Peningkatkan Mutu dan Pembinaan PKBM oleh SKB

Paparan Direktur Bindikmas pada Workshop Pendampingan SKB

Bandung, 20-21 Nopember 2013

Satuan PNF:

Lembaga Kursus

Lembaga Pelatihan

Kelompok Belajar

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Majelis Taklim

Satuan pendidikan yang sejenis [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]

SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis

pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10)

Dasar Hukum : Kursus dan Pelatihan sebagai

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

UU No 20 th 2003/pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau

pemerintah daerah

DASAR HUKUM PEMBINAAN KELEMBAGAAN

UU no 20 Th 2003/pasal 50

(3) Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional

PP no 19/2005: bab II lingkup, Fungsi, dan Tujuan ,Pasal 2

(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi,

akreditasi, dan sertifikasi.

Dasar Hukum Akreditasi dan Penilaian Kinerja UU no 20/2003 dan PP 19 tahun 2005

UU No 20/2003 ; Pasal 59 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

UU No 20/2003 : Akreditasi Pasal 60 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Program dan Lembaga PNFI PP No 17 th 2010

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan

(NILEK) : 1.2.3.4.5.6.7.11.12.

2. PKBM

(NILEM):1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

3. Kelompok Belajar: 4.5.6.7.11

4. Pusat PAUD (NIL): 8.9.10.11

5. Rumah Pintar:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

6. Rumah Singgah: 1.2.3.4.5.6.7.11.12

7. Sanggar Kegiatan Belajar:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12……

(percontohan)

8. Balai Pengembangan Kegiatan

Belajar :1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

(pengembangan)

9. ………………………….

1.Kursus menjahit 2. Kursus elektro

3. Kursus otomotif dll

4. Paket A

5. Paket B

6. Paket C

7. PBA

8. TPA

Program pembelajaran

PAUDNI

Lembaga PAUDNI

9. SPS

10. Kelompok Bermain

11. Taman bacaan

12. Pemberdayaan Perempuan

Bagaimana

kalau satu

tempat 2

lembaga ?

Sistem Perizinan

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK)

2. PKBM (NILEM) 3. Kelompok Belajar 4. Pusat PAUD (NIL) 5. Rumah Pintar 6. Rumah SInggah 7. Sanggar Kegiatan Belajar 8. Balai Pengembangan

Kegiatan Belajar 9. ………………………….

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan

1.Kursus menjahit (izin Penyelenggaraan

Pprogram)

5. Paket B (izin Penyelenggaraan

Pprogram)

7. PBA (izin Penyelenggaraan

program)

1. dimana lembaganya, siapa pendidiknya, sarana prasarana

belajar, program belajar, evaluasi, standar kelulusan

Akte Notaris, Pengelola

lembaga, Sarana dan Prasarana,

minimal 1 program

GAMBARAN PENATAAN PKBM TH 2014 (DRAFT AWAL DAN MASIH PEMBAHASAN)

klasifikasi

TOLOK UKUR Reward

A Nilem, terakreditasi A/B, Kinerja A/B, organisasi milik masyarakat, memiliki min 3 program PNF yg berbeda, TBM, memiliki minimal 2 jenis usaha, memiliki minimal 4 desa binaan, memiliki minimal 2 program sosial kemasyarakatan dan minimal pernah menjuarai tk propinsi/nasional dll

Revitalisasi sarpras Pusat magang peserta didik dan pengelola, TUK, Pelatih Nasional, prioritas bansos pengentasan kemiskinan, pengangguran, PUG, TPPO, TBM, mengikuti acaa-acara nasional dan internasional

PKBM Rujukan, Unggulan masyarakat

B Nilem, terakreditasi A/B, Kinerja A/B, organisasi milik pribadi, memiliki min 3 program PNF yg berbeda, TBM, memiliki minimal 2 jenis usaha, memiliki minimal 3 desa binaan, memiliki minimal 2 program sosial kemasyarakatan dan minimal pernah menjuarai tk propinsi/nasional dll

PKBM Unggulan, rujukan

C Nilem, menyelenggarakan minimal 3 program PNF yg berbeda dan (pilih salah satu; usaha mandiri, TBM, sosial kemasyarakatan) dan memiliki minimal 2 desa binaan

Diklat/ magang di PKBM klasifikasi A atau B, BOP PKBM, dukungan persiapan akreditasi dan penilaian kinerja

PKBM Standar Pelayanan Minimal

D Nilem, menyelenggarakan minimal 1 program PNF, (pilih salah satu; usaha mandiri, TBM, sosial kemasyarakatan) dan memiliki 1 desa binaan

Diklat/ magang di PKBM klasifikasi A atau B, BOP PKBM,

PKBM Rintisan

Catatan : PKBM yg belum memiliki Nilem tidak boleh mengakses dana bansos, Akan dilakukan verifikasi kelayakan PKBM, Akan dilakukan penilaian kinerja dan WAJIB PKBM MEMILIKI DESA BINAAN

DESAIN PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Penjaminana Mutu Kelembagaan

NILEM ONLINE

AKREDITASI

PENILAIAN KINERJA

Penjaminan Mutu Lulusan

Penjaminan Mutu tindak lanjut

lulusan

Penjaminan Mutu Proses

Pembelajaran Program

Kursus terstruktur

Kursus non terstruktur

PBA

PENJAMINAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Paket A, B, C

PAUD

Unit usaha

Sosial Kemasy

Uji/sertifikat Komp

Surat keterangan

Sukma

Izasah/.....

UN/Izasah

Kualitas Prod/jasa

Pengakuan Masy

Bekerja DU/DI

Bekerja/Mandiri

Usaha mandiri/...

Masuk SD

Bel lanjut/ karier/bekerja

wirausaha

Kemadirian masy

Dukungan Kurikulum bahan ajar , metode

Dukungan alat dan sistem evaluasi

Dukungan verifikasi, penilaian kelembagaan

Dukungan kerjasama, CSR, Pencitraan

PENJAMINAN MUTU PKBMK (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Mutu lembaga harus diukur dengan 3 tolok ukur penjaminan mutu lembaga

LEGAL (memiliki izin dan nomor induk

lembaga/Nilem)

TERAKREDITASI (Memenuhi Standar

Nasional Pendidikan)

BERKINERJA UNGGUL (Dinilai Kinerjanya

A atau B

Dukungan dalam kebijakan penjaminan mutu

• Pendataan dan verifikasi LKP online (NILEM) – tidak diperkenankan satu gedung, satu manajemen memperoleh Nilek dan Nilem.

• Permagangan bagi pengelola PKBM kinerja C dan D ke PKBM berkinerja A dan B

• Penilaian kinerja bagi PKBM • BOP PKBM, Revitalisasi PKBM, Lomba PKBM • Penyusunan dan distribusi kurikulum, bahan ajar, media, metode dan

sistem penilaian • Penguatan jejaring • Magang bagi pendidik PKBM ke unit-unit usaha dan best practises • Penguatan program PKH (pendidikan kecakapan hidup) di PKBM

terutama bagi peserta didik wanita • Mendorong PKBM menjadi TUK • Membina Pendidik dan Pengelola melakukan evaluasi

GAMBARAN PENATAAN SKB TH 2014 (DRAFT AWAL DAN MASIH PEMBAHASAN)

klasifikasi

TOLOK UKUR/INDIKATOR Reward Predikat (Draft)

A Legalitas, Srapras, Pamong, staf, program PNF yg dilaksanakan minimal 7 jenis dan 75 % sdh terakreditasi dan dapat dijadikan percontohan Memiliki desa lab site minimal 5 desa Membina semua PKBM dan TBM di wilayah binaan, menjadi TUK, tempat pelatihan dan magang, memiliki unit usaha, dll ..............................................

dana operasional, Hibah, Revitalisasi, Diklat, TUK, permagangan, Penyusunan buku, dana monev dan pembinaan lembaga

SKB (Percontohan Unggulan)

B Legalitas, Srapras, Pamong, staf, program PNF yg dilaksanakan minimal 7 jenis di dalam dan 50 % sdh terakreditasi dan dapat dijadikan percontohan Memiliki desa lab site minimal 5 desa, memiliki unit usaha Membina 4 PKBM dan TBM ............................................................

SKB (Percontohan)

C Legalitas, Srapras, Pamong, staf, program PNF yg dilaksanakan minimal 5 jenis dan sdh ada yang terakreditasi Memiliki desa lab site minimal 3 desa ..............................................

Dana hibah program, dana pembinaan lab, BOP fasilitas, ikut permagangan dan pelatihan dll

SKB (Pelaksana)

D Legalitas, Srapras, Pamong, staf, Program PNF yg dilaksanakan minimal 3 jenis belum terakreditasi Memiliki desa lab site minimal 2 desa .............................

Dana hibah program, dana pembinaan lab, BOP fasilitas, ikut pelatihan dan permagangan dll

SKB (rintisan)

SKB perlu dinilai setiap saat baik program, organisasi dan manajemen untuk memperbaiki predikat

TOLOK UKUR SKB HARUS

LEBIH TINGGI/BERAT

Pola Pembinaan SKB dengan PKBM

SKB

A

B

C

D

PKBM

A

B

C

D

DESA BINAAN DESA BINAAN

DESA BINAAN

Bisa membina kalau grade lebih tinggi dan bidang kemampuannya sama dan lebih bagus prestasinya

Catatan : Grade A PKBM lebih rendah dari pada grade A di SKB

Membangun jaringan antara SKB dengan PKBM

• Mewujudkan konsep percontohan dan pembinaan UPT thd satuan pendidikan

• Mendorong UPT dan Satuan Pendidikan saling terjadi penjaminan mutu

• Memulai dengan apa yg sudah ada menuju terbentuknya sistem

• Merintis jejaring antar unit kerja dan satuan pendidikan • Menindaklanjuti PBA dengan mewujudkan desa literacy

mandiri (mandiri proses pemberantasan dan mandiri dalam usaha)

• Mewujudkan sistem pendataan peserta didik PBA dan potensi yg dimulai tingkat desa binaan

Pola Pembinaan yang akan dibangun dalam rintisan Dikmas

Desa literacy Mandiri Desa literacy Mandiri Desa literacy Mandiri

PKBM masyarakat (setara kategori A/B)

SKB (SETARA KATEGORI A/B SKB) PKBM masyarakat

(setara kategori A/B)

BP-PAUDNI /P2-PAUDNI

1. Bagaimana memiliki data desa yg akurat : warga buta aksara BnBa, potensi desa dll 2. Bagaimana minat baca masyarakat bisa lestari 3. Bagaimana menindaklanjuti keaksaraan usaha mandiri (kum) terwujud dimasyarakat

, dengan tolok ukur: a. Keterampilan masyarakat, ada usaha masyarakat yg permanen 4. Bagaimana cara-cara yg tepat dalam membina usaha mandiri masyarakat

Menetapkan desa binaan, koordinasi dengan aparat /masy desa, menggali data, pengolahan dan presentasi data, pendirian TBM mandiri, usaha mandiri dan jaringan kerja usaha masyarakat

Memberikan asistensi dalam penilihan desa, koordinasi linsek, membangun kemitraan dengan stakeholder, melatih dan mendampingi PKBM, melakukan visitasi dan asistensi, melakukan evaluasi proses dan program,

merumuskan berbagai acuan dan standar untuk dicoba, memberikan acuan-acuan kepada SKB