laporan - uin-suka.ac.id
TRANSCRIPT
SEMESTER GASAL 20202021UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN
Baik SekaliBaik
Cukup
Kurang
UniversityASEAN
Network
ManagementSystemISO 90012015
CERT REG NO 824 100 12190wwwtuvcom
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
2021
Tenaga KependidikanSurvei Kepuasan
1
LAPORAN SURVEI KEPUASAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SEMESTER GASAL 20202021
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021
2
Tim Penyusun
1 M Fakhri Husein
2 Nuristighfari Masri Khaerani
3 Epha Diana Supandi
4 M Didik R Wahyudi
3
Susunan Kepengurusan Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
Ketua LPM Dr M Fakhri Husein SE MSi
Sekretaris LPM Nuristighfari Masri Khaerani SPsi MPsi
Kepala Pusat Pengembangan Standar
Mutu
Dr Epha Diana Supandi SSi MSc
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian
Mutu
Dr Irsyadunnas MAg
Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi Dr Sri Rohyanti Zulaikha SAg SS MSi
Kepala Pusat Analisis Informasi
Publikasi Internasional dan
Pemeringkatan
M Didik R Wahyudi ST MT
Kepala Sub Bagian Ahmad Nasif Al Fikri SAg MM
Staff Administrasi Edy Purwanta SIP
Asngadi SIP MPdI
Zaim Shiddiq SSi
Dewi Dwi Utari SPd
Tika Uswatun SE
4
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr wb
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka LAPORAN SURVEI KEPUASAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TERHADAP LAYANAN UIN SUNAN KALIJAGA ini dapat diselesaikan
Salah satu kata kunci kesuksesan pengelolaan lembaga atau organisasi adalah
satisfaction (kepuasan) para pengguna Tingkat kepuasan layanan mengukur respon
pelanggan terhadap terhadap evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan
antara harapan tentang kinerja dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya
Laporan hasil survei kepuasan menjadi acuan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk
berbenah dan menjadi barometer untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang Akhirnya kepada tim dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei
ini dihaturkan terima kasih yang sebenar ndash benarnya
Wassalammualaikum
Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga
Muhammad Fakhri Husein
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4 Daftar Isi helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 I Pendahuluan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
a Latar Belakang helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
b Maksud dan Tujuan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
c Manfaat helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
II Metode Pengukuran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
a Ruang Lingkup helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
b Aspek Layanan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
c Indeks Kepuasan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
III Hasil Pengukuran dan Analisa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
a Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
b Sumber Daya Manusia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12
c Keuangan Sarana dan Prasarana
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
IV Kesimpulan dan Saran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
1
LAPORAN SURVEI KEPUASAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SEMESTER GASAL 20202021
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021
2
Tim Penyusun
1 M Fakhri Husein
2 Nuristighfari Masri Khaerani
3 Epha Diana Supandi
4 M Didik R Wahyudi
3
Susunan Kepengurusan Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
Ketua LPM Dr M Fakhri Husein SE MSi
Sekretaris LPM Nuristighfari Masri Khaerani SPsi MPsi
Kepala Pusat Pengembangan Standar
Mutu
Dr Epha Diana Supandi SSi MSc
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian
Mutu
Dr Irsyadunnas MAg
Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi Dr Sri Rohyanti Zulaikha SAg SS MSi
Kepala Pusat Analisis Informasi
Publikasi Internasional dan
Pemeringkatan
M Didik R Wahyudi ST MT
Kepala Sub Bagian Ahmad Nasif Al Fikri SAg MM
Staff Administrasi Edy Purwanta SIP
Asngadi SIP MPdI
Zaim Shiddiq SSi
Dewi Dwi Utari SPd
Tika Uswatun SE
4
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr wb
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka LAPORAN SURVEI KEPUASAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TERHADAP LAYANAN UIN SUNAN KALIJAGA ini dapat diselesaikan
Salah satu kata kunci kesuksesan pengelolaan lembaga atau organisasi adalah
satisfaction (kepuasan) para pengguna Tingkat kepuasan layanan mengukur respon
pelanggan terhadap terhadap evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan
antara harapan tentang kinerja dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya
Laporan hasil survei kepuasan menjadi acuan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk
berbenah dan menjadi barometer untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang Akhirnya kepada tim dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei
ini dihaturkan terima kasih yang sebenar ndash benarnya
Wassalammualaikum
Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga
Muhammad Fakhri Husein
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4 Daftar Isi helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 I Pendahuluan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
a Latar Belakang helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
b Maksud dan Tujuan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
c Manfaat helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
II Metode Pengukuran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
a Ruang Lingkup helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
b Aspek Layanan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
c Indeks Kepuasan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
III Hasil Pengukuran dan Analisa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
a Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
b Sumber Daya Manusia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12
c Keuangan Sarana dan Prasarana
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
IV Kesimpulan dan Saran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
2
Tim Penyusun
1 M Fakhri Husein
2 Nuristighfari Masri Khaerani
3 Epha Diana Supandi
4 M Didik R Wahyudi
3
Susunan Kepengurusan Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
Ketua LPM Dr M Fakhri Husein SE MSi
Sekretaris LPM Nuristighfari Masri Khaerani SPsi MPsi
Kepala Pusat Pengembangan Standar
Mutu
Dr Epha Diana Supandi SSi MSc
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian
Mutu
Dr Irsyadunnas MAg
Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi Dr Sri Rohyanti Zulaikha SAg SS MSi
Kepala Pusat Analisis Informasi
Publikasi Internasional dan
Pemeringkatan
M Didik R Wahyudi ST MT
Kepala Sub Bagian Ahmad Nasif Al Fikri SAg MM
Staff Administrasi Edy Purwanta SIP
Asngadi SIP MPdI
Zaim Shiddiq SSi
Dewi Dwi Utari SPd
Tika Uswatun SE
4
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr wb
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka LAPORAN SURVEI KEPUASAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TERHADAP LAYANAN UIN SUNAN KALIJAGA ini dapat diselesaikan
Salah satu kata kunci kesuksesan pengelolaan lembaga atau organisasi adalah
satisfaction (kepuasan) para pengguna Tingkat kepuasan layanan mengukur respon
pelanggan terhadap terhadap evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan
antara harapan tentang kinerja dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya
Laporan hasil survei kepuasan menjadi acuan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk
berbenah dan menjadi barometer untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang Akhirnya kepada tim dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei
ini dihaturkan terima kasih yang sebenar ndash benarnya
Wassalammualaikum
Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga
Muhammad Fakhri Husein
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4 Daftar Isi helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 I Pendahuluan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
a Latar Belakang helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
b Maksud dan Tujuan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
c Manfaat helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
II Metode Pengukuran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
a Ruang Lingkup helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
b Aspek Layanan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
c Indeks Kepuasan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
III Hasil Pengukuran dan Analisa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
a Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
b Sumber Daya Manusia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12
c Keuangan Sarana dan Prasarana
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
IV Kesimpulan dan Saran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
3
Susunan Kepengurusan Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
Ketua LPM Dr M Fakhri Husein SE MSi
Sekretaris LPM Nuristighfari Masri Khaerani SPsi MPsi
Kepala Pusat Pengembangan Standar
Mutu
Dr Epha Diana Supandi SSi MSc
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian
Mutu
Dr Irsyadunnas MAg
Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi Dr Sri Rohyanti Zulaikha SAg SS MSi
Kepala Pusat Analisis Informasi
Publikasi Internasional dan
Pemeringkatan
M Didik R Wahyudi ST MT
Kepala Sub Bagian Ahmad Nasif Al Fikri SAg MM
Staff Administrasi Edy Purwanta SIP
Asngadi SIP MPdI
Zaim Shiddiq SSi
Dewi Dwi Utari SPd
Tika Uswatun SE
4
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr wb
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka LAPORAN SURVEI KEPUASAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TERHADAP LAYANAN UIN SUNAN KALIJAGA ini dapat diselesaikan
Salah satu kata kunci kesuksesan pengelolaan lembaga atau organisasi adalah
satisfaction (kepuasan) para pengguna Tingkat kepuasan layanan mengukur respon
pelanggan terhadap terhadap evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan
antara harapan tentang kinerja dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya
Laporan hasil survei kepuasan menjadi acuan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk
berbenah dan menjadi barometer untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang Akhirnya kepada tim dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei
ini dihaturkan terima kasih yang sebenar ndash benarnya
Wassalammualaikum
Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga
Muhammad Fakhri Husein
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4 Daftar Isi helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 I Pendahuluan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
a Latar Belakang helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
b Maksud dan Tujuan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
c Manfaat helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
II Metode Pengukuran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
a Ruang Lingkup helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
b Aspek Layanan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
c Indeks Kepuasan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
III Hasil Pengukuran dan Analisa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
a Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
b Sumber Daya Manusia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12
c Keuangan Sarana dan Prasarana
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
IV Kesimpulan dan Saran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
4
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr wb
Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat dan hidayahNya maka LAPORAN SURVEI KEPUASAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TERHADAP LAYANAN UIN SUNAN KALIJAGA ini dapat diselesaikan
Salah satu kata kunci kesuksesan pengelolaan lembaga atau organisasi adalah
satisfaction (kepuasan) para pengguna Tingkat kepuasan layanan mengukur respon
pelanggan terhadap terhadap evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan
antara harapan tentang kinerja dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah
pemakaiannya
Laporan hasil survei kepuasan menjadi acuan oleh UIN Sunan Kalijaga untuk
berbenah dan menjadi barometer untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang Akhirnya kepada tim dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survei
ini dihaturkan terima kasih yang sebenar ndash benarnya
Wassalammualaikum
Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga
Muhammad Fakhri Husein
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4 Daftar Isi helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 I Pendahuluan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
a Latar Belakang helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
b Maksud dan Tujuan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
c Manfaat helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
II Metode Pengukuran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
a Ruang Lingkup helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
b Aspek Layanan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
c Indeks Kepuasan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
III Hasil Pengukuran dan Analisa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
a Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
b Sumber Daya Manusia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12
c Keuangan Sarana dan Prasarana
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
IV Kesimpulan dan Saran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4 Daftar Isi helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 I Pendahuluan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
a Latar Belakang helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6
b Maksud dan Tujuan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
c Manfaat helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7
II Metode Pengukuran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
a Ruang Lingkup helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
b Aspek Layanan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8
c Indeks Kepuasan helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9
III Hasil Pengukuran dan Analisa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
a Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10
b Sumber Daya Manusia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12
c Keuangan Sarana dan Prasarana
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15
IV Kesimpulan dan Saran helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
6
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai suatu lembaga perguruan tinggi
harus memberikan pelayanan terbaik terhadap mahasiswa dosen tenaga
kependidikan alumni stakeholder dan lingkungan masyarakat di sekitar kampus
Hal ini disebakan karena keberadaan para civitas akademika dan stakeholder
merupakan komponen utama demi keberlangsungan pendidikan di UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan tugas dan perannya
tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi
Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan adalah
mengukur tingkat kepuasan civitas akademika (dosen tenaga kependidikan dan
mahasiswa) terhadap layanan
Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan
dapat terpenuhi berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika
adalah kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika atas pelayanan yang
diberikan oleh perguruan tinggi
Hasil pengukuran tingkat kepuasan civitas akademika dapat
dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang
sudah diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Manfaat lain adalah dapat
dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
B Tujuan Kegiatan
Laporan kegiatan survei kepuasan mahasiswa bertujuan untuk Mengetahui
indeks kepuasan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
7
C Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan ini adalah
Menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang sudah
diberikan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
8
BAB II
METODE PENGUKURAN
21 Ruang Lingkup
Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang terdiri dari mahasiswa dosen kaprodisekprodi dan tenaga pendidikstafpegawai di
seluruh fakultas yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Fakultas Ushuludin (FUPI) Fakultas Syariah dan
Hukum (FSH) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Fakultas Sains dan Teknologi
(FST) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) serta Pasca Sarjana Sedangkan jumlah program studi ada 60 berikut data jumlah prodi
per fakultas
Berdasarkan data dari bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum (OKH) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta jumlah dosen sebanyak 702 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 377
orang Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 19909 (sumber Bagian Akademik UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
22 Dimensi Layanan
Tingkat kepuasan tenaga kependidikan (tendik) terhadap layanan UIN Sunan Kalijaga
mencakup aspek
a Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama terdiri dari 28 indikator
b Sumber Daya Manusia terdiri dari 22 indikator
c Keuangan Sarana dan Prasarana 34 indikator
Indikator setiap dimensi atau aspek layanan dapat dilihat pada lampiran
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan
(Kuesioner) dengan model pertanyaan tertutup Responden diminta untuk memberikan
persepsinya pada setiap pernyataan sesuai keadaan yang dirasakanrealita oleh responden
Bentuk kuesioner berupa skala Likert dengan 4 point dengan rating 1 ( tidak puas) 2 (kurang
puas) 3 (puas) dan 4 (sangat puas) dengan bantuan sistem informasi berbasis web yang dapat
diakses httpsmutuuin-sukaacid
9
23 Indeks Kepuasan Layanan
Pengukuran indeks kepuasan civitas akademika mengacu kepada Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kepmen PAN No25 Tahun 2004 Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dimana masing -
masing unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut
119861119900119887119900119905 119873119894119897119886119894 119877119886119905119886 minus 119903119886119905119886 119905119890119903119905119894119898119887119886119899119892 = 119869119906119898119897119886ℎ 119861119900119887119900119905
119869119906119898119897119886ℎ 119880119899119904119906119903
Untuk memperoleh nilai IKM digunakan rumus berikut
119868119870119872 =119879119900119905119886119897 119899119894119897119886119894 119875119890119903119904119890119901119904119894 119901119890119903 119880119899119904119906119903
119879119900119905119886119897 119880119899119904119906119903 119910119886119899119892 119905119890119903119894119904119894times 119873119894119897119886119894 119875119890119899119894119898119887119886119899119892
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut
119870119900119899119907119890119903119904119894 119868119870119872 = 119868119870119872 times 25
Kualitasmutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
KEP25MPAN22004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut
Tabel 1 Nilai Interval Konversi IKM
Nilai
Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval
Konversi IKM
Mutu
Pelayanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 100 ndash 175 2500 ndash 4375 D Tidak Baik
2 176 ndash 250 4376 ndash 6250 C Kurang Baik
3 251 ndash 325 6251 ndash 8125 B Baik
4 326 ndash 400 8126 ndash 10000 A Sangat Baik
10
BAB III
HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Teknik pengambilan data pada survei indeks kepuasan tendik dilakukan secara online di
laman httpmutuuin-sukaacid Jumlah responden yang mengisi survei kepuasan tendik
sebanyak 346 dengan distribusi responden per unit di UIN Sunan Kalijaga disajikan pada tabel
di bawah ini
Tabel 31 Jumlah Responden di tiap Fakultas
No Fakultas Jumlah
Responden
1 Adab dan Ilmu Budaya 22
2 Dakwah dan Komunikasi 17
3 Ushuludin dan Pemikiran Islam 16
4 Syariah dan Ilmu Hukum 17
5 Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 32
6 Sains dan Teknologi 30
7 Ekonomi dan Bisnis Islam 20
8 Pascasarjana 12
Sedangkan distribusi responden di tiap unit lembaga disajikan pada tabel di bawah ini
Tabel 32 Jumlah responden di tiap unitlembaga
No UnitLembaga Jumlah
Responden
1 Perpustakaan 29
2 LP2M 9
3 LPM 6
4 Keuangan 18
5 PPB 6
6 Satpam 28
7 Kemahasiswaan 10
8 Perencanaan 6
9 Rumah Tangga 20
10 Akademik 9
11 Kerjasama 5
12 OKH 8
13 Poliklinik 14
14 Pusat Bahasa 5
15 Pusat Admisi 5
16 SPI 2
11
Hasil pengolahan setiap kriteria disajikan berikut ini
A Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tendik terkait aspek Tata Kelola Tata
Pamong dan Kerjasama
Tabel 33 Indeks Kepuasan Tendik untuk Aspek Layanan Tata Kelola Tata Pamong
dan Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 Tata Kelola Tata Pamong dan Kerjasama
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi 3073 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3005 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
2966 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3029 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3016 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan 2984 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi 3034 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
2997 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang 2901 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan 2930 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional 2945 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
2922 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma 3068 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai 3042 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3099 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3026 B Baik
12
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola 3029 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3023 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu 3034 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3010 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3026 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3013 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3016 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan 3016 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma 3034 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3036 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 2987 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3008 B Baik
Pada tabel 33 terlihat bahwa layanan terkait aspek tata pamong kepemimpinan
penjaminan mutu sudah masuk ke dalam kategori BAIK Pada aspek ini indeks
kepuasan yang nilainya paling rendah adalah mengenai unsur Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang dengan indeks kepuasan sebesar 2901 Unsur
layanan yang paling tinggi indeks kepuasannya adalah Suasana kerja di kantor
dengan indeks sebesar 3099
Apabila digambarkan rata ndash rata indeks untuk setiap layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
13
Gambar 31 Rata ndash rata Indeks kepuasa tendik setiap layanan
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Tata Pamong dan yang paling tinggi pada unsur Kepemimpinan
B Sumber Daya Manusia
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek Sumber
Daya Manusia
Tabel 34 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sumber Daya Manusia
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
2 Sumber Daya Manusia
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
29 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3005 B Baik
30 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
2963 B Baik
31 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3011 B Baik
32 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
2947 B Baik
2984
3048
3023016
294
296
298
3
302
304
306
Tata Pamong Kepemimpinan Penjaminan Mutu Kerjasama
Indeks Kepuasan
14
33 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2879 B Baik
34 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 2926 B Baik
35 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
2934 B Baik
36 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
2929 B Baik
37 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
2958 B Baik
Pengelolaan SDM
38 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 2916 B Baik
39 Transparansi proses rekrutmen karyawan 2860 B Baik
40 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 2942 B Baik
41 Mekanisme pensiun 3034 B Baik
42 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 2879 B Baik
43 Kesempatan melanjutkan studi 2971 B Baik
44 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 2863 B Baik
45 Mekanisme pencairan tunjangan 2963 B Baik
46 Mekanisme pencairan remunerasi 2976 B Baik
47 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 2900 B Baik
48 Bimbingan terhadap karyawan baru 2889 B Baik
49 Pengakuan prestasi kerja 2908 B Baik
50 Monitoring dan evaluasi kinerja 2953 B Baik
Pada aspek Sumber Daya Manusia Nampak bahwa semua butir pernyataan
memiliki mutu layanan Baik (B) Indeks kepuasan yang paling rendah yaitu
Transparansi proses rekrutmen karyawan dengan indek kepuasan sebesar 2806
Sedangkan indeks kepuasan yang paling tinggi adalah Mekanisme pensiun dengan
IKM = 306
Rata-rata indek kepuasan pada setiap unsur layanan dapat dilihat pada grafik
berikut ini
15
Gambar 32 Indeks Kepuasan Tendik per Unsur Layanan pada Aspek SDM
Terlihat pada gambar di atas bahwa indeks kepuasanan layanan paling rendah ada
pada unsur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan yang paling tinggi pada unsur
Kebijakan Standar SDM
C Keuangan Sarana dan Prasarana
Berikut hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan terkait aspek
keuangan sarana dan prasarana
Tabel 35 Indek Kepuasan Tendik pada Aspek Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
3 Keuangan Sarana dan Prasarana
Perencanaan Keuangan
51 Monitoring dan evaluasi kinerja 2971 B Baik
52 Transparansi proses perencanaan keuangan 2968 B Baik
53 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3003 B Baik
54 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan 2963 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
55 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3018 B Baik
56 Sistem uang kuliah tunggal 3034 B Baik
Pengalokasian Anggaran
295
2927
2915
292
2925
293
2935
294
2945
295
2955
Kebijakan SDM Pengelolaan SDM
Indeks Kepuasan
16
57 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3026 B Baik
58 Alokasi anggaran untuk penelitian 2997 B Baik
59 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3008 B Baik
60 Transparansi alokasi anggaran 2976 B Baik
Realisasi Anggaran
61 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
2976 B Baik
62 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
2974 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Keuangan
sarana dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang
paling rendah Kejelasan regulasi perencanaan keuangan dengan indeks kepuasan
sebesar 2963 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling tinggi di aspek ini
adalah Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran dengan indeks
kepuasan sebesar 3047
Selanjutnya rata ndash rata indeks kepuasan pada unsur layanan dapat diperlihatkan
pada grafik di bawah ini
Gambar 33 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Keuangan
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Reliasasi Keuangan mempunyai
nilai paling rendah sedangkan unsur Pertanggungjawaban Keuangan memiliki indeks kepuasan
paling tinggi
2976
3026
3002
2975
3037
294295296297298299
3301302303304305
Indeks Kepuasan
17
Tabel 36 Indeks Kepuasan Tendik pada Aspek Sarana dan Prasarana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
4 Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarana dan Prasarana
66 Transparansi perencanaan saranaprasarana 2992 B Baik
67 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
2958 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
68 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana 2929 B Baik
69 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
2950 B Baik
70 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
2963 B Baik
71 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
2966 B Baik
72 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3016 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
73 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana 2984 B Baik
74 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
2989 B Baik
75 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
2868 B Baik
76 SOP barang milik negara 2979 B Baik
77 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3008 B Baik
78 Pelayanan satu atap berbasis IT 2989 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
79 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan) 2855 B Baik
80 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
2834 B Baik
81 Perawatan saat terjadi kerusakan 2844 B Baik
82 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
2815 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
83 Proses penghapusan saranaprasarana 2887 B Baik
18
84 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
2937 B Baik
Pada tabel di atas nampak bahwa indeks kepuasan tendik pada aspek Sarana
dan prasarana sudah masuk kategori Baik Indeks kepuasan tendik yang paling
rendah Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal dengan
indeks kepuasan sebesar 2801 Sedangkan indeks kepuasan tendik yang paling
tinggi di aspek ini adalah Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
dengan indekas kepuasan sebesar 3016
Gambar 34 Indeks Kepuasan Setiap Unsur Layanan pada Aspek Sarana dan Prasarana
Terlihat pada gambar di atas rata ndash rata indeks kepuasan unsur Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana mempunyai nilai paling rendah sedangkan unsur Perencanaan Sarana dan
Prasarana memiliki indeks kepuasan paling tinggi
29752965 297
2837
2912
275
28
285
29
295
3
Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan Penghapusan
Indeks Kepuasan
19
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil pengukuran indeks kepuasan tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga pada
periode Gasal TA 2020-2021 masuk ke dalam kategori mutu layanan B artinya kinerja pelayanan
di Fakultas Ushuludin dan Pemikirian Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk ke dalam
kategori BAIK
Berikut disajikan nilai rata ndash rata indeks kepuasan tendik untuk setiap layanan
Aspek Unsur Layanan Indeks Kepuasan
Mutu Layanan
Kinerja Layanan
Tata Pamong Tata Kelola
Tata Pamong 2984 B Baik
Kepemimpinan 3048 B Baik
Penjaminan Mutu 3020 B Baik
Kerjasama 3016 B Baik
Sumber Daya Manusia
Kebijakan SDM 2950 B Baik
Pengelolaan SDM 2927 B Baik
Keuangan Perencanaan Keuangan 2976 B Baik
Sumber Keuangan 3026 B Baik
Pengalokasian Anggaran 3002 B Baik
Realisasi Anggaran 2975 B Baik
Pertanggungjawaban Keuangan
3037 B Baik
Sarana dan Prasarana
Perencanaan Sarpras
2975 B Baik
Pengadaan Sarpras 2965 B Baik
Pemanfaatan Sarpras 2970 B Baik
Pemeliharaan Sarpras 2837 B Baik
Penghapusan Sarpras 2912 B Baik
Berdasarkan analisis ada beberapa aspek ndash aspek layanan yang perlu ditingkatkan lagi
karena indeks kepuasan masih rendah dibandingkan indikator yang lain adalah Keadilan dalam
pemberian tugas dan wewenang Transparansi proses rekrutmen karyawan Kejelasan regulasi
perencanaan keuangan dan Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
20
No Indikator Akar permasalahannya Rencana Tindak Lanjut
1 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
Tupoksi belum dipahami dengan baik
Kemampuan kompetensi tendik yang belum optimal
Tenaga kependidikan mengacu kepada tupoksi masing ndash masing
Mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
Memberi pelatihan yang mendukung kompetensi tenaga kependidikan
2 Transparansi proses rekrutmen karyawan
Informasi mengenai proses rekrutmen belum disampaikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademika
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah cepat dan pasti (online)
Persyaratan jelas tidak diskriminatif
Proses seleksi transparan objektif adil akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka
3 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
Regulasi perencanaan keuangan belum disosialisasikan dengan baik
Sosialisasi pedoman penyusun RKAKL
4 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
Danaanggarannya masih terbatas
Stafpersonil yang berkompeten untuk setiap jenis perawatanpemeliharaan masih kurang
Meningkatkan anggaran biaya perawatan
Menambah tenaga ahli setiap jenis perawatan
Memberi pelatihan kepada tendik ttg teknik perawatan
21
LAMPIRAN 1
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK TATA KELOLA TATA PAMONG DAN KERJASAMA _
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
307 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
286 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
307 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
293 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
303 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
272 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
307 B Baik
22
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
29 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 297 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 297 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
286 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 29 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 293 B Baik
28 Hasil program kerjasama 303 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
278 B Baik
23
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
278 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
278 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
278 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 322 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 289 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
322 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
289 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 289 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
333 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
283 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
283 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
317 B Baik
Kepemimpinan
25
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
367 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
333 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
317 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 317 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
309 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
295 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
295 B Baik
26
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
305 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
309 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
295 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
314 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 305 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
295 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
305 B Baik
27
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
309 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
309 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 305 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 305 B Baik
28 Hasil program kerjasama 309 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
272 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
267 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
256 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
267 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
267 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
256 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
272 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
256 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
256 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
256 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
28
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
278 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
283 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 283 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
289 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 272 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
272 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
278 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
278 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
272 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
278 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 289 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
29
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
283 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
317 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
283 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
317 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
267 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 283 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
283 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 317 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
30
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
283 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
283 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
306 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
306 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
306 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
288 B Baik
Kepemimpinan
31
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
319 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
313 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
306 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
294 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
306 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 294 B Baik
28 Hasil program kerjasama 306 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
308 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
325 B Baik
32
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
308 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
292 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
308 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
33
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
308 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 308 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 292 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
304 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
311 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
296 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
304 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
307 B Baik
Kepemimpinan
34
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
296 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 293 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
307 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
304 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
307 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
304 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
304 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 307 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 296 B Baik
28 Hasil program kerjasama 296 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
306 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
294 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
282 B Baik
35
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
294 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
294 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
271 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
265 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
288 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
306 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 312 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
282 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
306 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
36
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
312 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 306 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 288 B Baik
28 Hasil program kerjasama 288 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
325 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
328 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
322 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
309 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
322 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
322 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
309 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
306 B Baik
Kepemimpinan
37
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
322 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
328 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 319 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
316 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 319 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
319 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
316 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
319 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
319 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
313 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 319 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 316 B Baik
28 Hasil program kerjasama 322 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
29 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
29 B Baik
38
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
29 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
28 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 29 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 29 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
39
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
288 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
306 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
294 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
282 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
294 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
282 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
271 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
282 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
271 B Baik
Kepemimpinan
40
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
306 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
312 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 312 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
282 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
288 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
294 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 282 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 276 B Baik
28 Hasil program kerjasama 276 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
312 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
276 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
276 B Baik
41
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
294 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
276 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
294 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
276 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
282 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
294 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
288 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 306 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 294 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
294 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 306 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
294 B Baik
42
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
294 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
306 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 312 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
367 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
317 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
283 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
317 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
283 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
267 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
283 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
267 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
43
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 283 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
283 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 283 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 283 B Baik
28 Hasil program kerjasama 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
275 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
285 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
275 B Baik
44
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
295 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
285 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
28 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
275 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
275 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
275 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
275 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
275 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
275 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
285 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 285 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 285 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
285 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 285 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
275 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
285 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
295 B Baik
45
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
285 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
285 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 285 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 28 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
31 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
305 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
305 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
305 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
305 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
29 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
29 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
29 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
29 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
29 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
31 B Baik
Kepemimpinan
46
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
31 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
31 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 305 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 31 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
305 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 305 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
305 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
315 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
305 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
31 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 31 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 295 B Baik
28 Hasil program kerjasama 295 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
322 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
47
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
322 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
289 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
311 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
311 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
333 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
322 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
322 B Baik
48
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
307 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
297 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
317 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
303 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
31 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
307 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
297 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
31 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
303 B Baik
Kepemimpinan
49
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
307 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 323 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 317 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
31 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 307 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
31 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
307 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
303 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
307 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
303 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 313 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 303 B Baik
28 Hasil program kerjasama 31 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
32 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
50
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
32 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
32 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
32 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
32 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
32 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
51
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 32 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
333 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
308 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
317 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
333 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
325 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
317 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
342 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
317 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
308 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
317 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
52
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
317 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
317 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 342 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 308 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
317 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 308 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
317 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
325 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
308 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
317 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 317 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 325 B Baik
28 Hasil program kerjasama 308 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
311 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
278 B Baik
53
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
278 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
322 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
311 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
311 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
289 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
289 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
289 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
278 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
311 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
311 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 311 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 311 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
311 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 311 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
311 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
54
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
311 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
311 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
311 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 311 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 311 B Baik
28 Hasil program kerjasama 311 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
313 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
288 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
313 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
313 B Baik
55
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
313 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 325 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 313 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 313 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
288 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
313 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
288 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
313 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
325 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 313 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
293 B Baik
56
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
286 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
279 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
293 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
286 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
293 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
279 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
279 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
286 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
293 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
286 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 307 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 293 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
293 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
57
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
293 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
293 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
293 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
28 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
28 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
26 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
28 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
26 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
24 C Kurang
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
28 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
28 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
28 B Baik
58
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
28 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
28 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 28 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
28 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 28 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
28 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
28 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
28 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 26 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 26 B Baik
28 Hasil program kerjasama 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
59
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
38 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
38 A Sangat
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
36 A Sangat
Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
36 A Sangat
Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
4 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
38 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
36 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
36 A Sangat
Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
36 A Sangat
Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
36 A Sangat
Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
36 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
36 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 38 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
36 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 36 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
60
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
36 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
34 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
36 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
34 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
32 B Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
32 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 34 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 36 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 34 A Sangat
Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
25 C Kurang
Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
25 C Kurang
Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
35 A Sangat
Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
61
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
35 A Sangat
Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
35 A Sangat
Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
35 A Sangat
Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
35 A Sangat
Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
35 A Sangat
Baik
15 Suasana kerja di kantor 3 B Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 35 A Sangat
Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
35 A Sangat
Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 35 A Sangat
Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
35 A Sangat
Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
35 A Sangat
Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
3 B Baik
62
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
3 B Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 35 A Sangat
Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 35 A Sangat
Baik
28 Hasil program kerjasama 35 A Sangat
Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Tata Pamong
1 Kejelasan struktur organisasi di fakultasunitprodi
3 B Baik
2 Kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
3 B Baik
3 Kejelasan mengenai kewenangan mengatasi permasalahan yang terjadi di fakultasunitprodi
3 B Baik
4 Sistem pemilihan pimpinan yang terbuka dan transparan
3 B Baik
5 Keterbukaan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
6 Keterbukaan dalam mengatasi permasalahan
3 B Baik
7 Pemimpin dipilih berdasar kualifikasi dan kompetensi
3 B Baik
8 Pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil dan resikonya
3 B Baik
9 Keadilan dalam pemberian tugas dan wewenang
3 B Baik
10 Keadilan dalam pengambilan kebijakankeputusan
3 B Baik
11 Pemantauan kinerja pegawai secara proporsional
3 B Baik
12 Pemberian sanksi yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan peraturan
3 B Baik
Kepemimpinan
63
13 Implementasi visi dan misi dalam kegiatan tridharma
3 B Baik
14 Komunikasi antar pimpinan dan pegawai
3 B Baik
15 Suasana kerja di kantor 4 A Sangat
Baik
16 Gaya kepemimpinan stakeholder 3 B Baik
17 Keputusankebijakan yang diambil pengelola
3 B Baik
18 Program kerjasama yang dilakukan 3 B Baik
Sistem Penjaminan Mutu
19 Kejelasan dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
20 Kelengkapan dan aksesibilitas dokumen sistem penjaminan mutu
3 B Baik
21 Efektivitas sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
22 Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
23 Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu di fakultasunitprodi
3 B Baik
Kerjasama
24 Implementasi kerjasama yang dilakukan
4 A Sangat
Baik
25 Manfaat kerjasama yang dilakukan dalam tridharma
4 A Sangat
Baik
26 Kepuasan terhadap mitra kerjasama 3 B Baik
27 Keberlanjutan program kerjasama 3 B Baik
28 Hasil program kerjasama 3 B Baik
LAMPIRAN 2
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
64
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
296 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
293 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
282 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 304 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 296 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 304 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 311 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 296 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 293 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 296 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 296 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 296 B Baik
_
65
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
278 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
278 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
278 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 289 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 256 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 278 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 278 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 289 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
66
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
233 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 25 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
267 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 283 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 267 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 25 C Kurang Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 283 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan
67
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
295 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
291 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 286 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
305 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
295 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 291 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 264 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 282 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 295 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 295 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 291 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 286 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 286 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 291 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan
68
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
283 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
272 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
283 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
261 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
256 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 261 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
267 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
256 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
256 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 267 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 233 C Kurang Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 294 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 233 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 267 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 256 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 261 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 233 C Kurang Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 261 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan
69
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
283 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
317 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 267 B Baik
13 Mekanisme pensiun 283 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 267 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 283 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 283 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 267 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 267 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 283 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 267 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan
70
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
306 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 288 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
288 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 294 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 281 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 288 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 294 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan
71
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
309 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
291 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
309 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 327 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
318 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 282 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 309 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 309 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 282 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 291 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 309 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 282 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 282 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 282 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan
72
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
296 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
296 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
304 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 307 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
304 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
307 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 289 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 296 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 304 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 304 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 296 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 307 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 304 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 304 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan
73
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
294 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
288 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
294 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
276 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 282 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
282 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
282 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
282 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 265 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 259 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 294 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 282 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 288 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 282 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 271 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 253 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 265 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 282 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan
74
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
303 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
316 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
306 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
319 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
297 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 316 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
306 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
309 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 313 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 297 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 294 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 306 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 306 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 309 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 309 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
75
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
29 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
29 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 31 B Baik
13 Mekanisme pensiun 32 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 31 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 31 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 32 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan
76
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
288 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
294 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
269 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
275 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 281 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
269 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
294 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 281 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 306 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 306 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 288 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 281 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 288 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 281 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 281 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 281 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan
77
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
294 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
313 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
313 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
281 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
306 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
313 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
319 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 294 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 288 B Baik
13 Mekanisme pensiun 319 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 288 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 294 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 263 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 294 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 288 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 294 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan
78
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
267 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
283 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
267 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 283 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
283 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
267 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 283 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 283 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 317 B Baik
13 Mekanisme pensiun 317 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 267 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 317 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 317 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 317 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 317 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 283 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 317 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan
79
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
285 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
285 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
29 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
29 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 275 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
28 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
28 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 28 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 275 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 265 B Baik
13 Mekanisme pensiun 265 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 265 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 275 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 27 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 27 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 265 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 255 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 265 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan
80
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
285 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
295 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
31 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
285 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 29 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
285 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
295 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
305 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 29 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 295 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 295 B Baik
13 Mekanisme pensiun 315 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 285 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 31 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 29 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 295 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan
81
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
289 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 311 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
311 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
311 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 322 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 333 A Sangat Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 322 B Baik
13 Mekanisme pensiun 333 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 344 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 289 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 322 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 322 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 311 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 322 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 311 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan
82
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
321 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
31 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
314 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
293 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
29 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 286 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 293 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 293 B Baik
13 Mekanisme pensiun 303 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 303 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 297 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 293 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 297 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 307 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 297 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 303 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 297 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan
83
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
26 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
32 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
28 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
32 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 28 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 28 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
No Pertanyaan
84
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
318 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
309 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
282 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
309 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 291 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 309 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 309 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 309 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 318 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 309 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 327 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 318 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 318 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
85
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
311 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
311 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
278 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
278 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 278 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
289 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
289 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 278 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 267 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 311 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 278 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 311 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 278 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 278 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 267 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 278 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan
86
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
313 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
25 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
313 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
288 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
288 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 263 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 325 B Baik
13 Mekanisme pensiun 325 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 225 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 313 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 275 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 275 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 275 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 288 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 288 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan
87
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
293 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
307 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
286 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
293 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 293 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
293 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
286 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
293 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 279 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 286 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 279 B Baik
13 Mekanisme pensiun 293 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 307 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 286 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 271 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 271 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 279 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 279 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 279 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 293 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan
88
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
3 B Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
24 C Kurang Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
3 B Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
24 C Kurang Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
3 B Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 24 C Kurang Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
26 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
26 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
26 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 26 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 26 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 24 C Kurang Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 32 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 28 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 28 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 28 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 28 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan
89
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
36 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
34 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
36 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
32 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
34 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 34 A Sangat Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
34 A Sangat Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
34 A Sangat Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
34 A Sangat Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 32 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 32 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 32 B Baik
13 Mekanisme pensiun 34 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 36 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 38 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 34 A Sangat Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 34 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 36 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 36 A Sangat Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 36 A Sangat Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 34 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan
90
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
35 A Sangat Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
35 A Sangat Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
35 A Sangat Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
35 A Sangat Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
35 A Sangat Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 35 A Sangat Baik
13 Mekanisme pensiun 35 A Sangat Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 35 A Sangat Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 35 A Sangat Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 35 A Sangat Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 35 A Sangat Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 35 A Sangat Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
_
29
No Pertanyaan
91
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit Pelayanan
Kebijakan Penetapan Standari PT Dosen dan Tendik
1 Kesesuaian antara kompetensi dosen dan matakuliah yang diampu
2 C Kurang Baik
2 Kesesuaian antara kompetensi tendik dengan bidang administrasi yang dikerjakan
3 B Baik
3 Kesesuaian antara kemampuan dosen melakukan riset dengan proses pembimbingan SkripsiTugas AkhirTesisDisertasi
2 C Kurang Baik
4 Kesesuaian beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi
3 B Baik
5 Penerimaan remunerasi yang sesuai dengan beban kerja
2 C Kurang Baik
6 Distribusi jenis dan beban pekerjaan 3 B Baik
7 Distribusi dan proporsi pekerjaan yang mendukung jenjang karir
3 B Baik
8 Sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi
3 B Baik
9 Kesesuaian antara standar kinerja dengan kualifikasi
3 B Baik
Pengelolaan SDM
10 Kesempatan pengembangan karir dan jabatan 3 B Baik
11 Transparansi proses rekrutmen karyawan 3 B Baik
12 Mekanisme pemberhentian karyawan kontrak 3 B Baik
13 Mekanisme pensiun 3 B Baik
14 Upacara pelepasan pegawai yang akan pensiun 3 B Baik
15 Kesempatan melanjutkan studi 3 B Baik
16 Fasilitas mengikuti kegiatan skala internasional 3 B Baik
17 Mekanisme pencairan tunjangan 3 B Baik
18 Mekanisme pencairan remunerasi 3 B Baik
19 Penghargaan yang diberikan terhadap prestasi 3 B Baik
20 Bimbingan terhadap karyawan baru 3 B Baik
21 Pengakuan prestasi kerja 3 B Baik
22 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
LAMPIRAN 3
92
INDEKS KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA
_
2 Perpustakaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
296 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
293 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 296 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
296 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
286 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
289 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
296 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
296 B Baik
93
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
296 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
296 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 293 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
304 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 304 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
286 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 282 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 293 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
94
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 311 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
289 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
289 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 278 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 322 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
311 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
322 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
289 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
278 B Baik
95
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
278 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
289 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
289 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 289 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
4 Lembaga Penjaminan Mutu
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
96
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
283 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 283 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 283 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 283 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
97
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
283 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
283 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
267 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
283 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
283 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
5 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 305 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
291 B Baik
98
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 286 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 305 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
309 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
305 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
305 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
295 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
99
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
305 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
305 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
282 B Baik
26 SOP barang milik negara 291 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 314 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
295 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 273 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 273 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
282 B Baik
_
6 Keuangan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 272 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
278 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
272 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
272 B Baik
100
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 306 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 306 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
278 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
289 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
317 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
317 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
283 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
272 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
267 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
272 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
261 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
272 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
278 B Baik
101
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
278 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
256 B Baik
26 SOP barang milik negara 289 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
294 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 272 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
256 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
256 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
244 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
294 B Baik
_
7 Pusat Pengembangan Bisnis
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
283 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 317 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
102
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 317 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 283 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
283 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
267 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
283 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
317 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
103
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
317 B Baik
26 SOP barang milik negara 333 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 317 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
2 C Kurang
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
217 C Kurang
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 217 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
25 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 25 C Kurang
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
8 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
306 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 288 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 294 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
104
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
288 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
281 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
294 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
281 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
294 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
281 B Baik
26 SOP barang milik negara 288 B Baik
105
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
275 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 294 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
281 B Baik
_
9 Tata Usaha
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 318 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 309 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 309 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
106
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
309 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
291 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
291 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
309 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
318 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
309 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
318 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
309 B Baik
26 SOP barang milik negara 309 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
318 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
107
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
291 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 327 A Sangat
Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
327 A Sangat
Baik
_
10 Satpam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 307 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 296 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 304 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 296 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
296 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
304 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
304 B Baik
Pertanggungjawaban
108
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
318 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
307 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
304 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
307 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
307 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
307 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
296 B Baik
26 SOP barang milik negara 304 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
296 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
282 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 296 B Baik
109
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
286 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
293 B Baik
_
11 Fakultas Syariah dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
282 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
282 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 276 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
294 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
288 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
110
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
276 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
288 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
294 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
294 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
271 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
271 B Baik
26 SOP barang milik negara 282 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
288 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
294 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
288 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 276 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
282 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
111
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
276 B Baik
_
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 306 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
316 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
322 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 319 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 306 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 313 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 294 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
303 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
309 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
306 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
306 B Baik
112
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
309 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
316 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
319 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
303 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
316 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
306 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
309 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
297 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
316 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 291 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
291 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
284 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 297 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 284 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
297 B Baik
_
13 Kemahasiswaan
No Pertanyaan
113
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
29 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
29 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 29 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 29 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
29 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
29 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
114
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
29 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
29 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 29 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
29 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 31 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
29 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
29 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 29 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
29 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 28 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
28 B Baik
_
14 Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 281 B Baik
115
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
288 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
294 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
281 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 281 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 281 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 281 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
294 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 281 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
275 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
281 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
294 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
288 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
281 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
275 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
281 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
269 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
281 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
269 B Baik
116
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
281 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
288 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
288 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
275 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
269 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
275 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
263 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
288 B Baik
_
15 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 288 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
294 B Baik
117
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
306 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
294 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 294 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 294 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 306 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
281 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 306 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
294 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
306 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
306 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
313 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
306 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
288 B Baik
118
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
306 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
294 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
269 B Baik
26 SOP barang milik negara 313 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
306 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 294 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
281 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
281 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 281 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
275 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 263 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
269 B Baik
_
16 Perencanaan
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 283 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
333 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
317 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
317 B Baik
119
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 283 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 317 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 333 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 333 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
317 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 317 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
317 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
283 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
283 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
120
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
283 B Baik
26 SOP barang milik negara 283 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 267 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
283 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
283 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 317 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
333 A Sangat
Baik
_
17 Rumah Tangga
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 29 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
28 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
285 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
275 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 275 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 29 B Baik
121
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 28 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
28 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 28 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
28 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
28 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
28 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
285 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
285 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
295 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
29 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
29 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
285 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
295 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
29 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
29 B Baik
122
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 275 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
28 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 285 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
285 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
285 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 275 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
285 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 295 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
18 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 295 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
29 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 31 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 305 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 32 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 305 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
123
10 Transparansi alokasi anggaran 305 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
31 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
305 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
31 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
31 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
31 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
315 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
305 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
305 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
295 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
31 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
305 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
31 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 295 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
315 B Baik
124
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
305 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 295 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 305 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
31 B Baik
_
19 Akademik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 322 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
311 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 311 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 311 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 311 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 311 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
322 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 311 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
311 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
311 B Baik
125
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
311 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
311 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
311 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
311 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
311 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
311 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
311 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
311 B Baik
26 SOP barang milik negara 311 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
311 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
126
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 311 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 311 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
311 B Baik
_
20 Fakultas Sains dan Teknologi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
283 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 307 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 297 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 293 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
303 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 286 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
297 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
297 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
307 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
307 B Baik
127
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
297 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
283 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
279 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
283 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
297 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
293 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
297 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
297 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 303 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
303 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
272 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
279 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 283 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
128
33 Proses penghapusan saranaprasarana 283 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
303 B Baik
_
21 Kerjasama
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
28 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
32 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 32 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 32 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 32 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
129
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
28 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
32 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
26 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
32 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
28 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
28 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
26 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
22 Pasca Sarjana
130
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 309 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
318 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
318 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
309 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 327 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 327 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 336 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 327 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
318 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 309 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
309 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
309 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
318 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
318 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
309 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
309 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
131
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
309 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
291 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
291 B Baik
26 SOP barang milik negara 318 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
327 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 327 A Sangat
Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
309 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
309 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 309 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
318 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 282 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
291 B Baik
_
23 Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
No Pertanyaan
132
Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 289 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
289 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
311 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 322 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 289 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
289 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
278 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
289 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
311 B Baik
133
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
311 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
311 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
311 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
289 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
289 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
278 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
289 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 311 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
289 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
278 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
289 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 289 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
24 Organisasi Kepegawaian dan Hukum
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
134
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
313 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
313 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 325 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 313 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 313 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
313 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 313 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
288 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
313 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
325 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
313 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
313 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
313 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
288 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
288 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
313 B Baik
135
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
313 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
313 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
288 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
313 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
313 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 288 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
263 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
263 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 25 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
238 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 275 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
275 B Baik
_
25 Poliklinik
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 286 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
286 B Baik
136
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
293 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
286 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 286 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 293 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
286 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
293 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
293 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
271 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
286 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
293 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
293 B Baik
137
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
314 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
307 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
279 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
286 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 293 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
286 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
264 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 286 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
279 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 271 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
271 B Baik
_
26 Pusat Bahasa
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
32 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
138
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 28 B Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 28 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
32 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
28 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
28 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
24 C Kurang
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
28 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
28 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
28 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
28 B Baik
139
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
28 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
28 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
26 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
26 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 24 C Kurang
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
22 C Kurang
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 26 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
26 B Baik
_
27 Pusat Admisi
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 34 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
38 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
38 A Sangat
Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
36 A Sangat
Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 36 A Sangat
Baik
140
6 Sistem uang kuliah tunggal 36 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 36 A Sangat
Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 36 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
36 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 36 A Sangat
Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
36 A Sangat
Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
38 A Sangat
Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
36 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
4 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
36 A Sangat
Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
36 A Sangat
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
36 A Sangat
Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
36 A Sangat
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
36 A Sangat
Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
38 A Sangat
Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
141
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
36 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
36 A Sangat
Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
34 A Sangat
Baik
26 SOP barang milik negara 36 A Sangat
Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
34 A Sangat
Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 32 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
34 A Sangat
Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
34 A Sangat
Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 36 A Sangat
Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
36 A Sangat
Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 32 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
32 B Baik
_
28 Satuan Pengawas Internal
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 35 A Sangat
Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
35 A Sangat
Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
142
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 35 A Sangat
Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 35 A Sangat
Baik
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 35 A Sangat
Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
35 A Sangat
Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
35 A Sangat
Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
35 A Sangat
Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
35 A Sangat
Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
25 C Kurang
Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
25 C Kurang
Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
143
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
35 A Sangat
Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
_
29
No Pertanyaan Nilai Butir
Mutu Layanan
Kinerja Unit
Pelayanan
Perencanaan Keuangan
1 Monitoring dan evaluasi kinerja 3 B Baik
2 Transparansi proses perencanaan keuangan
3 B Baik
3 Perencanaan keuangan yang terstruktur terukur dan mampu dipertanggungjawabkan
3 B Baik
4 Kejelasan regulasi perencanaan keuangan
3 B Baik
Sumber-Sumber Keuangan
5 Kejelasan sumber-sumber keuangan 3 B Baik
6 Sistem uang kuliah tunggal 3 B Baik
144
Pengalokasian Anggaran
7 Alokasi anggaran untuk pendidikan 3 B Baik
8 Alokasi anggaran untuk penelitian 3 B Baik
9 Alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat
3 B Baik
10 Transparansi alokasi anggaran 3 B Baik
Realisasi Anggaran
11 Kesesuaian anggaran dengan fasilitas yang didapatkan
3 B Baik
12 Keterbukaan dan transparansi dalam pembelanjaan anggaran
3 B Baik
Pertanggungjawaban
13 Kelengkapan catatan laporan keuangan
3 B Baik
14 Transparansi dalam pelaporan keuangan dan anggaran
3 B Baik
15 Kejelasan sistem pengawasan anggaran
3 B Baik
Perencanaan Sarana dan Prasarana
16 Transparansi perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
17 Keterlibatan dalam perencanaan saranaprasarana
3 B Baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana
18 Kecepatan proses pengadaan saranaprasarana
3 B Baik
19 Kesesuaian pengadaan saranaprasarana dengan kebutuhan
3 B Baik
20 Transparansi proses pengadaan sarana dan prasarana
3 B Baik
21 Keterbukaan proses seleksi tender sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 B Baik
22 Pelaporan pertanggungjawaban proses pengadaan
3 B Baik
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
23 Pencatatan jumlahjenis sarana-prasarana
3 B Baik
24 Ketepatan penggunaan saranaprasarana berdasar wewenang
3 B Baik
145
25 Ketersediaan standard operation procedure (SOP) parkir
3 B Baik
26 SOP barang milik negara 3 B Baik
27 Daya guna saranaprasarana penggunaan saranaprasarana sesuai dengan fungsi dan tujuannya
3 B Baik
28 Pelayanan satu atap berbasis IT 3 B Baik
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
29 Predictive maintenance (pencegahan kerusakan)
3 B Baik
30 Periodic maintenance (perawatan berkalaterjadwal)
3 B Baik
31 Perawatan saat terjadi kerusakan 3 B Baik
32 Perawatan pada saranaprasarana yang tidak berfungsi optimal
3 B Baik
Penghapusan Sarana dan Prasarana
33 Proses penghapusan saranaprasarana 3 B Baik
34 Pertanggungjawaban penghapusan saranaprasarana
3 B Baik
lpmuin-sukaacid
lpmuin-sukaacid
(0274)512474589621
LEMBAGA PENJAMINAN MUTUUIN SUNAN KALIJAGA
- Tendik1pdf (p1)
- Laporan Survei Kepuasan Tendik Universitas Gasal 2020-2021pdf (p2-146)
- Tendik2pdf (p147)
-
