DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………… 2

1.2 Tujuan ………………………………........ 4

1.3 Rumusan masalah ........................................................ 4

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka …………………………............................. 5

BAB IV : PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Masyarakat Madani …………………………… 8

2.2. Karakter Masyarakat Madani …………............................ 11

2.3. Problematika Masyarakat Madani di Indonesia ………........ 13

2.4. Kontradiksi Prinsip Madani Dengan Penerapan Politik, Ekonomi Serta Hukum Di Indonesia ........................................................ 15

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan ……………………………….........................…... 17

DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 18

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera

sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur

bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem

kenegaraan muncul, seperti demokrasi.

Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan

kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang

pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai

subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat

menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan

masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan

prilaku masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam

menentukan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan

kondisi serta kebutuhan masyarakatnya.

Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak

terlepas dari kondisi politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak

Indonesia merdeka, masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang

sesungguhnya. Pemerintah atau penguasa belum banyak memberi kesempatan

bagi semua lapisan masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani, asalkan

semua potensi sumber daya manusia mendapat kesempatan berkembang dan

dikembangkan.

Mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui.

Untuk itu perlu adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat

dalam mengangkat martabat manusia menuju masyarakat madani itu sendiri.

Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah,

politisi, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani

(sebagai terjemahan dari kata civil society). Tampaknya, semua potensi

2

bangsa Indonesia dipersiapkan dan diberdayakan untuk menuju masyarakat

madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat madani

diprediski sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi

budaya, adat istiadat, dan agama. Demikian pula, bangsa Indonesia pada era

reformasi ini diarahkan untuk menuju masyarakat madani, untuk itu

kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental

yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masayakat pada era orde baru.

Kenapa, karena dalam masyarakat madani yang dicita-citakan dikatakan akan

memungkinkan "terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-

nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan,

kebebasan dan kemajemukan [pluraliseme]" , serta taqwa, jujur, dan taat

hukum.

Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan

berbagai torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-

tindakan. Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan

zaman, “diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-

tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Karena menurut Kuhn, apabila

tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma

lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan".

Landasan Undang-undang Tentang Masyarakat Madani Cita negara

madani dan demokratis terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Ide mengenai masyarakat madani dan

demokratis yang tertuang dalam Pembukaan bahkan dipertahankan untuk

tidak dirubah manakala bangsa ini melakukan reformasi konstitusi.

Amandemen konstitusi sejak 1999 bahkan menunjukkan komitmen kuat

bangsa yang semakin mengkristal untuk hidup bernegara secara demokratis.

Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian tak terpisahkan dari konstitusitelah

pula menegaskan bahwa negara yang dilahirkan ini adalah untuk mengabdi

pada rakyat, mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya: rakyat melayani

pemerintah. Pemerintah Negara Indonesia, demikian alinea IV Pembukaan

UUD 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

3

dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah dan negara ini ada untuk

melindungi rakyatnya. Dalam negara Indonesia rakyatlah yang berdaulat .

Pilihan Republik sebagai bentuk negara menunjukkan bahwa di dalam negara

Indonesia yang berdaulat adalah orang banyak, bukannya sedikit orang entah

yang mengejawantah dalam monarki maupun oligarki, walau kalau ditilik

sejarahnya, negara Indonesia berasal dari himpunan ratusan kerajaan besar

kecil. Inilah cita negara demokrasi yang digagas oleh para pendiri bangsa, dan

terus dipertahankan oleh MPR manakala melakukan perubahan terhadap UUD

1945 sejak tahun 1999-2002.

B. Tujuan

a. Memahami serta mampu menerapkan konsep masyarakat madani

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Mewadahi para pembaca untuk menyadari betapa pentingnya

mewujudkan masyarakat madani.

C. Rumusan Masalah

a. Bagaimana konsep masyarakat madani?

b. Apa saja Problematika masyarakat madani di Indonesia?

c. Apakah masyarakat Indonesia sudah bisa dikatakan Madani ?

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil

society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan

masyarakat. Cicero adalah orangBarat yang pertama kali menggunakan kata

“societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali

dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civilsociety berakar dari

pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketigaorang ini

mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan

otoritarian kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond,

2003: 278).

Gellner (1995:2) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud

manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi

dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas

yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan

adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan,

ditakut-takuti, dicecal, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari

demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat

madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yangabadi

dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri

utama masyarakat madani.

Cornelis Lay melihat substansi civil society mengacu kepada pluralitas

bentuk dari kelompok-kelompok independen (asosiasi, lembaga kolektivitas,

perwakilan kepentingan) dan sekaligus sebagai raut-raut dari pendapat umum dan

komunikasiyang independen. Ia adalah agen, sekaligus hasil dari transforma

sisosial (Cornelis Lay, 2004:61).

Sementara menurut Haynes, tekanan dari “masyarakat sipil” sering

memaksa pemerintah untuk mengumumkan program-program demokrasi,

5

menyatakan agenda reformasi politik, merencanakan dan menyelenggarakan

pemilihan umum multipartai, yang diawasi oleh tim pengamat internasional (Jeff

Haynes, 2000: 28).

Menurut AS Hikam, civil society adalah satu wilayah yang menjamin

berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh

kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan

politik resmi. Ciri-ciri utama civil society, menurut AS Hikam, adatiga yaitu:

1. adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan

kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan

dengan negara;

2. adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara

aktif dari warga negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan

kepentingan publik. dan

3. adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis.

Dalam arti politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap

kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang

mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga

politik lainnya. Dalam arti ekonomi, civil society berusaha melindungi

masyarakat dan individu terhadap ketidak pastian global dan cengkeraman

konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk

kebutuhan pokok, dalam bentuk koperasi misalnya. Oleh karena itu, prinsip

civil society bukan pencapaian kekuasaan, tetapi diberlakukannya prinsip-

prinsip demokrasi dan harus selalu menghindarkan diri dari interensi dari

pihak penguasa (Haryatmoko, 2003: 212). Perbedaan lain antara civil

society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah

modernitas, sedangkan modernitas adalah buah darigerakan Renaisans;

gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkanTuhan. Sehingga civil

society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena

6

meninggalkanTuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian

dan asuhan petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan

masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan

toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber

dari wahyu Allah (A. SyafiiMaarif, 2004: 84)

7

BAB III PEMBAHASAN.

2.1 Pengertian Masyarakat Madani

Wacana tentang Masyarakat Madani di Indonesia memiliki banya

kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang

berbeda satu dari yang lainnya. Dengan merujuk sejarah perkembangan

masyarakat sipil (civil society) di Barat, sejumlah ahli di Indonesia

menggunakan istilah yang berbeda untuk maksud serupa: masyarakt sipil yang

umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara

yang dikenal dewasa ini.

Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga

berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi

Muhammad SAW pada tahun 622M. Masyarakat madani juga mengacu pada

konsep tamadhun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn

Khaldun, dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama)

yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan

(Rahardjoseperti yang dikutip Nurhadi, 1999).

Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan

Pesantren dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen

penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun

kala itu, di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum

dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan, dengan menyetir pendapat

Hamidullah (First Written Constitutions in the World, Lahore, 1958), Piagam

Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia.

Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang

ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights), atau lebih dikenal dengan hak asasi

manusia (HAM), jauh sebelum deklarasi Kemerdekaan Amerika (American

Declaration of Independence, 1997), RevolusiPrancis (1789), dan Deklarasi

Universal PBB tentang HAM (1948) dikumandangkan. Sementara itu konsep

8

masyarakat madani, atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai civil society

(masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (Renaissance) di

Eropamelalui pemikiran John Locke (abad ke-18) dan Emmanuel Kant (abad

ke-19). Sebagaisebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang

masyarakat Barat yangbiasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state

(negara). Dalam tradisi Eropa abadke-18, pengertian masyarakat sipil ini

dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatukelompok atau kesatuan

yang ingin mendominasi kelompok lain. Barulah pada paruh kedua abad ke-18,

terminologi ini mengalami pergeseran makna.Negara dan masyarakat madani

kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda.Bahkan kemudian,

Kant menempatkan masyarakat madani dan negara dalam kedudukanyang

berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel, menurutnya

masyarakat madanimerupakan subordinatif dari negara.

Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar

Ibrahim mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim,

sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani merupakan sistem

sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan

antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu

dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang

berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Ibrahim

juga menyebutkan definisi negatif dengan melukiskan keadaan manusia yang

bertentangan dengan ciri-ciri Masyarakat Madani. Lebih lanjut ia mengatakan

kemelut yang diderita umat manusia seperti meluasnya keganasan, sikap

melampaui dan tidak tasamuh kemiskinan dan kemelaratan ketidakadilan dan

kebejatan sosial. Kejahilan, kelesuan intelektual serta kemuflisan budaya

adalah manifestasi kritis masyarakat madani. Kemelut ini kita saksikan di

kalangan masyarakat Islam, baik di Asia maupun afrika, seolah-olah umat

terjerumus kepada satu kezaliman; kezaliman akibat kediktatoran atau

kezaliman yang timbul dari runtuhnya atau ketiadaan order politik serta

peminggiran rakyat dari proses politik.

9

Mengacu pada definisi ideal dan kondisi berlawanan Masyarakat Madani,

menurut Ibrahim, masyarakat sipil di kawasan Asia dan Afrika masih jauh dari

ciri-ciri ideal Masyarakat Madani. Masyarakat sipil di belahan dunia ini masih

berkutat dengan kemiskinan, ketidakadilan ketiadaan tatanan, peminggiran

politik dan kentalnya budaya tidak toleran. Dari kesimpulan Ibrahim, nampak

sekali cita ideal masyarakat sipil yang hendak ia rumuskan masih bersumber

pada realitas social masyarakat sipil di dunia Barat. Menurut Anwar Ibrahim,

masyarakat madani mempunyai ciri-cirinya yang khas: kemajemukan budaya

(multicultural), hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap saling memahami

dan menghargai. Lebih lanjut Anwar Ibrahim menegaskan bahwa karakter

Masyarakat madani ini merupakan "guiding ideas", meminjam istilah Malik

Bennabi, dalam melaksanakan ide-ide yang mendasari masyarakat madani,

yaitu prinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi.

Sejalan dengan gagasan Anwar Ibrahim, Dawam Rahardjo mendefinisikan

masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada

nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga

Negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan

solidaritas kemanusian yang bersifat non-negara. Selanjutnya Dawam

menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan

integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan

diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup

dalam suatu persaudaraan.

Sejalan dengan ide-ide di atas, menurut Azyumardi Azra, masyarakat

madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu

pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-tamadun (civility). Sejalan

dengan pandangan di atas, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa makna

masyarakat madani berakar dari kata "civility" yang mengandung makna

toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam

pandangan politik dan tingkah laku sosial.

10

2.2. Karakter Masyarakat Madani

Ciri-ciri Masyarakat Madani Masyarakat madani merupakan konsep yang

berwayuh wajah. Memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna

yang berbeda – beda. Bila merujuk pada pengertian dalam Bahasa Inggris, ia

berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari

masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani

sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which

takesplace outside of government and the market”. Merujuk pada Bahmuller

(1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, antaralain ;

1. Terintegrasinya individu – individu dan kelompok – kelompok eksklusif ke

dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan – kepentingan yang

mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan – kekuatan

alternatif.

3. Terjembataninya kepentingan – kepentingan individu dan negara karena

keanggotaan organisasi – organisasi volunter mampu memberikan masukan

– masukan terhadap keputusan – keputusan pemerintah.

4. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu –

individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak

mementingkan diri sendiri.

5. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga – lembaga

sosial dengan berbagai perspektif.

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa “masyarakat

madani adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya

menyadari akan hak – hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan

mewujudkan kepentingan – kepentingan. Dimana pemerintahannya

memberikan peluang yang seluas – luasnya bagi kreativitas warganegara untuk

mewujudkan program – program pembangunan di wilayahnya.

Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali

jadi, yang hampa udara,taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep

11

yang cair dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus

– menerus. Dengan demikian kita sebenarnya memiliki tiga visi mengenai

masyarakat sipil dan negara. Pertama, kehadiran masyarakat sipil hanya

bersifat sementara dalam perkembangan masyarakat. Karena

kecenderungannya untuk rusak dari dalam, maka pada akhirnya masyarakat

sipil akan ditelan oleh negara, yakni sebuah negara ideal, yang merupakan taraf

perkembangan masyarakat yang tertinggi. Kedua, karena negara hanya

cerminan saja dari masyarakat sipil dan berfungsi melayani individu yang

serakah, maka negara akan diruntuhkan atau runtuh dengan sendirinya dalam

suatu revolusi proletar. Jika negara lenyap,maka yang tinggal hanya

masyarakat, yakni suatu masyarakat tanpa kelas. Dan ketiga, visi yang melihat

bahwa masyarakat sipil tidak saja bisa menjadi benteng kelas yang memegang

hegemoni, dalam hal ini kelas borjuasi, tetapi bisa pula menjalankan fungsi etis

dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi yang

melayani kepentingan masyarakat.

Di lain pihak, masyarakat sipil sendiri juga terdiri dari organisasi-organisasi

yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu

mengatur dirinya sendiri secara bebas. Bisa terjadi keduanya saling

mendukung, dalam arti buruk maupun baikdari segi kepentingan umum. Syarat

Masyarakat Madani Bila kita kaji, masyarakat di negara – negara maju sudah

dapat dikatakan sebagaimasyarakat madani. Maka, ada beberapa prasyarat

yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani. Yakni adanya

democratic government (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa

secara demokratis) dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup

menjunjung tinggi nilai – nilai civil security, civil responsibility, dan

civilresilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat

masyarakat madani. Antaralain sebagai berikut ;

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam

masyarakat

2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial

(social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan

12

melaksanakan tugas – tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan

relasi sosial antar kelompok

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan.

Dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial

4. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan

lembaga – lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di

mana isu – isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat

dikembangkan

5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya

sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan

6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga –

lembaga ekonomi, hokum, dan sosial berjalan secara produkitf dan

berkeadilan sosial

7. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan – jaringan

kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan

komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Tanpa

prasyarat tersebut, maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada

jargon.Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat

“sipilisme” yang sempit yang tidakubahnya dengan paham militerisme

yang anti demokrasi dan sering melanggar hak asasimanusia. Dengan

kata lain, ada beberapa rambu yang perlu diwaspadai dalam proses

mewujudkan masyarakat madani (DuBois dan Milley, 1992). Rambu –

rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat

menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara

dan bangsa.

2.3. Problematika Masyarakat Madani di Indonesia

1. Paradigma dan praktek masyarakat Madani di Indonesia

dalam kultur masyarakat indonesia kita mengetahui bahwa ada banyak

sekali perbedaan nilai dan norma yang terdapat didalamnya, lewat budayanya

itulah masyarakat memandang fenomena yang terjadi di Indonesia ini dan

mereka merespon dengan prilaku yang sangat beragam, sehingga hal ini

13

menjadi dasar susahnya untuk memberi pemahaman dengan satu cara, artinya

membutuhkan konsep kemadanian yang mampu menimbang serta

mendukung kultur yang mereka miliki yang nantinya akan mempengaruhi

paradigmanya terhadap konsep masyarakat madani ini. Kemudian pada point

yang kedua kita memiliki masalah yang sangat jelas dan rumit di Indonesia

yakni tentang praktik konsep kemadanian ini. Jika kita memandang sekilas

tentu kita akan segera berkomentar bahwa di Indonesia masyarakat madani

ini tidak terwujud.

Kita dapat melihat bukti yang sangat nyata terjadi dikalangan masyarakat,

contohnya kriminalitas yang semakin tinggi di indonesia. Bahkan anak-anak

bangsa sudah banyak terkontaminasi moral buruk. Hal ini tentu berita yang

menyakitkan bagi cita-cita indonesia untuk membentuk masyarakat yang

cerdas dan sejahtera serta membuat bangsa menjadi terlihat sangat

menyedihkan. Dan tentu dengan mudah bisa kita simpulkan bahwa di

indonesia tidak terterapnya praktik masyarakat madani. Contoh lain yang bisa

kita lihat yaitu maraknya perselisihan antar pelajar, antar suku bahkan antar

kampung. Betapa besar petaka akibat perbuatan buruk macam ini. Jadi hal ini

menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap konsep masyarakat

madani di indonesia.

2. Hambatan Penerapan Masyarakat Madani di Indonesia

hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan

masyarakat madani adalah kebodohan, kebodohan dalam hal ini mencakup

seluruh unsur kehidupan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang apatis

serta fanatik terhadap golongan. Hal ini menjadi dasar terjadinya kriminalitas,

kemiskinan, serta kebobrokan masyarakat indonesia. Adapun hambatan lain

yang dihadapi adalah merupakan bagian dari tindak kebodohan.

14

2.4. Kontradiksi Prinsip Madani Dengan Penerapan Politik, Ekonomi Serta

Hukum Di Indonesia

prinsip masyarakat madani pada kenyataanya sangat bertolak belakang

dengan keadaan Indonesia sekarang ini beberapa aspek sbb:

1. Aspek politik Dewasa ini kita melihat kondisi politik Indonesia yang sangat

memalukan, terlihat perebutan kekuasaan yang mencolok dimana partai-

partai politik menunjukkan kefanatikannya terhadap kelompoknya. Saling

menjatuhkan, mementingkan keuntungan partai bukan rakyat, seolah-olah

merebut kue yang lunak hingga ia hancur. Begitulah keadaan indonesia,

orang-orang yang berkedudukan saling memperebutkan kekuasaan serta

saling menjatuhkan yang menyebabkan kehancuran. Tidak sesuai sekali

dengan konsep madani yang menanamkan nilai kebersamaan.

2. Ekonomi Dalam konsep masyarakt madani, segala tindakan ekonomi

haruslah menguntungkan semua pihak. Tapi lihatlah keadaan ekonomi di

Indonesia sekarang, betapa menyedihkan, praktek kapitalis merajalela, yang

miskin makin miskin yang kaya makin rakus. Banyaknya pelaku ekonomi

yang tidak memperdulikan halal haramnya suatu tindakan, ideologi

materialis telah menjadi ciri khas yang sangat nampak jelas dalam praktik

ekonomi di indonesia. Tujuan utamanya adalah untung baru memberi

manfaat, bukan memberi manfaat baru untung.

3. Hukum Ingin menangis rasanya melihat ketidak adilan yang dipertontonkan

oleh para pejuang-pejuang kebobrokan bangsa kita. Sudikah kita

diperlakukan tak wajar dalam proses hukum sedang ada orang yang lebih

hebat kesalahannya diperlakukan dengan hormat??. Adakah pemerintah

yang setia bersahaja demi bangsa? Adakah pemerintah yang setia berjuang

demi rakyat? Adakah pemerintah yang rela berkorban demi keadilan?

Jawabannya adalah TIDAK kecuali hanya 5% . namun yang ditampakkan

seolah 100% dengan permainan busuk yang dimaknakan agung dengan kata

“Dari rakyat Untuk Rakyat”. Kata-kata tersebut hanya berlaku untuk

15

penderitaan rakyat atau dengan kata lain Rakyat yang menderita adalah

untuk rakyat dan rakyat yang mendapat kedudukan itulah perhatianku.

Bolehkah kita mengatakan itu madani, tidak itu adalah edan-ni dengan

bungkus kualitas tinggi.

16

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulakan sebagai

berikut :

a. Menyarakat madani merupakan suatu wujud masyarakat yang memiliki

kemandirian aktivitas dengan ciri: universalitas, supermasi, keabadian,

pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, meraih kebajikan

umum, piranti eksternal, bukan berinteraksi pada keuntungan, dan

kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya. ciri masyarakat

ini merupakan masyarakat yang ideal dalam kehidupan. Untuk Pemerintah

pada era reformasi ini, akan mengarakan semua potensi bangsa berupa

pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, militer, kerah

masyarakat madani yang dicita-citakan.

b. Di indonesia konsep masyarakat madani ini sangat bertolak belakang

dengan penerapannya. Politik, ekonomi, sosbud serta hukum di Indonesia

telah jauh dari nilai kemadanian malah sebaliknya Edan-ni. Namun kita

harus melihat positifnya, bahwa masih ada kesempatan besar untuk

memperbaiki masyarakat kita yang sudah mendekatai taraf menyedihkan

ini.

17

DAFTAR PUSTAKA

1. Azizi, AQodriAbdillah. 2000. MasyarakatmadaniAntaraCitadanFakta:

Kajian Historis-Normatif.

2. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam,

DemokratisasidanMasyarakatMadani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3. Hamim, Thoha. 2000. Islam dan Civil society (Masyarakatmadani):

Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious

Tolerance.

4. Gamble, Andrew. 1988. An Introduction to Modern Social and Political

Thought. Hongkong: Macmillan Education Ltd.

5. Hidayat, Komaruddindan Ahmad Gaus AF. 1998. Pasing Over:

Melintas Batas Agama. Jakarta: GramediaPustakaUtama. Hal.xiv.

6. Ismail, Faisal. 1999. NU, Gusdurism, dan Politik Kyai. Yogyakarta:

Tiara Wacana.Rumadi. 1999. Civil Society dan NU Pasca-Gus Dur.

Kompas Online. 5 November 1999.

18