59

Mustaming

MUDHARABAH DALAM ISLAM

ABSTRAK:

Penelitian ini membahas tentang konsep mudharabah dalam Islam.

mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama yang melibatkan beberapa orang untuk

bergabung dalam hal perniagaan.

Konsep mudharabah yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu bentuk

kerja sama yang di dasarkan pada kepercayaan pemilik modal kepada pengelola

untuk mengelola modal yang di berikan. Modal ini bersifat amanah, sebagai orng

yang diberikan amanah pengelola dituntut untuk bertindak dengan hati-hati dan

bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Dan sebagai

wakil dan pemilik modal, pengelola diharapkan mempergunakan dan mengelola

modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang optimal tanpa

melanggar nilai-nilai Islam.

Dalam kondisi seperti ini, maka langkah-langkah yang di tempuh untuk

memecahkan masalah tersebut dalam penelitian ini di gunakan dalam bentuk metode

antara lain, metode kajian pustaka dengan merujuk pada referensi-referensi yang di

akui kebenarannya. Dan juga menggunakan metode penulisan analisis induktif,

deduktif dan komparatif.

Adanya kerja sama dalam bentuk mudharabah ini, ternyata memberikan

dampak yang baik bagi seseorang yang hanya memeliki keterampilan berusaha,

karena dengan adanya mudharabah ini, kedua belah pihak akan merasa saling

menguntungkan. Disatu sisi, pihak pemilik modal akan memperoleh manfaat yang

begitu besar, dimana modal ini dapat dimanfaatkan untuk membantu orang yang

memerlukannya dan di sisi lainnya pihak pengelola akan merasa tertolong dengan

modal yang diberikan itu. Dari segi ajaran Islam kalau dilihat jalannya kerja sama

dalam bentuk mudharabah, Islam dapat memahami sistem yang dipakai antara orang

atau kelompok dalam penyajian begitu pihak pengelola bisa meningkatkan

produktifitas hasil kerjanya.

Kata Kunci : Mudharabah, modal, pengelola, Islam

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Islam sebagai universal, memiliki ajaran yang mengikat umat manusia

pada berbagai aspek. Allah telah memberikan peluang kepada umat manusia

60

untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam aktivitasnya

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, umat manusia haruslah senantiasa

berpihak pada ketetapan yang sesuai dengan syari’at yang telah ditentukan

Allah.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan

hidup, telah disediakan oleh Allah SWT. beragam benda yang dapat

memenuhi kehidupannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang

beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi oleh individu yang

bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang

lain.1

Manusia hidup di dunia ini tidak sendiri, artinya antara manusia

yang satu dengan lainnya terdapat hubungan timbal balik, dimana

manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya. Dengan kata lain,

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak menutup

kemungkinan kerja sama. Yang harus diperhatikan dalam kerja sama ini

adalah kepercayaan dan keadilan.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia

mendapatkan rezki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga

mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga

rezki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak menerikan rezki itu kepada

kaum muslimin saja, tetapi siapa saja yang bekerja keras.2

Sebagaimana diketahui bahwa Islam berasaskan pada prinsip keadilan

dan gotong royong dan saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan

taqwa. Kerja sama dapat dianggap sebagai suatu proses tolong menolong

antara satu sama lain dan selanjutnya saling bahu membahu dan kerja sama

dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak

dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan

kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan.

Penyataan menunjukkan bahwa diantara sebagai manusia memiliki

1 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (cet. II ; Jakarta : Sinar Grafika, 2000),

h. 4.

2 Muhammmad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : dari Teori ke praktik, (Cet. I ;

Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 169.

61

modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau

memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan

membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan

sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak

jarang pula ditemui orang-orang memilki kemampuan dan keahlian

berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal

usaha. Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan adanya kerja

sama dengan pemilik modal dengan orang-orang yang tidak

mempunyai atau kekurangan modal.3

Mudharabah dipandang sebagai kontrak kepercayaan dan akan

membawa manfaat kedua bela pihak dimana pihak yang kekurangan atau tidak

memiliki modal akan merasa terbantu. Dengan adanya pemberian modal

tersebut penerima modal bisa berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar

dari pengangguran. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya bantuan

modal dari pihak lain itu, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam

lapangan ekonomi, bahkan ada diantara pengelola akhirnya mencapai tingkat

kehidupan sebagai pemilik modal dan pemilik modal akan terpelihara harta

yang dimilikinya itu serta akan memperoleh sebagian keuntungan dari modal

yang di investasikan.

II. TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad syirkah

(perkongsian), istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang

Hijaz menyebutkan dengan istilah Qirad, dengan demikian, mudharabah dan

Qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Mudharabah adalah salah satu bentuk bentuk kerja sama dalam

lapangan ekonomi, yang biasa pulah disebut qirad yang berarti al-qat’

(potongan),4 disebut qirad karena pemilik modal memotong sebgian hartanya

untuk diperdagangkan dengan memperoleh keuntungan.

3 Helmi Karim, MA., Figh Muamalah, (Cet. II ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

1997), h. 12.

4 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , (Cet. 2; Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 1997),

h. 11.

62

Mudharabah berasal dari kata ضر ب فى االر ضال yaitu berpergian untuk

urusan dagang.5

Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Aziri, Mudharabah berarti

ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai

modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka

berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik. 6

Adapun pengertian mudharabah menurut istilah, para ulama

merumuskannya dengan redaksi yang bervariasi. Hasbi Ash Shiddieqy

mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermufakad

dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak sedangkan usaha

menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungan dibagi di antara

mereka.7

Menurut Hanfiah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak

yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan, dimana

pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan

dengan pembayaran ditentukan (emas dan perak).8

Ulama Syfi’iyyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad yang

menetukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di

hijrahkan. Iman Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah ibarat

pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang

yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sayyid Sabiq

berpendapat mudharabah ialah akad antar dua belah pihak untuk salah satu

pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan syarat

keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.9

Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana

seseorang meberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang

dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang

disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Menurut Kazarian Mudharabah didefenisikan sebagai suatau perjanjian antar

sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang

menyediakan pembiayaan, mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu

pengusaha untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pengusaha mengembalikan

5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, (Cet. 5 ; Bandung : Al-Ma’rif, 1995), h. 36.

6 Helmi Karim, loc. cit

7 Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1974),

h. 90

8 H. Hendi Suhendi, fiqh Muamalah, (cet, 1; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2004), h. 136.

9 Ibid., h. 137.

63

pokok dari dan yang diterimanya kepada yang menyediakan pembiayaan

ditambah suatu bagian dari keuntungan yang ditentukan sebelumnnya.10

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, maka mudharabah menurut

istilah adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam lapangan ekonomi

dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dimana pihak pertama sebagai

penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola dan dalam pelaksanaan

kerjasama ini dilandaskan pada prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan dari usaha

akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak

dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya mejadi pengelola. Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi menurut kesepakan yang dituangkan dalam kontrak,

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu di

akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.11

Mudharabah sebagai suatu kontrak kemitraan (partnership) dalam buku

Encyclopedia International dikemukakan:

Association of two or more persons to conduct as co-owners a

business for profit. The simplest from in which a man may engange in

business is trough sole ownership. An soon as two or more people

associate them selves for the purpose of engaging in business,

multiple froms are evaluable.12

Artinya: Gabungan dari dua orang atau lebih untuk melakukan kerja

sama dalam suatu usaha untuk memperoleh keuntungan. Salah satu

bentuk kecilnya dimana seseorang menggunakan usaha kepemilikan

sampai selesai. Setelah itu dua orang atau lebih sejauh yang sedang

melakukan tujuan dalam bisnis dan membentuk persekutuan kecil yang

ada (terjemahan penulis).

Masalah keuntungan merupakan bagian yang penting dalam kontrak.

Oleh karena itu, kontrak mudharabah tidak dapat dilakukan tanpa mebahas

keuntungan karena apabilah keseluruhan keuntungan ditetapkan untuk pemilik

10 Sutan Remy Sjahdeni, Perbangkan Islam ; dan kedudukannya dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, (Cet. 1; Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 30.

11 Muhammad Syfi’i Antonio, bank syari’ah : Dari Teori ke Praktik, (cet. 1 ; Jakarta :

Gema Insani Press, 2001), h. 95 12 Edward Humphry, Encyclopedia International, jilid 14, (t.c ; New York : Grolier,

1975), h. 108

64

barang maka kontrak ini disebut bazat atau jika seluruhnya ditetapkan untuk

pengelola hal itu dianggap sebagai suatu pinjaman.13

Mudharabah juga disebut sebagai kontrak perwakilan antara Shahibul

maal dengan wakilnya (mudharib), karena kerugian seluruh ditanggung oleh

atasan (shohibul maal), wakilnya (mudharib) tidak menderita kerugian apapun

kecuali peluang memperoleh imbalan atas pengelolaan dan sebagainya karena

itu kehilangan keuntungan atau gaji apabila terjadi kerugian dalam usaha.

Kontrak mudharabah juga merupakan salah satu bentuk equity financing,

tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dari masyarakat. Pada

mudharabah, hubungan kontrak bukan pemberi modal, melainkan antara

penyedia dana (shohibul maal) dengan entrepreneur (mudharib).

Muhdarabah adalah suatu teransaksi pembiayaan yang melibatkan

sekurang kurangnya dua pihak yaitu :14

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek

atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shohib

al-Maal atau Rab al-Maal.

2. Pihak usaha yang memerlukan modal yang menyalurkan proyek atau

usaha atau yang dibiayai dengan modal dari shahibu al-Maal pihak

tersebut disebut mudaharib.

Juga dalam mudharabah, pihak yang menyediakan barang dan pihak

yang mejalankan usaha tersebut bisa saja terdiri dari beberapa orang dan usaha

tersebut dijalankan beberapa orang lainnya. Kemungkinan lainnya, boleh juga

modal berasal dari satu dan pihak yang memanfaatkannya beberapa orang atau

beberapa orang menyatuhkan modal mereka kemudian seseorang

memanfaatkannya untuk menjalankan usaha.15

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari’ah,

yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang

dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.16 Kepercayaan merupakan

unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan

dari shohib al-Maal kepada Mudharib kepercayaan merupakan unsur

terpenting, karena dalam transaksi mudarabah, shohib al Maal tidak boleh

meminta jaminan atau agunan dari mudaharib dan tidak boleh ikut campur di

dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana

13 Zainul Arifin, Dasar- dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Cet, 1 ; Jakarta : Alvabet,

2002), h. 21

14 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit, : h.26. 15 M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, (Cet.

1; Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), H.8.

16 Sutan Remy Sjhdaeini, op. cit., h.27.

65

shahib al-Maal tersebut. Paling jauh shohib al-Maal hanya boleh memberikan

saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola

proyek atau usaha tersebut.

Dapat dipahami bahwa tanpa adanya unsur kepercayan dari shohib al-

Maal kepada mudharib, maka perjanjian mudharabah tidak akan terjadi,

karena unsur kepercayaan merupakan unsur penentu, maka dalam perjanjian

mudharabah, shohibul al-Maal dan mengakhiri perjanjian mudharabah secara

sepihak apabila shohibul al-Maal tidak lagi memeliki kepercayaan terhadap

mudharib.

Jadi, mudaharabah merupakan kontrak kerja sama yang dilakukan

berdasrkan akumulasi keahlian seseorang yang menggunakkan keahliannya

dengan kepentingan dana dan para investor (pemiliki modal) untuk

merealisasikan tujuan kontrak yaitu meraih keuntungan karena posisi

mudharib dalam kontrak kelompok yang lemah, yang hanya berbekal

keahliannya untuk dijadikan sebagai modal untuk menjalankan mudharabah,

maka tidak dibolehkan meminta jaminan apapun dari mudharib, sebab yang

menjadi dasar utama dalam penyediaan dana ini adalah unsur kepercayaan.

Dan mudharabah sebagai akad perwakilan, maka risiko kerugian merupakan

tanggung jawab pemilik modal.

B. Dasar Hukum Mudharabah Islam mensyari’atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan

kepada manusia terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak

berkemampuan memproduktifkannya dan terkadang adapula yang tidak

memilki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena

itu syari’at membolehkan muamalah ini supaya kedua bela pihak dapat

mengambil manfaatnya.17

Adanya transaksi mudharabah bertujuan untuk saling membantu antara

pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Atas dasar

saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan

untuk saling bekerja sama antara orang yang memiliki dengan seseorang yang

terampil dala pengelolah dan memproduktifkan harta itu.

Secara umum landasan syari’ah mudharabah lebih mencerminkan

anjuran untuk melakukan usaha.18

Sebagaimana firman Allah SWT; dalam Qs. Al-Musammil (73) ayat: 20

17 Sayyid Sabiq , op. cit., h. 37.

18 Moh. Rifai, kosep Perbankan Syari’ah, (Semarang : CV. Wicaksama, 2002). H.58.

66

Terjemahnya:

‘…dan orang yang berjalan dimuka bumi menjari sebagian karunia

Allah…’19

Mudaharib sebagai entrefreniur adalah sebgaian dari orang-orang yang

melakukan darb (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari

keuntungan investasinya.20

Ayat lain yang senada, dapat dilihat dalam QS. Al- Jamu’ah (62) ayat: 10

Terjemahnya :

‘Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan

carilah karunia Allah…’21

Dan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat: 198

Terjemahnya:

‘tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil

perniagaan) dari tuhanmu…’22

Ketiga ayat diatas mengandung makna menganjurkan kepada kaum

muslimin untuk mencari rezeky yang telah diturunkan Alla Swt., dimuka bumi

ini dengan jalan melakukan upaya perjalanan usaha.

Dari sunnah Nabi terdapat yang menceritakan kebolehan mudharabah

ini. Diantaranya adalah riwayat yang menyebutkan :

لبر كه ا ث فيهن ا ل ر سو ل هللا صلى هللا عليه و سلم : ثإلعن صلح بن صهيب عن ا بيه قا ل : قا

لبيع ا لى المقارضةواخإلطالبربالشعيرللبيتإلللبيع

Terjemahannya:

19 Depertemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : t.p., 1997), h.990.

20 H. karnaen Perwafaatmadja dan H Muhammad Syfi’i Antonio, Apa dan Bagaimana

Bank Islam, (Cet. 2 ; Yokyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 19.

21 Departemen Agama RI., op cit., h. 933.

22 Ibid., h. 48

67

‘ dari sholih Bin shuhaib, dari ayahnya, dia berkata : Rasulullah SAW.

bersabda: tiga perkara yang ada berakah didalamnya; jual beli yang

temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang

(mudharabah), dan mencampuri antara burr dengan sya’ir untuk rumah

tangga, bukan utnuk jual beli ‘.23

Sesungguhnya mudharabah adalah salah satu akad mua’amalah yang

sudah biasa dilakukan oleh para sahabat tanpa ada seorangpun dari mereka dari

yang mengingkarinya. Jadi kebolehan akad tersebut sudah merupakan

kesepakatan diantara meraka.24

Mudharabah disyariatkan oleh Allah yang maha bijaksana untuk

menganggakat kehinaan, kefakiran dan kemelaratan dari orang afakir,

menwujudkan rasa cinta dan saling menyayangi diantara sesama manusia

betapa tidak, seorang yang berharta mau bergabung dengan yang pandai

memperdagangkan harta dari modal yang dipinjami dari orang kaya tersebut.25

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kerjasama dalam bentuk mudharabah

ini diperbolehkan. Diyakini dengan kerjasama dalam bentuk ini akan

membawa kemaslahatan, karena bermudharabah itu termasuk jenis ta’awun

(tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Dengan adanya mudharabah

akan mengangkat kehinaan kefakiran dan kemaslahatan serta mewujudkan rasa

cinta dan saling menyayangi di antara sesame manusia.

C. Rukun dan Syarat-syarat Mudharabah

Mudaharabah adalah termasuk akad karena itu tidak sah tanpa memnuhi

rukunnya.

Adapun rukun mudharabah sebagai berikut.26

a Malik, atau shohibul Maal ialah yang mempunyai modal.

b Amil, atau Mudharib ialah yang akan menjalankan modal.

c Amal, ialah usahanya.

d Maal, ialah harta pokok atau modal.

e Shigot, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

f Hasil

23 H. Abdullah Shhonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid III (Cet . I ; Semarang :

CV. Asy Syifa’, 1993), h. 122. 24 Muhammad al-Imam Asy Syaukani, Terjemah Naillul Authar, (Cet. I ; Semarang :

Asy Syifa’, 1994), h. 733.

25 Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Terjemah Falsafah dan hikmah Hukum Islam Jilid

I, (Cet I ; Semarang : Asy Syifa’ , 1992), h. 391.

26 Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Cet. I : Jakarta

: Salemba Empat, 2002), h. 76.

68

Adapun syarat-syarat mudharabah yaitu menurut Sayyid Sabiq,

mudharabah itu terjadi bila terdapat ijab Kabul yang dilakuka oleh pihak yang

memilki keahlian yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak

yang akan menjalankan usaha atau kuasanya. Tidak ada suatu keuntungan

tentang lafaz yang harus diucapkan dalam ijab Kabul itu. Yangbpenting dalam

pelaksanaan ijab Kabul bukanlah bentuk lafaz, tetapi adanya bentuk

persetujuan kedua bela pihak untuk melakukan kerja sama dalam bentuk

mudharabah.27

Ijab Kabul dinilai ada bila sekiranya pihak-pihak atau salah satu pihak

yang melakukan ijab Kabul belum mukallaf dan ijab Kabul itu dilakukan oleh

orang lain yang bukan dikuasakan untuk itu, oleh salah satu pihak yang

melakukan mudharanah karena akad atau ijab Kabul mencerminkan kerelaan

untuk bekerja sama, maka itu pula boleh salah satupun dari orang yang

melakukan akad itu dalam keadaan terpaksa.

Kepada pihak yang memberikan modal dituntut supaya modal yang

diberikan itu meliknya sendiri, bukan milik orang lain, dan diberikannya

dengan rasa tidak terpaksa, disisi lain, pihak yang menerimah modal,

hendaklah seorang yang jujur (amanah), dalam arti bahwa ia bisa dipercaya

untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang diberikan kepadanya.

Hal ini perlu karena pihak yang diberi modal itu tidak dijawajibkan

bertanggung jawab atas kerugian, kecuali kerugian itu disebabkan kelalaian

pihak pelaksana modal, seperti modal itu dipinjamkannnya kepada pihak lain.28

Pada ulama berpendapat bahwa modal yang diberikan untuk dijadikan

modal usaha itu hendaklah berupa uang, tetapi tidaklah mesti uang tunai dari

emas dan perak. Sebab, pada masa sekarang yang disebut tunai tidak hanya

terbatas pada jenis emas dan perak, tetapi bisa berwujud uang kertas atau

kertas-kertas lainnya.29 Kalu sekiranya disyaratkan harus dari uang tunai dari

jenis emas dan perak, hal tersebut mala akan menyulitkan, sebab, setiap Negara

didunia pada masa sekarang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Jumlah modal itu mesti diketahui secara pasti, bukan suatu jumlah yang

dikira-kira. Hal ini berguna untuk menentukan secara pasti berapa keuntungan

yang diperoleh dari suatu usaha mudharabah, atau apakah mudharabah yang

dilakukan mala mengalami kerugian. Disamping itu, perlunya diketahui secara

pasti berapa modal yang diberikan juga berguna untuk menjaga supaya tidak

terjadi percampuran antara modal yang diberikan dengan modal pribadi

pelaksana usaha. 30

27 Helmi Karim, op.cit., h.14

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Ibid., h.15.

69

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar

tentang keuangan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang

melakukan perjanjian mudharabah.persentase keuntungan yang akan dibagi

antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak

dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat

sebelumnya.31 Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam

alapangan mu’amalah ini adalah bahwa pemabgian itu dipulangkann kepada

kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh

pihak manapun. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib

mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rob al-Mal.32

Modal itu selamanya dipotong dari keuntungan, jadi pekerja tidak berhak

sedikitpun atas keuntungan kecuali setelah modal diambil dari keuntungan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh bab terdahulu,

maka bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang menjadi inti dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Mudharabah merupakan suatu transaksi yang berdasarkan syari’ah,

dalam transaksi ini melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal yang

mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudhorib) untuk

digunakan dalam kegiatan perdagangan, sedangkan mudhorib dalam hal

ini memberikan kontsribusi pekerjaan, waktu dan pengelola usahanya

sesuai dengan ketentuan yang disepakati, diantaranya untuk mencapai

keuntungan yang akan dibagi antara pihak pemilik modal dan mudhorib

berdasarkan proporsi yang telah disepakati bersama, tetapi apabila terjadi

kerugian yang menanggungnya adalah pihak investor (pemilik modal)

saja, selam kerugian itu terjadi karena akibat penanaman modal itu

sendiri namun bila kerugian itu akibat kelalian pihak pengelola maka

kerugian itu ditanggung oeh pengelolah, dalam hal ini pengelola akan

kehilangan keuntungan merupakan upaya atas kemampuan kerjanya.

2. Para ulama sepakat atas keabsahan mudharabah, karena dilihat dari segi

kebutuhan dan manfaatnya disamping itu mudharabah ini sesuai dengan

ajaran dan tujuan syari’ah. Dalam mudharabah terdapat unsur tolong

31 Ibid.

32 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, (BMUI

dan Takaful) di Indonesia, (Cet. I ; Raja Grafindo Persada, 1996), h.34.

70

menolong atas dasar kebaikan dan taqwa, dimana pihak yang kelebihan

dana memberikan sebagian modalnya kepada pihak yang kekurangan

atau yang membutuhkan dana tersebut. Pihak yang mendapatkan

kebutuhan modal tersebut sangat terbantu dalam mengembangkan

usahanya.

3. Dalam mekanisme kerja mudharabah, pihak pemilik modal tidak

memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal waktu, tempat dan jenis

usaha yang harus dilakukan. Karena adanya dengan batasab-batasan ini

akan menghambat kinerja pihak pengelola dengan kata lain, efektivitas

kerja pengelola tidak akan tercapai secara maksimal.

KEPUSTAKAAN

Antonio, Muhammad Syafi’i Bnak Syari’ah ; dari Teori ke Praktik. Cet. 1 :

Jakarta : Gema Insani Press, 2001-dasar

Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah. Cet. 1 ; Jakarta :

Alvabet, 2002.

Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta : t.p., 1997.

Humphly, Edward. Encylopedia Internasional. Jilid 14, New York : Grolier,

1975.

Perwataatmadja, Karnaen H., dan H. Muhammad Syafi’i Antonio. Apa dan

Bagaiman Bank Islam. Cet Prima Yasa,. 2 ; Yogyakarta : Dana Bhakti

Prima Yasa, 1992.

Rifai, Mohammad. Konsep Perbankan Syari’ah. Semarang : Wicaksana, 2002.

Sabiq, Sayyid., Fiqh Sunnah, Jilid 13. Cet. 5; Bandung : Al-Ma’arif, 1995

Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi

Kontemporer tentang Riba dan Bunga. Cet. 1 ; Yogjakarta ; Pustaka

Pelajar, 2003.

Suhendi, Hendi H., Fiqh Muamalah. Cet. 1 ; Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2002.

71

Syahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam ; dan Kedudukan dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia. Cet. 1 ; Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Siddiqi, M. Nejatullah. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam.

Cet. 1 ; Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Shonhaji, Abdullah H., Terjemah Sunan Ibnu Majah. Jilid 3, Cet. 1 ;

Semarang : Asy Syifa’, 1993.

Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Keungan

Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia. Cet. 1 ; Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 1996.