naskah akademik full - ft.unri.ac.id

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

TENTANG

PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI

PENERBANGAN DAN

BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN

DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

DISUSUN OLEH

CV TRI PERFECT UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

PEKANBARU

2012

i

KATA PENGANTAR (sebaiknya dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau)

Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang

Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas

Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

maka disusunlah Naskah Akademik sebagaimana diamanahkan oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Naskah Akademik ini adalah kajian dan analisis dari perspektif akademis terhadap

permasalahan yang ada dan isu yang berkembang pada Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru Permasalahan tersebut kemudian diselaraskan dengan

berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga

dihasilkan suatu konsep penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum yang tidak

bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat

Penyusunan Naskah Akademik ini sebahagian besar menggunakan rujukan dari

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbangan dan

kebandarudaraan serta konvensi internasional di bidang keselamatan penerbangan

sipil dan aerodrome Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan naskah Akademik ini Semoga Naskah Akademik ini

bermanfaat bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Pekanbaru November 2012

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Executive Summary iv

BAB I Pendahuluan 1

A Latar Belakang 1

B Identifikasi Masalah 5

ii

C Tujuan dan Kegunaan 6

D Metodologi 7

BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris 17

A Kajian Teoretis 17

1 Koordinat Bandar Udara 18

2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian 20

3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan 29

4 Persyaratan Tata Guna Lahan 33

B Asas dan Sistematika Kebijakan Publik 35

1 Formulasi Kebijakan 40

2 Kebijakan Dasar 41

3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum

Daerah 44

C Kajian Implementasi Kebijakan 45

D Evaluasi dan Klarifikasi 49

1 Kondisi Existing 50

2 Kondisi yang Diharapkan 54

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 58

A Dasar Hukum 60

B Pengkajian dan Penyelarasan 62

BAB IV Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis 76

A Landasan Filosofis 76

B Landasan Sosiologis 78

C Landasan Yuridis 81

BAB V Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah 85

A Jangkauan Pengaturan 86

B Arah Pengaturan 89

C Ruang Lingkup Materi 91

iii

BAB VI Penutup 95

A Kesimpulan 95

B Saran 96

Daftar Pustaka 98

Lampiran 99

iv

EXECUTIVE SUMMARY

Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota

Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah

terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim

investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi

Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah

satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga

muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan

pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak

vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman

serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di

sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat

berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan

Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala

hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi

penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah

menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM

17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-

undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga

terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal

pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau

perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan

operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP

mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan

adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat

berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang

diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference

Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar

udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas

- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas

- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam

- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar

- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan

v

Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang

dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur

dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta

ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana

Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan

periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A

yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam

satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima

secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat

Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous

Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun

prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat

kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan

ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta

kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut

diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan

dengan Executive Summary ini

Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk

mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan

tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang

disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada

hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju

keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang

(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab

terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan

akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)

ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam

proses kebijakan yaitu

- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar

belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy

issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan

oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin

mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin

banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota

Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait

- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah

orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan

tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan

ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap

vi

lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja

yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan

- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan

yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk

mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik

dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok

orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau

keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat

yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara

Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah

maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang

pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas

Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut

- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di

sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan

Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru

- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan

paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak

terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam

sistem hukum nasional

Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan

(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan

kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki

adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan

pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan

hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki

peraturan perundang-undangan tersebut adalah

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah

KabupatenKota

vii

Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk

embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi

teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu

(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter

Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang

menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas

ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu

pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat

kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas

lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap

bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta

pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan

infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan

internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan

pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan

dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan

Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu

masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar

Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin

terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-

batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru

Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang

pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas


Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi

internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan

internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta

norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap

peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak

tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan

umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan


(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan

sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

viii

Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

dengan materi muatan sebagai berikut

Materi Pokok Materi Muatan

Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang

digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas

Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru

Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru

Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar

penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan

kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II

Pekanbaru meliputi

- daerah lingkungan kerja bandar udara

- daerah lingkungan kepentingan bandar udara

- kawasan keselamatan operasi penerbangan

- batas-batas kawasan kebisingan

Kriteria dan Batasan

Pemanfaatan KKOP

Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan

pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara

Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas

landas

- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan

- kawasan di bawah permukaan transisi

- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam

- kawasan di bawah permukaan kerucut

- kawasan di bawah permukaan horizontal luar

- kawasan di sekitar alat bantu navigasi


Pemanfaatan BKK


pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar

Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang

terdiri dari

- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3

- ambang batas kebisingan

ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK

Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak

penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan

operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan

di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari

- perizinan

- pengawasan

- penertiban

Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan

pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan


di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru

meliputi - hak dan kewajiban masyarakat

- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara

- hak dan kewajiban pemerintah daerah

Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat

administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan

dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi

penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di

sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru

Ketentuan

Penyidikan

Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang

diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di

bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang hukum acara pidana

Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan

Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan

Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim

II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta

ancaman pidana kurungan maksimum dan denda

maksimum

Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya

pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang

sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)

serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup

pada bangunan yang sudah ada

x

Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan




II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat

serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling

bertentangan

Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur

dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan

peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)

lainnya serta memuat waktu pengundangan

1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara

internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan

sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI

AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah

mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan

kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari

lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun

1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara

Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara

Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada

salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -

Kabupaten Indragiri Hulu

Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter

dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan

Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara

Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan

Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama

Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali

dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai

Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak

menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional

Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota

Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10

Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar

bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan

pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di

2

Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena

posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional

maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang

menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional

Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan

bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan

bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru

Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor

termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan

lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan

ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan

pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja

akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi

khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas

masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama

masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan

pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang

menjadi keniscayaan

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan

pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan

operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan

peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta

pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim

II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka

untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525

Hektar

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan

pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan

3

perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan

keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan

dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara

bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan

fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan

berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan

hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan

prosedur

Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar

udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan

budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan

harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh

masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang

berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak

terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain

yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota

Pekanbaru pada ksususnya



Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi

Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS

Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan

infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung

perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi

yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur

gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru

antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau

Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under

construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)

bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti

menara telekomunikasi

4

Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan

berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap

keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang

terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di

sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan

mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan

operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak

terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran

udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh

sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas

dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan

masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka

pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)

di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru


perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk

kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan

penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah

dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap

(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan

batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu

(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway

Classification) dari suatu bandar udara

Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor

tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan

5

antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan

Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan

pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara

berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan

penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan

suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang

berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban

semua pihak

Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan

penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian

akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan

para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya

kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud

harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat

menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan

Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

secara konsisten dan berkelanjutan

B IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat

diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk

sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara

sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk

mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan

Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan

perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi

landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan


6



2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk

hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing

dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja

yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan

(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan


Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum

daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan

serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut

pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam

hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang

akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait

dengannya

C TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas

kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui

1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan



(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas

Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru

3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun

dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya

7

sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan

perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah

dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang

Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula

berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan



D METODOLOGI

Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat

ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara

logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu

menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang

secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian

yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran

dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial

aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk

memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang

bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi

kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)

Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau

mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui

observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih

sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan

dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas


Pekanbaru

8

Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif

implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban

semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan

di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut

1 Studi Literatur

Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur

yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi

dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan

internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi

penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan

kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian

rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian

peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi

topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah

referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan

regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara

nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga

informasi terkait yang diakses melalui internet

2 Lokasi Penelitian

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan

kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru berbatasan dengan

- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

9

- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Barat Kabupaten Kampar

Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar

- Kecamatan Siak Hulu

- Kecamatan Kampar Kiri

b Kota Pekanbaru

- Kecamatan Bukit Raya

- Kecamatan Marpoyan Damai

- Kecamatan Senapelan

- Kecamatan Sukajadi

Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi

akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik

3 Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data

sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil

langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional

koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik

Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses

melalui website

Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data

otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan

secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data

primer antara lain

a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui

pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran

luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna

serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek

10

penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan

di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik

pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara

lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan

dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar


b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang

bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang

bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan

kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan

kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku

pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan

lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang

dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan

mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal

ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas

perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi

c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar

kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar

kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di

sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan

informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga

data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi

subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan

yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti

fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang

diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi

sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan

datang

Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah

seperti pada tabel berikut

11

Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer

No Teknik

Pengumpulan

Data Sumber Data Data Masukan

1 Observasi Lokasi Objek -

Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara

Intensitas bangunan di kawasan

bandar udara - Jarak terdekat bangunan

nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara

- Aktifitas masyarakat di sekitar

bandar udara - Aksesabilitas existing darike

kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu

2 Wawancara - PejabatPegawai

- Pemerintah - PejabatPegawai

- Otoritas

Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -

udaraan -

Penyebab kecelakaan yang pernah

terjadi Jenis kecelakaan yang sering

terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang

sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada

Koordinasi pemerintah provinsi

kota dengan otoritas bandar udara

SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi

kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan

- Status kepemilikan

- Dokumen kepemilikan

- Tahun berdiri bangunan

- Lama menempati

- Luas tanahbangunan

- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan

- Pekerjaan penghuni atau pemilik

tanahbangunan - Pendapatan

- Alasan memilih domisili

- Jenis penyakit yang sering diderita

- Tingkat kenyamanan hunian dan

lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan

tanah

12

- Pengetahuan tentang KKOP dan

BKK

Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data

sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak

danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara

baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder

dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data

sekunder antara lain adalah

a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah

seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda

Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum

Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan

Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru

Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara

(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)

b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari

leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan

spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota

Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional

Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti

pada tabel berikut

Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder

No Teknik

Pengumpulan


1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi

Undang-Undang RI Nomor 1 ahun

2009 tentang Penerbangan - International Standards and

Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40

tahun 2012 Tentang Pembangunan

dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bandar Udara

13

- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara

- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau

- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

- Dokumen lain yang terkait

14

2 Survey - Instansional

-

-

-

-

-

-

Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan

Bangunan -

Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru

-

Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -

-

Badan Pusat - Statistik

- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -

RTRW Provinsi Riau dan Kota

Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026

Kebijakan Pemprov dan Pemko

tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru

tentang Izin Mendirikan Bangunan

Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi

Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi

Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan

Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola

Tanah Kawasan Bandara SSK II

Dokumen Hak GunaHak Milik

tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar

Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota

Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan

Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan

- Data Kependudukan Kelurahan

- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi

Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK

Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di

Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara

SSK II

15

4 Populasi dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi

juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang

ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik

sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang

dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau

bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru

Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis

diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari

populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik

sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu

pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap

unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik

wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan

digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini

dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi

gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di

sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan


16

17

Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry

King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah

5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan

nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat

kesalahan antara 5 sd 15

5 Desain Penelitian

Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis

aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak

di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan

ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan

ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian

dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara

kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam

bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1

18

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS


Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan


Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini

memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta

kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya

seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian

pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan

pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas

229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan

tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar





Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur

sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung







dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi





19





buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti

pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas

kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar

bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin

keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar

udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun

2005 tentang Batas-batas Kawasan


1 Koordinat Bandar Udara

Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam

sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu

posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran

WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ

GDQ GHWLNފ

Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi

World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi

WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference

Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam

sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara

(Aerodrome Reference Point ARP)

Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu

X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat

geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar

20

udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit

dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai

ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD

Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan

koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah

ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim

II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT

atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000

meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai

azimuth 181ordm ފ

JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ

sumbu X

Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat

kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam

penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan

BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim

II Pekanbaru











Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas

21








Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah

kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang

suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan

kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan

metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan

bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan

Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu

operasi

Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat

kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan

decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima

secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang

Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent

Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk

menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu

pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak

psikologis

2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run

way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4

(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number

didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan

referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan

22

batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan

kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944

sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan

Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu

Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan

Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik

referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas

permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara

ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter

(data sekunder)

Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36

Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan

Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =

+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas

ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian

Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)

+ (+19875 meter) = +174875 meter

Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang

Dimensi dan Permukaan

Klaisifikasi Run Way

(code number 4) Keterangan

Precision Approach Category 1

Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian

5

100 m

Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian

45 m

- Jari-jari 4000 m

23

Pendekatan Dalam (inner

approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan

120 m 60

m 900 m

2

Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total

300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m

Transisi (transitional) -

Kemiringan

143

Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan

333

Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan

120 m

1800 m 10

333

Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)

Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat

Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai

berikut

- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat

geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26

- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak

pada koordinat geografis

24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26

- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu

18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara

+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ

Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ

JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ

Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X

Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan

sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap

ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap

titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik

terdekat pada sumbu landas pacu

a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan

dan Lepas Landas

Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu

kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat

udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran

panjang dan lebar tertentu sebagai berikut

Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas

Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60

meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara

teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu

sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung

permukaan utama

25

Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas

Landas pada Landas Pacu 18

Kemiringan

() Jarak

(meter)

Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu

18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835

Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III

2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875

b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan

Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan

langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan

kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu

sebagai berikut

Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit

dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam

tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara

teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah

26

landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari

ujung Permukaan Utama

Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan


Lebar (meter) Kemiringan

() Jarak

(meter)

Ketinggian di Atas Ambang

Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875

c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal

Dalam

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di

atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian

dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan

terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh

lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung

Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang

berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak

termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta

Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan

Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +

(+ 19875 meter) = + 69875 meter

d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal

Luar

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di

sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan

ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi

penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk

mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal

mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan

27

Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari

titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung

pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan

Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan

(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah

Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah

Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =

+ 174875 meter

e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut

yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan

horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan

dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan

ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan

Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas

ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh

kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di

Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas

ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama

dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan

Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang

landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875

meter dari MSL

f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan

tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada

bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang

ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh

garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari

Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang

Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai

jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas

28

ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh

kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan

pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan

Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai

memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas

ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama

dengan + 69875 meter dari MSL

g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu

Navigasi Penerbangan

Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah

kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam

danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus

memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu

navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi

Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari

- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100

meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ

101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ

Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan

oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari

titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari

antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka

bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut

- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring

Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200

meter terletak pada koordinat geografis

00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ

101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ

29

Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range

(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh

kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik

antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang

600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari

metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain

melebihi batas ketinggian sudut tersebut

-

30

Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10

meter x 10 meter terdiri dari

1 Localizer terletak pada koordinat geografis

00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ

101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ

Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang

dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer

terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu

2 Glide Path terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ

101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ

Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang

yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide

Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas

pacu

3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ

101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ

Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang

kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena

dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan

dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-

lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut

- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak


00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ


-

31

Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang

kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada

ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan

adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi

batas ketinggian kerucut tersebut

Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter

x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri

Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus

rata serta bebas benda tumbuh

3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan

Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang

terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat

menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh

orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam

kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di

sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang

ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada

Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara

prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi









psikologis

-

32

Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan

berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat

bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

a Kawasan Kebisingan Tingkat 1

Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai

tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise

Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)

- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat

dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali

untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit

- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan

Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan

koordinat geografis

00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ

101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ

Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18

ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +

Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36

ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +

Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah

ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y

melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X

- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi

landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak

maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian

Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36

-

33

dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan

tingkat 2

b Kawasan Kebisingan Tingkat 2

- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai




dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan

34

kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit

dan rumah tinggal

- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan

Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +





landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum

1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan

berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana

tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3

c Kawasan Kebisingan Tingkat 3



Level (amp31bull


dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara

yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan

prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam

bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +






595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak

maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya

berhimpit dengan garis tengah landasan

Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen

tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level

WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10

log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =

10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36

WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level

adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat

udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh

International Civil Aviation Organization (ICAO)

ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari

setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari

pengukuran

n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara

selama periode 24 jam

Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat

ke-i dalam satu hari pengukuran

N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang

dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk

waktu pagi petang dan malam

N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari

jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000

4 Persyaratan Tataguna Lahan

Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di

sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap

aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau

melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan

kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta

memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas

Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan

(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian

dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai

dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang

landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan

37

Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar

1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk

bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan

benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi

penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak

membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas

ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas

Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan

sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan

persyaratan sebagai berikut

a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi

penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat

udara

b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara

dengan lampu-lampu lain

c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang

mempergunakan Bandar Udara

d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara

e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain

dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau

gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara

Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda

bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik

yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung

menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau

gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat

diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan

dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah

ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim

II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

38

- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan

Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi

suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang

terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan

serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada

Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan

insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat

bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas

kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula

dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan

dan pertanian yang tidak mengundang burung

Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih

dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat

membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda

danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu

termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas

baiaya pemiliki atau yang menguasainya

B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK








39





antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional

bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan


Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan

keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai

kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil

dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut

didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus

bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat

menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan




Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang

Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan

Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru adalah

a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam

rangka menciptakan ketenteraman masyarakat

b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

40

c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif

Negara Kesatuan Republik Indonesia

d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila

f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama

suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara

g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional

bagi setiap warga negara tanpa kecuali

h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain

agama suku ras golongan gender atau status sosial

i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan

masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk

41

mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung

l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai

m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para

pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan

masyarakat luas

n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara

optimal dan bertanggung jawab

o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara

pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat

tepat dan biya yang terjangkau

Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu

keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk

melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang

dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi

negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai

bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan

lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi

politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-

undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan

42

Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang

menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan

yaitu

a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar

belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan

(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku

kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan

b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah


tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi

menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan

ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan

penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan

pelaksanaan kebijakan

c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah

pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan

untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu

d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok


keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan

Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor

politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan

keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan

teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian

baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan

akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis

Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau

disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana

disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat

sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan

partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung

43

beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai

dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi

Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan

kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif

menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat

efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada

semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik

Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses

kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan

desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh

konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus

rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar

yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya

efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi

daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan

kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-

pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus

dalam perumusan kebijakan publik di daerah

Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik

humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada

lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang

kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai

adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan

bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah

kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya

pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun

antara pusat dan daerah

44

1 Formulasi Kebijakan

Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi

permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu

permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara

perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah

perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk

lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka

dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara

lain

- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral

yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan

berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam

agenda kebijakan

- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang

pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang

memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan

diselesaikan

- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak

bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah

lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara

objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks

permasalahan masyarakat secara keseluruhan

- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan

keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi

mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan

keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa

- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik

Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik

2 Kebijakan Dasar

Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian


45


Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang

ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan

Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan

Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan

perundang-undangan tersebut adalah





- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan

- Peraturan Daerah KabupatenKota

Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian



Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi

spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di

bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang

mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi

a Kebijakan Stratejik

- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209)

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

46

Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah



- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara


- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan

KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 8)

b Kebijakan Teknis

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1


- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan

Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4146)

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001

Tentang

Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4146)

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012

Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar

Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

71)

47

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960

Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun

2009

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation

Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)


Tatanan Kebandarudaraan Nasional

c Kebijakan Operasional


Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara



Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan



Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Provinsi Riau

d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi

- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and

Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition

July 2004

- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual

Part-6 Control of Obstacle

3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan

Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat

48

ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses

pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap

perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan

dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah

C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan

sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan

kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang

Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)

yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi


Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-

ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan

dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku

kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang

memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum

Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang

(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang

(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor

penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor

yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat

di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas

Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses

implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut

49

1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)

Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan

menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau

peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para

pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan

pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang

penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan

kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan

yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan

fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan

lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana

pembangunan di sekitar kawasan dimaksud

Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan

fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi

penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat

menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak

operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan

dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang

berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara

mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan

Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan

keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka

dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah

tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan

infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang

(obstacle) bagi operasi penerbangan

2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)

Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam

50

proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam

pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan

pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam

perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan

pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas


Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi

Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT

Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan

Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan

di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa

Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah

(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah

(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen

dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah

(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan

atas

- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

- Rencana Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan

- Aspirasi masyarakat daerah

3 Kebijakan (policy content)

Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan

keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung

unsurunsur

- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan

- Sasaran yang akan diwujudkan

51

- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur

da

- Jangkauan dan arah pengaturan

Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana

disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu

dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik

(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi


Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut

JUDUL

PEMBUKAAN

- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa

- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)

- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum

- Materi Pokok yang Diatur

- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

- Ketentuan Penutup

PENUTUP

PENJELASAN (jika diperlukan)

LAMPIRAN (jika diperlukan

Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan

Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan

dibahas pada bahagian berikutnya

4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)

Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam

masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi


Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin

dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang

Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan

52

Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam

wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten

Kampar

D EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)

adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan

untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas


Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah

keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih

tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan

penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan

masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara

Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru

maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan

melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses

penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan

Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan

umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk

mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu

53

- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun

sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih

tinggi


bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih

tinggi

Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu

- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah

sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi

- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun


tinggi

Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik

pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)

menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)

mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab

terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang

merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di

sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan

Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut

ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut

1 Kondisi Exisiting

Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi


Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan

keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat

menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi

masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut

Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

54

(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura

II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut

- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi


sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga

banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan

dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan

keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya

gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya

pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara

dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang

ada di area permukaan horizontal dalam

- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang

burung dan satwa liar

- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat

kegiatan operasional bandar udara

- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat

namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara

telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan

permukiman

a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan

Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT

Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah

penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru adalah sebagai berikut

Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat

Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()

Berangkat Datang Berangkat Datang

2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843

Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat

pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan

kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah

penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup

signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan

berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan

memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara

seperti penambahan panjang landas pacu

Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan

bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan


Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas

kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas

ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada

dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

b Data Teknis Bandar Udara

Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut

Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini

seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736

(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada

tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok

Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi

penerbangan antara lain

1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain

- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran

(PKP-PK)

- salvage

- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)

56

- catu daya kelistrikan dan - pagar

2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain

- landas pacu (runway)

- runway strip

- runway end safety area (RESA)

- stopway

- clearway

- landas hubung (taxiway)

- landas parkir (apron)

- marka dan rambu dan

- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)

3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain

- bangunan terminal penumpang

- bangunan terminal kargo

- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)

- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access

road)

- parkir kendaraan bermotor

- depo pengisian bahan bakar pesawat udara

- bangunan parkir

- bangunan administrasiperkantoran

- marka dan rambu

- fasilitas pengolahan limbah

4 Fasilitas Navigasi Penerbangan

5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual

6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan

Data teknis landas pacu (runway) existing

- Panjang 2240 meter

- Lebar 45 meter

- Luas 100800 square meter

- Elevasi + 19875 meter (MSL)

- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7

- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36

- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement

- Daya Dukung PCN 62 FBWT

- Pesawat Terbesar Boeing 737-900

c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan

Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada

bagian A2 dan A3 di atas

2 Kondisi yang Diharapkan

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara

internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh

karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis

agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu

(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600

meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan

diperpanjang menjadi 3000 meter

Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu

pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan

tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung

terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan

beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian

terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan

(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman

dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi

penerbangan nasional dan internasional

58

Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin

terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan

Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut

Tabel 8 Lingkungan Kebijakan

Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan

Mendirikan mengubah atau meles-

tarikan bangunan menanam dan

memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Setiap aktifitas penggunaan lahan

seperti mendirikan mengubah atau

melestarikan bangunan menanam

dan memelihara benda tumbuh di

dalam Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan harus

mengacu dan memenuhi batas-batas

ketinggian yang telah ditetapkan

Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008

Mendirikan mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan

memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan





dalam kawasan kebisingan harus

mengacu dan memenuhi batas nilai

tingkat kebisingan

Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008

Mendirikan bangunan baru di dalam

Kawasan Pendekatan (ancangan)

Pendaratan dan Lepas Landas

Khusus untuk mendirikan bangunan

baru di dalam Kawasan Pendekatan

(ancangan) Pendaratan dan Lepas

Landas harus memenuhi batas

ketinggian dengan tidak melebihi

kemiringan 16 arah ke atas dan

ke luar dimulai dari ujung

Permukaan Utama pada ketinggian

masing-masing ambang landas pacu

18 dan landas pacu 36 Existing dan

Pengembangan

Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008

Kawasan Kemungkinan Bahaya

Kecelakaan sampai jarak mendatar

1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama

Pada Kawasan Kemungkinan

Bahaya Kecelakaan sampai jarak

mendatar 1100 meter dari

ujungujung Permukaan Utama

hanya digunakan untuk bangunan

yang diperuntukkan bagi

keselamatan operasi penerbangan

dan benda tumbuh yang tidak

membahayakan keselamatan

operasi penerbangan Batas

ketinggian bangunan dan benda

tumbuh yang tidak membahayakan

tersebut harus mengacu dan sesuai

dengan batas-batas ketinggian

kawasan sebagaimana telah diatur

dalam ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan

kebandarudaraan dan operasi

penerbangan


59

Penggunaan tanah perairan dan

udara pada setiap kawasan


Aktifitas penggunaan tanah

perairan dan udara pada setiap

kawasan keselamatan operasi

penerbangan tidak boleh

menimbulkan gangguan terhadap

isyarat-isyarat navigasi

penerbangan atau komunuikasi

radio antar Bandar Udara dan

pesawat udara





Setiap aktifitas penggunaan tanah




menyulitkan penerbang

membedakan lampulampu rambu

udara dengan lampulampu lain









menyebabkan kesilauan pada mata

penerbang yang mempergunakan

Bandar Udara dan tidak

melemahkan jarak pandang sekitar

bandar udara









menyebabkan timbulnya bahaya

burung atau dengan cara lain dapat

membahayakan atau mengganggu

pendaratan lepas landas atau

gerakan pesawat udara yang

bermaksud mempergunakan Bandar

Udara


Bangunan-bangunan yang sudah

ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami

seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah

jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi

penghalang (obstacle)

Untuk bangunan-bangunan yang

sudah ada baik bangunan berupa

benda bergerak yang sifatnya

sementara atau benda-benda

bersifat tetap baik yang didirikan

oleh manusia atau ada secara alami

seperti gedung-gedung menara

cerobong asap gundukan tanah

jaringan transmisi bukit atau

gunung yang sekarang menjadi

penghalang (obstacle) masih dapat

diperkenankan sejauh segala

prosedur keselamatan operasi

penerbangan dapat terpenuhi


60

Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1

Bangunan sekolah dan rumah sakit

yang sudah ada pada Kawasan

Kebisingan Tingkat 1 harus

dilengkapi dengan pemasangan

insulasi suara sesuai dengan

prosedur yang standar sehingga

tingkat bising yang terjadi di dalam

bangunan sesuai batas-batas

kebisingan yang diizinkan serta

sesuai dengan peraturan perundang-



Bangunan sekolah rumah sakit dan

rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2


rumah tinggal yang sudah ada pada

Kawasan Kebisingan Tingkat 2

harus dilengkapi dengan

pemasangan insulasi suara sesuai

dengan prosedur yang standar

sehingga tingkat bising yang terjadi

di dalam bangunan sesuai dengan

batasbatas kebisingan yang

diizinkan serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku


Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3

Tanah dan ruang udara pada


dapat pula dimanfaatkan sebagai

jalur hijau atau sarana pengendali-


an lingkungan dan pertanian yang

tidak mengundang burung

Bangunan atau suatu benda yang

ada secara alami yang berada di

Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangasn dan ketinggiannya

masih dalam batas ketinggian yang

diperkenankan akan tetapi diduga

dapat membahayakan keselamatan

operasi penerbangan








operasi penerbangan harus diberi

tanda danatau dipasang lampu

dengan spesifikasi yang diatur oleh

ketentuan dari Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara Pemasangan

tanda danatau lampu termasuk

pengoperasian dan

pemeliharaannya dilaksanakan oleh

dan atas baiaya pemilik atau yang

menguasainya


61

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam

pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat

sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang

timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan

keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang

diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi

penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim

dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan


(BKK) di sekitar Bandar Udara

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar

bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka

menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas

dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda

tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi

dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi

landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway


Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di

sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang

terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu

lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan

ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan


Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi

62

Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya

maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang

terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi

pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi

pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah

suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta

saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan

mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan

bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas

a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d Peraturan Pemerintah

e Peraturan Presiden

f Peraturan Daerah Provinsi dan

g Peraturan Daerah KabupatenKota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya

dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis

Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan

Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi

A Dasar Hukum

63

Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan

Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan

salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah

dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi

sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap

berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan

rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian


Kebisingan di sekitar bandar udara adalah


Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik


- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844)

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

64

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)


Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


4146)

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran


- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran



Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran

Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik


- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30

65

November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009


Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety

Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan

Kebandarudaraan Nasional


Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan



Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim

II

Pekanbaru

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana

Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau


Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004

- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6

Control of Obstacle

B Pengkajian dan Penyelarasan

Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi

yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau

horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan

Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan


a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar

66

udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan

lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya

- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala

sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan

lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran

dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau

pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah

- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional

adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan

perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan

ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi

keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan

keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor

pembangunan lainnya

- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di

daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan

sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun

penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan

antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan

keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

lainnya

- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah

suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan

wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi

penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya

- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu

keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari

tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya

manusia fasilitas dan prosedur

- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara

dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah

67

- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan

pengendalian dan pengawasan

- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan

pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan kewenangannya

b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan

wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional

penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah

kabupatenkota

- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan

ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah

daerah

- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati

hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan

untuk menghasilkan

a rencana umum tata ruang dan

b rencana rinci tata ruang

- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas

a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan

strategis nasional

b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan

c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan

strategis kabupatenkota

68

- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi

penyusunan peraturan zonasi

- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang

direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan

umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah

daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas

tanah

- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan

melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan

disinsentif serta pengenaan sanksi

- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang

diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat

dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan

ganti kerugian yang layak

- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang

berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan

peraturan zonasi

- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang

wajib

a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan

b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari

pejabat yang berwenang

c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang dan

69

d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan

yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)

- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses

terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)

c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan

pembinaan mempunyai tugas

a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat

provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan

berpedoman pada kebijakan nasional

- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun

perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus

diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman


perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat

menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang

- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin

pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai

dengan fungsi dan pemanfaatan ruang

- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja

membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi

dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama

70

1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta

rupiah)

- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja

mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman

yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar

rupiah)

d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah

Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum

- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan

tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

diselenggarakan oleh Pemerintah

- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah

b Rencana Pembangunan NasionalDaerah

c Rencana Strategis dan

d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah

- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk

pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal

e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

71

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan

- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur

- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung

kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan


- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan

pidana hanya dapat dimuat dalam

a Undang-Undang

b Peraturan Daerah Provinsi atau

c Peraturan Daerah KabupatenKota

- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)

- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana

kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas

terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan

nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta

perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut

masing-masing menyatakan bahwa

a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri

nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas

hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang

72

b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan

Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem

transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan

wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan

negara

c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang

mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan

teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan

jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi

dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola

distribusi nasional yang mantap dan dinamis

d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan

e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan

umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan

mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil

f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan

kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis

dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya

membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif

g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat

mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di

dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia

h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara

berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan

secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional

yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

73

i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan

perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan

peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode

yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang

membentuk peraturan perundang-undangan

Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan

ketentuan-ketentuan

a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang

Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata

ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai

dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan

perundangundangan

- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah

daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan

masyarakat

- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan

ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang

kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang

b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan

gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan

ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa

Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan

multimoda

74

- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan

penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan

mempunyai risiko bahaya tinggi

- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar

Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan

gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung

dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan

teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana

pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang

wilayah Provinsi dan KabupatenKota

- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara

dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah

ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara

- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar

rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau

terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan

dapat dilakukan dalam hal

a terdapat perubahan lingkungan strategis

b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan

c peningkatan kapasitas untuk pelayanan

- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit

Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan

pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan

ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah

- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan

di Bandar Udara dan sekitarnya

- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara

dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai

75

ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus

menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu

- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan

sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan

perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di

sekitar Bandar Udara

- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan

pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit

Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan


- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara

merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan

penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan

pelayanan penumpang dan kargo

- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari



(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu





- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja

daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang

an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis

- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja

daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan

operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi

dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -

Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang

a berada di daerah tertentu di bandar udara

b membuat halangan (obstacle) danatau

c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan

yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan

- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas

bandar udara

77

- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah

terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau

daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak

dipergunakan untuk umum

- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau

tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang

atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara

cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi

- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan

keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan

dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara

menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu

komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang

menimbulkan asap

- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan

keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah

daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara

dengan membuat peraturan daerah

- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan

mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan

keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah

Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan

Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada

memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang

berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan

nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan

ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan

78

memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya

diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang

Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa

untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan

bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan

kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah

79

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan

trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa

transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi

perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan

dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara

International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di

Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan

terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga

lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum

daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar

bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan

kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis

agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi

unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan

masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang

lebih tinggi

A LANDASAN FILOSOFIS

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri


hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya

mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan

Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem


80


negara

Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang



jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan

penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu

terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu

perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut

penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha

perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan

kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi

daerah

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan

wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi

penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas

penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan

adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-

batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan

lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat

perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas

penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara

pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta

fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan

Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada

penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan

sumber daya manusia fasilitas dan prosedur

81

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan

permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah

bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan


mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari

pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin

dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki

kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah

lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan

batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan

kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan

penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-

kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat

menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun

dalam suatu peraturan perundang-undangan

Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa

Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan

keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah

Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan

penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi

landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas

Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru

B LANDASAN SOSIOLOGIS



Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau

bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat

itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang

82

termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri

masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki

mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman

yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki

akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih

sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini

menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan

Bandar Udara

Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah

dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor

pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam

penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan

khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status

sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai

dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang

menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara

Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki

mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya

semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar

bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan

(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan

kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas

lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup

dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan

batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat

adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus

dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan

83

pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan

layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan

pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan

kepada setiap kebijakan pemerintah


Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang

dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan

beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut

akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan

hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara

Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang

berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas

kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan

273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585

pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal

36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan

keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat

tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat

nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang

sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah

ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah

pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak

pernah

Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan

keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan

penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta

pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut

Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan

beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan

operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan

84

diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun

bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang

dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring

dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan

perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan

keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan

memperhatikan hak-hak hidup masyarakat

C LANDASAN YURIDIS

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara

Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada

disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula

dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin

keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru

Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap

keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa

mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya

pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan

dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan

perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan


Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi

kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan

ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan



85

Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan

mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru adalah






Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun

1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209)




sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara



Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)


Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68)






Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

86

5234)










4146)


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128



Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota



Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan



Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)





87



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009










Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru


Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi

Riau



- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6

Control of Obstacle

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk

Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi

kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik

permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang

termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif

88

Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan

Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan

keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan

pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru

Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan

Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi

dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan

analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan

kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan

Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan

produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya

Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk

hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah

yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan

pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli

tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses

kebijakan yaitu




oleh sesuatu kebijakan




menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun

89

dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil

atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan

c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan


mencapai sejumlah tujuan tertentu




Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang



Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag

lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud

A JANGKAUAN PENGATURAN



sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari

adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan

gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan


mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)

Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki

beberapa fasilitas pokok yaitu



(PKPPK)

- peralatan penyelamatan (salvage)

- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu

daya kelistrikan dan pagar



90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu





Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam

suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah

danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan

untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan





91



Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda

tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka

perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut

Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik

yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk

menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan

Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian

kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah

Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya

pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran

lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran

suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan

bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara

Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh

oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang

berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya

batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan

aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka

diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan

tersebut

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas

terdiri dari kawasan sebagai berikut







92


Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri

- Kawasan kebisingan tingkat 1



Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan

dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan

secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini

B ARAH PENGATURAN

Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan

Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas

Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan

kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan

dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut

Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan

Mendirikan mengubah atau

melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan

mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan

memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan

Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi

batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan


melestarikan bangunan menanam dan

memelihara benda tumbuh dalam

Kawasan Kebisingan



memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan

harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan

Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan

Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas

Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas

dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu

18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan

93



1100 meter dari ujung-ujung

Permukaan Utama

Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai

jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan

Utama hanya digunakan untuk bangunan yang

diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan

benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan

operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda

tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu

dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan

sebagaimana telah diatur dalam ketentuan

perundangundangan yang berkaitan de-ngan

kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara

pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan

Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap

kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh

menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi

penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan

pesawat udara

Penggunaan tanah perairan dan udara


Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada

setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh

menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu

udara dengan lampu-lampu lain





menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang

mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak

pandang sekitar bandar udara

Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada

setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan

boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau

mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan

Bandar Udara

Bangunan-bangunan yang sudah ada

baik yang didirikan oleh manusia atau

ada secara alami seperti gedunggedung

menara cerobong asap gundukan

tanah jaringan transmisi bukit atau

gunung yang sekarang

Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan

berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau

bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia

atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara

cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit

atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)

masih dapat

Bangunan sekolah dan rumah sakit yang

sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1

diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi


Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada

Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan

pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang

standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam

bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta


Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah

tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur

yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam

bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang

diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

men jadi penghalang (obstacle)

94

Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana

pengendalian lingkungan dan pertanian

yang tidak mengundang burung

Bangunan atau suatu benda yang ada

secara alami yang berada di Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangasn dan

ketinggiannya masih dalam batas

ketinggian yang diperkenankan akan

tetapi diduga dapat membahayakan


Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang

berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan

ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang

diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan

keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda

danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh

ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian

dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya

pemilik atau yang menguasainya

C RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan



disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut

Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi

No Materi Pokok Materi Muatan

1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang



Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan


2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas



95

3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II

Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan

4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP

Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara


landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi

5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK

Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang

terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan

6 Pengendalian

Pemanfaatan KKOP dan BKK



operasi penerbangan dan batas-batas

kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara

Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban

7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan

dengan pengaturan dan pengendalian kawasan

keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan

Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah

8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan

dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-

batas kawasan kebisingan di


96

9 Ketentuan

Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang




10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan






maksimum

11 Ketentuan Lain- lain

Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan






12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan






bertentangan

13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam

Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan


Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan




Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk

sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari

Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif

dengan Naskah Akademik ini

95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN

1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk

sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar

udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk


Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar

Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan


Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala

bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan

keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan

hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari

operasional bandar udara dapat dikendalikan




hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan

existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi

yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan



adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup

d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP

e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK

f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK

g Hak dan Kewajiban

h Sanksi Administrasi

96

i Ketentuan Penyidikan

j Ketentuan Pidana

k Ketentuan Lain-lain

l Ketentuan Peralihan

m Ketentuan Penutup

3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan


(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan

perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka

Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan


(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan

dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi

B SARAN

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti

mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu

kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik

danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan

materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak

mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan

Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan

diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum

danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan

naskah akademik

97

2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas

Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut

upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan

Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang

memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan


memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar

Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas

utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan

3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian

ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang

sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan

diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta

Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan

SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan

Jakarta

Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara

Perum Percetakan Negara Jakarta

Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi

Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga

Administrasi Negara Jakarta

Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang

Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta

Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi

Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia

Pustaka Utama Jakarta

98

Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo

Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN


BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara

dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di

udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan

diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai

tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat

dipertanggungjawabkan

b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh

mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan

penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar

udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana

dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan

pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan

bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan

ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin

keselamatan penerbangan

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan

Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan

Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru

101

Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945

2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat

Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia




Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan


5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844)

6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725)

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia




Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik


9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman


Nomor 7)




102




2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik


12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran



Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata

Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang





Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran



3838)


Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan



Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran



4075)


Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik



18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik




Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara

103



20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang


Nomor 21)


Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran

Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara



Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras


24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia


25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun

2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen

Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas

Perhubungan Provinsi

26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun

2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru


2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di

Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru


2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar

Wajib

29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis

Bangunan Gedung


2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau


2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

104

Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)

Tentang Bandar Udara (Aerodrome)


2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau

(Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran

Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B

Nomor 7)


Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor

2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN


BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1 Provinsi adalah Provinsi Riau

2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau

3 Gubernur adalah Gubernur Riau

4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru

5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar

6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau

105

7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)

9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada

bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas

pesawat udara

10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas

pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan

Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang

vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak

kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550

meter

11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis

tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60

meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan

ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama

dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu

12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP

adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang

dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin


13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria

pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius

15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan

menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan

14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan

keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara

angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas

umum lainnya

15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan

kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan

pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur

16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat

sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah

ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong

asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung

17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan

maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan

dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan

layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang

gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling

kembang api dan peralatan lainnya

18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR

Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang

digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan

pengoperasian fasilitas bandar udara

19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang

terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu

lingkungan

20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut

106

BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang

dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan

terhadap titik-titik referensi bandar udara

21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A

yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang

dibaca pada skala A

22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan

yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat

WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang

malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada

jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis

23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang

dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan

detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984

(WSGrsquo84)

24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di

bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka

25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara

26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu

kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat


panjang lebar dan tinggi tertentu

27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan

Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan

langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar

dan tinggi tertentu

28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar

bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu

untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan

mendarat atau setelah lepas landas

29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar


untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain

pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan

setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam

pendaratan

30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang

bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan

Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan

Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian

tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan

31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan

tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada

bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang

ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh

garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam

107

32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan

alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara

yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin

kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan

33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU

adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum

34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah

tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga

dan lainnya

35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah

tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum

36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah

jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi

37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan

berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan

bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah

dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan

ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar

udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah

a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara

di sekitar Bandar Udara

b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak

mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara

c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara

yang dapat mengganggu lingkungan

d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat

tinggal di sekitar bandar udara

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah

mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP

dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5

(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang

dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara

Pasal 6

Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri

Perhubungan

BAB III

KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP

Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7

(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara

yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah

setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua

lingkaran berdekatan

(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas

b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan

c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam

d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar

e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut

f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan

g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan

Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8

(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut

a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan

Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter

b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur

dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu

sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter

pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan

Utama

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh

3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung

landas pacu adalah

a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat

burung

b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi

penerbangan terpenuhi

(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk

a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak

berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan

seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai

dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu

b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi

maupun saluran tegangan ekstra tinggi

c Peternakan danatau hunian habitat burung

d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan

penerbangan

e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti

permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang

bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat

ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan

lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000

(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung

landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat

menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi

kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan

listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 9

110

(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)

Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung

Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit

dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam

kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis

tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar

1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000

(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama

(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak

mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama

hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan

benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan

(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah

a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang


b Kegiatan non hunian dan non sosial


a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi

kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia

jaringan listrik (SUTT)

b peternakan dan atau habitat hunian burung

c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi

d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan

penerbangan

e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti





Pasal 10

(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran

dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan

Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan

kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)

Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian

dengan menyediakan jalur hijau

111


a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu


b peternakan dan atau habitat burung

c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti





Pasal 11

(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan

radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan


kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan

Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya


kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti





Pasal 12

(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan

di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar

2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan

Horizontal Luar




a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu


b peternakan danatau habitat burung



112




Pasal 13

(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan

sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)

Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak

mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara

Pasal 14

(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang

miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam

derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut

(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian

fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat

sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan


a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi

b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara

Bagian Ketiga

Batas-batas Ketinggian pada KKOP

Pasal 15

(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian

ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi

sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya

+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata

(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan

dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan

ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu

landas pacu sebagai berikut

a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas

dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang

113

landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940

meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting

dan pengembangan

b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar

tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas

pacu 36 eksisting dan pengembangan

c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar

sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter

di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan

d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)

arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada

bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak

mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima

persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan

ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter

e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak

mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang

landas pacu 36 eksisting dan pengembangan









dan pengembangan
















(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar

dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing

ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang

114

landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar

3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu

(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal

Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36

eksisting dan pengembangan


Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36


(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar

dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam

pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar

pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36


(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah

Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah

Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian

ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan

(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke

atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama

seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)

Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan

Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang


(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu

Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut

a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan

oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas

dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter

dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka

besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut

b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni

Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)

ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua

derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang

counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya

transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi

rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian

tersebut

c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang

dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane

Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas

pacu

d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang

dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena

Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas

pacu

115

e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang

kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari

titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena

dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka


f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan

bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari

titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter

tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak

bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena

(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan

(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas

ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam

persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada

ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36


BAB IV

KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN

Pasal 16

(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang

terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat

mengganggu lingkungan

(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan

ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan

berdasarkan satuan WECPNL

Pasal 17

(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks

kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt

75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah

(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar

bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung

landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter

dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan

kebisingan tingkat 2

(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan

untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan

danatau bangunan sekolah dan rumah sakit

(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan

pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga

tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

116

Pasal 18

(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks


80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan

tingkat 1








danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal

(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus

dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang

standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks

kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan

dengan tingkat kebisingan tertinggi


bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan

18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung

landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan


untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan


tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan

perundang-undangan

(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara

pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau

atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang

burung

BAB V

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK

Pasal 20

(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui

a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara

Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan

(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota

Pasal 21

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh

BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan

memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan

dan Penyelenggara Bandar Udara

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian

bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari

ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas

apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas

Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara

(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar

pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan

rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan

secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat

Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat

DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar

udara

Pasal 23

(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan

berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah

KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban

pelanggaran penggunaan ruang

(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian

sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Hak dan Kewajiban meliputi

a Hak dan kewajiban masyarakat

b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara

c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi

d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota

Pasal 25

Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

terdiri dari

a Hak masyarakat meliputi

1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang

2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan

pengendalian penggunaan KKOP dan BKK

3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat

dari penggunaan ruang

4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk

untuk DLKR Bandar Udara

b Kewajiban masyarakat meliputi

1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta

BKK

2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan


3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang

telah ditetapkan

Pasal 26

Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf b terdiri dari

a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi

1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan

pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB

2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan

BKK

3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK

apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan

BKK

b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi

119

1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan

keamanan KKOP dan BKK

2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara

3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada

KKOP dan BKK

4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK

5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari

Pemerintah KabupatenKota

6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK

Pasal 27

Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf c terdiri dari

a Hak Pemerintah Provinsi meliputi

1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang

dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota

2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan

3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh

pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP

dan BKK

b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi

1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan

BKK

2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK

3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

KKOP dan BKK

4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai

dengan mekanisme yang berlaku

5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan

BKK dari Pemerintah KabupatenKota

Pasal 28

Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf d terdiri dari

a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi

1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada

KKOP dan BKK

2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang

pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan


perundang-undangan

120

4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan

pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan

b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi

1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (3)

2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan

BKK


KKOP dan BKK yang telah ditetapkan

4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK

5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan

BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian

teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21

Pasal 29

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan

dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan

aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundangundangan

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara

turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor

keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan

estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat

menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan

sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14

Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat

(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang

mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan

izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan

lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan

pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka

dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana

penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi

(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai

Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan

untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut

a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak

pidana

b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan

c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka

d Melakukan penyitaan benda danatau surat

e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi

g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan

pemeriksaan perkara

h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat


(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat

(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal

15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

122

(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi


BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman

bagi

a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota

sekitar Bandar Udara secara adil dan merata

b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK

c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar

KKOP dan BKK

d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota

e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004

tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara

Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini

Pasal 34

(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara

maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau

yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan

Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi


(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan

tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur

yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai


(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau

dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12

Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata

ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

123

(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP

dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd

H M RUSLI ZAINAL SE MP

Diundangkan di Pekanbaru

Tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Drs WAN SYAMSIRYUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR

124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN


1 PENJELASAN UMUM

Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung

pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara

yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline

dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan

prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang

udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia

yang berkualitas sesuai dengan standar internasional

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem

transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan

di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar

internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar

bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat

khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif

Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM

60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di


Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi

masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka

keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat

mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui

daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat

operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat

menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut

Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan

masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka

pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai

aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)

2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Fasilitas pokok bandar udara meliputi

a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain

1) landasan pacu

2) penghubung landasan pacu (taxiway)

3) tempat parkir pesawat udara (apron)

4) runway strip

5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam

kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu

b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain

1) bangunan terminal penumpang

2) bangunan terminal kargo

3) bangunan operasi

4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)

5) bangunan VIP

6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR

8) jalan masuk (acces road)

9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan

rambu

c fasilitas navigasi penerbangan antara lain

1) Non Directional Beacon (NDB)

2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)

3) Distance Measuring Equipment (DME)

4) Runway Visual Range (RVR)

5) Instrument Landing System (ILS)

6) Radio Detection and Ranging (RADAR)

7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)

8) Differential Global Positioning System (DGPS)

9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)

126

10) Satelite Navigation System

11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency

Omnidirectional Range

d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain

1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting

4) threshold lighting

5) runway end lighting

6) apron lighting

7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope

Indicator (VASI)

8) Rotating beacon

9) Apron area floodapron flood light

10) Approach Lighting System

11) Indicator and Signalling Device

12) Circling Guidance Light

13) Sequence Flashing Light

14) Runway Lead in Lighting System

15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft

Docking Guidance System

e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain

1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed

ServiceAFS)

a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication

b) Automatic Message Switching Center (AMSC)

c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network

(TELEXAFTN)

d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)

e) Direct Speech

f) Teleprinter

2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile

ServiceAMS )

a) High Frequency Air Ground Communication

b) Very High Frequency Air Ground Communication

c) Voice Switching Communication System

d) Controller Pilot Data Link Communication

e) Very High Frequency Digital Link

f) Integrated Remote Control and Monitoring System

g) Aerodrome Terminal Information System

3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT

Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a

penginapanhotel

127

b penyediaan toko dan restoran

c fasilitas penempatan kendaraan bermotor

d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan

gedungperkantoran peralatan operasional)

e fasilitas pergudangan

f fasilitas perbengkelan pesawat udara

g fasilitas hanggar

h fasilitas pengelolaan limbah

i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung

kegiatan bandar udara

Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas

penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I

Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944

dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya

ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut

a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU

101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT

b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu

X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan

Pengembangan dengan koordinat geografis

00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU

101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar

udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m

sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ

geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan

Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas

Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B

Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c

Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung

walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah

peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu

penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana

terdapat dalam Lampiran 1F

129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut

burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana

terdapat dalam Lampiran 1G

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan

adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H

Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan

operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri

dari

a Non Directional Beacon (NDB)

b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring

Equipment (DME)

c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path

Outer Marker dan Middle Marker

d Radar

e Approach Lighting System

Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai

berikut

a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU

101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT

b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment

(DME) terletak pada koordinat geografis

00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU

101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT

c Instrument Landing System (ILS)

1) Localizer terletak pada koordinat geografis

00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU

130

101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran

nominal 600 m x 220 m

2) Glide Path terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU

101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran


3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU

101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran

nominal 10 m x 10 m

(2) Radar terletak pada koordinat geografis

00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU

101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran


(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m

dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar

120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh

Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat

dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan

penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22

- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang

apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini

- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait

dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran

132

Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga

instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR

LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU

NOMOR

TABGGAL

KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS

X ( meter ) Y ( meter ) LU BT

1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ

2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ

3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ

4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ

ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ

ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ

ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ

ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ

9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ

10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ

11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ

12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ

13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ

14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ

ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ

ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ

ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ

ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ

19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ

20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ

21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ

22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ

23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ

24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ

Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ

PERATURAN DAERAH RIAU

NOMOR

TABGGAL

Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ

Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ

Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ

29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ

30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ

134

31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ

32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ

33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ

34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ

ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ

ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ

ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ

ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ

39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ

40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ

41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ

42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ

43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ

44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ

ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ

ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ

ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ

ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ

49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ

GUBERNUR RIAU

HM RUSLI ZAINAL SE MP

ϭϯϱ

LAMPIRAN IB

KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS







ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ

ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ

ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ

ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ





NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC

KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN





3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ

4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ


ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ

ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ

ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ

9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ




GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM






4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ

ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ

ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ

ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ

ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ





13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR






4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ

ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ



ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ


10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ



13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ


ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ

ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ

ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ

ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ


20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ


NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF

KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT







ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ

ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ

ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ

ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ







ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ

ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ

ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ

ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ

GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG

KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI






4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ

ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ

ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ

ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ


GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A

KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1


No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA

KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84

LU BT

X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ

1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT

X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ

1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

PEKANBARU

2012

i

























DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii


BAB I Pendahuluan 1

A Latar Belakang 1


ii


D Metodologi 7











Daerah 44






A Dasar Hukum 60







Peraturan Daerah 85




iii

BAB VI Penutup 95

A Kesimpulan 95

B Saran 96

Daftar Pustaka 98

Lampiran 99

iv

EXECUTIVE SUMMARY











































v













































vi

























Pekanbaru



















KabupatenKota

vii


























Pekanbaru



















viii








Kasim II Pekanbaru



Kasim II Pekanbaru




Pekanbaru meliputi






Pemanfaatan KKOP




landas








Pemanfaatan BKK




terdiri dari



ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK





- perizinan

- pengawasan

- penertiban













Ketentuan

Penyidikan











maksimum







x







bertentangan







1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG





























2


















menjadi keniscayaan











Hektar



3








prosedur
























4































5








semua pihak
























6




















dengannya














7











D METODOLOGI


















Pekanbaru

8








1 Studi Literatur














2 Lokasi Penelitian









9








b Kota Pekanbaru













melalui website





primer antara lain





10






























datang



11


No Teknik

Pengumpulan












- Otoritas


udaraan -












- Lama menempati


- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan







tanah

12


BKK






















pada tabel berikut


No Teknik

Pengumpulan









Bandar Udara

13







14


-

-

-

-

-

-


Bangunan -


-


-


- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -





















SSK II

15












Pekanbaru














16

17






5 Desain Penelitian










18































19





















GDQ GHWLNފ










20










azimuth 181ordm ފ


sumbu X






II Pekanbaru












21















operasi









psikologis







22












(data sekunder)









+ (+19875 meter) = +174875 meter







5

100 m


45 m

- Jari-jari 4000 m

23



120 m 60

m 900 m

2


300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m


Kemiringan

143


333


120 m

1800 m 10

333




berikut


geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26



24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26




+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ










dan Lepas Landas










permukaan utama

25



Kemiringan

() Jarak

(meter)


18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835


2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875






sebagai berikut





26






() Jarak

(meter)


Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875


Dalam












(+ 19875 meter) = + 69875 meter


Luar







27








+ 174875 meter















meter dari MSL










28































29








-

30















pacu













-

31





























psikologis

-

32













koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +








-

33


tingkat 2







34


dan rumah tinggal






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +












Level (amp31bull







35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +














10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36







pengukuran









jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000















37













udara


















38































39






























40


































41











masyarakat luas




















42



yaitu





























43





























44









lain




agenda kebijakan




diselesaikan













2 Kebijakan Dasar



45































46













Nomor 8)

b Kebijakan Teknis









Tentang



4146)







71)

47








2009















Provinsi Riau




July 2004





48
































49































50




















atas








unsurunsur



51


da








JUDUL

PEMBUKAAN



- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum




- Ketentuan Penutup

PENUTUP














52




Kampar


























53



tinggi



tinggi






tinggi










1 Kondisi Exisiting








54





















permukiman










2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843



























(PKP-PK)

- salvage


56




- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu







- Lebar 45 meter



- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7






























58



























tingkat kebisingan















Pengembangan























penerbangan


59












pesawat udara
























bandar udara















Udara






















60



























yang berlaku

















operasi penerbangan














pengoperasian dan



menguasainya


61

BAB III


UNDANGAN TERKAIT




























62
















terdiri atas













A Dasar Hukum

63
























4844)










64











4146)























65














II

Pekanbaru






Control of Obstacle











66















pembangunan lainnya







lainnya











67











kabupatenkota






daerah




undangan


untuk menghasilkan






strategis nasional




68








tanah


















peraturan zonasi


wajib






69














Kawasan Permukiman



















70


rupiah)






rupiah)
























71


undangan











a Undang-Undang



















72






negara




























73







ketentuan-ketentuan






perundangundangan



masyarakat













multimoda

74

































75





















(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu



















bandar udara

77

















menimbulkan asap

















78







79

BAB IV




















lebih tinggi









80


negara












daerah

















81
































82









Bandar Udara























83
























pernah








84









C LANDASAN YURIDIS










Kasim II Pekanbaru













85




Pekanbaru adalah








Nomor 3209)













Nomor 68)







86

5234)










4146)























87














Kasim II Pekanbaru



Riau




Control of Obstacle

BAB V










88





Kasim II Pekanbaru


















kebijakan yaitu









89


























(PKPPK)






90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu














91






















tersebut









92










B ARAH PENGATURAN



















Kawasan Kebisingan










93




Permukaan Utama

















pesawat udara


















Bandar Udara













masih dapat
















yang berlaku


94







































95










6 Pengendalian















96

9 Ketentuan











maksimum














bertentangan

















95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN





















adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup




g Hak dan Kewajiban


96


j Ketentuan Pidana



m Ketentuan Penutup











tinggi

B SARAN














naskah akademik

97
















diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA




Jakarta












98


Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN



BIRO HUKUM


TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG





GUBERNUR RIAU






















Pekanbaru

101


IndonesiaTahun 1945























4844)





Nomor 4725)


tentang












Nomor 7)




102




























3838)









4075)













103











Nomor 21)




















Kasim II Pekanbaru








Wajib


Nomor


Bangunan Gedung






104








(Lembaran Daerah





Nomor 7)




2)



dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1








105





pesawat udara






meter

















umum lainnya




















lingkungan


106






dibaca pada skala A









(WSGrsquo84)













dan tinggi tertentu










pendaratan











107









dan lainnya








Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2




udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3










Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4




BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5





Pasal 6



Perhubungan

BAB III


Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7













Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8









Utama



landas pacu adalah


burung













penerbangan












Pasal 9

110

























penerbangan






Pasal 10









111










Pasal 11















Pasal 12





Horizontal Luar









112




Pasal 13








Pasal 14











Bagian Ketiga


Pasal 15











113



dan pengembangan
























dan pengembangan




















114








































tersebut




pacu




pacu

115

















BAB IV


Pasal 16







Pasal 17















perundang-undangan

116

Pasal 18




tingkat 1













Pasal 19












perundang-undangan




burung

BAB V


Pasal 20


a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban







Pasal 21














Pasal 22





udara

Pasal 23









118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24






Pasal 25


terdiri dari












BKK




telah ditetapkan

Pasal 26







BKK



BKK


119






KKOP dan BKK





Pasal 27







perundang-undangan



dan BKK



BKK



KKOP dan BKK





Pasal 28





KKOP dan BKK




perundang-undangan

120






ayat (3)


BKK







Pasal 21

Pasal 29





perundangundangan






BAB VII


Pasal 30











121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31










pidana




tersangka




saksi


pemeriksaan perkara







BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32







122



BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


bagi





KKOP dan BKK






Pasal 34















BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35




123




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36





Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd



Tanggal 2013


Drs WAN SYAMSIRYUS


124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG




1 PENJELASAN UMUM

































125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



1) landasan pacu



4) runway strip






3) bangunan operasi


5) bangunan VIP




rambu











126





1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting



6) apron lighting


Indicator (VASI)

8) Rotating beacon











ServiceAFS)




(TELEXAFTN)


e) Direct Speech

f) Teleprinter


ServiceAMS )








3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT


penginapanhotel

127







g fasilitas hanggar




Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)














udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m




Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c



Pasal 9

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b



penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)



129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 13

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





dari



Equipment (DME)



d Radar



berikut











130










nominal 10 m x 10 m








Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)


dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22





132


instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas



NOMOR

TABGGAL































NOMOR

TABGGAL






134




















GUBERNUR RIAU


ϭϯϱ

LAMPIRAN IB
















NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC
















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

























NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF






















GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG












GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A



No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA


LU BT


1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


i

























DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii


BAB I Pendahuluan 1

A Latar Belakang 1


ii


D Metodologi 7











Daerah 44






A Dasar Hukum 60







Peraturan Daerah 85




iii

BAB VI Penutup 95

A Kesimpulan 95

B Saran 96

Daftar Pustaka 98

Lampiran 99

iv

EXECUTIVE SUMMARY











































v













































vi

























Pekanbaru



















KabupatenKota

vii


























Pekanbaru



















viii








Kasim II Pekanbaru



Kasim II Pekanbaru




Pekanbaru meliputi






Pemanfaatan KKOP




landas








Pemanfaatan BKK




terdiri dari



ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK





- perizinan

- pengawasan

- penertiban













Ketentuan

Penyidikan











maksimum







x







bertentangan







1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG





























2


















menjadi keniscayaan











Hektar



3








prosedur
























4































5








semua pihak
























6




















dengannya














7











D METODOLOGI


















Pekanbaru

8








1 Studi Literatur














2 Lokasi Penelitian









9








b Kota Pekanbaru













melalui website





primer antara lain





10






























datang



11


No Teknik

Pengumpulan












- Otoritas


udaraan -












- Lama menempati


- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan







tanah

12


BKK






















pada tabel berikut


No Teknik

Pengumpulan









Bandar Udara

13







14


-

-

-

-

-

-


Bangunan -


-


-


- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -





















SSK II

15












Pekanbaru














16

17






5 Desain Penelitian










18































19





















GDQ GHWLNފ










20










azimuth 181ordm ފ


sumbu X






II Pekanbaru












21















operasi









psikologis







22












(data sekunder)









+ (+19875 meter) = +174875 meter







5

100 m


45 m

- Jari-jari 4000 m

23



120 m 60

m 900 m

2


300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m


Kemiringan

143


333


120 m

1800 m 10

333




berikut


geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26



24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26




+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ










dan Lepas Landas










permukaan utama

25



Kemiringan

() Jarak

(meter)


18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835


2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875






sebagai berikut





26






() Jarak

(meter)


Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875


Dalam












(+ 19875 meter) = + 69875 meter


Luar







27








+ 174875 meter















meter dari MSL










28































29








-

30















pacu













-

31





























psikologis

-

32













koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +








-

33


tingkat 2







34


dan rumah tinggal






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +












Level (amp31bull







35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +














10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36







pengukuran









jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000















37













udara


















38































39






























40


































41











masyarakat luas




















42



yaitu





























43





























44









lain




agenda kebijakan




diselesaikan













2 Kebijakan Dasar



45































46













Nomor 8)

b Kebijakan Teknis









Tentang



4146)







71)

47








2009















Provinsi Riau




July 2004





48
































49































50




















atas








unsurunsur



51


da








JUDUL

PEMBUKAAN



- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum




- Ketentuan Penutup

PENUTUP














52




Kampar


























53



tinggi



tinggi






tinggi










1 Kondisi Exisiting








54





















permukiman










2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843



























(PKP-PK)

- salvage


56




- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu







- Lebar 45 meter



- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7






























58



























tingkat kebisingan















Pengembangan























penerbangan


59












pesawat udara
























bandar udara















Udara






















60



























yang berlaku

















operasi penerbangan














pengoperasian dan



menguasainya


61

BAB III


UNDANGAN TERKAIT




























62
















terdiri atas













A Dasar Hukum

63
























4844)










64











4146)























65














II

Pekanbaru






Control of Obstacle











66















pembangunan lainnya







lainnya











67











kabupatenkota






daerah




undangan


untuk menghasilkan






strategis nasional




68








tanah


















peraturan zonasi


wajib






69














Kawasan Permukiman



















70


rupiah)






rupiah)
























71


undangan











a Undang-Undang



















72






negara




























73







ketentuan-ketentuan






perundangundangan



masyarakat













multimoda

74

































75





















(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu



















bandar udara

77

















menimbulkan asap

















78







79

BAB IV




















lebih tinggi









80


negara












daerah

















81
































82









Bandar Udara























83
























pernah








84









C LANDASAN YURIDIS










Kasim II Pekanbaru













85




Pekanbaru adalah








Nomor 3209)













Nomor 68)







86

5234)










4146)























87














Kasim II Pekanbaru



Riau




Control of Obstacle

BAB V










88





Kasim II Pekanbaru


















kebijakan yaitu









89


























(PKPPK)






90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu














91






















tersebut









92










B ARAH PENGATURAN



















Kawasan Kebisingan










93




Permukaan Utama

















pesawat udara


















Bandar Udara













masih dapat
















yang berlaku


94







































95










6 Pengendalian















96

9 Ketentuan











maksimum














bertentangan

















95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN





















adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup




g Hak dan Kewajiban


96


j Ketentuan Pidana



m Ketentuan Penutup











tinggi

B SARAN














naskah akademik

97
















diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA




Jakarta












98


Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN



BIRO HUKUM


TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG





GUBERNUR RIAU






















Pekanbaru

101


IndonesiaTahun 1945























4844)





Nomor 4725)


tentang












Nomor 7)




102




























3838)









4075)













103











Nomor 21)




















Kasim II Pekanbaru








Wajib


Nomor


Bangunan Gedung






104








(Lembaran Daerah





Nomor 7)




2)



dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1








105





pesawat udara






meter

















umum lainnya




















lingkungan


106






dibaca pada skala A









(WSGrsquo84)













dan tinggi tertentu










pendaratan











107









dan lainnya








Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2




udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3










Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4




BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5





Pasal 6



Perhubungan

BAB III


Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7













Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8









Utama



landas pacu adalah


burung













penerbangan












Pasal 9

110

























penerbangan






Pasal 10









111










Pasal 11















Pasal 12





Horizontal Luar









112




Pasal 13








Pasal 14











Bagian Ketiga


Pasal 15











113



dan pengembangan
























dan pengembangan




















114








































tersebut




pacu




pacu

115

















BAB IV


Pasal 16







Pasal 17















perundang-undangan

116

Pasal 18




tingkat 1













Pasal 19












perundang-undangan




burung

BAB V


Pasal 20


a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban







Pasal 21














Pasal 22





udara

Pasal 23









118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24






Pasal 25


terdiri dari












BKK




telah ditetapkan

Pasal 26







BKK



BKK


119






KKOP dan BKK





Pasal 27







perundang-undangan



dan BKK



BKK



KKOP dan BKK





Pasal 28





KKOP dan BKK




perundang-undangan

120






ayat (3)


BKK







Pasal 21

Pasal 29





perundangundangan






BAB VII


Pasal 30











121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31










pidana




tersangka




saksi


pemeriksaan perkara







BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32







122



BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


bagi





KKOP dan BKK






Pasal 34















BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35




123




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36





Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd



Tanggal 2013


Drs WAN SYAMSIRYUS


124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG




1 PENJELASAN UMUM

































125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



1) landasan pacu



4) runway strip






3) bangunan operasi


5) bangunan VIP




rambu











126





1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting



6) apron lighting


Indicator (VASI)

8) Rotating beacon











ServiceAFS)




(TELEXAFTN)


e) Direct Speech

f) Teleprinter


ServiceAMS )








3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT


penginapanhotel

127







g fasilitas hanggar




Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)














udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m




Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c



Pasal 9

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b



penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)



129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 13

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





dari



Equipment (DME)



d Radar



berikut











130










nominal 10 m x 10 m








Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)


dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22





132


instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas



NOMOR

TABGGAL































NOMOR

TABGGAL






134




















GUBERNUR RIAU


ϭϯϱ

LAMPIRAN IB
















NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC
















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

























NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF






















GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG












GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A



No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA


LU BT


1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


ii


D Metodologi 7











Daerah 44






A Dasar Hukum 60







Peraturan Daerah 85




iii

BAB VI Penutup 95

A Kesimpulan 95

B Saran 96

Daftar Pustaka 98

Lampiran 99

iv

EXECUTIVE SUMMARY











































v













































vi

























Pekanbaru



















KabupatenKota

vii


























Pekanbaru



















viii








Kasim II Pekanbaru



Kasim II Pekanbaru




Pekanbaru meliputi






Pemanfaatan KKOP




landas








Pemanfaatan BKK




terdiri dari



ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK





- perizinan

- pengawasan

- penertiban













Ketentuan

Penyidikan











maksimum







x







bertentangan







1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG





























2


















menjadi keniscayaan











Hektar



3








prosedur
























4































5








semua pihak
























6




















dengannya














7











D METODOLOGI


















Pekanbaru

8








1 Studi Literatur














2 Lokasi Penelitian









9








b Kota Pekanbaru













melalui website





primer antara lain





10






























datang



11


No Teknik

Pengumpulan












- Otoritas


udaraan -












- Lama menempati


- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan







tanah

12


BKK






















pada tabel berikut


No Teknik

Pengumpulan









Bandar Udara

13







14


-

-

-

-

-

-


Bangunan -


-


-


- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -





















SSK II

15












Pekanbaru














16

17






5 Desain Penelitian










18































19





















GDQ GHWLNފ










20










azimuth 181ordm ފ


sumbu X






II Pekanbaru












21















operasi









psikologis







22












(data sekunder)









+ (+19875 meter) = +174875 meter







5

100 m


45 m

- Jari-jari 4000 m

23



120 m 60

m 900 m

2


300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m


Kemiringan

143


333


120 m

1800 m 10

333




berikut


geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26



24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26




+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ










dan Lepas Landas










permukaan utama

25



Kemiringan

() Jarak

(meter)


18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835


2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875






sebagai berikut





26






() Jarak

(meter)


Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875


Dalam












(+ 19875 meter) = + 69875 meter


Luar







27








+ 174875 meter















meter dari MSL










28































29








-

30















pacu













-

31





























psikologis

-

32













koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +








-

33


tingkat 2







34


dan rumah tinggal






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +












Level (amp31bull







35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +














10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36







pengukuran









jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000















37













udara


















38































39






























40


































41











masyarakat luas




















42



yaitu





























43





























44









lain




agenda kebijakan




diselesaikan













2 Kebijakan Dasar



45































46













Nomor 8)

b Kebijakan Teknis









Tentang



4146)







71)

47








2009















Provinsi Riau




July 2004





48
































49































50




















atas








unsurunsur



51


da








JUDUL

PEMBUKAAN



- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum




- Ketentuan Penutup

PENUTUP














52




Kampar


























53



tinggi



tinggi






tinggi










1 Kondisi Exisiting








54





















permukiman










2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843



























(PKP-PK)

- salvage


56




- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu







- Lebar 45 meter



- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7






























58



























tingkat kebisingan















Pengembangan























penerbangan


59












pesawat udara
























bandar udara















Udara






















60



























yang berlaku

















operasi penerbangan














pengoperasian dan



menguasainya


61

BAB III


UNDANGAN TERKAIT




























62
















terdiri atas













A Dasar Hukum

63
























4844)










64











4146)























65














II

Pekanbaru






Control of Obstacle











66















pembangunan lainnya







lainnya











67











kabupatenkota






daerah




undangan


untuk menghasilkan






strategis nasional




68








tanah


















peraturan zonasi


wajib






69














Kawasan Permukiman



















70


rupiah)






rupiah)
























71


undangan











a Undang-Undang



















72






negara




























73







ketentuan-ketentuan






perundangundangan



masyarakat













multimoda

74

































75





















(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu



















bandar udara

77

















menimbulkan asap

















78







79

BAB IV




















lebih tinggi









80


negara












daerah

















81
































82









Bandar Udara























83
























pernah








84









C LANDASAN YURIDIS










Kasim II Pekanbaru













85




Pekanbaru adalah








Nomor 3209)













Nomor 68)







86

5234)










4146)























87














Kasim II Pekanbaru



Riau




Control of Obstacle

BAB V










88





Kasim II Pekanbaru


















kebijakan yaitu









89


























(PKPPK)






90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu














91






















tersebut









92










B ARAH PENGATURAN



















Kawasan Kebisingan










93




Permukaan Utama

















pesawat udara


















Bandar Udara













masih dapat
















yang berlaku


94







































95










6 Pengendalian















96

9 Ketentuan











maksimum














bertentangan

















95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN





















adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup




g Hak dan Kewajiban


96


j Ketentuan Pidana



m Ketentuan Penutup











tinggi

B SARAN














naskah akademik

97
















diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA




Jakarta












98


Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN



BIRO HUKUM


TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG





GUBERNUR RIAU






















Pekanbaru

101


IndonesiaTahun 1945























4844)





Nomor 4725)


tentang












Nomor 7)




102




























3838)









4075)













103











Nomor 21)




















Kasim II Pekanbaru








Wajib


Nomor


Bangunan Gedung






104








(Lembaran Daerah





Nomor 7)




2)



dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1








105





pesawat udara






meter

















umum lainnya




















lingkungan


106






dibaca pada skala A









(WSGrsquo84)













dan tinggi tertentu










pendaratan











107









dan lainnya








Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2




udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3










Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4




BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5





Pasal 6



Perhubungan

BAB III


Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7













Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8









Utama



landas pacu adalah


burung













penerbangan












Pasal 9

110

























penerbangan






Pasal 10









111










Pasal 11















Pasal 12





Horizontal Luar









112




Pasal 13








Pasal 14











Bagian Ketiga


Pasal 15











113



dan pengembangan
























dan pengembangan




















114








































tersebut




pacu




pacu

115

















BAB IV


Pasal 16







Pasal 17















perundang-undangan

116

Pasal 18




tingkat 1













Pasal 19












perundang-undangan




burung

BAB V


Pasal 20


a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban







Pasal 21














Pasal 22





udara

Pasal 23









118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24






Pasal 25


terdiri dari












BKK




telah ditetapkan

Pasal 26







BKK



BKK


119






KKOP dan BKK





Pasal 27







perundang-undangan



dan BKK



BKK



KKOP dan BKK





Pasal 28





KKOP dan BKK




perundang-undangan

120






ayat (3)


BKK







Pasal 21

Pasal 29





perundangundangan






BAB VII


Pasal 30











121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31










pidana




tersangka




saksi


pemeriksaan perkara







BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32







122



BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


bagi





KKOP dan BKK






Pasal 34















BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35




123




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36





Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd



Tanggal 2013


Drs WAN SYAMSIRYUS


124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG




1 PENJELASAN UMUM

































125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



1) landasan pacu



4) runway strip






3) bangunan operasi


5) bangunan VIP




rambu











126





1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting



6) apron lighting


Indicator (VASI)

8) Rotating beacon











ServiceAFS)




(TELEXAFTN)


e) Direct Speech

f) Teleprinter


ServiceAMS )








3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT


penginapanhotel

127







g fasilitas hanggar




Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)














udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m




Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c



Pasal 9

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b



penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)



129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 13

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





dari



Equipment (DME)



d Radar



berikut











130










nominal 10 m x 10 m








Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)


dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22





132


instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas



NOMOR

TABGGAL































NOMOR

TABGGAL






134




















GUBERNUR RIAU


ϭϯϱ

LAMPIRAN IB
















NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC
















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

























NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF






















GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG












GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A



No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA


LU BT


1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


iii

BAB VI Penutup 95

A Kesimpulan 95

B Saran 96

Daftar Pustaka 98

Lampiran 99

iv

EXECUTIVE SUMMARY











































v













































vi

























Pekanbaru



















KabupatenKota

vii


























Pekanbaru



















viii








Kasim II Pekanbaru



Kasim II Pekanbaru




Pekanbaru meliputi






Pemanfaatan KKOP




landas








Pemanfaatan BKK




terdiri dari



ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK





- perizinan

- pengawasan

- penertiban













Ketentuan

Penyidikan











maksimum







x







bertentangan







1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG





























2


















menjadi keniscayaan











Hektar



3








prosedur
























4































5








semua pihak
























6




















dengannya














7











D METODOLOGI


















Pekanbaru

8








1 Studi Literatur














2 Lokasi Penelitian









9








b Kota Pekanbaru













melalui website





primer antara lain





10






























datang



11


No Teknik

Pengumpulan












- Otoritas


udaraan -












- Lama menempati


- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan







tanah

12


BKK






















pada tabel berikut


No Teknik

Pengumpulan









Bandar Udara

13







14


-

-

-

-

-

-


Bangunan -


-


-


- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -





















SSK II

15












Pekanbaru














16

17






5 Desain Penelitian










18































19





















GDQ GHWLNފ










20










azimuth 181ordm ފ


sumbu X






II Pekanbaru












21















operasi









psikologis







22












(data sekunder)









+ (+19875 meter) = +174875 meter







5

100 m


45 m

- Jari-jari 4000 m

23



120 m 60

m 900 m

2


300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m


Kemiringan

143


333


120 m

1800 m 10

333




berikut


geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26



24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26




+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ










dan Lepas Landas










permukaan utama

25



Kemiringan

() Jarak

(meter)


18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835


2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875






sebagai berikut





26






() Jarak

(meter)


Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875


Dalam












(+ 19875 meter) = + 69875 meter


Luar







27








+ 174875 meter















meter dari MSL










28































29








-

30















pacu













-

31





























psikologis

-

32













koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +








-

33


tingkat 2







34


dan rumah tinggal






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +












Level (amp31bull







35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +














10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36







pengukuran









jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000















37













udara


















38































39






























40


































41











masyarakat luas




















42



yaitu





























43





























44









lain




agenda kebijakan




diselesaikan













2 Kebijakan Dasar



45































46













Nomor 8)

b Kebijakan Teknis









Tentang



4146)







71)

47








2009















Provinsi Riau




July 2004





48
































49































50




















atas








unsurunsur



51


da








JUDUL

PEMBUKAAN



- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum




- Ketentuan Penutup

PENUTUP














52




Kampar


























53



tinggi



tinggi






tinggi










1 Kondisi Exisiting








54





















permukiman










2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843



























(PKP-PK)

- salvage


56




- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu







- Lebar 45 meter



- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7






























58



























tingkat kebisingan















Pengembangan























penerbangan


59












pesawat udara
























bandar udara















Udara






















60



























yang berlaku

















operasi penerbangan














pengoperasian dan



menguasainya


61

BAB III


UNDANGAN TERKAIT




























62
















terdiri atas













A Dasar Hukum

63
























4844)










64











4146)























65














II

Pekanbaru






Control of Obstacle











66















pembangunan lainnya







lainnya











67











kabupatenkota






daerah




undangan


untuk menghasilkan






strategis nasional




68








tanah


















peraturan zonasi


wajib






69














Kawasan Permukiman



















70


rupiah)






rupiah)
























71


undangan











a Undang-Undang



















72






negara




























73







ketentuan-ketentuan






perundangundangan



masyarakat













multimoda

74

































75





















(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu



















bandar udara

77

















menimbulkan asap

















78







79

BAB IV




















lebih tinggi









80


negara












daerah

















81
































82









Bandar Udara























83
























pernah








84









C LANDASAN YURIDIS










Kasim II Pekanbaru













85




Pekanbaru adalah








Nomor 3209)













Nomor 68)







86

5234)










4146)























87














Kasim II Pekanbaru



Riau




Control of Obstacle

BAB V










88





Kasim II Pekanbaru


















kebijakan yaitu









89


























(PKPPK)






90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu














91






















tersebut









92










B ARAH PENGATURAN



















Kawasan Kebisingan










93




Permukaan Utama

















pesawat udara


















Bandar Udara













masih dapat
















yang berlaku


94







































95










6 Pengendalian















96

9 Ketentuan











maksimum














bertentangan

















95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN





















adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup




g Hak dan Kewajiban


96


j Ketentuan Pidana



m Ketentuan Penutup











tinggi

B SARAN














naskah akademik

97
















diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA




Jakarta












98


Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN



BIRO HUKUM


TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG





GUBERNUR RIAU






















Pekanbaru

101


IndonesiaTahun 1945























4844)





Nomor 4725)


tentang












Nomor 7)




102




























3838)









4075)













103











Nomor 21)




















Kasim II Pekanbaru








Wajib


Nomor


Bangunan Gedung






104








(Lembaran Daerah





Nomor 7)




2)



dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1








105





pesawat udara






meter

















umum lainnya




















lingkungan


106






dibaca pada skala A









(WSGrsquo84)













dan tinggi tertentu










pendaratan











107









dan lainnya








Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2




udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3










Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4




BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5





Pasal 6



Perhubungan

BAB III


Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7













Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8









Utama



landas pacu adalah


burung













penerbangan












Pasal 9

110

























penerbangan






Pasal 10









111










Pasal 11















Pasal 12





Horizontal Luar









112




Pasal 13








Pasal 14











Bagian Ketiga


Pasal 15











113



dan pengembangan
























dan pengembangan




















114








































tersebut




pacu




pacu

115

















BAB IV


Pasal 16







Pasal 17















perundang-undangan

116

Pasal 18




tingkat 1













Pasal 19












perundang-undangan




burung

BAB V


Pasal 20


a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban







Pasal 21














Pasal 22





udara

Pasal 23









118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24






Pasal 25


terdiri dari












BKK




telah ditetapkan

Pasal 26







BKK



BKK


119






KKOP dan BKK





Pasal 27







perundang-undangan



dan BKK



BKK



KKOP dan BKK





Pasal 28





KKOP dan BKK




perundang-undangan

120






ayat (3)


BKK







Pasal 21

Pasal 29





perundangundangan






BAB VII


Pasal 30











121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31










pidana




tersangka




saksi


pemeriksaan perkara







BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32







122



BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


bagi





KKOP dan BKK






Pasal 34















BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35




123




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36





Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd



Tanggal 2013


Drs WAN SYAMSIRYUS


124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG




1 PENJELASAN UMUM

































125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



1) landasan pacu



4) runway strip






3) bangunan operasi


5) bangunan VIP




rambu











126





1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting



6) apron lighting


Indicator (VASI)

8) Rotating beacon











ServiceAFS)




(TELEXAFTN)


e) Direct Speech

f) Teleprinter


ServiceAMS )








3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT


penginapanhotel

127







g fasilitas hanggar




Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)














udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m




Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c



Pasal 9

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b



penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)



129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 13

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





dari



Equipment (DME)



d Radar



berikut











130










nominal 10 m x 10 m








Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)


dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22





132


instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas



NOMOR

TABGGAL































NOMOR

TABGGAL






134




















GUBERNUR RIAU


ϭϯϱ

LAMPIRAN IB
















NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC
















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

























NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF






















GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG












GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A



No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA


LU BT


1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


iv

EXECUTIVE SUMMARY











































v













































vi

























Pekanbaru



















KabupatenKota

vii


























Pekanbaru



















viii








Kasim II Pekanbaru



Kasim II Pekanbaru




Pekanbaru meliputi






Pemanfaatan KKOP




landas








Pemanfaatan BKK




terdiri dari



ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK





- perizinan

- pengawasan

- penertiban













Ketentuan

Penyidikan











maksimum







x







bertentangan







1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG





























2


















menjadi keniscayaan











Hektar



3








prosedur
























4































5








semua pihak
























6




















dengannya














7











D METODOLOGI


















Pekanbaru

8








1 Studi Literatur














2 Lokasi Penelitian









9








b Kota Pekanbaru













melalui website





primer antara lain





10






























datang



11


No Teknik

Pengumpulan












- Otoritas


udaraan -












- Lama menempati


- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan







tanah

12


BKK






















pada tabel berikut


No Teknik

Pengumpulan









Bandar Udara

13







14


-

-

-

-

-

-


Bangunan -


-


-


- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -





















SSK II

15












Pekanbaru














16

17






5 Desain Penelitian










18































19





















GDQ GHWLNފ










20










azimuth 181ordm ފ


sumbu X






II Pekanbaru












21















operasi









psikologis







22












(data sekunder)









+ (+19875 meter) = +174875 meter







5

100 m


45 m

- Jari-jari 4000 m

23



120 m 60

m 900 m

2


300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m


Kemiringan

143


333


120 m

1800 m 10

333




berikut


geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26



24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26




+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ










dan Lepas Landas










permukaan utama

25



Kemiringan

() Jarak

(meter)


18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835


2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875






sebagai berikut





26






() Jarak

(meter)


Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875


Dalam












(+ 19875 meter) = + 69875 meter


Luar







27








+ 174875 meter















meter dari MSL










28































29








-

30















pacu













-

31





























psikologis

-

32













koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +








-

33


tingkat 2







34


dan rumah tinggal






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +












Level (amp31bull







35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +














10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36







pengukuran









jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000















37













udara


















38































39






























40


































41











masyarakat luas




















42



yaitu





























43





























44









lain




agenda kebijakan




diselesaikan













2 Kebijakan Dasar



45































46













Nomor 8)

b Kebijakan Teknis









Tentang



4146)







71)

47








2009















Provinsi Riau




July 2004





48
































49































50




















atas








unsurunsur



51


da








JUDUL

PEMBUKAAN



- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum




- Ketentuan Penutup

PENUTUP














52




Kampar


























53



tinggi



tinggi






tinggi










1 Kondisi Exisiting








54





















permukiman










2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843



























(PKP-PK)

- salvage


56




- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu







- Lebar 45 meter



- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7






























58



























tingkat kebisingan















Pengembangan























penerbangan


59












pesawat udara
























bandar udara















Udara






















60



























yang berlaku

















operasi penerbangan














pengoperasian dan



menguasainya


61

BAB III


UNDANGAN TERKAIT




























62
















terdiri atas













A Dasar Hukum

63
























4844)










64











4146)























65














II

Pekanbaru






Control of Obstacle











66















pembangunan lainnya







lainnya











67











kabupatenkota






daerah




undangan


untuk menghasilkan






strategis nasional




68








tanah


















peraturan zonasi


wajib






69














Kawasan Permukiman



















70


rupiah)






rupiah)
























71


undangan











a Undang-Undang



















72






negara




























73







ketentuan-ketentuan






perundangundangan



masyarakat













multimoda

74

































75





















(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu



















bandar udara

77

















menimbulkan asap

















78







79

BAB IV




















lebih tinggi









80


negara












daerah

















81
































82









Bandar Udara























83
























pernah








84









C LANDASAN YURIDIS










Kasim II Pekanbaru













85




Pekanbaru adalah








Nomor 3209)













Nomor 68)







86

5234)










4146)























87














Kasim II Pekanbaru



Riau




Control of Obstacle

BAB V










88





Kasim II Pekanbaru


















kebijakan yaitu









89


























(PKPPK)






90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu














91






















tersebut









92










B ARAH PENGATURAN



















Kawasan Kebisingan










93




Permukaan Utama

















pesawat udara


















Bandar Udara













masih dapat
















yang berlaku


94







































95










6 Pengendalian















96

9 Ketentuan











maksimum














bertentangan

















95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN





















adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup




g Hak dan Kewajiban


96


j Ketentuan Pidana



m Ketentuan Penutup











tinggi

B SARAN














naskah akademik

97
















diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA




Jakarta












98


Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN



BIRO HUKUM


TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG





GUBERNUR RIAU






















Pekanbaru

101


IndonesiaTahun 1945























4844)





Nomor 4725)


tentang












Nomor 7)




102




























3838)









4075)













103











Nomor 21)




















Kasim II Pekanbaru








Wajib


Nomor


Bangunan Gedung






104








(Lembaran Daerah





Nomor 7)




2)



dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1








105





pesawat udara






meter

















umum lainnya




















lingkungan


106






dibaca pada skala A









(WSGrsquo84)













dan tinggi tertentu










pendaratan











107









dan lainnya








Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2




udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3










Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4




BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5





Pasal 6



Perhubungan

BAB III


Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7













Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8









Utama



landas pacu adalah


burung













penerbangan












Pasal 9

110

























penerbangan






Pasal 10









111










Pasal 11















Pasal 12





Horizontal Luar









112




Pasal 13








Pasal 14











Bagian Ketiga


Pasal 15











113



dan pengembangan
























dan pengembangan




















114








































tersebut




pacu




pacu

115

















BAB IV


Pasal 16







Pasal 17















perundang-undangan

116

Pasal 18




tingkat 1













Pasal 19












perundang-undangan




burung

BAB V


Pasal 20


a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban







Pasal 21














Pasal 22





udara

Pasal 23









118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24






Pasal 25


terdiri dari












BKK




telah ditetapkan

Pasal 26







BKK



BKK


119






KKOP dan BKK





Pasal 27







perundang-undangan



dan BKK



BKK



KKOP dan BKK





Pasal 28





KKOP dan BKK




perundang-undangan

120






ayat (3)


BKK







Pasal 21

Pasal 29





perundangundangan






BAB VII


Pasal 30











121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31










pidana




tersangka




saksi


pemeriksaan perkara







BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32







122



BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


bagi





KKOP dan BKK






Pasal 34















BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35




123




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36





Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd



Tanggal 2013


Drs WAN SYAMSIRYUS


124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG




1 PENJELASAN UMUM

































125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



1) landasan pacu



4) runway strip






3) bangunan operasi


5) bangunan VIP




rambu











126





1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting



6) apron lighting


Indicator (VASI)

8) Rotating beacon











ServiceAFS)




(TELEXAFTN)


e) Direct Speech

f) Teleprinter


ServiceAMS )








3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT


penginapanhotel

127







g fasilitas hanggar




Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)














udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m




Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c



Pasal 9

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b



penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)



129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 13

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





dari



Equipment (DME)



d Radar



berikut











130










nominal 10 m x 10 m








Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)


dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22





132


instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas



NOMOR

TABGGAL































NOMOR

TABGGAL






134




















GUBERNUR RIAU


ϭϯϱ

LAMPIRAN IB
















NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC
















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

























NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF






















GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG












GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A



No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA


LU BT


1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


v













































vi

























Pekanbaru



















KabupatenKota

vii


























Pekanbaru



















viii








Kasim II Pekanbaru



Kasim II Pekanbaru




Pekanbaru meliputi






Pemanfaatan KKOP




landas








Pemanfaatan BKK




terdiri dari



ix

Pengendalian

Pemanfaatan KKOP

dan BKK





- perizinan

- pengawasan

- penertiban













Ketentuan

Penyidikan











maksimum







x







bertentangan







1

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG





























2


















menjadi keniscayaan











Hektar



3








prosedur
























4































5








semua pihak
























6




















dengannya














7











D METODOLOGI


















Pekanbaru

8








1 Studi Literatur














2 Lokasi Penelitian









9








b Kota Pekanbaru













melalui website





primer antara lain





10






























datang



11


No Teknik

Pengumpulan












- Otoritas


udaraan -












- Lama menempati


- Tinggi bangunan

- Jenis Bangunan

- Fungsi bangunan







tanah

12


BKK






















pada tabel berikut


No Teknik

Pengumpulan









Bandar Udara

13







14


-

-

-

-

-

-


Bangunan -


-


-


- Pekanbaru -

-

-

Kantor - Kecamatan

-

- - -

Kantor Kelurahan -





















SSK II

15












Pekanbaru














16

17






5 Desain Penelitian










18































19





















GDQ GHWLNފ










20










azimuth 181ordm ފ


sumbu X






II Pekanbaru












21















operasi









psikologis







22












(data sekunder)









+ (+19875 meter) = +174875 meter







5

100 m


45 m

- Jari-jari 4000 m

23



120 m 60

m 900 m

2


300 m 60 m 155

3000 m

2

3600 m 25

8400 m 15000 m


Kemiringan

143


333


120 m

1800 m 10

333




berikut


geografis

00deg 27 ᇱ 27130

ܮ ᇱ 3655 ܤ

101deg 26



24

00deg 27 ᇱ 0582

ܮ ᇱ 3916 ܤ

101deg 26




+ = 00020 ܯ

+ = 00020 ܯ










dan Lepas Landas










permukaan utama

25



Kemiringan

() Jarak

(meter)


18 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835


2 5

25 0

1693

469 584 640

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 155 + 140 + 155

+ 155

+ 174875 + 160875 + 174875

+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875



Kemiringan

() Jarak

(meter)


36 (meter)

Tinggi (meter)

AES MSL

Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875

Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875

Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875


2 5

25 0

2500

400 1200 900

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 150 + 120 + 150 + 150

+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875

Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875






sebagai berikut





26






() Jarak

(meter)


Landas Pacu 36

Tinggi (meter)

Lebar

Awal Lebar Akhir

AES MSL

(meter)

484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875


Dalam












(+ 19875 meter) = + 69875 meter


Luar







27








+ 174875 meter















meter dari MSL










28































29








-

30















pacu













-

31





























psikologis

-

32













koordinat geografis




ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +








-

33


tingkat 2







34


dan rumah tinggal






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +












Level (amp31bull







35






ݐݎ

00020 = +

ݐݎ

00020 = +


ݐݎ

50022 = +

ݐݎ

00020 = +














10 log ൬1൰ 10ଵ൨

ଵ

=

ଶ + 3

ଷ + 10 (

ଵ +

ସ)

Dimana

36







pengukuran









jam 0000 ndash 0700


jam 0700 ndash 1900


jam 1900 ndash 2200


jam 2200 ndash 0000















37













udara


















38































39






























40


































41











masyarakat luas




















42



yaitu





























43





























44









lain




agenda kebijakan




diselesaikan













2 Kebijakan Dasar



45































46













Nomor 8)

b Kebijakan Teknis









Tentang



4146)







71)

47








2009















Provinsi Riau




July 2004





48
































49































50




















atas








unsurunsur



51


da








JUDUL

PEMBUKAAN



- Konsiderans

- Dasar Hukum

- Diktum

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum




- Ketentuan Penutup

PENUTUP














52




Kampar


























53



tinggi



tinggi






tinggi










1 Kondisi Exisiting








54





















permukiman










2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999

55

2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843



























(PKP-PK)

- salvage


56




- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu







- Lebar 45 meter



- Koordinat 8ފމ

57

ފމ7






























58



























tingkat kebisingan















Pengembangan























penerbangan


59












pesawat udara
























bandar udara















Udara






















60



























yang berlaku

















operasi penerbangan














pengoperasian dan



menguasainya


61

BAB III


UNDANGAN TERKAIT




























62
















terdiri atas













A Dasar Hukum

63
























4844)










64











4146)























65














II

Pekanbaru






Control of Obstacle











66















pembangunan lainnya







lainnya











67











kabupatenkota






daerah




undangan


untuk menghasilkan






strategis nasional




68








tanah


















peraturan zonasi


wajib






69














Kawasan Permukiman



















70


rupiah)






rupiah)
























71


undangan











a Undang-Undang



















72






negara




























73







ketentuan-ketentuan






perundangundangan



masyarakat













multimoda

74

































75





















(PKPPK)

- salvage





- runway strip


- stopway

- clearway



76








road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu



















bandar udara

77

















menimbulkan asap

















78







79

BAB IV




















lebih tinggi









80


negara












daerah

















81
































82









Bandar Udara























83
























pernah








84









C LANDASAN YURIDIS










Kasim II Pekanbaru













85




Pekanbaru adalah








Nomor 3209)













Nomor 68)







86

5234)










4146)























87














Kasim II Pekanbaru



Riau




Control of Obstacle

BAB V










88





Kasim II Pekanbaru


















kebijakan yaitu









89


























(PKPPK)






90

- runway strip


- stopway

- clearway










road)



- bangunan parkir


- marka dan rambu














91






















tersebut









92










B ARAH PENGATURAN



















Kawasan Kebisingan










93




Permukaan Utama

















pesawat udara


















Bandar Udara













masih dapat
















yang berlaku


94







































95










6 Pengendalian















96

9 Ketentuan











maksimum














bertentangan

















95

BAB VI

PENUTUP

A KESIMPULAN





















adalah a Umum

b Maksud dan Tujuan

c Ruang Lingkup




g Hak dan Kewajiban


96


j Ketentuan Pidana



m Ketentuan Penutup











tinggi

B SARAN














naskah akademik

97
















diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA




Jakarta












98


Persada Jakarta

GUBERNUR RIAU


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG


PENERBANGAN DAN



BIRO HUKUM


TAHUN 2013

100

99


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG





GUBERNUR RIAU






















Pekanbaru

101


IndonesiaTahun 1945























4844)





Nomor 4725)


tentang












Nomor 7)




102




























3838)









4075)













103











Nomor 21)




















Kasim II Pekanbaru








Wajib


Nomor


Bangunan Gedung






104








(Lembaran Daerah





Nomor 7)




2)



dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN





BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1








105





pesawat udara






meter

















umum lainnya




















lingkungan


106






dibaca pada skala A









(WSGrsquo84)













dan tinggi tertentu










pendaratan











107









dan lainnya








Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2




udara

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3










Bagian Keempat

Ruang Lingkup

108

Pasal 4




BAB II

DLKR BANDAR UDARA

Pasal 5





Pasal 6



Perhubungan

BAB III


Bagian Kesatu

Kriteria KKOP

Pasal 7













Bagian Kedua

Penggunaan KKOP

109

Pasal 8









Utama



landas pacu adalah


burung













penerbangan












Pasal 9

110

























penerbangan






Pasal 10









111










Pasal 11















Pasal 12





Horizontal Luar









112




Pasal 13








Pasal 14











Bagian Ketiga


Pasal 15











113



dan pengembangan
























dan pengembangan




















114








































tersebut




pacu




pacu

115

















BAB IV


Pasal 16







Pasal 17















perundang-undangan

116

Pasal 18




tingkat 1













Pasal 19












perundang-undangan




burung

BAB V


Pasal 20


a Perizinan

117

b Pengawasan

c Penertiban







Pasal 21














Pasal 22





udara

Pasal 23









118

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24






Pasal 25


terdiri dari












BKK




telah ditetapkan

Pasal 26







BKK



BKK


119






KKOP dan BKK





Pasal 27







perundang-undangan



dan BKK



BKK



KKOP dan BKK





Pasal 28





KKOP dan BKK




perundang-undangan

120






ayat (3)


BKK







Pasal 21

Pasal 29





perundangundangan






BAB VII


Pasal 30











121

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 31










pidana




tersangka




saksi


pemeriksaan perkara







BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32







122



BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


bagi





KKOP dan BKK






Pasal 34















BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35




123




BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36





Pada tanggal 2013

GUBERNUR RIAU

ttd



Tanggal 2013


Drs WAN SYAMSIRYUS


124

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2013

TENTANG




1 PENJELASAN UMUM

































125

Pasal 1 Cukup

jelas

Pasal 2 Cukup

jelas

Pasal 3 Cukup

jelas

Pasal 4 Cukup

jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



1) landasan pacu



4) runway strip






3) bangunan operasi


5) bangunan VIP




rambu











126





1) marka dan rambu

2) runway lighting

3) taxiway lighting



6) apron lighting


Indicator (VASI)

8) Rotating beacon











ServiceAFS)




(TELEXAFTN)


e) Direct Speech

f) Teleprinter


ServiceAMS )








3) tranmisi

a) radio link

b) VSAT


penginapanhotel

127







g fasilitas hanggar




Pasal 6 Cukup

jelas

Pasal 7

Ayat (1)














udara X = + 20000 m

Y = + 20000 m




Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)



Ayat (2)

128

Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf c



Pasal 9

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b



penerbangan

Pasal 10

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 11

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)



129

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Pasal 13

Ayat (1)



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)





dari



Equipment (DME)



d Radar



berikut











130










nominal 10 m x 10 m








Pasal 15 Cukup

jelas

Pasal 16 Cukup

jelas

Pasal 17

Ayat (1)


dalam Lampiran IIA

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 18

Ayat (1)


dalam Lampiran IIB

131

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 19

Ayat (1)


dalam Lampiran IIC

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Ayat (3) Cukup

jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 22





132


instansi vertikal

Pasal 23 Cukup

jelas

Pasal 24 Cukup

jelas

Pasal 25 Cukup

jelas

Pasal 26 Cukup

jelas

Pasal 27 Cukup

jelas

Pasal 28 Cukup

jelas

Pasal 29 Cukup

jelas

Pasal 30 Cukup

jelas

Pasal 31 Cukup

jelas

Pasal 32 Cukup

jelas

Pasal 33 Cukup

jelas

Pasal 34 Cukup

jelas

Pasal 35 Cukup

jelas

Pasal 36 Cukup

jelas



NOMOR

TABGGAL































NOMOR

TABGGAL






134




















GUBERNUR RIAU


ϭϯϱ

LAMPIRAN IB
















NOMOR

TABGGAL


GUBERNUR RIAU


ϭϯϲ


NOMOR

TABGGAL

LAMPIRAN IC
















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

ϭϯϳ

LAMPIRAN ID

















GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

139

ϭϯϴ

LAMPIRAN IE

























NOMOR

TABGGAL

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

141

LAMPIRAN IF






















GUBERNUR RIAU


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

142


LAMPIRAN IG












GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

143

LAMPIRAN II-A



No TITIK

KOORDINAT

BANDAR UDARA


LU BT


1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160

3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576

4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582

5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682

6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138

7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584

8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521

9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781

10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945

11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474

12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131

13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098

14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222

15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060

16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

144

17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482

18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287

19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844

20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376

21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170

22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060

23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336

24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485

25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

145

30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

GUBERNUR RIAU


LAMPIRAN II-B



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750


NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

146

2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074

3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299

4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954

5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372

6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286

7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795

8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643

9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309

10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478

11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376

12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084

13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146

14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752

15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661

16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345

17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075

18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791

19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750

20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

147

29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU



NOMOR

TABGGAL

BATAS-BATAS

148

LAMPIRAN II-C



No TITIK

KOORDINAT

BANDARA


LU BT


1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029

3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230

4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731

5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759

6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044

7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331

8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975

9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476

10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049

11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105

12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716

13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682

14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902

15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036

16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337

17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308

149

18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830

19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834

20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950

21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735

GUBERNUR RIAU


naskah akademik full - ft.unri.ac.id

Documents