repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44319... ·...

al Mizan, Vol. III, No. 2 Hlm. 194-205, Desember 2011, ISSN: 2085-6792

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SYARIAH

M. Mujibur Rohman, MA | 194


M. Mujibur Rohman, MA1

Di Dalam Perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu

sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat

menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang

bertarung di bawahnya. Salah satu tiang penyangganya adalah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini tercermin dari

salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah.

Tulisan ini akan menguraikan tentang beberapa pokok bahasan

yang berkenaan dengan pelaksanaan LPS Syariah, mulai dari

pengertian, tupoksi, obyek dan struktur LPS hingga premi

penjaminan, kekayaan, pembiayaan dan pengelolaan serta

pandangan Islam mengenai LPS.

Kata Kunci: LPS, Bank Syariah

A. PENDAHULUAN Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang

menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank,

mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada

sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah

mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas

seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat

(blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor

26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan

Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat

menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri

perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas

1 Penulis adalah Dosen Fak. Syariah Dan Hukum UIN Jakarta




menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank

maupun masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya jumlah bank syariah di

Indonesia, maka sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi di

Indonesia, maka simpanan di Bank Syariah juga dijamin keamanannya

oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 dan PP No. 39 tahun

2005, maka semua bentuk simpanan nasabah di bank syariah menjadi

obyek penjaminan simpanan oleh pemerintah sebagaimana pada bank

konvensional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang LPS

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen,

transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

dalam menjamin simpanan nasabah bank dan bertanggung jawab kepada

presiden.2 LPS adalah badan hukum independen yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan (UU LPS). UU LPS diundangkan tanggal 22

September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan

yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS,

maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September

2005. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan

pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang

berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005).

Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain

kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat

menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan

mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan

membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee telah

diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai

bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk

memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan

dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau

2 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Bab II Pasal 2




risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan UU LPS,

penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

Berdasarkan Undang No 24 tahun 2004 fungsi LPS adalah

menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam

memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Dalam

melaksanakan fungsinya ini maka LPS bertugas sebagai berikut :3

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut

aktif memelihara stabilitas sistem perbankan

2. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan

penyelesaiaan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik,

dan

3. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak

sistemik

Berdasarkan UU Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi

penjaminan simpanan meliputi juga simpanan di bank syariah (BS), baik

bank umum, unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah

(BPRS).

Dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai

wewenang sebagai berikut :4

a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan

b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank

pertama kali menjadi peserta

c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS

d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,

laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank

sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank

e. Melaksanakan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi

atas data sebagai mana dimaksud pada huruf d

f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran

klaim

g. Menunjuk, menguaskan dan/atau menugaskan pihak lain

untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS,

guna melaksanakan tugas tertentu

3 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Bab III Pasal 4 dan Pasal 5

4 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Bab III Pasal 6




h. Melaksanakan penyuluhan kepada bank dan masyarakat

tentang penjamin simpanan dan

i. Menjatuhkan sanksi administratif

Dalam melakukan penyelesaian bank gagal maka LPS

mempunyai kewenangan antara lain:

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang

pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS,

b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal

yang diselamatkan

c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau

mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang

diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan

d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan

debitur dan/atau kewajiban tanpa persetujuan kreditur

A. Obyek LPS

Pengertian bank dalam LPS adalah sesuai dengan UU tentang

Perbankan yaitu Bank Umum dan BPR. Setiap Bank yang melakukan

kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi

peserta penjaminan, kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib

menyampaikan persyaratan dan laporan yang ditetapkan oleh LPS

termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan.

Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya namun

dikenakan sanksi administratif, denda dan pidana.

LPS Untuk Bank Konvensional meliputi meliputi giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan

dengan itu.

LPS Untuk Bank Syariah meliputi:5

a. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;

b. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;

c. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau

Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung

oleh bank;

5 Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan

Simapan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 3




d. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau

Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung

oleh bank; dan/atau

e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan

oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari

masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai Simpanan yang

dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.

Saldo tersebut berupa:

a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah,

untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul

dari transaksi dengan prinsip syariah;

b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk

Simpanan yang memiliki komponen bunga;

c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan

menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk

Simpanan yang memiliki komponen diskonto

Berdasarkan UU No 24 tahun 2004 nilai Simpanan yg Dijamin

LPS antara lain :

1. Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito

yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan, kecuali :6

a. Data simpanan tidak tercatat pada bank.

b. Milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar

(misalnya memperoleh hasil bunga jauh diatas tingkat

pasar)

c. Milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak

sehat (kolaps)

2. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank

paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberlakuan

nilai sampanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap yaitu :

a. Periode 22-09-2005 s/d 21-03-2006, seluruh simpanan dijamin.





b. Periode 22-03-2006 s/d 21-09-2006, simpanan yang dijamin

paling tinggi Rp.5 Milyar.

c. Periode 22-09-2006 s/d 21-03-2007, simpanan yang dijamin

paling tinggi Rp.1 Milyar

d. Periode 21-03-2007 dan seterusnya, simpanan yang dijamin

paling tinggi Rp.100 juta.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah

hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank

tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint

account); Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang

diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan

tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening

Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening

gabungan (joint account), saldo rekening yang terlebih dahulu

diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal Dalam hal nasabah

memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi

kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut

diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang

bersangkutan Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap

nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.

kepesertaan nasabah perbankan syariah di LPS hukumnya sama

dengan kepesertaan nasabah perbankan konvensional. Setiap nasabah

juga dijamin maksimal sebesar Rp 2 miliar oleh LPS. LPS sendiri telah

melakukan penjaminan nasabah perbankan syariah sejak tahun 2005 lalu.

Dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2005 diketahui bahwa

simpanan di bank syariah yang dijamin oleh LPS adalah bentuk simpanan

dengan jenis giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah

muthlaqah atau mudharabah muqqayadah yang resikonya ditanggung

oleh bank, deposito mudharabah muthlaqah atau mudharabah

muqqayadah yang resikonya ditanggung bank serta simpanan

berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah

memperoleh pertimbangan BI.

B. Premi Penjaminan

Untuk memperoleh penjaminan, maka bank harus membayar

sejumlah premi kepada LPS. Besarnya premi penjaminan adalah sama

untuk setiap bank yaitu sebesar 0,1 % (satu perseribu) dari rata-rata saldo

bulanan total simpanan dalam setiap periode. Premi penjaminan tersebut




dibayarkan dimuka 2 kali dalam 1 tahun yaitu periode 1 Januari sampai

30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari dan periode 1 Juli

sampai 31 Desember dibayarkan paling lambat 31 Juli.7

Besarnya premi penjaminan tersebut dapat diubah apabila

dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:

a. Terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap

nasabah pada satu bank.

b. Akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat

sasaran sebesar 2,5 % dari total simpanan di setiap bank.

c. Terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri

perbankan.

Cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank tersebut

dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank

dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. Namun

perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi

0,5 %.

Selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan

membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari

modal sendiri (equitas) BPR pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari

modal disetor bagi bank baru.

Ketentuan dan proses penjaminan serta pembayaran premi sama

dengan perbankan konvensional pada umumnya. Hingga akhir tahun

2009 kemarin, total premi yang masuk ke LPS dari seluruh perbankan di

Indonesia mencapai Rp 3,779 trilyun yang terdiri atas Rp 3.665 trilyun

dari perbankan umum konvensional, Rp 65,645 miliar perbankan umum

syariah, Rp 46,45 miliar dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) umum dan

Rp 2,277 miliar dari BPS Syariah. Jumlah tersebut naik dibandingkan

tahun 2008 yang mencapai Rp 3,160 trilyun yang berasal dari premi

perbankan umum konvensional Rp 3,006 trilyun, perbankan umum

syariah Rp 50,358 milyar, BPR konvensional Rp 42,131 miliar dan BPR

Syariah Rp 1,834 miliar. Total premi yang masuk ke LPS dari tahun 2005

hingga tahun 2009 mencapai Rp 12,599 trilyun.8

Asset LPS hingga tahun 2010 ini telah mencapai Rp 18 Trilyun,

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, LPS telah melakukan pencabutan ijin

pada 20 perbankan bermasalah di seluruh Indonesia. Dari 20 perbankan

7 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Bab II Pasal 12 dan Pasal 13

8 Vivanews.com




tersebut ada dua perbankan yang menerapkan sistem syariah yang juga

dicabut. Perbankan yang dicabut ijinnya itu adalah, BPR Tripillar

Arthajaya Yogyakarta, BPT Cimahi Bandung, BPR Mitra Banjaran

Bandung, BPR Mranggen Mitraniaga, Demak, BPR Samadhana

Sukabumi, BPR Gununghalu Bandung, BPR Bekasi Istnana Artha Bekasi,

BPR Era Aneka Rezeki Cibinong, BPR Bangunkarya Arthasejahtera

Bandung, BPR Bangbulong Garut,BPR Anugrah Arta Niaga Pati, BPR

Citraloka dana Mandiri Bandung, BPR Kencana Artha Mandiri Solo, BPR

Sumber Hiobaja Sukoharjo, BPR Handayani Ciptasehati Makasar, BPR

Tripanca Septiadana Lampung, Bank IFI termasuk usaha syariahnya di

Jakarta, BPR Syariah Babussalam Garut, BPR Sri Utama Tabanan Bali dan

BPR Margot Arta Utama Depok.

C. Struktur Organisasi LPS

LPS adalah sebuah lembaga independen bentukan pemerintah

yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam UU No 24

tahun 2004 disebutkan bagan organisasi LPS terdiri dari Dewan

Komisioner dan Kepala Eksekutif.9

Dewan Komisioner bertugas merumuskan dan menetapkan

kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas

dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dewan

komisioner ini dipimpin oleh seorang ketua dewan komisioner. Adapun

jumlah dewan komisioner berjumlah 6 orang yang terdiri atas:10

a. 1 orang pejabat setingkat eselon satu Departemen keuangan

yang ditunjuk oleh MenKeu

b. 1 orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk pimpinan LPP

c. 1 orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk

pimpinan BI

d. 3 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau luar LPS

Semua anggota Dewan komisioner ini diangkat oleh presiden atas

usul menteri Keuangan.

D. Kekayaan, Pembiayaan dan Pengelolaan

9 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Bab II Pasal 62-Pasal 80





Sebagai sebuah lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank,

maka LPS harus memiliki modal yang cukup besar dalam pendiriannya.

Berdasarkan UU No 24 tahun 2004 pasal 81 dinyatakan bahwa Modal

awal LPS sekurang-kurangnya Rp. 4.000. 000.000.000,- (Empat Triliun

Rupiah) dan sebesar-besarnya Rp. 8.000.000.000.000,- (Delapan Triliun

Rupiah). Modal pendirian ini berasal dari dana Negara yang dipisahkan

dari asset Negara yang lain.

Dengan asset yang mencapai 10 triliun maka LPS dituntut untuk

bisa mengelola dana penjaminan tersebut dengan baik. Dana premi

penjaminan ini akan diinvestasikan oleh LPS dalam invesatsi surat

berharga pemerintah sehingga tidak menjadi modal yang mengendap

(idle fund). Atas pengelolaan dana ini maka LPS berkewajiban menjamin

semua tabungan nasabah dari bank yang dianggap Gagal operasional dan

ditutup oleh pemerintah. Hasil invesatsi LPS akan dimasukkan dalam

cadangan tujuan (20%) dan cadangan penjaminan (80%). Apabila jumlah

cadangan penjaminan mencapai lebih dari 2.5% dari seluruh tabungan

nasabah penyimpan, maka kelebihan dananya akan masuk dalam

pendapatan Negara Bukan Pajak.11

E. Lembaga PenJamin Simpanan Dalam Prespektif Hukum Islam

Walaupun sudah ada PP No 39 tahun 2005 tentang Penjamin

Simpanan Bagi Nasabah tabungan Bank Syariah, namun sampai saat ini

belum ada satu pun Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai

LPS Syariah. Hal ini memunculkan masalah apakah dana premi bank

syariah yang disetor ke LPS akan di investasikan pada surat berharga

yang berprinsip syariah? Atau akad apakah yang membentuk hubungan

antara Bank Syariah dengan Lembaga Penjamin Simpanan?

Walaupun belum ada fatwa DSN tentang kewajiban bank syariah

menjadi peserta LPS namun sesuai hukum yang berlaku di Indonesia

yang mengatur bahwa semua bank wajib menjadi peserta LPS demi

kemananan dana nasabah yang disimpan di Bank. Sehingga bank syariah

mau tidak mau harus ikut menjadi peserta LPS dan harus membayar

premi penyertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) setiap 6 bulan sekali.

Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Djaelani

mengatakan, LPS menjamin aman tingkat kehalalan uang jaminan dalam

perbankan syariah. Sebagai lembaga penjamin, LPS telah memisahkan

11

Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Bab II Pasal 83




antara aliran uang jaminan bank syariah dan bank konvensional. "Uang

jaminan perbankan syariah di LPS pasti halal. Kami jamin itu," ujar

Firdaus dalam Rapat Kerja Nasional dan Forum Pakar Masyarakat

Ekonomi Syariah di Plaza Bank Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,

Sabtu 24 Januari 2009.

Firdaus mengatakan, premi penjaminan pada 2008 mencapai Rp

3,2 triliun, Rp 50 miliar di antaranya premi perbankan syariah. Dana itu,

menurut Firdaus memang kecil, karena pangsa pasar bank syariah hanya

2,7 persen. "Tapi keamanan ini kami jamin, karena kami telah

membelikan sukuk Rp 500 miliar," katanya. Dana ini diperlukan jika

sewaktu-waktu ada kejadian mendesak pada bank syariah. "Suku bisa

dicairkan kapan saja."12

LPS syariah di Indonesia saat ini dianggap belum dibutuhkan

karena pangsa pasar bank syariah baru mencapai 2,7 persen dari pangsa

pasar bank secara nasional. Sehingga kalau dibuat lembaga Penjamin

simpanan Syariah yang tersendiri dikhawatirkan dana premi peserta

tidak akan mencukup apabila terjadi kebangkrutan atau kegagalan pada

salah satu bank peserta. LPS Syariah bisa diadakan apabila pangsa pasar

bank syariah minimal 15 persen dari perbankan nasional.

Dengan melihat mekanisme operasional Lembaga Penjamin

Simpanan, maka dalam perspektif hukum Islam sebenarnya penjaminan

simpanan dapat dilakukan melalui akad ta’min, atau kafalah dengan

prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta

jaminan dan pemerintah sebagai pengelola dana melalui Lembaga

Penjamin Simpanan sebagaimana dilakukan oleh asuransi syariah.

At Ta’min merupakan salah satu akad yang bersifat tabarru’ yaitu

jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenuhi

kewajibannya atas tagihan hutang-piutang maupun jaminan melakukan

pekerjaan.

Kafalah juga merupakan akad tabarru’ yaitu jaminan yang

diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pada pihak

kedua atau yang ditanggung.13

Kafalah secara etimologi berarti menggabungkan (al-dhammu),

menanggung (hamalah), dan menjamin (za’amah). Kafalah adalah

mempersatukan tanggungjawab dengan tanggungjawab lainnya dalam

12

. Vivanews.com 13

DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, (Jakarta: DSN MUI, 2003), ed. Ke-2, h. 73




hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang, materi,

maupun pekerjaan.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil)

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

ditanggung (makful’anhu, ashil)

Secara terminologi Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh

penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban

pihak kedua atau yang ditanggung (makful’anhu, ashil).(DSN Fatwa DSN

No: 11/DSN-MUI/IV/2000)

kafalah adalah akad pemberian jaminan (makful alaih) yang

diberikan satu pihak kepada pihak lain dimanan pemberi jaminan (kafiil)

bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi

hak penerima jaminan (makful).

Menurut sebagain besar ulama, obyek tanggungan adalah harta.

Didasarkan kepada Hadits Nabi SAW : ‚Az Za’îmu Ghârimun‛

(Penanggung itu menanggung kerugian).

Namun kewajiban penanggung berupa harta, dapat

dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu sbb:

Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar

hutang yang menjadi tanggungan orang lain.

Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan

materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika

berbentuk bukan jaminan seperti ‘ariyah (pinjaman) atau

wadi’ah (titipan), maka kafalah tidak sah.

Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh

seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang

mungkin timbul dari barang yang dijual belikan

Jenis-Jenis Kafalah antara lain :

a) Kafalah bil Mal, jaminan pembayaran barang atau perlunasan

utang.

b) Kafalah bin Nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin.

c) Kafalah bit Taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk

menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa

sewanya berakhir. Misal jaminan dengan deposito/tabungan

asabah.




d) Kafalah al Munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh

kurun waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu.

Misal, performance bond, “jaminan prestasi”.

e) Kafalah al Muallaqah. Bentuk kafalah ini merupakan

penyederhanaan dari kafalah al Munjazah, di mana jaminan

dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula

Sedangkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan oleh LPS dari

dana premi bank bisa dibagi antara LPS dan dana peserta Penjaminan.

Pihak LPS bisa mengambil bagian dari hasil investasi karena LPS

menanggung simpanan nasabah bank apabila suatu saat dinyatakan

sebagai Bank Gagal atau dilikuidasi oleh otoritas moneter.

Penutup

Lembaga Penjamin simpanan merupakan suatu bentuk apresiasi

pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perbankan di Indonesia

dan memberiakan kenyamanan bagi masyarakat dalam menabung di

bank. Dengan semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia, sudah

selayaknya pemerintah membuat Lembaga Penjamin Simpanan khusus

bagi Bank Syariah karena adanya karakteristik yang berbeda secara

mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Namun

dengan pertimbangan aset perbankan syariah yang belum mencapai 15

persen dari total aset perbankan nasional maka pembentukan LPS Syariah

masih menunggu proses yang cukup lama sehingga mencapai tingkat

keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, (Jakarta: DSN MUI, 2003), Cet. II

Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simapan

Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah,

Perpu No 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 24 tahun 2004

Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang No. 24 tahun 2004

Vivanews.com

repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44319... ·...

Documents