BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM dan KOMERSIAL

Profil Mata Pelatihan

Deskripsi Singkat Mata pelatihan ini memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan mengenai penyiapan bahan pembinaan teknis, serta proses penyeleksian pola pembinaan kelembagaan dan kemitraan dalam penyelenggaraan RUK

Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menyiapkan bahan pembinaan teknis, pembinaan kelembagaan, dan fasilitasi kemitraan Penyelenggaraan RUK

Indikator Hasil Belajar

Peserta pelatihan mampu:

a) Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pembinaan kelembagaan;

b) Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan penyelenggaraan RUK

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang:

1. Pelaku Pembangunan Rumah Umum dan Rumah Komersial adalah Badan Usaha;

2. Terdapat Stimulan Bantuan PSU untuk Masyarakat Melalui Pelaku Pembangunan

3. Struktur Organisasi:

Direktorat Rumah Umum dan Komersial

Subdit Perencanaan Teknik

dan Evaluasi

Subdit Standar dan

Pedoman

Subdit Bantuan

Rumah Umum

Subdit Fasilitasi

Hunian Berimbang

Subdit Fasilitasi Penyediaan Lahan

Perumahan

Seksi Penyusunan

Rencana

Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan

Seksi Penyusunan

Standar

Seksi Bimbingan

Teknis

Seksi Bantuan Rumah

Umum Wil I

Seksi Bantuan Rumah

Umum Wil II

Seksi Pemantauan

Rumah Tunggal dan Deret

Seksi Pemantauan

Rumah Susun Komersial

Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wil I

Seksi Fasilitasi Penyediaan

Lahan Wil II

Sub Bag Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Deskripsi Singkat:

Setelah Pembelajaran, peserta memahami:

1. Substansi Pembelajaran Bagi dukungan Kelancaran Tugas dan Fungsi;

2. Memahami dan Mampu Menjelaskan Substansi Pembinaan Penyelenggaraan RUK

dan Kemitraan.

1.3. Kompetensi Dasar:

Peserta mampu menjelaskan apa dan bagaimana Penyelenggaraan RUK serta apa

dan Bagaimana Kemitraan.

1.4. Indikator Hasil Belajar:

1. Penyelenggaraan RUK

2. Pembinaan Kelembagaan

3. Kemitraan Penyelenggaraan RUK

SUBSTANSI PEMBINAAN TEKNIS 2

A. Undang-Undang:

1. UU 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. UU 20/2011 Tentang Rumah Susun

B. Peraturan Pemerintah: 1. PP 27/ 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D

2. PP 88/ 2014 Tentang Pembinaan PKP

3. PP 14/ 2016 Tentang Penyelenggaraan PKP

C. Peraturan Presiden:

1. Perpres 38/ 2018 Tentang KPBU dalam Penyediaan infrastruktur

D. Peraturan Menteri: 1. Permen PUPR 23/ 2018 Tentang PPPSRS

2. Permen PPN/ Bappenas 4/ 2015 Tatacara KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

3. PMK 164/ 2016 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN

E. Perka LKPP No. 19/ 2015 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pengadaan BU KPBU

ASPEK DAN SASARAN PEMBINAAN TEKNIS 3

A. Aspek Pembinaan Teknis

1. Perencanaan (Kebijakan, Program, Strategi dan Anggaran serta Kegiatan)

2. Pengaturan (PP, Permen, SKB, SE, Juklak/ juknis)

3. Pengendalian (Kegiatan Fisik dan Non Fisik / Termasuk Perda dan Perkada)

4. Pengawasan (Kegiatan Fisik dan Non Fisik)

B. Sasaran Pembinaan Teknis: 1. K/L

2. Pemerintah Provinsi (Dinas PKP, Pokja PKP dan SNVT)

3. Pemerintah Kab/ Kota (Dinas PKP)

4. BUMN/ D (Bersama KBUMN) dan BUMS (Bersama Asosiasi)

5. Konsultan (Bersama DJBK dan Asosiasi)

6. Kontraktor (Bersama DJBK dan Asosiasi)

7. PPPSRS

PP 88/ 2014

TATA CARA PEMBINAAN TEKNIS 4

METODA BINTEK:

a. koordinasi;

b. sosialisasi perUUan;

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. penelitian dan pengembangan;

f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau

g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

PP 88/ 2014

ASPEK PEMBINAAN KELEMBAGAAN 5

Hal Mendesak dilakukan:

1. Menyusun Basis Data Perumahan (Backlog, RTLH, Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, dll) data sementara berbasis data BKKBN telah disampaikan dalam bentuk CD dan mohon untuk di-up date.

2. Mengidentifikasi dan merumuskan tantangan pembangunan perumahan di Daerah (ketersediaan lahan, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan kemampuan untuk menunjang pengembangan sektor strategis, dll).

3. Membentuk dan mengoptimalkan Pokja PKP Provinsi dan PKP Kabupaten/Kota

4. Sesuai PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP, Daerah segera menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang dijabarkan atas RKP (Rencana Kawasan Permukiman pedoman oleh DJCK) dan RP3 (Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan pedoman oleh Ditjen Penyediaan Perumahan). Penyusunan RP3KP akan didukung oleh Pokja PKP Provinsi .

6. Mendukung Program Pembangunan Satu Juta Rumah, antara lain melalui penyederhanaan

perizinan, dukungan pembangunan/ perbaikan rumah melalui APBD.

7. Mengkoordinasikan usulan bantuan berdasarkan prioritas daerah, dan diusulkan berjenjang ke

pemerintah Provinsi dan Kementerian PUPR, sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang berlaku

(Prioritas akan diberikan kepada Pemda yang mengusulkan mekanisme sharing target target

Pemkab/kota, target pemprov, target PUPR).

8. Mendorong Alokasi APBD untuk bidang PKP.

SUBSTANSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN 6

POLA PEMBINAAN KELEMBAGAAN 7

PEMBINAAN KELEMBAGAAN

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KAB/ KOTA

POKJA

BUMN/D & BUMS

P3SRS

ATR/ BPN

Bappenas

Bangda

KmKeu

Konsultasi

Advokasi Bintek

Sosialisasi Bimtek Sosialisasi

Pelatihan Pendampingan Advokasi

Sosialisasi

Bimtek

Sosialisasi

Mediasi

Bappenas

Bangda

PEMANFAATAN BMN 8

PEMANFAATAN BMN

SEWA PINJAM PAKAI KSP BGS/ BSG KSPI

• 5 tahun

• Besar Sewa di tentukan Pengelola

• Perjanjian Sewa • Periodisasi

• 5 tahun

• Pengguna Barang • Perjanjian

Pinjam Pakai • Penelitian

• 30 tahun,

• BUMN/D, BUMS • Perjanjian KSP • Kontribusi tetap dan Bagi untung (10 % Kontribusi)

• 50 tahun • BU & Koperasi • Perjanjian KSPI • Kontribusi tetap

dan Bagi untung • Diatur PMK

• 30 tahun,

• BUMN/D, BUMS • Perjanjian • Kontribusi tetap dan Bagi untung

EXERCISES

KPBU – AP 9

KPBU – VGF 10

15