Mengidentifikasi Kawasan Ekosistem Esensial

(KEE) Di Luar Kawasan Konservasi dan Kawasan

Hutan yang Ditetapkan Dan Menetapkan Peta

Indikatif Sebagai Dasar untuk Penetapan dan

Pemantauan KEE

Laporan Akhir Hibah

Forest Watch Indonesia

Perjanjian Hibah No. TT1.2-GRA-C3-4

Periode Pelaksanaan Hibah: 4 Desember 2018 – 24 Desember 2019

20 Desember 2019

Publikasi ini disusun oleh Forest Watch Indonesia untuk Chemonics International untuk kegiatan

yang diselesaikan berdasarkan Kontrak No TT1.2-GRA-C3-4 AID-497-TO-16-00002

Mengidentifikasi Kawasan Ekosistem

Esensial (KEE) Di Luar Kawasan Konservasi

dan Kawasan Hutan yang Ditetapkan Dan

Menetapkan Peta Indikatif Sebagai Dasar

untuk Penetapan dan Pemantauan KEE

Laporan Akhir Hibah

Forest Watch Indonesia

Perjanjian Hibah No. TT1.2-GRA-C3-4

Periode Pelaksanaan Hibah: 4 Desember 2018 – 24 Desember 2019

20 Desember 2019

Publikasi ini disusun oleh Forest Watch Indonesia untuk Chemonics International untuk kegiatan

yang diselesaikan berdasarkan Kontrak No TT1.2-GRA-C3-4 AID-497-TO-16-00002

Pernyataan:

Laporan ini dimungkinkan oleh dukungan Rakyat Amerika melalui United States Agency for

International Development Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari

laporan ini merupakan tanggung jawab penuh Forest Watch Indonesia (FWI) dan tidak

mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan

I. TEKNIS

Ringkasan Sasaran dan Tujuan Kegiatan Hibah

Pemerintah, khususnya KSDAE saat ini sedang menjalankan sebuah kebijakan terkait Kawasan

Ekosistem Esensial (KEE) yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian

Alam (KPA) untuk mengurangi kesenjangan kawasan yang masih memiliki keanekaragaman hayati yang

tinggi dan belum terlindungi sebagai kawasan konservasi. Terkait hal itu, pemerintah memiliki target

sekitar 232,48 juta hectare untuk menjadi kawasan perlindungan terestrial pada 2020. Atas dasar itu,

FWI melihat adanya peluang untuk menganalisis dan memetakan kawasan yang berada di luar KSA

dan\atau KPA yang berpotensi sebagai KEE dalam bentuk peta indikatif KEE di Indonesia. Selain itu,

untuk mendukung perlindungan KEE perlu juga dilakukan kajian pengelolaan KEE yang telah berjalan

untuk mendokumentasikan pembelajaran terbaik dalam penetapan dan pengelolaan KEE di Indonesia

yang akan disusun dalam bentuk briefing paper.

Proses penyusunandan metode analisis untuk penentuan peta indikatif KEE di Indonesia dengan

merujuk pada kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan keempat tipologi KEE (Lahan Basah,

Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Koridor Hidupan Liar, dan Taman Kehati). Target dari penyusunan

peta ini adalah 7 peta indikatif KEE yang terbagi menjadi 7 region, yaitu Kalimantan, Sulawesi,

Sumatera, Jawa, Maluku-Maluku Utara, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara. Namun, BPEE meminta agar

region Jawa juga dimasukkan dalam region yang dianalisis. Sehingga terjadi penambahan region Jawa

dalam analisis Peta Indikatif KEE. Sehingga yang akan dihasilkan adalah 7 peta indikatif KEE region

Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, Maluku-Maluku Utara, dan Bali-Nusa Tenggara.

Dalam pelaksanaan kajian pengelolaan KEE yang telah berjalan, ditunjuk 3 lokasi sebagai wilayah

kajian untuk mendapatkan gambaran pengelolaan KEE terbaik dari KEE yang telah ditetapkan dan

sudah berjalan dan akan dipublikasikan dalam bentuk briefing paper. Setelah dilakukan pertemuan

dengan BPEE, terdapat perubahan lokasi kajian pada 2 dari 3 lokasi kajian. Perubahan lokasi kajian ini

dikarenakan tahapan penetapan KEE di Nusa Tenggara Timur dan Papua masih dalam tahap

pengusulan, sehingga kurang mewakili untuk melihat areal kajian. Wilayah yang akan dikaji dalam

penyusunan briefing paper ini adalah KEE Teluk Pangpang, Banyuwangi Jawa Timur; KEE Taman

Kehati Hutan Pelawan, Bangka Tengah, Bangka Belitung; dan KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan

Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung, Ketapang, Kalimantan Barat.

Produk yang dihasilkan berupa peta indikatif KEE di Indonesia dan Briefing Paper “Potret

Pembangunan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Indonesia” kemudian disampaikan kepada

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemangku kebijakan

terkait KEE. Melalui peta Indikatif yang disampaikan harapannya dapat menjadi baseline data bagi BPEE

untuk menentukan lokasi yang berpotensi menjadi Kawasan Eksositem Esensial dan Briefing paper

yang disampaikan dapat dipetik pembelajaran baik yang dapat diaplikasikan/ditiru bagi KEE yang

telah/akan ditetapkan lainnya.

Ringkasan Pencapaian Kegiatan Hibah

1. Peta Indikatif KEE

1.1. Pengolahan Data dan Analisis Peta Indikatif KEE

Kegiatan penyusunan peta indikatif KEE di Indonesia dilakukan dari Desember 2018 hingga

Agustus 2019 yang disusun oleh 8 orang GIS operator dan 2 orang GIS specialist. Proses

penyusunan peta tersebut dimulai dengan penyusunan “Draft Metodologi Penyusunan Peta

Indikatif KEE” yang disusun berdasarkan kebijakan dan peraturan-peraturan terkait sembari

mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan dalam analisis peta. Analisis peta

menggunakan aplikasi GIS dan beberapa aplikasi pendukung lainnya, seperti Model

Circuitescape dan Model Maximum Entrophy. Dalam proses analisis, FWI berdiskusi dengan

BPEE untuk mendapatkan masukan dan bantuan dalam pengumpulan data dari pihak

pemerintah untuk mempercepat proses permohonan data. Data-data yang dimohonkan

berasal dari KLHK, Kementerian ESDM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan

Badan Informasi Geospasial (BIG).

Gambar 1. Alur penyusunan peta indikatif KEE

1.2. FGD Eksternal Review

Hasil analisis peta indikatif yang disusun hingga bulan Juli 2019 kemudian dipaparkan kepada

para pihak pada tanggal 29 Juli 2019. Para pihak yang hadir pada kegiatan ini yaitu BPEE,

USAID-BIJAK, PIKA, Litbang KLHK, BIG, KKH-KLHK, LIPI. Kegiatan ini dilakukan untuk

mendapatkan masukan atas hasil analisis peta yang akan disampaikan kepada BPEE. Masukan-

masukan yang diterima untuk perbaikan peta indikatif KEE kemudian diakomodir untuk

dilakukan revisi sesuai dengan ketersediaan data yang ada. Penambahan data yang penting

dalam analisis peta ini adalah penambahan data konflik antara satwa liar dan masyarakat

serta Taman Buru ke dalam Tipologi Koridor Hidupan Liar, perbaikan topology data, dan

penambahan spesies darat ke Tipologi Lahan Basah.

1.3. Output Kegiatan

Pengumpulan data

Analisis Peta

Review Ekspert

Revisi Peta

Target penyusunan peta ini adalah 7 peta indikatif KEE di Indonesia yang terbagi menjadi 7

region, yaitu region Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Maluku-Maluku Utara, Papua, dan

Bali-Nusa Tenggara. Peta tersebut kemudian diberikan kepada BPEE sebagai baseline peta

untuk menentukan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai Kawasan Ekosistem Esensial.

2. Penyusunan Briefing Paper Pengelolaan KEE

2.1. Lokakarya Penyusunan Briefing Paper I

Penyusunan Briefing Paper sebagai salah satu produk untuk menampilkan gambaran

pengelolaan KEE yang telah berjalan di Indonesia. Dalam penyusunan Briefing Paper, tahapan

awal yang dilakukan adalah riset meja dan mengadakan lokakarya dengan mengundang para

pihak untukmenyusun outline briefing paper, pertanyaan kunci, serta pemilihan KEE yang

akan dikunjungi pada lokakarya pertama. Para pihak yang hadir pada lokakarya pertama ini

adalah BPEE, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah (CDKW) VI, CDKW VII, USAID BIJAK,

USAID LESTARI, Kanopi, BPEE, BBKSDA Jawa Barat, FWI, HCSA. Lokakarya pertama

dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019 di Bandung. Hasil dari lokakarya ini adalah outline

briefing paper, pertanyaan kunci untuk melakukan pengumpulan data di lapangan, dan

pemilihan perwakilan KEE yang akan dikunjungi. Lokasi yang dikunjungi adalah 3 dari 4

perwakilan Tipologi KEE yang pengelolaannya telah berjalan, yaitu (1) KEE Lahan Basah

Banyuwangi, Jawa Timur; (2) KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung

Tarak-Gunung Palung, Ketapang, Kalimantan Barat; (3) KEE Taman Kehati Hutan Pelawan,

Bangka Tengah, Bangka Belitung. Selain mendapatkan lokasi yang akan dikunjungi, kegiatan

ini juga menghasilkan outline briefing paper pengelolaan KEE dan daftar pertanyaan kunci

yang akan digunakan pada saat FGD di 3 lokasi KEE.

2.2. FGD di 3 Lokasi KEE

FGD ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi faktual terkait pengelolaan KEE

di KEE Taman Kehati Hutan Pelawan, Bangka Tengah; KEE Koridor Hidupan Liar Sungai

Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung; KEE Lahan Basah Teluk Pangpang, Banyuwangi.

Kunjungan lapangan dilakukan selama 6 hari untuk masing-masing lokasi dengan

mengunjungi masing-masing instansi yang terlibat dalam perlindungan KEE, baik dari

pemerintah daerah, NGO, akademisi, dan masyarakat. Pemilihan instansi didasari dari Surat

Keputusan Penetapan Forum Pengelola Kolaboratif KEE pada masing-masing KEE yang akan

dikunjungi.

Pelaksanaan FGD dimasing-masing wilayah dilakukan pada:

1. KEE Taman Kehati Hutan Pelawan, Bangka Tengah: 8 – 12 April 2019

2. KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Putri,

Ketapang: 19 – 23 Agustus 2019

3. KEE Lahan Basah Teluk Pangpang, Banyuwangi: 2 – 6 September 2019

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam dengan panduan

pertanyaan yang telah disusun bersama. Hasil dari masing-masing FGD adalah sebuah

laporan kajian pengelolaan KEE, yang kemudian akan disusun menjadi sebuah draft Briefing Paper.

2.3. Lokakarya Penyusunan Briefing Paper II

Lokakarya kedua ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan serta mengkonfirmasi

kevalidan data dan informasi dari draft Brifing Paper yang telah disusun. Selain itu juga

mengumpulkan rekomendasi-rekomendasi dari peserta yang hadir. Kegiatan ini dilaksanakan

pada tanggal 19 Desember 2019 dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing forum

pengelola, yaitu: Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup Bangka

Tengah, Balai Besar KSDA Jawa Timur, dan PT Kayung Agro Lestari. Dari kegiatan ini

didapatkan beberapa masukan dan perbaikan serta penambahan data dan informasi untuk

melengkapi draft briefing paper yang telah disusun, serta beberapa rekomendasi yang

disampaikan oleh peserta. Peserta memberikan satu suara dalam rekomendasi yang ingin

disampaikan, yaitu agar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Pedoman Perlindungan KEE agar dipercepat pengesahannya untuk memperkuat payung

hukum KEE.

2.4. Output Kegiatan

Hasil akhir dari pengumpulan data dan informasi baik melalui riset meja, kunjungan lapangan,

dan lokakarya adalah sebuah Briefing Paper dengan judul “Potret Pembangunan Kawasan

Ekosistem Esensial di Indonesia”. Briefing paper yang juga berisi rekomendasi ini, utamanya

disampaikan kepada Bina Pengelola Ekosistem Esensial dan juga diseberluaskan kepada

pemerintah daerah khususnya pemda dari 3 lokasi kajian, NGO, media, dan mitra FWI

lainnya. Selain itu juga dipublish di website FWI (www.fwi.or,id)

Capaian dari kegiatan yang dilakukan oleh FWI dapat dilihat berdasarkan indikator dapat dilihat pada

table berikut:

Nama Indikator Target Aktual Deskripsi

Jumlah Pengambil Kebijakan

yang menerima masukan

kebijakan/ policy brief dari

FWI terkait pengelolaan KEE

di Indonesia

1 orang

Pengambil

Kebijakan pada

bulan ke 9

1 orang

pengambil

kebijakan pada

bulan ke 12

Briefing Paper ‘Potret

Pembangunan Kawasan Ekosistem

Esensial (KEE) di Indonesia)

diterima oleh Kepala Seksi

Perpetaan Kawasan Ekosistem

Esensial Pada Sub Direktorat

Pemolaan dan Perpetaan Kawasan

Ekosistem Esensial. yang

merupakan salah satu pengampu

kebijakan terkait KEE pada tanggal

23 Desember 2019 di Manggala

Wanabakti, Jakarta.

Jumlah forum yang

diselenggarakan oleh BIJAK

atau FWI untuk membahas

dan/atau mengembangkan

rencana aksi/rekomendasi

kebijakan untuk mendukung

tujuan BIJAK

1 forum pada

bulan ke 5

1 forum pada

bulan ke 12

Pemerintah Daerah (Dinas

Kehutanan Kalimantan Barat, Balai

Besar KSDA Jawa Timur, dan

Dinas Lingkungan Hidup Bangka

Tengah) dan Private sector (PT

Kayung Agro Lestari) terlibat

dalam sebuah diskusi dalam

penyusunan rekomendasi atas

Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan terkait

Perlindungan Kawasan Ekosistem

Esensial.

Jumlah peta indikasi KEE

yang berhasil dibuat oleh

FWI

7 peta pada

bulan ke 6

7 peta pada

bulan ke 8

Telah dihasilkan 7 (tujuh) buah

Peta Indikatif KEE di Indonesia

berdasarkan region, yaitu region

Kalimantan, Sumatera, Jawa,

Sulawesi, Maluku-Maluku Utara,

Papua, dan Bali-Nusa Tenggara.

Jumlah berita yang dimuat

media terkait isu dan/atau

kegiatan dari program FWI

3 kliping media

pada bulan ke

7

3 kliping

media pada

bulan ke 12

Kajian FWI terkait pengelolaan

KEE di KEE Taluk Pangpang,

Banyuwangi; KEE Hutan Pelawan,

Bangka Tengah, dan KEE Sungai

Putri-Gunung Tarak-Gunung

Palung di publikasikan di

1. Website FWI

(www.fwi.or.id)

2. Intagram FWI

(@pemantauhutan)

3. Fanpage FB FWI (Forest

Watch Indonesia)

Jumlah

masukan/rekomendasi

kebijakan dari pemangku

kepentingan atau para ahli

terkait potensi KEE atau

terkait pengelolaan KEE yang

berhasil dihimpun oleh FWI

1 dokumen

rekomendasi

pada

bulan ke 7

1 dokumen

rekomendasi

pada bulan ke

12

Rekomendasi hasil masukan dari

pemerintah daerah (Dinas

Kehutanan Kalimantan Barat, Balai

Besar KSDA Jawa Timur, dan

Dinas Lingkungan Hidup Bangka

Tengah) dan Private sector (PT

Kayung Agro Lestari) disusun dan

ditulis dalam briefing paper

“Potret Pembangunan Kawasan

Ekosistem Esensial (KEE) di

Indonesia”. Rekomendasi ini akan

disampaikan kepada BPEE sebagai

bahan masukan dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

terkait Perlindungan KEE dan

peraturan turunannya.

Kegiatan atau Milestones yang Tidak Tercapai

Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan 3 kali modifikasi kontrak. Modifikasi pertama dilakukan pada

tanggal 10 Mei 2019, modifikasi kedua pada tanggal 25 Oktober 2019, dan modifikasi ketiga dilakukan

pada tanggal 12 Desember 2019.

Perubahan modifikasi pertama yaitu merubah 2 dari 3 lokasi FGD pengumpulan lesson learned

pengelolaan KEE, yang semula di Nusa Tenggara Timur dan Papua menjadi Jawa Timur dan

Kalimantan Barat. Perubahan ini dikarenakan tahapan penetapan KEE di Nusa Tenggara Timur dan

Papua masih dalam tahap pengusulan, sehingga kurang mewakili sebagai lokasi kajian untuk melihat

gambaran pengelolaan KEE di Indonesia. Perubahan lainnya, atas permintaan BPEE untuk

menambahkan Pulau Jawa dalam wilayah analisis peta indikatif KEE sehingga mengakibatkan

penambahan 1 orang GIS operator, dan dikarenakan adanya keterlambatan yang signifikan dalam

pendanaan tambahan dari BIJAK, maka perlu dilakukan penyesuaian jatuh tempo penyelesaian

kegiatan menjadi 30 Agustus 2019. Perubahan-perubahan tersebut juga berimplikasi pada jumlah dan

urutan target milestone, yang semula 7 menjadi 8 milestone. Perubahan lokasi FGD dan penambahan

1 orang GIS operator berdampak pada perubahan alokasi budget menjadi Rp.886.610.000 dari

Rp.888.310.000.

Pada modifikasi kedua dan ketiga, terjadi perubahan tanggal penyelesaian kegiatan hingga 20

Desember 2019. Perubahan ini diperlukan dikarenakan terdapat satu kegiatan (Lokakarya Penulisan

Briefing Paper kedua) yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan butuh penyesuaian waktu dengan

BPEE sebagai penerima manfaat utama dari capaian program. Penyesuaian ini berkaitan dengan adanya

proses suksesi di internal BPEE dan juga penyesuaian target BPEE dalam renstra 2020.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatannya, terdapat perubahan satu bentuk kegiatan, yaitu peluncuran

hasil kajian FWI tentang Peta Indikatif dan briefing paper Pengelolaan KEE. Rencana awal, bentuk

peluncuran kegiatan adalah peluncuran hasil kajian FWI kepada publik, pemerintah dan juga media.

Namun, BPEE keberatan jika peta indikatif KEE yang telah disusun dipublikasikan kepada publik

dikarenakan selain karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait Perlindungan KEE belum

disahkan juga karena peta yang direncanakan akan dipublikasikan masih perlu dilakukan perbaikan,

sehingga kegiatan ini tidak terlaksana seperti yang direncanakan. Selain itu, BPEE juga tidak menyetujui

FWI membuat Siaran Pers terkait publikasi hasil kegiatan FWI dikarenakan Peta Indikatif KEE. Dan ini

juga berdampak pada tidak adanya kliping media yang merupakan bahan verifikasi Milestone 8.

Pembelajaran dan Rekomendasi

Tantangan yang dirasakan selama pelaksanaan kegiatan adalah sulitnya birokrasi pemerintah menjadi

tantangan tersendiri bagi FWI agar dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target waktu dan capaian

kegiatan. Contohnya dalam penentuan waktu kegiatan yang sebelumnya disepakati. Namun karena

sesuatu hal yang kemudian diundur, bahkan tanpa pemberitahuan kepada penerima hibah. Hal lain

misalkan ada kesepakatan dalam metode atau data yang digunakan, namun kemudian ada perubahan

yang mau tidak mau harus diikuti.

Berdasarkan pengalaman yang dirasakan selama pelaksanaan kegiatan, penerima hibah dianggap

sebagai konsultan teknis oleh penerima manfaat. Hal ini bisa jadi karena ada ketidakjelasan konteks

kerjasama antara pemberi dana hibah, penerima manfaat, dan penerima dana hibah. Dan di level

teknis, hal ini berdampak dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan.

Berkenaan dengan dua hal diatas, ketika terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan

diskusi dan koordinasi dengan USAID-BIJAK hingga diperoleh beberapa putusan-putusan dalam upaya

penyelesaian kendala. Sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu dan capaian.

Kisah Sukses Hibah

Salah satu output produk dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peta indikatif KEE di Indonesia yang

diproduksi menjadi 7 peta per region. Dan hasil dari analisis peta ini akan digunakan menjadi baseline

data oleh BPEE untuk menyusun Peta Indikatif KEE yang direncakan akan di SK kan oleh Direktur

Jenderal KSDAE, KLHK. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Tandya Tjajana pada saat

kegiatan ‘Eksternal Review Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Esensial’ pada tanggal 29 Juli 2019 di

Bogor menyatakan dalam sambutannya bahwa peta hasil penyusunan bersama ini akan sangat

bermanfaat untuk kerja-kerja lainnya.

Selain itu, Draft Metodologi Penyusunan Peta Indikatif KEE di Indonesia yang disusun oleh FWI

dengan mendapatkan masukan dari BPEE dijadikan bahan utama dalam penyusunan ‘Petunjuk Teknis

Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial’ oleh BPEE dan telah ditandatangani oleh

Bapak Tandya Tjajana, Direktur BPEE. Ilustrasi dari Juknis tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

II. FINANSIAL

Deskripsi Pendanaan Kegiatan Hibah

Pelaksanaan kegiatan ini didanai oleh USAID-BIJAK dan FWI sebagai penerima hibah, dengan proporsi

90% dari USAID BIJAK dan 10% dari FWI. Total dana yang dibiayai oleh USAID BIJAK adalah

IDR886.610.000,- untuk mendanai 10 kegiatan, dan FWI berkontribusi dalam pembiayaan pendukung

kantor, transporatasi kegiatan di Jakarta, Bogor, Bandung, Bangka Belitung, dan Jawa Timur, serta

penyediaan alat tulis untuk kegiatan-kegiatan diskusi dengan total .

Ringkasan Biaya Kegiatan dan Pembayaran Hibah

Pemberian hibah jenis jumlah tetap (fixed amount award)

Komitmen anggaran Hibah

Chemonics

Total Pembayaran

Milestone

Variasi Tindakan yang

Dilakukan

886.610.000

886.610.000

Penjelasan Biaya yang Lebih Tinggi atau Lebih Rendah Daripada

yang Diantisipasi

Terjadi perubahan alokasi budget untuk pelaksanaan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Penambahan tenaga GIS untuk melakukan analsisi peta indikatif KEE untuk region Jawa yang

awalnya tidak termasuk dalam perjanjian, tetapi ada permintaan dari BPEE untuk dianalisis.

Sehingga ada penambahan honor untuk 1 orang tenaga GIS selama 2 bulan.

2. Perubahan lokasi kajian. Perubahan 2 dari 3 lokasi kajian berpengaruh pada perbedaan budget

untuk akomodasi dan transportasi.

3. Perubahan bentuk kegiatan. Kegiatan publikasi produk hasil kegiatan FWI dirubah menjadi

kegiatan pemaparan di Kantor BPEE. Hal ini berdampak pada perubahan budget kegiatan.

4. Penambahan revisi peta indikatif KEE. Hal ini berpengaruh pada penambahan waktu untuk

analisis, sehingga diperlukan penambahan waktu dan tenaga untuk melakukan revisi peta.

Perubahan-perubahan tersebut berdampak pada pengurangan jumlah pembayaran dana hibah yang

diterima FWI. Perjanjian awal, total dana hibah yang akan diterima FWI sebesar IDR888.310.000,-

menjadi IDR886.610.000,-

Petu

nju

kTe

knis

Iden

tifi

kasi

dan

Inve

nta

risa

siK

awas

anEk

osi

stem

Esen

sial

Pendahuluan

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Batasan danPengertian

Pengelolaan Data Non-Spasial

Metode

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan

Metode PengelolaanData Spasial

Pengumpulan Data

Pengolahan Data Spasial

Penyajian Data