III

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada semua pihak khusus tim penyusun buku

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaanzakat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlumenyusun dan menerbitkan buku petunjuk tersebut. Walaupunmasih sederhana, kami berharap buku ini menjadi panduandan petunjuk praktis dalam melaksanakan kemitraan dalampengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan mustahiq.Dengan senang hati kami terima kritik dan saran dari pembacauntuk penyempurnaan ini.

Penerbitan buku ini bertujuan sebagai petunjuk danbahan rujukan dalam melaksanakan kemitraan pengelolaanzakat yang dilaksanakan oleh lembaga pengeloJaan zakat,dan juga sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan kepadapihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat dalam upaya peningkatan hasilpengumpulan zakat dan pemberdayaan mustahik melaluidana zakat.

Dengan mengucap "Alhamdulillahi Rabbi! 'Aalamiin"segal a puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, buku yangberjudul Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam PengelolaanZakat telah selesai disusun dan diterbitkan oleh DirektoratPemberdayaan Zakat tahun anggaran 2011 .

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

KATAPENGANTAR

IV

yang telah ikut memberikan kontribusi pernikiran dalampenyusunan buku ini. Semoga menjadi amal baik. Amin.

Wassalam.

Pet.unjuk Pel",kran"an Kemit.,."",n Dalam Pengelol"",n Z"k"t.

v

BAB V PENUTUP 55GLOSARIUM 57LAMPIRAN 59DAFTAR PUSTAKA 83

BAB IV MODEL KEMITRAAN .43A. Prinsip Kemitraan .43B. Pembiayaan Kemitraan .46C. Pembagian Peran 49D. Pertanggungjawaban 52

BAB TIl KEMITRAAN PENGELOLAAN ZAKAT 25A. Pengertian Kemitraan 25B. Tujuan Kemitraan 28C. Menggagas Kemitraan 29D. Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat 33

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT 7A. Lembaga Pengelola Zakat 7B. Penggunaan Dana Zakat 10C. Zakat di Masa RasulullahSAWdan Shahabat 13

KATA PENGANTAR iiiDAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Dasar Hukum 3C. Tujuan 4D. Sistimatika 5

DAFTARISI

1

Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadisumber penerirnaan negara dan berperan sangat pentingsebagai sarana penanggulangan kemiskinan kemudiansyiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dankebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan,pernbangunan infrastruktur, pembiayaan danpembangunan angkatan perang serta keamanan dan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secaraterencana, terarah dan berkesinambungan bertujuanmenciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuanini rnerupakan tujuan negara dan tujuan Islam, negaramenghendaki masyarakat adil dan makrnur, sementaraIslam secara prinsipil rnenghendaki bergulirnya dana­dana masyarakat, "supaya harta itu jangan hanya beredardi antara orang-orang kaya saja di antara mereka" (QS.59: 7) dan tidakmenghendaki terkonsentrasinya kekayaanpad a segelintir orang, "Kecelakaanlah bagi setiappengumpat lagi pence la, yang mengumpulkan harta lagimenghitung-hitung" (QS. 104: 1-2). Untuk mencapaitujuan tersebut, Pemerintah sesuai dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2011 -2014 akan mendorong dan menggerakkan peran sertamasyarakat dalam menunjang dan melaksanakan ProgramPembangunan Nasional (Propenas) yang merupakansumber paling utama dalam rangka memperlancar lajupembangunan.

A. Latar Belakang

BABIPENDAHULUAN

2

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagaisuatu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataanpendapatan dikalangan umat Islam, adalah karena :Pertama; kurangnya pengertian umat tentang hikmahkewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disenafaskandengan shalat.Kedua; kurangnya pengertian umat tentang tata carapelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakrnuran

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia yangmayoritas penduduknya beragama Islam, adalah negarayang merniliki potensi zakat sangat besar jumlahnya.Potensi ini adalah merupakan sumber pendanaan yangsangat potensial dan akan menjadi sebuah kekuatanpemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan danbahkan lebih jauh lagi dapat meningkatkan perekonornianbangsa. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola olehindividu-individu, secara tradisional dan bersifatkonsumtif,sehingga pemanfaatannya belum optimal.

penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Filosofizakat dalam agama Islam adalah salah satu alternatifpendanaan bagi kemaslahatan umat yang perludiberdayakan secara optimal untuk memperbaikikesejahteraan dan perbaikan ekonomi umat. Oleh karenaitu setiap muslim yang rnemiliki harta dan telah memenuhisyarat-syarat tertentu dan ketentuan ajaran agama Islamdiwajibkan mengeluarkan zakat yang diberikan kepadamereka yang berhak khususnya fakir miskin.

---

3

B. Dasar HukumPenyusunan buku ini didasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku antara lain :1. Undang-undang Dasar 1945.2. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat.3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesiayang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2005.

seperti yang telah dicontohkan melalui lembaga amilinyang telah digariskan Allah SWT dalam al Qur'an.Mengingat fungsinya yang sangat strategis untukmenunjang kehidupan masyarakat, maka zakat perIudidayagunakan dalam rangka pemberdayaan ekonomiumat yang melibatkan berbagai elemenmasyarakat/lembaga yang peduli terhadap pengelolaanzakat. Untuk mencapai kesamaan persepsi dan langkahpara pengelola zakat, perlu disusun buku PetunjukPelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat yangakan dijadikan referensi dalam pelaksanaan kemitraanyang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ).Diharapkan buku inimenjadibahanrujukanpara pengelolazakat dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan zakatdengan para mitra dapat terlaksana sesuai dengan tujuandan filosofi zakat yang berdampak peningkatan kualitaskehidupan fakir miskin dan peningkatan kesejahteraanumat.

4

C. TujuanTujuan penyusunan buku ini adalah:

1. Memenuhi saran dan usul pengurus lembagapengelolaan zakat (BAZ) dari berbagai daerah yangsampai buku ini disusun belum ada petunjukpelaksanaan kemitraan pengelolaaan zakat yangditerbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan ZakatKementerian Agama.

2. Pedoman bagi pengurus lembaga pengelolaan zakat(BAZ)Iagar dalampelaksanaankemitraanpengeloaanpengelolaan zakat sesuai dengan harapan dan tujuanfilosofi zakat yang telah diajarkan dalam ajaran Islam.

3. Panduan Aparat Kementerian Agama baik di tingkatpusat maupun di tingkat daerah dalam memberikan

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2010 - 2014.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2005ten tang Unit Organisasi dan Tugas Eselon IKementerian Negara Republik Indonesia yang telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun2005.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005tentang Rencana Strategis Departemen Agama 2005- 2009.

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi DepartemenAgama.

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010tentang Organisasi dan TataKerjaKementerianAgama.

5

D. SistimatikaSistimatika penyusunan buku Petunjuk Pelaksanaan

Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat terdiri dari limabab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub­bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi uraiantentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, dansistematika penyusunan. Bab kedua Pengelolaan Zakatberisi uraian tentang lembaga Pengelola zakat,penggunaan dana zakat dan zakat di mas a Rasulullahsaw dan shahabat. Bab ketiga Kemitraan PengelolaanZakat berisi pengertian kemitraan, tujuan kemitraan ,menggagas kemitraan dan reinterpretasi pendayagunaanzakat. Bab keempat model kemitraan yang berisi prinsipkemitraan pembiayaan kemitraan, pembagian peranpertanggungjawaban pihak yang bermitra, bab kelimaadalah penutup.

bimbingan dan layanan sebagai regulator kepada parapengelola zakat dalam menjalankan kemitraan denganpihak-pihak lain.

6

7

Sesuai Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999tentang PengeJolaan Zakat bab III pasal 6 dan pasaJ 7menyatakanbahwa lembagapengelolazakat di Indonesiaterdiri dari dua macam yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ)dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakatdibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga AmilZakat didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan olehPemerintah.1. Susunan Organisasi Badan Ami! Zakat

a. Badan Amil Zakat terdiri atas DewanPertimbangan, Komisi Pengawas dan BadanPelaksana.

b. DewanPertimbangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dananggota.

c. Komisi Pengawas sebagaimanadimaksudayat (1)meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.

d. Ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagianpengumpulan, bagian pendistribusian danpendayagunaan.

e. Anggota pengurus BadanAmii Zakat terdiri atasunsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsurmasyarakatterdiriatasunsuruiama,kaum cendikia,tokohmasyarakat,tenagaprofessionaldanlembagapendidikan yang terkait.

A. LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

BABllPENGELOLAAN ZAKAT

8

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat(BAZ)

a. Dewan PertimbanganI) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, danrekomendasi kepada Badan Pelaksana danKomisi Pengawas dalam pengelolaan BadanAmil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspekmanajerial,

2) Tugas Pokoka) Memberikan garis-garis kebijakan umum

Badan Amil Zakatb) Mengesahkan rencana kerja dari Badan

Pelaksana dan Komisi Pengawas.c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta

maupun tidak berkaitan dengan hukumzakat yang wajib diikuti oleh pengurusBadan Amil Zakat.

d) Memberikan pertimbangan, saran danrekomendasi kepada Badan Pelaksana danKomisi Pengawas baik dirninta maupuntidak.

e) Memberikan persetujuan atas laporantahunan hasil kerja Badan Pelaksana danKomisi Pengawas.

f) Dalam pemeriksaan keuangan unsurpengawasdapat memintabantuan akuntanpublik.

b. Komisi Pengawas1) Fungsi

9

Sebagai pengawas internal lembaga atasoperasional kegiatan yang dilaksanakan BadanPelaksana.

2) Tugas Pokoka) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja

yang telah disahkan.b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan­

kebijakan yang telah ditetapkan DewanPertimbangan

c) Mengawasi operasional kegiatan yangdilaksanakan Badan Pelaksana, yangmencakup pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan.

d) Melakukan pemeriksaan operasional danpemeriksaan syari'ah,

c. Badan Pelaksana1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan.2) Tugas Pokok

a) Membuat rencana kerjab) Melaksanakanoperasionalpengelolaan

zakat sesuai rencana kerja yang telahdisahkan dan sesuai dengankebijakanyang telah ditetapkan.

c) Menyusun laporan tahunan.d) Menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepadapemerintah

e) Bertindakdanbertanggungjawabuntukdan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun Iuar,

10

B. Penggunaan Dana ZakatDari sisi pemanfaatan maka pola penggunaan dana

ZIS di Indonesia terkonsentrasi pada 4 sektor, yaitu:1.Bantuan Melalui Kelompok BinaanYang dimaksud dengan bantuan Kelompok Binaanadalah memberikan bantuan modal usaha bagi kelompokyang mempunyai kemampuan untuk berusaba sebagaiupaya untuk mernpertahankan kehidupan baik bagi dirisendiri - keluarga dan kelompok itu sendiri

Salah satu tugas dari implementasi kemitraan yangpenting adalah adalah melakukan sosialisasi tentang zakatkepada masyarakat secara terus menerus danberkesinambungan, melalui berbagai forum dan mediaseperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, radio,internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baikdan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akansemakin sadar untuk membayar zakat melalui lembagazakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasiantara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmabdan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkanzakatnya, cara menghitung yang mudah, serta caramenyalurkannya. Dan sejalan dengan UU No. 3912008ten tang perubahan keempat UU No.7 11983 tentang PajakPenghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak iniperlu juga disosialisasikan kepada masyarakat melaluikemitraan. Bermitra pengelolaan zakat hanya dapatdilakukan dengan lembaga zakat bentukan pemerintah(Baznas, Bazda Provinsi, Bazda KabupateniKota danBazda Kecamatan serta Lembaga Amil Zakat yang sudabdikukuhkan oleb Pemerintah.

11

2. Pemberdayaan ekonomiDalam melakukan pengembangan ekonomi, ada

beberapa kegiatan yang dapat dijalankan olehlembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi kedalarnberbagai bentuk, misalnya:a. Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja

ataupun untuk membantu pengusahameningkatkan kapasitas dan mutu produksi.

b. Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkandan memasarkan hasil-hasil industri kecil, sepertikerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain.

c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperanserta dalarn berbagai parneran.

d. Penyediaan fasilator dan konsultan untukmenjarnin keberlanjutan usaha, misalnya KlinikKonsultasi Bisnis (KKB) yang rnengembangkanstrategi pemberdayaan pengusaha kecil danmenengah dalam bentuk alih pengetahuan,keterampilan, dan informasi.

e. Pembentukan lembaga keuanganLembaga zakat dapat mengembangkan lembagakeuangan mikro syariah (LKMS) misalnya denganpendirian BMT atau lembaga ekonomi bagi hasil(LEB)

f. Pembangunan industriModal dan investasi yang dapat disalurkanlembaga zakat melalui pembangunan industri

agar pengembangan ekonomi dapat dikalanganmustahiq lebih meningkat.

12

3. Pendidikana. Beasiswa

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusiaterdidik, diperlukan banyak beasiswa. lni berlakuuntuk program beasiswa formal (sekolah dasar,lanjutan, dan perguruan tinggi), maupun pendidikannon formal (program-program pelatihan,keterampilan, atau keahlian tertentu).

b. Orang Tua AsuhSalah satu upaya lembaga zakat dalam bidangpendidikan adalah dalam bentuk orang tua asuh,diberikan oleh perseorangan, dan juga sebagianlagi oleh lembaga termasuk perusahan. Akan tetapi,kegiatan orang tua asuh yang diberikan oleh individuanggota masyarakat umumnya lebih dominant. Polabantuan yang umum diberikan adalah denganmemberikan bantuan pembayaran biaya pendidikan.

c. Pendidikan melalui swadaya masyarakatProgram pendidikan seperti ini umumnya didirikan

atas inisiasi lembaga zakat. Selain itu, lernbagazakat pada tahap awal bertugas sebagai manajer,sedangkan para pekerjanya adalah para mustahikyang berada di lingkungan industri.1) Program-program dalam pengembangan

ekonomi dilakukan dengan tujuan, yakni:2) Penciptaan lapangan kerja3) Peningkatan usaha4) Pelatihan5) Pembentukan organisasi

13

1.Masa Rasulullah sawAgar dana zakat itu benar-benar sampai kepada

yang berhak(mustahik),makaAI-Qur'andanAl-Hadistrnengaturnya demikian rupa melalui pembentukanpara petugas khusus yang telah disebutkan dalam

C. Zakat di Masa Rasulullah SAW.Dan Shahabat

4. Layanan SosialYang dimaksud layanan sosial adalah layanan yangdiberikankepadakalanganmustahikdalammemenuhikebutuhan mereka. Kebutuhan mustahik sangatberagam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi.Dari kebutuhan yang paling mendasar, sepertikebutuhan makan hari ini, kebutuhan pengobatan,bayarSPPdan tunggakannya,biaya transportasipulangkampung.

atas inisiatif dan dikelola langsung oleh kelompokmasyarakat atau lembaga dan adakalanya bukansekolah formal.

d. Pembangunan fisik sarana pendidikan.Kegiatan ini biasanya dilakukan pada kondisi danwaktu yang memang dianggap diperlukan (bersifattidak rutin). Misalnyamemperbaiki sarana sekolahdan bangunan sekolahyang mengalamikerusakan,serta pembangunan fasilitas dan gedung sekolahpada lokasi yang memang belurnmemiliki fasilitastesebut.

Petvnjvk Pelak~anaan Kemihaan Dalam Pengelolaan Zakat

14

"Sesungguhnyazakat-zakat itu, hanyalah untuk orang­orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-penguruszakat, Para mu 'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,untukjalan Allah dan untuk merekayuang sedang dalamperjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkanAllah,danAllahMaha mengetahui lagiMaha Bijaksana".

Petugas yang mengurus zakat dalam Al Qur'an disebutdengan istilah "al-laamiliina 'alayha" . Kata inimerupakan kata jamak (plural) dari kata 'amil yang secaraharfiah berarti para pekerja. Maksudnya adalah orang­orang yang secara spesifik, serius dan profesional terlibatdengan penanganan zakat apakah itu dalam halpenghimpunan dan pengelolaan, maupun dalam halpendistribusian dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan sejarah keamilan di awal-awalIslam pada zaman nabi Muhammad saw dan khulafaar-Rasyidin, terutama zaman Abu Bakar Shiddiq, dapatditelusuri dari sejumlah hadist dan atsar berikut ini :

Dari Ibnu Abbas, Ra, dia berkata : "Ketika Nabi saw,hendak mengutus Mu'adz ke Yaman beliau bersabda :"sesungguhnya engkau (Mu'adz), akan mengunjungisuatu kaum dari Ahli Kitab (di Yaman). Bagitu kamutiba menjumpai mereka, hendaklab kamu seru mereka

Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60:

<.....JlbT " ." ~ w~'iT- 1"·1:: : L .'::'i,- ..«. --fi- .1'; :il~~.;" ..J'~I.s .r ~r-rJ""- .r-J"1::'"""~J~J_~ J

- .MJ~~ 4;."", , ~... ,J ."" ."!J J'.""

Q~~:Jilj ;»I-":::;~! cJ:;·;.Hiftj~I~J~.fllj

15

DariAnas fa, bahwasannyaAbu Bakar al.Shiddiq fa,pernah menulis (surat) kepadanya (sewaktu Anas diutus

untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan(yang wajib disembah) selain Allah, dan sesungguhnyaMuhammad adalah utusan Allah. Kemudianjika merekasemuamentaatiseruanmuitu, informasikankepadamerekabahwaAllah mewajibkan kamu supaya melakukansholatlima kali dalam sehari semalam, katanya. Jika merekamentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabarikepada mereka bahwaAllah SWTjuga mewajibkanzakatkepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan)kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengahmereka ... " (HR. al-Bukhori, Muslim dan al-Nasa'i).

Dart Mu'adz bin Jabal, ra, bahwasannya ketika nabiMuhammad mengutusnya SAW ke Yaman, nabimemerintahkannya supaya mengambil (zakat) dari tiap­tiap tiga puluh ekor sapi, satu tabi' atau tabi'ah (sapiyang berumur satu tahun,jan tan atau betina); dari tiap­tiap empatpuluh ekor; satu musinnah (sapiyang berumurdua tahun yang berjenis kelamin betina); dan tiap-tiaporang yang baligb (hendaklah ditarik) satu dinar atausebanding dengan itu (dart) kaum ma'afiri (nama salahsatu kabilah di Yaman). ( HR. al-Khamsah).

Dari Abdullah bin Awfa, dia berkata : "adalahRasulullah SAW itu manakala beliau didatangi suatukaum untukmeyerahkansedekah (zakatnya),nabi berdo'a: 'Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka'.(HR. Muttafaq 'alaih)

Pet.vnjukPel"kmn""n Kemit".""n D"I"m Pengelol""n Z"k"t

16

ke Bahrain). Isinya: "tnt adalah kewajiban zakat yangdifardhukan oleh Rasulullah saw alas kaum muslim in,dan yang telah diperintahkan AUah kepada Rasul-Nya(yaitu) pada tiap-tiap 24 ekor unta dan yang kurangdaripadanya ada zakat seekor kambing; pada setiap limaekor unta-zakatnya- seekor kambing. Kemudian jikauntanya meneapai 25-35 ekor zakatnya satu ekor untabintu makhadh (anak sapi betina yang usianya memasukitahun kedua); jika tidak ada, boleh diganti dengan ibnulabun (anak unta jantan yang umurnya memasuki tahunketiga). Apabi/a telah meneapai 36-40 ekor sapi, makazakatnya adalah adalah satu hiqqah (unta betina yangumurnya memasuki tahun keempat), yang bisa di naiki(di setubuhi) oieh untajantan. Apabila unta telah 61-75,maka zakatnya adalah satu jadz 'an (onta betina yangumurnya memasuki tahun kelima), dan apabila mencapai76-90 ekor unta, maka zakatnya dua bintu labun. Apabilatelah meneapai 91-120 ekor, maka zakatnya dua hiqqabyang bisa dinaiki (dikawini) oleh onta jantan. Manakalalebi dari 120, maka zakanya pada setiap 40 ekor, satubintu labun dan pada setiap 50 ekor satu hiqqah. Danbagi siapa saja yang tidak memiliki onta sebanyak itu,melainkan hanya empat ekor unta, maka bagiannya tidakada kewajiban zakat keeuali ia berkemauan untuk itu danpadanya (dikenai zakat) seekor kambing yaitu yang sudahbisa meneari makan sendiri. Bila seseorang memiliki 40-120 kambing, zakatnya seekor kambing, jika lebi dari 120hingga 200 ekor kambing, maka zakatnya dua ekorkambing, jika lebih dari 300 ekor, maka zakatnya tiap­tiap 100 ekor satu ekor kambing.

17

Apabila kambing mencari makan sendiri milikseorang itu kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajibanzakat baginya kecuali yang memiliki kemauan (untukitu). Tidak boleh dikumpulkan [kambing-kambing) yangterpisah (milik beberapa orang); dan tidak bolehdipisahkan ( kambing-kambing) yang terkumpul (miliksatu orang) karena takut membayar zakat. Dan apa-apayang menjadi kepunyaan dua orang yang bersekutu makaantara mereka berhitung dengan cara yang adil (masing­masing memikul beban zakat menurut besar kecilnyamodal dalam persekutuan itu). Tidak boleh dikeluarkanuntuk zakat, binatang tua dan atau binatang buta, sertatidak boleh diambil yang jantan (untuk zakat) kecualikalau muzakki mau memberi (sedekah biasa). Pada perak,yang telah mencapai 200 dirham, zakatnya ~ dari 1/10.jika belum mencapai sebesar itu, kecuali hanya J20dirham, maka tidak ada (kewajiban) zakat padanya,kecuali itu berkehendak untuk memberi. Dan siapa yangmemiliki onta sampai (batas) zakatjadza'ah padahal diatidak memiliki jadza 'ah kecuali hiqqah yang ada padanya,maka boleh diterima zakatnya dalam bentuk jadza 'ah,hanya saja dia berkewajiban menambah dengan dua ekorkambing jika itu tidak menyulitkan muzakki, ataudigantikan dengan 20 dirham perak. Dan siapa yangmemilih sejumlah onta dengan zakat hiqqah, padahal diatidak memiliki hiqqah yang dimaksud, dan hanya adajadza 'ah, maka sesungguhnya dia (muzakki) dibolehkanberzakat dengan jadza'ah, dengan catatan penerima zakat(amilin) wajib mengembalikan 20 dirham perak atau duaekor kambing kepada muzakki ( HR. al-Bukhari ).

18

Dari sejumlah ayat, hadits dan atsar sahabat diatas,dapat diambil beberapa pemaharnan berharga tentangberbagai persoalan yang berkenaan dengan pengelolaanzakat. Beberapa pemaharnan yang dimaksud adalah :

Pertama, bahwa untuk menangani persoalan zakat,disamping nabi sendiri menempatkan dirinya sebagaiamil. Diantara orang yang pernah diangkat oleh nabiMuhammad saw menjadi amil ialah Mu'adz bin Jabal.Demikianjuga dengan pengangkatanAnas binMalik Ra,sebagai amil di Bahrain oleh khalifah Abu Bakar al­Shiddiq Ra.

Kedua, pengangkatan arnilin tidak hanya dilakukanuntuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi jugadiangkatamilinuntuk tingkat daerah.Hadits dariAbdullahbin Awfa menggambarkan keberadaan nabi MuhammadSAW.sebagai amilin pusat yang berdiamdi Madinah (ibukota Negara Islam kala itu); sementara Mu'adz bin Jabaldiangkat sebagai amilin zakat di daerahYarnan.Demikianpula dengankhlaifah AbuBakar sebagaiamilindiMadinah(meskipun demikian akhimya pemah juga menyerahkanurusan zakat ini kepada Umar bin Khattab Ra), danpengangkatan Anas bin Malik sebagai amil di Bahrain.

Ketiga, dalam hal pengangkatan amilin, tampak nabiMuahmmad SAW.danAbu Bakar rnemilih orang-orangyang bukan saja rnemiliki sifat kejujuran dan keadilan,rnelainkanjuga rnemperhatikanpejabatamilin yangbenar­benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya,dan perkara-perkara hukurn Islam pada umurnnya.Pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai arnil

mengisyaratkan hal itu, Demikian pula dengan pelantikanAnas bin Malik sebagai amil pada masa khalifah AbuBakar Ra. Baik Mu'adz bin Jabal maupun Anas bin Malikkeduanya adalah sahabat handal yang memiliki kecerdasansecara akademik dan mengedepankan nilai kejujuran dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Keempat, penghimpunan zakat pad a dasarnya harusbersifat proaktif. Perintah penghimpunan zakat pada suratAt-Taubah ayat 103 dan instruksi nabi kepada Mu'adzsupaya menghimpun zakat penduduk Yaman menunjukkanasas proaktif tersebut. Demikian pula dengan hadits lainsemisal had its yang diriwayatkan dari Amr bin syu'aibyang menyatakan bahwa suatu ketika nabi MuhammadSAW. rnernerintahkan penghimpunan zakat umat Islamdi ternpat tidak ternpat mereka mernberi minum binatangtemaknya. Asas proaktif ini tidak berarti menghalangipartisipasi aktif para muzakki yang berkemauan untukmengantarkan atau menyerahkan zakatnya kepada amilin.

Kelima, alokasi pernbagian hasil dana zakat tampaklebih rnengutamakan pula mustahik yang berada di daerahpara muzakki itu sendiri. Perintah Nabi Muhammad sawkepada Muadz bin Jabal dan membagikannya kepada parafuqara yang ada di Yaman mengisyaratkan upayakesejahteraan sosial berdasarkan sumber asal ekonomidalam kaitan ini zakat itu sendiri. Maksudnya Nabimemerintahkan Muadz supaya menggali potensi dan zakatyang ada di daerah Yarnan untuk kesejahteraan sosia1ekonorni Yarnan itu sendiri. Tidak ada perintah Nabi kepadaMuadz untuk rnengirimkan dana zakat penduduk Yaman(sebagian atau seluruhnya) ke pemerintah pusat

19

20

Ketujuh, Baik Nabi Muhammad SAW. maupun AbuBakar, keduanya berupaya sekuat tenaga untuk mendorongamilin bekerja keras agar setiap muzakki mau mengeluarkanzakatnya. Bahkan jika seseorang belum bisa meneapaiderajat muzakki, baik Nabi Muhammad maupun Abu Bakartidak berkeberatan untuk menarik sebagian keeil dari hartayang dimiliki muslim yang belum meneapai nishab (kadarminimal tertentu untuk mengelurkan z akat).

Keen am, Baik Nabi Muhammad SAW. maupun AbuBakar Ra, keduanya memberikan informasi yang sangatjelas dan lugas tentang hukum, objek, besar penghimpunanzakat, dan hal-hal lain yang bertalian dengan seluk-belukzakat. Kejelasan dan detail informasi zakat seperti mutlakdipandang perlu untuk membantu mempermudah paramuzakki dalam hal penghitungan dan teknik pembayaranzakat. Surat Abu Bakar yang ditunjukkan pada Anas, benar­benar meneerminkan rangkaian informasi zakat hewan(binatang) ternak yang demikian konkrit. Begitu pulamenyangkut penambahan kekurangan atau pengambilankelebihan zakat onta dengan kambing dan atau mata uangdalam upaya mengantisipasi kemungkinan pembayaranzakat yang benar-benar pas dengan jenis-jenis onta yangditentukan.

yang berada di kota Madinah. Namun demikian, tidakberarti tidak boleh mengalirkan sebagian atau seluruh danazakat daerah tetentu untuk para mustahiq zakat yang adadi daerah-daerah lain terutama yang benar-benarmembutuhkan dana zakat. Apalagi dalam satu Negarasemi sal Indonesia.

21

Keadaan demikian terus berlanjut seiring dengankemajuannegaraIslamwaktu itu, denganmencapaipuncak

2. Masa Shahabat.Kebijakan Nabi Muhammad saw dan Khalifah Abu

Bakar ra. tentang pengelolaan dana zakat kemudiandikembangkan oleh para khalifah yang menggantikannyayakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali binAbi Thalib. Bahkan di zaman Umar bin Khattab dankhususnya Utsman bin Affan, administrasi pengelolaanzakat mencapaipuncak kemajuandan kejayaannya seiringdengan kemajuan tata administrasi Islam di berbagaibidang. Seperti diketahui Umar bin Khattab-lah khalifahyangpertamadalamsejarahIslamyangmelakukanberbagaiterobosan untuk menata administrasi negara secara lebihsistematis, transparan, dan profesional.

Anjuran Abu Bakar untuk tetap meerima peternak yangbersedia memberikan sedikit harta atau hewan temaknya,meski belum mencapai 40 ekor kambing atau 5 ekor onta,mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan anjuranNabi kepada Muadz bin Jabal di Yaman untuk memungutbeberapa dirham dari mereka yang belum menjadi muzakki.Pendeknya, Islam mendidik semua umatnya untuk terlibatdengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dalamberbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang kesejahteraanekonomi.

Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat diambilkesimpulan bahwa amil menjadi satu kesatuan mulai daripusat sampai daerah dan gunanya untuk memudahkanpengelolaan ZIS dan haknya sama.

22

kejayaannya pada masa-masa dinasti Bani Abbasyiah dandinasti Bani Umayyah. Hanya saja kejayaan islam danumatnya kemudian mengalami perkembangan pasangsurut sesuai dengan jatuh bangun kekuasaan islam itusendiri. Ketika negara Nasional tumbuh laksana jamurdimana kaum muslimin berlomba-lomba mendirikannegara-negara "kecil" berdasarkan asas nasionalisme,maka kini peduduk muslim di kolong langit ini tidak lagihidup didalam satu sarna lain berbeda-beda. Tetapisemangat untuk mngeluarkan zakat terus berlanjutdisetiap negara yang didalamnya terdapat penghuni(warga negara) yang mengaku diri muslimin (orang islam).

Banyak negara Islam atau negara-negara yangberpenduduk mayoritas muslim yang telah mengalamikemajuan dalam hal pengelolaan zakat. Sebutlahdiantaranya Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Libia,dll. Tennasuk di kawasan negara-negara Asia Tenggara(ASEAN) terutama Brunei Darussalam, Malaysia danSingapura yang lebih dulu melakukan penanganan zakatsecara Iebih serius dan profesional. Khusus di Indonesiayang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam jugatengah berusaha untuk mengatur pengelolaan zakat sepertiyang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. dan khulafaAr-Rasyidin. Keberadaan UUNo. 38 Tahun 1999 ten tangPengelolaan Zakat merupakan salah satu indikatornyameskipun disana-sini diakui masih menimbulkan beberapapersoalan baru yang perlu segera diselesaikan. Lepas darisegalakelernahan yang ada pada UU tersebut dan peraturanlain yang menyertainya, yang pasti kehadiran UU semacamini seyogyanya marnpu menghantarkan kondisi

23

perzakatan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebihmaju. Tentu dengan sistem pengelolaan yang lebihsistematis transparan, profesional akan dapat mengcoversemua kegiatan pemberdayaan zakat walau sebesarapapun, dengan demikian amanah dan di banggakan.

24

Petunjuk Pel"k,s."n"an Kemitr-aan Dalam Pengelolaan Zakat

25

A. Pengertian Kemitraan

Kemitraan berasal dari kata jamak "mitra", yaitupenggabungan dari berbagai kelornpokm kegiatan yangdijadikan menjadi satu kegiatan. Penyatuan ataskesepakatankerja sarna ataupenggabungandisebut satuanorganisasi, sedangkan hubungan antara kegiatan mitradapat dikategorikan hubungan kemitraan yang menjadisatu kegiatan kelompok.

Untuk memperjelaspengertiankemitraandalambukuini, maka akan dikemukakan beberapa pengertian dariberbagai sumber, antara lain:

1. Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiadidefrnisikan sebagai "perihal hubungan (jalinan kerjasarna dsb) sebagai mitra". Sedangkan mitra diartikansebagai "lawan kerja, pasangan kerja". secara umumdapat dikatakanbahwakemitraanmeneakuppengertian"jalinan kerja sarna antara pihak-pihak yang terkaitsebuah kepentingan dan tujuan tertentu.

2. DalamKetentuanUmumPeraturanPemerintahNomor.44 Tahun 1997 terutama da1amPasal 1 menyatakanbahwa : "Kemitraan adalah kerjasama usaha antaraUsahaKeeil denganUsahaMenengah dan atau denganUsaha Besar disertai pembinaan dan pengembanganoleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar denganmemperhatikan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat dan saling menguntungkan".

BABIIIKEMITRAAN PENGELOLAAN ZAKAT

26

4. Kemitraan secara umum adalah suatu pola kerjasamayang saling menguntungkan kedua belah pihak antaramitra (suatu kegiatan) dan intinya berdasar ikatankerjasama.

5. Kemitraan (Kolaborasi) adalah gaya manajemenkolaborasi atau bekerja sama. dengan tujuan mengatasikonflik dengan menciptakan penyelesaian melaluikonsensus atau kesepakatan bersama yang mengikatsemua pihak.

6. Kemitraan Distribusi adalah pemberian nilai yangbisa membantu masyarakat dalam menelaahkepentingan sumberdaya atau area dalam bentuk angkaperbandingan sumberdaya yang penting menurutmasyarakat.

7. Kemitraan Pengelolaan Zakat adalab suatu kegiatanyang dapat meningkatkan kemampuan suatu kegiatanagar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatansebagian dana zakat berupa zakat produktif yangdiberikan dalam bentuk pemberian modal modal usaha.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapatdiambil suatu kesimpulan bahwa kernitraan adalah

3. Kemitraan dalam konteks kelembagaan (institutionalpartnership) dimaknai sebagai "the mode of interactionamong various sectors, agencies, or groups to achievea particular task, objective, goal, or vision whilemaintaining their own institutional autonomy"(LOKNITI, The journal of the NGO coalition, June1991, Vo1.7,Number2).

27

3. Tujuan/sasaran kelompok dari interaksi merupakantitik tolak yang menjadi motifkedua belah pihak dalammenjalin kemitraan. Secara umum tujuan interaksi iniadalah kondisi ideal yang dicita-citakan tantang sebuahmasyarakat (imagined society) yaitu masyarakat yangberkemakmuran dan berkeadi Ian dalam pengertianluas.

2. lnteraksi yang menghubungkan kedua belah pihak,berupa kegiatan kemitraan, sistem pendukung, sisternpeningkatan kapasitas dan pendampingan dalampengelolaan zakat.

1. Pelaku adalah pihak-pihak dalam pengertian ini sebagailembaga (institution), karena berbagai sebab/alasanberkepentingan untuk menjalin hubungan kerja sarnasatu dengan yang lain.

jalinan hubungan kerjasama usaha yang merupakanstrategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebihdengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesardan saling menguntungkan. Maka kemitraan dalampengelolaan zakat adalah kerja sama antara lembagapengelola zakat dengan lembaga lain yang mernilikikesamaan visi dalam pengumpulan pendistribusian danpendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Berdasarkan pengertian kemitraan secara kelembagaantersebut diatas terdapat tiga komponen penting yangmenjadi penyusun dari bangunan kemitraan, yaitu pelaku,interaksi dan tujuan.

28

Tujuan kemitraan pengelolaan zakat adalah :1. Meningkatkan pendapataan usaha kecil dan mustahik

melalui pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul.2. Penumbuhan iklim usaha mustahik yang mendukung

bagi pengembangan usaha kecil yang telah menjadimitra dalam pengelolaan zakat.

3. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelakukemitraan.

4. Meningkatkanpemerataandan pemberdayaanmustahikdan pelaku usaha kecil dalam wilayah binaan mitra.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan,wilayah dan nasional;

6. Adalah "win-win solution partnership" kesadaran dansalingmenguntungkan.Pada kemitraan ini tidak berartipara partisipan harus memiliki kemampuan dankekuatan yang sarna, tetapi yang essensi dan lebihutama adalah adanya posisi tawar yang setaraberdasarkan peran masing-masing.

7. Untuk mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhanekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan

8. Meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq, danshadakah baik skala lokal maupun nasional.

B. Thjuan Kemitraan

Memperhatikan pengertian-pengertian terse but di atas,maka yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitukemitraan dalam pengelolaan zakat adalah kerjasamaantara lembaga pengelola zakat dengan lembaga mitrapengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

C.Menggagas Kemitraan.

Semangat sinergi ini pulalah yang menjadi salah satukata kunci dan rahasiakeberhasilanpengelolaannyadalamarti memberikan dampak yang besar kepada kaum fakirmiskin, tanpa ruh sinergi ini secara ekstrim kita bisamengatakan bahwa mustahil zakat, infaq dan sadaqahakan memberikan dampak yang signifikan kapada umat.

Dan kemutlakanperlunyapersinergidalampengelolaanZIS khususnya di Indonesia dikuatkan dengan kondisiIndonesia yang permasalaban kemiskinannya sangatkomplek,cakupanwilayanyang sangatluasdenganbudayayang berbeda-beda.

Gagasan sinergi dan koordinasi lembaga zakat dalamrangka optimalisasi potensi kedermawanan menujukeadilan sosial ternyata tidak saja merupakan cita-citamasa depan namun telah menampakkan wujudnya padabeberapa bentuk inisiatif terhadap pendayagunaan danazakat yang dikelolanya.

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadapeksistensidan kiprahLAZ sebagai lembagasosiaJ,terdapattuntutan dari masyarakat terhadappeningkatan peran danfungsi LAZ dalam memecahkan persoalan sosialkesebarian. Hal tersebut wajar mengingat LAZ telahberhasilmendapat "mandat"pengelolaandanamasyarakatyang jumlahnya terus meningkatdengan keberhasilannya

pendapatan hasil pembangunan melalui perluasanlapangan kerja, kesempatan berusaha, danpemberdayaan masyarakat (mustahik).

30

Sinergi merupakan kebutuhan bagi semua lembagaamil zakat agar semua kornponen-komponen islamterbentuk dan saling membantu serta saling kokobmengkokobkan. Inisiatif ini juga rnenunjukkan bahwakalangan LAZ secara sadar mulai menyadari perankelembagaannya dalam semesta gerakan sosial di Indonesiadalam konteks perubahan social. Hal ini sejalan puladengan firman Allah SWT dalam surah at- Taubah:71

Salah satu inisiatif yang dilakukan ada1ah strategikemitraan. Inisiatif yang dilakukan LAZ ini lebihmerupakan pili han dari strategi pelaksanaan program.Dalam konteks ini, LAZ masih sepenuhnya rnernposisikandirinya sebagai lembaga dengan berfungsi ganda, yaitusebagaifund-raiser danfund-delivera Strategi kemitraanmelalui pelibatan lembaga sosial lain dalam pelaksanaanprogram lebih merupakan pilihan rasional atasketerbatasan lembaga, dengan masih menyimpanobsesi melaksanakannya sendiri di mas a depanjika telah memiliki kemampuan.

sebagai "local fundraiser". Namun demikian, sebagaigenre baru kelembagaan sosial keagamaan, LAZ masihmemi1iki keterbatasan organisasional dan menajerial dalammenangani persoalan sosial dalam pengertian yang lebih1uas secara mandiri, bahkan terjadi tebang pilih merningatLAZ berdiri sendiri sehingga bisa terjadi double. Untukmerespon kondisi tersebut beberapa LAZ telah melakukansejumlab inisiatif'sebagai pilihan strategi dalam optimalisasipengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperolehnya.

31

Perjalanan kemitraan antar lembaga tentu tak akanJepasdari tantangan. Keduanya hams mengatasi "jarak"kelembagaan. Perbedaan ideologi, sejarah kelembagaan,dan kultur organisasi yang relatif tajam akan menjaditantangan yang sangat berat dalam membangun relasiantar lembagayang disebabkan"politikidentitas".Denganpolitik identitas, sebuah entitas - tennasuk didalamnyalem baga/ organ i sasi -berd asarkan iden tifikasi

Selanjutnya panutan kita, Baginda Muhammad SAW.selalu menganjurkan, bahkan memperaktekkan, kerjasarna dalam aktivitas-aktivitas beliau. Suatu ketika Nabisaw dengan para sahabatnya merasa lapar, dan merekasepakat untuk makan bersama. Salah seorang di antaramereka berkata, "Saya mencari kambingnya". Yang lainberkata, "Sayayang akanmenyembelihnya".Yangketigaberkata, "Saya yang akan mengulitinya". Yangkeempatberkata, "Sayayang akanmemasaknya".SedangkanNabiSAW. Bersabda, "Saya yang mengumpulkan kayubakamya".Demikianbudayakerjasarnayangdipraktekkanoleh Nabi SAW. dan sahabat-sahabat beliau. Idealnyakita saling menguatkan dengan saling mempercayaiuntuk kemudian saling menghadirkan faktor yang bisamembuat semuanya mejadi sinergi.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagianyang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma 'ruf,mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah danRasul-Nya ... "

32

Harapan bagi terbangunnya relasi dan kernitraan antarlembaga paling tidak bertitik tolak dari adanya kesamaankepentingan dan wilayah kerja dalam koridor perwujudankebaikan (kemaslahatan) urnat dan bangsa. Dari posisiinilah, "negosiasi-negosiasi" atas sejumlah perbedaan kearah penyempitan "jarak" dan terbangunnya sinergi demi

Namun demikian, dalam tataran realitas kondisinyatidaklah setegas dan sekaku diatas kertas. Sebagai bagiandari dinamika proses sosial, relasi kelembagaan padadasamya sangat lentur dan tleksibel seiring dengan konteksyang melingkupinya. Adaptasi yang seringkali diperlukandalam mempertahankan identitas ditengah perubahankonstelasi menjadi alasan dilakukannya negosiasi terhadapfaktor-faktor perbedaan. "Wi/ayah negosiasi" secarakelembagaan merupakan wahana dan strategi untuksurvive serta kepentingan ekstensial berkaitan dengan visidan misi. Kemunculan wilayah negosiasi biasanya sangatdibantu oleh adanya titik persentuhan pada aspek kemiripanidentitas dan / atau kepentingan.

atas "Siapa dirinya" menurut nilai-nilai normatif yangdianutnya menyatakan dan dilihat oleh entitas lainnyasebagai "identitas". Dengan atribut identitas tersebutsecara sadar dan / atau tidak sadar setiap entitas akanmelakukan posisioning dalam konstelasi entitas yang lebihluas. Dari kondisi inilah, potensi dan pilihan-pilihan relasiyang telah, sedang, dan akan dibangun sebuah entitasdengan entitas lainnya dapat dipahami. Rentangjarak darikontinum relasi juga rnenjadi indikasi nyata kedekatanidentitas.

Petunjuk Pelakranaan i(emihaan Dalam Pengelolaan Zakat.

33

D.Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat.

Sebagaimana telah di bahas sebelumnya bahwa danazakat, infaq, shadaqoh, dan pranata keagamaan lainnyadi Indonesia cukup besar dan berpotensi cukup besar danberpotensi menjadi salah satu sumber pendananaan bagilembaga dan program sosial keagamaan. Dalam rentang10tahun terakhirpotensidanaumat tersebutsudahdikelolasecara baik dan profesional seiring dengan lahir danberkembangnya lembaga sosial Islam yang berkhidmatdalam pengelolaannya yang dikenal dengan LembagaAmil Zakat (LAZ). Sayangnya, kemajuan dalampenggalangan ini tidak diimbangi dengan terobosan barudi bidang distribusi ataupendayagunaannya.Pemanfaatandana umat sampai saat ini masih terbatas pada masalah­masalah yang bersifat charity yang menyerap lebih dan50 persen dari keseluruhan dan ZISWAF yang berhasildikumpulkan (Zaim Saidi & Hamid Abidin, 2004).Minimnya dukungan terhadap persoalan di luar yangbersifat charity menurutHamidAbidin (2004) disebabkanoleh beberapa faktor, yakni:

1. Pola penyumbangmasyarakatyang karitatif atau lebihmendukung program yang berkaitan secara langsungdengan dirinya dan penderitaan orang lain (sifatnyapenyantunan).

kepentingan bersama. Dan dari proses inilah, percepatanupaya pemulihan krisis yang melilit bangsa ini ditumpukan.Strategi kemitraan ini merupakan harapan besar yangharus terwujud di Indonesia.

34

Untuk maksud optimalisi pendayagunaan potensi ZISyang paralel dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaanprogram-program untuk penyelesaian persoalan sosialyang lebih luas, langkah pokok dan mendasar yangdibutuhkan adalah reinterpretasi atau perluasan wacanaterhadap pendayagunaan ZIS. Fathurrahman Djamil (dalamHamid Abidin, 2004) menawarkan pendekatan dari sisitujuan dan hikmah hukum islam (maqashid al-syariah)sebagai kerangka dalam melakukan reinterpretasipendayagunaan ZISWAF. Secara umum, tujuan dari adanyahukum Islam adalah terciptanya kehidupan yang baik(hayatanthayyibah)dan kedamaian di dunia dan di akhirat(hasan fiddunnya wal akhirah). Tujuan tersebut merupakanmanifestasi dari sifat Maha Pengasih (Rahman)dan MahaPenyayang (Rahim) Allah kepada semua makhluk-Nya.Oleh karenanya, Rahmatan lil 'alamin merupakan intiajaran dari syariah atau hukum islam. Dalam rangkamewujudkan kebaikan (mashlahah)di dunia dan di akhirat,ahli ushul fiqh menetapkan ada lima unsur pokok yang

2. Prioritas program dan cara pemecahannya. Minimnyadukungan terhadap non charity karena masyarakat danLAZ belum melihatnya sebagai prioritas utama yangperlu didukung. Hal ini terkait dengan tingkatpendidikan dan pemahaman masyarakat dalammemahami masalah sosial dan pemecahanya.

3. Pemahaman teologi atau ajaran keagamaan yang sempitberkaitan dengan pendayagunaan ZIS menjadi penyebabutama belum optimalnya pendayagunaan potensi danumat tersebut.

Petunjuk Pelabanaan Kemit1'aan Dalam Pengelolaan Zakat

35

Dengan demikian, maqashid al-syari 'ah berusahamenjaga harmonisasi yang mantap, integral, danberkesinambungan antara kelima hal tersebut, yangmerupakan kemaslahatan umum dan dikehendakimasyarakat. Begitu pula kewajiban zakat sebagai sebuabketetapan hukum, memiliki tujuan dan hikmahsebagaimana tujuan dari suatu hukum yang ditetapkan,yaitu dapat membawa kebaikan dan kesejabteraan bagiurnatmanusia.Bagaimana ini tercermindalam aspek legalformalnya (fikih), Faturrahman Djamil menempatkan

harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebutadalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Konsepmaqashid al-syariah pada akhirnya menjadi konsepaplikatif dengan ungkapan maqashid al-rnashlahahsehingga Abu Hamid al Ghazali dan Abu Ishaq asy­Syatibi memaknai tujuan syariah adalah "kamaslahatan"(kesejahteraan) masyarakat secara keseluruhan. Untukkepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebutdi atas dibedakan menjadi tiga peringkat berdasarkantingkatkebutuhan dan skala prioritasnya,yaitu:daruriyat,hajiyat, dan tahshiniyat. Memelihara daruriyat adalahmemelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagikehidupanmanusiadalambatasjangan sampaimengancameksistensi kelima pokok diatas.Hajiyat adalah kebutuhanyang dapat menghindarkanmanusia dari kesulitan hidup,yangjika tidakdipeliharatidakakanmengancameksistensikelima unsur diatas. Sedangkan tahshiniyat, adalahkebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalammasyarakat dan di hadapan Allah sesuai kepatutan.

36

Enizar (dalam Hamid Abidin, 2004) menawarkanpendekatan kelompok yang berhak (asnaf mustahik)sebagai koridor untuk maksud reiinterpretasipendayagunaan zakat dan pranata keagamaan lainnya. AIQuran dengan tegas dan jelas mengemukakan tentangyang berhak mendapatkan hasil dana zakat yang dikenaldengan kelompok delapan asnaf. Namun demikian, istilahyang digunakan dapat dipabami secara kontekstual danumum sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Karenaapabila asnafyang ditetapkan al-Qur'an dipahami secaratekstual, ada asnafyang tidak dapat diaplikasikan sekarang,yaitu Riqab. Riqab adalah budak muslim yang telahdijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinyabegitu juga dengan fuqara, masakin, dan gharimin.Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakattidak tercapai. Karena pemberian dana zakat kepada yangbersangkutan hanya bersifat charity. Dengan demikian,untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmahnya, makapemahaman kontekstual dan komprehensif terhadapdelapan asnaf perlu dilakukan.

Urutan penerima zakat yang disebutkan AI-Qur' anberdasarkan penyebabnya dapat dikelompokkan dalamdua kelompok besar. Pertama, karena ketidakmampuandan ketidakberdayaan. Kelompok ini dapat dibedakanpada dua hal yaitu (1) ketidakmampuan dibidang ekonorni.Diantaranya, fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil; dan(2) ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan

peran dari para mujtahid untuk memahami konteks kondisikekinian,

37

dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak asasinyasebagai manusia, yaitu riqab. Kedua,karenakemaslabatanumumummat islam.Mustabikkelompokini mendapatkandanazakat bukankarena ketidakmampuanfmancial,tetapikarenajasa dan tujuannyauntuk kepentinganumumumatIslam. Yangtermasuk kelompok ini adalah amil, muallafdanfi sabilillah. Maka pemaknaan kontekstual terhadapdelapan asnaf adalah sebagai berikut:

1. Membantu kelompokfakir dan miskin. Orang miskindisamping tidak mampu dibidang finansial juga tidakmemiliki pengetahuan dan akses.Maka selian alokasiyang bersufat konsumtif dan produktif, dana zakatdapat dipergunakan untuk program yang mengarahpad upaya mendapatkan hak kaum miskin.

2. Gharimin. Beberapapendapatmembedakanpengertiangharimin kepada dua kelompok, yaitu orang yangberhutanguntuk keperluannya sendiri dan orang yangberhutang untuk kepentingan orang lain. Syafi'iyyahmenyatakan bahwa gharim meliputi hutang karenamendamaikan dua orang yang bersengketa, hutanguntuk kepentingan pribadi, dan hutang kerenamenjamin orang lain. Dalam konteks ini dapatdipahami bahwa hutang yang timbul akibat darioperasionalmengurusimasalabumat islam,atauupayamenyelesaikan sengketa dalam bentuk apapun dapatdidanai oleh dana zakat,

3. Muallaf Menurut Syafi'iyyah,yang termasukkedalammakna muallaf adalah muslim yang lemah imannyaagar imannya menjadi kuat; pemuka mesyarakat

38

7. Ibnu sabil. Kelompok ini sering dipahami sebagaiorang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatutempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberianzakatnya adalah untuk mengatasi ketelantaransementara. Jika orang yang terlantar sementara saja

5. Riqab. Sebagaimana asal mulanya, dana zakat dapatdiperuntukkan bagi budak yang masuk islam untukmendapatkan hak kemerdekaannya sebagai manusia.

6. Sabilillah. Pemaknaan kekinian dari sabilillah tidakhanyaterbataspadajihad, akan tetapimencakupsemuaprogramdankegiatanyangmemberikankemaslahatanummat islam.

yang masuk islam, yang diharapkan dapat mengajakkelompokknya masuk islam; muslim yang kuatimannya, yang dapat mengamankan dari kejahatanorang kafir; dan orang yang dapat menghambattindakan jahat orang yang tidak mau berzakat.Pemberian zakat kepada muallafkarenanya bertujuanuntuk menjaga umat islam tetap dalam keyakinannyadan menjauhkannya dari ancaman kelompok lain.Dengan demikian, untuk saat ini dapat dipahamibahwa semua kegiatan yang berorientasi kepadatujuantersebut dapat didanai oleh dana zakat.

4. Amil.Para ulama' pada umumnya sepakatbahwayangdimaksud amil tidak sebatas orang yang mengurusipengelolaan zakat. Tetapi semua orang yang bekerjadan mengabdikan dirinya untuk kepentingan ummatislam.

39

Pada perspektifyang lain, Ayat Dimyati (dalam HamidAbidin, 2004) menekankan dua pendekatan, yaitu burhanidan irfani dengan mengutip pendapat Raghib AI­Ashabahani. Pendekatan burhani bermakna kaidahsosiologis, antropologis, dan historis yang terdapat dalamkonteks nash. Pada kerangka ini, konsep mustahik padatatanan pemberlakuannya berdasarkan pertimbangantuntutan keumatan bisa sebagiannya diberlakukan, ataumenjadi satu bagian lebih diprioritaskan dan pada bagianlainnya, Hal ini terjadi pada mas a Umar bin Khattab,tidak memberlakukan bagian untuk muallaf YusufQardawi, dalam konteks ini menyatakan perlunya setiapkonsep aturan yang bersifat individual perlu diangkataspek kolektifitasnya termasuk didalamnya konsepmustahik. Karenanya Yusuf Qardawi mengembangkanmakna riqab sebagai hamba sahaya kepada makna suatubangsa yang sedang dijajah bangsa yang lain. Hal inidiambil dari pemahaman seorang hamba sahaya bisadibebaskan menjadi merdeka oleh perorangan dad danazakatnya.

Demikian juga, ia bisa dibebaskan oleh pemerintahmelalui dana zakat yang dikelolanya, Hal ini berartiwilayah muzakki mengembang dari seorang mukallafkepada lembaga atau badan hukum. Demikian jugamustahik, seperti fakir, rniskin, gharimin, bisa bermaknapersonal, bisa juga dalam wujud lembaga atau badanhukum yang menangani masalah sosial.

dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar­benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

40

Pendekatan irfani bermakna pendalaman berfikirterhadapcita-citahukumyang abstrakatau aspek spiritualyang diperoleh dari teks kebahasaan dan konteksnyatersebut sehingga bisa ditemukan formulasi baru yanglebih bisa memenuhi tuntutan hukum yang dikehendaki.Pendekatan ini terutama untuk membahas peran pentingamil sebagai pegelola amanah zakat dan pencapaiantujuan-tujuan untuk memenuhi kemaslahatan ummat.Optimalisasi pendayagunaan zakat dalam konteksreinterpretasi karenanya menuntut kemampuan dankredibilitas amil dalam memahami teks dan kontekshukum zakat dan tuntutan penyelesaian masalah yangdihadapi ummat

Eri Sudewo (dalam Hamid Abidin, 2004) lebihmenekankan pada pendekatan menajernen, disampingtentunya aspek syari'ah. Bahwa dari sisi manajemen,pilihanuntuk reinterpretasipendayagunaanzakatbermuarapada kata kunci pilihan skala prioritas. Pada tataranimplementasi, tuntutan terse but bermakna bahwapengalokasian dana zakat untuk kepentingan tertentuharus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dannilai strategis dampak yang dimunculkan (multipliereffect). Hal ini tentu sangat berkaitan dengan pemenuhanakuntabilitas dan transparansi pengelo1aandana ummatkepada publik sebagi donaturnya.

Serangkaian pandangan dari sejumlah ulama,cendikiawan, dan aktivis Islam tersebut diatas secaraakumulatif telah semakinmenguatkanbasis dan kerangkaargumentasi bagi terbukanya peluang untuk pemaknaan

41

Dengan basis tersebut diatas, wilayah pendayagunaandana yang dikelola oleh lembaga zakat dalam bentukzakat, iniaq, sodaqah dan pranata keagamaan lainnyakedepan selayaknya akan semakin luas sebangun dengankompleksitas persoalan yang harus ditanggungnya. Padakonteks inilah, lembaga zakat sebagai bagian dari gerakansosial harus menyadari bahwa penyelasaian persoalansosial dengan kompleksitasnya menghajatkan suatu'sinergi' dengan elernen-elemen gerakan sosiallainnya.Karena tidaklah mungkin mengawal arus besar perubahansosial dengan kekuatan sendiri.

Memberikan petunjuk bahwa persoalan sosial(kemiskinan) tidak semata-rnata sebab personal, namundidalamnya terdapat kontribusi sebab struktural berupaketimpangan kepemilikan sumber daya. Pada kontekspersoalan ini pula seharusnya kewajiban zakat danpendayagunaannya diposisikan secara proporsional.

dalam pendayagunaan dalam zakat dan pranata keagamaanlainnya. Kaitannya dengan hal tersebut, telah dijelaskandalam sabda Nabi SAW. riwayat Al-Ashahabani yangmenyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT telahmewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakatyang dapat menaggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkinterjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekuranganpakaian kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada padahartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukanperhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawabanmereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengansiksaan yang pedih".

42

43

A. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kepercayaan atau rasa saling percaya antara pihak­pihak yang terkait, merupakan prinsip yang palingmendasar dalammembangun hubungan kemitraan. Padakonteks kemitraan secara kelembagaan, pertimbanganyang biasanya digunakan sebagai basis hadirnyakepercayaan (trust) yang dengannya kemudiandibangunhubungankemitraan adalah adanya "kesamaanideologi".Ideology merupakan alasan yang secara lazim menjadipertirnbangan utama secara kelembagaan dariterbangunnya sebuah kemitraan. Hal ini terkait denganargumentasi bahwa yang akan dilakukan secara bersamaantara pihak-pihak yang bermitra adalah pencapaiantujuan lembaga yang secara logis merupakan turunandari ideologi lembaga. Secara formal, rumusan ideologibiasanya termaktub dalam visi dan misi sebuah lembagayang kemudian diwujudkan secara nyata melalui bentukprogram dan kegiatan. Rumusan tujuan dan agenda­agenda kemitraan karenanya diharapkan akan denganmudah dipertukarkan satu sarna lain jika masing-masingpihak memiliki ideologi yang sarna.

Hubungan kemitraan yang dibangun dalam rangkamencapaitujuandankepentinganbersamamasing-masinglembaga yang bermitra yang dalam hal ini tentangpengelo]aan zakat akan dapat berjalan dengan baik j ikadilandasi dengan prinsip-prinsip yang dapat mendukung

BABIVMODEL KEMITRAAN

44

tercapainya tujuan tersebut. Villarin ( 1996 ) daJarn "peopleempowerment: A Guide to NGO - PO partnership withlocal government" menjelaskan tentang ernpat prinsipyang seharusnya menjadi spirit kemitraan. Keernpat prinsiptersebut adalah mutual trust and respect, autonomy andindependence, complementarity, dan transparency andaccountability yaitu prinsip saling percaya danrnenghormati, otonomi dan kedaulatan, saling mengisiserta prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.

1. Prinsip Saling Percaya dan MenghormatiKemitraan yang terbangun secara kelembagaan padadasamya dimulai oleh adanya kebutuban satu pihakterhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhansernua pihak yang terlibat untuk bekerja sarna mencapaisebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama.Mengingat posisi dan perannya yang sangat pentingsecara kelernbagaan, kemitraan tidak akan terjadikecuali di an tara pihak-pihak yang sudah salingmengenaJ dengan baik satu sarna lain sehingga sarnpaipada suatu kondisi tertingi yaitu saling percaya dansaling rnenghormati satu sarna lain. Yang kemudiandengan adanya rasa saling percaya dan salingmenghormati antara pihak-pihak yang bermitra tersebutakan mempermudah proses kerja sarna dalarn berbagiperan dan tugas serta kewenangan.

2. Prinsip otonorni dan KedaulatanSecara kelernbagaan, penghargaan terhadap otonomilembaga merupakan salah satu factor pendukung untukterjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara pihak-

45

pihak yang bermitra. Yaitu dengan cara memahamidan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanpaperlu mencampuri (intervene) satu terhadap yanglain. Kemitraan karenanya tidak menerima terjadinyarelasi yang bersifat penguasaan ( domin.ation)diantarapihak-pihak yang bermitra. Dominasi secara prinsipbertentangan dengan spirit kemitraan yang lebih dekatdengan makna kerj asama (cooperation).

3. Prinsip saling mengisiHubungan kemitraan yang dibangun antara sejumlahpihak yang mernpunyai kepentingan, pada dasamyadapat terjadi karena masing-masing pihak menyadaribahwa terdapat beberapa keterbatasan pada pihakmereka yang hal itu akan rnenjadi factor pengharnbatuntuk mencapai tujuan mereka dan pada saat yangsarna rnereka melihat adanya kelebihan pada pihakyang lain yang diharapkan dapat rnenutupi kekurangantersebut. Dengan demikian kemitraan secarakelernbagaan dibangun berdasarkan prinsip salingmengisi ( complementarity) pada sernua aspek yangdiperlukan untuk itu sehingga diperoleh pencapaiantujuan yang lebih besar. Pada tataran praksis, prinsipketiga ini mewujud pada adanya kesepakatan untukberbagi posisi dan peran berdasarkan identitas masing­masing pihak kea rah terjadinya sinergi kelernbagaan.

4. Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawabanAgar hubungan kernitraan antara pihak-pihak yangterlibat dapat terjalin dengan baik demi tercapainyarnaksud dan tujuan yang telah disepakati untuk

46

kepentingan bersama, diperlukan adanya prinsipketerbukaan (transparency) yangmemungkinkansemuapihak yang terlibat dapat mengetahui dengan mudahkomitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadapkesepakatanyang dibangunbersama. Sedangkandalamrangka menjamin pemenuban terhadap pencapaianmaksuddan tujuankemitraan,diperlukanadanyaprinsippertanggungjawaban (accountability) terhadap semuapeJaksanaannyapada tataranpraksis.Berjalannyakeduaprinsip terse but diatas akan menjadikan kemitraanmenjadi sebuah pilihan rasional dalam menjalankanrelasi kelembagaan yang sehat dan positifbaik dalamupayamengokohkan integritas Jembagamaupundalammenopang pencapaian tujuan-tujuan lembaga.

B. Pembiayaan Kemitraan

Hubungan kemitraan antara sejumlah lembaga yangbekerja sarnauntukmencapai suatu tujuanpadahakikatnyaberpusat pada adanya aliran sumber daya (uang) yangmerupakan manifestasi dari kesepakatan terhadap tujuandan agenda dalam kemitraan tersebut. Pada praksisnya,pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga donorkepada lembaga lain yang bermitra dengannya adalahdengan maksud menjalankan program dan kegiatan yangdi agendakan dalam kemitraan tersebut. Dalam halpembiayaan ini dapatdikelompokkanmenjadi dua kategoriyaitu :1. Pendanaan penuh

Ada beberapa lembaga donor dengan sejumlahpertimbangan berkomitmen kepada lembaga lain

47

b. kedua adalah skema pembiayaan penuh yangmenjadikomitmenlembagadonorhanyamencakupkebutuhan langsung untuk pelaksanaan programtanpa pembiayaan untuk pengadaan infrastrukturlembaga. Sehingga kontribusi lembaga yangmenjadi mitra lembaga donor dalam hubungankerjasama tersebut tidak hanya pada gagasan dankeahliantetapijuga menyediakansendirikebutuhaninfrastruktur lembaganya.

a. Pertama, adalahapayang dikenaldengantotallyfull-financng dimana seluruh kebutuhan bagipelaksanaanprogramdankegiatandalamkemitraantersebut disediakanoleh lembaga donor.Termasukdalam lingkup kebutuhan yang dimaksud dalamvarian ini adalah infrastrukturlembagadiantaranya(sewa) kantor dan pengadaan equipment sertaseluruh biaya program sedangkan kontribusi darilembaga yang menjadi mitra lembaga donortersebut adalah pada kekuatan gagasan dankeahlian.

yang menjadi mitranya untuk sepenuhnya membiayai(full-financing) seluruh agenda yang telah disepakatikedua belah pihak. Skemapembiayaan ini seringjugadikenal sebagai single donor yang menempatkanlembaga donor menjadi satu-satunya pihak yangmembiayai pelaksanaan program. Untuk kategoripembiayaanini sedikitnyaterdapat duavarian I bentukdalam implementasinya :

48

2. Pendanaan sebagianSkema pembiayaan yang kedua ini sedikit berbeda

dengan skema pendanaan yang pertama dimanalembaga donor menyediakan dana secara keseluruhandalam pelaksanaan semua program yang telahdisepakati dalam bermitra. Skema pendanaan sebagianini adalah dimana lembaga donor hanya memberikankomitmen untuk menyediakan dana 'sebagian' darikeseluruhan kebutuhan pelaksanaan program. Denganpertimbangan agar lernbaga yang bermitra denganlernbaga donor tersebut rnarnpu rnembangun jarinagnkerjasarna yang luas dan dapat mernbuka sumberpernbiayaan yang baru.

Berkaitan dengan kontribusi yang rnenjadikornitrnen antara pihak-pihak yang bermitra untuksarna-sarna membiayai agenda kerjasama mereka,terdapat dua pola yang biasa digunakan, yaitu:

a. pertama kontribusi dengan pola perbandingan yangtetap ( fix contribution) selama masa kerjasama.Lernbaga yang bermitra dengan lernbaga donorpada pola pertama ini pada umumnya diberikanpeluang untuk memberikan komitmen pembiayaandengan minimum persentase tertentu dan iniberlaku sepanjang rnasa kerja sarna. Demikianjuga yangberlaku pada lembaga donor.

b. kedua kontribusi dengan pola perbandingan yang'berubah' seiring dengan perjalanan masakerjasama. Untuk pola kedua ini, biasanya dimulaidengan komitmen lernbaga donor diawal kerja

49

c. Pembagian Peran

Dalam membangun hubungan kemitraan secarakelembagaan, pada hakikatnya berdiri atas dasarkebutuhanuntuk berbagiposisi dan peranke arah sinergibagi pencapaian tujuan bersama. Masing-masing pihakyang terlibatdalamkerangka hubungankemitraansalingtergantung( inter dependency) berdasarkanidentitasnya

sama untuk memberikan pembiayaan dengan'porsi dominan' dan sebaliknya lembaga yangmenjadi mitranya memberikan komitmenminimum persentase tertentu. Seiring denganperjalanan waktu kerja sama, perbandingankomitmen pembiayaan berubah, dimana lembagadonor tidak lagi memberikan pembiayaan dalam'porsi dominan' melainkan lembaga mitranyayang menanggungnya. Dengan pola pembiayaanseperti ini diasumsikan bahwa pada masa akhirkerja sama lembaga yang bermitra denganlembaga donor tersebut mampu sepenuhnyamernbiayai kebutuhan pelaksanaan programnyadan mengharuskan lembaga donor yang menjadimitranya untuk menarik diri (phasing out) dariskema kerja sarna tersebut. Dan pada akhirnyalembaga donor dalam konteks ini hanyadiposisikan sebagai 'stimulasi' untukmembangkitkan lahimya kekuatan lokal yangmampu membiayai sendiri pelaksanaan agenda­agenda bagi pencapaian tujuan dankepentingannya sendiri.

50

masing-masing. Pada konteks kemitraan antara lembagadonor dan lembaga yang menjadi mitranya ini, terdapatdua posisi dan peran yang saling bergantung yaituPengumpul dan pengelola dana (fund-raiser andorganizer) dan Perancang dan pengelola social (socialengineer and organizer).

1. Pengumpul dan PengeloIa dana (fund-raiser andorganizer)

Posisi dan peran sebagai "pengumpul danpengelola dana" melekat pada eksistensi lembagadonor. Sumber daya yang dimiliki dan dikuasai olehlembaga donor pada umumnya berasaI dari paradonatur.Dan untukmendapatkannya,lembagadonormenjalankan perannya sebagai "pengumpul dana"(fund-raiser) melalui berbagai cara. Sehingga danaatau sumberdayayang terkumpulmerupakanmandatatau amanah dari para donatur untuk dikelola danoIeh karenanya harus dipertanggung jawabkanberdasarkan tujuan awalnya.

Untuk menjalankan mandat dari para donaturyang berupa dana atau sumber daya tersebut, makaIembaga donor berperan juga sebagai "pengeloladana" (fund-organizer) untuk mencapai tujuan dankepentingan lembaga. Namun karena keterbatasanyang dimilikinya,lembagadonor ini seringkali tidakmemiliki kemampuan secara langsung untukmendayagunakannya dalam bentuk program dankegiatan yang menjangkau kelompok sasarannya.Pada konteks inilah diperlukan adanya hubungan

51

2. Perancang dan Pengelola sosial (social engineer andorganizer)

Dengan adanya keterbatasan kemampuan yangdimiliki oleh lembaga donor yang sering kali tidakdapat secara langsungmendayagunakansumber daya(dana) yang ada dalambentuk programdan kegiatanyang menjangkau kelompok sasarannya, makalembaga donor harus menjalin hubungan kemitraandengan lembaga lain yang dianggapberkompeten dibidangnyayang dalamhal ini lembagatersebut harusmemiliki kompetensi dalam "merancang" danmembuat skenarioperubahansosial di tengah-tengahmasyarakat sekaligus berperan sebagai "pengelola"dari implementasi skenario perubahan sosial yangdibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan format kelembagaan seperti diatas,lembagadonordanmitranyaberadapada satu rentangkontinum dengan lembaga donor berada pada kutubpenguasaan sumber daya (Supply side) dan lembagamitranya berada pada kutub pendayagunaan sumberdaya (Demand side) untuk tujuanmenggerakkandanmengelola perubaban sosial. Aliran sumber dayayang mengikat relasi keduanya secara normatifmerupakanmanifestasi dari prinsip complementarityatau saling mengisi dari pihak yang menguasai

kemitraan dengan lembaga lain yang dianggapmemiliki kompetensi untuk mengelola sumber dayayang diamanahkan kepada lembaga donor tersebut.

52

Implementasi pertanggungjawaban pada tataranpraksis dapat dikelompokkan dalam dua kategori yangsaling terkait satu dan lainnya, yaitu berdasarkan "aspek"yang dipertanggungjawabkan dan "pihak" yang diberipertanggungj awaban.

1. Aspek PertanggungjawabanAdapun aspek yang akan dipertanggungjawabkan

dalam kemitraan antara lembaga donor dengan lembagamitranya meliputi seluruh hal yang di "pertukarkan"keduanya yai tu tentang :

D. Pertanggungjawaban

Dalam hubungan kemitraan secara kelembagaan,prinsip pertanggungjawaban, rnenjadi sirnpul dari seluruhproses interaksi. Setelah melewati proses kerjasama yangdiawali dengan prinsip kepercayaan (trust) pada akhimyasemua akan dipertanggungjawabkan. Semua pihak yangterlibat dalam hubungan kemitraan tersebut akanmendapatkan kesempatan untuk memberikan bukti ataspelaksanaan komitmen masing-masing yang telahdisepakati bersama di awal perjanjian dan pencapaainhasil-hasilnya. Dari proses pertanggungjawaban inilah,evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan dilakukan untukkemudian menentukan tingkat keberhasilan danmeminimalisir kegagalannya.

sumber daya dengan pihak yang mampumendayagunakannya untuk orientasi pencapaiantujuan dan agenda yang disepakati bersama.

53

2. Hubungan Pertanggungjawaban

Hubungan kemitraan yang terjalin antara lembagadonor dan lembaga mitranya pada dasarnya jugamelibatkan para donatur yang mempercayakan dananyakepada lembagadonor danjuga masyarakatyangmenjadikelompoksasaran, Pertanggungjawabanyangmerupakandomain lembaga donor dan Lembaga SosialMasyarakat(LSM) juga melibatkan pihak donatur dan masyarakatsebagai pihak yang kepadanya "pertanggungjawaban"

b. Pengelolaan program dan kegiatanDalam aspek pengelolaan program dan kegiatan,

pertanggungjawaban meliputi hal-hal sebagai berikut: yaitu 'Realisasi' atau pelaksanaan program dankegiatan yang telah disepakati bersama dalamkemitraan beserta hasil dari pelaksanaan programtersebut, apakah telah mencapai target yang telahditetapkan sebelumnya atau tidak. Kemudian aspeklain lain yang harus dipertanggungjawabkan dalamhal pengelolaan program dan kegiatan ini adalah'dampak' dari pelaksanaan program dan kegiatanyang merupakan akumulasi dari keseluruhan hasildari pelaksanaan program tersebut dalam rangkapencapaian tujuan program secara keseluruhan.

a. Pengelolaan sumber dayaDalam hal pengelolaan sumber daya,

pertanggungjawaban terutama berkaitan dengan halsebagai berikut : sumber dana, jumlah dana, penerimadana, alokasi dana dan realisasi pembelanjaan.

54

itu diberikan. Adapun skema pertanggungjawaban itudapat kita kategorikan menjadi tiga jenis yaitu:'pertanggungjawaban Lembaga Donor kepada paradonatur', 'pertanggungjawaban LSM kepada lembagadonor', dan 'pertanggungjawaban LSM kepada kelompoksasaran'. Ketiga kategori hubungan pertanggungjawabantersebut pada dasarnya merupakan implikasi logis dariinteraksi yang melibatkan pihak-pihak tersebut padakonteks eksistensi dan perannya masing-rnasing.

55

Buku ini sebagaibahan danpetunjukdasarbagi lembagapengelola zakat dalam menjalankan kemitraan pengelolaanzakat dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan visidalam memberdayaan masyarakat.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, baik masa lalumaupun masa sekarang selalu dijumpai jurang pemisahantara si kaya dan si miskin dalam masyarakat Indonesia.Sebagai bukti dalam kehidupan sehari-hari masih banyakumat Islam hidup dalam kesengsaraan dan keterbelakanganserta keterpurukanhampir sajamendekatikepadakekufuran.Dalam kaitan ini pulalah peran pengaturan zakat di buminusantara di mana ajaran Islam tumbuh dan berkembangperlu mendapat perhatian yang semakin besar yangmelibatkan berbagai pihak baik yang bersifat perseoranganmaupun yang bersifat kelembagaan atau organisasi.

Zakat adalah salah satu instrumentekonomi umat Islamyang berfungsi menanggulangi masalah-masalah keumatanyang bersifat mendesak atau kebutuhan sesaat dalammemulihkankondisi minimal pada kondisi semula. Programini disebut dengan program jangka pendek dan jangkamenengah.

BABVPENUTUP

56

57

:Adalah mengeluarkan sebagian dariharta atau pendapatan/penghasilanuntuk suatu kepentingan yangdiperintahkan ajaran Islam.

:LembagaAmil Zakat adalah lembagapengelola zakat yang dibentuk dandiprakarsai sepenuhnya olehmasyarakat yang bergerak di bidangpendidikan, dakwah dan lembagasosial keagamaan dan dikukuhkanoleh Pemerintah.

: Baitul Mal WaTanwil.

: Badan Amil Zakat,

: Badan Amil Zakat Daerah yangberkedudukan di tingkat Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

: Badan Amil Zakat Nasional, yangdibentuk o le h Presiden danberkedudukan di ibu kota negara.

8. LAZ

6. BMT

7. INFAQ

4. BAZ

5. BAZDA

3. BAZNAS

1. AMlL ZAKAT Adalah pengelola zakat yangdiorganisasikan dalam suatu badanatau lembaga.

2. ASEAN Association of Southeast AsianNations (Asosiasi Bangsa-bangsaAsia Tenggara)

GLOSARIUM

Petunjuk PeIakmnaan Kemihaan Dalam Pengelolaan Zakat

58

: Organisasi Pengelola Zakat.

:Aadalah mengeluarkan sebagian darisesuatu atau harta atau pendapatanyang dimiliki non materi untuk suatukepentingan yang diperintahkanajaran Islam.

: Zakat, infaq dan sedekah.

: Zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

: Adalah nama bagi sejumlah hartatertentu yang telah mencapai syarattertentu yang diwajibkan oleh Allahuntuk dikeluarkan dan diberikankepada yang berhak menerirnanyadengan persyaratan tertentu pula.

: Adalah orang yang waj ibmengeluarkan zakat.

: Adalah batas minimal penghasilanseorang muslim untuk membayarzakat.

: Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

: Adalah orang yang berhak menerimazakat.

: Lembaga Swadaya Masyarakat.

: Lembaga Ekonomi Bagi hasil.

: Lembaga Pengelola Zakat.

20.ZAKAT

19. ZISWAF

18. ZIS

16.0PZ

17. SEDEKAH

15. NISHAB

14. MUZAKKI

12. LKMS

13. MUSTAHIQ

9. LEB

10. LPZ

11. LSM

59

c. bahwa zakatmerupakanpranata keagamaanuntuk mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia denganmemperhatikan masyarakat yang kurangmampu;

b.bahwa penunaian zakat merupakankewajiban umat Islam Indonesia yangmampu dan hasil pengumpulan zakatmerupakansumberdanayang potensialbagiupaya mewujudkan kesejahteraanmasyarakat;

Menimbang a. bahwaNegaraRepublikIndonesiamenjaminkemerdekaan setiapi penduduk untukberibadat menurut agarnanya masing­masmg.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANGPENGELOLAANZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

60

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1989) Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Nomor3400);

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatNomor XlMPRl1993 tentang Pokok-pokokReformasi Pembangunan dalam rangkaPenyelamatan dan Normalisasi KehidupanNasional sebagai Haluan Negara;

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar1945;

d. bahwa upaya penyempurnaan sistempengelolaan zakat perlu terus ditingkatkanagar Pelaksanaan zakat lebih berhasil gunadan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut padabutir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang­Undang tentang Pengeiolaan Zakat;

61- -

PasallDalam Undang-Undang irii yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan,danpengawasanterhadappengurnpulan dan pendistribusiansertaPendayagunaanzakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkkan oleh seorangmuslim sesuai dengan ketentuan agamauntuk diberikankepada yang berhak rnenerimanya.

3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki olehorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

4. Mustahiqadalahorang ataubadanyang berhakmenerimazakat.

5. Agama adalah agama Islam

6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dantanggung j awabnya meliputi bidang agama.

BABIKETENTUAN UMUM

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Pe+.unjuk Pelak~ana'm Kemihaan Dalam Pengeloloan Zoko+.

62

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaandalam upaya mewujudkn kesejahteraan masyarakat dankeadilan sosial.

Pasal5Pengelolaan zakat bertujuan :1, Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam

menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

Pasal4Pengelolaan zakat berasakan iman dan takwa, keterbukaan,dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

BAH IIASAS DAN TUJUAN

Pasal3Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, danamil zakat.

Pasal2Setiap warga negara Republik Indonesia yang beragamaIslamdanmampuataubadanyang dimilikiolehorangmuslimberkewajiban menunaikan zakat.

63

Pasal7(1) LembagaAmil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi

oleh pemerintah.

(2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pad a ayat(1) hams memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjutoleh Menteri.

Pasal61) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang

dibentuk oleh pemerintah.

2) Pembentukan badan amil zakat:a. N asional oleh Presiden atas usul Menterib. Daerah Propinsi Oleh Gubernur atas usul Kepala

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.c. Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau

Wali Kota atas usu1Kepala Kantor Departemen AgamaKabupaten atau Kota.

d. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan.

3) Badan AmiI Zakat di semua tingkatan memihki hubungankerja yang bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif.

4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakatdan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsurpertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

BABIIIORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

64

PasaI11(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrab.

(2) Harta yang dikenai zakat adalah:a. emas, perak, dan uang.b. perdagangan dan perusahaan.c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.d. hasil pertambangan.e. hasil peternakan.f. basil pendapatan dan jasa.g. rikaz.

(3) Perhitungan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakatdengan caramenerima ataumengambil darimuzakki atasdasar pemberitahuan muzakki.

BAD IVPENGUMPULAN ZAKAT

PasallOKetentuan Iebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tatakerja badan amil zakat ditetapkandengan keputusanMenteri.

Pasal9Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat danLembagaAmil Zakat bertanggungjawab kepada pemerintahsesuai dengan tingkatnya.

Pasal8BadanAmil Zakat sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 danLembagaAmil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikandan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

, 65

(2) Pendayagunaan hasi pengumpulan zakat berdasarkanskala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapatdimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pasal16(1) Hasilpengumpulanzakatdidayagunakanuntukmustahiq

sesuan dengan ketentuan agama.

BABVPENDAYAGUNAANZAKAT

Pasal13Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, sepertiinfaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal14(1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan

kewajiban zakatnya berdasarkan hukurn agama.(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan

kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), muzakki dapatmeminta bantuan kepada badan amilzakat ataubadan amil zakatmemberikanbantuan kepadamuzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakatdikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dariwajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal15Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amilzakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

65

(2) Pendayagunaan hasi pengumpulan zakat berdasarkanskala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapatdimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pasal16(1) Hasilpengumpulanzakatdidayagunakanuntukmustahiq

sesuan dengan ketentuan agama.

BABVPENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal14(I) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan

kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan

kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat(I), muzakki dapat memintabantuan kepadabadan amilzakat ataubadan amil zakatmemberikanbantuankepadamuzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telab dibayarkan kepada Badan Amil Zakatdikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dariwajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal15Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amilzakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

Pasal13Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, sepertiinfaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

66

Pasal19Badan arnil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaantugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsesuai dengan tingkatnya.

Pasal20Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badanamil zakat dan lernbaga amil zakat.

Pasal18(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat

dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksuddalarn pasal 6 ayat (5).

(2) Pirnpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan

amil zakat.(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil

zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntanpublik.

BABVIPENGAWASAN

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasilpengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal17Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakanterutama untuk usaha yang produktif.

67

Pasal25Undang-undanginimulaiberlakupada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkanpengundangan Undang-undang ini dengan penempatarmyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BABXKETENTUANPENUTUP

Pasal21(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidakmencatat

BAB VIISANKSI

68

MULADI

Ttd.

Diundangkan Di JakartaPada tanggal 23 September 1999

MENTERINEGARASEKRETAJUSNEGARAREPUBLIK INDONESIA

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Ttd.

Disahkan di JakartaPada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

69

Edy Sudibyo

Pit.

Kepada Biro Peraturan Perundang-undangan II

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETASIAT KABINET RI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1999 NOMOR 164

70

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiapmuslim yang mampu untuk membayamya dan diperuntukanbagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satutujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkandalam Pembukaan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesiasenantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisikmateril dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunandi bidang agama yang mencakup terciptanya suasanakehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia,terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamissebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, danmeningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunannasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukanberbagai upaya, antara lain dengan menggali danmemanfaafkan dana melalui zakat.

1. UMUM

TENTANGPENGELOLAAN ZAKAT

PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 1999

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

71

yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yangdapat dimanfaatkan untukmemajukan kesejahteraan umumbagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi surnber dana yang dapat dimanfaatkanbagi kesej ahteraan rnasyarakat terutama untuk rnengentaskanmasyarakat dari kemiskinan dan dan menghilangkankesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secaraprofesional secara bertnggung jawab yang dilakukan olehmasyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintahberkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan; danpelayanan. kepada muzakki, mustahiq, dan pengelolaanzakat. Untuk maksud tersebut; perlu adanya undang-undangten tang pengelolaan zakat yang berasakan iman dan taqwadalam rangka rnewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan,keterbukaan, dan kepastian hukurn sebagai pengarnalanPancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaranrnasyarakat dalam menunaikan dan dalarn pelayanan ibadahzakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaandalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dankeadilan sosial, serta rneningkatnya hasil guna dan dayaguna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat jugamencakup pengelolaan infaq, shadaqah, bibah, wasiat, waris,dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagimuzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badanhukum danlatau badan usaha.

72

Cukup jelasPasal5

Cukup jelas

Pasal3Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakatyang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pas a) 4

Pasal2Yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia adalah warganegara Indonesia yang berada atau yang menetap baik didalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud denganmampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

CukupjelasPasal 1

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanahagama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsurpertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama,kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanyasanksi terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang PengelolaanZakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakkiuntuk menunaikan kewajiban zakat dalarn rangka menyucikandiri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajatmustahiq, yang semuanya untuk mendapatkan rihda AllahSWT.

73

Ayat (4)Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum

cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksuddengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memilikisifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritastinggi.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.Hurup b

Cukup jelas.Hurupc

Cukup jelas.Hurup d

Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk UnitPengumpul Zakat di Desa atau di Kelurahan.

Ayat (1)Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusatdan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk BadanAmil Zakat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.Pemerintah daerah membentuk Badan Amil Zakat daerahyang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, Kabupaten atauKota, dan Kecamatan.

Pasal 6

74

Cukup jelas.PasallO

Cukup jelas.Pasal9

Pasal8Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdayaguna, BadanAmil Zakat perlumelakukan tugas lain, sepertipenyuluhan dan pemantauan.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (1)LembagaAmil Zakat adalah institusipengelolaanzakat

yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa rnasyarakat danoleh masyarakat.

Pasal7

Ayat (5)Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas

para ulama, kaum oendekia, tokoh masyarakat dan wakilpemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unitpengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengankebutuhan.

Untukmeningkatkanlayanankepadamasyarakat,dapatdibentuk Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan kebutuhandi instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negerimaupun di luar negeri.

petunjuk PelakmnGwn i<emit-raan Dalam Pengelolaan Zakat

75

Ayat (2)Yang dimaksud dengan bekerja sarna dengan bank

Ayat (1)Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus

bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi,dan edukasi.

Ayat (3)Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan orang

wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnyapenghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pernilikanharta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahunQomariah, panen, atau pada saat menentukan rikaz.

Pasal12

Ayat (1)Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslimsesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yangberhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokokyang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orangmuslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnyayang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari padaHari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasalll

76

Ayat (1)Cukup jelas

PasaJ 14

Pasal13Dalam ketentuan iniyang dimaksud dengan infaq adalah

harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakatuntuk kemaslahatan umum;

Shadaqab adalah harta yang dikeluarkan seorang muslimatau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di Iuar zakat,untuk kemaslahatan umum;

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorangatau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang ituhidup kepada Badan Ami! Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

Wasiat adalah pesan untuk mernberikan suatu barangkepada Badan Ami! Zakat atau Lembaga Ami! Zakat; pesanitu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggaldunia dan pelunasan hutang-hutannya jika ada;

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragamaIslam, yang diserahkan kepada Badan Arnil Zakat berdasarkankeperundang-undangan yang beriaku; kafarat adalah dendawajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau LembagaAmi1 Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangankepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki,untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yangkemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

77

Pasa] 17Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibab, wasiat, waris,

dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agardapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dariPengadministrasikan keuangan zakat.

Ayat (3)Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir; miskin, amiI,

muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yangdidalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang palingtidak berdaya secara ekonomi sepereti anak yatim, orangjompo, penyandangcacat,orangyangmenuntut ilmu,pondokpesantren,anak teriantar,orangyangterlilithutang,pengungsiyang terlantar, dan korban bencana alamo

Pasal16

Cukup jelas.Pasal15

Ayat (3)Pengurangan zakat dan labalpendapatan sisa kena pajak

dimaksudkan agar wajib paja tida terkena beban ganda,yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaranmembayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Ayat (2)Cukup jelas

78

Cukup jelas.Pasal23

Cukup jelas.Pasal22

Cukup jelas.Pasal21

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:a. memperoleh informasi tentang penge[olaan zakat yang

dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga AmilZakat;

b. menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Ami]Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

c. mernberikan laporan atas terjadinya penyimpananpengelolaan zakat.

Pasal18Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal19Cukup jelas.

Pasal20

79

NOMOR3885

TAMBAHNLEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.Pasal25

Ayat 0)Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur

dengan keputusan dan intruksi menteri. Keputusan tersebutadalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia NomOI29 dan 47 Tahun 991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat,Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang PembinaanUmum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal24

80

81

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 Januari 2011

a.n. DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT ISLAMSELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

: Drs. H.A. Buwaethy, M.PdI: H. Yumul Mayeswin, M.Pd: 1.Hj. Wida Sukmawati, S.Sos2. Drs. H. Zulkifli Tambunan3. Dudi Abdul Kadir4. Hj. YulmunaAsfiati, S.Sos5. H. Meftah, SE6. Arif Rizal7. Jufriadi, SE

KetuaSekretarisAnggota

Susunan Tim Penyusun Buku Juklak Kemitraan Dalam PengelolaanZakat

TENTANGPEMBENTUKANT~PENYUSUNAN

BUKU JUKLAK KEMITRAANDALAM PENGELOLAAN ZAKAT

TAHUN2011

LAMPmAN IKEPUTUSAN DlREKTUR JENDERALBIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAMNOMOR DJ.II / 74 TAIlUN 2011

83

Saidi, Zaim, Hamid Abidin, Nurul Faizah, Po/a dan StrategiPenggalangan Dana Sosial di Indonesia, Jakarta: Piramida,2003.

Harian Republika, Edisi Kamis, 18 Januari 2007, hal 16.Saidi,Zaim.Asad Nugroho, Hamid Abidin, Merebut Hati Lembaga

Donor; Kiat Sukses Pengembangan Program, Depok,Piramedia, 2004, Cet.l

Hafidhuddin, KH Didin,dkk, Problematika Zakat Kontemporer;Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, Jakarta: ForumZakat (FOZ), 2003

Hafidhuddin, KH Didin, ZAKAT dalam perekonomian modern,Jakarta: Gema Insani, 2002.

Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: GemaInsani, 1998.

Doa, M Djamal, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Uniuk MemerangiKemiskinan, Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004

Budianta, Eka, Citta D.Sellepan, Ali Sofiawan, Suzanty Sitorus,Rika Anggaraini, Menabur Kedermawanan, MenuaiKemandirian; Memajukan Filantropi Untuk Keadilan SosialDi Indonesia, Jakarta: Prakarsa Penguatan Filantropi, 2004.

Abidin, Hamid, Agung Prihatna, Zaim Saidi, Riga Adiwoso Suprapto,Sita Supomo, Sumbangan Sosial Perusahaan, Jakarta:Piramida, 2003

AI-QUI'an dan Hadits

DAFTAR PUSTAKA

Petunjuk Pelaksonoan Kemitr>oon Dolom Pengeiolocln Zokot

84

Widjajanti, Darwina, Rencana Strategi Fundraising,Depok, Piramedia, 2006, Cet.l

Utama,Adi Candra, LSM vs LAZ ;Bermitra atau Berkompetisi,Jakarta: Piramida, 2006

Kemeriag, Undang- Undang No. 38 tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat,tahun 2010.

Prihatna, Andy Agung, Hamid Abidin, dan Kumiawati, PedulidanBerbagi; PolaPerilakuMasyarakatIndonesiaDalamBerderma, Jakarta: Piramida, 2005

Norton, Michael, Menggalang Dana; Penuntun Bagi LembagaSwadayaMasyarakatdan OrganisasiSukareladiNegara­negara Selatan, Jakarta: YayasanObor Indonesia, 2002.

Majalah Swadaya, OptimisMenyongsong MasaDepan, Jakarta:DPU-DT, 2007, No.53.

Majalah Ramadhan, Ternyata Zakat Ringan, Jakarta: BAZNASDOMPET DHUAFA, edisi 1427Hl2006.

Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Jakarta: Piramida.