1

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Pengertian, Pentingnyadan sarana-sarana Hubungan Internasional

1. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara yang

satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik

Luar Negeri RI ( Renstra ), hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam

segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional

negara tersebut.

Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. Charles A. MC. Clelland

Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi

interaksi.

b. Warsito Sunaryo

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan – kesatuan

social tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan social tertentu, bisa diartikan sebagai

negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.

2. Pentingnya hubungan internasional bagi Suatu Negara

Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan nya telah

diakui oleh negara lain, baik secara de facto, maupun de jure. Perlunya kerjasama dalam

bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut:

a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melaui

kudeta maupun intervensi dari negara lain.

b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu

negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.

Ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik,

hukum sosial budaya dan pertahanan keamanan.

3. Asas-asas hubungan internasional

Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang

lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing.

Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu:

a. Asas Teritorial merupakan Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas

daerahnya.

2

b. Asas Kebangsaan merupakan Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara terhadap

warga negaranya.

c. Asas Kepentingan Umum merupakan Asas yang didasarkan pada wewenang negara

untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

4. Faktor-Faktor Penentu dalam hubungan Internasional

Beberapa factor yang menentukan dalam proses hubungan internasional adalah kekuatan

nasional (nasional power), Jumlah Penduduk, Sumber Daya, Letak Geografis. Berdasarkan

factor-faktor tersebut dapat dipahami bagaimana suatunegara mengadakan hubungan

internasional

Pertama: jika suatu Negara telah memiliki 4 faktor kekuatan tersebut dengan baik, maka

relative lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional

Kedua: namun jika suatu Negara yang memiliki 4 faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus

mengadakan hubungan internasional.

5. Landasan Hukum Hubungan internasional Indonesia

1) Pancasila sila ke 2

2) Pembukaan UUD NRI alenia 1 dan 4

3) Piagam PBB pasal 1

4) Perjanjian Internasional

5) Secara khusus terdapat dalam deklrasi Juanda.

B. Menjelaskan Tahap - Tahap Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan didasarkan pada

persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa damai maupun perang. Pada

umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena adanya

adagium “Pacta Sunt Servanda” (persetujuan antarnegara harus ditaati.

Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain:

a. Oppenheimer – Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan

kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

b. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-

bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

3

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian internasional antara lain:

1) Perjanjian anta Negara-negara;

2) Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya antara Negara

Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New

York;

3) Perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam

hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di

bidang hukum publik.

2. Penggolongan Perjanjian Internasional

a. Penggolongan Menurut Subyeknya

1) Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan negara Malaysia

2) Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya antara

negara Indonesia dengan ASEAN

3) Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain negara, misalnya

antara ASEAN dengan MEE

b. Penggolongan Menurut Isinya

Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut.

1) Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;

2) Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian perdagangan

3) Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;

4) Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;

5) Kesehatan

c. Penggolongan Menurut Fungsinya

1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang

meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Perjanjian ini bersifat multilateral dan terbuka bagi pihak ketiga.

Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatic

2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak

dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat

bilateral.

Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan

4

d. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian

1) Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara

2) Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/ banyak

negara.

e. Penggolongan Menurut Bentuknya

1) Perjanjian antar kepala negara (head of state form)

2) Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)

3) Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)

d. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya

1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses perundingan,

penandatanganan. dan ratifikasi.

2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan

penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau agreement.

3. Tahap-tahap (Proses) Pembuatan Perjanjian Internasional

Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan

bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dapat

dilakukan melakukan tahap-tahap:

a. Perundingan (negotiation)

Perundingan merupakan tahap awal proses pembuatan perjanjian internasional, yang

dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak melalui wakil-

wakilnya yang ditunjuk untuk m,engadakan perundingan.

Menurut tatacara yang berlaku yang dapat mewakili perundingan adalah kepala negara,

menteri luar negeri atau wakil diplomatiknya. Dapat juga diwakili orang lain yang

mendapat surat kuasa penuh (full power). Perundingan ini dapat dilakukan dalam acara

resmi maupun tidak resmi. Cara ini sering disebut dengan istilah “corridor talk” atau

“lobbying” misalnya secara informal di waktu-waktu istirahat saling bertukar pikiran,

saling mempengaruhi dan lain-lain.

b. Penandatanganan (Signature)

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri ataukepala

pemerintahan. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks

perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara,

kecuali ditentukan lain.

5

c. Pengesahan (Ratification)

Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat sementara dan harus

dikuatkan  dengan pengesahan atau penguatan yang disebut ratifikasi.  Ratifikasi

perjanjian internasional  dapat dibedakan sbb:

1) Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh raja absolut dan

pemerintahan otoriter.

2) Ratifikasi oleh badan Legislatif atau DPR,Parlemen tapi jarang digunakan.

3) Ratifikasi campuran antara DPR (legislatif) dengan Pemerintah (Eksekutif).

4. Berlakunya Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :

a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-

negara perunding.

b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah

perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.

c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu

berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila

perjanjian menentukan lain.

d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan persetujuan,suatu

negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan,

fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya

perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

5. Pembatalan Perjanjian Internasional

Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian dapat batal, antara

lain :

a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya

b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.

c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain pada

waktu pembentukan perjanjian.

d. Adanya unsur penyalahgunaan/ kecurangan(corruption) melalui kelicikan atau

penyuapan.

e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.

f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

6. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional

mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir apabila:

6

a. Telah tercapainya tujuan perjanjian

b. Masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis.

c. Salah satu pihak peserta perjanjian internasional menghilang, atau punahnya obyek

perjanjian internasional.

d. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian.

e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang

terdahulu

f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah

terpenuhi.

g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima

pihak lain.

h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

C. Fungsi Perwakilan Diplomatik

1. Perwakilan Negara RI di luar Negeri

a. Landasan Hukum

Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam

membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh

perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan atase-atase.

Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam UUD 1945, pasal 13 sebagai

berikut :

1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat.

3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

No Diplomatik Uraian

1 Tugas Pokok a. Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau

hubungan kepala negara dengan pemerintah asing

(membawa surat resmi negaranya).

b. Mengadakan perundingan masalah-masalah yang

dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk

menyelesaikannya.

c. Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di

7

negara lain.

d. Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat

pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.

2 Fungsi a. Mewakili negara pengirim di negara penerima

b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga

negaranya di negara penerima di dalam batas –batas yang

diperkenankan oleh hukum internasional

c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara

penerima

d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan

perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-

undang dan melaporkan kepada pemerintah negara

pengirim.

e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

3 Peranan a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya

dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.

b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan

kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya

yang ada.

c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda

dengan kepentingan negara lain.

d. Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan

sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas

diplomasi antar bangsa, setiap egara menggunakan sarana

diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan

militer dan ekonomi.

4 Tujuan diadakannya

hubungan diplomatik

a. Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima,

sehingga jika terjadi sesuatu utusan perwakilan tersebut

dapat mengambil langkah-langkah untuk

menyelesaikannya.

b. Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal

di negara penerima

c. Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan

kepada negara penerima.

8

d. Pengangkatan Perwakilan Diplomatik

Menurut ketetapan Konggres Wina 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (konggres Achen),

pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan

oleh perangkat-perangkat berikut.

1) Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik

yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang

banyak menjalin hubungan timbale balik.

2) Duta (gerzant), adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, Dalam

menyelesaikn segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintah

negaranya.

3) Menteri Residen, seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala negara. Dia

hanya mengurus urusan negara dan pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan

kepala negara dimana dia berugas.

4) d. Kuasa Usaha (charge d’Affair). Dia tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala

negara tetapi ditempatkan oleh menteri luar negeri kepada menteri luar negeri.

5) Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua

bagian, yaitu:

a) Atase Pertahanan. Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan

departemen Luar negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara bersangkutan, serta diberi

kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang

militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.

b) Atase Teknis Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal

dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar

untuk membantu duta besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis

sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya Atase Perdagangan,

Perindustrian, Pendidikan Kebudayaan.

e. Kekebalan dan keistimewaan Perwakilan Diplomatik

Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatic diberikan kekebalan dan

keistimewaan, dengan maksud :

1) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatic sebagai wakil negara.

2) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

Kekebalan diplomatik (immunity), antara lain mencakup :

9

1) Pribadi pejabat diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara

penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan

kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.

2) Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan,

halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera.

3) Korespondesi diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat, arsip, dokumen

termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya).

Sedangkan keistimewaan perwakilan diplomatik dilaksanakan atas dasar timbal balik

sebagaibana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut mencakup :

1) Pembebasan dari membayar pajak yaitu antara lain pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan

bermotor, radio, televise, bumi dan bangunan, rumah tangga, dan sebagainya.

2) Pembebasan dari kwajiban pabean yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai

terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri,

keperluan rumah tangga, dan sebagainya.

2. Konsuler

Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik, baik secara sendiri

maupun tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatic. Walaupun demikian,

pemutusan hubungan diplomatic tidak otomatis berakibat pada putusnya hubungan konsuler.

a. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan.

Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan antara lain mencakup :

1) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor

komoditas non migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian

perdagangan dan lain-lain.

2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar, mahasiswa dan

lain-lain.

3) Bidang-bidang lain seperti :

a) Memberikan paspor dan dokumentasi perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau

dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi daerah pengirim;

b) Bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administrasi

lainnya;

c) Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain

di negara penerima.

10

b. Persamaan dan Perbedaan DIplomaati dan Konsuler

Persamaan antara perwakilan diplomatic dan konsuler adalah bahwa keduanya merupakan

utusan dari suatu Negara tertentu.

Perbedaan

No Diplomayik Konsuler

1 Memelihara kepentingan negaranya

dengan melakukan hubungan dengan

pejabat-pejabat pusat

Memelihara kepentingan negaranya

dengan melaksanakan hubungan dengan

pejabat-pejabat tingakat daerah

(setempat)

2 Berhak mengadakan hubungan yang

bersifat politik

Berhak menagadakan hubungan yang

bersifat non politik

3 Satu negara hanya mempunyai satu

perwakilan diplomatik saja dalam satu

negara penerima

Satu negara dapat mempunyai lebih dari

satu perwakilan konsuler

4 Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak

tunduk pada pelaksana kekuasaan

peradialan)

Tidak mempunyai hak ekstrateritorial

(tunduk pada pelaksanan kekuasaan

peradilan)

5 Berkedudukan di ibukota negara Berkedudukan di kota-kota tertentu

B. Organisasi Internasional

1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations

Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris,

Rusia, Cina dan Prancis.  Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan

Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan

dewan keamanan PBB.  Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin.

Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.

a. Tujuan PBB:

1) Menjaga perdamaian dunia

2) Mengembangkan persahabatan antar bangsa

3) Membantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta  aksara,

penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM

4) Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.

11

b. Prinsip-Prinsip PBB:

1) Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat

2) Negara anggota mematuhi piagam PBB

3) Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai

4) Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5) Negara anggota membantu PBB

c. Badan /Alat Perlengkapan PBB:

1) Majelis Umum (General Asembly) :

Angotanya semua Negara anggota PBB.  Fungsinya sebgai forum untuk membahas masalah

yang menjadi keprihatinan dunia.  Bersidang  setiap tahun. 

           

2) Dewan Keamanan PBB (Security Council) :

Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan

keamanan internasional.  Anggaotanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap

(Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang

dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun. 

3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) :

Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis

Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun.  Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas

kegiatan social  PBB.  Bersidang setiap tahun selama satu bulan.          

4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) :

Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap

wilayah-wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian). 

5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) :

Adalah badan pengadilan internasional resmi dan tetap yang bertugas untuk memeriksa dan

memutus perkara yang diajukan kepadanya.  Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum

berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda.

6) Sekretariat (Secretariat) :

Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan.  Sekretaris

Jenderal diangkat  oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB.  Sekjen sekarang

Ban Kimon dari Korea selatan.

d. Badan Khusus PBB

1) ILO: Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal  11 April 1919 bermarkas di

Jenewa, Swiss

2) FAO: organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945

bermarkas di Roma, Italia.

12

3) UNESCO: Organisasi Pendidikan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas

di Paris, Prancis.

4) WHO: Organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di

Jenewa , Swiss.

5) IBRD: Bank pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27

Desember 1945

6) IMF: Dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di

Washington, Amerika Serikat. 

2. ASEAN

ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5

tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman

(Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina).  Sekarang jumlah

anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan

Kamboja.

               

Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang

isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik.  Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini

sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea

Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat,  Mngolia dan Uni Eropa.

              

a. Tujuan ASEAN :

1) Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara.

2) Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati.

3) Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang

ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi.

4) Saling memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian.

5) Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat.

6) Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.

b. Struktur ASEAN :

            Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb :

1) ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN.  Konferensi Tingkat

Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN.  Didahului dengan

pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN.

2) ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang

merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN.

13

3) ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan

kebijakan yang telah dirumuskan.  Sidang ini 2 kali setahun.

4) ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska

kebijakan ASEAN di bidang keuangan.

5) Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi

merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud,

teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan.

6) ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari

Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri

luar negeri ASEAN.

7) ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN  yang berfungsi untuk memprakarsai, member

nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan jkegiatan-kegiatan

ASEAN.

14

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

A. Makna hukum dan Peradilan Internasional

1. Pengertian hukum internasional

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional adalah “keseluruhan kaidah dan asas yang

mengatur hubungan/persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek

hukum lain bukan negara serta antara subjek hukum lain bukan negara”.

Rebecca M. Wallace, Hukum internasional adalah peraturan dan norma yang mengatur

tindakan negara-negara dan kesatuan lainnya yang pada suatu saat diakui mempunyai

kepribadian internasional dalam hubungan dengan negara lainnya”.

2. Pembagian Hukum Internasional

Hukum internasional terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1) Hukum Perdata Internasional (privat international law) Yaitu keseluruhan kaidah dan asas

hukum yang mengatur hubungan perdata yang dilakukan oleh subjek hukum, yang masing-

masing tunduk pada system hukum perdata yang berbeda satu dengan lainnya.

2) Hukum Pidana Internasional (Public international Law) Yaitu keseluruhan kaidah dan asas

hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan

bersifat perdata.

3. Azas-azas Hukum Internasional

Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :

1) Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan

negara lain.

2) Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai.

3) Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.

4) Negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB.

5) Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan

suatu negara ditentukan oleh rakyat.

6) Asas persamaan kedaulatan dari Negara.

7) Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya,

4. Sumber Hukum Internasional

Sumber Hukum Internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah

Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum

internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920,

sebagai berikut :

15

1) Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat

bangsa-bangsa dan mengakibatkan hukum baru.

2) Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hokum.

3) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang

mendasari system hukum modern.

4) Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional.

5. Subjek Hukum Internasional

Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.

Menurut Starke, subyek hukum internasional terdiri dari :

1) Negara

2) Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia

3) Palang Merah Internasional

4) Organisasi Internasional

5) Orang persorangan (Individu).

6) Pemberontak dan pihak yang bersengketa.

6. Lembaga Peradilan Internasional

1) Mahkamah Intermasional

2) Mahkamah Pidana Internasional

3) Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional (bersifat ad hoc dalam arti setelah selesai

mengadili maka peradilan ini dibubarkan).

7. Hubungan hukum nasional dan hukum internasional

Terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional,

yaitu:

1) Teori Dualisme

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem

hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional

merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas

atau subordinasi.

2) Teori Monisme.

Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling

berkaitan satu sama lainnya.

16

B. Sengketa Internasional

1. Sebab-Sebab sengketa Internasional

1) Sengketa terjadi karena politik

2) Sengketa terjadi karena batas wilayah

2. Penyelesaian sengketa internasional

Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan

atau perang.

a. Penyelesaian secara damai, meliputi :

1) Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya

kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang

bersengketa.

2) Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu

pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.

3) Negosiasi.

4) Mediasi.

5) Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara

lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak.

Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui

komisi atau komite dengan membuat laporan atau usul penyelesaian kepada pihak

sengketa dan tidak mengikat.

6) Penyelidikan.

b. Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang :

1) Perang.

2) Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan

tidak pantas yang dilakukan Negara lain.

3) Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang

digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain.

Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.

4) Blokade secara damai.

5) Intervensi (campur tangan).

3. Prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional

Mahkamah Internasional (MI) merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang

berkedudukan di Denhag (Belanda). MI memiliki 15 orang hakim yang dipilih dari 15

negara dengan masa jabatan 9 tahun. Selain memberikan pertimbangan hukum kepada

Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB MI pun bertugas untuk memeriksa dan

17

menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang diserahkan kepadanya. dalam mengadili suatu

perara MI berpedoman pada Traktat-traktat dan kebiasaan -kebiasaan Internasional.

Prosedur Penyelesaian Kasus HAM Internasional Penyelesaian kasus pelanggaran HAM

oleh mahkamah internasional dapat dilakukan melalui prosedur berikut :

1) Korban pelanggaran HAM dapat mengadukan kepada komisi tinggi HAM PBB atau melalui

lembaga HAM internasional lainnya.

2) Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.

3) Dengan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan proses dilanjutkan pada tahap

peradilan, dan jika terbukti maka hakim MI akan menjatuhkan sanksi.

C. Mahkamah Internasional

1. Mekanisme kerja MI

Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa

internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu :

1) Mekanisme Normal :

a) Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan

sengketa.

b) Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan

atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.

c) Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atau tertutup tergantung pihak

sengketa.

d) Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.

Kasus internasional dianggap selesai apabila :

1) Para pihak mencapai kesepakatan.

2) Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.

3) Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan

telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.

2) Mekanisme Khusus :

a) Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional

dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.

b) Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara

tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.

c) Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya

pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan

Mahkamah internasional.

18

d) Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena

materi sama terhadap lawan yang sama.

e) Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak

terlibat dalam sengketa untuk melakkan intervensi atas sengketa yangsedang

disidangkan.