optimalisasi penyelesaian perkara kepailitan ......syariah dan hukum atas kerja samanya dalam...

119
OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN SEBAGAI EASE OF DOING BUSINESS DALAM MENARIK INVESTOR ASING KE BISNIS SYARIAH DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Oleh: Rifqon Khairazi NIM 11140460000019 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440 H / 2018

Upload: others

Post on 02-Aug-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN SEBAGAI

EASE OF DOING BUSINESS DALAM MENARIK INVESTOR ASING KE

BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Rifqon Khairazi

NIM 11140460000019

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440 H / 2018

Page 2: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

OPTINIALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN SEBAGAI

EASE OF DOING BUSINESS DALAM MENARIK INVESTOR ASING KE

BISNIS SYARLA.H DI INDONESIA

SKRIPST

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Rifoon Khairazi

lll4046fixm0le

FRODT HTIKUN{ EKONONTT SYARIAI"I

F'AKI-ILTAS SYARIAH DAN TITIKTiNI

UII{ SY ARIF H IDAYATLILI,AH

"[AKARTA1440 H /2018

NIP. I 9670203201 41 1I 001

Page 3: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

l-,,EM.BAR P ENG ESTLHT{N

Skripsi beliudul "Oplitlahsasi Pen,velesaian Perkara Kepaititan se.bagai

fittse of [)oing ]Ju.:'itre.;s dalatrr N'lcnarik .lnverstor Asin-e ke gi5r,x Syarialr cli

hrdoresia", -vang ditulis olelr Rifqon Khairazi, NIIN/[. 111,10460000019. telah

ditrjikan dalatn t4ian skripsr pada.lLrnrat,05 Oktober 20i8. Sh'ipsi i1i te.latr

diterinla seba-eat saiaii sattr syarat ultLr[" rnempero.leh gelar Sarlana ]J1kun (S H.)pada Prograrn StLrdi LIlLkLrm Iikonomi S),ariah (N,{uanralat) Fakutrtas Syar.iatrr rlan

Hukurn Universitas Islarn Nege,ri Sy,arif Hidayanrllah .lakafla.

Panitia Sidang:

Ketua All.flasan Ali H,! A.NIP.19751201 20050 i 1 00s

:Dt {bdruraut. M.A.NrP.l973l2is 20050t I 002

Pernbj:nbing : Dr. N4uharnnud Ali Hanafiah Selian. S.FI.N.IINIP.t 9670203 20141 1 1 001

Penguji I ij.r liqrhaseqeh. 1,4 Ae.

i\iP. 1c)740817 200212 2 013

.iyiu slq t ih, _1lij-11tF-!Uf.i\i j j-)li. j,iii ij08t C0 i

Sekretaris

Pengrljr 1l

irr

Jakarta, Oktober 20 i 8

roe (. -,-i,,1, ,l^,, I1,,1-,,,.(fli) .rJ (il rfllr UrUJ I ttlht-riii.

215 199603 I 001

Page 4: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

LEN[BAR PE.R.NYATAAN

Dengan r-ni saya menyatakan bahlva :

]. Skripsi ini merupakan karya asii saya yang diajukan untuk rnenaenuhi salah

satlr pemyaratan memperoleh gelal Strata satu (S1) di Univers'ita-s Islam

Negeri G[$ Syarif Hrdavatrr,ri]ah Jakarta.

2- Sernua sumber yang saya -uunakan clalarn penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentnan yang berlaku di Uuiversitas' Islarn

Negen (UIN) Syarif Hidayatullah .lakarta-

3. Jika clikernudian hari terbukti bahrva penulisan ini merupakan hasrl plagrasi

dari karya ora.ng traitr, maka konsekuensinya saya berseclia mener,inra sanksi

berdasarkan httkum yang berlaku-

IV

Page 5: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

iv

ABSTRAK

Rifqon Khairazi. NIM 11140460000019. “OPTIMALISASI PENYELESAIAN

PERKARA KEPAILITAN SEBAGAI EASE OF DOING BUSINESS DALAM

MENARIK INVESTOR ASING KE BISNIS SYARIAH DI INDONESIA”.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2018 M. X + 80 halaman 26

halaman lampiran.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaruh hak imunitas

terhadap Profesi Kurator dan Pengurus dalam menjalankan pengurusan dan

pemberesan harta pailit dalam penyelesaian perkara kepailitan, dan untuk

mengetahui hubungannya dengan kegiatan investasi global dalam indikator Ease of

Doing Business dengan menggunakan parameter Penyelesaian Perkara Kepalitan

(Resolving Insolvency) guna menciptakan iklim investasi dan bisnis syariah yang

baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui Pendekatan

Perundang-undangan (Statue approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual

Aprroach),. Sumber penelitian ini didapatkan dengan melakukan penelusuran

peraturan prundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh

dari Otoritas Jasa Keuangan dan BKPM.

Hasil penelitian menemukan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada

Profesi Kurator dan Pengurus dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara

kepailitan dengan cara memberikan hak imunitas dapat mengarahkan kepada

hukum kepailitan Indonesia yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena UU No.

37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah tidak sesuai dengan kegiatan bisnis

global dan ditemukan beberapa Pasal di dalamnya dapat mengarahkan kepada

kepentingan tertentu. Sehingga dengan adanya perbaikan regulasi hukum kepailitan

Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha di

Indonesia dalam menarik Investor baik lokal maupun asing untuk dapat

menanamkan modalnya di Indonesia. Terutama dalam bisnis syariah yang semakin

berkembang.

Kata kunci : Hak Imunitas, Hukum Kepailitan, Ease of Doing Business,

Investasi syariah

Pembimbing : Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H.

Daftar Pustaka : 1975 s.d 2018

Page 6: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat Allah. Shalawat dan salam kepada Nabi

Muhammad SAW. Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “Optimalisasi

Penyelesaian Perkara Kepailitan sebagai Ease Of Doing Business dalam

Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia” dapat diselesaikan

dengan baik. Penulisan karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan penulis

hadapi. Namun, berkat usaha dan kerja keras, tidak lupa doa dan dukungan

banyak pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan

ini penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang teal membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini, perkenankan saya untuk mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak A.M Hasan Ali, MA dan Bapak Dr. Abdurrauf Lc., MA, selaku

Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. selaku Dosen

Pembimbing skripsi, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi serta

saran-saran dan telah bersedia meluangkan waktu dan kesabaran dalam

membimbing penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang senantiasa ikhlas dalam menyalurkan ilmunya kepada Penulis selama

masa kuliah.

5. Staff karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan

Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staff akademik Fakultas

Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan

terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan.

Page 7: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

vi

6. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda H. Pahyatmir, Ibunda Hj. Wisnarni,

Adik tersayang Ulya Gina Fauziya, dan Abangku Mufdil Tuhri. Terima

kasih telah memberikan motivasi, dukungan, do’a serta kasih sayang selama

ini. Kalian selalu menjadi motivasi Penulis hingga dapat menyelesaikan

skripsi ini.

7. Keluarga Abdul Sidiq dpt Kerinci dan Jakarta, yang selalu memberikan

dukungan kepada penulis.

8. Keluarga IMK Ciputat yang selalu setia mendukung Penulis selama ini,

terkhusus kepada sahabat Arya Rangga Putra, Muhammad Rifdol, kkd. Oga

Satria, kkd. Joko Arizal. kkd. Septa Dinata,

9. Keluarga C.O.I.N.S dan Galeri Investasi BEI FSH yang telah memberikan

banyak kesempatan dan peluang mengenal dunia investasi lebih luas kepada

Penulis.

10. Keluarga KKN Amoeba 038 yang telah sama-sama berjuang di Desa

Palasari; suka dan duka yang dilalui bersama akan selalu Penulis ingat.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2014 yang selalu

membantu dan memberikan saran selama perkuliahan. Terkhusus sahabat

Penulis Adam Aprilianto, Ahmad Fauzan Nashrullah, Ahmad Fauzan

Khairy, Imam Dwiky, Mohamad Alen Aliansyah, Rizky Fahruniza Saragih.

12. SCBD Toastmasters terima kasih atas do’a dan dukungan kepada Penulis

dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Serta teman-teman yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu,

terimakasih atas doa-doa terbaiknya.

Jakarta, 08 Oktober 2018

Rifqon Khairazi

Page 8: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv

ABSTRAK ............................................................................................................ iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

B. Pokok Permasalahan ................................................................................. 3

1. Identifikasi Masalah .............................................................................. 3

2. Pembatasan Masalah ............................................................................. 3

3. Perumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 4

1. Manfaat Teoritis .................................................................................... 4

2. Manfaat Praktis ..................................................................................... 5

E. Review Studi Terdahulu ........................................................................... 5

F. Kerangka Penelitian ..................................................................................... 7

1. Kerangka Teori Penelitian .................................................................... 7

2. Kerangka Konseptual Penelitian ........................................................... 9

G. Metode Penelitian ................................................................................... 10

1. Pendekatan .......................................................................................... 10

2. Jenis Penelitian ................................................................................... 11

Page 9: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

viii

3. Data Penelitian .................................................................................... 11

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.............................................. 12

5. Analisis Data ....................................................................................... 12

H. Rancangan Sistematika Penelitian .......................................................... 13

1. Bab I Pendahuluan .............................................................................. 13

2. Bab II Tinjauan Teoritis ...................................................................... 13

3. Bab III Gambaran Umum Hak Imunitas dan EoDB ........................... 13

4. Bab IV Analisa Keterkaitan Hak Imunitas Kurator dengan EoDB

dalam Investasi Syariah................................................................................. 13

5. Bab V Kesimpulan dan Saran ............................................................. 14

BAB II TINJAUAN TEORITIS ....................................................................... 15

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan ......................................... 15

1. Pengertian Kepailitan .......................................................................... 15

2. Tujuan Hukum Kepailitan .................................................................. 16

3. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan .......................................... 18

4. Akibat Hukum Kepailitan ................................................................... 20

B. Kurator .................................................................................................... 22

1. Pengertian Kurator .............................................................................. 22

2. Profesi Hukum Kurator di Indonesia .................................................. 24

3. Pengangkatan Kurator......................................................................... 25

4. Tugas dan Wewenang Kurator ........................................................... 26

C. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 30

1. Teori Perlindungan Hukum ................................................................ 30

2. Teori Kewajiban dan Paksaan............................................................. 30

3. Teori Perintah ..................................................................................... 31

Page 10: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

ix

4. Contempt of Court .............................................................................. 32

BAB III TINJAUAN UMUM HAK IMUNITAS DAN EASE OF DOING

BUSINESS (EODB) ............................................................................................ 33

A. Hak Imunitas .......................................................................................... 33

1. Pengertian Hak Imunitas ..................................................................... 33

2. Hambatan Kurator dan Pengurus di Indonesia ................................... 35

B. The Doing Business ................................................................................ 37

1. Ease of Doing Business ...................................................................... 37

2. Paramater Ease of Doing Business ..................................................... 38

3. Peringkat Ease of Doing Business ...................................................... 42

C. Investasi Syariah di Indonesia ................................................................ 45

4. SK Otoritas Jasa Keuangan No. 59/D.04/201..................................... 46

5. SK Otoritas Jasa Keuangan No. 24/D.04/2018................................... 46

BAB IV ANALISA KETERKAITAN HAK IMUNITAS DENGAN EODB

DALAM INVESTASI SYARIAH ...................................................................... 48

A. Penguatan Hak Imunitas Kurator dan Pengurus ..................................... 48

B. Parameter Hak Imunitas Kurator dan Pengurus ..................................... 54

1. Itikad Baik........................................................................................... 56

2. Tidak Melebihi Kewenangan yang Diberikan UUK PKPU ............... 56

3. Tidak Mennyalahgunakan Hak Imunitas ............................................ 56

C. Hak Imunitas dan Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving

Insolvency) ........................................................................................................ 57

D. Analisis Penguatan Hak Imunitas dengan EODB dalam Menarik Investor

Asing (syariah) .................................................................................................. 58

BAB V PENUTUP .............................................................................................. 72

A. Kesimpulan ............................................................................................. 72

Page 11: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

x

B. Saran ....................................................................................................... 74

1. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan .......................................................... 74

2. Bagi Pemerintah .................................................................................. 74

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 76

LAMPIRAN ......................................................................................................... 81

Page 12: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

xi

DAFTAR TABEL

NO Judul Tabel Halaman

Tabel 1.0 Kerangka Konseptual Penelitian 9

Tabel 1.1 Peringkat Ease of Doing Business Global 43

Tabel 1.2 Peringkat Ease of Doing Business Indonesia

2017/2018

44

Tabel 2.1 Data Doing Business 2018 Menggambarkan

Kondisi Berusaha Di Indonesia Dengan

Perbandingan Tahun Sebelumnya 2017

60

Tabel 2.2 Data 10 teratas Peringkat Ease of Doing Business

2017-2018

63

Page 13: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika Investasi dalam suatu negara banyak dipengaruhi oleh adanya

pelaku usaha dan atau perusahaan. Perkembangan dan persaingan

perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 menuju kepada titik terlemahnya.

Hingga pada tahun 1998 terjadinya krisis moneter menjadikan banyak

perusahaan-perusahaan besar menderita kerugian dan tidak sedikit pula yang

harus menutup usahanya disebabkan berbagai permasalahan utang piutang.

Penyelesaian masalah seputar utang piutang menjadi salah satu hal terpenting

dalam kelancaran kegiatan perekonomian bagi suatu negara. Di samping adanya

persaingan yang kuat antar pelaku bisnis dalam dunia usaha, perusahaan

maupun industri dihadapkan dengan tantangan kompetitif, perlombaan

memenangkan pasar, di mana yang kuat adalah mereka yang memiliki finansial

dan strategi pasar yang bagus.

Dalam laporan tahunan World Economic Forum (WEF)1. Peringkat daya

saing global Indonesia tahun 2016-2017 adalah 41 dari 138 negara yang

disurvei. Kemudian pada tahun berikutnya 2017-2018 peringkat Indonesia naik

ke 36 dari 137 negara. Laporan ini menempatkan Indonesia pada 4 besar negara

di ASEAN di bawah Singapura (3), Malaysia (23) dan Thailand (32).

Peningkatan ini mengindikasikan adanya kompetisi berusaha yang baik bagi

perusahaan maupun industri yang ada.

Fenomena ini tiada tanda risiko, salah satunya adalah kepailitan.

Penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dapat dikatakan jauh dari ideal.

Begitu pula dengan pengaturannya dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK

PKPU) yang harus segera direvisi. Terdapat banyak kasus yang belum dan tidak

1 World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2017-2018.

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018. Diakses pada 21

Februari 2018.

Page 14: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

2

terselesaikan dengan baik, UUK PKPU dapat menimbulkan berbagai persoalan

baik pre-insolvency maupun post-insolvency. Berbagai pemasalahan pun sering

menghambat pengurusan harta pailit.

Hambatan dan penundaan pemberesan harta pailit terjadi pada masa

pengurusan dan pemberesan (post-insolvency), kurator yang mengemban tugas

tersebut sering dihalang-halangi dalam melakukan tugasnya. Terhambatnya

pengurusan harta pailit mengakibatkan tertundanya pemberesan dan pembagian

harta kepada kreditur, sehingga merugikan berbagai pihak; kreditur tidak

mendapatkan pelunasan piutang dengan cepat, dan kurator tidak mendapatkan

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya mengurus dan

membereskan harta pailit.

Dasar pentingnya pengaturan ini adalah merujuk kepada ketentuan dalam

UUK PKPU yang dituntut harus segera dilakukan perbaikan. Penulis

memfokuskan penelitian ini kepada Profesi Kurator dan Pengurus yang dalam

pengurusan dan pemberesan pada praktiknya rentan diintervensi oleh pihak

yang berkepentingan terhadap harta pailit dengan menggunakan delik-delik

pidana, sehingga menyebabkan harta pailit membutuhkan waktu yang lama

untuk diselesaikan. Hal ini berimbas kepada tertundanya pemberesan harta

pailit yang pada akhirnya merugikan stakeholders dalam perkara kepailitan dan

secara tidak langsung menghambat laju investasi asing ke Indonesia.

Yang menarik dari pembahasan ini adalah ketika secara hukum kurator

berwenang melakukan pengurusan harta pailit dengan tanpa ada intervensi dari

pihak lain akan tetapi kewenangan tersebut masih samar untuk diketahui.

Sehingga intervensi dari pihak lain rentan terjadi demi kepentingan menunda

likuidasi harta debitor pailit. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut penulis

akan mengaitkannya dengan indikator investasi Ease of Doing Business, yang

dalam penilaiannya dilakukan terhadap 10 parameter, salah satunya adalah

Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency). Sejatinya hukum

kepailitan yang baik tidak membutuhkan waktu yang lama dalam

penyelesaiannya akan tetapi di Indonesia pengaturan tentang Hukum

kepailitannya masih menuntut untuk segera diperbaiki.

Page 15: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

3

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan

mengkaji lebih dalam lagi mengenai hak imunitas kurator serta hubungannya

dengan iklim investasi di Indonesia . Oleh karena itu penulis memilih judul

“Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan sebagai Ease Of Doing

Business dalam Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia”

B. Pokok Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang penulis telah uraikan maka

permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Debitor, kreditor atau pihak lain dapat mengajukan laporan

ke kepolisian atas tugas yang dilakukan kurator.

b. Konsep hak imunitas kurator dalam UU masih belum jelas.

c. Pihak kepolisian rentan menerima laporan pihak tertentu atas

kurator yang menjalankan tugas.

d. Adanya indikasi kesewenang-wenangan kurator dalam

mengurus harta pailit berdasarkan tugas dan wewenangnya.

e. Minimnya penerapan asas globally accepted principles

dalam hukum kepailitan Indonesia.

f. Perkembangan produk investasi yang baik di Indonesia.

g. Perlindungan hukum terhadap debitur, kreditur, dan kurator.

h. Ketentuan hukum kepailitan di Indonesia tidak cukup ideal

untuk perkembangan bisnis saat ini.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan dalam rangka

optimalisasi penyelesaian perkara kepailitan, maka ruang lingkup

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi, yaitu kepada tugas,

kewenangan dan aspek perlindungan hukum terhadap Kurator dan

Pengurus, sebagai aktor utama dalam penyelesaian perkara kepailitan,

yang berdampak kepada proses kepailitan post-insolvency.

Page 16: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

4

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang penulis telah uraikan

di latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas,

yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak imunitas terhadap kurator dan

pengurus dalam UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih dapat dintervensi

oleh pihak lain?

2. Bagaimana upaya optimalisasi melalui penguatan hak imunitas

dalam hubungannya dengan Ease of Doing Business dapat menarik

investor asing ke bisnis syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan

penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaturan mengenai hak imunitas terhadap kurator

dan pengurus dalam UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih dapat dintervensi

oleh pihak lain.

2. Mengetahui upaya optimalisasi melalui penguatan hak imunitas

dalam hubungannya dengan Ease of Doing Business dapat menarik

investor asing ke bisnis syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian yang dilakukan ini dapat

memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya

Hukum Kepailitan yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit debitor

yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Page 17: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

5

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, mengenai penguatan hak

imunitas profesi kurator dalam membereskan harta pailit. Penelitian ini

juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi

Pemerintah dalam merancang dan membentuk peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

E. Review Studi Terdahulu

Dalam hal menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada dan

sebagai upaya pencegahan kesamaan tema dan materi penelitian, penulis

melakukan tinjauan kajian terdahulu yang memiliki kesamaan terhadap

penelitian mengenai hak imunitas kurator dalam pemberesan harta pailit.

Penulis telah melakukan review terhadap jurnal dan skripsi, serta tinjauan ke

official website beberapa kampus, yaitu:

1. Urgensi Pemberian Hak Imunitas Kepada Kurator Saat Pengurusan

Dan Pemberesan Harta Pailit, merupakan tesis yang ditulis oleh Happy

Rayna Stephany (2015) Mahasiswi Universitas Indonesia, yang membahas

mengenai hak imunitas kurator, sekilas tampak kesamaan dengan penelitian

yang penulis lakukan. Namun, kenyataannya terdapat perbedaan yang

siginifikan. Ia melakukan fokus penelitian terhadap hak imunitas kurator

dalam kaitannya dengan perlindungan hukum kurator mengurus harta pailit

sedangkan penulis menghubungkan hak imunitas kurator sebagai cara untuk

memperlancar proses pemberesan harta pailit yang berkaitan dengan

terpenuhinya hak debitor dan kurator sebagai salah satu alternatif

menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia guna menarik

investor dengan usaha bebrbasis syariah ke Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas

Mengamankan Harta Pailit dalam Praktik Berdasarkan Kajian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jurnal terbitan Universitas

Page 18: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

6

Padjajaran tahun 2015, ini ditulis oleh Indra Nurcahya, membahas

kewenangan kurator dalam melaksanakan tugas mengamankan harta pailit

dan menganalisis kewenangan tersebut atas perlawanan debitor pailit

berdasarkan UUK PKPUdan menentukan tindakan kurator dalam

meningkatkan harta pailit atas perlawanan pihak ketiga. Berbeda dengan

penelitian yang penulis lakukan yakni, dengan mengkaji UUK

PKPUmengenai hak kurator atas hak imunitas dalam menjalankan tugas

pemberesan harta pailit.

3. Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan

Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor

Separatis, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1 tahun

2017 ini merupakan karya tulis Dewi Tuti Muryati dkk, Dosen Fakultas

Hukum Universitas Semarang, yang membahas pengurusan harta pailit

dalam kaitannya dengan hak kreditor separatis yang kedudukannya memang

dipisahkan dari kreditur lainnya dalam pemberesan harta pailit. Jurnal ini

memiliki kesamaan berupa pemberesan harta pailit yang berkaitan dengan

hak para kreditur, namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis

yakni terhadap hak para pihak yang saling dihubungkan dalam proses

pemberesan debitor pailit.

4. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di

Indonesia (The Government Efforts In Realizing Ease of Doing Business

in Indonesia), Jurnal Rechtsvinding Volume 6, Nomor 3, Desember 2017,

ditulis oleh Edward James Sinaga yang membahas konsep kemudahan

berusaha di Indonesia secara umum, dengan menekankan aspek perusahaan

terbatas sebagai subjek dalam penelitiannya. Ia berusaha menganalisis

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan berusaha,

serta peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung

kemudahan berusaha. Berbeda dengan penulis yang menempatkan peranan

kepailitan dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, dari

perspektif penyelesaian sengketa kepailitan yaitu pemberesan harta debitor

yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Page 19: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

7

F. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Teori Penelitian

Dalam mengartikan teori, Fred N. Kerlinger dalam bukunya Foundation

of Behavioral Research menjelaskannya sebagai “Seperangkat konsep,

batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang

fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan

menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.2 Menurut Shorter Oxford

Dictionary “teori” mempunyai beberapa definisi, yang salah satunya yang

lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik “suatu” skema atau sistem

gagasan atau pertanyaan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan

dari sekelompok fakta atau fenomena; suatu pertanyaan tentang sesuatu

yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang

diketahui atau diamati.3 Menurut Sarantakos teori dibangun dan

dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan

dan menjelaskan suatu fenomena.4 Yang jadi landasan kerangka teoritis

dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam

suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada

hukum untuk mengatur warga negaranya. Hubungan inilah yang

melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan

menjadi hak bagi warga negaranya, namun di sisi lain

perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara

wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya,

sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai

2 Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif & Empiris,

III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 134. 3H.R. Otje Salman and Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, Dan

Membuka Kembali) (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 22. 4 Salman and Anthon F. Susanto, h. 22.

Page 20: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

8

negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum.”

b. Teori Kewajiban dan Paksaan

Salah satu hakikat dari hukum adalah dapat dipaksakan

berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu,

dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang

bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga

menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga

negaranya.5

c. Teori Perintah

HLA Hart menyatakan bahwa perintah (command) adalah

“to exercise authority over men, not power to inflict harm, and

though it may be combined with threats of harm the command is

primarily an appeal not to fear but to respect for authority”

dalam hal ini, perintah utamanya dimaksudkan bukan untuk

ditakuti tetapi untuk dihormati. Perintah seperti inilah yang

dimaksudkan oleh hukum, yang dalam hal hukum dianggap

sebagai “perintah” yang harus dijalankan oleh orang yang

menjadi objek pengaturan hukum.6

d. Contempt of Court

Teori ini berdasarkan kepada independensi pengadilan

dalam memutus suatu perkara. Artinya, orang tidak bisa semata-

mata tidak menerima suatu putusan pengadilan atau

mengingkari adanya suatu putusan atas dirinya. Adanya

tindakan demikian dianggap sebagai contempt of

court/penghinaan terhadap pengadilan.

5 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Cetakan kedua (Jakarta:

Kencana, 2013), h. 105. 6 Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. h. 98.

Page 21: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

9

2. Kerangka Konseptual Penelitian

Table 1.0 Kerangka Konseptual Penelitian

No Definisi Deskripsi

1 Kepailitan

(UUK-PKPU)

Kepailitan, ialah adalah sita umum atas

semua kekayaan Debitor Pailit yang

pengurusan dan pemberesannya dilakukan

oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim

Pengawas sebagaimana diatur dalam

UndangUndang ini

2 Bankruptcy

(Black law’s

Dictionary 9th)7

A statutory procedure by which a (usu.

insolvent) debtor obtains financial relief and

undergoes a judicially supervised

reorganization or liquidation of the debtor's

assets for the benefit of creditors;

3 Kepailitan8 Sita umum atas harta kekayaan Debitor

untuk kepentingan semua Kreditor yang

pada waktu Kreditor dinyatakan pailit

mempunyai utang.

4 Immunity (14c -

Black law’s

Dictionary 9th)9

Any exemption from a duty, liability, or

service of process; esp., such an exemption

granted to a public official or governmental

unit.

Absolute

immunity. (17c

- Black law’s

Dictionary 9th)10

A complete exemption from civil liability,

usu. afforded to officials while performing

particularly important functions, such as a

representative enacting legislation and a

judge presiding over a lawsuit.

7 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Abridged: 9th-West (2010) h. 166

8 Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepaiilitan di Indonesia, (Kencana: Jakarta,

2009) h. 72 9 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, h. 817 10 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, h. 818

Page 22: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

10

Judicial

immunity (1850

- Black law’s

Dictionary 9th)11

The immunity of a judge from civil liability

arising from the performance of judicial

duties

5 Kurator Segala ketentuan mengenai kurator diatur

dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 UU

Kepailitan, kurator adalah perorangan yang

melakukan pengurusan dan/atau

pemberesan harta pailit. 12

Kurator mempunyai dua kewajiban hukum

dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya. Pertama, kurator

mengembang statutory duties, Kedua,

berupa fiduciary duties atau fiduciary

litigations.13

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum

normatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan

Perundang-undangan (Statue Aprroach), Undang-undang yang penulis

gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

menjadi pedoman dalam pernyataan putusan pailit dan pedoman eksekusi

harta pailit.

11 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary. h. 818

12 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, (Alumni:

Bandung, 2010) h. 141 13 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan. (Grafiti: Jakarta, 2010) h. 228

Page 23: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

11

Pendekatan Konseptual (Conseptual Aprroach), dengan mengkaji

konsep dan hakikat kepailitan, konsep Ease of Doing Business, Konsep

kewenangan, dan Konsep Keadilan. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga

berdasarkan Case Aprroach, dalam Pendekatan Kasus ini penulis secara

singkat mengkaji beberapa putusan pengadilan yang ada keterkaitannya

dengan topik penelitian yaitu berupa; hambatan-hambatan yang dialami

kurator selama menjalankan tugas, hingga kurator yang diputus tidak

bersalah dana atau bersalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis

penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

pantas.14

3. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data

sekunder, dan tersier. Yaitu:

a. Data Primer, ialah data yang didapatkan secara langsung tanpa perantara

atau langsung dari sumbernya, dalam hal ini penulis menggunakan

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 (UU Kepailitan) dan peraturan

hukum lainnya yang berhubungan dengan kepailitan, Data Daftar Efek

Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Laporan Ease of Doing Business Grade yang dikeluarkan oleh World

Bank, dan Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

b. Data Sekunder, ialah data-data hukum yang dapat memberikan

informasi dan penjelasan terhadap data primer, data sekunder yang

penulis gunakan antara buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita internet.

Data sekunder yang terutama adalah buku hukum studi kepailitan dan

14 Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet I. (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2004) h. 118.

Page 24: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

12

hasil interview ahli hukum yang penulis peroleh dari beberapa sumber

berita terpercaya di internet.

c. Data Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya:

kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan

sebagainya.15

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data

melalui studi dokumen/kepustakaan (Library research) yaitu dengan

melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku,

jurnal, artikel, kamus, dan berita terpercaya dari internet.16 Yang memiliki

keterkaitan dengan kepailitan, kurator, hak imunitas, investasi, penaman

modal, dan sebagainya

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini keseluruhan bahan dan data-data dikumpulkan,

data primer, sekunder, dan data tersier, selanjutnya dilakukan

pengelompokan berdasarkan isu yang akan penulis bahas. Kemudian

bahan diuraikan dan diteliti sehingga memperoleh informasi dan

pembahasan yang sistematis. Metode analisis data yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan

yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan secara

khusus. Data-data tersebut diolah dan diuraikan untuk kemudian penulis

analisa dan simpulkan, sehingga isu hukum yang telah dirumuskan dalam

perumusan masalah dapat terjawab.

15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet. VI (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2003) hlm.114 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 65

Page 25: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

13

H. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulis akan menyajikan penelitian ini ke dalam lima bab, masing-masing

bab terdiri dari sub-sub sebagai berikut:17

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Teoritis

Dalam bab ini, Penulis menguraikan teori-teori hukum kepalitan

dalam hubungannya dengan kepailitan di Indonesia yang dijadikan

sebagai alat interpretasi tema permasalahan.

3. Bab III Gambaran Umum Hak Imunitas dan EoDB

Dalam bab ini, penulis menguraikan hal yang berkaitan dengan

konsep hak imunitas dan Ease of Doing Business (EoDB) secara umum

disertai dengan hubungan hak imunitas kurator dalam UU No.37/2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan

beberapa kasus yang berhubungan dengan hak imunitas kurator dalam

pengurusan harta pailit.

4. Bab IV Analisa Keterkaitan Hak Imunitas Kurator dengan EoDB

dalam Investasi Syariah

Dalam bab ini diuraikan hasil analisis penulis mengenai perlunya

penguatan hak imunitas kurator dan pengurus dalam proses pemberesan

harta pailit yang berkaitan dengan Ease of Doing Business di Indonesia

dalam rangka menarik investor asing (syariah), serta menjelaskan

17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta: FSH

UIN Jakarta, 2017) h.39

Page 26: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

14

produk-produk dan berbagai instrumen investasi syariah yang ada di

Indonesia secara umum.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan, yang

berisi penjelasan secara singkat dari hasil pembahasan dan analisa, dan

penulis juga mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu

sebagai bahan masukan bagi para pembaca.

Page 27: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

15

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu

membayar hutang-hutang atas para kreditor yang dimilikinya. Hal ini

disebabkan karena pasiva lebih besar dari aktiva, artinya hutang yang

dimiliki debitor lebih besar dari aset yang ada. Sedangkan kepailitan

adalah suatu kondisi yang mengakibatkan harta debitor berada di bawah

sita umum akibat dari adanya putusan pailit dari pengadilan. Debitor dalam

melakukan kegiatan bisnis kemudian mengalami masalah keuangan dapat

mengajukan permohonan penetapan pailit atas dirinya sendiri (voluntary

petition) atau bagi para kreditor yang merasa piutang yang dimilikinya atas

debitor tidak mampu untuk dibayar oleh debitor dengan pertimbangan

bisnis debitor dalam kondisi yang sangat buruk dan membahayakan

piutang yang dimilikinya, ia dapat mengajukan permohonan penetapan

pailit terhadap debitor (involuntary petition).

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004

Pasal 1 angka 1 adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang

ini”. Pengertian kepailitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni

“keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi

membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang”.

Dalam Kepustakaan, Algra Mendefinisikan kepailitan adalah

faillissementis een gerechtejijk beslag op het gehele vermogen van een

schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser. (kepailitan

adalah suatu sitaan umum terhadap semua arta kekayaan dari seorang

debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si

Page 28: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

16

berpiutang).18 Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat

komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit

seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah memiliki ketidakmampuan

lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.19

Pengertian kepailitan juga dapat ditemukan di Black Law’s Dictionary,

yang menjelaskan:

“A statutory procedure by which a (usu. insolvent) debtor obtains

financial relief and undergoes a judicially supervised

reorganization or liquidation of the debtor's assets for the benefit of

creditors”20

Bahwa kepailitan merupakan suatu prosedur perundang-undangan

yang menghadapkan debitur pada keadaan kondisi keuangan yang tidak

stabil dan secara hukum mengakibatkan reorganisasi atau likuidasi

terhadap harta debitur demi kepentingan para kreditor.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Kreditur pada dasarnya memiliki kesamaan kedudukan dengan

kreditur lain yang juga memiliki piutang terhadap debitur (paritas

creditorium). Sehingga pada saat debitur dalam kondisi pailit, para

kreditur ini akan saling mendahului satu dengan yang lain untuk

mendapatkan pelunasan hutang paling awal dengan asumsi mendapat

porsi yang besar dengan kata lain piutangnya terbayar lunas. Di lain sisi,

kreditur yang menagih piutang terakhir berkemungkinan tidak

mendapat pelunasan hutang secara maksimal. Oleh sebab itu, perlu

adanya suatu lembaga yang mengatur pembagian piutang ini secara

berkeadilan, maka muncul lembaga kepailitan yang di Indonesia berada

di bawah pengadilan niaga yang diatur dalam UUK PKPU.

18 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan, 5th ed.

(Kencana, 2015), h. 1. 19 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan, h. 2. 20 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (9th-West: Abridged, 2010), h. 166.

Page 29: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

17

Kepustakaan hukum para ahli menjelaskan, tujuan kepailitan

adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor

dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.21 Dalam

hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan

bermaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak

terkait dalam hal ini kreditor dan debitor, atau masyarakat. Mengenai

hal ini, penjelasan umum UUK PKPU menyebutkan beberapa faktor

pelunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang. faktor-faktor yang dimaksud yaitu:22

a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila

dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang

menagih piutangnya dari debitur

b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak

jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara

menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan

kepentingan-kepentingan debitor atau para kreditor

lainnya.

c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan

yang dilakukan salah seorang kreditor atau atau debitor

sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi

keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor

tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya

perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua

harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan

tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Pada zaman dahulu debitor yang tidak mampu membayar hutangnya

dimasukkan ke dalam penjara sebagai akibat hukum karena merugikan

21 Sentosa Sembiring, “Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepalitan,” Jurnal

Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 3, no. 1 (2017): h. 96. 22 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung:

Alumni, 2010), 72.

Page 30: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

18

kreditor, bahkan terkadang dipotong anggota tubuh si debitor. Di era

sekarang secara yuridis debitor diberikan banyak hak sebagai bentuk

perlindungan, karena pemahaman selama ini yang salah adalah

kepailitan diidentikkan dengan suatu tindakan kriminal padahal tidaklah

seperti itu.

3. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga

pemohon pailit terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pailit yang

disebut di UUK PKPU. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak

memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan

dapat dikabulkan oleh pengadilan, adapun syarat-syarat pengajuan

permohonan pailit adalah:

a. Utang

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utag adalah perikatan,

yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta

kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak

dipenuhi, kreditur berhak mendapat pemenuhan dari harta debitur.

Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai

suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-

meminjam uang saja.23

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan

permohonan pailit ialah harus adanya utang. Definisi utang dalam

UUK PKPU disebutkan dalam Pasal 1 angka 6. Dalam Pasal 2 ayat

1 UUK PKPU disebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau

lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas

23 Jono, Hukum Kepailitan, III (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11.

Page 31: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

19

permohonan yang diajukan kreditornya. Dengan demikian

ketentuan utang dalam permohonan pailit ialah;

1) Telah jatuh tempo dan dapat ditagih

2) Debitor tidak membayar lunas setidaknya satu utang.

b. Dua atau Lebih Kreditor

Pengertian kreditor menurut Pasal 1 angka 2 adalah

“orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-

undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Kreditor adalah

orang yang berdasarkan suatu perikatan mempunyai hak

subjektif untuk menuntut debitornya memenuhi kewajiban

(prestasi) tertentu dan dapat mengajukan pemenuhan tagihannya

tersebut atas kekayaan debitor.24

Pengertian "kreditor" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah kreditor konkuren,

kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai

kreditor separatis, mereka dapat mengajukan permohonan

pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan

yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk

didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-

masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004.

c. Pihak-Pihak Pemohon pailit

Permohonan kepailitan dalam ketentuan hukum

kepailitan di Indonesia Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) UUK PKPU

mengatur bahwa, yang dapat mengajukan permohonan

kepailitan adalah:

a. Debitor;

b. Kreditor;

24 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan

Di Indonesia, Cetakan I (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 111.

Page 32: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

20

c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;

d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank;

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal hal

debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga

kliring dan penjamin simpanan;

f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan

asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang

kepentingan publik.

Dengan diundangkannya UU No. 21/2011 Tentang OJK

maka kewenangan permohonan pailit oleh Bapepam, Menteri

Keuangan, dan Bank Indonesia menjadi kewenangan OJK

berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 55. Dengan ketentuan

terlebih dahulu harus memenuhi dua unsur kepailitan. Pertama,

ada hutang yang jatuh tempo serta tidak dibayar lunas. Kedua,

adanya lebih dari dua kreditor.

Permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor atau

kreditor wajib didampingi oleh advokat, ketentuan ini bertujuan

agar proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada

efisiensi dan efektivitas beracara, dengan harapan tidak ada lagi

masalah teknis atau administrasi di persidangan karena advokat

dianggap telah memahami tentang hukum acara.

4. Akibat Hukum Kepailitan

Debitor yang dinyatakan pailit ialah berdasarkan kepada putusan

pernyataan pailit yang dikeluarkan kan oleh Hakim Pengadilan Niaga

dalam suatu putusan (vonnis) yang menimbulkan suatu akibat hukum

dimana harta debitur di berada pada sitaan umum, serta tidak lagi

memiliki kewenangan mengatur dan menguasai hartanya.

Page 33: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

21

Putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, dalam Pasal

15 ayat (1) disebutkan harus berisikan:

a. Pengangkatan Kurator; Kurator dapat ditunjuk oleh debitur

atau kreditur sebagai bentuk suatu usulan kepada hakim,

dengan tetap kewenangan mengangkat kurator berada pada

hakim. Apabila tidak diajukan usulan kurator oleh debitor

maupun kreditor maka yang diangkat sebagai kurator adalah

Balai Harta Peninggalan (BHP).

b. Pengangkatan Hakim Pengawas; ditunjuk dari hakim

pengadilan.

Secara khusus UUK PKPU mengatur mengenai akibat-akibat

hukum kepailitan yaitu pada Bab II Bagian Kedua, yaitu:

a. Akibat terhadap harta kekayaan. Pasal 21 menyebutkan

bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor

pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu

yang diperoleh selama kepailitan. Kemudian pada Pasal 24

ayat (1) disebutkan, debitor demi hukum kehilangan haknya

untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk

dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

b. Sitaan umum (public attachment); hakikat dari sitaan umum

terhadap harta debitur adalah bahwa maksud adanya

kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap

perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta

menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh

debitor yang kemungkinan akan merugikan harta pailit.

c. Putusan serta merta; pada asasnya putusan kepailitan adalah

serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

Page 34: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

22

terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya

hukum.25

d. Pasal 25 menyebutkan akibat terhadap perikatan yang terjadi

sesudah adanya putusan pailit, yaitu tidak dapat dibayar

menggunakan harta pailit,. Jika ketentuan ini dilanggar oleh

debitor pailit, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan

tersebut, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta

pailit. Penjelasan kalimat “menguntungkan harta palit” tidak

dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 25 UUK

PKPU.

B. Kurator

1. Pengertian Kurator

Akibat hukum dari suatu putusan pailit terhadap debitor adalah

melekatnya sita umum pada seluruh harta kekayaan debitor pailit. Dengan

berlakunya sitaan umum, debitor demi hukum kehilangan haknya mengurus

dan menguasai harta pailit sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya.

Lebih lanjut, setelah berlakunya ketentuan Pasal 24 UUK PKPU mengenai

sita umum ini, kemudian dituntut segera untuk dilaksanakan pengurusan

dan pemberesan harta pailit oleh Institusi yang berwenang dalam melakukan

hal demikian, dalam hal ini adalah kurator.

Secara umum, kurator adalah suatu profesi yang bertugas mengurus

segala kepentingan harta debitor pailit dalam rangka pelunasan piutang yang

dimiliki para kreditor yang mempunyai bukti kepemilikan piutang.

Pengertian kurator dapat dijumpai pada Pasal 1 angka (5) UUK PKPU yakni

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang

diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor

Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas”

25 Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan, 163.

Page 35: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

23

Kurator, yaitu orang atau persekutuan swasta yang berdomisili di

Indonesia, mempunyai kepakaran khusus yang diperlukan dalam rangka

harta pailit, terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktiknya, yang terdaftar menjadi

kurator ialah para advokat dan akuntan publik.26

Vollmar menyatakan bahwa “De kurator is belast, aldus de wet, met

het beheer en de vereffening van de failliete boedel”. (kurator adalah

bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta

pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya

terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan

dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.27

Kurator juga dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda, di Inggris

kurator biasa disebut liquidator, pengertian liquidator dapat dijumpai dalam

hukum kepailitan Inggris, yaitu Insolvency act.

“The functions of the liquidator of a company which is being wound

up by the court are to secure that the assets of the company are got

in, realised and distributed to the company's creditors and, if there

is a surplus, to the persons entitled to it”

Berbeda dengan Inggris, di Amerika kurator disebut dengan Trustee,

disebutkan dalam Bankruptcy Code Amerika Serikat;

“Trustee A person appointed by the U.S. Trustee or elected by

creditors or appointed bya judge to administer the bankruptcy

estate during a bankruptcy case”28

Kurator juga biasa disebut dengan receiver, Dalam Black law’s

dictionary,

26 Tata Wijayanta, Undang-Undang Dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia Dan

Malaysia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h. 183. 27 Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan, 108. 28 Garner, Black’s Law Dictionary, h. 1656.

Page 36: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

24

“disinterested person appointed by a court, or by a corporation or

other person, for the protection or collection of property that is the

subject of diverse claims (for example, because it belongs to a

bankrupt or is otherwise being litigated)”.29

Dengan membandingkan dengan beberapa negara, kurator

sejatinya memiliki peranan yang sama. Kurator ditunjuk atau diangkat

oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan terhadap harta debitor

yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

2. Profesi Hukum Kurator di Indonesia

Perlu terlebih dahulu memahami dan menyamakan sudut pandang

terkait dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum.

Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu:

1) Based on knowledge, dan bukan atas dasar common sense.

Artinya, suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan

secara berkesinambungan.

2) Memiliki skill yaitu tidak sekedar memiliki pengetahuan, namun

pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian.

3) Terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini

berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.30

Untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan

lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerjasama

dengan Departemen Hukum dan HAM. Saat ini asosiasi kurator

yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM hanya ada dua,

29 Garner, Black’s Law Dictionary, h. 1383.

30 Sriti Hesti Astiti, “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip

Independensi Menurut Hukum Kepailitan,” Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 5, no. 2 (2016):

h. 282.

Page 37: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

25

yakni AKPI (Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia) dan IKAPI

(Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia).31

Pengaturan profesi kurator dan pengurus di Indonesia dapat

ditemukan dalam beberapa Pasal UUK PKPU, mulai dari proses

pengangkatan, kualifikasi kurator, Syarat menjadi kurator, tugas,

kewenangan, dan pengaturannya lebih lanjut. Mengenai tata cara dan

persyaratan pendaftaran tentang Kurator diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Pendaftaran

diajukan secara tertulis sebagai Kurator kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum dengan

cara mengisi formulir yang telah disediakan. Sesuai Peraturan Menteri

Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pendaftaran Kurator dan Pengurus

3. Pengangkatan Kurator

Setiap orang yang berkehendak untuk diangkat sebagai kurator

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal

Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Kehakiman dan HAM

RI. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi kurator, yaitu pemohon

harus berdomisili di Indonesia dan lulus ujian dalam ujian kurator yang

diadakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).32

Pengangkatan kurator dalam hukum kepailitan Indonesia

dilakukan saat pembacaan putusan pailit. Pasal 15 ayat 1 UUK PKPU

menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat;

a. Kurator

31 Yalid, “Persyaratan Dan Prospek Serta Gagasan Imunitas Terhadap Kurator Yang

Beritikad Baik,” Jurnal Hukum Respublica Vol. 16, no. 1 (2016): h. 38.

Asosiasi kurator yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM di Indonesia sebetulnya ada tiga;

AKPI, IKAPI, dan HKPI. 32 Wijayanta, Undang-Undang Dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia Dan

Malaysia, h. 184.

Page 38: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

26

b. Hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Sebagaimana pengertiannya, kurator adalah Balai Harta

Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh

Pengadilan. Dalam Pasal 15 ayat 2 dijelaskan mengenai penunjukan

kurator oleh debitor atau kreditor dalam permohonan pailit yang

dilakukannya, dalam hal debitor atau kurator tidak mengajukan usul

pengangkatan kurator kepada pengadilan maka yang ditunjuk sebagai

kurator adalah Balai Harta Peninggalan.

Dengan menafsirkan Pasal 15 ayat 1 secara contrario, berarti

baik debitor, kreditor atau siapa pun yang berwenang mengajukan

permohonan pernyataan pailit dapat mengusulkan siapa yang diinginkan

untuk diangkat sebagai kurator oleh pengadilan. UUK PKPU tidak

memberikan ketentuan mengenai bagaimana halnya apabila baik

debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan

pernyataan pailit masing-masing menunjuk kurator yang berbeda,

sedangkan mereka tidak bersepakat menunjuk kurator yang sama. Dari

bunyi ketentuan Pasal 15 ayat 2 dapat diketahui bahwa pengangkatan

kurator itu adalah kewenangan Pengadilan Niaga.33

Sehingga walaupun debitor atau kurator mengusulkan kurator

yang berbeda, akan tetapi kewenangan pengangkatan dan penunjukan

kurator tetap berada pada pengadilan.

4. Tugas dan Wewenang Kurator

Tugas utama kurator dalam kepailitan Indonesia disebutkan dalam

Pasal 69 ayat 1 dengan sangat singkat “Tugas kurator adalah

melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit”. Dengan

penjelasan “cukup jelas” pada bagian penjelasan pasal. Akan tetapi

pengurusan dan pemberesan sebagaimana tugas kurator ini terdapat di

33 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Jakarta: Grafiti, 2010), 205.

Page 39: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

27

berbagai pasal dalam UUK PKPU. adapun tugas kurator dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Mengamankan Harta Pailit

Ketentuan dalam Pasal 98 UUK PKPU menyebutkan

bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus segera

melakukan segala bentuk upaya pengamanan terhadap harta

pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan,

efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda

terima. Dalam pelaksanaannya kurator dapat meminta juru sita

untuk melakukan penyegelan harta pailit melalui hakim

pengawas dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satu

di antaranya adalah wakil pemerintah setempat.

Rasio legis dari pengamanan harta debitor pailit ini adalah

adanya kemungkinan debitor pailit tidak beritikad baik yang

sewaktu-waktu dapat membahayakan harta pailit sehingga

berdampak kepada kerugian kreditor.

b. Pencatatan Harta Pailit

Kurator setelah menerima surat putusan pengangkatan

sebagai kurator, secepatnya kemudian mulai melakukan

pencatatan harta pailit. Dalam Pasal 100 ayat 2 disebutkan

pencatatan harta pailit tersebut dilakukan di bawah tangan

sepanjang disetujui oleh hakim pengawas tanpa harus melalui

notaris. Validitas dari aksi ini ialah dengan dihadirinya para

kreditor sementara dalam pencatatan harta pailit. Begitu

ketentuannya yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat 3 UUK

PKPU.

Dalam Pasal 102 selanjutnya ditentukan agar segera setelah

dibuat pencatatan harta pailit, kurator membuat daftar yang

menyatakan sifat dan jumlah piutang harta pailit, sifat dan

Page 40: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

28

jumlah utang harta pailit, serta nama dan tempat tinggal kreditor

beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.

c. Menyimpan Harta Pailit

Tidak hanya sekedar mengamankan dan mencatat, kurator

juga harus menyimpan harta pailit. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 108 UUK PKPU; Kurator wajib menyimpan uang,

perhiasan, efek dan surat berharga lainnya. Kemudian pada ayat

2 disebutkan kurator wajib menyimpan uang tunai yang tidak

diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank setelah

mendapat izin dari hakim pengawas.

d. Menjual Harta Pailit

Menjual harta pailit merupakan suatu langkah pemberesan

dalam membayar piutang para kreditor, Penjualan harta pailit

dalam Pasal 185 disebutkan bahwa semua benda harus dijual di

muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. Penjualan di muka umum ini

biasanya adalah melalui mekanisme lelang, akan tetapi jika

penjualan melalui lelang ini tidak tercapai atau gagal maka

kurator dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan

terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas.

e. Membagikan Harta Pailit

Setelah segela bentuk tindakan pengurusan dan pemberesan

dilakukan, selanjutnya kurator membagikan harta yang

diperoleh kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 4 UUK PKPU

pembayaran kepada kreditur:

a. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di

dalamnya hak istimewanya dibantah; dan

Page 41: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

29

b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh

mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55

Dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap

mana mereka mempunyai hak istimewa atau terhadap

benda yang digunakan kepada mereka dengan hak-hak

jaminan tersebut.

Dalam tahap pembagian ini kurator harus tetap

memperhatikan asas-asas kepailitan (paritas creditorium, pari

passu prorate porte, secured creditor).

Kendati demikian, kurator bukan berarti dapat melakukan tindakan

pengurusan pemberesan sesukanya. Kurator harus memerhatikan

beberapa hal, yaitu:34

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;

2. Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan

tindakan-tindakan tertentu;

3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih

dahulu persetujuan/ izin/ keikutsertaan dari pihak-pihak

tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia

kreditor, dan debitor;

4. Apakah tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu,

seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus

dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas,

serta

5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum,

kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan

34 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik, IV (Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 2010), 46.

Page 42: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

30

tertentu. Misalnya, jika melalui asset tertentu apakah melalui

pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu

negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk

mengatur warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan

kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negaranya,

namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya,

sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara

hukum yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi

“Indonesia adalah negara hukum.”

Menurut Philipus M. Hadjon pada hakikatnya perlindungan hukum

berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek

hukum yang dilanggar haknya.35

Dalam penelitian ini, intervensi terhadap tugas kurator yang berimplikasi

kepada adanya laporan kepolisian bahkan hingga pemidanaan kurator

menyebabkan kurator secara hukum tidak terlindungi dengan baik. Teori

Perlindungan hukum memberikan kesamaan hak. Bagi kurator dan

pengurus hak itu berupa hak menjalankan tugas bebas intervensi dari pihak

mana pun dengan tetap bertanggung jawab atas kelalaian dalam

menjalankan tugas.

2. Teori Kewajiban dan Paksaan

Salah satu hakikat dari hukum adalah dapat dipaksakan berlakunya bila

perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri

terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang

tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari

35 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,

1987), h. 2.

Page 43: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

31

kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak

tertentu bagi warga negaranya.36

Penggunaan teori kewajiban dan paksaan kaitannya dengan penelitian

pada penulisan ini, di mana kurator yang berwenang melakukan tindakan

pengurusan asset/ boedel pailit. Tindakan penyitaan misalnya diatur pada

Pasal 99 UUK PKPU; bahwa dalam melakukan penyitaan oleh kurator

dapat dimintakan kepada juru sita di pengadilan. Teori Kewajiban dan

Paksaan ini mengharuskan debitur pailit utuk mematuhi tindakan penyitaan

oleh juru sita. Karena pada dasarnya debitor pailit kehilangan haknya atas

kekayaan yang dimiliki berdasarkan putusan palit Pengadilan Niaga.

3. Teori Perintah

John Austin memiliki pandangan mengenai “perintah” sebagai “….

Being commands (and therefore being established by determinate

individuals or bodies), they are laws properly so called: they are armed with

sanction, and impose duties, in the proper acceptation of the term”;37

Perintah dapat dijelaskan sebagai suatu hukum, yang berisi sanksi, dan tugas

atau pertanggungjawaban, sesuai dengan fungsinya masing-masing.

HLA Hart menyatakan bahwa perintah (command) adalah “to exercise

authority over men, not power to inflict harm, and though it may be

combined with threats of harm the command is primarily an appeal not to

fear but to respect for authority” dalam hal ini, perintah utamanya

dimaksudkan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihormati. Perintah seperti

inilah yang dimaksudkan oleh hukum, yang dalam hal hukum dianggap

sebagai “perintah” yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi objek

pengaturan hukum.38

36 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Cetakan kedua (Jakarta:

Kencana, 2013), h. 105. 37 Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum h. 96. 38 Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum h. 98.

Page 44: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

32

4. Contempt of Court

Contempt of court adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat

dan kehormatan badan peradilan.

Di Indonesia pertama kali diternukan istilah Contempt of Court adalah

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir 4

alinea ke-4 sebagai berikut ; “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin

terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur

penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan

yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan

kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.

Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan

definisinya.”.39

Selain itu, istilah Contempt of Court juga telah diartikan sebagai

perbuatan yang diklasifikasi sebagai bentuk penghinaan terhadap

pengadilan. Apabila diklasifikasikan perbuatan tersebut antara lain;

berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court);

tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders);

menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the

Court); menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing

Justice); dan perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang

dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (Sub-Judice Rule).

39 Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Penelitian Contempt

of Court 2002 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), h. 7.0

Page 45: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

33

BAB III

TINJAUAN UMUM HAK IMUNITAS DAN 1EASE OF DOING BUSINESS

(EODB)

A. Hak Imunitas

1. Pengertian Hak Imunitas

Secara bahasa imunitas atau immunity berarti kekebalan.40 Imunitas

dapat juga dijumpai dalam Kamus Hukum Indonesia, ialah hal atau keadaan

tidak dapat diganggu gugat; kekebalan.41 R. Subekti mendefinisikan

imunitas sebagai, kekebalan tidak tunduk kepada kepada hukum yang

berlaku di suatu negara.42

Dengan begitu, hak imunitas dalam bahasa Indonesia diartikan dengan

hak kekebalan, kekebalan atas suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh

seseorang atau institusi berdasarkan suatu perintah yang menimbulkan

kewenangan.

Pengertian hak imunitas dalam Black Law’s Dictionary “Any exemption

from a duty, liability, or service of process; esp., such an exemption granted

to a public official or governmental unit”;43 disebutkan sebagai suatu

pengecualian pertanggungjawaban; suatu tindakan yang pada dasarnya

memiliki konsekuensi hukum jika dilakuan akan tetapi dengan adanya hak

imuntas tindakan tersebut dikecualikan dari perbuatan yang melanggar

hukum. Selain itu, bahasan mengenai hak imunitas juga ditemukan dalam

Law Dictionary, bahwa imunitas adalah hak untuk dikecualikan dalam suatu

pelanggaran; suatu keistimewaan yang diberikan kepada seseorang dan

objek keistimewaan tersebut memiliki sifat bertentengan dengan aturan

yang ada.44

40 I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Cetakan IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 329.

41 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Cetakan I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

2009), h. 120. 42 R Subekti, Kamus Hukum, Cetakan XVI (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 57. 43 Garner, Black’s Law Dictionary, 817. 44 Steven H. Gifis, Law Dictionary (New York: Barron’s Education Series, 1975), h. 98.

Page 46: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

34

Gagasan mengenai hak imunitas ini lebih dikenal di bidang hukum

internasional, hak imunitas diplomat, yang memberikan kewenangan

untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum yang pada dasarnya

tindakan tersebut memiliki konsekuensi yuridis sebagai suatu tindakan

melanggar hukum.

“… the doctrine of diplomatic immunity bestows a right to

do wrong. Diplomats covered under the immunity enjoy a right

against prosecution and often also against civil liability for

violations of the laws of their hosting state. Yet, such diplomats are

still subject to the laws of their hosting state. In other words,

diplomats have duties and obligations under the law of the host

state, yet are immune from most forms of legal sanction and liability

for violating those laws. They have, therefore, a legal right to violate

what are their legal duties and obligation, which is, in other words,

a legal right to do legal wrong”.45

Dari tulisan Herstein di atas, jelas imunitas yang diberikan kepada

diplomat oleh host-state (negara penerima) ialah terbebas dari berbagai

akibat hukum, seperti sanksi atau bentuk pertanggung jawaban lainnya,

dari suatu tindakan yang dilakukannya. Dalam arti, mereke (diplomat)

mempunyai hak untuk melanggar ketentuan hukum dengan catatan

“bertugas”.

Terdapat juga imunitas yang dikenal dengan Judicial immunity,

Dalam Black Law’s Dictionary;

“Judicial immunity, The immunity of a judge from civil liability

arising from the performance of judicial duties”46

45 Ori J. Herstein, “A Legal Right to Do Legal Wrong,” Oxford Journal of Legal Studies

34, no. 1 (March 1, 2014): h. 24, https://doi.org/10.1093/ojls/gqt022. (diakses pada 12 Juli 2018) 46 Garner, Black’s Law Dictionary, h. 818.

Page 47: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

35

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa judicial immunity

memberikan hak kepada profesi hukum untuk bebas dari tuntutan yang

suatu saat dapat muncul atas pelaksanaan tugasnya.

2. Hambatan Kurator dan Pengurus di Indonesia

Penyelesaian suatu perkara kepailitan sangat ditentukan dengan

bagaimana aturan/pengaturan hukum kepailitan suatu negara. Di Indonesia

kepailitan diatur dalam UUK PKPU. Secara umum, UUK PKPU dapat

dinilai cukup baik tapi di lain sisi di beberapa Pasal UUK PKPU

menunjukkan ketidaksesuain dan keberpihakan kepada stakeholders

kepailitan. Aturan yang seharusnya melindungi kemudian malah seolah

menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari debitor. Beberapa

permasalahan terjadi, antara lain: Syarat minimum kreditor sebagai

pemohon pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) , Jangka waktu PKPU

yang sangat singkat, Jika kreditor yang mengajukan PKPU. Debitor

dipaksa untuk mengajukan proposal perdamaian untuk seluruh kreditor.47

Lebih dalam, permasalahan inti dalam penelitian ini mengacu kepada

lemahnya pengaturan UUK PKPU dalam melindungi kurator yang sedang

bertugas dalam proses kepailitan. Dalam menjalankan tugas pengurusan

dan pemberesan harta pailit seperti disebutkan pada Pasal Pasal 69 ayat 1

UUK PKPU “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan

pemberesan harta pailit”, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Para

kurator dan pengurus kerap dihadapkan dengan berbagai persoalan yang

berimplikasi menghambat proses pemberesan harta pailit. Seperti yang

dialami oleh kurator asal Jakarta, Jandri Oasis Siadari, yang ditangkap

oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Penangkapan oleh Polda Jawa timur ini menimbulkan perhatian dan

keprihatinan luas dari Organisasi Kurator dan Pengurus serta Advokat

47 Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, “Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya

Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 7, no. 1 (2016): h. 172.

Page 48: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

36

karena penangkapan terjadi terkait pelaksanaan pekerjaan penanganan

proses kepailitan dan PKPU yang sedang ditangani oleh Jandri sehingga

dugaan dan kecurigaan adanya upaya “kriminalisasi” menjadi menguat. 48

Tidak hanya laporan kepolisian, Jandri bahkan kemudian menjadi

terdakwa atas kasus dugaan pemalsuan surat dan keterangan palsu.

Dugaan kriminalisasi ini diperkuat dengan terbuktinya kurator Jandri

Oasis Siadari tidak bersalah pada Pengadilan tingkat pertama dan Kasasi

berdasarkan Putusan MA No. 231/K/Pid/2015.49

Adapun hambatan-hambatan yang sering dihadapi kurator. adalah (1)

tidak diizinkan oleh Debitor pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki

kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitor atau kuasa

hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan

secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP), (2) dilaporkan oleh Debitur ke

Polisi atas dasar memasukkan keterangan palsu karena menolak tagihan

kreditor yang menurut Debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP),

(3) Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama

baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator, (4)

Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah

melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya. Anehnya,

meskipun laporan-laporan tersebut terkesan dipaksakan, tidak sedikit

laporan-laporan tersebut yang diproses, dan bahkan menjadikan Kurator

atau Pengurus sebagai tersangka. Lebih parah lagi ketika dilanjutkan

dengan proses penahanan sebagaimana dialami oleh Kurator Jandri Onasis

Siadari. 50

48 Alfin Sulaiman, Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus, Artikel ini diakses pada 5

Juli 2018 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-

kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh- 49 Putusan MA No. 231/K/Pid/2015, Jandri Oasis Siadari terbukti tidak melakukan

pemalsuan surat dan melakukan keterangan palsu dalam proses pengurusan dan pemberesan harta

pailit. Pengadilan menolak kasasi dari pihak Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Surabaya. 50 Alfin Sulaiman, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-

imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh-

Page 49: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

37

B. The Doing Business

The Doing Business merupakan suatu project Global International Finance

Corporation oleh World Bank Group yang menyediakan penilaian dalam

regulasi bisnis secara objektif dan penerapannya (regulasi) terhadap 190 negara

serta kota-kota terpilih di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dalam bentuk

sebuah laporan. Proyek yang telah ada sejak tahun 2002 ini melakukan

penelitian kepada perusahaan dari yang berskala kecil hingga perusahaan-

perusahaan besar di suatu negara dan mengukur suatu aturan yang diterapkan

kepada mereka (perusahaan) dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan.

Doing Business ini menyediakan berbagai laporan atas regulasi-regulasi

tentang bisnis dalam penerapannya oleh perusahaan. Laporan-laporan ini

berupa data tentang kemudahan berusaha (ease of doing business), dan

rokemendasi-rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kemudahan

berusaha di suatu negara.

1. Ease of Doing Business

Ease of Doing business (EoDB) merupakan peringkat atau indeks

kemudahan berusaha yang dibuat oleh World Bank. Indeks ini merupakan

peringkat ekonomi dengan skala 1 – 190 (tergantung kepada jumlah negara

yang menjadi objek survei oleh World Bank) tentang kemudahan berusaha

dalam suatu negara yang diukur berdasarkan penerapan regulasi bisnis

kepada perusahaan dan atau pelaku usaha serta pengalaman mereka dalam

kegiatan berusaha dan berbisnis.

Gibran, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Data Doing

Business kerap digunakan untuk menilai kondisi perekonomian dan

peraturan dalam melakukan penanaman modal asing ke suatu

negara/foreign direct investmen (FDI). 51

51 Adrian Corcoran and Robert Gillanders, “Foreign Direct Investment and the Ease of

Doing Business,” Review of World Economics 151, no. 1 (February 1, 2015): h. 104,

https://doi.org/10.1007/s10290-014-0194-5.

Page 50: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

38

2. Paramater Ease of Doing Business

a. Memulai Usaha (Starting a Business)

Sebagaimana kerangka kerja dasar dalam studi Doing Business, tahapan

Memulai Usaha dimaksudkan sebagai fase awal berusaha yang berisi

presedur, lama waktu dan jumlah biaya yang harus dipenuhi pengusaha

saat mendirikan badan usaha dan menjalankan operasional bisnis secara

resmi.52 Dan segala bentuk proses kegiatan pengurusan berbagai

perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha Kecil dan

Menengah.

b. Perizinan Mendirikan Bangunan (Dealing with Construction

Permits)

Pendirian bangunan usaha merupakan indikator terpisah yang memiliki

prosedur tersendiri. Indikator tersebut menjadi faktor penting pada saat-

saat awal usaha, terutama bagi perusahaan yang pada fase operasional

memiliki kegiatan utama perdagangan, penyimpanan barang dan

distribusi hasil produk. Dengan melihat siklus usaha tersebut maka

kemudahan dalam mengurus dan mendapatkan izin-izin pendirian

bangunan (gudang) menjadi hal penting yang harus disederhanakan.53

c. Pendaftaran Properti (Registering Property)

Tanah menjadi objek penting dalam penilaian indikator ini, tanah tanpa

kepastian status kepemilikan atau berbelit dalam pengurusan peralihan

hak, jelas menghambat nilai manfaat penggunaanya. Indikator ini berisi

rangkaian proses bisnis yang wajib diurus penjual dan pembeli agar

properti bisa beralih hak secara sah. Sebagaimana kedua indikator

lainnya, indikator Registering Property berisi data-data utama yang

sama (prosedur, waktu, biaya); dengan perbedaan terletak pada data

khusus perihal kualitas pelayanan administrasi. Sebagian interaksi

berlangsung dengan instansi vertikal Pusat di daerah (BPN), sebagian

52 Robert Na Endi Jawaeng dkk., “Reformasi Kemudahan Berusaha” (Jakarta: KPPOD,

2016), h. 11. 53 Na Endi Jawaeng dkk., “Reformasi Kemudahan Berusaha”18.

Page 51: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

39

lainnya dengan instansi Pemda dan para pihak ketiga seperti

Notaris/PPAT. Rangkaian prosedur, waktu dan biaya dilakukan

bersamaan atau terpisah menurut klasifikasi tahapan: pra-registrasi,

registrasi dan postregistrasi.54

d. Pembayaran Pajak (Paying Taxes)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007).

Indikator pembayaran pajak mencerminkan jumlah total pajak dan

iuran yang dibayarkan, metode pembayaran, frekuensi pembayaran,

dan jumlah lembaga yang terlibat untuk studi kasus selama tahun kedua

operasi. Ini termasuk pajak yang dipotong oleh perusahaan, pajak

pertambahan nilai (PPN) dan pajak tenaga kerja karyawan (PPh 21).

Pajak ini dipungut/dipotong oleh perusahaan dari konsumen atau

karyawan. Meskipun mereka tidak mempengaruhi laporan laba rugi

perusahaan, mereka menambah beban administrasi sesuai dengan

sistem pajak dan termasuk dalam ukuran pembayaran pajak.

http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/paying-taxes/

e. Akses Perkreditan (Getting Credits)

Getting credit menyoroti permasalahan hak legal peminjam dan

pemberi pinjaman berkaitan dengan transaksi yang dijamin dan detail

informasi dalam pemberian kredit. Indikator Getting Credits termasuk

juga yang menjadi objek penilaian dalam rangkaian Kemudahan

berusaha.

54 Na Endi Jawaeng dkk. Reformasi Kemudahan Berusaha, h. 7.

Page 52: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

40

f. Penegakan kontrak (Enforcing Contracts)

Enforcing contracts adalah indikator yang mengukur biaya dan

waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa berkaitan

dengan penegakan kontrak melalui pengadilan, mengukur kualitas

proses persidangan, serta menilai kemudahan berusaha melalui

rangkaian proses pada pengadilan.

g. Penyambungan Listrik (Getting Electricity)

Mendapatkan sambungan listrik adalah salah satu indikator

penilaian World Bank dalam EODB. Asumsi bangunan yang digunakan

oleh Bank Dunia dalam mengukur indikator Getting Electricity

adalah:55

1) Hanya untuk sambungan listrik bangunan gudang

berukuran minimal 929 m2 (luas tanah minimal 1.300,6

m2)

2) Bangunan baru dan pertama kali tersambung listrik.

3) Listrik yang tersambung dengan daya 140 KVA.

4) Pemakaian minimal listrik sebulannya minimal 0,07

GWH.

h. Perdagangan Lintas Negara (Trading across borders)

Trading across borders juga termasuk salah satu yang dinilai oleh

World Bank dalam melakukan survey Kemudahan Berusaha (EoDB)

yakni berkenaan dengan masalah impor dan ekspor dalam kegiatan

perdagangan oleh pelaku usaha/perusahaan di Indonesia. Indikator ini

menilai sejauh mana kemudahan ekspor dan impor barang dilakukan.

i. Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)

Ini adalah indikator yang menjadi fokus penelitian penulis. indikator

Penyelesaian Perkara Kepailitan, mengukur waktu penyelesaian

perkara, biaya yang dikeluarkan untuk selama perkara, dan hasil

55 Na Endi Jawaeng dkk., “Reformasi Kemudahan Berusaha” h. 33.

Page 53: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

41

persidangan perkara. Semua ini dalam konteks keberhasilan

penyelesaian perkara kepailitan.56

j. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Protecting Minority)

Indikator Protecting Minority Investors (Perlindungan Pemegang

Saham Minoritas) adalah salah satu dari Indikator penilaian yang ada

dalam Survey Ease of Doing Business yang dilakukan oleh World

Bank. Indikator ini berfokus pada aturan/praktik perlindungan terhadap

pemegang saham minoritas di suatu negara.

56 The World Bank, Doing Business, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-

insolvency/why-matters (Diakses pada 19 Juli 2018)

Page 54: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

42

3. Peringkat Ease of Doing Business

a. Peringkat Ease of Doing Business di Indonesia

Tabel 1.1 Peringkat Ease of Doing Business Global

Tabel di atas menunjukkan peringkat Kemudahan berusaha

(Ease of Doing Business) tahun 2018 atas survey yang dilakukan

Page 55: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

43

World Bank terhadap 190 negara. Indonesia berada pada peringkat

ke 72 indikator Ease of Doing Business secara umum, meningkat

dari posisi 92 pada tahun sebelumnya 2016/2017. Adanya

peningkatan dalam kurun waktu dua tahun ini mengindikasikan

kepedulian Indonesia pada Ease of Doing Business.

Pada indikator Starting a Business, Indonesia dinilai sebagai

negara dengan prosedur yang cukup banyak dan biaya yang cukup

tinggi, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke

144/190. Dari sisi indikator Dealing with Construction Permits

(108), Getting Electricity (138), Registering Property (106), Getting

Credit (55), Protecting Minority Investors (43), Paying Taxes (114),

Trading across Borders (112), Enforcing Contract (145), dan

Resolving Insolvency (38).

Peringkat Resolving Insolvency Indonesia pada dasarnya

sudah cukup baik jika dibandingkan dengan parameter lain yang

juga dinilai. Akan tetapi dengan bertitik tolak kepada regulasi atau

pengaturan kepailitan di Indonesia yang tidak relevan lagi dengan

bisnis global. Hipotesa penulis adalah bahwa peringkat resolving

insolvency Indonesia masih sangat berpotensi untuk terus membaik.

Tabel 1.3 Peringkat Ease of Doing Business Indonesia

2017/2018

Negara Ease of Doing Business Resolving Insolvency

Singapore 2 27

United States 6 3

Thailand 26 26

Malaysia 24 46

Japan 34 1

India 100 103

Indonesia 72 38

Page 56: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

44

b. Peringkat Ease of Doing Business di Negara Lain

Peningkatan ranking yang lebih baik tidak hanya dirasakan

oleh Indonesia, India juga mengalami peningkatan terhadap

ranking ease of doing business. Peningkatan ini tidak lepas dari

upaya India meningkatkan efisiensi beberapa parameter EoDB,

diantaranya Perizinan mendirikan bangunan (construction

permits), Pembayaran pajak (paying taxes), Memulai usaha

(starting business), dan Penyelesaian perkara kepailitan

(resolving insolvency). Itu beberapa parameter EoDB yang

berkontribusi besar meningkatkan peringkat Kemudahan

berusaha India menjadi naik 30 ke peringkat 100 dari 190 negara

yang disurvey World Bank.

Seperti yang disampaikan top government official India

melalui Economic Times, “The successful implementation of the

insolvency code and the goods and services tax (GST) has given

a big boost to India’s business environment”57 kesuksesan India

dalam menerapkan the insolvency code dan pajak barang dan

jasa memberikan kontribusi besar dalam kegiatan bisnis di India.

New Insolvency and Bankrupcty Code India (revisi UU

Kepailitan) juga berperan meningkatkan peringkat ease of doing

business India, yaitu melalui pengurangan waktu penyelesaian

perkara kepailitan dan memaksimalkan pembayaran utang-utang

kreditor.

Hal senada juga ditemukan pada laporan Indian

Development Update Edisi May 2017, “Timely and smooth

57 Deepshikha Sikarwar, Big jump likely in ranking for India in ease of doing business,

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/big-jump-likely-in-ranking-for-india-

in-ease-of-business/articleshow/61328326.cms (Diakses pada 7 July 2018)

Page 57: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

45

implementation of landmark reforms such as the GST and a new

code to deal with bankruptcies, as well as decisive action to

resolve the NPA challenge of public sector banks, is crucial to

enhance the economy’s potential growth”58

C. Investasi Syariah di Indonesia

Perkembangan produk-produk investasi syariah di Indonesia hingga saat ini

masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Deputi Direktur Pasar

Modal Syariah OJK, Muhammad Thoriq, menyebutkan jumlah investor

pemegang saham syariah saat ini ada 203 ribu investor, meningkat 100 persen

dibandingkan 2015 baru sekitar 100 ribuan investor. Sedangkan jumlah

pemegang unit efek reksadana ada 72 ribu investor, dibadingkan 2015 baru

sekitar 50 ribu investor. Dari sisi produknya, sudah ada 362 saham yang masuk

kategori syariah.59

Sementara itu produk-produk investasi syariah juga kian berkembang, Pasar

modal menjadi implementasi konkrit yang menggambarkan kondisi

perkembangan bisnis (syariah) di Indonesia. Pasar modal (Bursa Efek

Indonesia) menjadi institusi yang menyelenggarakan perdagangan efek antara

pelaku usaha atau emiten dengan investor yang berminat terhadap suatu

perusahaan.

Hingga tahun 2017, berdasarkan hasil pers rilis PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI), tercatat jumlah Single Investor Identification (SID)

meningkat 14,7 % dari 894.116 pertahun 2016 menjadi 1. 025. 414 per Juli

tahun 2017.60 Peningkatan ini tentu menunjukkan gairah dan semangat

58 The World Bank, India’s Economic Fundamentals Remain Strong; Investment Pick-up

Needed for Sustained Growth, says New World Bank Report. Artikel ini diakses pada 7 Juli 2018,

dari http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/29/india-economic-fundamentals-

remain-strong-investment-pick-up-needed-sustained-growth-says-new-world-bank-report 59 Binti Sholikah, OJK Sebut Perkembangan Pasar Modal Syariah Semakin Baik, Artikel ini

diakses pada 7 Juli 2018 dari https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-

ekonomi/17/11/13/ozcigv-ojk-sebut-perkembangan-pasar-modal-syariah-semakin-baik 60 Press release KSEI, KSEI Terus Upayakan Kemudahan Pembukaan Rekening Investasi,

Jakarta: 11 Agustus 2017.

Page 58: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

46

investasi di Indonesia yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap

pertumbuhan perekonomian negara.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi syariah tidak hanya terjadi terhadap

investor melainkan juga perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Tercatat tahun 2017 sebanyak 360 perusahaan yang listing di BEI masuk ke

dalam Daftar Efek Syariah, artinya perusahaan tersebut terbebas dari praktik

yang dilarang oleh syariah, 2 di antaranya masih dalam proses listing. Pada

tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 372 perushaan yang masuk ke dalam

Daftar Efek Syariah (DES).

4. SK Otoritas Jasa Keuangan No. 59/D.04/201

Dokumen Terlampir

5. SK Otoritas Jasa Keuangan No. 24/D.04/2018

Dokumen Terlampir

Page 59: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

48

BAB IV

ANALISA KETERKAITAN HAK IMUNITAS DENGAN EODB DALAM

INVESTASI SYARIAH

A. Penguatan Hak Imunitas Kurator dan Pengurus

Munculnya berbagai isu kriminalisasi terhadap profesi kurator dan

pengurus di media menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum di

Indonesia dan menjadikan posisi kurator sangat rentan atas laporan pidana.

Kelemahan itu berupa ketidakjelasan aturan mengenai perlindungan hukum

bagi kurator. Beberapa pasal dalam UUK PKPU lebih menjurus kepada bentuk

kewenangan kurator tidak lebih lanjut mengatur perlindungan bagi kurator.

Debitur dan atau pihak-pihak yang tidak beritikad baik tentu akan melihat ini

sebagai peluang menunda eksekusi harta palit.

Jandri Oasis Siadari adalah salah satu contoh kurator yang dilaporkan

oleh Debitur, PT Surabaya Agung Industri Kertas dan Pulp Tbk, dalam kasus

yang ditanganinya. Ia bersama temannya Joko Prabowo

(penyidikan/penuntutan terpisah) ditangkap oleh Kepolisian Jawa Timur pada

tahun 2014. Ia dijerat dengan Pasal 263 dan 266 KUHP tentang dugaan tindak

pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu. Surat yang dimaksud adalah

laporan tim pengurus kepada Hakim Pengawas Nomor 50.01/PKPU-SAIP/JP-

JOS/IV/13,61 tanggal 15 April 2013 perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara

terhadap Usulan Perpanjangan PKPU dan Usulan Rencana Perdamaian PT

SAIP.62 Akibat adanya laporan ini, Jandri ditahan bahkan hingga menjadi

terdakwa dalam persidangan.

Hal ini tidak mengherankan karena mengingat kewenangan kurator

dalam UUK PKPU sangat luas diberikan. Akan tetapi, kewenangan yang luas

61 Putusan MA No. 231/K/Pid/2015

62 Surat Nomor 50.01/PKPU-SAIP/JP-JOS/IV/13 adalah surat yang dibuat dan

ditandatangani oleh Kurator Jandri dan rekannya Joko sebagai kurator dalam perkara pailit PT

SAIP. Surat tersebut berisi penolakan Jandri terhadap tagihan Kreditur ZT Holding Pte. Ltd.

Sebesar USA $403.012.783

Page 60: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

49

ini tidak diimbangi dengan perlindungan bagi kurator. UUK PKPU tidak

menyebutkan adanya perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan

tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit.

UUK PKPU dalam memberikan perlindungan hukum kepada kurator

masih sangat lemah mengingat tugas dan kewenangan yang diberikan yang

cukup luas, selain itu perlindungan kurator dalam melaksanakan tugas tersebut

tidak disebutkan secara jelas. Kurator tidak dapat selamanya berharap kepada

ketidakpastian perlindungan dalam kewenangan yang diberikan.

Seperti diketahui tugas dan wewenang kurator dan pengurus ditemui

dalam beberapa Pasal UUK PKPU, diantaranya; Pasal 69 ayat (1), Pasal 98, 99,

dan Pasal 100 ayat (1), Pasal 102, Pasal 104, Pasal 184, 185 dan Pasal 186.

Luasnya kewenangan tersebut harusnya diimbangi dengan perlindungan dalam

menjalankan kewenangan tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi

Kurator dan tidak menghambat proses pemberesan harta pailit yang juga

berpengaruh kepada Hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, pasal 50 KUHP

juga memberikan perlindungan bagi profesi hukum yang menjalankan tugas

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

undang tidak di pidana”. Hal inilah yang menyebabkan rentannya kriminalisasi

terhadap kurator dan pengurus.

Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan

dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana

disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari

Kurator, dimana Kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh

pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang

melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang

dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan, maka tidak ada alasan untuk

diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.63

63 Freisy Maria Kukus, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara

Kepailitan,” Lex Privatum Vol. 3, no. 2 (2015): h. 148.

Page 61: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

50

Akan tetapi tetap saja beberapa ketentuan tersebut tidak berkontribusi

besar melindungi kurator dalam tugasnya. Ini dibuktikan dengan masih adanya

kurator yang terhadapnya dilakukan penangkapan dan penahanan.

Melihat upaya kriminalisasi dan ketidakpastian hukum yang dialami

profesi kurator yang begitu jelas, maka perlu dipertimbangkan untuk diberikan

kewenangan diikuti dengan perlindungan yang jelas yaitu pemberian hak

imunitas sebagai penguat kewenangan yang sudah ada di beberapa pasal UUK

PKPU. Upaya ini dilakukan dengan melakukan revisi terhadap UUK PKPU dan

menambahkan Pasal Imunitas Kurator, Lebih lanjut upaya lain adalah RUU

Profesi Kurator dan Pengurus, sama halnya seperti hak imunitas yang dimiliki

Profesi Advokat pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

Redaksi pemberian imunitas kepada kurator juga sama; memberikan

jaminan kepada kurator dan pengurus untuk tidak dapat dituntut baik secara

perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi dengan itikad baik. Frasa

Itikad baik mengukuhkan penguatan perlindungan terhadap kurator dalam

menjalankan perintah UUK PKPU dan sebagai batasan dan peringatan bagi

kurator selama masa tugasnya. Penguatan ini dimaksudkan agar kurator dapat

bekerja mengurus dan membereskan harta pailit dengan cepat tanpa

kekhawatiran dan perasaan dibayang-bayangi dilaporkan oleh debitur atau

pihak mana saja yang bermaksud menunda pemberesan harta pailit.

Perlindungan bagi kurator dalam UUK PKPU hanya dapat diketahui

dengan memahami terlebih dahulu kewenangan yang diberikan. Ini juga

menjadi sebab laporan oleh debitur diterima oleh pihak kepolisian tanpa ada

pertimbangan lebih lanjut dari interpretasi kewenangan kurator dalam UUK

PKPU. Sutan Remy Sjahdeni dalam bukunya menegaskan dua kewajiban

hukum yang dimiliki kurator. Pertama, adalah sebagaimana ditentukan dalam

UUK PKPU. Dengan kata lain, kurator mengemban statutory duties, yaitu

kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, fiduciary

Page 62: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

51

duties atau fiduciary obligations.64 Kurator dalam menjalankan tugasnya

membereskan harta pailit diberikan kewenangan oleh undang-undang sehingga

melekat padanya statutiory duties, artinya kurator bertugas berdasarkan

perintah undang-undang dan secara tidak langsung menjadi perwakilan

pengadilan.

Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan

mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya

dengan tidak memihak. Dalam hubungan ini Keay mengemukakan sebagai

berikut:65

“… a liquidator is a representative of the court and entrusted with the

reputation of the court for impartial dispatch of her or his duties”

Lebih lanjut Keay Mengemukakan:66

“Being under the control and discipline of the court, the liquidator is

required at all times to act in and honest, impartial, and high-minded

fashion and is directly responsible to the court for the due performance of

her or his duties”

Dalam hukum kepailitan inggris juga dianut pendirian bahwa

liquidator adalah pejabat atau petugas pengadilan. dikemukakan dalam

Milman & Duran bahwa “Liquidator in a compulsory winding up is an

officer of the court and, as such, is subject to the strict duties imposed by

the rule.67

Sebagai perwakilan pengadilan kurator sudah seharusnya mendapat

perlakuan sarat kuat perlindungan, karena kurator bertindak atas nama

pengadilan. dan seharusnya dapat bekerja tanpa ada gangguan atau

hambatan dari pihak-pihak tertentu dengan tetap menjunjung tinggi

64 Sjahdeini, Hukum Kepailitan, h. 228.

65 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, Cetakan II (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018), h. 327. 66 Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, h. 327. 67 Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan. h. 328.

Page 63: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

52

kejujuran, tidak berpihak ke salah satu pihak, dan bertanggung jawab atas

kewenangan yang diberikan.

Sejatinya kurator dalam menjalankan tugas harus bebas dari

intervensi pihak mana pun yang dapat merugikan kurator secara khusus dan

kreditor secara umum. Dalam teori perlindungan hukum, seorang petugas

pelaksana undang-undang secara langsung diberikan suatu hak. Hak untuk

bebas melaksanakan tugas yaitu berupa perintah dari undang-undang.

Menurut Philipus M. Hadjon pada hakikatnya perlindungan hukum

berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek

hukum yang dilanggar haknya.68 Tidak begitu halnya dengan UUK PKPU

dalam mengatur dan memberikan perlindungan bagi Kurator. Tujuan

perlindungan hukum adalah memberikan keadilan seluas-luasnya. UUK

PKPU tidak mencerminkan demikian, Kurator diberi kewenangan

mengurus dan membereskan harta pailit, akan tetapi tidak diberi

perlindungan selama menjalankan tugas. Perlindungan hukum dalam

kewenangan yang dimiliki Kurator ini masih tidak cukup untuk

membentengi kurator dari pihak-pihak yang ingin menghalangi proses

kepailitan.

Oleh karena itu, gangguan atau hambatan yang dilakukan oleh pihak

berkepentingan tertentu harus benar-benar dihilangkan, Sutan Remy

Sjahdeny menyebutkan hambatan oleh suatu pihak terhadap pelaksanaan

tugas kurator dapat dikategorikan Contempt of Court.69 Hambatan tersebut

berupa intervensi terhadap kewenangan Kurator dalam menjalankan tugas,

yang seharusnya tidak boleh diintervensi karena Kurator diangkat oleh

pengadilan (Pengadilan Niaga) dan dalam menjalankan tugas adalah demi

68 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,

1987), h. 2. 69 Contempt of Court, ialah perbuatan yang diklasifikasi sebagai bentuk penghinaan

terhadap pengadilan. perbuatan tersebut antara lain; berperilaku tercela dan tidak pantas di

pengadilan (Misbehaving in Court); tidak menaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court

Orders); menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court); menghalangi

jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing Justice); dan perbuatan-perbuatan penghinaan

terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (Sub-Judice Rule).

Page 64: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

53

kepentingan pengadilan, di samping demi kepentingan debitur dan

keseluruhan para kreditur, sehingga tindakan berupa intervensi atau

menghalangi tugas kurator dapat dikategorikan sebagai Contempt of Court.

Ini sejalan seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

melarang adanya campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan.

Kurator juga tidak dapat digugat dalam pelaksaan tugasnya

mengurus dan membereskan harta pailit. Karena akan bertentangan dengan

hukum jika kurator digugat atau dilaporkan ke kepolisian dengan delik-delik

pidana tertentu karena melaksanakan ketentuan undang-undang atau

statutory obligation-nya.

Pemberian hak imunitas bagi kurator memang harus segera

dilakukan sebagai bentuk penguatan terhadap kewenangan yang diberikan

dalam UUK PKPU. Tugas kurator yang disebutkan dalam UUK PKPU

antara lain; (1) Mengamankan harta pailit; Seperti bunyi Pasal 98 UUK

PKPU “bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus segera

melakukan segala bentuk upaya pengamanan terhadap harta pailit dan

menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat

berharga lainnya dengan memberikan tanda terima” (2) Melakukan

pencatatan harta pailit Pasal 100 ayat 2 “Pencatatan harta pailit tersebut

dilakukan di bawah tangan sepanjang disetujui oleh hakim pengawas tanpa

harus melalui notaris.” (3) Menyimpan harta pailit (Pasal 108 ayat 2

“kurator wajib menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk

pengurusan harta pailit di bank setelah mendapat izin dari hakim

pengawas”); (4) Menjual harta pailit (Pasal 185 “semua benda harus dijual

di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan”); dan (5) Membagikan harta pailit yang disebutkan

pada Pasal 189 ayat 4.

Page 65: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

54

B. Parameter Hak Imunitas Kurator dan Pengurus

Pemberian hak imunitas kepada kurator tidak semata-mata diberikan

secara mutlak yang dapat menjadikan kurator bebas dari segala tuntutan, hal ini

dikhawatirkan tidak semua kurator memiliki itikad baik, ada juga oknum

kurator yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam mengurus harta

pailit. Seperti yang terjadi pada Kurator Puguh Wirawan ia terbukti menyuap

Hakim Pengawas Kepailitan Syarifuddin agar aset tanah PT Sky Camping

Indonesia (SCI) diubah dari aset boedel menjadi non boedel. Tanah yang

awalnya SHBG 7251 milik PT SCI itu adalah aset boedel. Tapi terdakwa

berencana menjual tanah tersebut secara non boedel.70 hal tersebut semata-mata

disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan pada kurator.

Disamping itu, UU Kepailitan Indonesia pada dasarnya tidak

mencerminkan undang-undang yang semestinya sebagai penjamin kepastian

hukum. UUK PKPU dapat dikatakan sudah tidak ideal sebagai sebagai

Insolvency Resort di Indonesia, berbagai pasal di dalamnya tidak

merepresentasikan kepentingan pihak-pihak dalam proses kepailitan. UUK

PKPU seharusnya menjadi upaya hukum yang melindungi kepentingan seluruh

kreditor; Pasal 2 ayat (1) memberikan keleluasaan kepada kreditor untuk dapat

mengajukan permohonan pailit, akibatnya kreditor yang tidak berniat

memailitkan suatu debitur terpaksa ikut mendaftar sebagai kreditor.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU juga disebutkan bahwa “debitur

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya

satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

putusan pengadilan…”

Utang dalam pasal tersebut menjadi suatu parasit bagi debitur, kreditor

dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitur selain cukup dengan

persyaratan bahwa Debitur memiliki dua orang atau lebih Kreditor, juga apabila

70 Hukumonline. Artikel hukum. “Terbukti Suap Hakim Puguh Divonis 35 Tahun”.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4eaf9419ac30c/terbukti-suap-hakim-puguh-divonis-35-

tahun Diakses pada 10 Agustus 2018

Page 66: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

55

satu utang kepada salah satu kreditornya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengertian detail mengenai utang dalam UUK PKPU tidak dijelaskan. Bahkan

dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) perihal perbedaan besaran jumlah utang yang

dimiliki kreditor tidak menghalangi jatuhnya putusan pailit oleh pengadilan.

Dalam artian, ketidak-ideal-an UUK PKPU memberikan peluang

penyalahgunaan peraturan kepailitan, hanya karena seorang debitur tidak

membayar utang salah satu kreditornya yang jumlah piutang yang dimilikinya

relatif kecil dibandingkan dengan piutang yang dimiliki oleh kreditor lain yang

relatif lebih besar, tetap dapat mengajukan permohonan pailit.

Sehingga dengan dasar utang, kreditor dapat kapan saja mengajukan

permohonan pailit kepada seorang debitur. Hal ini dapat juga dimanfaatkan oleh

kurator. Pihak yang beritikad buruk,71 dapat saja bersekongkol dengan kurator

dalam memanfaatkan makna utang pada Pasal 2 ayat 1 tersebut. Modus

demikian dilakukan dan ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dengan aset

besar, dengan mengajukan permohonan pailit. Dengan pailitnya perusahaan

tersebut, Kurator kemudian melakukan tindakan yang dapat merugikan aset

debitur pailit dan berharap imbalan atas jasa kurator. Sebagai mana diketahui

bahwa imbalan yang didapatkan terbilang besar karena didapat dari persentase

dari nilai aset debitur pailit. Lebih lanjut imbalan jasa kurator diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Oleh karena itu perlu kiranya memberikan batasan bagi atas usulan

penguatan hak imunitas profesi Kurator dan Pengurus. Sehingga Debitur dan

Kreditor dalam suatu proses perkara kepailitan tetap dapat meminta

pertanggungjawaban atas tindakan kurator yang tidak bertanggung jawab

dengan perintah pengurusan dan pemberesan seperti yang disebutkan dalam

71 Oknum kreditor yang memiliki piutang dengan nominal kecil, misalnya kreditor yang

memiliki piutang Rp. 20.000.000,- dapat sewaktu-waktu mengajukan permohanan pailit terhadap

debitor yang memiliki asset diatas Rp. 20 T, atau dibandingkan dengan kreditor lain yang memiliki

piutang Rp. 20 M. sangat tidak adil bagi debitor yang diajukan permohonan pailit tersebut.

Page 67: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

56

UUK PKPU. Adapun batasan atau parameter hak imunitas bagi kurator ialah,

sebagai berikut:

1. Itikad Baik

Dalam melaksanakan tugas mengurus dan membereskan harta pailit

agar dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan kepuasan kepada

masing-masing pihak kepailitan, seorang kurator harus memiliki itikad baik

selama menjalankan tugas, itikad baik dapat dimaknai dengan intensi

melaksanakan tugas atau kewenangan dengan kesungguhan untuk

menegakkan keadilan tanpa ada keinginan merugikan salah satu pihak atau

menguntungkan diri kurator. Sehingga, bagi kurator yang menjalankan

tugas, kewenangan dan perintah dalam UUK PKPU berdasarkan dengan

itikad baik maka kurator harus bebas dari segala tuntutan baik pidana

maupun perdata

2. Tidak Melebihi Kewenangan yang Diberikan UUK PKPU

Kurator atau pengurus harus menjalankan tugas pengurusan dan

pemberesan boedel pailit berdasarkan terhadap apa yang diperintahkan

dalam Undang-undang yang berlaku. Ia tidak boleh menyalahgunakan

kewenangan yang diberikan, ini dimaksudkan untuk memaksimalkan

pengurusan harta pailit hingga pada tahap distribusi kepada para kreditor.

3. Tidak Menyalahgunakan Hak Imunitas

Hak imunitas yang diberikan kepada kurator sejatinya harus

berpihak untuk kepentingan stakeholders perkara kepailitan; harta pailit

dapat diselamatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan masalah

utang piutang, sehingga kreditor dapat terlunasi piutangnya. Begitu pula

debitur, tidak terbebani dengan piutang yang masih ada.

Sebaliknya, hak imunitas tidak boleh dijadikan senjata bagi kurator

untuk dapat melakukan perbuatan merugikan boedel pailit. Karena hak

imunitas ini diberikan bersinergi dengan itikad baik. Betapa pun kurator itu

Page 68: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

57

berlindung dibalik hak imunitas, jika tidak bekerja berdasarkan itikad baik.

Maka kurator tetap dapat dituntut baik pidana maupun perdata.

C. Hak Imunitas dan Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency)

Pemberian hak imunitas kepada kurator dan pengurus diberikan sebagai

bentuk penguatan perlindungan terhadap kurator, agar tidak ada lagi oknum-

oknum yang memanfaatkan kelemahan UUK PKPU sebagai dalih menunda

pemberesan harta pailit. Dengan adanya suatu bentuk penguatan seperti ini

maka diharapkan mempercepat proses kepailitan di Indonesia dan menjamin

efisiensi kurator dalam bertugas.

Efisiensi penyelesaian perkara kepailitan sangat berpengaruh kepada

cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Berdasarkan penilaian pada

indikator Ease of Doing Business (EODB), perkara pailit di Indonesia masih

membutuhkan paling cepat delapan bulan hingga selesai.

Proses penyelesaian perkara kepailitan sebetulnya telah ditentukan oleh

UU Kepailitan. Pasal 8 ayat (5) UUK PKPU disebutkan bahwa putusan

pengadilan atas pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah

tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sementara proses kasasi

seperti diatur pada Pasal 13 ayat (3) juga harus selesai dalam jangka waktu 60

hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Sehingga,

proses kepailitan di Indonesia dilakukan selambat-lambatnya selama 120 hari.

Akan tetapi, masalah yang menghambat proses pailit ini muncul setelah putusan

diucapkan.

Pasca putusan pailit, perkara kepailitan tidak semata-mata selesai.

Kuratorlah yang selanjutnya mengambil alih perkara, ada mekanisme yang

harus dijalani kurator dalam mengurus harta pailit. Rapat kreditur, mencatat

aset, menjual aset yang harus melalui mekanisme lelang, belum lagi masalah

penuntutan dan kriminalisasi yang harus dihadapi kurator.

Oleh karena itu, Penguatan perlindungan kurator dalam bentuk

pemberian hak imunitas diharapkan mampu mendorong dan mempercepat

Page 69: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

58

proses harta pailit dan tentunya berimplikasi juga kepada peringkat di indikator

Ease of Doing Business.

Dalam Indikator EODB Penyelesaian Perkara Kepailitan termasuk salah

satu yang menjadi parameter penilaian tingkat Kemudahan Berusaha di suatu

negara. Dengan demikian usulan penguatan hak imunitas ini ditujukan untuk

meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (EODB) Indonesia melalui

perbaikan hukum kepailitan secara umum, dan lebih khusus lagi pada persoalan

kurator dalam rezim kepailitan di Indonesia.

D. Analisis Penguatan Hak Imunitas dengan EODB dalam Menarik Investor

Asing (syariah)

Dengan mewujudkan perlindungan bagi kurator selama masa tugasnya

mengurus dan membereskan harta pailit, semestinya proses penyelesaian

perkara kepailitan akan semakin cepat diselesaikan. Pemberian hak imunitas

kepada kurator adalah sebagai bentuk penguatan terhadap lemahnya

perlindungan yang selama ini tidak jelas diberikan dalam UUK PKPU.

Pemberian hak imunitas secara khusus akan memberikan kontribusi

terhadap perbaikan UUK PKPU, yang dapat mempercepat proses penyelesaian

perkara kepailitan yang selama ini tertunda penyelesaiannya salah satunya

disebabkan oleh kurator yang harus menghadapi proses pemidanaan yang

dilakukan oknum kreditor atau pihak tertentu lainnya. Kondisi ini tentu juga

akan berimplikasi kepada peringkat Kemudahan Berusaha, karena salah satu

objek pemeringkatan adalah bagaimana proses Penyelesaian Perkara Kepailitan

(Resolving insolvency) di suatu negara.

Hubungan antara Hukum Kepailitan dengan Ease of Doing Business

adalah sangat berkaitan, banyak kepentingan yang terlibat jika dihubungkan

parameter Resolving Insolvency dengan sembilan parameter lain yang dinilai

dalam pemeringkatan Ease of Doing Business. Kepailitan tidak hanya sebatas

kreditor, debitur, atau stakeholder yang lain. Tetapi juga suatu perusahaan,

Page 70: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

59

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diakui bahwa yang

terkait dengan kehidupan suatu perseroan ialah:72

1) Kepentingan Perseroan;

2) Kepentingan Pemegang Saham;

3) Kepentingan Karyawan dan Buruh perseroan;

4) Kepentingan Masyarakat, antara lain pemasok, distributor dan

konsumen

5) Kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Putusan pailit terhadap seorang debitur, terutama perusahaan sangat

berpengaruh besar terhadap kelancaran kegiatan bisnis di suatu negara.

UUK PKPU yang mengatur kepailitan di Indonesia tidak menjamin

kelancaran bisnis, ia terkesan sangat rentan dijadikan senjata untuk

melakukan kecurangan. Terutama perihal pengajuan permohonan pailit.

Sebelumnya, dalam Faillissements-verordening (Fv), Pengajuan

permohonan pailit baik volunteer atau involunteer mensyaratkan seorang

debitur tidak mampu dan telah berhenti membayar utang yang dimilikinya.

Ada syarat Insolvensi di dalamnya; Sutan Remy Sjahdeni kemudian

membagi insolvensi ke dalam dua jenis:

1) Balance Sheet Insolvency

2) Cash Flow Insolvency

Ketentuan yang mempersyaratkan debitur insolven memberikan

batasan dalam mengajukan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya

penyalahgunaan. Namun, Tidak demikian dengan UUK PKPU No.

37/2004, Syarat yang tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat 1 Fv tidak

dicantumkan lagi dalam UUK PKPU. Dengan demikian, syarat seorang

debitur harus dalam keadaan insolven sebelum mengajukan permohonan

72 Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, h. 169.

Page 71: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

60

pailit menjadi tidak ada, sehingga siapa saja dapat mengajukan permohonan

pailit walaupun kondisi perusahaan dalam keadaan baik/solven.

Kondisi seperti ini dapat memudahkan terjadinya kepailitan.

Kondisi ini dapat menyebabkan masalah berlanjut dan tidak berhenti pada

putusan pailit. Karena UUK PKPU memuat berbagai persoalan; Pre-

insolvency dan Post-insolvency. Pasca-putusan pailit, harta pailit beralih

dari debitur pailit menjadi kewenangan kurator, sebagai petugas yang

menjalankan proses kepailitan. Kurator harus segera membereskan harta

pailit untuk kemudian dibagikan ke para kreditur, dalam masa pemberesan

harta pailit ini kurator rentan diintervensi kewenangannya dan menunda

pelunasan harta pailit. Dari sudut pandang kreditor, kreditor yang tidak

mengharapkan debitur pailit harus segera mendaftarkan diri kreditor untuk

pelunasan utang, begitu pula yang lainnya.

Pembahasan hukum kepailitan juga dilakukan oleh World Bank,

Ease of Doing Business adalah satu alat sebagai tolak ukur investasi,

Mereka melakukan penilaian terhadap 10 parameter, salah satu penilaiannya

adalah Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency) dan data

Doing Business resmi dikeluarkan oleh World Bank.

Data Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) menunjukkan

Indonesia saat ini berada pada peringkat 72/190, Indonesia masih

berkesempatan untuk terus meningkatkan daya saing investasi dalam rangka

Kemudahan Berusaha. Empat tahun terakhir tercatat sejak tahun 2014,

Indonesia selalu menunjukkan peningkatan dalam Kemudahan Berusaha,

2014 (120), 2015 (106), 2016 (91), dan terakhir tahun 2017 naik ke

peringkat (72). Peningkatan peringkat ini juga diikuti dengan peningkatan

nilai investasi. Dari data yang dikeluarkan BKPM, Realisasi penanaman

modal tahun 2015 ialah 545,4 triliun, kemudian di tahun 2016 Nilai realisasi

investasi meningkat 12,36% menjadi Rp. 612,8 triliun dibanding pada tahun

Page 72: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

61

2015.73 Begitu pula tahun 2017, menembus angka Rp 692,8 triliun,

melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar

Rp 678,8 triliun.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan saat ini, khususnya dalam

penelitian ini seputar masalah kepailitan. Revisi UUK PKPU, merupakan

jalan memperbaiki dan mendukung terciptanya rezim kepailitan yang baik

dan berpihak kepada stakeholders kepailitan, terlebih kepada kegiatan

bisnis Indonesia.

Tabel 2.1 Data Doing Business 2018 Menggambarkan Kondisi

Berusaha Di Indonesia Dengan Perbandingan Tahun Sebelumnya

2017

Sumber: Doing Business 2018.74

Data pada Tabel 2.4 di atas menunjukkan kecenderungan

positif (possitive trend) atas keseluruhan indikator Kemudahan

Berusaha Indonesia. Dari Starting Business hingga Resolving

Insolvency, semuanya menunjukkan peningkatan dengan

73 Laporan Kinerja Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Tahun 2016.

74 Doing Business. The World Bank Group, Ease of Doing Business (EoDB) Data 2018;

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia. Diakses pada 27 Agustus 2018.

Page 73: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

62

perbandingan tahun 2017 – 2018. Peningkatan ini terjadi atas

adanya berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam terus

mendorong dan memperbaiki berbagai kendala yang dihadapi

selama proses perbaikan tingkat kemudahan berusaha Indonesia.

Lebih lanjut, jika melihat data di atas. Ditemukan beberapa

indikator yang telah dikeluarkan kebijakan yang mendorong

perbaikan dari indikator tersebut. Dapat dilihat dari marks √ di

samping indikator yang disebutkan. Berikut kebijakan yang

dilakukan terhadap DB2018:75

DB2018

Starting a Business: Indonesia made starting a business less costly by

reducing the start-up fees for limited liability companies. This reform

applies to both Jakarta and Surabaya.

Getting Electricity: Indonesia made getting electricity less costly by

reducing connection and internal wiring certification fees. In Jakarta,

getting electricity was also made easier after the utility streamlined

the processing of new connection applications.

Registering Property: Indonesia made registering property easier by

reducing the transfer tax. This reform applies to Jakarta and

Surabaya.

Getting Credit: Indonesia improved access to credit information by

launching a new credit bureau. This reform applies to both Jakarta

and Surabaya.

Protecting Minority Investors: Indonesia strengthened minority

investor protections by increasing shareholder rights and role in

major corporate decisions and requiring greater corporate

transparency. This reform applies to both Jakarta and Surabaya.

75 Doing Business. The World Bank Group, Ease of Doing Business (EoDB) Data 2018;

http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/indonesia. Diakses pada 27 Agustus

2018

Page 74: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

63

Paying Taxes: Indonesia made paying taxes easier by promoting the

online filing of taxes and by lowering the rate for capital gains tax.

Indonesia also increased the ceiling used in the calculation of health

care contribution. These reforms apply to both Jakarta and Surabaya.

Trading across Borders: Indonesia made importing faster by

introducing an electronic single billing system. This reform applies to

both Jakarta and Surabaya.

Dalam data World Bank, Data Reformasi Kebijakan Indonesia

dalam meningkatkan kemudahan berusaha sudah dimulai sejak tahun 2008.

Namun dalam rentang tahun 2008 – 2018 Penulis tidak menemukan, adanya

kebijakan mengenai Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving

Insolvency). Padahal dengan tingkat ketidaksesuaian UUK PKPU dengan

prinsip kepailitan internasional dan ketidaksesuaiannya dengan masa

sekarang, sudah semestinya dilakukan perbaikan dalam bentuk revisi

Undang-undang Kepailitan. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan harus

dapat mendorong gairah investasi dan pasar modal, serta memudahkan

perusahaan dalam negeri mendapatkan kredit luar negeri.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Kepailitan

seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan yang dapat diterima secara

global (globally accepted principles).76 Asas-asas tersebut harus sejalan

dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara pemodal (investor)

dan kreditur asing yang diinginkan pemerintah untuk menanamkan

modalnya di Indonesia. Dengan demikian, UUK PKPU sudah seharusnya

berpedoman dan menerapkan globally accepted principle di dalamnya.

Revisi UUK PKPU adalah jalan melakukan inisiasi tersebut. Adanya asas

“Hukum Kepailitan jangan sampai meredam minat investor, terutama

investor luar negeri untuk berinvestasi” menguatkan pandangan bahwa

76 Sjahdeini, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan, h. 95.

Page 75: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

64

Hukum Kepailitan tidak dapat dipandang sebelah mata, ia memiliki

kontribusi yang besar dalam perekonomian bangsa.

Hukum kepailitan dapat disandingkan dengan Indikator investasi

global, Ease of Doing Business, yang menjadikan hukum kepailitan sebagai

objek penilaian perekonomian suatu negara. Selama ini, pemerintah

terkesan membiarkan hukum kepailitan di Indonesia, dengan lebih fokus

kepada indikator-indikator lain, Starting Business, Paying Taxes, dan

sebagainya. Padahal Resolving Insolvency satu sisi mendesak untuk

dilakukan revisi atau perbaikan, di sisi lain Hukum Kepailitan memiliki

kontribusi besar bagi perekonomian dan kelancaran bisnis di Indonesia.

Oleh karena itu, UUK PKPU secepatnya untuk dapat diselaraskan dengan

hukum kepailitan dengan memuat globally accepted principles dari

Undang-Undang Kepailitan yang modern, seperti yang berlaku di negara-

negara maju, Amerika Serikat, Jepang, German, China dan negara-negara

lain dengan konsep hukum kepailitan yang berpihak kepada stakeholders

kepailitan dan sejalan dengan asas-asas yang mendukung kegairahan

investasi global.

Tabel 2.2 Data 10 teratas Peringkat Ease of Doing Business

2017-2018

Economy

Rankings

DB SB DC GE RP GC PMI PT TAB EC RI

New Zealand 1 1 3 37 1 1 2 9 56 21 32

Singapore 2 6 16 12 19 29 4 7 42 2 27

Denmark 3 34 1 16 11 42 33 8 1 32 7

Korea, Rep. 4 9 28 2 39 55 20 24 33 1 5

Hongkong 5 3 5 4 55 29 9 3 31 28 43

United States 6 49 36 49 37 2 42 36 36 16 3

United Kingdom 7 14 14 9 47 29 10 23 28 31 14

Norway 8 19 21 23 14 77 10 28 22 8 6

Page 76: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

65

Georgia 9 4 29 30 4 12 2 22 62 7 57

Sweden 10 13 27 6 9 77 29 27 18 36 16

Indonesia 72 144 108 38 106 55 43 114 112 145 38

Sumber: Doing Business 2018.77

Tabel 2.2 di atas menunjukkan sepuluh negara dengan Top 10th Ease

of Doing Business Grade dengan menambahkan Indonesia sebagai

perbandingan, Jika dilakukan pemeringkat berdasarkan Resolving

Insolvency dari sepuluh negara tersebut, maka Indonesia akan berada pada

posisi 9/11. Di atas Georgia (57) dan HongKong (53). Jika dibandingkan

dengan 190 negara, Indonesia berada pada Peringkat 38/190 tergolong

cukup baik dibandingkan penilaian negara lain. Peringkat Resolving

Insolvency Indonesia (38) sebenarnya tergolong cukup baik jika

dibandingkan dengan penilaian terhadap parameter lain. Sehingga apabila

dikomparasi dengan Georgia dan Hongkong, memang Peringkat Resolving

Insolvency mereka berada di bawah Indonesia, akan tetapi parameter lain

kedua negara tersebut jauh lebih baik dari Indonesia.; seperti Starting

Business, Perlindungan terhadap Investor Minoritas, dan sebagainya.

Peningkatan peforma Resolving Insolvency akan saling berkaitan

secara tidak langsung dengan parameter lain dalam EODB. Peningkatan ini

dapat diupayakan dengan Revisi Undang-Undang Kepailitan terhadap

beberapa pasal yang tidak sesuai dengan globally accepted principles,

ditambah dengan persoalan mengenai hak imunitas Kurator yang sangat

mendesak untuk segera dibereskan, agar hak profesi hukum dalam hal ini

Kurator dan Pengurus terpenuhi dengan jelas dengan tidak merugikan pihak

lain dalam proses kepailitan. Selanjutnya, peran Pemerintah dan DPR sangat

77 Doing Business. The World Bank Group, Ease of Doing Business (EoDB) Data 2018;

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia. Diakses pada 1 September 2018

Page 77: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

66

dibutuhkan dalam hal ini, terutama demi mewujudkan hukum kepailitan

Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan.

Upaya memberikan hak imunitas adalah salah satu cara dalam

menjadikan Undang-undang Kepailitan menjadi lebih baik, karena secara

umum akan menjadi sangat baik apabila UUK PKPU direvisi secara

menyeluruh; Revisi UUK PKPU. Lebih spesifik ialah RUU Profesi Kurator

dan Pengurus. Undang-undang Kepailitan Indonesia terakhir dilakukan

perubahan pada tahun 2004 atas UU Kepailitan sebelumnya tahun 1998.

Upaya penguatan hak imunitas ini dalam hubungannya dengan

menarik investor asing (syariah) adalah untuk meningkatkan peringkat

Kemudahan Berusaha, sebagaimana diketahui bahwa World Bank dalam

indikator Ease of Doing Business sangat memperhatikan regulasi dan/atau

peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha di suatu negara.

Sehingga mereka melakukan penilaian terhadap aspek regulasi tersebut.

Penilaian terhadap parameter Resolving Insolvency ditekankan

kepada efektivitas beberapa faktor dalam proses penyelesaian perkara

kepailitan yang diatur dalam suatu regulasi di suatu negara, Indonesia dalam

hal ini adalah UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun

faktor-faktor yang dinilai tersebut diantaranya:

1) Jangka waktu

Jangka waktu penyelesaian perkara kepailitan. Penyelesaian

perkara kepailitan dalam jangka waktu yang cepat dapat

menunjukkan pengaturan kepailitan yang baik dalam suatu

negara. Indonesia masih membutuhkan paling cepat delapan

bulan untuk menyelesaikan perkara kepailitan, biasanya tertunda

pada Post-insolvency, yaitu saat pemberesan harta pailit oleh

kurator.

2) Biaya

Page 78: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

67

Besaran biaya penyelesaian perkara kepailitan juga dinilai oleh

World Bank. Besaran biaya di pengadilan dan pajak pemerintah;

biaya atau bayaran jasa administrasi juru lelang (auctioneers);

Kurator (trustee); Penaksir (assessors), serta Pengacara.

3) Outcome

Penilaiannya dilakukan terhadap pasca perkara kepailitan.

Doing Business menghitung bagamaina tingkat pelunasan

piutang kreditor; apakah terhadap debitur pailit dimaafkan untuk

dilanjutkan (going concern), diberikan reorganisasi, atau harta

debitur pailit dijual satu per satu.

4) Recovery Rate

Recovery rate, ialah penilaian terhadap tingkat pemulihan harta

kreditor preferen (secured creditor). Baik setelah melalui proses

reorganisasi, atau pemberesan harta pailit dalam mekanisme

kepailitan.

5) Strength Of Insolvency Framework Index

Faktor ini berhubungan dengan empat indikator lainnya;

bagaimana proses kepailitan dari pertama dimohonkan

(commencement of proceedings index), pengurusan aset debitur

pailit setelah adanya putusan pailit (management of debtor’s

assets index), indeks proses reorganisasi, (reorganization

proceedings index), dan keikutsertaan para kreditor dalam

mendaftarkan tagihan Post-insolvency (creditor participation

index).

Kelima faktor inilah yang harus diperhatikan dalam UUK PKPU,

sehingga dengan meningkatkan dan memperbaiki regulasi kepailitan

Indonesia dapat memberikan dampak yang baik bagi Kemudahan Berusaha

Indonesia melalui parameter Resolving Insolvency, karena penilaian utama

EoDB oleh World Bank adalah regulasi/peraturan kegiatan berbisnis. Salah

satunya adalah regulasi kepailitan yang di Indonesia diatur dalam UUK

PKPU No.37 tahun 2004.

Page 79: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

68

Dalam UUK PKPU yang sekarang digunakan jika diteliti lebih

lanjut maka akan banyak ditemukan pasal-pasal yang sudah tidak sesuai

dengan peraturan kepailitan yang seharusnya, salah satunya adalah

persoalan kurator yang tidak diberikan perlindungan yang kuat dalam

menjalankan perintah UUK PKPU sehingga memberikan dampak tidak baik

bagi keberlanjutan pemberesan harta pailit. Dampak tersebut berupa:

1. Menghambat penyelesaian perkara kepailitan

Lemahnya perlindungan kurator selama menjalankan tugas

dalam proses perkara kepailitan, menyebabkan profesi kurator

dan pengurus menjadi rentan dilaporkan ke kepolisian dengan

delik-delik pidana tertentu. Sehingga harta pailit menjadi

terbengkalai untuk sementara waktu, karena dalam UUK PKPU

ada prosedur kepailitan yang harus dilalui untuk dapat

mengganti kurator baik karena kurator ditahan atau karena ia

tidak menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana

semestinya. Sehingga menyebabkan harta pailit tertunda

penyelesaiannya.

2. Pembagian Harta Pailit Menjadi Tertunda

Harta pailit yang tertunda penyelesaiannya memberikan

dampak kepada lamanya waktu penyelesaian perkara

kepailitan. Sebagaimana diketahui dalam indikator

Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) lamanya

waktu penyelesaian perkara kepailitan (Time measuring)

menjadi salah satu objek penilaian bagaimana pengaturan

masalah kepailitan dalam suatu negara. Idealnya aturan

kepailitan salah satunya ialah waktu penyelesaian perkara

kepailitan yang cepat. Di Indonesia tertundanya penyelesaian

perkara kepailitan terjadi pada fase pasca-putusan pailit.

Penundaan terjadi akibat dari lemahnya UUK PKPU dalam

mengatur perlindungan hukum bagi kurator dalam

Page 80: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

69

menjalankan tugasnya, sehingga berdampak tidak hanya

kepada kerugian para kreditur, melainkan mencederai hak

kurator sebagai pelaksana UU Kepailitan. Yang secara tidak

langsung merugikan pribadi dari kurator yang bersangkutan.

3. Ketidakpastian Hukum bagi Kurator dalam UUK PKPU

Dalam menjalankan perintah UUK PKPU, kurator akan

selalu merasa gelisah. Kurator akan merasa selalu dibayang-

bayangi dengan penangkapan, penahanan oleh kepolisian akibat

dari lemahnya perlindungan yang diberikan UUK PKPU dan

dimanfaatkan oleh oknum kreditor atau pihak mana pun yang

memiliki kepentingan terhadap harta debitur pailit.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator semestinya tidak

dapat dilakukan intervensi oleh oknum tertentu karena

merupakan perintah undang-undang. Sebaliknya,

ketidakpastian ini malah dijadikan senjata bagi pihak yang

bermaksud menunda dan atau memiliki kepentingan tertentu.

Meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha/Ease of Doing

Business melalui rezim kepailitan Indonesia merupakan salah satu strategi

yang tepat. Mengingat beberapa pasal dalam UUK PKPU yang mampu

memberikan beragam dampak kepada stakeholders perkara kepailitan yang

mengarah kepada kerugian, dan pada sisi lain dapat menguntungkan salah

satu pihak. Regulasi memang bukan segalanya, tetapi regulasi akan

menentukan tindakan dan arah kepailitan di Indonesia. Apalagi World Bank

dalam Indikator EoDB mengutamakan penilaian terhadap suatu regulasi.

Regulasi dalam hal ini adalah Undang-Undang yang memiliki sifat

memaksa objek peraturan perundang-undangan untuk menaati perintah

Undang-Undang.

HLA Hart menyatakan bahwa perintah (command) utamanya

dimaksudkan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihormati. Perintah seperti

Page 81: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

70

inilah yang dimaksudkan oleh hukum, yang dalam hal hukum dianggap

sebagai “perintah” yang harus dijalankan oleh orang yang menjadi objek

pengaturan hukum.78 Sehingga perbaikan regulasi (UUK PKPU) dapat

mengarahkan penyelesaian perkara kepailitan menjadi berpihak dan

menciptakan rezim kepalitan yang ideal bagi Indonesia.

Fenomena seperti ini menjadi peluang bagi pemerintah dalam

meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha dengan cara memperbaiki

UUK PKPU. Serta menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di

Indonesia terutama dalam core bisnis syariah. EoDB adalah sebagai

rekomendasi dan bahan pertimbangan yang dikeluarkan oleh World Bank

bagi investor asing sebelum berinvestasi pada suatu negara. Tentu dengan

memperhatikan parameter-parameter dalam Ease of Doing Business.

Penyelesaian perkara kepailitan (Resolving Insolvency) dapat

mendorong peningkatan itu, seperti yang terjadi di India misalnya, India

melakukan reformasi pada sektor kepailitan dan pajak. Dalam New

Insolvency and Bankrupcty Code India dilakukan pengurangan waktu

penyelesaian perkara kepailitan dan memaksimalkan pembayaran utang-

utang kreditor. Tidak sia-sia, upaya tersebut berhasil meningkatkan

peringkat India dari 130 ke peringkat 100 pada tahun 2018. Oleh karena itu,

Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama, apalagi dengan kondisi

Indonesia yang belum pernah menjadikan hukum kepailitan sebagai objek

mendorong perbaikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).

Sehingga akan mengarah kepada kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia

yang lebih baik.

Dari data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode

Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 176,3

78 Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. h. 98.

Page 82: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

71

triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,1% apabila dibandingkan dengan

periode yang sama tahun 2017 (sebesar Rp 170,9 triliun). Realisasi investasi

tersebut menyerap 289.843 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan realisasi

investasi PMDN dan PMA selama Januari – Juni tahun 2018 mencapai

angka Rp 361,6 triliun. Terlihat kecenderungan terjadinya perlambatan

pertumbuhan realisasi investasi menjadi 3,1% (triwulan II tahun 2018

dibanding triwulan II tahun 2017), dari sebelumnya 11,8% (triwulan I tahun

2018 dibanding triwulan I tahun 2017) dan 12,7% (triwulan II tahun 2017

dibanding triwulan II tahun 2016).79 Walaupun cenderung melambat, tetapi

itu sebagai reaksi yang wajar dari terjadinya berbagai peristiwa yang

mengganggu kegiatan perekonomian seperti; gejolak kurs rupiah, perang

dagang Amerika dan China. Akan tetapi peningkatan 3,1% ini tetap

menunjukkan aksi investasi yang baik di Indonesia.

Di samping itu, produk-produk investasi syariah juga kian

berkembang, Pasar modal menjadi implementasi konkret yang

menggambarkan kondisi perkembangan bisnis (syariah) di Indonesia. Pasar

modal (Bursa Efek Indonesia) menjadi institusi yang menyelenggarakan

perdagangan efek di Indonesia. Pada tahun 2017 berdasarkan SK Otoritas

Jasa Keuangan No. 59/D.04/2017 tercatat sebanyak 360 perusahaan yang

listing di BEI masuk ke dalam kategori Daftar Efek Syariah, artinya

perusahaan tersebut terbebas dari praktik yang dilarang oleh syariah.

Berdasarkan SK Otoritas Jasa Keuangan No. 24/D.04/2018 pada tahun 2018

terjadi peningkatan menjadi 372 perusahaan yang masuk ke dalam Daftar

Efek Syariah (DES).

Kecenderungan dua sektor; hukum dan ekonomi; menjadi

kombinasi terbaik bagi kelancaran kegiatan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya peningkatan kemudahan berusaha, memberikan dukungan

yang besar atas keberlanjutan perekonomian nasional. Tidak hanya itu,

79 Press release BKPM, Realisasi Investasi Triwulan II - 2018 Sebesar 176,3 T, Naik 3,1 %

Dibanding Triwulan II - 2017, Jakarta: 14 Agustus 2018.

Page 83: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

72

kondisi ini diharapkan akan mampu menarik lebih banyak investor; tidak

hanya investor lokal tapi juga foreign investor, yang nanti akan melihat

begitu baiknya perkembangan iklim investasi (syariah) di Indonesia. SK

Otoritas Jasa Keuangan No. 24/D.04/2018 menjadi bukti investasi (syariah)

di Indonesia patut dijadikan acuan bagi negara-negara lain yang juga dalam

proses pengembangan terhadap investasi syariah.

Oleh karena itu, Hukum Kepailitan, Ease of Doing Business, dan

adanya peran Investor adalah tiga subjek yang saling berkaitan satu dengan

yang lain dalam mencapai tatanan hukum dan perkembangan ekonomi

Indonesia yang lebih baik.

Page 84: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masalah seputar hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari

peran UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Proses penyelesaian sengketa kepailitan

benar-benar berdasarkan suatu peraturan perundangan. Dalam penelitian

ini Penulis menemukan beberapa Pasal dalam UUK PKPU memiliki

potensi menghambat terselenggaranya hukum kepailitan yang baik dan

tidak berpihak kepada masing-masing pihak kepailitan, serta

ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan saat ini.

Beberapa pasal tersebut diantaranya; Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat

permohonan pailit, Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) mengenai pihak pemohon

kepailitan. Dan beberapa pasal yang mengatur tugas dan kewenangan

Kurator dan Pengurus.

Pasal-pasal yang mengatur tugas dan wewenang kurator dan

pengurus dalam UUK PKPU dapat dikatakan cukup banyak, akan tetapi

jumlah tersebut tidak diikuti dengan perlindungan bagi kurator dalam

menjalankan tugas. Pasal 69 ayat (1), kurator diperintahkan UU untuk

mengurus dan membereskan harta pailit. Pada prinsipnya, Pasal ini dapat

dijadikan pedoman dan pegangan yang kuat bagi profesi kurator karena

merupakan Statutiary Duties atau perintah Undang-undang yang jika

dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak boleh

diintervensi oleh pihak mana pun karena tindakannya (kurator) adalah

berdasarkan perintah hakim yaitu sejak dibacakannya putusan pailit.

Akan tetapi masih ada saja intervensi baik dari pihak kreditur atau

kepolisian yang tidak memahami Pasal 69 ayat (1) dengan baik.

Page 85: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

73

Itulah sebabnya sampai saat ini, kurator masih rentan dengan

laporan kepolisian oleh pihak yang melaporkan dengan delik-delik

pidana tertentu.

2. Data Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB)

yang dikeluarkan secara resmi oleh World Bank melakukan kajian bisnis

dalam suatu negara. Penelitian itu dilakukan terhadap 190 Negara

termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara yang disurvei. Survei

Kemudahan Berusaha ini menempatkan Indonesia pada Peringkat

72/190. Penelitian terhadap EODB dilakukan pada sepuluh parameter,

salah satunya adalah Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving

Insolvency). Peringkat Resolving Insolvency Indonesia pada

kenyataannya cukup baik yaitu 38/190, akan tetapi berdasarkan data

Reformasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dari tahun 2008 hingga

2018, tidak pernah melakukan kebijakan memperbaiki pengaturan

kepailitan.

Upaya penguatan hak imunitas Kurator dan Pengurus adalah dalam

rangka menciptakan hukum kepailitan Indonesia yang lebih baik, karena

Penyelesaian Perkara Kepailitan adalah salah satu parameter yang dinilai

dalam Doing Business. Dan regulasi adalah bahan penilaian utama yang

dinilai oleh World Bank. Oleh karena itu, dengan upaya memperbaiki

pengaturan kepailitan Indonesia muaranya adalah kepada penyelesaian

perkara kepailitan yang baik; tidak membutuhkan biaya yang besar,

waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan memberikan hasil terbaik

dalam pembagian piutang kreditor. Akan menjadi lebih baik dengan tetap

berfokus juga kepada perbaikan pada sektor-sektor lain, maka Peringkat

EODB Indonesia akan semakin baik.

Di lain sisi, iklim Investasi terutama basis syariah di Indonesia

terbilang sangat baik dan terus berkembang menuju performa terbaiknya.

Dari SK Otoritas Jasa Keuangan No. 24/D.04/2018 tentang Daftar Efek

Syariah, tercatat 378 Perusahaan yang menjalankan usaha berdasarkan

Page 86: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

74

prinsip syariah. Dengan demikian adanya dukungan Ease of Doing

Business Ranking yang baik, dan Perkembangan Investasi (syariah)

diharapkan dapat menjadi daya tarik baik bagi Investor lokal maupun

Foreign Investor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, penyusun dapat memberikan saran

sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam menjalin kerja sama antar penegak hukum dalam penegakan hukum

yang saling bersinergi demi terwujudnya keadilan bagi setiap subjek

hukum, dalam hal ini stakeholders perkara kepailitan. Selayaknya setiap

institusi mengedepankan integritas penegakan hukum berdasarkan

peraturan yang ada. Kepolisian dan Kejaksaan sepatutnya memahami setiap

peraturan yang saling berhubungan, secara khusus aturan yang berkaitan

dengan UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dengan baik, agar polisi dapat memahami kewajiban dan

kewenangan kurator selama bertugas guna menghindari terjadinya

tindakan-tindakan yang sangat merugikan profesi kurator.

2. Bagi Pemerintah

Dalam menjamin hak profesi kurator sebagai bentuk kepastian

hukum, Profesi kurator dan pengurus seharusnya status perlindungan dalam

melaksanakan tugas “membereskan harta pailit” lebih dipertegas. Karena

masih dijumpai beberapa kasus kurator yang salah tangkap. Profesi hukum

sejatinya dilindungi dengan baik.

Dalam hal ini, pemberian hak imunitas pada profesi kurator dan

pengurus mutlak dilakukan. Hak imunitas kepada kurator ini sebagai bentuk

penguatan perlindungan pelaksaan tugas.

Page 87: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

75

Peran pemerintah bersama dengan DPR agar perlindungan hukum

profesi kurator dapat terlaksana dalam bentuk RUU Profesi Kurator dan

Pengurus.

Lebih lanjut, dalam meningkatkan Indikator kemudahan berusaha

Indonesia. Revisi terhadap UUK PKPU juga mendesak untuk segera

dilakukan, mengingat beberapa permasalahan dan ketidaksesuaiannya

dengan kegiatan bisnis yang berkembang saat ini.

Page 88: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

76

DAFTAR PUSTAKA

Anisah, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum

Kepailitan Di Indonesia. Cetakan I. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Astiti, Sriti Hesti. “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip

Independensi Menurut Hukum Kepailitan.” Jurnal Hukum Dan Peradilan

Volume 5, no. 2 (2016): 277–98.

Corcoran, Adrian, and Robert Gillanders. “Foreign Direct Investment and the Ease

of Doing Business.” Review of World Economics 151, no. 1 (February 1,

2015): 103–26. https://doi.org/10.1007/s10290-014-0194-5.

Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Normatif &

Empiris. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fuady, Munir. Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik. IV. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2010.

———. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Cetakan kedua. Jakarta:

Kencana, 2013.

Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. 9th-West: Abridged, 2010.

Gifis, Steven H. Law Dictionary. New York: Barron’s Education Series, 1975.

Herstein, Ori J. “A Legal Right to Do Legal Wrong.” Oxford Journal of Legal

Studies 34, no. 1 (March 1, 2014): 21–45.

https://doi.org/10.1093/ojls/gqt022.

Jono. Hukum Kepailitan. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Page 89: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

77

Kukus, Freisy Maria. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam

Perkara Kepailitan.” Lex Privatum Vol. 3, no. 2 (2015).

M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina

Ilmu, 1987.

Marbun, B.N. Kamus Hukum Indonesia. Cetakan I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

2009.

Muryati, Dewi Tuti. Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati. Pengaturan Tanggung

Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam

Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis, Jurnal Dinamika Sosial Budaya,

Volume 19, Nomor 1: Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2017.

Na Endi Jawaeng, Robert, M. Yudha Prawira, Boedi Rheza, and Tities Eka

Agustine. “Reformasi Kemudahan Berusaha.” Jakarta: KPPOD, 2016.

Nurcahya, Indra. Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melaksanakan

Tugas Mengamankan Harta Pailit dalam Praktik Berdasarkan Kajian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal: Universitas Padjajaran

2017

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Naskah Akademis

Penelitian Contempt of Court 2002. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.

Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum. Cetakan IV. Jakarta: Sinar Grafika,

2006.

Salman, H.R. Otje, and Anthon F. Susanto. Teori Hukum (Mengingat,

Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali). Bandung: PT Refika Aditama,

2007.

Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bandung: Alumni, 2010.

Page 90: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

78

Sembiring, Sentosa. “Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepalitan.” Jurnal

Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 3, no. 1 (2017).

Shubhan, Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan. 5th

ed. Kencana, 2015.

Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan

Berusaha di Indonesia (The Government Efforts In Realizing Ease of Doing

Business in Indonesia), Jurnal Rechtsvinding Volume 6, Nomor 3,

Desember 2017

Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. “Hukum Kepailitan Dan

Permasalahannya Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume

7, no. 1 (2016).

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan. Jakarta: Grafiti, 2010.

———. Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan. Cetakan II. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2018.

Stephany, Happy Rayna. Urgensi Pemberian Hak Imunitas Kepada Kurator Saat

Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Fakultas Hukum UI, Tesis:

2015

Subekti, R. Kamus Hukum. Cetakan XVI. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Wijayanta, Tata. Undang-Undang Dan Praktik Kepailitan: Perbandingan

Indonesia Dan Malaysia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2016.

Yalid. “Persyaratan Dan Prospek Serta Gagasan Imunitas Terhadap Kurator Yang

Beritikad Baik.” Jurnal Hukum Respublica Vol. 16, no. 1 (2016): 36–52.

Page 91: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

79

Regulasi

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet

Binti Sholikah, OJK Sebut Perkembangan Pasar Modal Syariah Semakin Baik,

Artikel ini diakses pada 7 Juli 2018 dari

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-

ekonomi/17/11/13/ozcigv-ojk-sebut-perkembangan-pasar-modal-syariah-

semakin-baik

Alfin Sulaiman, Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-

profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh-

Deepshikha Sikarwar, Big jump likely in ranking for India in ease of doing business,

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/big-jump-

likely-in-ranking-for-india-in-ease-of-business/articleshow/61328326.cms

Doing Business. The World Bank, Ease of Doing Business (EoDB) Rankings 2017-

2018; http://www.doingbusiness.org/rankings. Diakses pada 26 Februari

2018.

World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2017-2018.

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-

2017-2018. Diakses pada 21 Februari 2018.

Page 93: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

81

LAMPIRAN

Page 94: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada

LAMPIRAN

81

Page 95: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 96: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 97: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 98: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 99: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 100: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 101: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 102: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 103: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 104: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 105: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 106: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 107: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 108: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 109: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 110: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 111: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 112: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 113: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 114: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 115: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 116: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 117: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 118: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada
Page 119: OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN ......Syariah dan Hukum atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi yang diperlukan. vi 6. Kepada