MENYONGSONG PENGESAHANMENYONGSONG PENGESAHANRANCANGAN UNDANG RANCANGAN UNDANG ––UNDANGUNDANG

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TENTANGTENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHANADMINISTRASI PEMERINTAHANOleh :Oleh :

Ketua Muda Peradilan Tata Usaha NegaraKetua Muda Peradilan Tata Usaha NegaraMahkamah Agung R.I.*)Mahkamah Agung R.I.*)

PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara didi IndonesiaIndonesiayangyang disahkandisahkan padapada tanggaltanggal 2929 DesemberDesember 19861986 dengandenganUndangUndang--UndangUndang NomerNomer 55 TahunTahun 19861986 beberapabeberapa tahuntahun lalu,lalu,dandan kemudiankemudian diubahdiubah dandan disempurnakandisempurnakan dengandengan UndangUndang--UndangUndang NomerNomer 99 TahunTahun 20042004,, akanakan menghadapimenghadapipembaruanpembaruan (reformasi)(reformasi) yurisdiksiyurisdiksi dandankompetensi/wewenangkompetensi/wewenang mengadilimengadili daridari badanbadan peradilanperadilantersebuttersebut.. SekalipunSekalipun kandungankandungan dandan muatanmuatan RancanganRancanganUndangUndang--UndangUndang AdministrasiAdministrasi PemerintahanPemerintahan yangyang kitakitahadapihadapi sekarangsekarang iniini lebihlebih banyakbanyak memuatmemuat ketentuanketentuan--ketentuanketentuan hukumhukum substantif/hukumsubstantif/hukum materiilmateriil dalamdalam bidangbidangHukumHukum Administrasi,Administrasi, namunnamun UndangUndang--UndangUndang iniini akanakanbanyakbanyak menyentuhmenyentuh dandan mempunyaimempunyai dampakdampak padapadaketentuanketentuan--ketentuanketentuan hukumhukum acara/formilacara/formil yangyang sebagiansebagianbesarbesar diaturdiatur dandan dimuatdimuat dalamdalam UndangUndang--UndangUndang tentangtentangPeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha Negara,Negara, yangyang selamaselama iniini telahtelah berlakuberlakudandan diterapkanditerapkan dalamdalam praktekpraktek peradilanperadilan..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*)*) DisampaikanDisampaikan padapada AcaraAcara BimbinganBimbingan TeknisTeknis PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara ––MahkamahMahkamah AgungAgung RR..II.. padapada tanggaltanggal 99 JanuariJanuari 20092009 yangyang dihadiridihadiri oleholeh segenapsegenapHakimHakim AgungAgung TT..UU..NN..,, parapara KetuaKetua PengadilanPengadilan TinggiTinggi TT..UU..NN..,, parapara ketuaketua PP..TT..UU..NN..dandan parapara SekretarisSekretaris // PaniteraPanitera TT..UU..NN.. seluruhseluruh IndonesiaIndonesia didi JakartaJakarta

BahkanBahkan perkembanganperkembangan perundangperundang--undanganundangan iniini akanakanmembawamembawa perubahanperubahan yangyang signifikansignifikan dandan prinsipiilprinsipiil padapadakewenangankewenangan hakimhakim dandan kewenangankewenangan peradilanperadilan tatatatausahausaha negaranegara didi kemudiankemudian harihari..BetapaBetapa tidaktidak !! DalamDalam pasalpasal 44 RR..UU..UU.. disebutkandisebutkan bahwabahwaUndangUndang--UndangUndang iniini berlakuberlaku bagibagi SEMUASEMUA TINDAKANTINDAKANHUKUMHUKUM ADMINISTRASIADMINISTRASI PEMERINTAHAN,PEMERINTAHAN, dandanselanjutnyaselanjutnya ditentukanditentukan dalamdalam BabBab IXIX KetentuanKetentuanPeradilanPeradilan PasalPasal 4444 bahwabahwa pemeriksaanpemeriksaan dandan pemutusanpemutusanperkaraperkara yangyang berkaitanberkaitan dengandengan tindakantindakan BadanBadan atauatauPejabatPejabat PemerintahanPemerintahan yangyang menimbulkanmenimbulkan kerugiankerugianmaterialmaterial maupunmaupun immaterialimmaterial menurutmenurut UndangUndang--UndangUndanginiini dilaksanakandilaksanakan oleholeh PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara..!!GugatanGugatan perdataperdata yangyang didasarkandidasarkan padapada PP..MM..HH..PP dandanselamaselama iniini menjadimenjadi kompetensikompetensi didi PeradilanPeradilan Umum,Umum,selanjutnyaselanjutnya akanakan dilimpahkandilimpahkan kewenangankewenangan memeriksamemeriksadandan mengadilinyamengadilinya padapada PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara..SehinggaSehingga kelakkelak didi PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara akanakanadaada 22 jenisjenis atauatau macammacam gugatan,gugatan, yaituyaitu ::

PertamaPertama, , gugatan pembatalan suatu keputusan Pejabat gugatan pembatalan suatu keputusan Pejabat (Pejabat T.U.N) atas dasar pelanggaran (Pejabat T.U.N) atas dasar pelanggaran perundangperundang--undangan yang berlaku dan undangan yang berlaku dan pelanggaran Asaspelanggaran Asas--Asas Umum Pemerintah Asas Umum Pemerintah yang baik.yang baik.

KeduaKedua, , gugatan ganti rugi material maupun gugatan ganti rugi material maupun immaterial atas dasar tindakan Badan atau immaterial atas dasar tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial menurut kerugian material maupun immaterial menurut UndangUndang--Undang ini.Undang ini.

IntiInti pokokpokok yangyang menjadimenjadi pokokpokok gugatangugatan (( objectumobjectumlitislitis )) jenisjenis bagianbagian PertamaPertama ialahialah pembatalanpembatalan suatusuatuKeputusanKeputusan TT..UU..NN..,, sedangkansedangkan jenisjenis bagianbagian KeduaKeduaialahialah tuntutantuntutan sejumlahsejumlah uanguang gantiganti rugirugi..ApabilaApabila dibandingkandibandingkan dengandengan sistemsistem peradilanperadilanadministrasiadministrasi yangyang berlakuberlaku didi Perancis,Perancis, makamaka tampaktampakadanyaadanya kemiripankemiripan antaraantara sistemsistem didi IndonesiaIndonesia padapadawaktuwaktu yangyang akanakan datangdatang dengandengan sistemsistem yangyang berlakuberlakudidi PerancisPerancis padapada waktuwaktu sekarangsekarang..DiDi Perancis,Perancis, dalamdalam perkaraperkara--perkaraperkara gugatangugatan yangyangdiajukandiajukan didi PeradilanPeradilan Administrasi,Administrasi, dibedakandibedakan adanyaadanya22 (dua)(dua) jenisjenis perkaraperkara yangyang berdiriberdiri sendirisendiri--sendiri,sendiri,yaituyaitu ::II.. GugatanGugatan PembatalanPembatalan SuratSurat KeputusanKeputusan

(RECOURS(RECOURS D’ANNULATIOND’ANNULATION DESDES ACTESACTESADMINISTRATIFS)ADMINISTRATIFS)

IIII.. GugatanGugatan gantiganti rugirugi pertanggunganpertanggungan jawabjawabPenguasa/PejabatPenguasa/Pejabat..(RECOURS(RECOURS D’INDEMNITESD’INDEMNITES DEDE LALA RESPONSABIRESPONSABI--LITELITE DEDE LALA PUISSANCEPUISSANCE PUBLIQUE)PUBLIQUE)

DenganDengan demikian,demikian, didi IndonesiaIndonesia akanakan terjaditerjadi perluasanperluasankewenangan/kompetensikewenangan/kompetensi yurisdiksiyurisdiksi PeradilanPeradilan TataTataUsahaUsaha NegaraNegara..HalHal inilahinilah yangyang harusharus dihadapidihadapi sebagaisebagai tantangantantangan(challenge)(challenge) bagibagi SS..DD..MM.. PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha Negara,Negara,terutamaterutama parapara hakimnya,hakimnya, didi masamasa depandepan agaragar dapatdapatbenarbenar--benarbenar mampumampu menguasaimenguasai perkembanganperkembangan ilmuilmupengetahuan,pengetahuan, baikbaik peraturanperaturan--peraturanperaturan maupunmaupundoktrin/teorinyadoktrin/teorinya sertaserta yurisprudensiyurisprudensi dalamdalam

bidangbidang HukumHukum AdministrasiAdministrasi melaluimelalui perbandinganperbandingan hukumhukumdandan penemuanpenemuan hukumhukum sebagaisebagai landasanlandasan putusanputusan--putusannyaputusannya..SIAPKAHSIAPKAH KITAKITA SEMUANYASEMUANYA ??

DisampingDisamping akanakan adanyaadanya perluasanperluasan kompetensikompetensitersebuttersebut diatas,diatas, RR..UU..UU.. jugajuga memuatmemuat substansisubstansi yangyang akanakanmenjadimenjadi sumbersumber hukumhukum materiilmateriil dalamdalam HukumHukumAdministrasiAdministrasi yangyang harusharus dipertahankandipertahankan daridari segisegi formilnyaformilnyadalamdalam hukumhukum acaraacara didi PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara..TerutamaTerutama tentangtentang substansisubstansi KeputusanKeputusan PemerintahanPemerintahan akanakanbanyakbanyak dimuatdimuat ketentuanketentuan--ketentuannyaketentuannya yangyang menjadimenjadipeganganpegangan dandan acuanacuan bagibagi hakimhakim manakalamanakala memeriksamemeriksa dandanmengadilinyamengadilinya didi PeradilanPeradilan TataTata UsahaUsaha NegaraNegara..DemikianDemikian pulapula halnyahalnya dengandengan substansisubstansi UpayaUpayaAdministratifAdministratif (administratief(administratief beroep)beroep)..

DalamDalam makalahmakalah iniini dilampirkandilampirkan antaraantara lainlain daftardaftarInventarisInventaris MasalahMasalah yangyang dapatdapat dijadikandijadikan bahanbahandiskusi/tanyadiskusi/tanya jawabjawab dalamdalam BimbinganBimbingan Teknis,Teknis, yangyang masihmasihdapatdapat berkembangberkembang dalamdalam floorfloor untukuntuk memperkayamemperkayawawasanwawasan hakim,hakim, sebagaisebagai bekalbekal menghadapimenghadapidilaksanakannyadilaksanakannya RR..UU..UU..UntukUntuk MengantisipasiMengantisipasi perkembanganperkembangan hukumhukum didi masamasadepan,depan, hakimhakim TT..UU..NN.. harusharus senantiasasenantiasa meningkatkanmeningkatkan dandanmengasahmengasah ketajamanketajaman ilmuilmu dandan pengetahuannyapengetahuannya terutamaterutama didibidangbidang hukumhukum publik,publik, disampingdisamping keterkaitannyaketerkaitannya dengandengandisiplindisiplin hukumhukum lainnyalainnya..

AdanyaAdanya beberapabeberapa InventarisInventaris MasalahMasalah tersebuttersebut tidaktidakdimaksudkandimaksudkan untukuntuk membedahmembedah masingmasing--masingmasing pasalpasal dalamdalamRR..UU..UU.. secarasecara mendetailmendetail atauatau rincirinci tetapitetapi lebihlebih bertujuanbertujuanuntukuntuk melihatmelihat korelasikorelasi--nyanya dengandengan ketentuanketentuan--ketentuanketentuanyangyang berlakuberlaku dalamdalam UndangUndang--UndangUndang tentangtentang PeradilanPeradilan TataTataUsahaUsaha NegaraNegara..

Sampai seberapa jauhkah perlu adanya revisi atau Sampai seberapa jauhkah perlu adanya revisi atau amandemen terhadap Undangamandemen terhadap Undang--Undang Peradilan Tata Usaha Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?Negara ?TerlebihTerlebih--lebih apabila diingat bahwa R.U.U. ini akan lebih apabila diingat bahwa R.U.U. ini akan menjadi Undangmenjadi Undang--Undang yang menjadi payung hukum Undang yang menjadi payung hukum (Umbrella Act) bagi penyelenggaraan Pemerintahan oleh (Umbrella Act) bagi penyelenggaraan Pemerintahan oleh semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.Daerah.UndangUndang--Undang Administrasi Pemerintahan adalah mirip Undang Administrasi Pemerintahan adalah mirip dengan A.W.B. (Algemene Wet Bestuursrecht) di Nederland dengan A.W.B. (Algemene Wet Bestuursrecht) di Nederland yang juga merupakan Umbrella Act.yang juga merupakan Umbrella Act.

INVENTARISASI MASALAH.INVENTARISASI MASALAH.

Keputusan PemerintahanKeputusan Pemerintahan1.Keputusan Tertulis 1.Keputusan Tertulis dan/ataudan/atau

Keputusan Tidak TertulisKeputusan Tidak Tertulis

2.Diskresi : wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang 2.Diskresi : wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan.faktual dalam administrasi pemerintahan.

3. Upaya Administratif : pengajuan keberatan terhadap 3. Upaya Administratif : pengajuan keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan dalam Keputusan Pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.lingkungan pemerintahan.

* * AsasAsas--Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.)Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.)Pasal 3 ayat : 1.Pasal 3 ayat : 1.

ayat : 2.ayat : 2. a s/d h.a s/d h.ayat : 3.ayat : 3.

* * Pasal 4 ( Ruang Lingkup )Pasal 4 ( Ruang Lingkup )UndangUndang--Undang ini berlaku bagi semua TINDAKANUndang ini berlaku bagi semua TINDAKANHUKUM Administrasi Pemerintahan yang dilakukan olehHUKUM Administrasi Pemerintahan yang dilakukan olehBadan atau Pejabat Pemerintahan dan Badan Hukum Badan atau Pejabat Pemerintahan dan Badan Hukum lainnya yang diberikan wewenang menyelenggarakanlainnya yang diberikan wewenang menyelenggarakanurusan pemerintahan.urusan pemerintahan.

Bandingkan dengan :Bandingkan dengan :

* * Pasal 44 ayat 1Pasal 44 ayat 1Kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkaraKewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkarayang berkaitan dengan TINDAKAN Badan atau Pejabatyang berkaitan dengan TINDAKAN Badan atau PejabatPemerintahan yang menimbulkan kerugian material maupunPemerintahan yang menimbulkan kerugian material maupunimmaterial menurut Undangimmaterial menurut Undang--Undang ini dilaksanakan olehUndang ini dilaksanakan olehPeradilan Tata Usaha Negara.Peradilan Tata Usaha Negara.

** PenjelasanPenjelasan pasalpasal 44..NotarisNotaris termasuktermasuk badanbadan atauatau pejabatpejabat yangyang menjalankanmenjalankan

fungsifungsi pemerintahanpemerintahan berdasarkanberdasarkan penugasan,penugasan,pelimpahanpelimpahan kewenangankewenangan atauatau penyerahanpenyerahankewenangankewenangan berdasarkanberdasarkan peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan..

?? (dalam hal tertentu)(dalam hal tertentu)

* Pengertian * Pengertian MALADMINISTRASIMALADMINISTRASI= perbuatan tercela dan merupakan = perbuatan tercela dan merupakan

tanggung jawab pribadi.tanggung jawab pribadi.

(Lihat definisi di BLACK’S LAW DICTIONARY)(Lihat definisi di BLACK’S LAW DICTIONARY)

* Batas* Batas--batas Diskresi Administratif.batas Diskresi Administratif.Pasal 6.Pasal 6.Harus dipertimbangkan : a). Tujuan diskresiHarus dipertimbangkan : a). Tujuan diskresi

b). Peraturan perundangb). Peraturan perundang--undangan yang undangan yang menjadi dasar diskresimenjadi dasar diskresi

c). A.A.U.P.Bc). A.A.U.P.B

* Pasal 20* Pasal 20

Keputusan PemerintahKeputusan Pemerintah

SyaratSyarat--syarat Formalsyarat Formal SyaratSyarat--syarat Materialsyarat Material( ayat 1 ) ( ayat 1 ) ( ayat 2 )( ayat 2 )

* * Jenis Keputusan Pemerintah :Jenis Keputusan Pemerintah :

a. Tertulisa. Tertulisb. Elektronisb. Elektronisc. Tidak tertulisc. Tidak tertulisd. Tindakan lainnyad. Tindakan lainnya

* Pasal 30 * Pasal 30 Batal demi hukumBatal demi hukum

(ayat 1 dan 2)(ayat 1 dan 2)Keputusan Pemerintah dapatKeputusan Pemerintah dapat

DibatalkanDibatalkan(ayat 3)(ayat 3)

* Pasal 31* Pasal 31 Pencabutan Keputusan PemerintahPencabutan Keputusan Pemerintah-- Korelasi dengan Komisi Ombudsman.Korelasi dengan Komisi Ombudsman.

* Pasal 36* Pasal 36Ketentuan Umum Upaya AdministratifKetentuan Umum Upaya Administratif-- Prosedur ( pasal 37 )Prosedur ( pasal 37 )-- Batas Waktu ( pasal 38 )Batas Waktu ( pasal 38 )-- Gugatan ke P.T.U.N. ( pasal 39 )Gugatan ke P.T.U.N. ( pasal 39 )

Apa bedanya dengan pasal 48 U.U.P.T.U.N.Apa bedanya dengan pasal 48 U.U.P.T.U.N.

(U.U. no.5/1986 juncto U.U. No.9/2004) (U.U. no.5/1986 juncto U.U. No.9/2004) ??

* Penundaan pemberlakuan Upaya Administratif.* Penundaan pemberlakuan Upaya Administratif.( pasal 40 )( pasal 40 )

-- Apa bedanya dengan penundaan ex pasal 67 Apa bedanya dengan penundaan ex pasal 67 UndangUndang--Undang No.5/1986 juncto No.9/2004 Undang No.5/1986 juncto No.9/2004 ??

-- Perkecualian bagi penundaan :Perkecualian bagi penundaan :Ayat 3 : Ayat 3 : a.a.

b.b.c.c.

* * GANTI RUGIGANTI RUGI-- Pasal 41Pasal 41-- Bedanya dengan pasal 1365 ( K.U.H.S.) Bedanya dengan pasal 1365 ( K.U.H.S.) –– P.M.H.P.P.M.H.P.-- Landasan hukum yang berbeda ( Hukum Perdata Landasan hukum yang berbeda ( Hukum Perdata ––

Hukum Publik )Hukum Publik )

* * TANGGUNG JAWAB JABATANTANGGUNG JAWAB JABATAN

Atas Keputusan yang ditetapkanAtas Keputusan yang ditetapkan

Pasal 42 Pasal 42

Atas TINDAKAN yang dilakukanAtas TINDAKAN yang dilakukan

-- Selama dan setelah masa jabatannya Selama dan setelah masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan sesuai dengan peraturan perundangan pada saat ditetapkannya Keputusan pada saat ditetapkannya Keputusan Pemerintahan tersebut.Pemerintahan tersebut.

Pasal 43Pasal 43* Sanksi Administratif * Sanksi Administratif

-- Jenis sanksi administratif : a s/d h.Jenis sanksi administratif : a s/d h.-- Diatur dengan Peraturan Pemerintah.Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

* Upaya uang paksa.* Upaya uang paksa.( ayat 8 dan 9 )( ayat 8 dan 9 )

Bab IX Ketentuan Peralihan :Bab IX Ketentuan Peralihan :

Persamaan dan Perbedaan Persamaan dan Perbedaan antaraantara ::* Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat (P.M.H.P)* Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat (P.M.H.P)

ex pasal 1365 KUH Perdataex pasal 1365 KUH Perdata-- UnsurUnsur--unsur/elemen pasal ybs.unsur/elemen pasal ybs.

* Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang * Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial.menimbulkan kerugian material maupun immaterial.ex pasal 4 R.U.U.A.P.ex pasal 4 R.U.U.A.P.-- UnsurUnsur--unsur/elemen pasal ybs.unsur/elemen pasal ybs.

* KEPUTUSAN PEMERINTAHAN = KEPUTUSAN T.U.N* KEPUTUSAN PEMERINTAHAN = KEPUTUSAN T.U.N

MAL ADMINISTRASIMAL ADMINISTRASI

AdalahAdalah perilakuperilaku atauatau perbuatanperbuatan

melawanmelawan hukum,hukum, melampauimelampaui wewenang,wewenang,

menggunakanmenggunakan wewenangwewenang tersebut,tersebut,

termasuktermasuk kelalaiankelalaian atauatau pengabdianpengabdian

kewajibankewajiban hukumhukum dalamdalam penyelenggaraanpenyelenggaraan

pelayananpelayanan publikpublik yangyang dilakukandilakukan oleholeh

PenyelenggaraPenyelenggara NegaraNegara dandan pemerintahanpemerintahan

yangyang menimbulkanmenimbulkan kerugiankerugian materiilmateriil

dan/ataudan/atau immateriilimmateriil bagibagi masyarakatmasyarakat dandan

orangorang perseoranganperseorangan..

------------------------------------------------------------------------------------------------------*)*) UndangUndang--UndangUndang RepublikRepublik IndonesiaIndonesia NomorNomor 3737 TahunTahun 20082008 tentangtentang

OMBUDSMANOMBUDSMAN RR..II..