

    5ahun !(#) tentang Penetapan Formasi Pengadilan

    Agama terpisah dari Penghulu Kabupaten atas usul

    Resolusi Komperensi a>atan Agama seluruh a>a dan

    Madura tanggal !*1!% 8opember !(#) tertanggal '

    Desember !(#). Atau bisa dikatakan bah>a pemisahantugas antara penghulu kabupaten sebagai Kepala

    Pega>ai Pen

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    11/23

    diserahkan kepada Mahkamah Islam 5inggi. 3angkah

    diluar itu ialah mendirikan ekolah ;uru dan 0akim Islam

    ;0I+!'yang baru dibuka bulan Maret !(#' di urakarta

    untuk mendidik

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    12/23

    ada sebelumnya. ebab dalam Pasal % ayat ! 44 8o. !(

    tahun !(#' berbunyi : Dalam 8egara Republik Indonesia

    ada tiga lingkungan peradilan yaitu: !+ Peradilan 4mum,

    *+ Peradilan 5ata 4saha Pemerintahan, "+ Peradilan

    Ketentaraan. Kelan?utan Peradilan Agama hanya mampu

    masuk dalam Peradilan 4mum >alaupun tidak ada

    ketentuan tegas yang menghapuskannya. 0al itu seprti

    halnya di?elaskan dalam Pasal "/ Ayat *+ yang

    menyatakan bah>a perkara perdata antara orang Islam

    yang menurut hukum hidup harus diperiksa dan diputus

    menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh

    Peradilan 8egeri, terdiri atas seorang hakim beragama

    Islam, sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam

    sebagai anggota yang diangkat oleh presiden atas usul

    Menteri Agama dengan persetu?uan Menteri Kehakiman.*!

    Pasal /" dan Pasal )/ menentukan bah>a dalam

    Peradilan 8egeri, Peradilan 5inggi dan Mahkamah Agung,

    ada satu bagian yang memriksa dan memutuskan

    perkara1perkara yang sebelumnya diperiksa dan

    diputuskan oleh Peradilan 8egeri dalam Peradilan 5ingkat

    Pertama, Pengdailan 5inggi dalam Peradilan 5ingkat

    anding, dan Mahkamah Agung dalam Peradilan Kasasi.

    Perbedaan antara bagian Isalam dari pengadilan ini dan

    bagian lain ialah bah>a bagian Islam, ?uga dalam

    pengadilan tingkat Peradilan 8egeri+** memutusakan

    seperti yang ter

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    13/23

    umatera seperti Aerecht.4?

    Di samping itu,?uga dibentuk ma?elis ulama yang

    bertindak sebagai pengadilan bandingan mengimbangi

    Mahkamah Islam 5inggi yang ketika itu sudah pindah ke

    *" aenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi "ukum diIndonesia,akarta : Kenali Press,*$!!+, hlm. *##.

    !*

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    14/23

    urakarta. Itulah sebabnya a>a dan Madura terdapat '$

    Pengadilan Agama dan satu ean yang

    tergabung dengan Mahkamah Islam 5inggi sebelum

    Agresi Militer I tahun !(#).*%

    edangkan di luar a>a dan Madura yang ter?adi

    pada saat re-olusi Csik dapat dilihat dari indikasi1indikasi

    yakni,

    !. Di beberapa daerah umatera sebagai hasil re-olusi

    kemerdekaan ! Agustus !(#% terbentuk Mahkamah

    yar1iayah di daerah A

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    15/23

    yang independen dan mandiri. 0al ini bisa dilihat dari lembaga

    peradilan yang masih belum mengalami bentuknya semula

    ketika masa kolonial. egitu pula dengan perundang

    undangannya, susunan lembaga peradilan masih diatur didalam

    4ndang 4ndang 8o. "# 5ahun !(#* tentang usuna Peradilan

    ipil, *)meskipun sudah lahir 4ndang undang 8omor ) 5ahun

    !(#) tentang usunan dam Kekuasaan Mahkamah Agung dan

    Ke?aksaan Agung.Pada perkembangan sselan?utnya yakni ketika Indonesia

    men?adi 8egara serikat, pengaturan lembaga peradilan berbeda

    dengan yang diatur dalam 44D !(#/, karena itu, yang digunakan

    adalah 4ndang 4ndang Dasar ementara 44D+. Akan tetapi

    perubahan ini berpengaruh pada lembaga peradilannya ,

    mengingat dalam 44D tidak lagi diakui daerah daerah atau

    8egara bagian, padahal pada >aktu itu, Indonesia dibagi atas

    beberapa daerah bagian, termasuk ma

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    16/23

    terutama ketika Ia mengeluarkan Dekrit Presiden / uli !(/(.*(

    Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam ketentuan

    Pasal !( undang undang tersebut disebutkan bah>a Demi

    kepentingan re'olusi, kehormatan 5egara dan bangsa atau

    kepentingan mas!arakat !ang sangat mendesak, presiden dapat

    turut campur dalam soal soal pengadilan%.Dilihat dari aspek teori trias politika, maka inter-ensi

    pemerintah terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman ?elas

    bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman

    ?elas bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan 8egara

    separation o poer )seperti dinyatakan oleh beberapa tokoh&

    pemikir bidang hukum & kenegaraan, semisal ohn 3o

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    17/23

    4mum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan P>radilan 5aata

    4saaha 8egara."!

    Disamping itu, ada beberapa undang1undang lain yang

    berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, terutama dalam

    lingkungan peradilan sipil& umum, yaitu: 4ndangundang

    Daarurat 8omor ! 5ahun !(/! tentang tindakan tindakan

    sementara untuk menyelesaikan Kesatuan usunan, Kekuasaan

    dan Aasan, =ungsi pengaturan, =ungsi member nasehat, dan

    =ungsi administrasi.

    D. PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA

    KEKUASAAN KEHAKIMAN

    e?ak keluarnya Dekrit Presiden 5ahun !(/( dan 4ndang

    4ndang Dasar kembali kepada 44D !(#/, pelaksanaan bidang

    peradilan merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman

    sebagaimana digariskan dalam Pasal *# ayat * + 44D !(#/

    "!

    !%

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    18/23

    yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah

    mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut

    4ndang14ndangE.

    Pengakuan terhadap Peradilan Agama sebagai salah satu

    lembaga peradilan yang melaksanakan sebagian tugas

    pemerintahan dalam bidang peradilan ter?elma dengan lahirnya

    44 8o. !( 5ahun !(#%. ahkan dengan lahirnya 44 8o. ! 5ahun

    !()#, yang menggantikan 44 8o. !( 5ahun !(#%, Peradilan

    Agama diakui sebagai salah satu dari # empat + lingkungan

    peradilan yang sah , yaitu peradilan umum, Peradilan Agama,

    peradilan tata usaha 8egara dan peradilan militer. Dengan

    demikian posisi Peradilan Agama memiliki kekuatan dan dera?at

    yang sama dengan lembaga lembaga peradilan lainnya sebagai

    peradilan 8egara."*

    Dalam perkembangannya, kekuasaan dan ke>enangan Peradilan

    Agama itu mulai mendapat porsi, se?alan dengan lahirnya 44 8o.

    ! 5ahun !()#, yang pelaksanaanya diatur dalam PP 8o. ( 5ahun

    !()/, dengan melimpahkan segala ?enis perkara perka>inan

    orang orang yang beragama Islam ke Pengadilan Agama.

    egitu pula PP 8o. *' 5ahun !()) tentang Per>aka=an, memberi

    kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan

    perkara per>aka=an tanah milik. 8amun demikian, dalam

    praktiknya, Peradilan Agama belum menun?ukkan kemandiriian

    dalam melaksanakan rupoksi peradilan sebagai pengdilan

    8egara yang independen. 5erlebih dengan terdapanya ketentuan

    tentang pengukuhan pada Pasal %" ayat * + 44 8o. ! 5ahun

    !()#, yang mengharuskan setiap keputusan pengadilan agam

    dikukuhkan oleh pngadilan negeri.

    e

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    19/23

    pengaruh recepti'e theorie, yang se

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    20/23

    memerlukan permohanan untuk pengukuhan kepada Peradilan

    8egeri.

    BAB III

    PENU'UP

    A. Ke$#"la

    Peradilan Agama merupakan Peradilan Agama adalah

    kekuasaan 8egara dalam menerima, memeriksa, mengadili,

    memutus dan menyelesaikan perkara perkara yang berbasis

    agama diantara orang orang Islam untuk menegakkan hukum

    dan keadilan

    . Perkebamangan peradilan agama bisa dilihat dia>al

    perkembangan Indonesia yang baru lepas dari pen?a?ahan untuk

    memplokalmirkan kemerdeakaan. Dia>al masa kemerdekaan itu,

    peradilan agama belum terlalu menon?ol dari segi tata

    peradilannya, karena beberapa tahun kemudian ter?adi agresi

    militer dari elanda. Kedudukanya pun tidak mengalami

    !(

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    21/23

    perubahan meskipun tatanan pemerintah sedikit banyak telah

    mengalami perubahan.

    5ata peradilan memulai menghirup angin segar tatanan

    dan setatus yang baru setelah adanya usulan dari Menteri

    Agama kepada presiden agar dilakukan reposisi terhadap

    peradilan agama. Peradilan Agama yang a>alnya berada dalam

    penga>asan dan penguasaan Kekuasaan Kementrian Kehakiman

    dan kemudian diserahkan kepada Kementrian Agama.

    Pengadilan Agama yang telah diserahkan pada

    Departemen Agama memiliki kendala seperti adaE pihak yang

    berusaha menghapuskan keberadaan peradilan agama. 4saha1

    usaha yang mengarah pada penghapusan Peradilan Agama ini

    men?adikan pandangan untuk lebih memperhatikan Pengadilan

    Agama. Pada kurun >aktu antara tahun !(#%1!(#', terdapat

    beberapa aturan yang yang perlu dia>asan kepada

    *$

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    22/23

    masyarakat akan kuat dan kukuhnya Peradilan Agama sebagai

    pranata sosial hukum yang telah berdiri, hidup dan berkembang

    di Indonesia. Dan posisi Peradilan Agama memiliki layaknya

    kekuatan dan dera?at yang sama dengan lembaga lembaga

    peradilan lainnya sebagai peradilan 8egara.

    DA3'AR PUS'AKA

    Anam, M. Khoiril, Dasar dasar Ilmu "ukum dan Ilmu Politik.

    andung: 8usa Media. *$$).

    Aripin, aenal, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi

    "ukum di Indonesia%. akarta : Ken

  • 7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

    23/23

    Koto, Alaiddin, Sejarah Peradilan Islam%.akarta: Ra?a>ali Press.

    *$!!.

    8oeh, 0. aini Ahmad dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah

    Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia%. urabaya:

    P5 ina Ilmu. !('".

    Mukhlas, Oyon unaryo, Perkembangan Peradilan Islam, ogor:

    ;halia Indonesia, *$!!.

    Rusli Muhammad, @emandirian Pengadilan Dalam Proses

    Penegakan "ukum Pidana 1enuju Sistem Peradilan Pidana

    !ang Bebas dan Bertanggung =aab. emarang: *$$#.

    yed Farid Al Atas, Democrac! and Authoritarianism in

    Indonesia and 1ala!sia, 3ondon: Ma>>.pa1

    slemankab.go.id&en&artikel&)*1se?arah1pa.html online+,

    diakses tanggal !) Maret *$!%.

    **

    http://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.html