analisis pelaksanaan akad mudharabah di dalam...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI
DALAM PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS DI
AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIGA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh:
Dwi Astuti
NIM: 214-12-021
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2016
ii
iii
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI
DALAM PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS DI
AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam
Oleh:
Dwi Astuti
NIM: 214-12-021
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2016
iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp: 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga
Di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan
koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:
Nama : Dwi Astuti
Nim : 21412021
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI
DALAM PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS
DI AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIGA
Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga,21 September 2016
Pembimbing
Drs. Badwan, M.Ag.
NIP. 19561202 198003 1005
v
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARI’AH
Jl. Nakula Sadewa V no.9 Telp (0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722
Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail : [email protected]
PENGESAHAN
Skripsi Berjudul:
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI DALAM
PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS DI AJB BUMIPUTERA
UNIT SYARIAH SALATIGA
Oleh:
Dwi Astuti
NIM: 214-12-021
Telah dipertahankan di depan sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 29
September 2016, dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam
Dewan Sidang Munaqosyah
Ketua Sidang : Dra. Siti Zumrotun,. M.Ag ....................................
Sekretaris Sidang : Sukron Ma’mun, S. HI. M.Si ....................................
Penguji I : Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A .....................................
Penguji II : Evi Ariyani, M.H .....................................
Salatiga, 29 September 2016
Dekan Fakultas Syari’ah
Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.
NIP. 19670115 199803 2 002
vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Dwi Astuti
Nim : 21412021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas : Syari’ah
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI
DALAM PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS DI
AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIGA.
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil
karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri kecuali yang secara
tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.
Salatiga,21 September 2016
Penulis
Dwi Astuti
NIM. 21412021
vii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Salatiga
di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi saudara:
Nama : Dwi Astuti
NIM : 21412021
Judul : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI
DALAM PRODUK ASURANSI MITRA MABRUR PLUS DI
AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIGA
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum
Ekonomi Syari’ah IAIN Salatiga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu.
Dengan ini mengharapkan skripsi tersebut diatas agar dapat segera
diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas
perhatianya diucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Salatiga, 21 September 2016
Pembimbing
Drs. Badwan, M. Ag
NIP. 19561202 198003 1005
viii
MOTTO
Semangat adalah sebenarnya kepinginan-kepinginan bara kemauan yang
kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk mencegah
masuknya kemalasan dan penundaan
Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah
ix
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
1. Ayah ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dalam setiap
sujudnya serta motivasi kepada penulis.
2. Kakak-kakak ku tercinta Eka Yuliana dan Asmu Farizal yang telah
memberikan semangat dan motivasi.
3. Sahabat-sahabat ku tercinta (Titik Iva, Masadah, Iva Ekowati,Vanda
Arifa,Ani Muslikhah, Bunga Apriela) yang selalu memberikan arahan dan
masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Almamater IAIN Salatiga dan Fakultas Syariah
5. Teman-teman tercinta S1HukumEkonomiSyariah 2012
x
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena
berkat limpahan rahmatNya penilitian ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang
diharapkan.
Shalawat dan salam selalu penulis panjatkan kehadirat Nabi Muhammad
yang telah membawa umat dari zaman kebodohan kezaman yang tahu akan ilmu.
Semoga selalum mendapatkan Syafaat dari beliau di dunia maupun diakhirat
nanti.
Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi
S1 Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN
AKAD MUDHARABAH DI DALAM PRODUK ASURANSI MITRA
MABRUR PLUS DI AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIGA”.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan ini tidak dapat
diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Rektor IAIN Salatiga Dr. Rahmat Hariyadi M.Pd
2. Dekan fakultas syariah Dra. Siti Zumrotun,. M.Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Evi Ariyani S.H,.M.H
xi
4. Pembimbing skripsi Drs. Badwan, M.Ag yang telah memberikan saran,
pengarahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan
baik dan sesuai yang diharapkan.
5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama
menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sahabat-sahabatku (Titik Iva, Masadah, Iva Ekowati, Vanda Arifa, Ani
Muslikhah, Bunga Apriela).
7. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012
Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan
balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh
dari kata sempurna.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.
Salatiga, September 2016
Penulis
xii
ABSTRAK
Astuti, Dwi, 2016. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah di Dalam Produk
asuransi Mitra Mabrur Plus di AJB Bumiputera unit Syariah salatiga. Skripsi.
Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Institut Agama Islam
Negeri Salatiga. Pembimbing: Drs. Badwan, M. Ag.
Kata kunci: Mitra Mabrur Plus, Asuransi Jiwa Bersama unit syariah Salatiga.
Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib di jalankan oleh setiap muslim yang
mampu. Baik mampu dari segi fisik maupun dari segi materi. Ibadah haji
termasuk membutuhkan biaya relatife tinggi, ironisnya pula bagi sebagian
masyarakat di Indonesia masih ada anggapan bahwa orang yang telah berhaji bisa
menaikan status sosial seseorang, bagi sebagian masyarakat yang mampu secara
finansial dapat membayar dana haji secara langsung. Tetapi bagi yang belum
mampu membayar secara langsung mereka bisa bergabung dengan perusahaan
asuransi. Perusahaan asuransi memjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan, seiring
berkembangnya zaman perusahaan asuransi mempunyai produk selain asuransi
jiwa. Salah satu produk asuransi adalah asuransi syariah sedangkan produk
asuransi syariah mitra mabrur plus adalah yang berkenaan dengan biaya haji
membuat peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana pelaksanaan akad
mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus di AJB Bumiputera unit
syariah Salatiga, serta apakah akad mudharabah tersebut telah sesaui dengan
syariat islam, untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dalam produk
mitra mabrur plus di AJB Bumiputera unit syariah Salatiga, untuk mengetahui
apakah pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan syariat Islam atau belum..
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bermaksud
untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang
digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.
pelaksanaan akad mudharabah di dalam produk mitra mabrur plus ini telah sesuai
dengan kaidah muamalah karena tidak ada unsur gharar,maisir dan unsur riba.
Serta menggunakan sistem keterbukaan sehingga tidak ada yang merasa
dirugikan. Dan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 21 tahun 2001.
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Daftar Pertanyaan Dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah
Salatiga.
2. Daftar Pertanyaan Dengan Peserta Asuransi
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Surat Nota Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian di AJB Bumiputera Syariah Salatiga.
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... iv
PENGESAHAN ....................................................................................... v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................ vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ...................................................... vii
HALAMAN MOTTO ............................................................................. viii
PERSEMBAHAN .................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ............................................................................. x
ABSTRAK ............................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xii
DAFTAR ISI ............................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 3
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 4
D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 4
E. Penegasan Istilah ........................................................................... 5
F. Telaah Pustaka ............................................................................... 5
G. Metode Penelitian .......................................................................... 6
H. Jenis penelitian .............................................................................. 6
1. Kehadiran Peneliti ................................................................ 6
2. Lokasi Penelitian .................................................................. 7
3. Sumber Data ........................................................................ 7
4. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 8
5. Analisa Data ....................................................................... 9
6. Pengecekan Keabsahan Data ............................................... 9
7. Tahap-tahap Penelitian ........................................................ 10
I. Sistematika Penulisan .................................................................... 11
BAB II KERANGKA TEORI
xv
A. Asuransi Konvensional ................................................................. 13
1. Pengertian Asuransi Konvensional ........................................ 13
2. Unsur-unsur Asuransi ............................................................. 15
3. Tujuan Asuransi ..................................................................... 15
4. Prinsip-prinsip Asuransi ......................................................... 16
5. Jenis-jenis Asuransi ................................................................ 17
6. Obyek Asuransi ...................................................................... 19
7. Akad Pada Asuransi Konvensional ........................................ 23
8. Landasan akad pada Asuransi Konvensional ......................... 23
B. Asuransi Syariah ........................................................................... 24
1. Pengertian Asuransi Syariah ................................................ 24
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah ..................................... 24
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah ......................................... 27
4. Produk Dengan Unsur Tabungan Asuransi Syariah ............ 27
5. Ketentuan Operasional Syariah ........................................... 30
6. Perbedaan Asuransi Konvesnional dengan Syariah ............. 34
C. Mudharabah ................................................................................... 35
1. Pengertian Mudharabah.......................................................... 35
2. Syarat sahnya Mudharabah .................................................... 37
3. Perbedaan Pendapat Para ahli Tentang Keabsahan Mudharabah 38
4. Penerapan Sistem Mudharabah .............................................. 40
5. Keistimewaan dan Keunggulan Mudharabah ........................ 41
6. Sistem Mudharabah pada Asuransi Umum ............................ 42
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum AJB Bumiputera .................................................................... 45
1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera ............................................................ 45
2. Kode Etik dan Prinsip Perusahaan ............................................................... 47
3. Budaya Kerja Perusahaan AJB Bumiputera................................................. 48
4. Struktur Organisasi di AJB Bumiputera....................................................... 49
5. Visi dan misi AJB Bumiputera .................................................................... 50
6. Mitra mabrur plus ......................................................................................... 51
xvi
7. Keunggulan mitra mabrur plus ......................................................................... 51
B. Pelaksanaan akad mudharabah di dalam produk asuransi mitra mabrur plus
di AJB Bumiputera unit syariah .......................................................................... 52
1. Sistem asuransi mitra mabrur plus ............................................................... 52
2. Pengelolaan Dana ......................................................................................... 53
3. Premi ............................................................................................................ 54
4. Nasabah ........................................................................................................ 56
5. Masa Kontrak ............................................................................................... 56
6. Klaim ............................................................................................................ 56
7. Manfaat Mengikuti mitra mabrur plus ......................................................... 57
8. Rekening....................................................................................................... 58
9. Alasan Memilih produk mitra mabrur plus .................................................. 58
10. Kerugian Selama Menjadi Peserta
suransi.………………………................38
BAB IV ANALISIS
A. Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Produk Mitra Mabrur Plus di AJB
Bumiputera Unit Syariah Salatiga……………………………………………...60
B. Apakah Pelaksanaan Akad Mudharabah Sesuai dengan Fatwa DSN MUI atau
Hukum Islam……………………………………………………….…………...66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................................... 70
B. Saran .................................................................................................................... 71
C. Penutup ................................................................................................................ 72
DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima, hukum
menjalankan ibadah haji adalah wajib bagi setiap umat muslim yang
mampu menjalankannya. Baik mampu dari segi fisik maupun dari segi
materi. Ibadah Haji adalah perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia
Allah swt, yang sangat di idamkan dan menarik dalam agama Islam,
Kebanyakan dari umat Islam di Indonesia tidak hanya menjalankan ibadah
haji satu kali dalam hidupnya. Bagi yang mempunyai materi yang cukup
bisa menjalankan ibadah haji berkali-kali, bahkan sampai setiap tahun
menjalankan ibadah haji. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Ali
imran ayat 97:
“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi)
orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa
2
mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif
tinggi. Ironisnya pula bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih ada
anggapan bahwa orang yang telah berhaji bisa menaikan status sosial
seseorang. Faktor-faktor ini mendorong tingginya animo masyarakat untuk
menjalankan ibadah haji. Bagi sebagian masyarakat yang mampu secara
financial dapat membayar dana haji tersebut secara tunai. Namun,
bagaimana dengan mereka yang belum mampu secara finansial, tetapi
mereka ingin menunaikan ibadah haji. Sekarang untuk menunaikan ibadah
haji, tidak bisa secara langsung tetapi harus menunggu atau mengantri
bertahun-tahun. Sekarang umat Islam tidak perlu memikirkan dari mana
uang bisa kita dapatkan, misalnya hanya memiliki dana setengahnya dari
biaya yang dibutuhkan. Sebab mereka bisa bergabung dengan perusahaan
asuransi.
Perusahaan asuransi menjadi solusi untuk memenuhi
kebutuhannya. Seiring berkembangnya zaman perusahaan asuransi
mempunyai banyak produk selain asuransi jiwa. Salah satu dari produk
asuransi adalah asuransi syariah, sedang produk asuransi syariah Mitra
Mabrur Plus adalah yang berkenaan dengan biaya haji. Pembiayaan Mitra
Mabrur Plus pada dasarnya menggunakan akad Mudharabah yaitu
jumlah yang ditabungakan selama 4 tahun kurang lebih 40 juta maka
3
mudharabah 20 juta untuk perlunasan dana talangan sekaligus pelunasan
ongkos haji. Nasabah membayar uang muka 6 juta untuk mendapatkan
kepastian pemberangkatan porsi haji yang tertera dalam BPIH(biaya
perjalanan ibadah haji). Dana talangan tersebut untuk mempercepat proses
mendapatkan porsi Haji ke Kementrian Agama kepada calon Jama’ah Haji
dan menabung melalui Buimiputera Syariah untuk pelunasan Dana
Talangan sekaligus Pelunasan ONH menjelang keberangkatan.
Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat yang dijelaskan di atas
bahwa Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang
mampu menjalankannya, lalu bagaimana hukumnya dengan asuransi
syariah mitra mabrur plus ini?
Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis mencoba
menyusun suatu penelitian dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN
AKAD MUDHARABAH DI DALAM PRODUK ASURANSI MITRA
MABRUR PLUS DI AJB BUMIPUTERA UNIT SYARIAH SALATIGA”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan akad Mudharabah dalam Produk Mitra
Mabrur Plus di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga ?
2. Apakah Pelaksanaan akad Mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN
MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 atau syariah Islam ?
4
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan akad Mudharabah dalam Produk Mitra
Mabrur Plus di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga.
2. Untuk Mengetahui apakah Pelaksanaan akad Mudharabah sesuai
dengan Fatwa DSN MUI atau Syariah Islam.
D. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :
1. Secara teoritis dapat menambah khasanah pengetahuan hukum Islam
mengenai Asuransi Syariah.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai
referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan
khususnya bagi seseorang yang ingin melakukan asuransi supaya tidak
salah dalam mengambil keputusan.
E. Penegasan istilah
Mitra mabrur plus adalah mempersiapkan dana untuk menunaikan
ibadah haji, melalui perpaduan perlindungan asuransi dan tabungan, sesuai
dengan prinsip syariah. (www.bumiputera.com).
5
Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal
dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh
dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas
usaha.(perwataatmaja, dkk.1992:21).
F. Telaah Pustaka
Skripsi yang ditulis oleh Azhar Arfiansyah Zainy, 2008. berjudul
Pelindungan Hukum Bagi Peserta Asuransi Mitra Mabrur dalam
pelaksanaan Akad Mudharabah di Asuransi Bumiputera Syariah cabang
Jogjakarta. Letak perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh penulis dengan
Azhar Arfiansyah Zainy yaitu Azhar Arfiansyah Zainy fokus di
perlindungan hukum bagi nasabah, sedangakan penulis lebih focus kepada
pelaksanaan akad mudharabah di dalam produk mitra mabrur plusnya.
Penelitian juga pernah dilakukan oleh Mirantini Tri Kuntari, 2015.
Skripsi ini berjudul Analisis Swot Pada Produk Asuransi Mitra Mabrur
Plus ( Studi pada AJB Bumiputera 1912). Letak perbedaan antara skripsi
yang ditulis oleh penulis dengan Mirantini Tri Kuntari yaitu Mirantini Tri
Kuntari berkonsentrasi perkembangan dan pemasaran produk Mitra
Mabrur Plus pada AJB Bumiputera 1912, serta untuk mengetahui sejauh
mana kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang
(opportunities) dan ancaman (threat). Sedangkan skripsi yang ditulis oleh
peneliti berkonsentrasi kepada pelaksanaan akad mudharabah dalam
produk mitra mabrur plus.
6
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan
berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang
biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan
dokumen.(Moleong, 2002:112)
2. Kehadiran Peneliti
Pada penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data di
lapagan dengan menggunakan alat penelitian aktif dalam
mengumpulkan data-data dilapangan. Selain itu alat yang dijadikan
untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang
menunjang keabsahan hasil penelitian ini serta alat-alat bantu lain yang
dapat mendukung terlaksananya penelitian,seperti kamera dan alat
perekam.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di AJB Bumiputera Unit
Syariah Salatiga di jl. Diponegoro No.8 Salatiga.
4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
7
Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung di
dapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.
1) Informan
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000:90).
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pimpinan
atau Manager AJB Bumiputera Unit Syariah dan Nasabah.
2) Dokumen
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data
primer, yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
AJB Bumiputera Unit Syariah,diantaranya adalah struktur
organisasi di AJB Bumiputera Unit Syariah dan Pelaksanaan
akad mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh
dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang
bertema sama. jadi sumber data lain yang bias mendukung
penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku,
jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal
serupa.
5. Teknik Pengumpulan Data
8
Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di
tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis
menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain :
a. Observasi
Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan
dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena
yang diselidiki (Ruslan,2010:34).
Dalam observasi ini, data yang penulis peroleh secara langsung
dari AJB Bumiputera dengan melakukan pengamatan dan
wawancara secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada
objek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan keadaan
sekitar AJB Bumiputera.
b. Indepth Interview
Indepth Interview (wawancara mendalam) karena penelitian
yang digunakan menggunakan dasar penelitian, maka
pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dianggap
paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi
secara detail dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam
dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman
pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti
sebelumnya.
6. Analisis Data
9
Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh
dianalisa secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah
secara jelas dan mendalam. Mengumpulkan informasi dari Nasabah,
Agen, Manager,Direksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian akan
membandingkan antara informan satu dengan informan yang lainnya
mengenai kevalidan data.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Dalam suatu penelitian, validalitas data mempunyai pengaruh
yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian
sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik
untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian
(Moleong, 2004: 330). Pengecekan keabsahan data dalam penelitian
ini akan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara satu
dengan wawancara yang lainnya, hasil wawancara dengan observasi
dan hasil observasi dengan observasi yang lainnya.
8. Tahap-Tahap Penelitian
Tahap-tahap dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum
melakukan penelitian seperti penulis menentukan topik penelitian,
mencari informasi tentang pelaksanaan akad mudharabah dalam
produk asuransi mitra mabrur plus dan apakah akad mudharabah
10
tersebut sesuai dengan syariah Islam atau belum, pembuatan
proposal penelitian,menetapkan fokus penelitian dan sebagainya
yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu penulis terjun langsung ke
lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan seperti
wawancara kepada informan,melakukan observasi dan
dokumentasi.
c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan dirasa
cukup maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data
tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bias
memberi arti pada objek yag diteliti.
Tahap penulisan laporan yaitu apabila semua data telah
terkumpul dan dianalisis serta dikonsultasikan kepada
pembimbing, maka yang dilakukan penulis selanjutnya adalah
menulis hasi penelitian tersebut sesuai dengan pedoman penulisan
yang telah ditentukan.
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan hasil penelitian nanti adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan yang merupakan garis-garis besar
pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas: latar belakang masalah,
fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
11
Bab II Kerangka Teori, meliputi pengertian Asuransi secara
konvensional dan syariah dan membahas mengenai mudharabah.
Bab III Hasil Penelitian yang mendeskripsikan mengenai hasil
wawancara dengan pimpinan perusahaan dan nasabah serta membahas
mengenai pelaksanaan akad mudharabah dalam produk asuransi mitra
mabrur plus.
Bab IV Pembahasan yaitu membahas mengenai pelaksanaan akad
mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus. Pada bab ini
menguraikan tentang jawaban terhadap pokok permasalahan dari
penelitian yaitu tentang pelaksanaan akad mudharabah dalam produk
asuransi mitra mabrur plus, apakah cara pelaksanaanya akad mudharabah
tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI/ Syariah Islam atau belum..
Bab V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-
saran mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab- bab
sebelumnya. Kemudian pada akhir dari skripsi ini nanti daftar pustaka dan
lampiran- lampiran
12
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Asuransi Konvensional
1. Pengertian Asuransi Konvensional
Berikut ini adalah bebrapa pengertian Asuransi Konvensional
berdasarkan beberapa sudut pandang berbeda yaitu:
a. Sudut pandang ekonomi
Asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko
dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian
akan adanya kerugian keuangan (finansial).
b. Sudut pandang hukum
Asuransi merupakan suatu kontrak pertangungan risiko
antara trtangung dan penangung. Penangung berjanji membayar
kegiatan yang disebabkan oleh risiko yang dipertangungkan kepada
tertangung. Sementara itu, tertangung membayar premi secara
periodik kepada penangung sehingga tertangung mempertukarkan
kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu
yang relatif kecil.
c. Sudut pandang bisnis
13
Asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha
utamanya adalah menerima/menjual jasa, memindahan risiko dari
pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko
dari masyarakat yang kemudian mengivestasikan dana itu dalam
berbagai kegiatan ekonomi.
d. Sudut pandang sosial
Asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang
menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari
anggota anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin
terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dengan
ketidakpastian kerugian yang terjadi pada setiap anggota, yang
tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial
merupakan penyumbang terhadap organisasi.
Dari berbagai sudut pandang tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa asuransi konvensional adalah
pemindahan/pengalihan risiko dari tertangung kepada kepada
penanggung atau istilahnya transfer risk. Pada konsep asuransi
syariah, menurut DSN-MUI, risiko yang akan terjadi ditanggung
bersama atas dasar ta’wun, yaitu prinsip hidup saling melindungi
dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama
anggota dalam menghadapi malapetaka.
14
2. Unsur-unsur Asuransi
Dari pasal 246 KUHD tersebut dapat disimpulkan, bahwa asuransi
mempunyai tiga unsur,yaitu:
a. Unsur premi atau adanya premi.
b. Unsur rugi atau adanya ganti rugi.
c. Unsur peristiwa atau adanya peristiwa yang belum terjadi.
Kalau kita lihat dari persetujuan atau perjanjiannya atau dari
Hukum Perdata, asuransi termasuk perjanjian “untung-untungan” yang
diatur menurut pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi.
“suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi
semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu
kejadian yang belum tentu, demikian juga persetujuan pertanggungan
yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.
3. Tujuan Asuransi
Tujuan Asuransi atau pertangungan ialah:
a. Apabila perusahaan/perorangan menderita suatu musibah yang
telah ditentukan dalam persetujuan atau kejadian kerugian yang
dideritanya maka ada yang akan menanggung.
b. Tanggung jawab perusahaan/perorangan itu kepada pihak ketiga
seolah-olah dipikulkan kepada pihak penangung.
15
Dengan demikian, maka tujuan pokoknya ialah untuk memperkecil
risiko yang harus dihadapi Tertangung apabila terjadi peristiwa yang
merugikan tertangung (perusahaan/perorangan). Dengan kata lain,
tujuan hukum dan tujuan ekonominya adalah pembagian risiko atau
pemindahan risiko. (Kansil,2013:181)
4. Prinsip-prinsip Asuransi
Prinsip-prinsip dasar Asuransi, antara lain:
a. Harus ada hubungan antara yang diasuransikan/tertanggung dengan
yang menerima manfaat.
b. Tertanggung harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat.
c. Tertanggung membeli asuransi bukan untuk mencari keutungan.
d. Apabila ada pihak lain yang memberikan kompensasi terhadap suatu
kejadian buruk, maka kewajiban perusahaan asuransi sebanyak
kompensasi tersebut.
e. Perusahaan asuransi harus memiliki banyak pihak tertanggung
sehingga risiko dapat didistribusikan.
f. Suatu kejadian buruk yang diasuransikan harus dapat dihitung.
Sebagai contoh, perusahaan minyak tidak dapat mengasuransikan
tambang minyaknya yang belum diekplorasi.
g. Perusahaan asuransi harus dapat mengukur probabilitas munculnya
suatu kejadian.
Prinsip “the law of large numbers” mengatakan bahwa semakin
banyak orang yang diasuransikan, maka rata-rata suatu kejadian buruk
16
akan berdistribusi normal, sehingga probabilitas rata-rata munculntya
suatu kejadian buruk dapat diprediksi secara akurat. Dengan demikian,
perusahaan asuransi dapat menentukan harganya (nilai premi) untuk
memperoleh keuntungan.
Masalah potensial lain yang dihadapi perusahaan asuransi adalah
adanya perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari pelanggan dan
calon pelanggan. Biasanya pihak yang mau membeli asuransi adalah
mereka yang beresiko. Mereka berpotensi melakukan pilihan merugikan
berperilaku seolah-olah sehat dengan menunjukan catatan medis yang
bagus. Oleh karena itu perusahaan asuransi harus memiliki cara untuk
mengatasi masalah tersebut, antara lain mensyaratkan pemeriksaan fisik
dan catatan medis dari rumah sakit yang ditunjuk.
5. Jenis-jenis Asuransi
a. Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran
pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang polis
meninggal dunia, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran
dalam jumlah besar sekaligus atau melalui serangkaian pembayaran
kepada ahli waris. Produk asuransi jiwa meliputi:
1) Asuransi Kecacatan yaitu memberi perlindungan terhadap aliran
pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat tubuh
sehingga tidak bisa bekerja.
17
2) Anuitas yaitu produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan
seumur hidup. Mereka yang sehat dan memiliki riwayat hidup
panjang biasanya paling mau membeli produk ini. Oleh karena itu
perusahaan asuransi menjual anuitas kepada individu dengan
harga yang mahal. Pada umumnya, anuitas dijual kepada
kelompok/ grup dalam bentuk program dana pensiun sehingga
dapat menentukan perilaku pilihan merugikan.
3) Asuransi Kesehatan yaitu memberi proteksi terhadap ongkos
kesehatan yang semakin hari semakin mahal.
b. Asuransi umum/non Jiwa
Asuransi umum dapat terdiri dari asuransi harta benda/properti,
dan Asuransi tanggungan gugat, yang meliputi:
1) Asuransi harta benda: memberi perlindungan terhadap aliran
pendapatan dari properti (rumah, mobil, toko dan sebagainya).
Akibat kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, pencurian,
bencana alam, dan kejadian yang tidak dapat dihindarkan
lainnya.
2) Asuransi tanggung gugat: memproteksi pihak tertanggung
terhadap klaim pihak ketiga akibat produk cacat dan kecelakaan
(Mangani,2009:40).
6. Objek Asuransi
a. Benda Asuransi
1) Benda Asuransi dan Teori Kepentingan
18
Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek
perjanjian Asuransi. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang
mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah
uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung
pertokoan, rumah, kapal.
Benda asuransi erat hubungannya dengan teori
kepentingan yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi.
Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak
subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat
rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.kepentingan itu
sifatnya absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi
dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada.
Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat
asuransi diadakan atau setidaknya pada saat terjadi peristiwa
yang menimbulkan kerugian.
Benda asuransi adalah harta kekayaan, karena
kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka
kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta
kekayaan, kepentingan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi.
Menurut ketentuan pasal 286 KUHD, asuransi dapat mengenai
segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
Diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-
19
undang. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditentukan
kriteria kepetingan yaitu:
a. Harus ada pada setiap asuransi (Pasal 250 KUHD).
b. Harus dapat diniali dengan uang.
c. Harus diancam oleh bahaya.
d. Harus tidak dikecualikan oleh undang-undang.
2) Pengaturan kepentingan dalam KUHD
a. Kepentingan selalu ada pada benda asuransi
Dalam setiap asuransi, kepentingan itu harus ada, jika
tidak ada kepentingan atas benda yang diasuransikan,
penangung tidak diwajibkan membayar klaim ganti
kerugian (pasal 250 KUHD) ini berarti jika tidak ada
kepentingan, tidak ada pula asuransi. Jika terjadi peristiwa
yang menimbulkan kerugian, tidak ada klaim ganti kerugian
bagi tertanggung yang tidak berkepentingan. Jadi
kepentingan itu merupakam syarat mutlak dalam setiap
asuransi.
b. Asuransi mengikuti kepentingan
apablia benda asuransi berpindah kepada pihak lain,
misalnya karena dijual, maka asuransi mengikuti
kepentingan yang melekat pada benda asuransi itu. Segala
hak dan kewajiban tertanggung lama berpindah kepada
tertanggung baru, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya
20
antara tertanggung lama dan penanggung (pasal 263 ayat
(1) KUHD). Akan tetapi jika pembeli atau pemilik baru
benda asuransi itu menolak untuk mengoper asuransinya,
sedangkan tertanggung lama masih mempunyai kepentingan
kerhadap benda yang diasuransikan, maka asuransi itu tetap
berjalan untuk kepentingan tertanggung lama (pasal 263
ayat (2) KUHD) jika tertanggung lama sudah tidak
berkepentingan lagi, maka pemilik baru harus
memberitahukan kepada penanggung untuk
memberhentikan asuransi itu.
b. Saat kepentingan harus ada
1) Ketentuan KUHD
Ketentuan pasal 250 KUHD selayaknya ditujukan kepada
tertanggung sebagai suatu isyarat bahwa pada waktu mengadakan
asuransi, tertanggung perlu menyatakan dengan tegas dan jelas apa
kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan adanya
kepentingan, sejumlah premi dapat dibayar, sehingga asuransi
berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
tertanggung yang berkepentingan berhak mengklaim pembayaran
ganti kerugian dari tertanggung.
2) Pendapat para penulis hukum
21
Menurut Dorhout Mess, kepentingan itu harus sudah ada pada
saat terjadi kerugian. Vollmar juga mengatakan bahwa kepentingan
itu harus sudah ada pada saat terjadi peristiwa, sehingga tertanggung
berhak mengkalim ganti kerugian. Jadi, menurut kedua penulis
hukum tersebut, kepentingan tidak perlu harus ada pada saat
perjanjian asuransi dibuat. Tetapi pada saat terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian.
c. Nilai Benda Asuransi
1) Pencantuman Nilai benda dalam Polis
Dalam pasal 256 KUHD yang mengatur tentang ini polis
tidak terdapat ketentuan mengenai nilai benda asuransi, yang
dicantumkan adalah benda yang diasuransikan. Pasal 273 KUHD
mengatur tentang nilai benda asurasni yang dinyatakan dalam
polis. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa
tidak ada keharusan pencantuman nilai benda asuransi pada waktu
mengadakan asuransi. Nilai benda asuransi dinyatakan atau tidak
dalam polis tidak menjadi persoalan.
2) Penegrtian Nilai Benda Asuransi
Persoalan penting adalah pengertian nilai benda asuransi
karena nilai itu dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu
bergantung pada sifat dan kebendaan tersebut.(Muhammad,
2011:88-92).
7. Akad pada Asuransi Konvensional
22
Pada asuransi konvensional, akad merupakan bentuk perjanjian
yang dilakukan antara perusahaan dan para nasabahnya dan atau
kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk perjanjian lisan maupun
tertulis, yang disampaikan oleh para agen atau pihak-pihak lain yang
mewakili perusahaan kepada para nasabah/peserta asuransi.
8. Landasan Akad pada Asuransi konvensional
Pada asuransi Konvensional, perjanjian atau akad dilandasi oleh
perjanjian jual beli (akad tabadul atau akad mua’awadhah).
Persyaratan perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:
a) Adanya penjual (perusahaan asuransi).
b) Adanya pembeli (peserta).
c) Barang yang diperjualbelikan (objek pertangungan harga atau
premi).
Harga atau uang yang diterima perusahaan atas pembayaran premi
yang dilakukan peserta asuransi menjadi tidak jelas jumlah besarnya
karena bergantung pada umur peserta, semakin panjang umur peserta,
semakin besar premi yang didapatkan perusahaan.(Amrin,2006:34)
B. Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut
syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh
berbeda dengan asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik
asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan
23
yaitu perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator hubungan structural
antara peserta penyetor premi (penanggung). Dengan peserta penerima
pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam itu
sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi
yang prinsip operasionalnya didasarkan pada Syariat Islam dengan
mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunah.
2. Landasan hukum Asuransi Syariah
Hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT
dalam Al-Qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya
saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan
melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan
hadits. Al-Qur’an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa
dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi
hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat
substansi perasuransian secara Islami.
Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab,
saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi
penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan
secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada
setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan
kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.
24
Asuransi Syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah
masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling
menopang, karena antara satu muslim dengan muslim lainnya saling
menguatkan. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan
harta sesama manusia karena apa yang telah diberikan adalah semata-
mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan
asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada
perekonomian umat.
Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih
mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi
syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan
asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain UU No. 2 tahun
1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi
syariah.
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah
masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN MUI yaitu
fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum
Asuransi Syariah.
Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan
pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:
25
a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan
perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
c. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan
Investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
dengan sistem syariah.
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah
a. Saling bertanggung jawab, yang brarti para peserta asuransi
takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu
dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau
kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab
dengan niat ikhlas adalah ibadah.
b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara
peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling
bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi
kesulitan yang diamali karena sebab musibah yang diderita.
c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti
bahwa peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung
26
bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa
musibah yang dideritanya.(Dewi,2005:135).
4. Produk-produk Dengan Unsur Tabungan Asuransi Syariah
Maksud produk dengan unsur tabungan adalah premi yang dibayar
peserta pada perusahaan asuransi dimasukan ke dalam dua
rekening,yaitu rekening tabungan dan rekening khusus. Jika peserta
tidak melanjutkan perjanjian, rekening tabungan plus bagi hasil dapat
diambil oleh peserta. Berikut ini beberapa contoh produk asuransi
dengan unsur tabungan pada asuransi syariah (asuransi takaful):
a. Program dana Pendidikan
Program dana pendidikan ditujukan untuk orang tua secara
individu atau perorangan guna mempersiapkan dana pendidikan
bagi anak-anaknya sampai tingkat sarjana.
Anak-anak yang merupakan amanah dari Allah sehingga
merancang dana pendidikan untuk masa depannya menjadi
tanggung jawab orang tua.
Manfaat dari program ini adalah sebagai berikut:
1) Jika mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir,
peserta akan mendapatkan seluruh saldo rekening tabungan
dan bagian keuntungan atas hasil investasi.
2) Jika peserta dan anak yang dipersiapkan menerima hibah
panjang umur sampai akhir perjanjian, peserta atau
pemegang polis akan memperoleh tahapan beasiswa dari
27
sekolah TK sampai Perguruan Tinggi plus beasiswa selama
empat tahun di Perguruan Tinggi.
3) Jika anak yang dipersiapkan sebagai penerima hibah wafat
sebelum beasiswa empat tahun di perguruan tinggi
diberikan, kepada peserta diberikan santunan 10% dari
manfaat awal, seluruh rekening tabungannya, dan tahapan
beasiswa berakhir.
4) Jika pemegang polis ditakdirkan oleh Allah wafat sebelum
masa asuransi berakhir, perusahaan akan memberikan
santunan kepada ahli warisnya seluruh dana yang ada pada
rekening tabungan, dana santunan sebesar 50% dari
manfaat awal untuk meninggal bukan karena kecelakaan,
atau 100% dari manfaat awal untuk meninggal karena
kecelakaan, serta beasiswa untuk anak sampai perguruan
tinggi.
b. Program dana haji
Program dana haji ditujukan untuk perorangan yang
berkeinginan menunaikan ibadah haji.
Manfaat dari program ini adalah sebagai berikut:
1) Jika peserta ditakdirkan oleh Allah wafat sebelum berakhirnya
masa asuransi dan polis dalam keadaan aktif, perusahaan
asuransi akan memberikan santunan duka kepada ahli waris
28
plus semua saldo rekening tabungan beserta bagian
keuntungan.
2) Jika peserta dipanjangkan umurnya oleh Allah, perusahaan
asuransi akan memberikan semua saldo rekening tabungan
ditambah bagian keuntungan dari hasil investasi.
3) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi
berakhir. Perusahaan asuransi akan memberikan semua saldo
rekening tabungan plus bagi hasil dari hasil investasi.
Program dana haji ini tidak sampai pada pengurusan
keberangkatan peserta. Perusahaan asuransi hanya mengelola
dana untuk peserta guna tujuan tersebut.untuk mencapai
maksud ini, dalam hal pembayaran premi, peserta harus
menyesuaikan ongkos program ini hampir sama dengan
program dana investasi, baik dari segi besaran nilai tabarru’
maupun dari sisi manfaatnya.
c. Program unit link
Program unit link merupakan program asuransi jika unit
link yang memberikan santunan kepada orang yang berhak apabila
peserta mengalami musibah, sebagaimana yang telah diakadkan
dalam kotrak serta manfaat berupa kesempatan memilih jenis
investasi untuk pengembangan dananya.
Dikatakan unit link karena program ini menghubungkan
Nilai aktiva bersih dari suatu investasi dengan unit. Harga unit
29
dihitung oleh bank kustodi dan nilainya selalu berfluktuasi atau
berubah-ubah.(Anwar, 2007:83-87)
5. Ketentuan Operasional Asuransi Syariah
Dalam menjalankan operasionalnya asuransi syariah berpegang
pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Akad
1) Kejelasan akad dalam praktek muammalah merupakan prinsip
karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Akad
antara perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya
jual beli atau tolong menolong.
2) Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli
terdapatnya harga, dan barang yang diperjualbelikan.
3) Dengan demikian akad jual beli dalam asuransi biasa terjadi
cacat secara syariah karena karena tidak jelas (gharar).
b. Gharar
1) Definisi gharar menurut mazhab Syafii adalah apa-apa yang
akibtnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling
kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi
gharar. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa akad jual beli
atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat
secara hukum.
30
2) Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan
maksud alaih (sesuatu yang diakadkan). Yaitu meliputi beberapa
sesuatu yang diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil). Tidak
diketahui berapa yang akan dibayarkan, tidak diketahui berapa
lama kita harus membayar (karena hanya Allah yang tahu
berapa lama kita meninggal). Karena tidak lengkapnya rukun
dari akad maka terjadi gharar. Oleh karena itu para ulama
berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta
benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.
3) Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah mengganti
akad tadi dengan akad tabbaru’, yaitu suatu niat tolong-
menolong pada sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan
mendapa musibah.
c. Tabarru’
1) Tabarru’ berasal dari kata tabarra yatabarra tabarraun, yang
artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang
disebut mutabarri (dermawan). Niat tabarru’ merupakan
alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru’
bermaksud memberikan dana kebijakan secara ikhlas untuk
tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful,
ketika diantara mereka ada yang mendapat musibah.
2) Tabarru’ disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang
tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari
31
rekening tabarru’ yang sudah diniatkan oleh sesama takaful
untuk saling menolong.
d. Maisir
1) Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam
melakukan transaksi. Maisir pada hakekatnya tidak diketahuinya
informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan
dengan produk yang akan dikonsumsinya.
2) Dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan
akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada
kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi . dalam
mekanisme asuransi konvensional, maisir sebagai akibat dari
status kepemilikan dana dan gharar.
e. Riba
1) Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan
adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional, misalnya
upaya untuk melipat gandakan keuntungan dari praktek yang
dilakukan dengan cara tidak adil Semua asuransi konvensional
menginvestasikan dananya dengan bunga.
2) Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri
dalam riba. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta,
dilakukan dengan menghitung keuntungan didepan, sedangkan
takaful menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan
sistem mudharabah.
32
f. Dana Hangus
Dalam asuransi konvensional adanya dan hangus, dimana
peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin
mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka peserta
itu akan hangus. Demikian pula juga asuransi non tabungan atau
asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim.
Maka premi yang dibayarkan akan hangus sekaligus menjadi milik
pihak asuransi.(sudarsono, 2003:103)
6. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional
a. Asuransi Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
bertugas mengawasi produk yang dipaparkan dan sekaligus
terhadap pengelolaan investasi dana yang terkumpul dari premi
yang dibayarkan oleh peserta, sedangkan asuransi konvensional
tidak ada dewan sejenis.
b. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-
menolong (akad taawuniyah), sedangkan pada asuransi
konvensional didasarkan pada akad jual beli.
c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan akad bagi hasil
(mudharabah), sedangkan pada asuransi konvensional memakai
sistem bunga sebagai dasar perhitungan investasinya sehingga
termasuk riba.
d. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta.
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.
33
Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah
berupa premi menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas
menentukan alokasi investasinya.
e. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus
sebagaimana yang terjadi pada asuransi konvensional. Jika pada
masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan
ingin mengundurkan diri sebelum masa jangka waktunya, maka dana
yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana yang
memang telah diniatkan untk dana tabarru’.
f. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru’
(dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan
bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong
menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada
asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening
dana perusahaan.
g. Pembagian keutungan pada asuransi syariah dibagi antara
perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (mudharabah)
dengan porsi yang telah ditentukan, sedangkan pada asuransi
konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
(Anshori,2008:18)
C. Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah
34
Adalah suatu perjanjian di antara pihak paling sedikit dua pihak.
Mudharabah dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga,
antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau
sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal
disebut shahib al-mal atau rabb al mal. Orang/lembaga yang
menerimanya dan menjalankan aktifitas usaha disebut pengusaha atau
mudharib. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya
dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syarii tanpa ada campur
tangan dari pemilik dana atau shahib al mal. Shahib al mal akan
mendapat nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah
disepakati bersama.
Beberapa rukum mudharabah yang harus dipenuhi menurut
Adiwarman Karim adalah:
a. Ada Mudharib.
b. Ada pemilik dana.
c. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan.
d. Ada nisbah.
e. Ada ijab qobul.
Menurut syafii Antonio, rukun Mudharabah yang harus dipenuhi
agar dapat lebih sempurna adalah:
a. Pemodal (sahibul mal).
b. Pengelola (mudharib).
c. Modal (mal).
35
d. Nisbah (keuntungan).
e. Sighat (aqiud).
2. Syarat Sahnya Mudharabah
Para ulama fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan
mudharabah, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio
historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah
Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu.
Ibnu abbas meriwayatrkan bahwa bapaknya al-abbas telah
mempraktekan mudharabah dengan memberi uang kepada sahabatnya
sebagai mitra. Disyaratkan bahwa uang yang diberikan kepada
sahabtnya itu tidak boleh digunakan dengan jalan mengarungi lautan,
menuruni lembah yang terjal dan memberlikan sesuatu yang hidup. Ia
melakukan salah satu dari syarat yang telah ditentukan, maka ia akan
menjadi tanggungannya. Peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi dan
beliaupun menyetujuinya.
Meskipun Mudharabah tidak disebutkan secara langsung
disebutkan secara tegas dalam Al-Qur’an atau sunnah, namun
Mudharabah merupakan suatu kebiasaan yang diakui dan dipraktekan
oleh umat Islam, dan bentuk persekutuan dagang semacam ini
sepertinya terus hidup dan berkembang sepanjang periode awal Islam
sebagai kegiatan utama perdagangan jarak jauh.
Mudharabah digunakan sebagai suatu instrumen dagang, yakni
jual beli barang, baik jarak jauh (luar kota) maupun perdagangan lokal
36
(dalam kota). Kalangan mazhab Maliki dan Syari’i menekankan
bahwa mudharabah adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak
dapat menerima suatu kegiatan pentalangan pada pihak agen
(mudharib).
3. Perbedaan Pendapat Para Ahli tentang Keabsahan Mudharabah
a. Sifat Kontrak/akad
Sifat kontrak/akad mudharabah, para ulama sepakat bahwa akad
atau kontrak mudharabah tidak wajib sebelum si pelaksana (mudharib)
memulai usahanya, karena pemilik (rab al-mal) dan pelaksana
(mudharib) bisa membatalkannya Zulaihi(dalam Hirsanudin,
2008:17). Adapun jika pelaksana telah memulai usahanya antara
pelaksana (mudharib) dan pemilik modal wajib menulis akad/kontrak
mudharabah Zulaihi (dalam Hirsanuddin, 2008:18).
b. Jangka Waktu
Empat ahli hukum terkemuka yaitu Abu Hanifah, malik, Al-
Syafi’i dan Ahmad Ibn Hambal sependapat dengan sedikit
perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan kontrak
mudharabh serta keabsahannya sebagai suatu bentuk bisnis
kemitraan Rahman (Hirsanuddin, 2008:19). lamanya kemitraan
tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk
menentukan jangka waktu kontrak kemitraan dengan
memberitahukan pihak lainnya Rahman (Hirsanuddin, 2008:19).
c. Jaminan
37
Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju dengan adanya
jaminan/tanggungan, alasan mudharabah merupakan kerjasama
saling menangung, satu pihak menangung modal dan pihak lain
menangung kerja, dan mereka saling mempercayai dan jika terjadi
kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karena itu
jaminan tidak diperlukan dan harus ditiadakan Zuhaily
(Hirsanuddin, 2008:21).
Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib
untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan Saleh
(Hirsanuddin, 2008:21).
Jaminan itu diperlukan untuk mengantisipasi perilaku
mudharib dalam menggunakan dana yang diberikan oleh shahibul
maal. Jadi jaminan itu diperbolehkan dengan kata lain, mudharib
akan menangung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau
melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kotrak Anwar
(Hirsanudin,2008:22).
d. Pembagian Laba dan Rugi
Keuntungan yang harus dibagi harus jelas presentasenya.
Esensi dari akad tersebut adalah mendapat keuntungan. Apabila
tidak diketahui keuntungannya maka akad tersebut batal. Apabila
ada syarat yang menyebabkan presentase keuntungan tidak
diketahui maka akad mudharabah fasik (rusak) karena berlawanan
38
dengan tujuan sebuah akad yaitu memperoleh keuntungan Zulhaili
(Hirsanuddin, 2008:22).
4. Penerapan sistem Mudharabah
Mudharabah merupakan perjanjian dengan sistem profit and loss
sharing, sahibul mal memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau
bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Syarat yang harus
dipenuhi dari kegiatan mualamalah tersebut adalah:
Pertama: pemodal dan pengelola harus memenuhi persyaratan
berikut.
1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah
secara hukum.
2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari
masing-masing pihak.
Kedua: sighat (ijab dan qobul) berupa ucapan (sight), yaitu
penawaran dan penerimaan (ijab dan qobul) harus diucapkan kedua
belah pihak untuk menunjukan kemauan mereka guna
menyempurnakan kontrak.
Ketiga: modal adalah sejumlah uang yang diberikan penyedia
dana kepada pengelola untuk menginvestasikan dalam aktifitas
mudharabah.
39
Keempat: nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal. Kedua belah pihak harus menyepakati
biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.
5. Keistimewaan dan keunggulan mudharabah
Keistimewaan sistem mudharabah adalah karena adanya peran
ganda mudharib, yaitu bisa sebagai wakil sekaligus mitra. Mudharib
adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang ia lakukan dan ia
juga menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan.
Beberapa manfaat dan keunggulan konsep mudharabah jika
diterapkan di lembaga perbankan dan perusahaan asuransi yaitu:
a. Lembaga atau perusahaan asuransi/bank akan menikmati peningkatan
bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara
tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
Dengan demikian, nbank tidak akan pernah mengalami negatife
spread.
c. Pengemblian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau
arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Lembaga atau perusahaan asuransi/bank akan lebih selektif dan hati-
hati (prudent) mecari usaha yang benar-benar halal, aman, dan
menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar
terjadilah yang akan dibagikan.
40
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah, atau musyarakah berbeda
dengan prinsip bunga.
6. Sistem mudharabah pada asuransi umum
Penerapan akad mudharabah pada asuransi umum atau general
insurance diatur sebagai berikut:
a. Surplus underuriting dari hasil operasi yang didapat perusahaan
dibagi diantara operator dan peserta atau partisipan.
b. Mudharabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang surplus
underurting yang diperoleh.
Perhitungan mudharabah harus didasarkan atau dilihat dari
kinerja yang biasanya dilakukan perusahaan asuransi. Pembayaran
mudharabah tidak di offset langsung dengan premi renewel, kecuali
jika diminta oleh peserta dan mudharabah tidak dibayarkan dimuka.
Setiap peserta akan mendapatkan hasil mudharabah dengan
beberapa ketentuan berikut:
a. Polis sudah jatuh tempo.
b. Peserta telah membayar premi takaful kontribusi.
c. Peserta belum pernah menerima pembayaran klaim selama periode
cofred.
Dalam melakukan pembayaran, perusahaan asuransi syariah
menerapkan beberapa formula perhitungan mudharabah, diantaranya
41
berdasarkan periode takaful, takaful contribution, tanggal pembayaran
atau rate mudharabah.
Tatacara yang dilakukan perusahaan asuransi umum syariah dalam
melakukan pembayaran mudharabah adalah sebagai berikut:
a. Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai
pertangungannya dengan menggunakan rate atas premi yang disetor
peserta.
b. Peserta yang menerima mudharabah adalah peserta yang tidak
mendapatkan manfaat klaim.
c. Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan diberikan
mudharabah secara proporsional.
d. Peserta yang polisnya telah jatuh tempo dikirimi surat konfirmasi
untuk menetukan pembayaran mudharabah.
e. Pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersamaan dengan
pengiriman surat konfirmasi perpanjangan yang dilakukan costomer
care.
f. Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan kepada difisi
keuangan agar segera dilakukan pembayaran.
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah
adalah perjanjian diantara paling sedikut dua pihak. Satu pihak
disebut pemilik modal atau shahibul mal/rab al mal yang bisa lebih
dari satu pihak, dan pihak lain disebut pengusaha (mudharib).
(Amrin,2006:140).
42
BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum AJB Bumiputera
1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera
AJB Bumiputera 1912 yang didirikan di Magelang 12 februari
1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan
103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat
Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti
perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang
beragam serta terknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh
nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumipuera 1912.
Pendiri AJB Bumiputera 1912 adalah juga tokoh yang terkait
secara dalam pergerakan nasional BOEDI OETOMO, antara lain R.
Ng. Dwijosewojo, M.K.H Soebroto dan M.Adimodjojo.
AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa modal.
Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 sekaligus pemilik perusahaan.
Hal ini membuat AJB Bumiputera 1912 unik dan berbeda diantara
perusahaaan-perusahaan asuransi jiwa lainnya di Indonesia.
AJB Bumiputera telah merintis industri asuransi jiwa di
Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa
43
nasional terbesar di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 merupakan
perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia,
dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan
dibangun berdasarkan tiga pilar yaitu mutualisme, idealisme, dan
profesionalisme.
AJB Bumiputera telah berkembang untuk mengikuti perubahan
kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam
serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai
tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera1912. AJB
Bumiputera menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah
dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah
untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan
asuransi nasabah.
AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari
berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan
berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi
terbaik dunia. Namun, tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi
para pemegang polisnya. (www.Bumiputera.com)
2. Kode Etik dan prinsip Perusahaan
a. Idealisme
44
AJB Bumiputera 1912 bukan berdiri semata-mata untuk
mencari keuntungan, melainkan sebagai alat finansial yang lahir
dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia
melalui bisnis asuransi jiwa.
b. Mutualisme
Sebagai dasar manajemen perusahaan, nilai sosail
mutualisme dimanifestasikan melalui kerjasama, kemitraan dan
sinergi. Antara pemegang polis dan sesama pemegang polis antara
perusahaan dan pemegang polis, antara karyawan dan sesama
karyawan dalam perusahaan dan antara karyawan dengan
manajemen dalam perusahaan.
c. Profesionalisme
Keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia yang
dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dari waktu ke
waktu, menjadikan perusahaan memiliki sumber daya manusia
yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup, pengembangan
organisasi dan pertumbuhan bisnis.
3. Budaya kerja Perusahaan AJB Bumiputera yang diambil dari
kata BUMIPUTERA mempunyai arti:
B : Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan.
U : Utamakan Proses Kerja yang Benar.
45
M : Menjadi Teladan dan Panutan.
I : Ikut Menjaga Tradisi Kebersamaan Didasari Rasa Memiliki.
P : Profitabilitas Menjadi Sasaran.
U : Ulet Dalam Melakukan Pekerjaan.
T : Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Peraturan Perusahaan.
E : Efisien dan Efektif Dalam Segala Kegiatan Kerja.
R : Ramah dan Tulus Ikhlas Terhadap Rekan Kerja.
A : Amanah Dalam Mengemban Tugas Perusahaan.
4. Struktur Organisasi di AJB Bumiputera
Adapun struktur organisasi AJB Bumiputera Salatiga
46
5. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912
a. Visi AJB Bumiputera 1912 adalah:
AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa
nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh
SDM (sumber daya manusia) profesional yang menjunjung tinggi
niali-nilai idealisme serta mutualisme.
b. Misi AJB Bumiputera 1912 adalah:
1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa
berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan
nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indonesia.
2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk
menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatam
Kepala Unit
Supervisor
Agen
Cleaning Service
47
produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan kepada pemegang polis.
3) Mendorong terciptanya iklim kerja yangf motivatif dan inovatif
untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang
efektif dan efisien.
6. Mitra Mabrur Plus
AJB Bumiputera Unit Syariah memiliki produk yang disebut mitra
mabrur plus yang dirancang untuk membantu umat muslim dalam:
a. Mempersiapkan biaya perlunasan ongkos naik haji (ONH) dan
perlunasan dana talangan haji dari bank syariah
b. Bekerja sama dengan bank syariah untuk menyediakan dana
talangan haji agar calon peserta haji segera mendapatkan nomor
porsi haji dari Kementerian Agama.
7. Keunggulan mitra mabrur plus AJB Bumiputera Unit Syariah
a. Mitra mabrur plus mendapatkan bagi hasil (mudharabah)
b. Mendapat jaminan atau santunan kebijakan jika peserta mendapat
musibah meninggal dunia dalam masa tunggu.
c. Dengan mitra mabrur plus secara otomatis peserta akan ikut ber
tabarru’ atau sedekah sebagai bentuk ta’awun atau tolong
menolong terhadap sesama peserta yang tertimpa musibah.
48
d. Mitra mabrur plus memberikan kepastian atau disiplin dalam
mempersiapkan dana pelunasan.
B. Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam Produk asuransi mitra
mabrur plus di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga
1. Sistem asuransi mitra mabrur plus
Menurut Bapak Sajuri ,SE (staff ahli atau Kepala Cabang) di AJB
Bumiputera Salatiga. Sistem Asuransi mitra mabrur plus dikelola serta
dikembangkan secara syarii (sesuai dengan hukum islam). Dalam
pengelolaan produk mitra mabrur plus ini pengelolaan dana 70% untuk
nasabah dan 30% untuk pengelola. Biaya yang terkandung dalam
produk mitra mabrur plus ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
a. Ujrah yaitu biaya untuk pengelolaan (termasuk untuk biaya
petugas).
b. Tabarru’ yaitu dana yang di infakkan.
c. Ta’awun (tolong-menolong).
d. Mudharabah (bagi hasil)
Mudharabah ini pembagiannya belum pasti sama setiap saat, disaat
naik juga naik begitupun sebaliknya.
Untuk produk mitra mabrur plus ini mempunyai keistimewaan
yaitu dananya bisa diambil sewaktu-waktu (bukan dipinjam).
Karena apabila sistem pinjaman maka akan dikenakan bunga,
padahal dalam Islam jelas mengharamkan riba. Dana tersebut dapat
diambil ketika peserta asuransi sudah berjalan satu tahun masa
49
kontraknya, dana bisa diambil maksimal 50% serta saldo tidak
boleh kosong. Sebagai contoh apabila Tuan Ahmad memiliki Rp
8.000.000,00 akan mendapatkan dana talangan haji sebesar Rp
22.500.000,00 untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan masa
tunggu misalnya 14 tahun. Dana Rp 8.000.000,00 tersebut dibagi
menjadi dua yaitu:
1) Rp 5.500.000,00 untuk administrasi di Bank syariah.
Rp 5.000.000,00 untuk jaminan di bank syariah,
Rp 500.000,00 untuk angsuran perbulan selama 5 tahun
(ketentuan pengembalian dana talangan sesuai ketentuan)
2) Rp 5.000.000,00 untuk tabungan pelunasan ongkos naik haji
atau ONH.
Di Bumiputera Unit syariah langsung dibayar satu tahun sekali,
dengan membayar Rp 2.500.000.00 masa kontrak 10 tahun,
sedangkan saat habis kontrak akan mendapatkan dana
pelunasan Rp 25.000.000,00 ditambah mudharabah.
2. Pengelolaan Dana
Dana dikelola secara menyeluruh oleh kantor pusat asuransi
Bumiputera (Divisi Syariah) yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa
Keuangan) dan DSN (Dewan Syariah Nasional). Dana tersebut di
investasikan dalam bentuk:
a. Mudharabah bank syariah mandiri
b. Obligasi syariah mandiri
50
c. Murabahah
Dari dana yang disetor misalkan Rp 100.000,00 per bulan maka
iuran tabarru’nya sebesar Rp 13.000,00 dana ujrah sebesar Rp
33.000,00 serta untuk investasinya Rp 53.000,00 investasi tersebut
hasil dari dana yang disetor setiap bulan dikurangi dana tabarru’ dan
dana ujrah. Setiap 3 bulan sekali AJB Bumiputera Syariah membuat
rekapitulasi dan laporan keuangan ke DSN (Dewan Syariah Nasional)
yang diawasi oleh OJK devisi syariah (Otoritas Jasa Keuangan).
Besarnya dana Ujrah tidak sama setiap tahunnya karena ujrah yang
pertama biayanya masih tinggi, untuk tahun kedua dan selanjutnya
maka dana Ujrah semakin kecil dikarenakan dana tersebut masuk
dalam investasi.
3. Premi
Premi yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan, dibayarkan
minimal setiap bulan, triwulan, setengah tahun, dan tahunan. Namum
apablia peserta asuransi mempunyai dana misalnya Rp 100.000.000,00
(premi sekaligus) maka pengelolaan atau investasinya sama dengan
pembayaran yang dilakukan setiap bulan maupun triwulan. Sebagai
contoh apabila membayar premi sebesar Rp 40.000.000,00 selama
kurun waktu 10 tahun maka dana yang didapat di kemudian hari
sebesar Rp 107.000.000,00 dana tersebut diperoleh dari dana yang
dikelola oleh manajemen tahun pertama dikurangi premi sebesar Rp
4.800.000,00 kemudian sisa saldo sebesar Rp 96.000.000,00 begitupun
51
dengan tahun-tahun selanjutnya dana tersebut juga dikurangi premi
sebesar Rp 4.000.000,00 besaran premi tersebut digunakan untuk dana
titipan mudharabah. Sebagai contoh ongkos naik haji untuk saat ini
sebesar Rp 35.000.000,00 untuk keperluan ibadah (penginapan,
makan, dll) dana yang digunakan diambil dari dana abadi umat.
Menurut Zubaidah, premi yang dibayarkan misalnya membayar
satu bulan sekali maka premi yang dibayarkan sebesar Rp 100.000,00
sedangkan apabila dibayarkan tiga bulan sekali maka premi yang
dibayarkan senilai Rp 600.000,00.
Amin mengatakan bahwa pembayaran premi bisa dibayar secara
langsung. Dalam artian pembayaran dilakukan satu kali dan langsung
dilunasi, sehingga tidak perlu membayar premi setiap bulan atau
triwulan dan lain sebagainya.
Menurut wahyu Ningrum premi yang dibayarkan adalah setiap tiga
bulan sekali, dengan nominal premi sebesar Rp 600.000,00
pembayaran tidak harus dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun bisa
dilakukan setiap bulan maupun enam bulan sekali dan lain sebagainya.
4. Nasabah (Peserta Asuransi)
Nasabah saat ini sejumlah 436 orang (untuk asuransi syariah),
sedangkan peserta asuransi mitra mabrur plus sebanyak 273 orang.
5. Masa Kontrak
Menurut Sajuri untuk mitra mabrur plus masa kontrak minimal 3
tahun serta maksimal 15 tahun. Sebagai contoh untuk saat ini
52
seseorang bisa berangkat menunaikan ibadah haji harus menunggu
selama 15 tahun. Untuk itu mitra mabrur plus memberi solusi kepada
peserta asuransi mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk
membayar ongkos naik haji mulai dari saat ini.
Zubaidah mengatakan masa kontrak yang di berikan oleh AJB
Bumiputera unit Syariah kepada peserta asuransi adalah 4 tahun dan
maksimal 10 tahun.
Menurut Amin kontrak yang diberikan oleh perusahan adalah lima
tahun. Dikarenakan Amin telah membayar premi asuransi secara
langsung.
Wahyu Ningrum mengatakan kontrak yang diberikan perusahaan
adalah sepuluh tahun.
6. Klaim
Menurut Sajuri, apabila terjadi klaim meninggal maka proses
pengajuannya klaim tersebut dengan cara mengajukan polis asli, foto
copi KTP yang meninggal dan keluarga yang di tinggalkan, surat
kematian, menyertakan KK (Kartu Keluarga), serta nomor rekening.
Diajukan dikantor serta menandatangani blangko pengajuan klaim.
Dana dapat cair setelah satu bulan dan langsung ditransfer ke rekening
ahli waris. Ahli waris tersebut yang tertera dalam perjanjian polis.
7. Manfaat mengikuti Mitra Mabrur Plus
Sajuri mengatakan untuk manfaat menjadi peserta asuransi mitra
mabrur plus selain memberikan proteksi (jaminan asuransi) maka
53
peserta mendapatkan investasi sesuai dengan kesepakatan manfaat
awal. Misalnya manfaat awal sebesar Rp 12.000.000,00 (Rp
100.000,00x12x10) jadi dalam pengelolaan dananya tidak ada
modifikasi (murni). Manfaat awal diperoleh dari premi yang
dibayarkan dikalikan dengan masa kontrak misalnya 12 tahun. Apabila
terjadi resiko meninggal maka dibayarkan adalah manfaat awal yang
ditambahkan dengan saldo.
Menurut Zubaidah, keuntungan mengikuti produk asuransi syariah
mitra mabrur plus mendapatkan perlindungan jiwa apabila terjadi
resiko yang tidak diinginkan misalnya meninggal dunia serta menjadi
solusi dalam masalah Ekonomi.
Amin mengatakan, selama berjalannya kontrak 2 tahun ini belum
merasakan keuntungan dikarenakan keuntungan akan di dapatkan
ketika masa kontraknya selesai.
Menurut wahyu ningrum keuntungan yang diberikan perusahaan
sangat membantu nasabah (peserta asuransi) dalam mengelola dana
Haji serta mempersiapkan ongkos naik haji (ONH).
8. Rekening
Untuk rekening peserta asuransi mitra mabrur plus berupa rekening
khusus dalam artian tidak tercampur dengan rekening konvensional.
Rekening tersebut dibagi menjadi dua yaitu rekening khusus dan
rekening tabungan.
9. Alasan memilih produk mitra mabrur plus
54
Menurut Zubaidah (peserta Asuransi), memilih produk mitra
mabrur plus dikarenakan produknya yang fleksibel dalam artian bisa
memilih kontrak yang sesuai dengan keinginan peserta asuransi.
Amin mengatakan, memilih Asuransi Syariah mitra mabrur plus ini
karena diajak oleh temannya serta percaya bahwa produk syariah itu
adalah produk yang bonafid.
Menurut Wahyu Ningrum memilih produk mitra mabrur plus ini
dikarenakan sudah percaya dan yakin dengan produk syariah yang
terhindar dari riba.
10. Kerugian selama menjadi peserta asuransi
Zubaidah mengatakan, selama mengikuti asuransi syariah mitra
mabrur plus ini belum pernah mengalami kerugian. Kontrak dan premi
yang diberikan AJB Bumiputera unit syariah sesuai dengan kehendak
nasabah.
Menurut Amin Supatmo, selama mengikuti asuransi ini belum
pernah mengalami kerugian dikarenakan kontraknya juga masih belum
lama yaitu baru berjalan selama 2 tahun. Saudara Amin percaya bahwa
Asuransi Syariah ini sudah sesuai dengan keyakinannya, yaitu bebas
dari unsur riba dan gharar serta mendapatkan perlindungan jiwa
apabila suatu saat nanti mengalami kejadian yang tidak diinginkan.
55
BAB IV
A N A L I S I S
A. Pelaksanaan akad Mudharabah dalam produk asuransi mitra
mabrur plus di AJB Bumiputera unit syariah Salatiga.
Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatau perjanjian,
oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju
pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok
perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.
Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai
berikut:
1. Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu
atau (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari
yang lain. (yang berhubungan atau debitur) yang juga mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu
prestasi.
Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian
pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
56
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan
menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang
satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang
mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu.
4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang
dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab
melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.
Berdasarkan hasil wawancara dari staff ahli atau kepala cabang AJB
Bumiputera dan Nasabah (peserta asuransi) untuk pelaksanaan akad
mudharabah dalam produk asuransi syariah mitra mabrur plus ini
dilaksanakan secara syarii atau sesui dengan syariat islam. Serta dalam
ketentuan dalam firman Allah SWT dalam penggalan QS Al-maidah ayat
2:
57
Artinya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya”
Pembiayaan produk mitra mabrur plus ini di bayarkan dengan premi
masing-masing peserta asuransi. Sedangkan pengelolaan dananya AJB
Bumiputera dikelola oleh kantor pusat divisi syariah. Dana tersebut
dikelola dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah. Serta diawasi
oleh DSN MUI dan OJK.
Sedangkan untuk biaya operasional AJB Bumiputera syariah
diambilkan dari bagi hasil 30% yaitu dana ujrah yang digunakan untuk
operasional serta administrasi. Kemudian untuk rekening yang digunakan
terbagi dalam dua rekening yaitu:
1. Rekening khusus
Rekening ini merupakan rekening yang akan menampung
seluruh dana tabarru’ (iuran kebajikan) yang telah diniatkan oleh
peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang
ditimpa musibah. Dana tabarru’ ini akan dibayarkan jika peserta
meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan dan
surplus dana. (anwar,2007:34)
2. Rekening Tabungan
58
Maksud dari rekening tabungan ini adalah rekening milik
peserta untuk menampung seluruh tabungannya dan dana hasil bagi
keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening tabungan ini
dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta
mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia.
Namun, apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti
prosedur yang diatur oleh perusahaan. Untuk dana klaim ini dapat
dicairkan dalam kurun waktu satu bulan. Serta dana klaim tidak dapat
diambil seluruhnya dikarenakan harus ada sisa saldo minimal setatus ribu
rupiah.
Sedangkan untuk premi biasanya peserta asuransi membayarkannya
setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, ataupun langsung secara tunai.
Premi yang dibayarkan minimal sebesar seratus ribu rupiah. Dana dalam
produk mitra mabrur plus ini dapat diambil sewaktu-waktu ketika peserta
membutuhkan, dana ini diambil tanpa adanya unsur riba. Dana dapat
diambil karena adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan
perusahaan asuransi, yang tertuang dalam perjanjian polis.
Untuk perhitungan dana mitra mabrur plus ini melalui perincian
sebagai berikut:
Dana yang dimiliki calon peserta misalnya delapan juta lima ratus ribu
rupiah di bagi menjadi dua bagian yaitu:
59
1. Lima juta tujuh ratus ribu rupiah untuk Dp atau saldo awal di Bank
syariah.
a. Lima juta rupiah untuk saldo minimal tabungan haji.
b. Dua juta lima ratus ribu rupiah untuk tabungan pelunasan
pemberangkatan /tahun.
c. Lima ratus ribu rupiah untuk tabungan pelunasan talangan
perbulan.
d. Dua ratus ribu ruipah utnuk administrasi (pengembalian dana
talangan sesuai ketentuan di Bank syariah).
2. Dua juta lima ratus ribu rupiah untuk pelunasan ongkos naik haji
(ONH) di Bumiputera syariah biasanya ONH dibayarkan setiap
satu tahun sekali selama 10 tahun. Calon peserta mendapatkan
dana sebesar dua puluh lima juta rupiah ditambah bagi hasil.
Sebagai contoh Tuan Ahmad saat ini berusia 40 tahun, dalam
tempo 10 tahun yang akan datang maka usianya 50 tahun, tuan
Ahmad tersebut ingin melaksanakan ibadah haji. Perkiraan biaya
ONH sebesar lima puluh juta rupiah maka program mitra mabrur
plus akan diatur secara terencana yaitu:
a. Setiap tiga bulan atau tri wulan yaitu sebesar satu juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah.
b. Setiap enam bulan atau semesteran sebesar dua juta lima ratus
ribu rupiah.
c. Setiap tahun atau tahunan sebesar lima juta rupiah.
60
Pada tahun keenam tuan Ahmad diberi kesempatan mengambil
dana sebesar 50% dari tabungannya kurang lebih tiga puluh
juta rupiah. Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu
mendapatkan nomor porsi haji. Sisa tabungan yang masih
tersedia dapat digunakan untuk persiapan pelunasan ONH.
Dari contoh diatas tersebut maka apabila masa tunggu lebih
panjang maka besar tabungan atau premi lebih sedikit dari hasil
mudharabah atau bagi hasil akan semakin banyak karena
kesempatan berinvestasi semakin panjang.
Untuk biaya ujrah, materai, polis dan administrasi
mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank syariah yang telah
disepakati antara perusahaan dan peserta asuransi. Jika terjadi
musibah meninggal dunia karena sakit atau selain kecelakaan
kebijakan yang diberikan besarnya mengikuti ketentuan yang
berlaku.
Peserta yang berusia diatas 55 tahun harus melengkapi
berkas pemeriksaan dokter kecuali hanya sebagai pemegang polis.
Ketentuan usia peserta sekarang ditambah masa tunggu maksimal
65 tahun kecuali hanya sebagai pemegang polis. Apabila biaya
ONH pada saat keberangkatan ditentukan lebih besar dari
pengembangan dana mitra mabrur plus maka kekurangan biaya
ONH tersebut ditanggung oleh peserta.
61
B. Apakah Pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN
No.21/DSN-MUI/X/2001 atau syariah Islam?
Akad mudharabah merupakan akad yang biasanya di pakai dalam
lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali asuransi syariah.mudharabah
dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga. Pihak yang
memiliki modal disebut shaahib al maal atau rabb al maal. Dalam akad
mudharabha harus memenuhi rukun yang harus dipenuhi:
1. Ada mudharib
2. Ada pemiki dana
3. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan
4. Ada nisbah
5. Ada ijab dan qobul
Aturan produk asuransi mitra mabrur plus ini diatur dalam fatwa
MUI No 21 tahun 2001 tentang rekomendasi Dewan pengawas Syariah
(DSN) AJB Bumiputera 1912.
Akad mudharabah ini merupakan perjanjian dengan sistem provit
and loss sharing, shahibul maal memperoleh bagian tertentu dari
ketentuan atau juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Akad
mudharabah ini mempunyai beberapa manfaat dan keunggulan jika
diterapkan di lembaga perbankan dan asuransi yaitu:
1. Lembaga atau perusahaan asuransi atau bank akan menikmati
peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah
meningkat.
62
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil
usaha bank.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan
nasabah.
4. Lembaga atau perusahaan asuransi akan lebih selektif dan hati-
hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan
menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit.
5. Prinsip bagi hasil dan mudharabah berbeda dnegan prinsip
bunga.
Akad mudharabah yang diterapkan oleh AJB Bumiputera
syariah dengan ketentuan bagi hasil 70% untuk peserta asuransi
dan 30% untuk perusahaan asuransi. Mudharabah 30% ini
digunakan untuk dana ujrah,tabarru’ dan dana ta’awun.
Sebagai contoh apabila kontrak asuransi selama sepuluh
tahun, dana kontribusi setiap tahunnya adalah lima juta rupiah.
Sedangkan apabila dibayarkan setiap tiga bulan sekali sebesar satu
juta dua ratus ribu rupiah, untuk enam bulan sekali maka besar
dana kontribusi adalah dua juta lima ratus ribu rupiah. Maka
peserta asuransi akan mendapatkan manfaat awal sebesar lima
puluh ribu rupiah.
63
Contoh rincian manfaat awal yang akan didapatkan oleh
peserta asuransi:
1. Bila bapak/ibu mengundurkan diri pada tahun ke tiga
akan memperoleh dana sebagai bnerikut:
a. Nilai tunai kontribusi sebesar Rp. 11.015.777
b. Nilai tunai titipan kontribusi Rp. 40.957.410
2. Bila ibu/ bapak ditakdirkan meninggal pada tahun ke
satu, maka akan memperoleh dana sebagai berikut:
a. Nilai tunai sebesar Rp. 2.702.161
b. Nilai tunai titipan sebesar Rp. 40.284.000
c. Santunan kebajikan sebesar Rp. 40.000.000
3. Bila bapak/ ibu ditakdirkan hingga akhir kontrak maka
akan memperoleh dana sebesar :
a. Nilai tunai kontribusi sebesar Rp. 62.210.622
b. Nilai tunai titipan kontribusi sebesar Rp. 44.959.806
Sehingga jumlah nilai tunai nasabah (peserta
asuransi) seluruhnya adalah Rp. 107.170.428.
Dengan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa
pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan syariat Islam. Akad
mudharabah ini telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu
pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad tersebut
tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil dalam
64
akad mudharabah tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam
perjanjian polis.
Dalam akad mudharabah ini tidak ada unsur gharar dan
maisir artinya semua bagi hasil dalam produk mitra mabrur plus ini
menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan
asuransi. Pembagian hasil pun tidak ada unsur riba, karena dana
tabungan haji tersebut dikelola secara syar’i di kantor pusat divisi
syariah.
Dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut
menyebutkan bahwa akad dalam asuransi adalah akad tabarru’ dan
akad tijarah. Pelaksanaan di AJB Bumiputera menggunakan akad
tabarru’ berdasarkan prinsip ta’awun, akad tersebut telah sesuai
dengan fatwa ini. Kemudian untuk premi yang dibayarkan sesuai
dengan perjanjian asuransi atau polis, dalam fatwa DSN MUI ini
disebutkan bahwa premi didasarkan pada akad mudharabah serta
dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada
peserta. AJB Bumiputera untuk pembayaran premi telah sesuai
dengan fatwa tersebut, AJB Bumiputera menggunakan akad
mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi
dan 30% untuk pengelola. Dalam fatwa DSN MUI tersebut
disebutkan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan akad yang
disepakati di awal perjanjian, dalam pelaksanaannya AJB
65
Bumiputera telah berpedoman pada fatwa tersebut, klaim dapat
diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai
dengan perjanjian polis.
66
BAB V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan akad mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur
plus di AJB Bumiputera unit syariah Salatiga, sesuai dengan syariat
Islam. Akad mudharabah ini tidak ada unsur gharar dan unsur maisir
artinya semua bagi hasil dalam produk mitra mabrur plus ini
menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan
asuransi. Pembagian hasil pun tidak ada unsur riba, karena dana
tabungan haji tersebut dikelola secara syar’i di kantor pusat divisi
syariah. Akad mudharabah ini telah disepakati antara kedua belah
pihak yaitu pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad
tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil
dalam akad mudharabah tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam
perjanjian polis.
2. Dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman
umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa
akad dalam asuransi adalah akad tabarru’ dan akad tijarah.
Pelaksanaan di AJB Bumiputera menggunakan akad tabarru’
berdasarkan prinsip ta’awun, akad tersebut telah sesuai dengan fatwa
ini. Kemudian untuk premi yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian
asuransi atau polis, dalam fatwa DSN MUI ini disebutkan bahwa
premi didasarkan pada akad mudharabah serta dapat diinvestasikan
67
dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta. AJB Bumiputera
untuk pembayaran premi telah sesuai dengan fatwa tersebut, AJB
Bumiputera menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil
70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Dalam fatwa
DSN MUI tersebut disebutkan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan
akad yang disepakati di awal perjanjian, dalam pelaksanaannya AJB
Bumiputera telah berpedoman pada fatwa tersebut, klaim dapat
diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan
perjanjian polis.
B. Saran
1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti asuransi sebaiknya harus
pandai memilih perusahaan asuransi, terutama dalam memilih
perusahaan asuransi syariah. Karena pada saat ini banyak perusahaan
yang menggunakan lebel syariah akan tetapi dalam pengelolaannya
kadang belum sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk perusahaan diharapkan lebih mengenalkan produk asuransi
terutama asuransi syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat
lebih mengetahui tentang manfaat mengikuti asuransi.
C. Penutup
Dengan mengucap Alhamdulillah, peneliti panjatkan kepada Allah
SWT yang telah melimpahkan kenikmatan serta hidayahnya sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
68
Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama
kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, serta
memberikan arahan dan koreksinya dalam penulisan penelitian ini.
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka
dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya
semoga karya ini ada bermanfaat dan menambah pengetahuan yang baru
khususnya bagi penulis serta umumnya bagi pembaca.
DAFTAR SKK
Nama : Dwi Astuti
Nim : 214-12-021
Fakultas/Jurusan : Syariah/HES
No Nama Kegiatan Tanggal Keterangan Nilai
1 OPAK “Progresifitas kaum Muda,
kunci Perubahan Indonesia” (DEMA)
05-07
September
2012
Peserta 3
2 OPAK “Membangun Pribadi
Mahasiswa Melalui Analisa Sosial Ke
–Syariah –an” (HMJ Syariah)
08-09
September
2012
Peserta 3
3 Orientasi Dasar Keislaman (ODK)
“Membangun Karakter Keislaman
Bertaraf Internasional di Era
Globalisasi Bahasa” (ODK)
10 September
2012
Peserta 2
4 Seminar Entrepreneurship
Perkoperasian “Explore Your
Entrepreneurship Talent” (MIPALA
MITAPASA dan KSEI)
11 September
2012
Peserta 2
5 Achievement Motivation Training
(AMT) “ Dengan AMT Membangun
Karakter Raih Prestasi” (AMT)
12 September
2012
Peserta 2
6 Library User Education “Pendidikan
Pemakai Perpustakaan” (UPT-
Perpustakaan STAIN SALATIGA)
13 September
2012
Peserta 2
7 Pra Youth leadership Training “ Surat
TemaPembasmi Galau” (KAMMI)
03 Oktober
2012
Peserta 3
8 Training Pembuatan Makalah (LDK) 13 Oktober Perserta 3
2012
9
Training pembuatan maakalah (LDK)
STAIN
Semalam Sehati “Satu Malam
Meningkatkan Integritas Mahasiswa
Syariah” (HMJ)
13-14
Oktober 2012
Peserta
3
10 Dialog Public dan Silaturahim
Nasional “kemanakah arah kebijakan
BBM ? mendorong subsidi BBM
untuk rakyat” (PMII)
10 November
2012
Peserta 8
11
Seminar Nasional “Peran Lembaga
Perbankan Syariah dengan Adanya
Otoritas Jasa Keuangan (UUD no 21
Tahun 2011 Tentang OJK)” (HMJ
Syariah)
17-18
November
2012`
Peserta 8
12 Seminar “penyelesaian sengketa
ekonomi syariah dalam perspektif
hukum positif dan syariah” (HMJ
Syariah)
17 Desember
2012
Peserta 2
13 Seminar Nasional “Menumbuhkan
Jiwa Entrepreneur Generasi Muda”
(KOPMA FATAWA)
30 April
2013
Peserta 8
14 Seminar Nasional “Indonesia Will
Grow and Shine With Sharia
Economics” (KSEI)
27 Mei 2013 Peserta 8
15 Sarasehan “Mendalami Koperasi
Mahasiswa Sebagai Sarana
Pembelajaran Manajemen” (KOPMA
FATAWA)
04 Juni 2013 Peserta 2
16 Seminar Nasional dan Dialog Publik 2 Juni 2013 Peserta 8
“Penyesuaian Harga BBM
Bersubsidi” (HMJ Syariah)
17 Akhirussanah Ma’had STAIN
SALATIGA “Pesantren Sebagai
Wadah Perkembangan Karakter
Pemuda Islam yang Berakhlakul
Karimah dan Bernaral Ilmiah”
(Ma’had STAIN Salatiga)
27 Juni 2013 Peserta 3
18 Sosialisasi dan silaturohim nasional
“sosialisasi UU no 01 tahun 2013,
peran serta fungsi ojk” (HMJ
Tarbiyah)
30 September
2013
Peserta 8
19 Diklat Ekonomi Islam (DEI) “Be The
Generation Of Sharia Economics”
(KSEI)
8 Juli 2013 Peserta 3
20 Pelatihan karya tulis ilmiah
“Optimalisasi peran mahasiswa dalam
menulis sejak dini untuk kemandirian
sumber daya manusia yng profesionl”
(KSEI IAIN SALATIGA)
14 mei 2014 Peserta 3
21 Workshop entrepreneurship
“menanamkan nilai-nilai jiwa
kewirausahaan mahasiswa yang
kreatif dan inovatif” (KSEI IAIN
SALATIGA)
22 Agustus
2014
Peserta 3
22 Diklat Ekonomi Islam (DEI)
“Menciptakan Generasi yang
Berpegang Teguh Prinsip Ekonomi
Syariah untuk Kemajuan
Perekonomian Indonesia” (KSEI)
13 Oktober
2014
Panitia 3
23 Seminar nasional “optimalisasi
sumber daya insane terhadap lembaga
keuangan syariah” (KSEI IAIN
SALATIGA)
14 Oktober
2014
PANITIA 8
24 Tabligh akbar “membangun karakter
mahasiswa Islamic entrepreneurship”
(KSEI SALATIGA)
14 Oktober
2014
PANITIA 2
25 DEI “Menciptakan generasi yang
berpegang teguh prinsipekonomi
syariah untuk kemajuan pereknomian
Indonesia” (KSEI IAIN SALATIGA)
22-23
Oktober 2014
PANITIA 3
26 Seminar regional “membangun
karakter kepemimpinan KSEI dlam
akselarasi pembumian ajaran islam
dibidang ekonomi” KSEI IAIN
SALATIGA
13 desember
2014
Peserta 6
27 Pelatihan penelitian “Challenge your
self, Inspire than change the
environment” (KSEI)
10 Juni 2015 Peserta 3
28 Seminar nasional “Kesehatan islami”
(GEMAS)
10 Agustus
2015
Peserta 6
29 Workshop “become a succesfull
entrepreneur” (FAKULTAS
DAKWAH)
23 april 2016 Peserta 2
30 Seminar nasional “Pendidikan agama
menjadi pelopor kebangkitan nasional
di era modern” (HMJ PAI)
21 mei 2016 Peserta 6
31 Seminar nasional jemaat ahmidiyah
Indonesia “Khilafah tinjauan akidah
dan syariah” (FUA)
25 mei 2016 Peserta 6
Salatiga, 19 September 2016
Mengetahui,
Dr. Ilya Muhsin M.si
Nip. 197909302003121001
32 Kuliah Umum Fakultas Syariah IAIN
Salatiga “Gerakan Refifalis Islam
Modern dan Perkembangan Hukum di
Indonesia” (Dekan Fakultas Syariah)
25 Mei 2016 Peserta 2
Jumlah 123