KEMENTERIAN AGAMAINSPEKTORAT JENDERAL

MENEGUHKAN KOMITMEN PENCEGAHAN DALAM PENGAWASAN

RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018

OlehProf . Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A

Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI

Grand Sahid Jakarta, 29-31 Januari 2018

1

2

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR JENDERAL TAHUN 2017

No SASARAN

PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

1 Meningkatnyaketaatan, mutukinerjaaparatur, danakuntabilitaskinerjaKementerianAgama

1 Nilai evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi KementerianAgama.

70 -

2 Persentase skor hasil audit kinerja diatas 75 60% 38%

3 Persentase satuan kerja yang dinilai mampu menerapkan ZI WBKdari satuan kerja yang dilakukan pendampingan

10% 29,41%

4 Level kapabilitas Itjen (IACM) Level 2 Level 2

5 Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/hasil audit Itjen,BPK, dan BPKP

60%

ITJEN = 80%BPKP = 89.57%BPK = 73.40%

Rata-Rata = 80,99%

6 Persentase penanganan pengaduan masyarakat 80% 96,8%

7 Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal daninternal dari total anggaran Inspektorat Jenderal

1% 0,17%

8 Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan InspektoratJenderal Kementerian Agama

WTP WTP

9 Predikat SAKIP Itjen Kementerian Agama BB A

10 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar kompetensijabatan

60% 60%

11 Tingkat indispliner lingkup pegawai Itjen 5% 0,44%

3

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

No SasaranProgram

Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Kendala PIC

1 PeningkatanAkuntabilitasKeuangan

• Reviu LaporanKeuangan

• Pendampingan LK

Reviu LaporanKeuanganPendampingan LK

KoordinasiPelaksanaanReviu LK

PenyampaianLaporan HasilReviu danPendampingan

Catatan hasilreviu tidaktindalanjutiseluruhnya

Para Irwil

2 PeningkatanMutu KinerjaKementerianAgama

• PKPT berbasis Risiko• Audit Kinerja• Kapabilitas APIP• Standar Kompetensi

Jabatan

Audit KinerjapadaUnit Eselon I Pusat dan SatkerDaerah

SupervisiPimpinanTelaah Sejawat

HasilRekomendasiAudit disampaikan

HasilRekomendasibelumditindaklanjutiseluruhnya

Para Irwil

3 MewujudkanReformasiBirokrasi

• Panel PMPRB• Evaluasi SAKIP

Rapat Panel PMPRB denganseluruhpenanggungjawabprogram

PemantauanImplementasiRB pada Satker

Pembinaan danpendampinganimplemetasi RB

Eviden RB belumdipenuhiseluruhnya

Sekretaris

4 MeningkatnyaIntegritasAparaturKemenag

• PendampinganPelaporanLHPKN/LHKASN

• PemantauanKedisplinan Pegawai

KoordinasiPelaksanaanPengelolaanLHPKN/ LHKASN

Verifikasi dalamjaringan

Penyederhanaan wajib laporLHKPN menjadiwajib laporLHKASN

Jaringan danAplikasi tidakoptimal

Sekretaris

5 Meningkatnyatindak lanjuthasilpengawasan

Pemantauan TLHP Pendampingan, pemutakhiran dankoordinasi

SIMWAS Online PenyamapianRekap Temuan

Temuan yang tidak dapatditindaklanjuti

Sekretaris

ISU-ISU STRATEGIS

1. Ujaran Kebencian

4

2. Netralitas ASN3. Penyelesaian Permasalahan Aktual

Berbasis Satuan Kerja4. Pemantapan Pelaksanaan Audit

dengan Pengelompokan Auditor berdasarkan Bidangnya

5. Early Warning System

Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi

Mendapatkan komitmen pemimpin yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk TimReformasi Birokrasi

Menetapkan Road Map(8 area perubahan)

Menerapkan Manajemen Berbasis

Kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala,

termasuk quick wins

Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

1 2 3 4

5678

5

MENTAL APARATUR

ORGANISASIOrganisasi yang tepat fungsi

dan ukuran

PERATURANRegulasi yang lebih tertib, tidak

tumpang tindih, dan kondusif

SDMAparatur yang berintegritas, netral,

kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

PENGAWASANMeningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

AKUNTABILITASMeningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

PELAYANAN PUBLIKPelayanan prima sesuai kebutuhan

dan harapan masyarakat

BUDAYA APARATURBirokrasi dengan integritas

dan kinerja tinggi

TATALAKSANASistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

DAN HASIL YANG DIHARAPKAN(Perpres 81/2010)

6

7

TABEL HASIL PMPRB KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

NO PROSES NILAI

1 MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 4,40

2 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)

3,34

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 5,00

4 PENATAAN TATALAKSANA (5) 3,88

5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 13,75

6 PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 4,78

7 PENGUATAN PENGAWASAN (15) 9,44

8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

4,08

TOTAL PROSES (60) 48,66

A. Pengungkit B. Hasil

PROSES NILAI

1 KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)

13,66

2 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)

8,07

3 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

8,43

TOTAL HASIL (40) 30,16

INDEKS RB (100) 78,82

HASIL AKSELERASI RB TAHUN

2017

GRATIFIKASI

SPIP

ZonaIntegritas

Aparat Pengawas

Internal Pemerintah

Benturan Kepentingan

PENGADUAN MASYARAKAT

8

9

PERMASALAHAN AKTUAL

1. Tingginya permintaan dari Unit Eselon I lainnya untukmelakukan tugas pengawasan yang bersifat tematik sepertireviu tunggakan PNBP-NR, reviu penggunaan dana SBSN, danlain-lain, namun tidak disertai dengan anggaran yang memadai;

2. Belum optimalnya informasi terkait Rencana Strategis dankegiatan penting lainnya dari Unit Eselon I Pusat yang berhubungan dengan pengawasan seperti permintaan untukmelakukan reviu terkait pembayaran tunggakan TPG;

3. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan yang berhubungandengan penetapan hukuman disiplin pegawai belum optimal seperti proses penjatuhan hukuman disiplin dalam sidang DPK yang pelaksanaanya tidak terencana dengan baik.

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2018

1. Pengawasan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas keuanganKementerian Agama.

2. Orientasi audit diarahkan pada peningkatan mutu kinerja KementerianAgama dengan penetapan sasaran pengawasan berbasis analisis resikoaudit.

3. Pengawasan bersifat preventif/pencegahan lebih diarahkan untuk tujuanearly warning system melalui kegiatan reviu, pendampingan, dan layanankonsultasi. Prioritas pengawasan diarahkan pada program pendidikan yangmemiliki anggaran terbesar dan berisiko tinggi.

4. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Kementerian Agama terutama dalamupaya peningkatan kualitas pelayanan publik percepatan reformasibirokrasi di Kementerian Agama.

5. Penguatan integritas aparatur Kementerian Agama melalui ZI WBK, SPAK,penegakan disiplin PNS, dan peningkatan kepatuhan pelaporan hartakekayaan.

6. Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.7. Percepatan akselerasi tindak lanjut hasil pengawasan.

10

SASARAN PENGAWASAN TAHUN 2018

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kementerian Agama;

2. Meningkatnya Mutu Kinerja Kementerian Agama;

3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama;

4. Meningkatnya Integritas Aparatur Kementerian Agama;

5. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

6. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

7. Melaksanakan Pengawasan Preventif.

11

TERIMA KASIH