peradilan pada masa kemerdekaan

7/26/2019 Peradilan Pada Masa Kemerdekaan

1/23

PERADILAN AGAMA PADA MASA

KEMERDEKAAN

(1945-1948)

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari Mata Kuliah

Peradilan Agama

Dosen Pengampu: Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

Disusun Oleh :

Aulia Rahman Firdausy !""#$$"% & $'(%%)%$)%**+

o-ia ohar Aslihati !""#$$") & $'(/$")('$'(+Kelas I0 1 2

I3M4 04K4M

FAK435A 6ARI7A0 DA8 04K4M

48I9RI5A I3AM 8;RI 48A8 KA3IA;A6O;6AKAR5A

*$!/&*$!%


2/23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belaka!

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan

keberlakuan 44D !(#/ pada tanggal !) dan !' August !(#/,

kedudukan hukum Islam seu?udkan ketentuan bah>a

Republik Indonesia adalah negara berdasarkan sila Ketuhanan

6ang Maha sa. ila tersebut dinyatakan dengan Pembukaan dan

Pasal *( Ayat !+ 44D !(#/ se


3/23

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut 4ndang

4ndang Dasar ini.

Kebi?akan Pemerintah Republik Indonesia se?ak tahun !(#/

dimaksud mene>enang

yang luas kepada Pengadilan Agama. Melainkan, Pemerintah

Republik Indonesia ingin mene>enangnya.

B. R"#"$a Ma$ala%!. agaimana Peradilan Agama pada a>al

Kemerdekaan IndonesiaB*. agaiman kekuasaan kehakiman di Indonesia

sebelum re=ormasiB". agaimana Peradilan Agama sebagai Pelaksana

Kekuasaan KehakimanB

&. '""a Pe"l$a!. 4ntuk mengetahui arti dari Peradilan Agama*. 4ntuk mengetahui Peradilan Islam Pada A>al

Kemerdekaan". 4ntuk mengetahui kekuasaan Kehakiman di

Indonesia sebelum Re=ormasi#. 4ntuk Mengetahui Peradilan Agama sebagai

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

*


4/23

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERADILAN AGAMA!. Istilah PeradilanDalam pengka?ian tentang Peradilan Agama di

Indonesia, untuk selan?utnya ditulis PADI, dan peradilan

pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah

khusus, diantaranya peradilan, badan kehakiman, badan

peradilan, dan pengadilan. Istilah1istilah itu dapat

ditemukan di dalam berbagai sumber, baik di dalam kamus

dan ensiklopedi maupun di dalam karya ilmiah serta di

dalam peraturan perundang1undangan. Keempat istilah itu

biasanya dikemukakan dalam pengertian yang berbeda,

tetapi kadang1kadang dikemukakan dalam pengertian yang

sama.!

Istilah peradilan dapat ditemukan di dalam berbagaisumber. Istilah badan kehakiman dapat ditemukan dalam

Pasal *# 4ndang 4ndang Dasar !(#/ 44D !(#/+. Istilah

badan peradilan dapat ditemukan dalam berbagai sumber,

di antaranya dalam ab II 4ndang1undang 8omor !# 5ahun

!()$ o 4ndang1undang 8omor "/ 5ahun !(((. Istilah

! isri, 2ik 0asan, Peradilan Agama di Indonesia akarta: P5 Ra?a;raCndo Persada. *$!"+, hlm. !.

"


5/23

pengadilan, atau pengadilan dalam lingkungan peradilan,

dapat ditemukan dalam berbagai sumber.*. Pengertian Peradilan

Dalam Kamus esar ahasa Indonesia, peradilan adalah

segala sesuatu mengenai perkara pengadilanE. *Menurut

Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir

dengan memberi keadilan keadilan dalam suatu proses

yang berakhir dengan memberi dalam suatu keputusan."

Peradilan Agama adalah kekuasaan 8egara dalam

menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan

menyelesaikan perkara perkara perka>inan, ke>arisan

>asiat, hibah, >aka=, dan shodaGoh diantara orang orang

Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan

Penyelenggaraan Peradilan Agama merupakan salah

satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam

4ndang 4ndang nomor !# 5ahun !()$ tentang pokok

pokok kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga

peradilan khusus yang ditum?ukkan kepada umat Islam

dengan lingkup ke>enangan yang khusus pula, baik

perkaranya ataupun para pen


6/23

men?adi dasar penyelenggaraan badan1badan kekuasaa

negara memungkinkan penundaan perubahan tersebut.#

Pada a>al kemerdekaan Republik Indonesia Peradilan

Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang1

undangan Pemerintah Kolonial elanda berdasarkan Pasal II

Aturan Peralihan 4ndang14ndang Dasar !(#/ yang

berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang ada

masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru

menurut 4ndang14ndang Dasar iniE./

Pada tanggal !) Agustus !(#/ merupakan titik balik

Indonesia, dari pen?a?ahan menu?u permulaan dari

kemerdekaan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan di

sektor1sektor klembagaan negara, salah satunya agama.

Oleh sebab itu, sebagai realisasi dari pelaksanaan ila

Ketuhanan yang Maha sa maka atas desalkan Komite

8asional Indonesia Pusat berdasakan usul dari Komite

8asional Daerah anyumas, pemerintah Republik Indonesia

dengan keputusan 8omor ! tertanggal " anuari !(#/

membentuk Departemen Agama.%0a?i Mohammad Ras?idi

merupakan menteri pertama kala itu.etelah adanya usulan Menteri Agama yang kemudian

disetu?ui oleh Menteri Kehakiman, menentapkan bah>a

Pengadilan Agama diserahkan kepada Kementrian Agama

dari Kementrian Kehakiman dengan ketetapan 8omor /tanggal */ Maret !(#%. e?ak saat a>al ter?adinya

Peradilan Agama men?adi bagian penting dari Departemen

#Ibid., hlm. !*"./ Abdullah 5ri Hahyudi. Peradilan Agama Di Indonesia. 6ogyakarta:Pustaka Pela?ar, *$$#+, hlm. !".% 0. aini Ahmad 8oeh dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Islam di Indonesia, urabaya: P5 ina Ilmu, !('"+,hlm. /*.

/


7/23

Agama.)Adapun kekuasaan Pengadilan Agama&Mahkamah

yar7iyah menurut ketetapan Pasal # PP adalah sebagai

berikut:!. Pengadilan Agama&Mahkamah yar7iyah memeriksa

dan memutuskan perselisihan antara suami isteri dan

semua perkara yang menurut hukum yang hidup

diputus menurut hukum agama Islam.*. Pengadilan Agama&Mahkamah yar7iyah tidak berhak

memeriksa perkara1perkara tersebutdalam ayat ! ?ika

untuk perkara berlaku lain dari pada hukum agamaIslam.'

Pada masa koloial Belanda tidak ada pegaai Pengadilan

Agama !ang mendapat gaji tetap atau honorarium dari

pemerintah, ketua pengadilan penghulu atau penghulu

kepala !ang diba!ar oleh Pemerintah "india Belanda

bukan sebagai ketua Pengadilan, akan tetapi dalam

kedudukann!a sebagai Islamitiseh Ad#iseur pada

$andraad. Adapun setelah kemerdekaan anggaran belanja

Pengadilan Agama disediakan oleh Pemerintah%&

Dari segi hukum agamanya, dalam ranah Peradilan

Agama pada masa a>al kemerdekaan Indonesia masih

menggunakan peraturan1peraturan yang masih diadopsi

dari hukum elanda seperti halnya peraturan

"uelijksordonantie, 'ors#enlandsche "ueelijksordonantie

Buitengeresten. Karena dalam Pasal II Aturan peralihan

44D !(#/ meyatakan: segala badan negara dan

) aenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi "ukum diIndonesia, akarta : Ken>>.pa1slemankab.go.id&en&artikel&)*1se?arah1pa.html online+, diakses tanggal!) Maret *$!%

( r=aniah uhriah, Peradilan Agama Indonesia * Sejarah Pemikirandan ealita, 6ogyakarta: 4I81Malang Press, *$$(+, hlm. !$*.

%
http://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.html


8/23

peraturan !ang ada masih langsung berlaku selama belum

diadakan !ang beru menurut +ndang+ndang Dasar iniE.

Dapat dianyatakan bah>a asas legalitas tentunya ?uga

diterapkan pada saat itu termasuk ?uga dalam Peradilan

Agama. Dan ?elas pertuaran yang nantinya digunakan

sedang diproses.

Kemudian dengan adanya Maklumat Menteri Agama Ke

* tertanggal *" April !(#% ditentukan hal1hal sebagai

berikut:

!. humuka Kantor Agama Daerah+ yang pada Jaman

epang termasuk kekuasaan Residen, men?adi ?a>atan

Agama Daerah yang men?adi urusan Departemen

Agama.*. 0ak untuk mengangkat Penghulu 3andrad, Penghulu

dan Anggota pengadilan yang dulu berada di tangan

Residen diserahkan pula pada Departemen Agama.

". 0ak untuk mengangkat Penghulu Mas?id dan pega>ai1pega>ainya yang dulu men?adi >e>enang upati

diserahkan pada Deartemen Agama.!$

5idak ada perubahan yang menon?ol dalam tata

peradilan khususnya Peradilan Agama di Indonesia.

eperti halnya peraturan sementara yang mengatur

Peradilan Agama tera dan Madura yang ditetapkan

adanya pengadilan penghulu(penghoeloe gerecht) yang

terdiri atas seorang ahli hukum Islam sebagai ketua yang

dibantu oleh dua orang anggota dan seorang panitera,

!$ 0. aini Ahmad 8oeh dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Islam di Indonesia, urabaya : P5 ina Ilmu. !('"+,hlm. /*.

)


9/23

sedangkan >e>enangnya sama dengan Priesterraad

sebelumnya.!!

angsa Indonesia yang dihadapkan pada re-olusi Csik

dalam meghadapi elanda yang kembali akan men?a?ah.

0al ini menyebabkan konstitusi yang mendasarkan

penyelenggaraan badan1badan kekuasaan negara

memungkinkan penundaan perubahaan ketentuan

hukum+ tersebut.!*Pada re-olusi Csik ada beberapa hal

yang bisa diali Press.,*$!!+, hlm. *#".!" 0. aini Ahmad 8oeh dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah SingkatPengadilan Agama Islam di Indonesia, urabaya: P5 ina Ilmu, !('"+,hlm. /".!# aenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi "ukum di

Indonesia,akarta: Ken


10/23

,. Peetaa Meter A!a#a N+#+r 'a%" 1942

teta! Peetaa 3+r#a$ Pe!a0la A!a#a

ter$a% 0ar Pe!%"l" Ka"ateKeluarnya penetapan Menteri Agama 8omor %

5ahun !(#) tentang Penetapan Formasi Pengadilan

Agama terpisah dari Penghulu Kabupaten atas usul

Resolusi Komperensi a>atan Agama seluruh a>a dan

Madura tanggal !*1!% 8opember !(#) tertanggal '

Desember !(#). Atau bisa dikatakan bah>a pemisahantugas antara penghulu kabupaten sebagai Kepala

Pega>ai Pen


11/23

diserahkan kepada Mahkamah Islam 5inggi. 3angkah

diluar itu ialah mendirikan ekolah ;uru dan 0akim Islam

;0I+!'yang baru dibuka bulan Maret !(#' di urakarta

untuk mendidik


12/23

ada sebelumnya. ebab dalam Pasal % ayat ! 44 8o. !(

tahun !(#' berbunyi : Dalam 8egara Republik Indonesia

ada tiga lingkungan peradilan yaitu: !+ Peradilan 4mum,

*+ Peradilan 5ata 4saha Pemerintahan, "+ Peradilan

Ketentaraan. Kelan?utan Peradilan Agama hanya mampu

masuk dalam Peradilan 4mum >alaupun tidak ada

ketentuan tegas yang menghapuskannya. 0al itu seprti

halnya di?elaskan dalam Pasal "/ Ayat *+ yang

menyatakan bah>a perkara perdata antara orang Islam

yang menurut hukum hidup harus diperiksa dan diputus

menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh

Peradilan 8egeri, terdiri atas seorang hakim beragama

Islam, sebagai ketua dan dua hakim ahli agama Islam

sebagai anggota yang diangkat oleh presiden atas usul

Menteri Agama dengan persetu?uan Menteri Kehakiman.*!

Pasal /" dan Pasal )/ menentukan bah>a dalam

Peradilan 8egeri, Peradilan 5inggi dan Mahkamah Agung,

ada satu bagian yang memriksa dan memutuskan

perkara1perkara yang sebelumnya diperiksa dan

diputuskan oleh Peradilan 8egeri dalam Peradilan 5ingkat

Pertama, Pengdailan 5inggi dalam Peradilan 5ingkat

anding, dan Mahkamah Agung dalam Peradilan Kasasi.

Perbedaan antara bagian Isalam dari pengadilan ini dan

bagian lain ialah bah>a bagian Islam, ?uga dalam

pengadilan tingkat Peradilan 8egeri+** memutusakan

seperti yang ter


13/23

umatera seperti Aerecht.4?

Di samping itu,?uga dibentuk ma?elis ulama yang

bertindak sebagai pengadilan bandingan mengimbangi

Mahkamah Islam 5inggi yang ketika itu sudah pindah ke

*" aenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi "ukum diIndonesia,akarta : Kenali Press,*$!!+, hlm. *##.

!*


14/23

urakarta. Itulah sebabnya a>a dan Madura terdapat '$

Pengadilan Agama dan satu ean yang

tergabung dengan Mahkamah Islam 5inggi sebelum

Agresi Militer I tahun !(#).*%

edangkan di luar a>a dan Madura yang ter?adi

pada saat re-olusi Csik dapat dilihat dari indikasi1indikasi

yakni,

!. Di beberapa daerah umatera sebagai hasil re-olusi

kemerdekaan ! Agustus !(#% terbentuk Mahkamah

yar1iayah di daerah A


15/23

yang independen dan mandiri. 0al ini bisa dilihat dari lembaga

peradilan yang masih belum mengalami bentuknya semula

ketika masa kolonial. egitu pula dengan perundang

undangannya, susunan lembaga peradilan masih diatur didalam

4ndang 4ndang 8o. "# 5ahun !(#* tentang usuna Peradilan

ipil, *)meskipun sudah lahir 4ndang undang 8omor ) 5ahun

!(#) tentang usunan dam Kekuasaan Mahkamah Agung dan

Ke?aksaan Agung.Pada perkembangan sselan?utnya yakni ketika Indonesia

men?adi 8egara serikat, pengaturan lembaga peradilan berbeda

dengan yang diatur dalam 44D !(#/, karena itu, yang digunakan

adalah 4ndang 4ndang Dasar ementara 44D+. Akan tetapi

perubahan ini berpengaruh pada lembaga peradilannya ,

mengingat dalam 44D tidak lagi diakui daerah daerah atau

8egara bagian, padahal pada >aktu itu, Indonesia dibagi atas

beberapa daerah bagian, termasuk ma


16/23

terutama ketika Ia mengeluarkan Dekrit Presiden / uli !(/(.*(

Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam ketentuan

Pasal !( undang undang tersebut disebutkan bah>a Demi

kepentingan re'olusi, kehormatan 5egara dan bangsa atau

kepentingan mas!arakat !ang sangat mendesak, presiden dapat

turut campur dalam soal soal pengadilan%.Dilihat dari aspek teori trias politika, maka inter-ensi

pemerintah terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman ?elas

bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman

?elas bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan 8egara

separation o poer )seperti dinyatakan oleh beberapa tokoh&

pemikir bidang hukum & kenegaraan, semisal ohn 3o


17/23

4mum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan P>radilan 5aata

4saaha 8egara."!

Disamping itu, ada beberapa undang1undang lain yang

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, terutama dalam

lingkungan peradilan sipil& umum, yaitu: 4ndangundang

Daarurat 8omor ! 5ahun !(/! tentang tindakan tindakan

sementara untuk menyelesaikan Kesatuan usunan, Kekuasaan

dan Aasan, =ungsi pengaturan, =ungsi member nasehat, dan

=ungsi administrasi.

D. PERADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA

KEKUASAAN KEHAKIMAN

e?ak keluarnya Dekrit Presiden 5ahun !(/( dan 4ndang

4ndang Dasar kembali kepada 44D !(#/, pelaksanaan bidang

peradilan merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman

sebagaimana digariskan dalam Pasal *# ayat * + 44D !(#/

"!

!%


18/23

yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah

mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut

4ndang14ndangE.

Pengakuan terhadap Peradilan Agama sebagai salah satu

lembaga peradilan yang melaksanakan sebagian tugas

pemerintahan dalam bidang peradilan ter?elma dengan lahirnya

44 8o. !( 5ahun !(#%. ahkan dengan lahirnya 44 8o. ! 5ahun

!()#, yang menggantikan 44 8o. !( 5ahun !(#%, Peradilan

Agama diakui sebagai salah satu dari # empat + lingkungan

peradilan yang sah , yaitu peradilan umum, Peradilan Agama,

peradilan tata usaha 8egara dan peradilan militer. Dengan

demikian posisi Peradilan Agama memiliki kekuatan dan dera?at

yang sama dengan lembaga lembaga peradilan lainnya sebagai

peradilan 8egara."*

Dalam perkembangannya, kekuasaan dan ke>enangan Peradilan

Agama itu mulai mendapat porsi, se?alan dengan lahirnya 44 8o.

! 5ahun !()#, yang pelaksanaanya diatur dalam PP 8o. ( 5ahun

!()/, dengan melimpahkan segala ?enis perkara perka>inan

orang orang yang beragama Islam ke Pengadilan Agama.

egitu pula PP 8o. *' 5ahun !()) tentang Per>aka=an, memberi

kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan

perkara per>aka=an tanah milik. 8amun demikian, dalam

praktiknya, Peradilan Agama belum menun?ukkan kemandiriian

dalam melaksanakan rupoksi peradilan sebagai pengdilan

8egara yang independen. 5erlebih dengan terdapanya ketentuan

tentang pengukuhan pada Pasal %" ayat * + 44 8o. ! 5ahun

!()#, yang mengharuskan setiap keputusan pengadilan agam

dikukuhkan oleh pngadilan negeri.

e


19/23

pengaruh recepti'e theorie, yang se


20/23

memerlukan permohanan untuk pengukuhan kepada Peradilan

8egeri.

BAB III

PENU'UP

A. Ke$#"la

Peradilan Agama merupakan Peradilan Agama adalah

kekuasaan 8egara dalam menerima, memeriksa, mengadili,

memutus dan menyelesaikan perkara perkara yang berbasis

agama diantara orang orang Islam untuk menegakkan hukum

dan keadilan

. Perkebamangan peradilan agama bisa dilihat dia>al

perkembangan Indonesia yang baru lepas dari pen?a?ahan untuk

memplokalmirkan kemerdeakaan. Dia>al masa kemerdekaan itu,

peradilan agama belum terlalu menon?ol dari segi tata

peradilannya, karena beberapa tahun kemudian ter?adi agresi

militer dari elanda. Kedudukanya pun tidak mengalami

!(


21/23

perubahan meskipun tatanan pemerintah sedikit banyak telah

mengalami perubahan.

5ata peradilan memulai menghirup angin segar tatanan

dan setatus yang baru setelah adanya usulan dari Menteri

Agama kepada presiden agar dilakukan reposisi terhadap

peradilan agama. Peradilan Agama yang a>alnya berada dalam

penga>asan dan penguasaan Kekuasaan Kementrian Kehakiman

dan kemudian diserahkan kepada Kementrian Agama.

Pengadilan Agama yang telah diserahkan pada

Departemen Agama memiliki kendala seperti adaE pihak yang

berusaha menghapuskan keberadaan peradilan agama. 4saha1

usaha yang mengarah pada penghapusan Peradilan Agama ini

men?adikan pandangan untuk lebih memperhatikan Pengadilan

Agama. Pada kurun >aktu antara tahun !(#%1!(#', terdapat

beberapa aturan yang yang perlu dia>asan kepada

*$


22/23

masyarakat akan kuat dan kukuhnya Peradilan Agama sebagai

pranata sosial hukum yang telah berdiri, hidup dan berkembang

di Indonesia. Dan posisi Peradilan Agama memiliki layaknya

kekuatan dan dera?at yang sama dengan lembaga lembaga

peradilan lainnya sebagai peradilan 8egara.

DA3'AR PUS'AKA

Anam, M. Khoiril, Dasar dasar Ilmu "ukum dan Ilmu Politik.

andung: 8usa Media. *$$).

Aripin, aenal, Peradilan Agama dalam Bingkai eormasi

"ukum di Indonesia%. akarta : Ken


23/23

Koto, Alaiddin, Sejarah Peradilan Islam%.akarta: Ra?a>ali Press.

*$!!.

8oeh, 0. aini Ahmad dan 0. Abdul asit Adnan, Sejarah

Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia%. urabaya:

P5 ina Ilmu. !('".

Mukhlas, Oyon unaryo, Perkembangan Peradilan Islam, ogor:

;halia Indonesia, *$!!.

Rusli Muhammad, @emandirian Pengadilan Dalam Proses

Penegakan "ukum Pidana 1enuju Sistem Peradilan Pidana

!ang Bebas dan Bertanggung =aab. emarang: *$$#.

yed Farid Al Atas, Democrac! and Authoritarianism in

Indonesia and 1ala!sia, 3ondon: Ma>>.pa1

slemankab.go.id&en&artikel&)*1se?arah1pa.html online+,

diakses tanggal !) Maret *$!%.

**
http://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.htmlhttp://www.pa-slemankab.go.id/en/artikel/72-sejarah-pa.html

peradilan pada masa kemerdekaan

Documents