naskah akademik majelis permusyawaratan rakyat ii naskah akademik rancangan undang-undang tentang...

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • i

    NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

    TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

    BADAN PENGKAJIAN 2018

    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

  • ii

    NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

    Cetakan Pertama, Oktober 2018

    PENASEHAT

    PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. Martin Hutabarat. S.H. Ir. H. Tifatul Sembiring

    PENGARAH Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.

    WAKIL PENGARAH Dra. Selfi Zaini

    PENANGGUNG JAWAB Drs. Yana Indrawan, M.Si.

    EDITOR Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno

    TIM PENYUSUN Universitas Jambi dan Biro Pengkajian Setjen MPR

    SERTIFIKASI BUKU xiv, 164 hal, 17,5 x 24,5 cm, 0,8 cm

    ISBN 978-602-5676-23-9

    Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI

  • iii

    SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

    REPUBLIK INDONESIA

    PENGANTAR KEPALA BIRO PENGKAJIAN

    SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

    Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas telah diterbitkannya Buku Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai laporan akhir penyelenggaraan kegiatan Academic Constitutional Drafting Tahun 2018.

    Buku Naskah Akademik ini merupakan dokumentasi materi para fi nalis kegiatan Academic Constitutional Drafting Tahun 2018 yang telah dinilai dan dipresentasikan, yaitu berasal dari Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jambi, dan Universitas Pelita Harapan.

    Mengingat pentingnya materi yang dimuat dalam naskah akademik sebagai salah satu referensi ilmiah ketatanegaraan Indonesia, maka perlu untuk disebarluaskan dengan maksud agar buku ini dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan bagi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

    Materi dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ini tidak mengalami banyak perubahan, akan tetapi terdapat beberapa koreksi dan revisi redaksional yang telah dilakukan dengan tetap memperhatikan autentifi kasi materi sebagaimana yang disampaikan oleh para fi nalis Academic Contitutional Drafting MPR RI Tahun 2018.

    Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat senantiasa memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara untuk memberikan

  • iv

    informasi ilmiah sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan agar terdapat peningkatan pemahaman mengenai ketatanegaraan di Indonesia.

    Kepala Biro Pengkajian,

    ttd

    Drs. Yana Indrawan, M.Si

  • v

    SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

    REPUBLIK INDONESIA

    SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam kedudukannya sebagai lembaga permusyawaratan, MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah.

    Seiring dengan telah diubahnya Undang-Undang Dasar dan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, terdapat perubahan konstruksi MPR, baik itu susunan, kedudukan, dan wewenangnya. Wewenang menetapkan produk hukum dalam bentuk Ketetapan MPR pun mengalami perubahan. Sejak dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Ketetapan MPR yang sifatnya mengatur

    Hal tersebut merupakan implikasi dari ketentuan Pasal I (kesatu) Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu MPR diperintahkan untuk meninjau materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diputuskan pada tahun 2003. Sejak ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Ketetapan MPR yang ada dan berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/ MPR/2003.

    Dengan adanya perubahan kedudukan, wewenang MPR saat ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

  • vi

    1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

    2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

    3. dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

    4. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

    5. memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

    Implikasi adanya perubahan kewenangan dalam Undang-Undang Dasar tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Tugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya dan tugas menyerap aspirasi masyarakat, dilakukan oleh Badan Pengkajian dengan menetapkan beberapa kegiatan sehingga seluruh target yang ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan capaian kajian dapat terpenuhi dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas MPR.

    Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan dan aspirasi yang berkembang yang berhasil dihimpun sejak Badan Pengkajian dibentuk, yaitu tahun 2014, terdapat usulan dan gagasan mengenai perlunya penambahan tugas MPR yang diatur dalam Undang-Undang. Gagasan tersebut antara lain berkembang karena kedudukan MPR yang keanggotaannya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, wewenang MPR dalam hal mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, serta adanya Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

    Beberapa hal yang idealnya menjadi tugas MPR antara lain adalah:

    1. Tugas dan wewenang MPR membuat Ketetapan MPR yang sifatnya mengatur. Ini berkembang terkait dengan gagasan dihidupkannya kembali haluan negara.

    2. Penjabaran lebih lanjut dalam hal pelaksanaan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum. Hal ini muncul terkait tentang tugas MPR untuk menetapkan dalam sebuah Ketetapan MPR.

  • vii

    3. Perlunya MPR diberi tugas untuk memberikan Tafsir Konstitusi. Tugas ini dalam rangka memberikan tafsir sesuai dengan hakikat dan isi dari Undang-Undang Dasar dalam hal proses judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

    4. Adanya tugas MPR untuk melaksanakan Sidang Tahunan MPR dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pimpinan Lembaga Negara untuk menyampaikan pelaksanaan Tugas dan wewenangnya.

    5. MPR perlu diberi tugas untuk melakukan peninjauan dan Penegasan mengenai materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

    Dalam mengoptimalkan hasil kajian dan penyerapan aspirasi masyarakat adalah terhimpunnya informasi dan pandangan kelompok masyarakat tentang pengaturan MPR dalam sebuah undang-undang tersendiri sebagai bahan yang diperlukan dalam merumuskan kajian. Kegiatan Academic Constitutional Drafting Tahun 2018 dengan tema “Pembentukan Undang-Undang MPR Tersendiri” memiliki makna penting dan strategis dalam menggali pemikiran para mahasiswa terhadap nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar.

    Mahasiswa dianggap menjadi salah satu pihak strategis untuk diketahui pemikiran dan gagasannya tentang nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. Mahasiswa adalah agen perubahan masyarakat yang dipandang mampu membangun opini tentang praktek penyelenggaraaan sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi dan diharapkan dapat memberikan pemikiran yang tepat dalam rangka mengoptimalkan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Kegiatan Academic Constitutional Drafting MPR 2018 juga merupakan salah satu bentuk varian sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi tugas MPR. Dengan kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam arti upaya penting menumbuhkan kesadaran berkonstitusi bagi mahasiswa.

    Kegiatan Academic Constitutional Drafting MPR 2018 berfungsi sebagai media pembelajaran konstitusi bagi generasi muda Indonesia melalui konsepsi constitutional drafting yang mengedepankan proses-proses pemikiran, analisa, serta pemahaman- pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan konstruktif.

    Demikian penting dan strategisnya keberadaan

View more