LAPORAN AKHIR RISET

STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 )

Oleh

KHOIRIL ANWAR

5113413037

ROMBEL 071

DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN

PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

i

KOMPETENSI:IDIOLOGI, DEMOKRASI, DANWAWASAN NUSANTARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................................iDAFTAR ISI...........................................................................................................iiA. PENDAHULUAN..............................................................................................1B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014..............................................................21. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten................21.1. Pencalonan........................................................................................................21.2. Caleg Perempuan..............................................................................................41.3. Daerah Pemilihan..............................................................................................41.4. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan............................................................42. Pemilihan Umum Anggota DPD..........................................................................51.1. Pencalonan........................................................................................................51.2. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan............................................................5C. PENYELENGGARA PEMILU 2014 .............................................................61. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.............................................62. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan...............63. Profil KPPS Wilayah pantauan............................................................................7D. PENGAWAS PEMILU 2014..............................................................................71. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota..........................................................72. Profil Pengawas Kecamatan.................................................................................7E. PELAKSANAAN PEMILU..............................................................................81. Pemungutan Suara................................................................................................82. Penghitungan Suara............................................................................................153. Rekapitulasi Penghitungan Suara.......................................................................214. Pelanggaran Pemilu............................................................................................284.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan.........................................................284.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan......................................................284.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara...................................................28F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 .......................................28G. PENUTUP........................................................................................................311. Kesimpulan........................................................................................................312. Rekomendasi......................................................................................................312.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu...................................................312.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu...........................................................312.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu...............................................................32Daftar Pustaka......................................................................................................33

ii

A. PENDAHULUAN

Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi bagian tak terpisahkan dalam

pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Setiap negara-negara

yang menganut sistem demokrasi senantiasa akan menyelenggarakan

Pemilu (demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, dan

kratei yang artinya kekuasaan). Pemilu dalam hal ini merupakan salah satu

bagian dari sistem pemerintahan demokrasi.

Pemilu itu sangat penting karena Pemilu sebagai salah satu sarana

peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki

kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap

warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak

pilih suaranya untuk siapa yang akan memerintah.

Di setiap negara, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum berbeda-

beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara

bersangkutan. Namun demikian prinsip dari Pemilu tersebut kurang lebih

sama, yakni pelaksanaan dari sistem demokrasi. Di negara Indonesia

Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan-ketentuannya

diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, pasal 22 E, juga Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Pemilu memiliki tujuan yaitu untuk memilih para wakil yang

duduk dalam pemerintahan atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD

(Dewan Perwakilan Daerah). Pemilu juga bertujuan memilih

Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Dengan penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem

pemerintahan kita menganut sistem demokrasi.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil amendemen, ada dua jenis

Pemilu meliputi Pemilu Legislatif, yakni untuk memilih para wakil rakyat

(DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden, untuk memilih presiden dan wakil presiden.

1

B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten.

DPR

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah dewan negara dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan dewan perwakilan

rakyat, sebagaimana yang ternyata dari namanya. Dewan ini memegang

kekuasaan untuk merancang hukum, dan memainkan peran legislatif,

anggaran, dan pengawasan.

DPRD Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau disingkat DPRD

Propinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan

fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah. DPRD

provinsi ini berkedudukan di ibukota provinsi.

DPRD Kabupaten

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi

pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. DPRD provinsi

ini berkedudukan di ibukota kabupaten.

1.1 Pencalonan

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

persyaratan dan melengkapi syarat administratif. Lalu Partai Politik

peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon sebagaimana

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar,

anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik

Peserta Pemilu. Bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh

partai politik masing-masing.

2

Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai

Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Daftar bakal calon anggota DPRD

provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat

provinsi. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan

oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Partai Politik yang bersangkutan mengajukan daftar calon

anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 12 (dua

belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Kemudian KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR

, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan verifikasi terhadap

terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan.

Apabila kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal

calon tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi

bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

Kemudian dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan

kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon

tersebut.

Bakal calon yang lulus verifikasi akan disusun dalam daftar

calon sementara oleh: KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;

KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi;

dan KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD

kabupaten/kota.

Setelah persyaratan dan kelengkapan administrasi dinyatakan

benar-benar asli maka KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR;

KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;

3

KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD

kabupaten/kota.

1.2 Caleg Perempuan

Untuk Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sekurang-kurangnya harus ada 30% (tiga puluh persen)

keterwakilan perempuan.

1.3 Daerah Pemilihan

DPR

Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota,

atau gabungan kabupaten/kota.

DPRD Propinsi

Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota,

atau gabungan kabupaten/kota.

DPRD Kabupaten

Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah

kecamatan, atau gabungan kecamatan.

1.4 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan

Salah satu perlengkapan pemungutan suara adalah surat suara.

Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara

ditetapkan dalam peraturan KPU. Pengadaan surat suara dilakukan di

dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan

kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. Jumlah surat

suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan

2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang

ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan pencetakan surat

suara KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan

pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara ditetapkan oleh KPU untuk

setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan

4

suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Surat

suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai

politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap

daerah pemilihan.

2. Pemilihan Umum Anggota DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dewan negara dalam

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil

daerah provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum.

2.1. Pencalonan

Bakal calon anggota DPD adalah Warga Negara Indonesia yang

memenuhi persyaratan dan melengkapi syarat administratif.

Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan 12 (dua belas) bulan

sebelum hari pemungutan suara.

KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota

melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan

persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Apabila lulus verifikasi maka KPU akan menetapkan daftar

calon sementara anggota DPD. Dan apabila dalam proses tidak

ditemukan keganjalan maka KPU akan menetapkan daftar calon tetap

anggota DPD.

2.2. Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan

Salah satu perlengkapan pemungutan suara adalah surat suara.

Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara

5

ditetapkan dalam peraturan KPU. Pengadaan surat suara dilakukan di

dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai

dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap

ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai

cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selain menetapkan

pencetakan surat suara KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara

untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara

ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000

(seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus,

masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota. Surat suara untuk calon anggota DPD

memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap

daerah pemilihan. Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon

anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU.

C. PENYELENGGARA PEMILU 2014 

Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak

1). Machmud Suwandi, S.Ag. (ketua, dengan latar belakang guru/

jurnalis);

2). Mahmudi, S.Ag., M.Fil.I. (anggota Panwaskab Pilgub dan

kepala MTs);

3). Ngaijan, S.E. (anggota PPK/dosen);

4). Jessi Tri Joeni, S.Tr. (anggota Panwascam/dosen);

5). Fauzan Nugroho, S.Pd. (anggota PPK/guru MA); dan

6). Murtiningsih, S.Sos. (sekretaris KPU pada pilgub).

2. Profil Panitia Pemilihan Kecamatan / Kelurahan di wilayah pantauan

6

Profil Panitia Pemilihan Kecamatan Wedung

1). Saifudun Zuhri, S.Pd.I (Ketua)

2). Miftahudin (Anggota)

3). Budiyono (Anggota)

4). H. Wahib Salim (Anggota)

5). Waid Fikri(Anggota)

6). Jaswan, S.Sos. (SEKRETARIS)

7). Heri Setiono (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan)

8). Sukarman (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan

Logistik Pemilu)

3. Profil KPPS Wilayah pantauan

Profil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1). Abdul Gofur (Ketua)

2). Purwanti (Anggota)

3). Rokmiyatun (Ketua)

4). Hasan Sya’roni (Anggota)

5). Nur Kamid (Anggota)

6). Endang Sulistyowati, S.Pd.(Anggota)

D. PENGAWAS PEMILU 2014

1. Profil Pengawas pemilu Kabupaten / Kota

Profil Pengawas Pemilu Kabupaten Demak

1). Khoirul Saleh, S.SoS, MM ( Ketua )

2). Achmad Zaid, SH, MH ( Anggota )

3). Suyono, S.PdI, M.PdI ( Anggota )

2. Profil Pengawas Kecamatan

Profil Pengawas Pemilu Kecamatan Wedung

7

1). V. R. Harsanto Sutardjo ( Ketua )

2). Zuhaeri (Anggota )

3). Ayit Prihatna Hendrayana ( Anggota )

E. PELAKSANAAN PEMILU

1. Pemungutan Suara

1.1 Persiapan Rapat Pemungutan Suara

Selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat anggota KPPS harus

berada di TPS dengan tugas :

a. Memeriksa TPS dan perlengkapannya bersama saksi dan petugas

keamanan TPS.

b.  Memasang Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan.

c.  Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan

administrasinya di depan meja Ketua KPPS.

d.  Mempersilahkan pemilih dan saksi untuk memasuki TPS secara tertib

pada jam 6.50.

e. Memeriksa keabsahan pemilih (tinta, kartu pemilih dan surat

pemberitahuan) dan mempersilahkan menempati tempat duduk yang

telah disediakan.

1.2 Prosedur Rapat Pemungutan Suara

Pukul 07.00 Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara

Apabila rapat sudah dibuka namun pemilih belum ada yang hadir, rapat

pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir. Saksi

yang datang setelah pukul 07.00 dianggap tidak hadir.

a. Langkah Ke 1 – Memandu Sumpah/Janji Anggota KPPS

8

Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS

dengan membaca sumpah/janji yang naskahnya disediakan oleh

KPUK, dan diikuti seluruh anggota KPPS.

b. Langkah Ke 2 – Memeriksa dan Memperlihatkan Peralatan

Pemilu

Ketua KPPS melakukan kegiatan :

Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, dan

meletakkannya di atas meja. Selanjutnya mengidentifikasi dan

menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan

administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU.

Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara

benar-benar kosong.

Menutup kotak kembali, mengunci dan meletakkannya di tempat

yang telah ditentukan.

c. Langkah Ke 3 – Menghitung Surat Suara Yang Diterima Untuk

TPS

Ketua KPPS melakukan kegiatan :

Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa

sampul yang berisi surat suara masih tersegel.

Dibantu oleh anggota KPPS menghitung seluruh jumlah surat

suara yang ada di TPSnya termasuk surat suara cadangan

sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT

dan mengumumkannya, serta mencatat dalam berita acara.

Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam

daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.

d. Langkah Ke 4 – Menandatangani Berita Acara Pembukaan

Kotak

Ketua KPPS mengisi dan menandatangani berita acara sesuai dengan

jenis dan jumlah barang yang ada.

9

e. Langkah Ke 5 – Memberikan Penjelasan Kepada Pemilih dan

Saksi

Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tatacara pemungutan dan

penghitungan suara di TPS. Saat memberikan penjelasan, Ketua KPPS

membuka dan memperlihatkan contoh surat suara. Penjelasan ini

hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Cara memberikan suara dilaksanakan dalam bilik pemberian suara

dengan cara :

Surat suara sebanyak 1 lembar dibuka dan diperiksa oleh pemilih

untuk meyakinkan bahwa surat suara tersebut dalam keadaan

baik. Apabila rusak, pemilih dapat meminta gantinya. Pergantian

hanya dapat dilakukan 1 kali.

Pemilih yang telah menerima surat suara dari Ketua KPPS

langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara (nyoblos).

Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan

terbuka di atas alas pencoblosan selanjutnya dicoblos dengan alat

pencoblos.

Tatacara mencoblos agar surat suara yang dicoblos dinyatakan sah

adalah sebagai berikut :

Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan

Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat

satu pasang calon, atau

Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat

nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau

Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah

satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon,

atau

Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom yang memuat

nomor, foto dan nama pasangan calon, serta

10

Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan

KPUK.

Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan,

Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak

rusak, dan

Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan.

Tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga

mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi

tidak mengenai kolom pasangan calon lain.

Setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti semula

sehingga tandatangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil

pencoblosan tidak dapat dilihat.

f. Langkah Ke 6 – Memasuki TPS

Anggota KPPS ke 4 mengambil posisi dekat pintu masuk dan

melakukan :

Memeriksa jari tangan pemilih – apakah ada bekas tinta khusus

atau tidak. Bila ada, tidak diijinkan masuk TPS.

Memeriksa pemilih apakah membawa kartu pemilih dan

undangan untuk memberikan suara atau tidak. Apabila pemilih

yang terdaftar dalam DPT tidak membawa kartu pemilih, pemilih

yang bersangkutan menyerahkan surat undangan (pemberitahuan)

serta memperlihatkan kartu identitas yang sah kepada Ketua

KPPS.

Mencatat nama pemilih di kertas yang dibuat sendiri, dan

menuliskan nomor urut kehadiran pada surat undangan pemilih

dan mempersilahkan duduk di tempat yang sudah disiapkan.

Mencatat jenis kelamin pemilih.

Meminta kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih bagi

pemilih dari TPS lain.

g. Langkah Ke 7 – Menandai Salinan Daftar Pemilih Tetap dan

Memberikan Surat Suara

11

Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor

urut kehadirannya.

Pemilih mendatangi meja Ketua KPPS dan memperlihatkan kartu

pemilih dan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan

suara.

Anggota KPPS ke 2 melakukan kegiatan :

- Mencari nama dan nomor pemilih pada salinan DPT.

- Memberi tanda centang (“V”) di sebelah nama pemilih

sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah memilih.

- Memeriksa Kartu Pemilih dan undangan untuk memberikan

suara untuk memastikan keabsahannya.

- Mengembalikan Kartu Pemilih kepada pemilih.

- Mencatat nama pemilih, nomor pemilih, dan asal TPS

terhadap pemilih dari TPS lain dalam formulir Model C8-

KWK.KPU.

KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib

mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya

tercantum dalam DPT untuk TPS.

Pemilih dari TPS lain dapat dilayani dengan ketentuan:

- Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.

- Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia,

pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS

terdekat yang masih tersedia.

h. Langkah Ke 8 – Pemilih Menerima Surat Suara

Anggota KPPS ke 3 memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.

Ketua KPPS membubuhkan tanda tangannya dibagian yang

disediakan dalam surat suara, dan memberikannya kepada

pemilih.

Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek, ada tulisan/coretan

cetakan kurang sempurna), atau pemilih melakukan kesalahan dalam

mencoblos, maka pemilih mengembalikan surat suara kepada Ketua

12

KPPS untuk menerima surat suara baru. Dan penggantian hanya dapat

dilakukan 1 (satu) kali. Kemudian Ketua KPPS menulis

kata “Rusak” pada surat suara tersebut dan dimasukkan dalam sampul

khusus.

i. Langkah Ke 9 – Pemilih Mencoblos Surat Suara Dalam Bilik

Suara

Anggota KPPS ke 5 melakukan kegiatan :

Mempersilahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah

kosong.

Membantu pemilih penyandang cacat atau tunanetra bila diminta

oleh pemilih dengan ketentuan:

- Dibantu oleh anggota KPPS ke 6.

- Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS ke 5 dan

ke 6 membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan

pencoblosan surat suara dilakukan pemilih sendiri.

- Pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan

pemilih tunanetra, anggota KPPS ke 5 membantu melakukan

pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan

disaksikan oleh anggota KPPS ke 6.

- Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan

fisik lain dapat meminta bantuan orang lain (selain anggota

KPPS ke 5 dan ke 6) dengan ketentuan pencoblosan

dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain

tersebut.

- Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih

tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain,

wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan,

dengan menandatangani surat pernyataan dengan

menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.

j. Langkah Ke 10 – Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara

13

Pemilih : Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali

surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS

tetap terlihat dan tanda coblosnya tidak dapat dilihat. Pemilih

menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua

KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat

suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

Anggota KPPS ke 6 : Wajib senantiasa mengawasi dan

memastikan pemilih memasukkan surat suaranya ke dalam kotak

suara tanpa menyentuhnya.

k. Langkah Ke 11 – Mencelupkan Salah Satu Jari Tengah ke Tinta

Anggota KPPS ke 7 :

Menandai pemilih dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda

atau mencelupkan salah satu jari tangan ke botol tinta khusus yang

tersedia.

Dengan dibantu oleh petugas keamanan, mempersilahkan pemilih

meninggalkan lingkungan yang dibatasi di dalam TPS.

l. Langkah Ke 12 – Penutupan Pemungutan Suara

Ketua KPPS :

Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS

mengumumkan bahwa rapat pemungutan suara akan ditutup.

Seluruh pemilih yang berada di sekitar TPS yang belum

mendaftar, diminta mendaftarkan diri. Siapapun tidak

diperbolehkan memberikan suara setelah penutupan pukul 13.00

kecuali :

- Pemilih yang telah menunggu giliran dan sudah mendapat

nomor urut.

- Anggota KPPS

14

- Saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat

pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang

bersangkutan.

- Pemilih dari TPS lain.

Setelah pemilih memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan

bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan

dengan Rapat Penghitungan Suara.

Memberitahukan bahwa pemilih, saksi, pemantau, wartawan dan

lain-lain diundang untuk menyaksikan penghitungan suara (tanpa

mengganggu proses pelaksanaannya).

m. Langkah Ke 13 – Menfamankan Surat Suara Yang Tidak

Terpakai dan Rusak

Anggota KPPS ke 3 : mengamankan surat suara yang tidak

digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

2. Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara

berakhir, dan dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai

selesai. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum

pukul 13.00 waktu setempat.

2.1 Persiapan

a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS

dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk

memasang formulir Model C2-KWK.KPU ukuran besar, dan

tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan

penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan

jelas.

Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian

rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan

suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul

15

kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati, dan peralatan TPS lainnya.

Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta

menyiapkan anak kuncinya.

b. Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung:

Jumlah pemilih berdasarkan DPT untuk TPS.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT

untuk TPS.

Jumlah pemilih dari TPS lain.

Jumlah surat suara yang tidak terpakai.

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak

atau keliru dicoblos.

c. Penggunaan surat suara tambahan (cadangan) dibuatkan berita

acara dalam formulir Model C5-KWK.KPU, dan hanya khusus

untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.

d. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa

surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan

calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya

penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pembagian Tugas Anggota KPPS

Pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota

KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat

suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan

formulir Model C1-KWK.KPU ;

c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima,

bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara

16

yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir

hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran

besar;

d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah

diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang

diperoleh masing-masing pasangan calon; dan

e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas

petunjuk Ketua KPPS.

2.3 Proses Penghitungan Suara

a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu

oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :

Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, dan

pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;

Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang

hadir;

Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan

meletakkan di meja KPPS;

Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah

tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang

diumumkan;

Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan

yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang

hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang

dicoblos;

Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana

dimaksud pada huruf e dengan menggunakan

formulir hasilpenghitungan suara untuk pasangan calon (Model

C2-KWK.KPU) ; dan

Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan

yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.

17

b. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil

pencoblosan pada surat suara mengacu pada ketentuan tata cara

mencoblos pada halaman 5 buku panduan ini.

c. Pemilih yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS,

tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara.

d. Proses penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh saksi

pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, wartawan,

dan warga masyarakat sebagai pemilih.

e. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh

KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

f. Apabila tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga

masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada

Ketua KPPS.

g. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat

diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

h. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan

formulir Model C3-KWK.KPU.

i. Apabila tidak ada keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun

warga masyarakat, atau tidak terdapat kejadian khusus yang

berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan di TPS,

Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan

tulisan “NIHIL”.

j. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon

terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi

proses penghitungan suara di TPS.

2.4 Setelah kegiatan penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu

oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

a. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah

diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon

18

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam

sampul; dan 

b. Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah

diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat

suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul.

c. Membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan

kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil

penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara

di TPS.

d. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan

calonyang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru.

e. Setiap lembar berita acara dan sertifikat diparaf oleh Ketua dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat

ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

f. Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada point (d),

dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

g. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara,

pada bagian luar ditempel label serta segel.

h. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel,

berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara,

dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan

suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat

pengantar/tanda terima (Model c9-KWK.KPU).

i. KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C-

KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-

KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran

Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon

yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPS masing-masing

19

sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap

Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum.

j. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-

KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada

TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran

Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman

hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS

dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman

desa/kelarahan.

k. Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana

dimaksud pada huruf i, dapat berupa hasil foto copy atau salinan

yang ditulis dengan tangan.

l. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada huruf j ditulis dengan tangan, salinan

tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

20

3. Rekapitulasi Penghitungan Suara

a. DPR RI

No Nama Partai Perolehan suara

1 1

Partai NasDem

7

2 2

Partai Kebangkitan Bangsa

48

3 3

Partai Keadilan Sejahtera

1

4 4

Partai Demokrasi Indonesia perjuangan

12

5 5

Partai Golongan Karya

71

6 6

Partai Gerakan Indonesia Raya

49

7 7

Partai Demokrat

13

8 8 1

21

Partai Amanat Nasional

9 9

Partai Persatuan Pembangunan

3

10 10

Partai Hati Nurani rakyat

1

11 14

Partai Bulan Bintang

2

12 15

Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia

2

Jumlah Pemilih : 237

Suara Sah : 210

Suara Tidak Sah : 27

22

b. DPD JAWA TENGAH, JAWA TENGAH II

NO NAMA JENIS KELAMIN

KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL

CALON)

PEROLEHANSUARA

1 AGUS MUJAYANTO L DEMAK 11

2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. L GROBOGAN 15

3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I L DEMAK 11

4 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM L JAKARTA TIMUR 8

5 BAGYONO, ST L L KOTA SEMARANG 7

6 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. L KOTA SEMARANG 17

7 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E, M.H. P TEMANGGUNG 22

8 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH P KOTA SURAKARTA 1

9 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. P KOTA SEMARANG 3

10 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. L JEPARA 15

11 HERIYANTO L TEMANGGUNG 1

12 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. L TEMANGGUNG 0

13 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. P GROBOGAN 3

14 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si L KOTA SALATIGA 0

15 Drs. JABIR L BATANG 0

16 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. P KOTA SEMARANG 7

17 KUNDARI, S.E. P KUDUS 4

18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. L JAKARTA SELATAN 0

19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA L KOTA BEKASI 6

20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd L BANYUMAS 4

21 POPPY DHARSONO P KOTA SURAKARTA 2

22 R. SUKARNO WINARTO L TEMANGGUNG 0

23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. P TEMANGGUNG 9

24 Ir. H. SOEHARSOJO L KOTA SEMARANG 0

Jumlah Pemilih : 237

Suara Sah : 170

Suara Tidak Sah : 67 23

25 Drs. St. SUKIRNO, M.S. L KOTA SEMARANG 1

26 H. SUDIR SANTOSO, S.H. L PATI 0

27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. L KOTA SEMARANG 17

28 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT L JAKARTA PUSAT 1

29 SURO JOGO PBSH, S.E. L SRAGEN 4

30 TJAHJADI TAKARIAWAN L BANTUL 0

31 TOTO DIRGANTORO L BANYUMAS 0

32 WAKIL MAGHFUR L KOTA SEMARANG 1

Jumlah Pemilih : 237

Suara Sah : 170

Suara Tidak Sah : 67 23

23

c. DPRD PROPINSI JAWA TENGAH, DAPIL JAWA TENGAH II

No Nama Partai Perolehan suara

1 1

Partai NasDem

3

2 2

Partai Kebangkitan Bangsa

43

3 3

Partai Keadilan Sejahtera

2

4 4

Partai Demokrasi Indonesia perjuangan

13

5 5

Partai Golongan Karya

26

6 6

Partai Gerakan Indonesia Raya

70

7 7

Partai Demokrat

16

24

8 8

Partai Amanat Nasional

1

9 9

Partai Persatuan Pembangunan

15

10 10

Partai Hati Nurani rakyat

1

11 14

Partai Bulan Bintang

6

12 15

Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia

0

Jumlah Pemilih : 237

Suara Sah : 196

Suara Tidak Sah : 41

25

d. DPRD KABUPATEN/KOTA DEMAK, DAPIL DEMAK 4

No Nama Partai Perolehan suara

1 1

Partai NasDem

3

2 2

Partai Kebangkitan Bangsa

25

3 3

Partai Keadilan Sejahtera

1

4 4

Partai Demokrasi Indonesia perjuangan

9

5 5

Partai Golongan Karya

57

6 6

Partai Gerakan Indonesia Raya

91

7 7

Partai Demokrat

19

26

8 8

Partai Amanat Nasional

0

9 9

Partai Persatuan Pembangunan

3

10 10

Partai Hati Nurani rakyat

0

11 14

Partai Bulan Bintang

11

12 15

Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia

1

Jumlah Pemilih : 237

Suara Sah : 220

Suara Tidak Sah : 17

27

4. Pelanggaran Pemilu

4.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan

a. Masih ada pamflet atau poster caleg yang terpajang di area umum

ketika hari tenang.

b. Ada beberapa Tim Sukses dari caleg yang menyebarkan uang.

c. Pada saat kampanye caleg, banyak melibatkan anak-anak.

4.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan

a. Banyak Tim Sukses dari caleg yang berada disekitar TPS untuk

mempengaruhi pemilih agar memilil caleg tersebut.

b. Ada beberapa Tim Sukses dari caleg yang menyebarkan uang.

4.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara

Tidak ada pelanggaran

F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana

rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Saat ini tingkat

ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap politik dan pemilu terasa sangat

rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999

sebesar 92,74 persen, pada Pemilu 2004 menurun menjadi sebesar 84,07

persen, dan Pemilu 2009 tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 71

persen. Penurunan minat masyarakat dan keterlibatan para calon pemilih dalam

politik dan pemilu tersebut tentu menjadi berita buruk bagi partai politik,

terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang.

Bahkan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan bahwa kualitas pemerintahan

hasil Pemilu 2014 tidak akan berubah karena masih dalam skema pemilu yang

dijalankan. "Kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi masih akan

berlangsung pasca-Pemilu 2014. Wakil rakyat yang tidak akuntabel masih ada

karena skema pemilu kita bermasalah," kata Syamsuddin.

28

Untuk itu, tentu diperlukan adanya upaya atau strategi yang tepat agar

tingkat partisipasi masyarakat kembali meningkat pada Pemilu 2014 yang

sebentar lagi akan berlangsung, yaitu tanggal 9 April 2014. Pemilu bermanfaat

sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sarana untuk melakukan

penggantian pemimpin secara konstitusional, sarana bagi pemimpin politik

untuk memperoleh legitimasi dan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam

proses politik. Setidaknya ada tiga faktor pendukung partisipasi, yaitu :

1. Adanya Kemauan

2. Adanya Kemampuan dan

3. Adanya Kesempatan

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari dalam diri sendiri

masyarakat tersebut. Hal ini berarti meskipun diberi kesempatan oleh

pemerintah atau negara tetapi kalau kemauan tidak ada maka partisipasi tidak

akan terwujud. Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat.

Demikian pula halnya, walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh

masyarakat ada tetapi jika tidak diberi kesempatan oleh pemerintah atau negara

maka partisipasi tidak akan terjadi.

Terkait hal tersebut terdapat beberapa hal utama yang perlu dilakukan

adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan

politik tersebut dapat dilakukan oleh KPU, partai politik, pemerintah, sekolah

atau perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama dan

masyarakat. Berbagai hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) memperkenalkan secara

luas partai politik peserta Pemilu 2014, pendidikan pemilih, pendidikan

elektoral, dan pendidikan pemilih pemula.

2. Seluruh partai politik peserta pemilu harus mampu memperkenalkan dengan

baik para caleg atau kandidat dengan tidak melakukan money politic. Tetapi

mempromosikan diri dengan cara-cara yang baik, sehingga masyarakat

yakin bahwa menentukan pilihan politiknya pada orang yang tepat. Hal ini

29

pun terkait dengan upaya membangun etika dan budaya politik dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Sekolah atau perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama

dan masyarakat terus berpartisipasi dalam mengajak masyarakat untuk

menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

Selain itu, guna mewujudkan pemilu yang Jurdil (jujur dan adil, red)

sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat yang dapat diwujudkan dengan

cara :

1. Memantau penghitungan suara di TPS

2. Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara diluar TPS

3. Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/

atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS

4. Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS

melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila

terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan bagi pemilih, survei atau

jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu

Berdasarkan hal tersebut di atas, hal utama yang perlu diperhatikan

adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya

dalam Pemilu 2014. Menjaga kondusifitas dan stablitas politik di dalam

maupun di luar tempat pemungutan suara (TPS) serta yang tidak kalah penting

adalah bahwa para kandidat calon legislatif harus mampu menerima hasil

keputusan dalam Pemilu 2014.

Artinya, para caleg harus siap menang dan juga siap kalah. Dengan

demikian, tujuan Pemilu 2014 akan tercapai. Dengan indikator tingginya angka

partisipasi politik masyarakat dan lahirnya para pemimpin-pemimpin baru yang

mampu merubah bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik.

30

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemilu (Pemilihan Umum) menjadi bagian tak terpisahkan dalam

pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Setiap negara-negara yang

menganut sistem demokrasi senantiasa akan menyelenggarakan Pemilu.

Pemilu itu sangat penting karena Pemilu sebagai salah satu sarana

peran serta rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan

yang penting, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara

dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan hak pilih suaranya

untuk siapa yang akan memerintah.

Pemilu Legislatif yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota

DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lembaga yang

menyelenggarakan pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 ini masih banyak

pelanggaran – pelanggaran baik pra pemilu, saat pemilu maupun pasca

pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kejujuran

masyarakat maupun caleg sangat rendah.

2. Rekomendasi

2.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak hal-hal yang

perlu diperbaiki khususnya untuk KPU selaku penyelenggara pemilu

yaitu:

a. Sistem penyelenggaraan khususnya daftar calon yang banyak, hal

ini membuat para pemilih kebingungan, sehingga banyak surat

suara yang tidak sah.

b. Untuk pendistribusian surat suara agar lebi teliti, karena masih

banyak kekeliruan surat suara anra dapil satu dengan dapil lain.

2.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran-

pelanggaran baik dari caleg, anggota KPPS ataupun yang lainnya, untuk

itu bagi Bawaslu selaku badan pengawas pemilu yaitu:

31

a. Agar menyebar anggotanya untuk mengawasi lingkungan sekitar

TPS supaya tidak ada politik uang ketika pemilih mau mencoblos.

b. Masih banyak poster dan pamflet yang terpasang ketika masa hari

tenang sampai hari pemilu, untuk itu agar Bawaslu membentuk tim

untuk mengawasi penempelan poster dan pamflet.

2.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran-

pelanggaran dari peserta pemilu, untuk itu bagi peserta pemilu agar:

a. Tidak menerima uang dari tim sukses caleg yang memberi

uang demi mencoblos caleg tersebut.

b. Tidak golput, apabila tidak diberi uang dari caleg.

32

Daftar Pustaka

https://www. dpr .go.id

https://kpudemak .files.wordpress.com/2013/09/pkpi .

https://www.google.co.id/search?

q=Profil+Komisi+Pemilihan+Umum+Kabupaten+Demak&hl=id

http://www.kpu.go.id/

http://kpudemak.wordpress.com/profil-kpu-demak/

http://ppkwedung.blogspot.com/2010/05/susunan-anggota-dan-sekretariat-ppk.html

http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2297963-pengertian-dpr-

dewan-perwakilan-rakyat/#ixzz2y4kI0box

http://www.ppkdander.org/

33