laporan tahunan sekretariat dewan pertimbangan presiden tahun

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

LAPORAN TAHUNAN

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

JAKARTA, MARET 2016

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................. ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iii

A. ANGGARAN DAN KEUANGAN ................................................................ 1

B. SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................ 3

C.REALISASI KEGIATAN ............................................................................. 5

D.KEGIATAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN .............. 8

E. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 ........................................... 9

F. KESIMPULAN .......................................................................................... 10

ii

DAFTAR TABEL

TABEL 1 ANGGARAN DAN KEUANGAN ....................................................... 1

TABEL 2 TIM KAJIAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN .. 2

TABEL 3 PEJABAT DAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN SARJANA DAN PASCA SARJANA ................................................ 4

TABEL 4 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2015................. 5

TABEL 5 PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 .................................. 9

TABEL 6 PERENCANAAN ANGGARAN BIRO DATA DAN INFORMASI ....... 3

TABEL 7 PERENCANAAN ANGGARAN BIRO UMUM ................................ 10

iii

DAFTAR LAMPIRAN

I. LAPORAN TAHUNAN BIRO DATA DAN INFORMASI

II. LAPORAN TAHUNAN BIRO UMUM

1

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

TAHUN 2015

A. Anggaran dan Keuangan 1. Perencanaan Anggaran Tahun 2015

Pada Tahun 2015 pagu anggaran yang disediakan untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebesar Rp41.000.000.000 (empat puluh satu milyar rupiah). Anggaran tersebut disediakan untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara yang meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi sebesar Rp1.130.965.000 (satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden sebesar Rp39.869.035.000 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Realisasi anggaran dari DIPA Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden per 31 Desember 2015 adalah:

Tabel 1. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebesar 91.77% lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2014 yang mencapai 81.68%. Hal ini terutama disebabkan karena masa jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berakhir pada bulan Oktober 2014, yang berdampak pada:

a. gaji bulan November dan Desember 2014 untuk 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak terealisasikan;

b. dana Operasional 9 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bulan November dan Desember 2014 tidak terealisasikan;

No Kegiatan Anggaran Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi per 31 Desember (Rp) % Realisasi Target

Kegiatan Realisasi per 31 Desember % Realisasi

1. Diskusi terbatas 1.504.514.000 1.131.347.952 75,20% 19 keg 17 keg 89,47%

2. Pertemuan terbatas 1.529.286.000 1.103.030.354 72,13% 56 keg 72 keg 128,57% 3. Kajian 1.729.473.000 1.449.236.674 83.80% 9 tim 9 tim 100% 4. Sidang Wantimpres 63.840.000 58.718.900 91,98% 24 keg 26 keg 108,33% 5. Kunjungan kerja (DN) 3.609.274.000 2.900.052.480 80,35% 12 bulan 12 bulan 100% 6. Kunjungan kerja (LN) 3.884.860.000 3.647.824.082 93,90% 12 bulan 12 bulan 100% 7. Dana Operasional 10.800.000.000 10.800.000.000 100%

Jumlah 23.121.247.000 21.090.210.442 91,22% 8. Kesekretariatan 2.736.521.000 2.243.068.190 81,97%

9. Operasional dan Pemeliharaan 11.727.381.000 10.893.023.347 92,89%

10. Belanja Modal 3.414.851.000 3.401.283.986 99,60%

Jumlah 17.878.753.000 16.537.375.523 92,50% TOTAL 41.000.000.000 37.627.585.965 91,77%

2

c. beberapa kegiatan pada bulan November dan Desember 2014 seperti Pertemuan Terbatas dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak terlaksana.

Salah satu kegiatan Anggota Dewan di Tahun 2015 adalah kegiatan kajian yang dilaksanakan sebanyak 9 kajian, yaitu:

Tabel 2. Tim Kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

No Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Nama Kajian

1. Sri Adiningsih Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Nasional

2. Abdul Malik Fajar Kemajemukan dan Masa Depan Bangsa Indonesia

3. Sidarto Danusubroto Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila

4. Suharso Monoarfa Kebijakan Fiskal dan Investasi Pembangunan Infrastruktur

5. Jan Darmadi Identifikasi Faktor-Faktor Pembatas Peningkatan Produksi Padi Nasional

6. Rusdi Kirana Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

7. Ahmad Hasyim Muzadi Pengaruh Jaringan Islam Lokal dan Transnasional Terhadap Instabilitas Negara

8. Subagyo H.S Revitalisasi Keamanan Laut Guna Mendukung Implementasi Pencanangan Tol Laut

9. Yusuf Kartanegara Pemantapan Pengamanan Perbatasan Negara Wilayah Darat Dalam Rangka Mendukung Keutuhan Wilayah Teritorial NKRI

Dari realisasi anggaran operasional perkantoran sebesar Rp27.337.375.523 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), terdapat biaya untuk:

a. penguatan Arsitektur Information Communication Technology (ICT) sebesar Rp2.168.763.800 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

b. pembangunan canopy sebesar Rp182.490.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

c. pengembangan pos jaga sebesar Rp99.561.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

d. pengembangan akses/jalur penyandang cacat sebesar Rp45.705.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

e. pembuatan partisi sebesar Rp17.681.400 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

3

B. Sumber Daya Manusia 1. PNS Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berjumlah 66 orang. Berdasarkan formasi/peta jabatan yang ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang. Kekosongan/kekurangan pegawai sebagaimana peta jabatan tersebut telah kami koordinasikan dengan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara untuk dapat segera diisi.

Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan jenis kelamin, golongan dan jenjang pendidikan per 31 Desember 2015 adalah:

a. berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 36 orang (54,5%) dan perempuan 30 orang (45,5%);

b. berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 9 orang (14%), golongan III sebanyak 45 orang (68%) dan golongan II sebanyak 12 orang (18%);

c. berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari lulusan S2 sebanyak 18 orang (27%), lulusan S1 sebanyak 32 orang (48%), lulusan D3 sebanyak 11 orang (17%), lulusan SLTA sebanyak 4 orang (6%), dan lulusan SLTP sebanyak 1 orang (2%).

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengembangan SDM di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, pejabat dan pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana di dalam dan luar negeri. Pejabat dan pegawai juga ditugaskan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar lebih optimal.

4

a. Pejabat dan pegawai yang mengikuti pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana di dalam dan luar negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Pejabat dan pegawai yang mengikuti pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana

No Nama Universitas 1. Adhianti, S.IP. M.Si.

S3 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

2. Prima Laksmitasari, S.IP.

S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

3. Gian Martika Kuswandi, S.E. S2 Magister Manajemen Universitas Mercu Buana

4. Asep Patrika, S.E. S2 Magister Akuntansi Universitas Esa Unggul

5. Sugeng Widodo, S.E. S2 Magister Manajemen Universitas Mercu Buana

6. Danang Cahyo Wibowo, S.Kom.

S2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

7. Andytias Dwi Lestari, A.Md. S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jakarta

b. Berbagai Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Struktural yang telah diikuti Pejabat

dan pegawai, meliputi:

Pra Jabatan Tata Kepemerintahan

Leadership Penulisan Naskah Pidato

Policy Brief dan Infografis Bureaucratic Reform

Through Development of Assessment Centers

Keprotokolan Bahasa Inggris

Perencanaan Problem Solving and Decision Making

Analis Kebijakan Tingkat Lanjut Peningkatan Motivasi Pegawai

Pembekalan Kecerdasan Etik Rahasia Kedinasan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah Test IELTS

Test Toefl Kehumasan Peningkatan Motivasi Kinerja

Pegawai (English Camp) Komputer

5

C. Realisasi Kegiatan 1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi di Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Tahun 2015

No Kegiatan Jumlah Keterangan 1. Laporan Hasil Kajian 9 laporan 2. Laporan Hasil Pertemuan Terbatas 72 laporan 3. Laporan Diskusi Terbatas 17 laporan 4. Sidang Pleno Wantimpres 26 kegiatan

5. Data/informasi hasil kunjungan kerja dan forum ilmiah Dewan di dalam negeri

84 laporan

6. Data/informasi hasil kunjungan kerja dan forum ilmiah Dewan di luar negeri

8 laporan

7. Dokumentasi kegiatan penyerapan aspirasi Dewan 34 laporan

8. Dokumentasi kegiatan penyerapan audiensi Dewan 102 laporan

9. Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Negeri (rapat kerja, pertemuan, seminar, dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait)

35 laporan

10. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan 86 dokumen 11. Kliping Harian 245 edisi

12. Warta Wantimpres 11 edisi 13. Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi Tahun 2015 1 dokumen 14. Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2016 1 dokumen

a. Laporan Hasil Kajian Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan usulan berbagai kebijakan, Dewan Pertimbangan Presiden melakukan kegiatan kajian yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kajian. Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan substansi dalam kegiatan Kelompok Kerja/Tim kajian sebanyak 9 kegiatan.

b. Laporan Hasil Pertemuan Terbatas Biro Data dan Informasi telah menyusun 72 laporan hasil Pertemuan Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan para pakar/ahli.

c. Laporan Diskusi Terbatas Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan substansi dalam penyusunan 17 laporan hasil diskusi terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

d. Sidang Pleno Selama Tahun 2015, Biro Data dan Informasi mengikuti 26 kegiatan Sidang Pleno Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

e. Data/Informasi Hasil Kunjungan Kerja dan Forum Ilmiah Dewan di Dalam Negeri Anggota Wantimpres sesuai bidang tugasnya masing-masing telah melakukan kunjungan kerja, penyerapan aspirasi, dan menghadiri forum ilmiah di dalam negeri, guna menghimpun data/informasi yang dibutuhkan. Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan

6

berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan pengumpulan data dan infomasi. Pada Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan selama pelaksanaan kunjungan kerja dalam negeri sebanyak 78 kali dan forum ilmiah di daerah sebanyak 6 kali, dengan hasil berupa laporan pengumpulan data dan informasi sebanyak 84 laporan.

f. Data/informasi hasil kunjungan kerja dan forum ilmiah Dewan di Luar Negeri Anggota Wantimpres sesuai bidang tugasnya masing-masing telah melakukan kunjungan kerja dan menghadiri forum ilmiah di luar negeri, guna menghimpun data/informasi yang dibutuhkan. Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan pengumpulan data dan infomasi. Pada Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan selama pelaksanaan kunjungan kerja luar negeri dengan hasil berupa laporan pengumpulan data dan informasi sebanyak 8 laporan.

g. Dokumentasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi dan Audiensi Dewan Penyerapan aspirasi adalah kegiatan Anggota Dewan meminta masukan dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sedangkan audiensi adalah kegiatan Anggota Dewan menerima permintaan tatap muka dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu. Biro Data dan Informasi juga memberikan dukungan kepada Wantimpres dalam rangka penyerapan aspirasi dan menerima audiensi dari Pejabat Pemerintah, Akademisi, BUMN, Swasta, kelompok masyarakat, dan utusan negara sahabat, untuk menyampaikan pandangan dan tukar pikiran, yang telah diselenggarakan di Jakarta, yaitu penyerapan aspirasi sebanyak 34 kali dan audiensi sebanyak 102 kali.

h. Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Negeri Melalui Rapat Kerja, Pertemuan, Seminar, dan Koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Lainnya yang Terkait Dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai isu stratejik, permasalahan aktual dan aspirasi masyarakat yang dibutuhkan Anggota Wantimpres, Biro Data dan Informasi telah melakukan pengumpulan data dan informasi dalam negeri baik melalui rapat kerja, pertemuan, menghadiri seminar, maupun koordinasi dengan instansi, lembaga, dan kelompok masyarakat terkait di pusat maupun daerah di Indonesia. Biro Data dan Informasi telah melakukan pengumpulan data dan informasi sebanyak 46 kali dengan output berupa laporan pengumpulan data dan informasi dalam negeri.

i. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Biro Data dan Informasi telah melakukan penghimpunan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pada Tahun 2013 maupun yang dikeluarkan pada Tahun 2015, yang diterima oleh Biro Data dan Informasi pada Tahun 2015, sebanyak 86 dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) Dokumen Undang-Undang (UU), 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 60 (enam puluh) Dokumen Peraturan Pemerintah (PP), 14 (empat belas) Dokumen Peraturan Presiden, dan 1 (satu) Dokumen Keputusan Presiden.

j. Kliping Harian Biro Data dan Informasi telah menyusun 245 edisi kliping harian. Kliping yang disusun pada setiap hari kerja ini merupakan himpunan berita dari berbagai media cetak, yaitu Kompas, Republika, Media Indonesia, The Jakarta Post, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Koran Suluh, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum Keadilan, Warta Ekonomi, Investor Daily, China Daily dan The Business News, yang dikelompokkan dalam Bidang Polhukam, Ekonomi, Kesra, dan Internasional.

k. Warta Wantimpres Warta Wantimpres adalah publikasi bulanan yang berisi artikel kegiatan Wantimpres, Lembaga Kepresidenan, wawancara dengan tokoh berbagai disiplin ilmu, dan tulisan lepas.

7

Biro Data dan Informasi telah menyusun 11 edisi yang secara rutin didistribusikan di lingkungan lembaga Kepresidenan, seluruh Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.

2. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden

Selama Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan penyiapan 2 (dua) Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Wantimpres sebagai berikut:

a. Dukungan Penyiapan Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden periode Januari s.d. Juni 2015;

b. Dukungan Penyiapan Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden periode Juli s.d. Desember 2015.

3. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Pelaksanaan urusan ketatausahaan dibagi atas 2 kelompok kegiatan yaitu administrasi ketatausahaan dan administrasi kearsipan. Administrasi ketatausahaan meliputi administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan, kearsipan, dan reproduksi. Adapun administrasi kearsipan meliputi pendokumentasian arsip inaktif, penyusunan klasifikasi akses dan keamanan arsip, petunjuk pelaksanaan kearsipan, dan penataan arsip.

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Fungsi penyusunan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan oleh Subbagian Program dan Anggaran, Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran. meliputi kegiatan: a. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja; b. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja T.A. 2016; c. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2016; d. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2015; e. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

5. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Fungsi administrasi kepegawaian dilaksanakan oleh Subbagian Kepegawaian yang berada di bawah Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran. Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1 laporan administrasi kepegawaian yang meliputi pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya.

6. Pelaksanaan Administrasi Keuangan

Fungsi pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi penelitian dan verifikasi, pelaksanaan anggaran, akuntansi, penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Bagian Keuangan yang membawahi Subbagian Verifikasi, Subbagian Pembukuan dan Pembayaran, dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini meliputi: a. Urusan penelitian, verifikasi, dan pelaksanaan anggaran; b. Penatausahaan keuangan; c. Urusan akuntansi dan perhitungan anggaran; d. Evaluasi Program dan Kegiatan; e. Penyusunan Laporan Kinerja; f. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; g. Penyusunan Laporan Tahunan Biro Umum dan Laporan Tahunan Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden.

8

7. Pelaksanaan Administrasi Perlengkapan dan Kendaraan Pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden dilakukan oleh Subbagian Pemeliharaan dan Subbagian Pengadaan, Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan, meliputi kegiatan: a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa; b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; c. Pelaksanaan penyiapan dan pelayanan jamuan; d. Pelaksanaan penatausahaan barang; e. Pelaksanaan urusan pemeliharaan/perawatan barang.

8. Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan dan Persidangan

Kegiatan penyiapan dan pelayanan keprotokolan, persidangan, serta urusan tata usaha perjalanan dinas di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan oleh Subbagian Keprotokolan dan Persidangan yang berada di bawah Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan.

a. Pelaksanaan penyiapan dan pelayanan keprotokolan Pelayanan keprotokolan yang dilakukan meliputi pendampingan dalam kunjungan kerja

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di dalam dan luar negeri, pendampingan dalam menghadiri acara di dalam kota dan pelayanan pada keberangkatan dan kepulangan di Bandara Soekarno Hatta. Selama Tahun 2015, Subbagian Keprotokolan dan Persidangan melakukan pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di dalam negeri sebanyak 117 kali, pendampingan kunjungan kerja luar negeri sebanyak 11 kali, pendampingan menghadiri acara dalam kota sebanyak 147 kali,dan pelayann keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta sebanyak 44 kali.

b. Pelaksanaan penyiapan dan pelayanan persidangan Pelayanan persidangan yang dilakukan meliputi penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pertemuan maupun sidang yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Selama Tahun 2015, pelayanan persidangan yang dilakukan meliputi: 1) Pertemuan Terbatas : 72 kali; 2) Rapat Tim Kajian : 53 kali; 3) Diskusi Terbatas : 17 kali; 4) Sidang Pleno : 26 kali; 5) Audiensi : 276 kali.

c. Pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas Tata usaha perjalanan dinas meliputi pelayanan terkait dengan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), pengurusan dokumen perjalanan (paspor, exit permit, visa) dan pengurusan tiket pesawat. Selama tahun 2015, Subbagian Keprotokolan dan Persidangan telah menerbitkan 1.538 SPD dengan rincian 1.493 SPD dalam negeri dan 45 SPD luar negeri.

D. Kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden meliputi: 1. Diskusi Terbatas sebanyak 17 kegiatan; 2. Pertemuan Terbatas sebanyak 72 kegiatan; 3. Kajian sebanyak 9 tim; 4. Sidang sebanyak 26 kegiatan; 5. Kunjungan Kerja (DN); 6. Kunjungan Kerja (LN).

Output dari kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah tersusunnya Nasihat dan Pertimbangan. Selama Tahun 2015 telah dihasilkan Nasihat dan Pertimbangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 74 termasuk di dalamnya 6 Nasihat Pertimbangan Kolektif.

9

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun 2016 pagu anggaran yang disediakan untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebesar Rp43.870.000.000. Anggaran tersebut naik sebesar 7% dari pagu anggaran Tahun 2014 sebesar Rp41.000.000.000.

Tabel 5. Perencanaan Anggaran Tahun 2016

No. Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Volume

1. Diskusi terbatas 1.215.360.000 18 kegiatan

2. Pertemuan terbatas 1.967.238.000 63 kegiatan

3. Kajian 3.594.265.000 10 kegiatan

4. Sidang Wantimpres 68.688.000 24 kegiatan

5. Kunjungan kerja 6.390.321.000 12 bulan

6. Operasional Perkantoran 30.634.128.000 12 bulan

TOTAL 43.870.000.000

Tabel 6. Perencanaan Anggaran Biro Data dan Informasi Tahun 2016

No. Kegiatan Pagu anggaran (Rp)

Target Output

1. Pengumpulan data dan Informasi 2.205.728.000 3 dokumen

Pengumpulan data dan informasi Instansi Pemerintah/Orpol/Ormas/LSM (dalam dan luar negeri)

Pengumpulan data dan informasi melalui forum ilmiah, seminar, dan bakohumas

Dukungan Teknis pada kunjungan kerja Anggota Wantimpres

2. Dukungan penyiapan bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden

20.250.000

1 dokumen

3. Dukungan pelaksanaan dokumentasi pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden

40.850.000

1 dokumen

4. Penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Biro Data dan Informasi

41.350.000

2 dokumen

5. Dukungan penyiapan laporan pelaksanaan Tugas Wantimpres 211.032.000

2 dokumen

Total 2.519.210.000 9 dokumen

LAMPIRAN I

LAPORAN TAHUNAN BIRO DATA DAN INFORMASI

LAPORAN TAHUNAN BBIIRROO DDAATTAA DDAANN IINNFFOORRMMAASSII 22001155

SSEEKKRREETTAARRIIAATT DDEEWWAANN PPEERRTTIIMMBBAANNGGAANN PPRREESSIIDDEENN

JJAANNUUAARRII 22001166

SUMATERA KALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI .................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................... iii

PENDAHULUAN ..............................................................................1

A. Umum ................................................................................. 1

B. Dasar Hukum ........................................................................ 1

C. Ruang Lingkup....................................................................... 2

GAMBARAN UMUM ..........................................................................3

BIRO DATA DAN INFORMASI ..............................................................3

A. Tugas dan Fungsi Biro Data dan Informasi ........................................ 3

B. Struktur Organisasi ................................................................... 4

C. Sumber Daya Manusia (SDM) ...................................................... 5

KEGIATAN BIRO DATA DAN INFORMASI ..............................................8

A. Pemberian Dukungan Kegiatan yang Diselenggarakan Wantimpres ........ 8

B. Pengelolaan Data Dan Penyajian Informasi ................................... 10

C. Pemberian Dukungan Penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas Wantimpres Kepada Presiden ................................................... 11

D. Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi ............................................................................ 12

E. Portal/Website dan Warta Wantimpres ......................................... 12

F. Administrasi ........................................................................ 12

PENCAPAIAN DAN ......................................................................... 14

PERENCANAAN KINERJA................................................................ 14

A. Pencapaian Kinerja Biro Data dan Informasi Tahun 2015 ................... 14

B. Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2016 ......................... 15

PENUTUP .................................................................................... 16

LAMPIRAN ................................................................................... 17

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Data dan Informasi dengan pengisian peta jabatan per 31 Desember 2015 ............................................................. 4

Gambar 2. Grafik Komposisi SDM Biro Data dan Informasi ....................................... 5

Gambar 3. Grafik Dukungan atas Pelaksanaan Kegiatan Wantimpres .................... 10

Gambar 4. Grafik Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi .................. 11

Gambar 5. Statistik Administrasi 2015 ..................................................................... 13

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 1

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 dibentuklah Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang secara organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wantimpres dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Berbeda dengan Wantimpres periode sebelumnya yang ditetapkan dengan pembidangan kerja secara khusus oleh Presiden, Wantimpres Periode Tahun 2015-2019 secara internal menetapkan nomenklatur bidang kerjanya berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden bahwa bidang kerja Wantimpres terbagi atas bidang politik, pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Wantimpres menyusun berbagai bahan dan masukan-masukan dari masyarakat maupun sumber-sumber lainnya untuk dijadikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007, Biro Data dan Informasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah dan permasalahan aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan negara; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Wantimpres.

Penyusunan laporan tahunan Tahun 2015 Biro Data dan Informasi ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Data dan Informasi sesuai dengan Pasal 6f Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 2

Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang tugas Biro Data dan Informasi yang akan disampaikan dalam Laporan Tahunan 2015 mencakup pemberian dukungan teknis dan, administrasi kepada para Anggota Wantimpres di bidang politik, hukum, dan keamanan negara; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Laporan Tahunan ini sesuai dengan bidang tugas di atas, dapat diketahui capaian kinerja Biro Data dan Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus merencanakan langkah-langkah yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 3

GAMBARAN UMUM BIRO DATA DAN INFORMASI

A. Tugas dan Fungsi Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah atau permasalahan aktual di bidang politik, hukum dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta permasalahan aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. Penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

4. Pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

5. Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden, dan

6. Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 4

B. Struktur Organisasi

FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL UMUM

Pengadministrasi Umum

Saddra Fitrilia, S.E.

198712022012122001 (III/a)

Dian Kartika Putri, S.Kom., M.TI.

180005210 (III/b)

Pengadministrasi Umum Analis Kebijakan Pengadministrasi Umum Pengelola Sistem Informasi

180004342 (III/c) 180005550 (II/d) 198404062015031001 (III/a) 180005522 (III/a) 180004997 (III/b)

Analis Kebijakan

Desi Herdiyan, S.Sos. Andytias Dwi Adywiratama, A.Md. Veri N.T., S.E. Tiara Asri Satria, S.E. Nurdhina Amalia, S.H.,

M.Dev.Prac.

Analis Kebijakan Analis Kebijakan Pengolah Data Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan

Prima Analisa, S.Sos.

180005415 (III/b) 199112162015032001 (III/a) 180005241 (III/b) 180005195 (III/b) 180005223 (III/b)

Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan

Ayodha Pramudita, S.IP., MPPM Desiana Nur R., S.Sos.

Nanda Nugrahanti, S.I.Kom, M.Commun.

Agung Darmawan, S.E., M.Bus.Econ. (Adv)

FUNGSIONAL UMUM

Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan Analis Kebijakan

Yanthy Purwantie, B.Sc., S.Sos.180005232 (III/c) 180003233 (III/d) 180005238 (III/c) 180004545 (III/c) 180005319 (III/c) 180005236 (III/c) 180003554 (III/d) 180005272 (III/c) 180003304 (III/d)

Kesehatan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Kelembagaan, Ketenagakerjaan dan

Perumahan RakyatAndhi Ilham Permana, S.H. Riza, S.Sos. Apriliana, S.Pd., M.Si. Endah Wahyuni, S.T., MMSI. Aris Munandar, S.IP., MPPM Bernard Bonnik Manoe, S.E., MBA. Syahlarriyadi, S.Pd., M.M. Fikroh Amali Fahmi Addiani, S.T.

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN

Politik dan Otonomi Daerah

Hukum, Kehakiman, dan HAM Keamanan Negara Keuangan, Moneter dan Fiskal Perdagangan dan Kerjasama

InternasionalProduksi, Prasarana Dan

Sumber Daya AlamKeagamaan, Pendidikan

dan Kebudayaan

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Muhammad Faried, S.IP., DEA. Adhianti, S.IP., M.Si. Drs. Untung Widodo180004461 (IV/a) 180004375 (IV/b) 180003071 (IV/b)

KEPALA BIRO DATA DAN INFORMASI

Drs. Kamarullah Halim070024588 (IV/d)

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN

Politik, Hukum, dan Keamanan Negara PEREKONOMIAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Data dan Informasi dengan pengisian peta jabatan per 31 Desember 2015

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 5

Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Biro Data dan Informasi per 31 Desember 2015 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Dari Gambar 1 terlihat masih ada 11 (sebelas) formasi jabatan yang belum terisi (berwarna putih). Di samping itu ada 5 (lima) pegawai yang diberikan tugas tambahan membantu Ketua dan Anggota Wantimpres selama tahun 2015, yaitu Sdr. Agung Darmawan membantu Ketua Wantimpres Ibu Sri Adiningsih, Sdr. Andytias Dwi A. membantu Anggota Wantimpres Bapak M. Yusuf Kartanegara, Sdr. Ayodha Pramudita membantu Anggota Wantimpres Bapak Sidarto D., Sdr. Saddra Fitrilia membantu Anggota Wantimpres Bapak Subagyo H.S., dan Sdr. Nurdhina Amalia membantu Anggota Wantimpres Bapak A. Malik Fadjar.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung kinerja pelaksanaan tugas, Biro Data dan Informasi didukung oleh 25 (dua puluh lima) pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan komposisi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 12 orang (48%) dan perempuan 13 orang (52%);

2. Berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang (16%), dan golongan III sebanyak 20 orang (80%), dan Golongan II sebanyak 1 orang (4%);

3. Berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari lulusan S2 sebanyak 12 orang (48%), lulusan S1 sebanyak 12 orang (48%), dan lulusan D3 sebanyak 1 orang (4%).

Gambar 2. Grafik Komposisi SDM Biro Data dan Informasi

S2

S1

D3

IV

S2

III

II

LK

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 6

Pengembangan SDM

1. Dalam rangka pengembangan SDM di Biro Data dan Informasi, Pejabat dan pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana di dalam dan luar negeri. Dari keseluruhan terdapat satu orang pegawai yang sedang menempuh pendidikan Doktoral (S3) yaitu Sdr. Adhianti (beasiswa dari Kementerian Sekretariat Negara di Universitas Indonesia).

2. Tiga orang pegawai Biro Data dan Informasi mendapatkan promosi menjadi pejabat eselon IV. Dua orang dipromosikan ke Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara yaitu Sdr. Nur Asni, S.H. yang dilantik menjadi Kasubbid Daerah Perbatasan dan Kepulauan, Bidang Pembangunan Daerah, Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; dan Sdr. Rizna Noor M., S.H., M.Kn. yang dilantik menjadi Kasubbid Pertahanan, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu satu orang pegawai mendapatkan promosi menjadi pejabat eselon IV di Sekretariat Kabinet yaitu Sdr. Aprilian Winata, S.H. yang dilantik menjadi Kasubbid Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Perekonomian.

3. Pejabat dan pegawai Biro Data dan Informasi juga ditugaskan untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar lebih optimal. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti pada tahun 2015, adalah sebagai berikut:

a. Diklat Bahasa Inggris Program Intermediate, tanggal 23 Februari s.d. 6 Maret 2015 (1 orang);

b. Diklat Leadership (Analytical and Conceptual Thinking), tanggal 2 s.d. 4 Maret 2015 (1 orang);

c. Diklat Analisis Kebijakan Tingkat Lanjutan, tanggal 6 s.d. 10 April 2015 (2 orang);

d. Diklat Leadership (Coaching and Mentoring), tanggal 20 s.d. 22 April 2015 (1 orang);

e. Diklat Tata Kepemerintahan, tanggal 20 s.d. 24 April 2015 (1 orang); f. Diklat Bureaucratic Reform Through Development of Assessment Centers,

tanggal 2 s.d. 20 Agustus 2015 (1 orang); g. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, tanggal 5 Agustus s.d. 16 September

2015 (2 orang); h. Diklat Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai (English Camp), tanggal 5 s.d. 6

November 2015 (2 orang); i. Diklat Kehumasan, tanggal 9 s.d. 11 November 2015 (1 orang);

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 7

j. Diklat Struktural UKPPI, tanggal 30 November s.d. 1 Desember 2015 (1 orang);

k. Diklat Pembekalan Kecerdasan Etik, tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 (2 orang);

l. Diklat Policy Brief dan Infografis, tanggal 17 s.d. 18 Desember dan 21 s.d. 22 Desember 2015 (2 orang);

m. Diklat Penulisan Naskah Pidato, tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2015 (1 orang);

n. Diklat Leadership (Coordination and Team Building), tanggal 1 s.d. 3 Desember 2015 (2 orang).

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 8

KEGIATAN BIRO DATA DAN INFORMASI

A. Pemberian Dukungan Kegiatan yang Diselenggarakan Wantimpres

Wantimpres dalam menjalankan tugasnya mengadakan berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat, guna menghimpun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sehubungan dengan itu, Biro Data dan Informasi memberikan dukungan teknis dan administrasi pada kegiatan Kajian, Pertemuan Terbatas, Diskusi Terbatas, Sidang Pleno, Penyerapan Aspirasi, Audiensi, Kunjungan Kerja, dan Forum Ilmiah yang dilaksanakan oleh Anggota Wantimpres.

Adapun dukungan kegiatan yang dilakukan mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu pra kegiatan, pada saat kegiatan berlangsung dan pasca kegiatan. Dukungan pada pra kegiatan dapat berupa penyiapan undangan, konfirmasi undangan, penyiapan bahan, maupun dukungan persiapan teknis lainnya. Dukungan pada saat kegiatan berlangsung dapat berupa penyusunan notulensi, pendokumentasian audio dan visual, maupun dukungan lainnya yang diperlukan. Sedangkan dukungan pada pasca kegiatan dapat berupa pembuatan laporan.

Dukungan pelaksanaan yang dilakukan mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Kajian

Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan usulan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat Wantimpres melakukan kegiatan kajian yang pelaksanaannya dilakukan oleh Anggota Tim Kajian yang terdiri dari berbagai ahli dari beberapa Instansi Pemerintah, Peneliti, dan LSM, dibantu oleh Biro Data dan Informasi. Untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan dalam 9 (sembilan) kegiatan kajian (Lampiran Bagian A).

2. Pertemuan Terbatas

Dalam rangka menghimpun data dan informasi awal mengenai pemikiran dan pandangan para tokoh masyarakat, pakar, peneliti, praktisi/pejabat terkait dan pemangku kepentingan lainnya mengenai berbagai isu di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 9

kesejahteraan rakyat, Anggota Wantimpres menyelenggarakan kegiatan pertemuan terbatas yang secara teknis dan administrasi didukung oleh Biro Data dan Informasi, dan telah terlaksana pertemuan terbatas sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali (Lampiran Bagian B).

3. Diskusi Terbatas

Dalam rangka pendalaman data dan informasi mengenai pemikiran dan pandangan para tokoh masyarakat, pakar, peneliti, praktisi/pejabat terkait dan pemangku kepentingan lainnya mengenai berbagai isu di bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, Anggota Wantimpres menyelenggarakan kegiatan diskusi terbatas yang secara teknis dan administrasi didukung oleh Biro Data dan Informasi, dan telah terlaksana diskusi terbatas sebanyak 17 (tujuh belas) kali (Lampiran Bagian C).

4. Penyerapan Aspirasi dan Audiensi

Penyerapan aspirasi adalah kegiatan Anggota Dewan meminta masukan dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu sebagai bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sedangkan audiensi adalah kegiatan Anggota Dewan menerima permintaan tatap muka dari individu atau kelompok masyarakat tentang masalah tertentu. Biro Data dan Informasi juga memberikan dukungan kepada Wantimpres dalam rangka penyerapan aspirasi dan menerima audiensi dari Pejabat Pemerintah, Akademisi, BUMN, Swasta, kelompok masyarakat, dan utusan negara sahabat, untuk menyampaikan pandangan dan tukar pikiran, yang telah diselenggarakan di Jakarta, yaitu penyerapan aspirasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali dan audiensi sebanyak 102 (seratus dua) kali (Lampiran Bagian D dan E).

5. Sidang Pleno

Selama Tahun 2015, Sidang Pleno Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagian besar bersifat tertutup sehingga Biro Data dan Informasi tidak dapat melakukan dokumentasi sidang pleno. Namun demikian ada 28 (dua puluh delapan) sidang pleno yang dihadiri oleh Biro Data dan Informasi yang terkait dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Wantimpres.

6. Kunjungan Kerja dan Forum Ilmiah Wantimpres

Anggota Wantimpres sesuai bidang tugasnya masing-masing telah melakukan kunjungan kerja dan menghadiri forum ilmiah di dalam dan luar negeri, guna menghimpun data/informasi yang terkait dengan isu-isu bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 10

rakyat. Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan dengan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait. Pada Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan selama pelaksanaan kunjungan kerja dalam negeri sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali, kunjungan kerja luar negeri sebanyak 8 (delapan) kali, dan forum ilmiah di daerah sebanyak 6 (enam) kali (Lampiran Bagian F, G, dan).

Gambar 3. Grafik Dukungan atas Pelaksanaan Kegiatan Wantimpres

B. Pengelolaan Data Dan Penyajian Informasi

Biro Data dan Informasi telah melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi melalui kegiatan berupa pemantauan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang terdiri dari bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Output kegiatan dalam pengelolaan data dan penyajian informasi selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Negeri (rapat kerja, pertemuan, seminar, dan koordinasi dengan instansi dan lembaga lainnya yang terkait)

Biro Data dan Informasi telah melakukan pengumpulan data dan informasi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali dengan output berupa laporan sebagai hasil dari Rapat Kerja, Pertemuan, dan Seminar, dan koordinasi dengan instansi lain di dalam negeri (Lampiran Bagian I).

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 11

2. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan

Biro Data dan Informasi telah melakukan penghimpunan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan pada Tahun 2013 maupun yang dikeluarkan pada Tahun 2015, yang diterima oleh Biro Data dan Informasi pada Tahun 2015, sebanyak 86 dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) Dokumen Undang-Undang (UU), 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 60 (enam puluh) Dokumen Peraturan Pemerintah (PP), 14 (empat belas) Dokumen Peraturan Presiden, dan 1 (satu) Dokumen Keputusan Presiden (Lampiran Bagian J).

3. Kliping Harian

Biro Data dan Informasi telah menyusun 245 edisi kliping harian. Kliping yang disusun pada setiap hari kerja ini merupakan himpunan berita dari berbagai media cetak, yaitu Kompas, Republika, Koran Sindo, Media Indonesia, The Jakarta Post, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum Keadilan, Warta Ekonomi, Investor Daily, dan China Daily.

Gambar 4. Grafik Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi

C. Pemberian Dukungan Penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas Wantimpres Kepada Presiden

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pasal 14 ayat (1), Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Selama Tahun 2015,

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 12

Biro Data dan Informasi telah memberikan dukungan penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Wantimpres sebagai berikut:

1. Dukungan Penyiapan Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden periode Januari s.d. Juni 2015;

2. Dukungan Penyiapan Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden periode Juli s.d. Desember 2015.

D. Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi

Sesuai dengan rencana kinerja pada Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2014 pada tanggal 19 Januari 2015 dan telah menyusun Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2015 melalui rapat internal biro pada tanggal 29 Januari 2015 di Jakarta.

E. Portal/Website dan Warta Wantimpres

1. Portal/Website atau situs resmi Wantimpres melalui tautan www.wantimpres.go.id adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi mengenai Anggota Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres dalam bentuk data teks, data gambar dan/atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dan masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink);

2. Pengelolaan Portal/Website Wantimpres dilakukan oleh Tim Pengelola Portal/Website Wantimpres, yang terdiri atas para Pengelola Sistem Informasi dan Pengolah Data, baik di Biro Data dan Informasi maupun Biro Umum;

3. Warta Wantimpres adalah publikasi bulanan yang berisi artikel kegiatan Wantimpres, lembaga Kepresidenan, wawancara dengan tokoh berbagai disiplin ilmu, dan tulisan lepas. Biro Data dan Informasi telah menyusun 11 (sebelas) edisi yang secara rutin didistribusikan di lingkungan lembaga Kepresidenan, seluruh Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.

F. Administrasi

Untuk memperlancar kegiatan Biro Data dan Informasi, diperlukan tertib administrasi pengelolaan arsip berupa surat masuk, surat keluar, memorandum masuk, memorandum keluar, surat perintah, maupun surat keterangan. Secara berkala, dua staf Biro Data dan Informasi menjalankan tugas tambahan sebagai petugas Sekretariat Biro Data dan Informasi ini. Statistik tata administrasi Biro

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 13

Data dan Informasi yang telah dilakukan selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Surat Masuk Biro Data dan Informasi adalah surat yang dialamatkan kepada Kepala Biro Data dan Informasi dan diterima oleh Sekretariat Biro Data dan Informasi. Surat masuk tersebut terdiri atas surat dari internal lingkungan Sekretariat Wantimpres (Surat/Memorandum Anggota Wantimpres dan Sekretaris Anggota Wantimpres; Surat/Memorandum Sekretaris Wantimpres dan Kepala Biro Umum), dan surat dari eksternal lingkungan Sekretariat Wantimpres (surat-surat yang diterima baik melalui pos, caraka, maupun ekspedisi lainnya, yang berasal dari dari lembaga Kepresidenan dan lembaga/instansi lain). Selama Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah mengadministrasikan surat masuk sebanyak 1.124 buah.

2. Surat Keluar Biro Data dan Informasi adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Data dan Informasi yang pengirimannya dapat melalui pos, caraka, atau ekspedisi lainnya. Selama Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah mengadministrasikan surat keluar sebanyak 32 buah.

3. Memorandum Keluar : 1.246 buah 4. Surat Perintah/Tugas : 11 buah 5. Surat Keterangan : 37 buah

Gambar 5. Statistik Administrasi 2015

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 14

PENCAPAIAN DAN PERENCANAAN KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Biro Data dan Informasi Tahun 2015 Pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2015, Biro Data

dan Informasi menetapkan target kinerja Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyajian Informasi berupa 9 (sembilan) dokumen. Pada realisasinya, Biro Data dan Informasi telah mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO. KEGIATAN TARGET REALISASI

OUTPUT %

1. Pengumpulan data dan informasi 3 dokumen 3 dokumen 100

2. Dukungan penyiapan bahan pertemuan WANTIMPRES

1 dokumen 1 dokumen 100

3. Dukungan pelaksanaan dokumentasi pertemuan WANTIMPRES


4. Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi


5. Dukungan penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas WANTIMPRES 2 laporan 2 laporan 100

Total 9 output 9 output 100

Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran, Biro Data dan Informasi pada Tahun Anggaran 2015 telah merealisasikan anggarannya sebesar Rp.1.043.885.691 atau 92,3% dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.130.965.000,00. Selain kegiatan tersebut di atas, Biro Data dan Informasi juga telah melaksanakan beberapa kegiatan yang tidak terakomodir dalam dokumen PK, yaitu:

NO. KEGIATAN TARGET REALISASI

1. Penghimpunan Peraturan Perundang –Undangan - 86 dokumen

2. Kliping Harian - 245 edisi

4. Warta WANTIMPRES - 11 edisi

5. Pengelolaan Portal/Website Wantimpres - 12 bulan

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 15

B. Rencana Kerja Biro Data dan Informasi Tahun 2016

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2016, Biro Data dan Informasi telah menetapkan rencana kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

NO. KEGIATAN PAGU ANGGARAN TARGET OUTPUT

1. Pengumpulan data dan informasi Rp. 2.205.728.000 3 dokumen

2. Dukungan penyiapan bahan pertemuan Wantimpres Rp. 20.250.000 1 dokumen

3. Dukungan pelaksanaan dokumentasi pertemuan Wantimpres

Rp. 40.850.000 1 dokumen

4. Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi

Rp. 41.350.000 2 dokumen

5. Dukungan penyiapan Laporan Pelaksanaan Tugas Wantimpres

Rp. 211.032.000 2 dokumen

TOTAL Rp. 2.519.210.000 9 DOKUMEN

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 16

PENUTUP

Pada Tahun 2015, Biro Data dan Informasi telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemberian dukungan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden yang

mencakup kegiatan kajian, pertemuan terbatas, diskusi terbatas, sidang pleno, kunjungan kerja, dan forum ilmiah wantimpres serta penyerapan aspirasi dan audiensi;

2. Pengelolaan data dan penyajian informasi; 3. Pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan

Presiden kepada Presiden; 4. Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi; 5. Pengelolaan portal/website dan Warta Wantimpres; 6. Pelaksanaan kegiatan administrasi. Seluruh kegiatan Biro Data dan Informasi tersebut di atas telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 92,3%. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Demikian Laporan Tahunan Biro Data dan Informasi Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Selain sebagai acuan, laporan tahunan ini juga merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan bahan evaluasi dalam upaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja dan sumber daya Biro Data dan Informasi.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 17

LAMPIRAN

PEMBERIAN DUKUNGAN PADA KEGIATAN ANGGOTA WANTIMPRES

A. Kajian

1. Kemajemukan dan Masa Depan Bangsa Indonesia; 2. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila; 3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Nasional;

4. Kebijakan Fiskal dan Investasi Pembangunan Infrastruktur;

5. Identifikasi Faktor-Faktor Pembatas Peningkatan Produksi Padi Nasional;

6. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia;

7. Pengaruh Jaringan Islam Lokal dan Transnasional Terhadap Instabilitas Negara;

8. Revitalisasi Keamanan Laut Guna Mendukung Implementasi Pencanangan Tol Laut;

9. Pemantapan Pengamanan Perbatasan Negara Wilayah Darat Dalam Rangka Mendukung Keutuhan Wilayah Teritorial NKRI.

B. Dukungan Kegiatan Pertemuan Terbatas

1. Implementasi Visi Misi Presiden ke Dalam RPJMN 2015 - 2019, 28 Januari 2015, di Jakarta;

2. Kesesuaian RPJMN 2015-2019 dengan Nawacita, 9 Februari 2015, di Jakarta;

3. Pertemuan dengan BAPPENAS, 9 Februari 2015, di Jakarta;

4. Postur TNI, Kesejahteraan Prajurit dan Permasalahannya, 24 Februari 2015, di Jakarta;

5. Bagaimana Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Hingga Mencapai 8% di Tahun 2019, 4 Maret 2015, di Jakarta;

6. Pancasila dan Isu-Isu Kebangsaan, 4 Maret 2015, di Jakarta;

7. Memantapkan Postur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kesejahteraan, Tantangan dan Permasalahannya, 10 Maret 2015, di Jakarta;

8. Membangun dan Menumbuh-kembangkan Komunikasi Politik Antar Lembaga dan Aparatur Negara, 12 Maret 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 18

9. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, 17 Maret 2015, di Jakarta;

10. Baseline Infrastruktur, 18 Maret 2015, di Jakarta;

11. Pemetaan Isu Kesejahteraan Rakyat 2015-2019, 18 Maret 2015, di Jakarta;

12. Perkembangan Situasi Politik dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia, 19 Maret 2015, di Jakarta;

13. Situasi Keamanan Nasional, Prediksi Ancaman dan Kecenderungan Perkembangan Lingkungan Strategis, 24 Maret 2015, di Jakarta;

14. Membangun dan Menumbuh-kembangkan Kultur atau Budaya Politik Demokratis, 26 Maret 2015, di Jakarta;

15. Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme, 30 Maret 2015, di Jakarta;

16. Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia, 1 April 2015, di Jakarta;

17. Mewujudkan Birokrasi yang Kuat dan Efektif, 9 April 2015, di Jakarta;

18. Keamanan keberadaan Tol Laut dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Nasional, 14 April 2015, di Jakarta;

19. Kesiapan Aparat Menghadapi Pilkada Langsung Serentak dan Antisipasinya, 15 April 2015, di Jakarta;

20. Pendekatan Budaya untuk Pembangunan Nasional dan Hubungan Internasional, 23 April 2015, di Jakarta;

21. Pengelolaan Keamanan Wilayah Perbatasan Darat dalam Rangka Mendukung Keutuhan Wilayah Territorial NKRI, 28 April 2015, di Jakarta;

22. Rejuvenasi Nilai-Nilai Pancasila, 29 April 2015, di Jakarta;

23. Menumbuhkembangkan Kesadaran Tentang Keragaman Budaya (Multikulturalisme) di Kalangan Pemuka Agama dan Masyarakat, 4 Mei 2015, di Jakarta;

24. Pengawasan Wilayah Udara Nasional Guna Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI, 12 Mei 2015, di Jakarta;

25. Peta Penegakan Hak Asasi Manusia 2014-2015, 19 Mei 2015, di Jakarta;

26. Meningkatkan Penerimaan Negara yang Tidak Menghambat Pertumbuhan Ekonomi, 21 Mei 2015, di Jakarta;

27. Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat Luas dan Kebijakan Untuk Hidup (Life Skills), 21 Mei 2015, di Jakarta;

28. Penguatan Industri Pertahanan dalam Rangka Mempercepat Terwujudnya Kemandirian Pertahanan, 27 Mei 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 19

29. Optimalisasi Penanganan Sengketa Lahan/Tanah Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah, 1 Juni 2015, di Jakarta;

30. Pendidikan dan Kualitas Manusia Indonesia, 1 Juni 2015, di Jakarta;

31. Kebijakan Fiskal dan Investasi Infrastruktur, 4 Juni 2015, di Jakarta;

32. Upaya Penanggulangan Human Trafficking dan Illegal Migrant, 25 Juni 2015, di Jakarta;

33. Peranan Industri Perbankan dan Pajak dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, 26 Mei 2015, di Jakarta;

34. Logistik dan Peningkatan Daya Saing Bangsa, 3 Juni 2015 di Jakarta;

35. Strategi Aktualisasi Pancasila, 7 Juli 2015, di Jakarta;

36. Upaya Meningkatkan Efektivitas Administrasi Perpajakan, 8 Juli 2015 di Jakarta;

37. Mencegah Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia, 9 Juli 2015 di Jakarta;

38. Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dengan Reformasi Birokrasi, 5 Agustus 2015 di Jakarta;

39. Media dan Transnationalism, Subtema: Ancaman Sektarianisme: Media, Gerakan Transnasional, dan Globalisasi, 18 Agustus 2015 di Jakarta;

40. Menyikapi Gerakan Separatisme dalam Kerangka NKRI, 19 Agustus 2015, di Jakarta;

41. Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Melalui Kerjasama Lintas K/L secara Terpadu, 20 Agustus 2015, di Jakarta;

42. Menyoroti Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, 29 September 2015, di Jakarta;

43. Revolusi Mental Menuju Indonesia Berkeadaban, 9 September 2015, di Jakarta;

44. Komunikasi Efektif dalam Lembaga Pemerintahan, 6 November 2015 di Jakarta;

45. Implementasi Nawacita terhadap Pembangunan Indonesia di Daerah-daerah dan Pulau-pulau Terdepan dan Terpencil, 9 November 2015, di NTT;

46. Perang Siber (Cyber War) Kesiapan Indonesia Menghadapinya, 12 November 2015, di Jakarta;

47. Nasionalisme dalam Islam: Hubbul Wathan minal Iman, 19 November 2015 di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 20

48. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, 29 September 2015 di Ende, NTT;

49. Masukan untuk RUU tentang Tax Amnesty, 1 Juli 2015 di Jakarta;

50. Masukan untuk RUU tentang Tax Amnesty, 2 Juli 2015 di Jakarta;

51. Tantangan Ketahanan Pangan di Indonesia dan Solusinya, 7 Juli di Jakarta;

52. Food Estate di Merauke, Solusi Ketahanan Pangan di Indonesia?, 8 Juli di Jakarta;

53. Major Changes in East Asian Political Economy: Possible Significance for Indonesia, 29 Juli 2015 di Jakarta;

54. Pengadaan dan Industri Alutsista Indonesia, 5 Agustus 2015 di Jakarta;

55. Prospek Pembangunan Infrastruktur Energi Kilang Minyak di Indonesia, 13 Agustus di Jakarta;

56. Industri Sapi Potong dan Penggemukan Sapi di Indonesia: Permasalahan dan Solusi, 19 Agustus di Jakarta;

57. Evaluasi Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, 19 Agustus di Jakarta;

58. Perkembangan Bursa Saham dan Kaitannya dengan Nilai Tukar Rupiah, 14 September di Jakarta;

59. Promosi Produk Indonesia, 2 Oktober di Jakarta;

60. Menjajaki Kesiapan Indonesia sebagai Penyelenggara Moto Grand-Prix, 7 Oktober di Jakarta;

61. PHK dan Insentif Perpajakan, 12 Oktober di Jakarta;

62. Keselamatan Penerbangan, 21 Oktober di Jakarta;

63. Sistem Pertahanan Non-Militer, 22 Oktober di Jakarta;

64. Optimalisasi Pengembangan Ternak Lokal untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional, 28 Oktober 2015, di Bogor;

65. Pembangunan Kilang Minyak, 10 November di Jakarta;

66. Migrant Care Kita, 11 November 2015, di Jakarta;

67. Evaluasi Implementasi Nawa Cita Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 13 November di Jakarta;

68. Pendidikan Multikultural, 26 November 2015, di Jakarta;

69. Potensi Energi Nuklir (Thorium) Sebagai Salah Satu Sumber Energi di Indonesia, 30 November di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 21

70. Skema Subsidi yang Tepat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, 2 Desember di Jakarta;

71. Peningkatan Daya Saing Pasar Produk UMKM Melalui Percepatan Akses Pasar dan Pengelolaan Distribusi Produk-Produk UMKM, 15 Desember di Jakarta;

72. Kontribusi Pendidikan dalam Menumbuhkan Pemahaman Kebhinekaan, 15 Desember 2015, di Jakarta.

C. Dukungan Kegiatan Diskusi Terbatas

1. Nawa Cita Menuju Kesejahteraan dan Kesalehan Sosial, Peserta Tokoh Masyarakat/Ulama Indonesia Bagian Timur, 12 s.d. 13 Februari 2015, di Depok;

2. Nawa Cita Menuju Kesejahteraan dan Kesalehan Sosial, Peserta Tokoh Masyarakat/Ulama Indonesia Bagian Barat, 4 s.d. 5 Maret 2015, di Depok;

3. Dialog Mencari Solusi Permasalahan Bangsa (dengan Badan Eksekutif Mahasiswa), 21 April 2015, di Jakarta;

4. Dialog Mencari Solusi Permasalahan Bangsa (dengan Rektor), 22 April 2015, di Jakarta;

5. Seputar Radikalisme dan Terorisme, 4 Juni 2015, di Jakarta;

6. Silaturahmi Nasional Ulama Thoriqoh dengan tema “Peran Ulama dalam Menjaga Persatuan, Kesatuan dan Keutuhan NKRI, 10 s.d. 12 Juni 2015, di Depok;

7. Evaluasi Kebijakan Pengadaan Alutsista Pasca Kecelakaan Pesawat Hercules TNI AU di Medan, 6 Agustus 2015, di Jakarta;

8. Menyiapkan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) TNI pada Dekade Mendatang, 22 September 2015, di Jakarta;

9. Menata Kekuatan dan Kemampuan Angkatan Laut Guna Menjaga dan Mengamankan Wilayah Kedaulatan NKRI, 28 September 2015, di Jakarta;

10. Kondisi dan Permasalahan Energi Listrik di Indonesia, 29 September 2015, di Jakarta;

11. Seputar Peran Serta Masyarakat dan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional Sesudah Indonesia Merdeka, 8 Oktober 2015, di Jakarta;

12. Peduli Asap Kalimantan Barat, Mengurai Cegah Dini, Memastikan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan, 22 Oktober 2015, di Pontianak;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 22

13. Evaluasi Ulang RUU Bidang Pertahanan Negara Menjelang Prolegnas 2016, 26 Oktober 2015, di Jakarta;

14. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, 29 Oktober 2015 di Jakarta, di Jakarta;

15. Solusi Kebersihan Lingkungan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat, 4 November 2015, di Jakarta;

16. Diskusi Terbatas Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi dan Kesra, 5 November 2015, di Pekanbaru;

17. Revolusi Mental Berbasis Pancasila, 2 Desember 2015, di Manado, Sulawesi Utara.

D. Dukungan Kegiatan Penyerapan Aspirasi

1. Overview Perkembangan Pasar Modal di Indonesia dan Memperkuat Peran Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan, 31 Maret 2015, di Jakarta;

2. Overview Perkembangan Lembaga dan Pasar Keuangan dalam Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan, 1 April 2015, di Jakarta;

3. Dampak Instabilitas Ekonomi Makro pada Industri Pasar Modal dan Kebijakan yang Diperlukan, 2 April 2015, di Jakarta;

4. Dampak Instabilitas Ekonomi Makro pada Industri Perbankan dan Kebijakan yang Diperlukan, 2 April 2015, di Jakarta;

5. Dampak Instabilitas Ekonomi Makro pada Industri Asuransi dan Kebijakan yang Diperlukan, 2 April 2015, di Jakarta;

6. Dampak Instabilitas Ekonomi Makro pada Dunia Usaha dan Kebijakan yang Diperlukan, 6 April 2015, di Jakarta;

7. Dampak Instabilitas Ekonomi Makro pada Dunia Usaha dan Kebijakan yang Diperlukan, 7 April 2015, di Jakarta;

8. Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan, 8 April 2015, di Jakarta;

9. Pelemahan Mata Uang Rupiah, 1 Juni 2015, di Jakarta;

10. Prospek PT RNI, 2 Juli 2015, di Jakarta;

11. Penyelenggaraan Pemerintahan, Nawa Cita, dan Trisakti, 6 Juli 2015, di Jakarta;

12. Isu Dwelling Time dan Kepabeanan, 10 Juli 2015, di Jakarta;

13. Situasi dan Kondisi Aviasi di Indonesia, 28 Juli 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 23

14. Kondisi dan Perkembangan BUMN, 10 Agustus 2015, di Jakarta;

15. Isu Politik, Ekonomi, dan Kebangsaan, 11 Agustus 2015, di Jakarta;

16. Pembahasan Mengenai Kasus Tolikara dan Kerukunan Antar Umat Beragama, 12 Agustus 2015, di Jakarta;

17. Persiapan penyelenggaran Konferensi Internasional ICIS ke-4 di Kota Malang, 18 Agustus 2015, di Jakarta;

18. Penyelesaian Pelanggar-an HAM Masa Lalu: Penghilangan Paksa, 19 Agustus 2015, di Jakarta;

19. Perkembangan Kondisi Ekonomi dan Politik Kontemporer, 3 September 2015, di Jakarta;

20. Kriminalisasi Anggota KPK, 13 September 2015, di Jakarta;

21. Prospek Balai Pustaka, 14 September 2015, di Jakarta;

22. Memperkenalkan Produk Persenjataan Tiongkok dan Produk Perkapalan Norwegia, 14 September 2015, di Jakarta;

23. Menyampaikan Aspirasi, 15 September 2015, di Jakarta;

24. Memperkenalkan Produk Astilleros de Mutueta S.A, 22 September 2015, di Jakarta;

25. Menyampaikan Aspirasi Kondisi Terkini dan Kendala yang Dihadapi PT. Asabri, 22 September 2015, di Jakarta;

26. Isu Politik Terkini, 30 September 2015, di Jakarta;

27. Isu Politik Terkini, 2 Oktober 2015, di Jakarta;

28. Isu Kebangsaan dan Gerakan Perempuan Indonesia, 6 Oktober 2015, di Jakarta;

29. Isu-isu kebangsaan dan Radikalisme, 12 Oktober 2015, di Jakarta;

30. Menyampaikan Aspirasi, 13 Oktober 2015, di Jakarta;

31. Temu Bisnis dan Investasi Perikanan Budidaya, 29 Okrober 2015, di Jakarta;

32. Kondisi dan Perkembangan Industri Dalam Negeri, 3 November 2015, di Jakarta;

33. Pembangkit Listrik Bertenaga Thorium, 13 November 2015, di Jakarta;

34. Isu-isu kebangsaan, 7 Desember 2015, di Jakarta.

E. Dukungan Kegiatan Audiensi

1. Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia, 9 Februari 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 24

2. Penyampaian Permasalahan Energi di Indonesia, 10 Februari 2015, di Jakarta;

3. Alih Teknologi dan Relokasi Produksi dalam Kerja Sama Industri Internasional Untuk Memajukan Industri, 16 Februari 2015, di Jakarta;

4. Penyampaian Aspirasi dari Para Peternak Rakyat Mengenai Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Over Supply, 3 Maret 2015, di Jakarta;

5. Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia, 3 Maret 2015, di Jakarta;

6. Strategi untuk Mendorong Industri Manufaktur Berorientasi Eskpor dalam Kerangka Framgmentasi Sistem Produksi Global, 5 Maret 2015, di Jakarta;

7. Penyampaian Aspirasi dari Para Staf Kawasan Berikat Nusantara Mengenai Kendala dalam Mewujudkan Rencana Pembangunan Dermaga Marunda, 9 Maret 2015, di Jakarta;

8. Penyampaian Aspirasi Anggota Asosiasi Logistik Indonesia Mengenai Permasalahan pada Sistem Logistik Nasional di Indonesia dan Saran Untuk Meningkatkan Sistem Logistik Nasional, 9 Maret 2015, di Jakarta;

9. Permasalahan yang Dialami Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang Tergabung Dalam Koperasi Nusantara Adil Makmur dalam Menghadapi Keterpurukan dan Keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 11 Maret 2015, di Jakarta;

10. Penyampaian Aspirasi dari Ombudsman RI Mengenai Policy Brief Upaya Percepatan Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik, 12 Maret 2015, di Jakarta;

11. Permasalahan Bidang Pertanian, 17 Maret 2015, di Jakarta;

12. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, 17 Maret 2015, di Jakarta;

13. Dampak dari Kebijakan Perpajakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 20 Maret 2015, di Jakarta;

14. Penyampaian Aspirasi Anggota Mitra Bisnis Keluarga Mengenai Skema Non-Bankable Micro Finance untuk Kelompok Masyarakat Sangat Miskin, 25 Maret 2015, di Jakarta;

15. Undangan Ceramah di ITY Jogja, 25 Maret 2015, di Jakarta;

16. KASN: Wasit Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara, 26 Maret 2015, di Jakarta;

17. Forum Diskusi dengan Asian Development Bank Mengenai Perekonomian Indonesia, 26 Maret 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 25

18. Penyampaian Permasalahan yang Dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara Saat Ini dan Kondisi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), 31 Maret 2015, di Jakarta;

19. Penyampaian Aspirasi dari Perusahaan Pembiayaan Mengenai Dampak Instabilitas Sistem Keuangan yang Terjadi di Indonesia Saat Ini Serta Saran-Saran yang Dapat Digunakan untuk Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan, 6 April 2015, di Jakarta;

20. Peta Jalan Pembangunan Kelautan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, 16 April 2015, di Jakarta;

21. Pembahasan Mengenai Stabilitas Sistem Keuangan, 16 April 2015, di Jakarta;

22. Penyerahan buku “Memerahputihkan Birunya Laut Indonesia” kepada Ketua Wantimpres, 23 April 2015, di Jakarta;

23. Pembahasan tentang Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Khususnya Kondisi di Sektor Riil, 27 April 2015, di Jakarta;

24. Penyampaian Aspirasi dari Asosiasi Panas Bumi Mengenai Permasalahan yang Terjadi di Dalam Industri Geothermal Serta Saran-Saran yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Masalah Tersebut, 27 April 2015, di Jakarta;

25. Program Charity di US Embassy, 27 April 2015, di Jakarta;

26. Kondisi Ekonomi dan Politik Indonesia Serta Prospek Investasi ke Depan, 28 April 2015, di Jakarta;

27. Penyampaian Kendala yang Dihadapi oleh Anggota ASMINDO Mengenai Kebijakan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), 29 April 2015, di Jakarta;

28. Sistem Pelayanan Publik, 29 April 2015, di Jakarta;

29. Penyampaian Inside Information dari Bank Indonesia mengenai Gambaran Kondisi Perekonomian Saat Ini dari Sisi Moneter dan Micropudential, 30 April 2015, di Jakarta;

30. Penyampaian Permasalahan di Industri Perikanan dan Kelautan, 30 April 2015, di Jakarta;

31. Pembangunan dan Kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang Saat Ini, 30 April 2015, di Jakarta;

32. Situasi dan Kondisi Industri Pengguna Gas Bumi Terkini, 4 Mei 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 26

33. Perkenalan Jajaran KSP dan Penyampaian Tugas Pokok dan Fungsi KSP, 5 Mei 2015, di Jakarta;

34. Courtesy Call terkait Gerakan PERMAK Irjen Pertanian, 5 Mei 2015, di Jakarta;

35. Penyampaian Informasi Terkini yang Dihadapi Dunia Aviasi Dalam Kaitannya agar Logistik Melalui Udara Dapat Berjalan dengan Efisien untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi, 6 Mei 2015, di Jakarta;

36. Courtesy Call membahas Kerjasama Indonesia – Tiongkok, 12 Mei 2015, di Jakarta;

37. Permasalahan Bidang Pertanian, 22 Mei 2015, di Jakarta;

38. Studi Kunjungan, 26 Mei 2015, di Jakarta;

39. Konflik Tanah, 1 Juni 2015, di Jakarta;

40. Persiapan Penyelenggaraan HUT ke-12 FSAB, 3 Juni 2015, di Jakarta;

41. Persiapan Kunjungan Kerja dengan Airbus Group di Perancis, 8 Juni 2015, di Jakarta;

42. Sosialisasi mengenai Standar Pelayanan Publik dan Program Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK), 8 Juni 2015, di Jakarta;

43. Permasalahan Pajak, 9 Juni 2015, di Jakarta;

44. Penyampaian Pandangan Mengenai Isu Terpenting dari Visi Misi Presiden dan Buku I RPJMN 2015-2019, 9 Juni 2015, di Jakarta;

45. Peningkatan Kinerja Pelindo II dan Dampaknya pada Dwelling Time, 12 Juni 2015, di Jakarta;

46. Diskusi dalam Mencari Isu Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang Menjadi Prioritas Pemerintah Indonesia untuk Potensi Kerja Sama ke Depan, 12 Juni 2015, di Jakarta;

47. Perumahan Swadaya sebagai Strategi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam Rangka Memenuhi Target Pembangunan Sejuta Rumah, 12 Juni 2015, di Jakarta;

48. Pemanfaatan dan Pembangunan Kembali Kilang Arun di Aceh dalam Rangka Target Pembangunan Infrastruktur, 24 Juni 2015, di Jakarta;

49. Permasalahan Bidang Pertanian, 27 Juni 2015, di Jakarta;

50. Penyampaian Masukan-Masukan Terkait Sektor Kepelabuhanan, Dwelling Time, dan Logistic Solution, 29 Juni 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 27

51. Ekspose PT. Pelindo IV Pada Implementasi Tol Laut untuk Kemajuan Indonesia, 30 Juni 2015, di Jakarta;

52. Permasalahan Besar dan Ancaman Kebangkrutan PT. Pelindo II serta Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional, 1 Juli 2015, di Jakarta;

53. Promoting Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full, and Productive Employment and Decent Work for All, 9 Juli 2015, di Jakarta;

54. Penyampaian Informasi Terkini Terkait Perkembangan Bisnis TOTAL Group dan hal terkait lainnya, 9 Juli 2015, di Jakarta;

55. Perpanjangan Kontrak Pengelolaan JICT yang Kontroversial dan Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara dan Masalah Hukum, 27 Juli 2015, di Jakarta;

56. Memberikan Masukan Strategis Kepada Pemerintah dalam Membangun Perekonomian Nasional, Menjadikan Indonesia sebagai 'Kuasa Ekonomi ke-5 Besar Dunia', dengan Tanpa Menggunakan Dana APBN, 29 Juli 2015, di Jakarta;

57. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia dan Australia, 31 Juli 2015, di Jakarta;

58. Pengenaan PPnBM dan Pemblokiran rekening milik perusahaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA-IV) yang berdampak pada PHK massal, 4 Agustus 2015, di Jakarta;

59. Evaluasi Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, 5 Agustus 2015, di Jakarta;

60. Permasalahan dan Solusi Industri Penggemukan Sapi Potong di Indonesia, 7 Agustus 2015, di Jakarta;

61. Kemampuan TPPI dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional, 10 Agustus 2015, di Jakarta;

62. Persoalan-Persoalan Faktual Seputar Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Permasalahan Kebangsaan Lainnya, 13 Agustus 2015, di Jakarta;

63. Kondisi Perekonomian, Isu-isu di Industri Makanan dan Minuman, dan Hambatan Industri Makanan dan Minuman Sekarang Ini, serta Industri Pengolahan Daging, 13 Agutus 2015, di Jakarta;

64. Pentingnya Mengimplementasikan Rencana Distribusi Liquefied Natural Gas (LNG) di Seluruh Wilayah Indonesia, 31 Agustus 2015, di Jakarta;

65. Ekonomi Indonesia dan Nawa Cita, 31 Agustus 2015, di Jakarta;

66. Perkembangan Terkini Investasi di Kawasan Industri Khususnya yang Berada Di Bawah Naungan KBN, 31 Agustus 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 28

67. Reformasi TNI dan Peradilan Militer, serta Maraknya MoU TNI dengan Berbagai Kementerian dan Instansi Lainnya, 10 September 2015, di Jakarta;

68. Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, 10 September 2015, di Jakarta;

69. Komoditas Pertanian dan Makanan Olahan, 11 September 2015, di Jakarta;

70. Perkembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 330 MW di Sarulla, Provinsi Sumatera Utara, 14 September 2015, di Jakarta;

71. Perkembangan Terkini di Bidang IPOLEKSOSBUD dan HANKAM, 15 September 2015, di Jakarta;

72. Perkembangan Situasi Politik dan Ekonomi di Indonesia, 16 September 2015, di Jakarta;

73. Perkembangan Kondisi Perekonomian Indonesia Terkini dan Iklim Investasi, 16 September 2015, di Jakarta;

74. Penjajakan Kemungkinan Kerjasama Investasi Galangan Kapal di Indonesia, 22 September 2015, di Jakarta;

75. Inisiatif Masyarakat Sipil Dalam dan Luar Negeri terkait Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Peristiwa 1965, 22 September 2015, di Jakarta;

76. Perekonomian Sektor Riil Indonesia Terkini, 23 September 2015, di Jakarta;

77. Peringatan Hari Ibu, 6 Oktober 2015, di Jakarta;

78. Laporan tindak lanjut beberapa pengaduan masyarakat yang ditangani oleh OMBUDSMAN RI, 12 Oktober 2015, di Jakarta;

79. Berdiskusi mengenai Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Perusaha Perikanan Terkini, 12 Oktober 2015, di Jakarta;

80. Courtesy Call dengan Duta Besar RI untuk India, dalam rangka Tukar Pikiran Atas Tindak Lanjut Hasil-Hasil Kunjungan Delegasi Wantimpres ke India, 13 Oktober 2015, di Jakarta;

81. Penyampaian Informasi Terkini Terkait Perkembangan Bisnis TOTAL Group di Indonesia, 19 Oktober 2015, di Jakarta;

82. Pembahasan Tindak Lanjut dari Rencana Temas Line untuk Menjadikan Pelabuhan Ambon sebagai Pelabuhan Hub/Transit, 22 Oktober 2015, di Jakarta;

83. Strategi dan Teknologi Pemadaman Lahan Gambut, 22 Oktober 2015, di Jakarta;

84. BULOG Kembali ke Khitthoh sebagai Stabilisasi Harga Pangan, Catatan untuk Pemerintahan Jokowi, 23 Oktober 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 29

85. Tindak Lanjut Permasalahan Status Tanah Garapan di Kebun Gabes Lidan Gimbo, 26 Oktober 2015, di Jakarta;

86. Penerapan Layanan Keuangan Digital Dalam Kerangka Inklusi Keuangan serta Mengeksplorasi Potensi Bantuan serta Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, 27 Oktober 2015, di Jakarta;

87. Refleksi Setahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, 30 Oktober 2015, di Jakarta;

88. Perkembangan Kondisi Perekonomian Indonesia Terkini dan Iklim Investasi, 4 November 2015, di Jakarta;

89. Peluang Besar dari Biomassa Hutan yang Dapat Menjadi Alternatif Energi Terbarukan dalam Membantu Pemerintah untuk Mengatasi Krisis Energi serta Membangun Kemandirian dan Ketahanan Energi Daerah dan Pusat, 5 November 2015, di Jakarta;

90. Rencana Strategis Peningkatan Produktivitas di Lingkungan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat, 13 November 2015, di Jakarta;

91. Pembangkit Listrik Tenaga Thorium, 13 November 2015, di Jakarta;

92. Kredit untuk UMKM, 20 November 2015, di Jakarta;

93. Diskusi Polemik Kisruh Petral, 25 November 2015, di Jakarta;

94. Penjelasan tentang kesiapan pembangunan PLTN, 25 November 2015, di Jakarta;

95. White Paper “Laporan Resmi Mengenai Cara Inovatif untuk Membiayai Proyek Infrastruktur di Indonesia”, 27 November 2015, di Jakarta;

96. Masukan di Bidang Pertanian di Daerah Temanggung, 30 November 2015, di Jakarta;

97. Penyampaian Informasi Terkait Rencana Ground Breaking Pembangunan Sisi Darat Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati-Majalengka, 30 November 2015, di Jakarta;

98. Rencana Pengenaan Cukai Pada Minuman Berkarbonasi dan Minuman Berpemanis yang Disepakati DPR dan Kementerian Keuangan Untuk Dikaji sebagai Potensi Penambahan Pendapatan Negara dari Cukai di Tahun 2016, 2 Desember 2015, di Jakarta;

99. Menyampaikan hasil kunjungan misi seribu orang dari Jepang yang dipimpin oleh Mr. Toshiharu Nikai, khususnya JETRO Symposium, dan ingin mendapatkan arahan terkait kelanjutannya agar dapat lebih mendorong kerja sama antara Indonesia dan Jepang, 10 Desember 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 30

100. Pengajuan Usulan Pengendalian Tembakau dan Ekonomi, 11 Desember 2015, di Jakarta;

101. Museum Pejuang, 16 Desember 2015, di Jakarta;

102. Permasalahan Pembangunan Rumah Ibadah GKI Yasmin Bogor yang Selama Bertahun-tahun Belum Memperoleh Penyelesaian, 23 Desember 2015, di Jakarta.

F. Dukungan Pendampingan Kunjungan Kerja Dalam Negeri

1. Peninjauan Area Persawahan yang Terintegrasi dengan Kolam Ikan di Daerah Ngemplak, Kabupaten Sleman, 12 s.d. 14 Februari 2015 di D.I. Yogyakarta;

2. Menghadiri Undangan Ombudsman untuk Tinjauan Lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok, 17 Februari 2015, di Jakarta;

3. Tinjauan Lapangan dan Rapat Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman RI Terkait Permasalahan Pelayanan Publik di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK), 24 s.d. 25 Februari 2015 di Batam, Kepulauan Riau;

4. Kunjungan kerja meninjau para pengusaha jamu dan saintifikasi jamu, dan peninjauan UMKM, 31 Maret s.d. 3 April 2015 di Solo, Jawa Tengah;

5. Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pertemuan dengan Jajaran dari PT. Pelindo III (Persero), 17 s.d. 18 April 2015 di Surabaya, Jawa Timur;

6. Panen Padi Sawah Modern yang Dikembangkan di Merauke dan Meninjau Pelabuhan-Pelabuhan Setempat, 8 s.d. 10 Mei 2015 di Merauke, Provinsi Papua;

7. Melakukan Pertemuan dengan Pemerintah Batu, Malang Membahas Perkembangan Pembangunan Pertanian Subsektor Tanaman Holtikultura dan Kepariwisataan, 11 s.d. 13 Mei 2015 di Malang, Jawa Timur;

8. Meninjau Kesiapan PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad sebagai Bagian dari Industri Strategis yang Menyokong Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpahankam) Republik Indonesia, 18 s.d. 19 Mei 2015 di Bandung, Jawa Barat;

9. Memenuhi Undangan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Melihat Hasil-Hasil Ekspedisi NKRI 2015 Koridor Nusa Tenggara, 19 s.d. 21 Mei 2015 di Kupang dan Ende, NTT;

10. Kunjungan Kerja dalam Rangka Pembagian Kartu KIP, JIS, KIP, 21 Mei 2015 di Malang, Jawa Timur;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 31

11. Kunjungan Kerja ke Universitas Airlangga, 28 s.d. 30 Mei di Surabaya, Jawa Timur;

12. Memenuhi Undangan dari PT. Pelindo III (Persero) pada Acara Peresmian Terminal Pelabuhan Teluk Lamong, yang Diresmikan Oleh Presiden Republik Indonesia, 21 s.d. 22 Mei 2015 di Surabaya, Jawa Timur;

13. Peresmian Jembatan Ir. Soekarno, 27 s.d. 29 Mei 2015 di Manado, Sulut;

14. Meninjau Infrastruktur, Waduk dan Pelabuhan, 26 s.d 28 April di Kota Bitung (Sulawesi Utara) dan Provinsi Gorontalo;

15. Meninjau Pelabuhan Udara Kuala Namu dan Pelabuhan Laut Kuala Tanjung, 7 s.d 8 Mei 2015 di Sumatera Utara;

16. Meninjau Infrastruktur Waduk, Kawasan Rawan Bencana, dan Perumahan Kumuh, 8 s.d 9 Juni 2015 di Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kab Tasikmalaya, Jawa Barat;

17. Meninjau Potensi Industri Skala Besar di PT. Sritex dan Meninjau Potensi Industri UMKM di Kampung Batik Kauman, Solo, 9 s. d. 12 Juni 2015 di Surakarta, Jawa Tengah;

18. Konflik Sosial antara Masyarakat dengan PT Semen Indonesia, 21 s. d. 23 April 2015 di Rembang, Jawa Tengah;

19. Kunjungan Kerja terkait Penegakan Khilafah, 28 April s.d. 2 Mei 2015 di Pekanbaru, Riau;

20. Dialog dengan Gubernur NTB dan SKPD-SKPD Terkait, 16 s.d. 18 April 2015 di NTB;

21. Kunjungan Kerja terkait Revolusi Mental, 8 s.d 9 April 2015 di Yogyakarta;

22. Kunjungan Kerja ke DI Yogyakarta, 18 s.d. 19 Februari 2015 di Yogyakarta;

23. Kunjungan Kerja ke Jawa Barat, 20 s.d. 21 Februari 2015 di Jawa Barat;

24. Kunjungan Kerja ke DI Yogyakarta, 13 s.d. 14 Maret 2015 di Yogyakarta;

25. Kunjungan Kerja ke Semarang, Jawa Tengah, 17 s.d. 18 April 2015 di Semarang, Jawa Tengah;

26. Menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, 23 s.d. 24 April 2015 di Bandung, Jawa Barat;

27. Kunjungan Kerja ke PT Pelindo 3 dan Pelabuhan Teluk Lamong, Jawa Timur, 7 s.d. 8 Mei 2015 di Jawa Timur;

28. Kunjungan Kerja ke Industri Strategis Pertahanan, Jawa Timur 18 s.d. 19 Mei 2015 di Jawa Timur;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 32

29. Kunjungan Kerja Bersama Presiden RI ke Jawa Timur, 21 s.d. 22 Mei 2015 di Jawa Timur;

30. Kunjungan Kerja Meninjau PT Sritex dan Industri UMKM Kampung Batik, Surakarta, Jawa Tengah, 10 s.d. 12 Juni 2015 di Surakarta, Jawa Tengah;

31. Kunjungan Kerja ke FKUB DIY, 10 s.d. 12 Juni 2015 di Yogyakarta;

32. Kunjungan Kerja terkait Kekuatan, Kemampuan dan Gelar Pasukan, 7 s.d. 10 April 2015 di Provinsi Papua dan Papua Barat;

33. Kunjungan Kerja terkait Kedaulatan Udara dan Laut, 6 s.d. 8 Mei 2015 di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau;

34. Kunjungan Kerja ke Industri Strategis Pertahanan Guna Mendapatkan Informasi Terkini, 6 s.d. 9 Mei 2015 di Surabaya dan Malang, Jawa Timur;

35. Kunjungan Kerja ke PT. Dirgantara dan PT.Pindad, 18 s.d. 19 Mei 2015 di Bandung, Jawa Barat;

36. Mengikuti Kunjungan Kerja Presiden, 21 s.d. 22 Mei 2015, di Jawa Timur;

37. Kunjungan Kerja terkait Kedaulatan Udara dan Laut serta Gelar Pasukan, 2 s.d. 5 Juni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

38. Industri Strategis (Munisi dan Logistik ringan), 3 s.d. 6 Juni 2015 di Jawa Timur;

39. Kunjungan kerja dalam rangka memenuhi undangan sebagai pembicara pada Konvensi Akademia Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia (BK-PTKI) dengan topik “Meningkatkan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, 30 Juli 2015 di Bandung, Jawa Barat;

40. Menghadiri Undangan dari Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, 31 Juli s.d. 3 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur;

41. Kunjungan kerja dalam rangka memenuhi undangan sebagai pembicara pada acara Kongres III Persatuan Alumni GMNI dengan tema “Kemandirian Ekonomi Bangsa Menuju Tatanan Masyarakat Pancasila”, 2 Agustus 2015 di Bandung, Jawa Barat;

42. Kunjungan dalam rangka Memenuhi Undangan sebagai Pembicara pada Acara Temu Usaha Wirausaha Muda Nasional yang Diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dengan topik “Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Wirausaha Muda Pemula di Indonesia”, 11 s.d. 12 Agustus 2015 di Yogyakarta;

43. Meninjau Industri Strategis Pertahanan, 12 s.d. 13 Agustus 2015 di Surabaya, Jawa Timur;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 33

44. Kunjungan Kerja ke Jawa Barat, 14 Agustus 2015, di Bandung, Jawa Barat;

45. Tinjauan pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi, 23 s.d. 30 Agustus 2015, di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat;

46. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait perkembangan peningkatan produksi padi nasional di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 25 s.d 26 Agustus 2015, di Maros, Sulawesi Selatan;

47. Kunjungan Kerja ke Jawa Barat, 30 Agustus 2015, di Gunung Putri, Jawa Barat;

48. Kunjungan kerja dalam rangka memenuhi undangan sebagai Narasumber Seminar Ukrida National Conference dengan tema “Membangun Daya Saing Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif” serta melakukan tinjauan lapangan ke beberapa pelabuhan di Belitung, 2 s.d. 3 September 2015, di Kepulauan Bangka Belitung;

49. Kunjungan kerja dalam rangka memenuhi undangan sebagai Narasumber pada acara FGD Prospek Perekonomian di Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tema “Peluang dan Tantangan Perekonomian Jawa Tengah”. Tinjauan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Emas dan Jalan Tol Semarang-Solo, 4 s.d. 5 September 2015, di Jawa Tengah;

50. Pertemuan dengan Gubernur dan stakeholders terkait Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, 7 s.d. 9 September 2015, di Pontianak, Kalimantan Barat;

51. Kunjungan dalam Rangka Pengumpulan Data dan Informasi ke LLP-KUKM/ Smesco Indonesia Company (SIC), 9 September 2015, di Jakarta;

52. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait perkembangan peningkatan produksi padi nasional di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, 9 s.d. 11 September 2015, di Klaten, Jawa Tengah;

53. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila, 28 September 2015, di Kupang, NTT;

54. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait perkembangan peningkatan produksi padi nasional di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, 30 September s.d. 2 Oktober 2015 di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur;

55. Peringatan HUT ke-70 TNI, 4 s.d. 5 Oktober, di Cilegon, Banten;

56. Kunjungan dalam rangka memenuhi undangan dari Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada acara Kongres ISEI XIX dan Seminar Nasional dengan tema “Menghidupkan Kembali Sektor Industri sebagai

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 34

Penggerak Ekonomi Nasional”. Kunjungan lapangan ke kawasan industri skala besar di daerah Surabaya atau sekitarnya, dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkini terkait kondisi ketenagakerjaan dan perkembangan perekonomian di kawasan industri tersebut, 7 s.d. 9 Oktober di Surabaya, Jawa Timur;

57. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait perkembangan peningkatan produksi padi nasional di Kabupaten Indramayu Prov. Jawa Barat, 7 s.d. 10 Oktober 2015 di Indramayu, Jawa Barat;

58. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait percepatan akses pasar dan pengelolaan distribusi produk-produk UMKM di D.I. Yogyakarta, 11 s.d. 13 Oktober 2015 DIY;

59. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait percepatan akses pasar dan pengelolaan distribusi produk-produk UMKM di Kota Bandung, 19 s.d. 21 Oktober 2015 di Bandung, Jawa Barat;

60. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait percepatan akses pasar dan pengelolaan distribusi produk-produk UMKM di kota Malang, 22 s.d. 24 Oktober 2015 di Kota Malang, Jawa Timur;

61. Pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah setempat beserta stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait percepatan akses pasar dan pengelolaan distribusi produk-produk UMKM di Provinsi Bali, 25 s.d. 27 Oktober 2015 di Bali;

62. Tinjauan Lapangan ke Lokasi Pelabuhan di Kupang, Perbatasan NTT dengan Timor Leste, Lokasi Peternakan di NTT; dan Melakukan Pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur tentang “Dampak Kekeringan Pada Pertanian dan Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Flores Timur”, 8 s.d. 12 November 2015 di Kupang, Atambua, dan Flores, NTT;

63. Memberikan arahan kepada para Petani Pemakai Air di Provinsi Lampung, dan melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah beserta stakeholder lainnya terkait perkembangan peningkatan produksi padi nasional di Provinsi Lampung, 9 November 2015 di Lampung;

64. Menghadiri undangan dari Asosiasi Tani dan Nelayan Nusantara (ASTANU), 11 s.d. 12 November 2015 di Temanggung, Jawa Tengah;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 35

65. Kunjungan Kerja ke PT. Wirasindo Santakarya (WISANKA) di Klaten; berdiskusi dengan pengurus Asosiasi Mebel Indonesia (ASMINDO) Solo; dan menjadi Narasumber pada Indonesia-Australia Business Conference di Yogyakarta, 14 s.d. 16 November 2015 di Jawa Tengah dan DIY;

66. Kunjungan Kerja menghadiri Saratoga Asia Funds Annual Limited Partners Meeting dengan tema “Current Government Economic Policies and Impact to Indonesia’s Position in the Global Market”; Melakukan pertemuan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan SKPD terkait lainnya disertai dengan tinjauan lapangan ke lokasi wisata marine cruise, 18 s.d. 19 November 2015 di Bali;

67. Berdialog dengan para petani dan para pemangku kepentingan di bidang pertanian di wilayah Jawa Timur dan menghadiri Konferensi ICIS di Malang, 22 s.d. 24 November 2015 di Surabaya dan Malang, Jawa Timur;

68. Menghadiri Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lebak ke-187, 2 Desember 2015 di Lebak, Banten;

69. Melakukan tinjauan lapangan ke Lokasi Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Kertajati, 4 Desember 2015 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

70. Kunjungan Kerja terkait Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bogor, 4 s.d. 5 Desember 2015 di Bogor, Jawa Barat;

71. Mengikuti Rangkaian Kegiatan Perayaan Natal, 25 s.d. 27 Desember 2015 di D.I. Yogyakarta;

72. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat tentang Sarana Prasarana Pertanian, 27 s.d. 28 Oktober 2015, di Yogyakarta;

73. Kunjungan kerja bersama-sama Menteri Pertanian, 3 s.d. 4 November 2015, di Gunung Kidul, Yogyakarta;

74. Peringatan HUT ke-70 Korps Brimob POLRI, 14 November 2015, di Cikeas, Jawa Barat;

75. Pengukuhan Doktoral Anggota DPR RI di UNPAD, 24 s.d. 25 November 2015, di Bandung, Jawa Barat;

76. Pertemuan dengan KPUD dan Peninjauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada, 30 November s.d. 2 Desember 2015, di Manado, Minahasa Selatan, dan Bitung, Sulawesi Utara;

77. Tinjauan Infrastruktur dan Pertemuan dengan stakeholders, 12 s.d. 13 Desember 2015, di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 36

78. Pemantauan Hasil Pilkada, 28 s.d. 30 Desember 2015, di Kota Blitar, Jawa Timur.

G. Dukungan Pendampingan pada Forum Ilmiah di Dalam Negeri

1. Anggota Wantimpres menjadi Keynote Speaker pada Seminar “Percepatan Implementasi Trisakti dan Nawa Cita”, 25 s.d. 26 Oktober 2015, di Salatiga, Jawa Tengah;

2. Anggota Wantimpres menjadi Keynote Speaker pada Rapat Kerja Nasional Almisbat, 10 November 2015, di Jakarta;

3. Anggota Wantimpres menjadi Keynote Speaker pada Seminar “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, 16 s.d. 18 November 2015, di Kab. Malinau, Kalimantan Utara;

4. Anggota Wantimpres menjadi Keynote Speaker pada Seminar “Menghadirkan Negara Kembali dalam Pengelolaan Hulu Migas”, 19 November 2015, di Jakarta;

5. Anggota Wantimpres menjadi Keynote Speaker pada Konferensi Kabupaten/Kota Ramah HAM, 26 November 2015 di Jakarta;

6. Anggota Wantimpres menjadi Keynote Speaker pada Seminar “Implementasi Pancasila dan Nilai-Nilai Kebangsa-an dalam Bingkai Islam Berkemajuan“, 3 s.d. 4 Desember 2015 di Surakarta, Jawa Tengah.

H. Dukungan Pendampingan Kunjungan Kerja Luar Negeri

1. Anggota Wantimpres bertemu dengan Perwakilan Masyarakat Indonesia di luar negeri, Menghadiri Sidang UN Human Rights Council, dan berdiskusi mengenai hasil kerjasama antara PT. DI dengan Airbus, 13 s.d. 22 Juni 2015, di Perancis, Swiss, dan Uni Emirat Arab;

2. Anggota Wantimpres Menghadiri Sesi ke-29 Dewan HAM PBB dan memberikan statement atas laporan Ketua Dewan HAM, 13 s.d. 17 Juni 2015, di Swiss;

3. Anggota Wantimpres berdialog dengan Mahkamah Internasional tentang Perjuangan Palestina dan Isu Muslim Minoritas, 18 s.d. 20 Juni 2015, di Belanda;

4. Anggota Wantimpres berdialog dengan Tokoh-Tokoh Agama dan Grand Mufty Al-Azhar, 21 s.d. 23 Juni 2015, di Mesir;

5. Anggota Wantimpres bertemu dengan Masyarakat Indonesia, 23 s.d. 24 Juni 2015, di Qatar;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 37

6. Anggota Wantimpres Menghadiri Undangan dari Dr. Wilhelm Hofmeister, Direktur Regional Konrad Adenauer Stiftung (KAS) untuk program "Political Dialogue with Asia" dalam rangka menjadi pembicara pada acara The 5th NATO-Asia/Pacific Dialogue 2015: Cooperative Security in a New Strategic Security Environment, 13 s.d. 18 September 2015, di Brussels, Belgia;

7. Anggota Wantimpres melaksanakan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka mendapatkan informasi tentang Produk-Produk Persenjataan Tiongkok, 18 s.d. 24 Oktober 2015, di Republik Rakyat Tiongkok;

8. Anggota Wantimpres melaksanakan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka mendapatkan informasi tentang Pelaksanaan Tugas Perwakilan Diplomatik, 1 s.d. 4 Desember 2015, di Jepang.

KEGIATAN PENGUMPULAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI

I. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DALAM NEGERI

1. Menghadiri Seminar dan Bakohumas:

a. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Mendukung Fungsi Government Public Relations (GPR), tanggal 5 Maret 2015, di Jakarta;

b. Menghadiri kegiatan Forum Bakohumas tentang Sosialisasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, tanggal 31 Maret 2015, di Jakarta;

c. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Dukungan dan Partisipasi Aktif Humas Pemerintah untuk mensukseskan Penyelenggaraan KTT Asia Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan ke-10 New Asian-African Strategic Partnership yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 6 April 2014, di Bandung;

d. Menghadiri Kongres II Indonesia Health Economics Association (InaHEA)/Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan tema “Pembiayaan Kesehatan dan Ekonomi Gizi”, tanggal 8 April 2015, di Jakarta;

e. Menghadiri kegiatan Forum Bakohumas tentang Pengembangan Teknologi Penelitian Tanaman Padi Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, tanggal 12 Mei 2015, di Subang;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 38

f. Menghadiri Forum Tematis Bakohumas Pusat Tahun 2015 tentang Peran Strategi Government Public Relations (GPR) dalam Mensosialisasikan Kebijakan Revolusi Mental, tanggal 9 s.d. 10 Juni 2015, di Palembang;

g. Menghadiri kegiatan Pemaparan Hasil Survei Kinerja Pemerintahan di Mata Publik oleh Litbang Kompas, tanggal 30 Juli 2015, di Jakarta;

h. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Kontribusi Kementerian Keuangan dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan Indonesia melalui LPDP, tanggal 30 Juli 2015, di Jakarta;

i. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang "Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata, tanggal 12 Agustus 2015, di Jakarta;

j. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR, tanggal 13 Agustus 2015, di Jakarta;

k. Menghadiri Seminar tentang Remitansi TKI dan Peranannya dalam Perekonomian yang diselenggarakan oleh Departemen Statistik Bank Indonesia, tanggal 13 Agustus 2015, di Jakarta;

l. Menghadiri Lokakarya tentang “Scence Field Shops, Improving Farmer’s Agrometeorological Learning: Its Challenges and Opportunity for Policy Making on Adaption to Climate” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI), tanggal 26 Agustus 2015, di UI Depok, Jawa Barat;

m. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Efektivitas Peran Humas dalam Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional, tanggal 2 s.d. 4 September, di Jakarta;

n. Menghadiri kegiatan Forum Tematis Bakohumas tentang Zona Bebas Anak di Kawasan Industri Seluruh Indonesia sebagai Langkah Awal Menghapus Budaya Mempekerjakan Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 9 September 2015, di Jakarta;

o. Menghadiri kegiatan Forum Bakohumas tentang Gunakan Rupiah, Jaga Kedaulatan NKRI yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia, tanggal 18 September 2015, di Jakarta;

p. Menghadiri Rapat Koordinasi Data Pembangunan Nasional di Pusat dengan Instansi Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah dengan tema

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 39

“Integrasi Sistem Informasi Dalam Rangka Mewujudkan Single Database Pembangunan Nasional”, tanggal 22 September 2015, di Jakarta;

q. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Pelayanan Angkutan Pelayaran dan angkutan Penerbangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, tanggal 23 September 2015, di Jakarta;

r. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Bersinergi untuk Membangun Kepemudaan dan Keolahragaan Indonesia mulai dari Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, tanggal 1 Oktober 2015, di Jakarta;

s. Menghadiri Pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional Standardisasi “Keamanan dan Keselamatan Bangunan”, tanggal 9 November 2015, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta;

t. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang diselenggarakan oleh BAPETEN, tanggal 11 November 2015, di Jakarta;

u. Menghadiri kegiatan Bakohumas tentang “Pelaksanaan Government Public Relations (GPR) Melalui Humas dan Komunitas Menuju Percepatan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat”, tanggal 17 s.d. 19 November 2015, di Surabaya;

v. Menghadiri Diskusi Publik HUT The Habibie Centre Ke-16 dengan tema “Potensi dan Tantangan dalam Pilkada Serentak 2015 di Indonesia, tanggal 25 November 2015, di Jakarta;

w. Menghadiri kegiatan Forum Bakohumas tentang Peran BPK dalam Mendorong Optimalisasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara dalam rangka Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh BPK, tanggal 7 Desember 2015, di Jakarta;

x. Menghadiri acara Workshop Nasional dan Pameran "Agrometeorological Learning as Policy Learning: Part of a Crucial Rural Response to Climate Change", tanggal 16 Desember 2015, di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat

y. Menghadiri kegiatan Forum Bakohumas tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional, tanggal 17 Desember 2015, di Jakarta;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 40

z. Menghadiri kegiatan Forum Bakohumas tentang Pengawasan Barang Beredar dalam Rangka Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan, tanggal 23 Desember 2015, di Jakarta.

2. Koordinasi dengan Instansi dan Lembaga Terkait Lainnya: a. Pengumpulan Data dan Informasi ke Daerah:

1) Pengumpulan data dan informasi tentang Implementasi BPJS, tanggal 15 s.d. 18 Februari 2015, di Aceh;

2) Pengumpulan data dan informasi tentang Ekonomi Kreatif, tanggal 17 s.d. 20 Maret 2015, di Bukittinggi, Sumatera Barat;

3) Pengumpulan data dan informasi tentang Revolusi Mental, tanggal 24 s.d. 27 Maret 2015, di Gorontalo;

4) Pengumpulan Data dan Informasi tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 s.d. 27 Maret 2015, di Nusa Tenggara Barat;

5) Pengumpulan data dan informasi tentang Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Pilkada Langsung Serentak 2015, tanggal 26 s.d. 29 Mei 2015, di Ternate, Maluku Utara;

6) Pengumpulan data dan informasi tentang Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Pilkada Langsung Serentak 2015, tanggal 10 s.d. 12 Juni 2015, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7) Pengumpulan data dan informasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tanggal 14 s.d. 17 Juni 2015, di Provinsi Bengkulu;

8) Pengumpulan data dan informasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tanggal 1 s.d. 4 November 2015, di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

9) Pengumpulan data dan informasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tanggal 17 s.d. 20 November 2015, di Provinsi Sulawesi Utara.

b. Koordinasi dengan Instansi terkait Permintaan Data dan Informasi: 1) Permintaan Data terkait Memorandum of Understanding (MoU) ke-2

antara Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) dengan PT. Freeport Indonesia”, ke Kementerian ESDM, tanggal 27 Januari 2015;

2) Permintaan Data terkait “Kegiatan Ilegal”, ke Mabes POLRI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Keamanan Laut, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan, tanggal 16 Februari 2015;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 41

3) Permintaan Data terkait “Alutsista”, ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tanggal 16 Februari 2015;

4) Permintaan Data terkait “Dampak Penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 Terhadap Perbankan”, dari Website Resmi Dirjen Pajak, bulan Februari 2015;

5) Permintaan Data terkait “Permohonan Risalah, Arahan dan Petunjuk Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah yang diselenggarakan pada Hari Minggu, 15 Maret 2015 di Istana Kepresidenan Bogor” ke Sekretariat Kabinet, tanggal 16 Maret 2015;

6) Permintaan Data terkait “Penyelesaian Konflik Sosial Berlatar Belakang Sengketa Lahan di Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2014”, ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tanggal 27 Maret 2015;

7) Permintaan Data terkait “ISIS”, ke Kementerian Pertahanan, tanggal 4 Mei 2015;

8) Permintaan Data terkait “Persiapan MoU BPS dengan Wantimpres”, ke BPS, tanggal 4 Mei 2015;

9) Permintaan Data terkait “RANHAM IV 2015-2019 dan Inpres HAM 2015”, ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tanggal 27 Mei 2015;

10) Permintaan Data terkait “Upah Minimum”. Data yang telah dikumpulkan meliputi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015, Besaran Kebutuhan Hidup Layak/KHL, PRDB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2013, Pendapatan bersih Buruh/Karyawan/Pegawai dan Pekerja per Februari 2015 menurut provinsi, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2014, Jumlah penduduk bekerja per Agustus 2014 menurut provinsi, dari BPS, Website Resmi dan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah, bulan Juli 2015;

11) Permintaan Data terkait “Museum Nasional”, ke Museum Nasional RI, tanggal 11 September 2015;

12) Permintaan Data terkait “Perdagangan dan Investasi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok”, yang meliputi Data ekspor – impor Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, Data Realisasi Investasi PMA berdasarkan negara, Data Investasi Tiongkok di Indonesia, Data Utilitasi SKA Tahun 2014-2015, dan Data Gross Domestic Product, Populasi, Inflasi, dan Cadangan Devisa Republik Rakyat Tiongkok serta Indonesia, dari BPS, BKPM, Kementerian Perdagangan, bulan Oktober 2015.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 42

J. PENGHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015

NO. JENIS NOMOR TENTANG UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang

3 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 6 Maret 2015;

2. Undang-Undang

4 Tahun 2015 Pengesahan Persetujuan anata Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Goverment of the Republic of Indonesia and the Government of Democratic republic of Timor-Leste concerning Coorperative in the Field of Defence), pada tanggal 10 Maret 2015;

3. Undang-Undang

5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosial Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam), pada tanggal 10 Maret 2015;

4. Undang-Undang

6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradision Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea), pada tanggal 10 Maret 2015;

5. Undang-Undang

7 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence), pada tanggal 10 Maret 2015;

6. Undang-Undang

8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ngesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence), pada tanggal 10 Maret 2015;

7. Undang-Undang

9 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Peserseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 43

NO. JENIS NOMOR TENTANG

8. Undang-Undang

10 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang, pada tanggal 25 Mei 2015;

9. Undang-Undang

13 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between The republic of Indonesia and The Sosialist republic of Vietnam), pada tanggal 18 November 2015;

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 18 Februari 2015;

PERATURAN PEMERINTAH

11. Peraturan Pemerintah

3 Tahun 2015 Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, pada tanggal 12 Februari 2015;


4 Tahun 2015 Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada tanggal 13 Februari 2015;


5 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, pada tanggal 24 Februari 2015;


6 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, pada tanggal 24 Februari 2015;


7 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, pada tanggal 24 Februari 2015;


8 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga, pada tanggal 24 Februari 2015;


9 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata, pada tanggal 24 Februari 2015;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 44



10 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 24 Februari 2015;


12 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri, pada tanggal 3 Maret 2015;


13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, pada tanggal 6 Maret 2015;


14 Tahun 2015 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, pada tanggal 6 Maret 2015;


15 Tahun 2015 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, pada tanggal 12 Maret 2015;


16 Tahun 2015 Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanngulangan Fakir Miskin, pada tanggal 16 Maret 2015;


17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi, pada tanggal 19 Maret 2015;


18 Tahun 2015 Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tetentu dan/atau di daerah-Daerah tertentu, pada tanggal 6 April 2015;


19 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, pada tanggal 6 April 2015;


20 Tahun 2015 Praktik Akuntan Publik, pada tanggal 6 April 2015;


21 Tahun 2015 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pada tanggal 6 April 2015;


22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada tanggal 29 April 2015;


9 Tahun 2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata, pada tanggal 24 Februari 2015;


23 Tahun 2015 Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, pada tanggal 5 Mei 2015;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 45



24 Tahun 2015 Penghimpunan Dana Perkebunan, pada tanggal 25 Mei 2015;


25 Tahun 2015 Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara, pada tanggal 25 Mei 205;


26 Tahun 2015 Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pada tanggal 25 Mei 2015;


27 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya, pada tanggal 4 Juni 2015;


28 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk, pada tanggal 4 Juni 2015;


29 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, pada tanggal 4 Juni 2015;


30 Tahun 2015 Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 5 Mei 2015;


31 Tahun 2015 Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, pada, pada tanggal 5 Mei 2015;


32 Tahun 2015 Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 5 Mei 2015;


33 Tahun 2015 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya,, pada tanggal 5 Mei 2015;


34 Tahun 2015 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, pada tanggal 5 Mei 2015;


36 Tahun 2015 Perubahan Keempat Belas atas Peraturan

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 46


Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, pada tanggal 5 Mei 2015;


37 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, pada tanggal 5 Mei 2015;


38 Tahun 2015 Pemberian gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri , Anggota Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, pada tanggal 5 Mei 2015;


39 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia, pada tanggal 18 Juni 2015;


40 Tahun 2015 Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada tanggal 23 Juni 2015;


41 Tahun 2015 Pembangunan Sumber Daya Industri, pada tanggal 23 Juni 2015;


42 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, pada tanggal 23 Juni 2015;


43 Tahun 2015 Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada tanggal 23 Juni 2015;


44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pada tanggal 30 Juni 2015;


45 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, pada tanggal 30 Juni 2015;


46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, pada tanggal 30 Juni 2015;


47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pada tanggal 30 Juni 2015;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 47



48 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada tanggal 2 Juli 2015;


49 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog, pada tanggal 15 Juli 2015;


50 Tahun 2015 Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil, pada tanggal 15 Juli 2015;


51 Tahun 2015 Statuta Universitas Padjadjaran, pada tanggal 22 Juli 2015;


52 Tahun 2015 Statuta Universitas Dipongoro, pada tanggal 22 Juli 2015;


53 Tahun 2015 Statuta Universitas Hasanuddin, pada tanggal 22 Juli 2015;


54 Tahun 2015 Statuta Institut Teknologi Sepuluh November, pada tanggal 22 Juli 2015;


56 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, pada tanggal 4 Agustus 2015;


61 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Insfratruktur, pada tanggal 12 Agustus 2015;


62 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial, pada tanggal 12 Agustus 2015;


63 Tahun 2015 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi, pada tanggal 12 Agustus 2015;


78 Tahun 2015 Pengupahan, pada tanggal 23 Oktober 2015;


79 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada tanggal 9 November 2015;


81 Tahun 2015 Inpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada tanggal 9 November 2015;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 48



82 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 9 November 2015;


83 Tahun 2015 Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional, pada tanggal 9 November 2015;


84 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, pada tanggal 9 November 2015;

PERATURAN PRESIDEN

72. Peraturan Presiden

37 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 19 Maret 2015;


118 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2015;


119 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada 26 Oktober 2015;


120 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 27 Oktober 2015;


121 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2015;


122 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, pada tanggal 27 Oktober 2015;


123 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2015;


128 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pada tanggal 9 November 2015;


129 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, pada tanggal 9 November 2015;


130 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Badan tenaga Nuklir Nasional, pada tanggal 9 November 2015;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 49



133 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, pada tanggal 9 November 2015;


134 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, pada tanggal 9 November 2015;


135 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, pada tanggal 9 November 2015;


136 Tahun 2015 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 9 November 2015;

PENETAPAN KEPPRES

86. Penetapan Keppres

25 Tahun 2015 Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional, pada tanggal 23 November 2015

LAMPIRAN II

LAPORAN TAHUNAN BIRO UMUM

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................. Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ................................................................................. ii

PENDAHULUAN ............................................................................1

A. Dasar Hukum ...................................................................... 1

B. Ruang Lingkup..................................................................... 1

GAMBARAN UMUM BIRO UMUM ...................................................2

A. Tugas dan Fungsi Biro Umum .................................................. 2

B. Struktur Organisasi ................................................................ 3

C. Sumber Daya Manusia (SDM) .................................................. 4

KEGIATAN BIRO UMUM ................................................................5

A. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan ........................................ 5

B. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran ..................... 6

C. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian ................................... 9

D. Pelaksanaan Administrasi Keuangan ...................................... 10

E. Pelaksanaan Administrasi Perlengkapan dan Kendaraan ........... 13

F. Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan dan Persidangan ............. 18

REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA ........................................ 20

A. Realisasi Anggaran Tahun 2015 ............................................ 20

B. Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2015 ................................ 21

C. Rencana Kerja Biro Umum Tahun 2016 .................................. 23

PENUTUP ................................................................................... 24

LAMPIRAN ................................................................................. 25

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan

Pertimbangan Presiden;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007;

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan


B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan Biro Umum Tahun 2015 mencakup

pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program

dan anggaran, pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan

administrasi keuangan, pelaksanaan administrasi perlengkapan dan

kendaraan, serta pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan persidangan.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 2

GAMBARAN UMUM BIRO UMUM

A. Tugas dan Fungsi Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian,

keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan

persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum

menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan


2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan

Dewan Pertimbangan Presiden;

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan


4. Pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan


5. Pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta

pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan


6. Penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 3

B. Struktur Organisasi

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 4

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Biro

Umum berjumlah 40 orang. Berdasarkan formasi/peta jabatan yang ada,

jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Biro Umum sebanyak 71

orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 40 orang

sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 31 orang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 5 pegawai yang sedang menempuh

pendidikan Pascasarjana (S2) seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

No Nama Universitas

1 Prima Laksmitasari, S.IP S2 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

2 Gian Martika Kuswandi, S.E. S2 Magister Managemen Universitas Mercu Buana

3 Asep Patrika, S.E. S2 Ekonomi Universitas Esa Unggul

4 Sugeng Widodo, S.E. S2 Magister Managemen Universitas Mercu Buana

5 Danang Cahyo Wibowo, S.Kom S2 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Komposisi SDM Biro Umum berdasarkan jenis kelamin, golongan

dan jenjang pendidikan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 24 orang (60%) dan perempuan

16 orang (40%);

2. Berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang

(10%), dan golongan III sebanyak 24 orang (60%), dan Golongan II

sebanyak 12 orang (30%);

3. Berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari lulusan S2 sebanyak 6

orang (15%), lulusan S1 sebanyak 18 orang (45%); lulusan D3

sebanyak 11 orang (27,5%), lulusan SLTA sebanyak 4 orang (10%),

dan lulusan SLTP sebanyak 1 orang (2,5%).

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 5

KEGIATAN BIRO UMUM

A. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dapat dibagi atas 2 kelompok

kegiatan yaitu administrasi ketatausahaan dan administrasi kearsipan.

Administrasi ketatausahaan meliputi administrasi tata usaha pimpinan dan

persuratan, kearsipan, dan reproduksi. Adapun administrasi kearsipan

meliputi pendokumentasian arsip inaktif, penyusunan klasifikasi akses dan

keamanan arsip, petunjuk pelaksanaan kearsipan, dan penataan arsip.

A1. Pelaksanaan Administrasi Ketatausahaan Pelaksanaan administrasi tata usaha pimpinan dan persuratan meliputi

pengurusan surat masuk (penerimaan, pemilahan, pemeriksaan, pembukaan

sampul, pencatatan, dan distribusi), pengurusan surat keluar (pembuatan,

pencatatan, dan pengiriman), pembuatan dokumen kedinasan (pembuatan

surat/memo dinas bagi pimpinan) dan pembuatan Surat Keputusan

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah pengiriman surat keluar

bulan Januari s.d Desember 2015 sebanyak 1612 surat, memo keluar

sebanyak 528, surat dan memo masuk intern sebanyak 4200, dan

pembuatan Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 78

Keputusan.

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan fungsi administrasi

ketatausahaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.400.000, dan telah

terealisasi sebesar Rp28.772.685,- atau sebesar 35,79%.

A2. Pelaksanaan Administrasi Kearsipan

Administrasi kearsipan meliputi Revisi Klasifikasi Arsip Dewan

Pertimbangan Presiden, Monitoring Juklak Kearsipan Dewan Pertimbangan

Presiden dan Penyusutan Arsip.

Output dari pelaksanaan pekerjaan tersebut masing-masing adalah:

(1) Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 69 Tahun

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 6

2015 tentang Klasifikasi Arsip Dewan Pertimbangan Presiden, (2) Hasil

Evaluasi Pelaksanaan dan Rekomendasi Pelaksanaan Juklak Kearsipan,

(3) Evaluasi Penyusutan Arsip Dewan Pertimbangan Presiden

Untuk pelaksanaan kegiatan Revisi Klasifikasi Arsip Dewan

Pertimbangan Presiden, Monitoring Juklak Kearsipan Dewan Pertimbangan

Presiden dan Penyusutan Arsip pada tahun 2015 disediakan anggaran

sebesar Rp37.186.00,- Adapun realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar

Rp34.676.500,- (93.25%).

A3. Pelaksanaan Koordinasi Pengelola Sistem Informasi

Koordinasi Pengelola Sistem Informasi merupakan kegiatan integrasi

sistem jaringan komputer di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

Output dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Hasil Evaluasi

Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer di lingkungan Lembaga Kepresidenan

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut disediakan anggaran sebesar

Rp13.146.00,- Adapun realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar

Rp12.698.000,- (96.59%).

B. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

Fungsi penyusunan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan

oleh Subbagian Program dan Anggaran, Bagian Tata Usaha, Program dan

Anggaran. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi tersebut adalah

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 10 Output

Dokumen dan lokasi anggaran Tahun 2015 sebesar Rp82.154.000,-. Capaian

Output Tahun 2015 adalah sebanyak 10 Dokumen dengan realisasi anggaran

sebesar Rp77.002.000,- (93,73%).

B1. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

Subbagian Program dan Anggaran telah melaksanakan koordinasi

penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dokumen Penetapan

Kinerja telah disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi Apratur,

Kementerian Sekretariat Negara melalui surat Sekretaris Dewan

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 7

Pertimbangan Presiden Nomor B-418/Ses.Wantimpres/PR.00.03/09/2015

tanggal 8 September 2015.

B2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja T.A. 2016

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran

2016 Satker Dewan Pertimbangan Presiden, Biro Umum telah melaksanakan

koordinasi internal dengan Biro Data dan Informasi serta koordinasi eksternal

dengan Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, serta

mitra kerja Sub Direktorat Anggaran I-D, Direktorat Jenderal Anggaran,

Kementerian Keuangan, dan Direktorat Alokasi Pendanaan, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pagu Indikatif Satker Dewan

Pertimbangan Presiden Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar

Rp43.870.000.000,- naik sebesar Rp2.870.000.000,- dari Pagu Alokasi

Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp41.000.000.000,-. Sedangkan

dibandingkan usulan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp53.131.140.000,- Pagu Indikatif turun sebesar

Rp9.261.140.000,-.

B3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)

T.A. 2016

1. RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan Pagu Anggaran Satker Dewan Pertimbangan Presiden

Tahun 2016 sebesar Rp43.870.000.000,-sebagai hasil kesepakatan

Trilateral Meeting, telah disusun RKA-K/L dengan besaran pagu sama

dengan hasil Trilateral Meeting tersebut, yang dialokasikan pada 2 (dua)

kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (1210) sebesar

Rp2.519.210.000,-

b. Kegiatan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden (1211)

sebesar Rp41.350.790.000,-.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 8

2. RKA-K/L Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2016

Satker Dewan Pertimbangan Presiden memperoleh Alokasi Anggaran

sebesar Rp43.870.000.000,- sama dengan besaran pagu anggaran Tahun

2016 hasil kesepakatan Trilateral Meeting. Apabila dibandingkan dengan

Alokasi Anggaran pada APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp41.000.000.000,-,

terdapat kenaikan sebesar Rp2.870.000.000,- (7%). Penyusunan RKA-K/L

Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan melalui koordinasi internal dengan Biro

Data dan Informasi serta koordinasi eksternal dengan pihak Biro

Perencanaan, Sekretariat Kementerian, Inspektorat Kementerian Sekretariat

Negara dan mitra kerja Sub Direktorat Anggaran I-D, Direktorat Jenderal

Anggaran, Kementerian Keuangan yang hasilnya mengalokasikan anggaran

sebesar Rp43.870.000.000,- bagi pelaksanaan Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat

Negara yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (1210) sebesar

Rp2.519.210.000,-

b. Kegiatan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden (1211)

sebesar Rp41.350.790.000,-.

B4. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A.

2015

Dengan telah ditetapkannya DIPA Induk dan DIPA Petikan Tahun 2015

oleh Menteri Keuangan, maka Kuasa Pengguna Anggaran diharuskan untuk

menyusun POK DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Subbagian Program dan Anggaran, Bagian Tata Usaha, Program dan

Anggaran telah menyusun rancangan POK DIPA, yaitu:

1. POK DIPA Satker Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

2. POK DIPA Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan

Pertimbangan Presiden Tahun 2015

3. POK DIPA Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2015.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 9

Selanjutnya, POK DIPA dimaksud ditetapkan oleh Bapak Sekretaris

Dewan Pertimbangan Presiden selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2015.

Selama Tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 8 kali revisi POK DIPA,

dimana 4 diantaranya adalah revisi perubahan DIPA dan sisanya adalah

revisi kewenangan KPA.

B5. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Pada tahun 2015, Tim Penyusun Renstra telah menghasilkan draft

Renstra Tahun 2015-2019, yang kemudian disahkan dengan Keputusan

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-

2019, tanggal 23 Desember 2015.

Selain itu, Subbagian Program dan Anggaran telah menyelesaikan

penyiapan Bahan Penjelasan Satker Dewan Pertimbangan Presiden pada

RapatKerja/Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri

Sekretaris Negara.

C. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

Fungsi administrasi kepegawaian dilaksanakan oleh Subbagian

Kepegawaian yang berada di bawah Bagian Tata Usaha, Program dan

Anggaran.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1 laporan administrasi

kepegawaian yang meliputi pertanggungjawaban kegiatan tata usaha

kepegawaian, kepangkatan, mutasi, pemberhentian, pensiun, dan

pengembangan pegawai, serta pembinaan kepegawaian lainnya.

Untuk mendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi

administrasi kepegawaian disediakan anggaran sebesar Rp97.124.000,- dan

terealisasi sebesar Rp73.573.782,- (75,75%).

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 10

D. Pelaksanaan Administrasi Keuangan

Fungsi pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi penelitian

dan verifikasi, pelaksanaan anggaran, akuntansi, penatausahaan keuangan,

serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh

Bagian Keuangan yang membawahi Subbagian Verifikasi, Subbagian

Pembukuan dan Pembayaran, dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Output

yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi tersebut adalah Dokumen Keuangan

dengan target 9 output dokumen dan alokasi anggaran Tahun 2015 sebesar

Rp208.666.000,-. Capaian Output Tahun 2015 adalah sebanyak 9 Dokumen

dengan realisasi anggaran sebesar Rp179.894.000,- (86,21%).

D1. Urusan penelitian, verifikasi, dan pelaksanaan anggaran

Kegiatan ini meliputi kegiatan penelitian, verifikasi, dan pengujian data

keuangan dan bukti bukti pengeluaran, pengujian atas Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), penerbitan SPM untuk pembayaran kepada pihak ketiga

dan/atau pertanggungjawaban dan pengisian kembali Uang Persediaan

Bendahara.

Selama Tahun 2015, kegiatan ini telah dilakukan dengan

menghasilkan output SPP dan SPM sebanyak 342 SPM, yaitu:

1. SPP dan SPM DU sebanyak 1 SPM, yaitu SPP dan SPM yang

diterbitkan untuk menyediakan Uang Persediaan Bendahara di awal

tahun.

2. SPP dan SPM LS Bendahara sebanyak 183 SPM, yaitu SPP dan SPM

yang diterbitkan untuk melakukan pembayaran biaya kegiatan atau

pembayaran kepada pegawai yang dilakukan melalui Bendahara.

SPM ini diantaranya untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan,

pembayaran uang makan PNS, pembayaran biaya perjalanan dinas,

pembayaran uang lembur dan uang makan lembur, serta pencairan

Dana Operasional Anggota.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 11

3. SPP dan SPM LS Pihak Ketiga sebanyak 72 SPM yang diterbitkan

untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang

atau jasa secara langsung dari KPPN ke rekening rekanan.

4. SPP dan SPM Penggantian UP (GUP) sebanyak 50 SPM yang

diterbitkan untuk mempertanggungjawabkan Uang Persediaan yang

ada di bendahara dan sekaligus melakukan pengisian kembali Uang

Persediaan.

5. SPP dan SPM TUP sebanyak 32 SPM yang diterbitkan untuk mengisi

Tambahan Uang Persediaan Bendahara yang akan digunakan untuk

keperluan mendesak.

6. SPP dan SPM GU Nihil sebanyak 4 SPM yang diterbitkan sebagai

pertanggungjawaban dan pengesahan atas penggunaan dana Uang

Persediaan.

D2. Penatausahaan keuangan

Kegiatan penatausahaan keuangan meliputi pekerjaan penerimaan,

pembukuan, penyimpanan, dan pembayaran uang, serta

pertanggungjawaban keuangan. Output dari pelaksanaan pekerjaan ini

adalah :

1. Buku Kas Umum

2. Buku Pembantu Kas

3. Buku Pembantu Kas Tunai

4. Buku Pembantu Bank

5. Buku Pembantu Uang Persediaan

6. Buku Pembantu LS

7. Buku Pembantu Pajak

8. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara).

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 12

D3. Urusan akuntansi dan perhitungan anggaran

Urusan akuntansi dan perhitungan anggaran meliputi serangkaian

prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (bulanan)

2. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (bulanan)

3. Laporan Keuangan Tahun 2014 Unaudited

4. Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2015

5. Laporan Keuangan Tahun 2014 Audited

6. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015

7. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2015

D4. Evaluasi Program dan Kegiatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan

Pelaksanaan Program, yaitu kewajiban setiap kementerian/lembaga untuk

menyampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran beserta hasil

(output) setiap triwulan. Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan

Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran dimaksud untuk diserahkan

dan dikompilasi di Kementerian Sekretariat Negara.

D5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka sejak tahun 2008 Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen yang

digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 13

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2014 telah

disusun dan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi melalui Kementerian Sekretariat Negara.

LAKIP Tahun 2014 tersebut telah dievaluasi oleh Deputi Bidang

Sumber Daya Manusia, Kementerian Sekretariat Negara dan berhasil

mendapat nilai 93,56 dengan predikat “AA” (Memuaskan).

D6. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Evaluasi atas pelaksanaan anggaran Tahun 2015 dilaksanakan 2 kali

yaitu pada bulan Agustus dan November 2015. Evaluasi yang dilakukan

berupa pencocokan dan penelitian data realisasi anggaran serta

mengidentifikasi capaian realisasi belanja setiap kegiatan dalam rangka

optimalisasi penyerapan anggaran. Output kegiatan ini berupa laporan

evaluasi pelaksanaan anggaran.

D7. Penyusunan Laporan Tahunan Biro Umum dan Laporan Tahunan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Output yang dihasilkan adalah Laporan Tahunan Biro Umum Tahun

2014 dan Laporan Tahunan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

sebagaimana Memorandum Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor

M-12/ Ses.Wantimpres/KU.06.02/01/2015 tanggal 30 Januari 2015.

E. Pelaksanaan Administrasi Perlengkapan dan Kendaraan

Pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan di lingkungan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan oleh Subbagian

Pemeliharaan dan Subbagian Pengadaan, Bagian Perlengkapan, Keprotokolan

dan Persidangan.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 14

E1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini meliputi kegiatan pendataan kebutuhan barang dan jasa

di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk Tahun

Anggaran 2016 sehingga dalam pelaksanaan pengadaan terarah pada barang

yang benar-benar dibutuhkan di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Daftar kebutuhan barang/jasa yang disiapkan oleh Subbagian Pengadaan

meliputi: pakaian dinas, keperluan perkantoran, peralatan/mesin kantor,

perlengkapan kantor, dan meubelair kantor, pemeliharaan gedung dan

bangunan, pemeliharaan halaman dan taman, pengembangan ruang jamuan.

E2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun

2015. Adapun proses pengadaan barang/jasa melalui Pelelangan Umum,

Pelelangan Sederhana, dan Pengadaan Langsung.

Pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang persediaan dan

barang modal mengacu kepada TOR-RAB tahun anggaran 2015. TOR-RAB

yang disusun oleh subbagian pengadaan adalah pakaian dinas, keperluan

perkantoran, peralatan/mesin kantor, perlengkapan kantor, dan meubelair

kantor, sewa mesin fotocopy, penambaan nilai gedung.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun

2015:

1. Pengadaan barang persediaan

a. pengadaan pakaian dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

Pejabat dan Pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,

serta Pengemudi, Satpam dan Pramubakti.

b. pengadaan langganan dan barang keperluan perkantoran, yaitu:

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 15

i. langganan TV kabel, selama 12 bulan;

ii. langganan surat kabar untuk Anggota, Sekretaris Dewan

Pertimbangan Presiden, Sekretaris Anggota dan kliping

Biro Data dan Informasi, selama 12 bulan;

iii. langgganan majalah Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden, selama 12 bulan;

iv. langganan majalah Eselon I, selama 12 bulan;

v. langganan VPN-IP, selama 12 bulan;

vi. alat tulis kantor, sebanyak 10 paket;

vii. keperluan rumah tangga, sebanyak 30 paket;

viii. Keperluan Komputer, sebanyak 8 paket;

ix. laminating, penjilidan dan penggandaan, sebanyak 11

paket;

x. pencetakan dokumen, sebanyak 51 paket;

xi. plakat, sebanyak 203 paket;

xii. pemeliharaan pengharum ruangan, selama 12 bulan.

c. pengadaan jamuan dan barang kebutuhan rapat/kajian/pertemuan

terbatas/seminar.

2. Pengadaan barang modal

a. Pengadaan Fasilitas Perkantoran, sebanyak 91 Unit;

b. Pengadaan Perangkat Lunak (Software) Untuk ICT, sebanyak 1

paket;

c. Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) Untuk ICT, sebanyak 1

paket;

d. Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, sebanyak 41 Unit;

e. Pengadaan dan Pasang Fire Suppresion & AC Split untuk Ruang

Server, sebanyak 2 unit;

f. Pengadaan Sofa, sebanyak 12 Unit;

g. Pengadaan Peralatan, Perlengkapan & Meubelair, sebanyak 24 unit;

h. Pengembangan Pos Jaga, seluas 118 m2;

i. Pembangunan Kanopi, seluas 236 m2;

j. Renovasi Ruang Server, seluas 32 m2;

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 16

k. Pengembangan Akses/Jalur Penyandang Cacat, seluas 20 m2;

l. Pembuatan Saluran Air, seluas 30 m2.

E3. Pelaksanaan penyiapan dan pelayanan jamuan

Pelaksanaan pelayanan jamuan dilakukan untuk mendukung

pelaksanaan pertemuan terbatas, persidangan, kajian, dan jamuan tamu,

baik untuk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden maupun Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden. Selama tahun 2015 telah dilakukan sebanyak

729 kali jamuan untuk kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan

105 kali jamuan rapat Sekretariat.

E4. Pelaksanaan penatausahaan barang

Pelaksanaan penatausahan barang perlengkapan/peralatan kantor dan

kendaraan meliputi serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pembuatan ikhtisar, sampai

dengan pelaporan Barang Milik Negara.

Output dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

a. Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2014 Unaudited

b. Laporan BMN dan Persediaan Triwulanan I 2015

c. Laporan BMN dan Persediaan Tahunan 2014 Audited

d. Laporan BMN dan Persediaan Semester I Tahun 2015

e. Laporan BMN dan Persediaan Semester III Tahun 2015

f. Label Inventaris Barang

g. Daftar Barang Ruangan

h. Kartu Inventaris Barang.

E5. Pelaksanaan urusan pemeliharaan/perawatan barang

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Service Rutin/Service Berat/Ringan, Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Dinas Eselon I berjumlah 10 unit kendaraan yang telah

dilaksanakan sebanyak 11 kali,

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 17

b. Service Rutin/Service Berat/Ringan, Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Dinas Eselon II berjumlah 2 unit kendaraan yang telah

dilaksanakan sebanyak 9 kali,

c. Service Rutin/Service Berat/Ringan, Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Dinas Operasional roda 4 berjumlah 20 unit kendaraan

yang telah dilaksanakan sebanyak 28 kali,

d. Perpanjangan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

roda 4 yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali,

e. Perpanjangan Masa Berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

roda 2 yang telah dilaksanakan sebanyak 1 kali,

f. Pembelian Rutin Bulanan Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM)

untuk untuk operasional kendaraan Sekretaris Dewan

Pertimbangan Presiden, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang telah

dilaksanakan sebanyak 12 kali.

g. Pembelian Rutin Bulanan Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM)

untuk kendaraan dinas operasional Roda 2 (dua) Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden yang telah dilaksanakan sebanyak

3 kali,

h. Sevice dan penggantian suku cadang peralatan mesin kantor yang

meliputi perawatan dan perbaikan peralatan mesin berupa PC Unit

dan Notebook sebanyak 6 kali,

i. Pencucian perlengkapan rumah tangga berupa peralatan

prasmanan, jamuan dan lain-lain sebanyak 5 kali.

j. Mengkoordinasikan perawatan kendaraan dinas Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden dengan Bagian Kendaran Biro Umum

Kementerian Sekretariat Negara.

k. Kegiatan pemeliharaan gedung kantor ini meliputi instalasi

mekanikal dan elektrikal.

l. Melaksanakan perbaikan/pemeliharaan gedung kantor sebanyak 15

kali.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 18

m. Melaksanakan serah terima aset renovasi kepada Kementerian

Sekretariat Negara sebanyak 2 kali sesuai Berita Acara Serah

Terima nomor: BAST- 05/Set.WANTIMPRES/Um/05/2015 tanggal

21 Mei 2015 dan BAST-09/Set.WANTIMPRES/Um/12/2015 tanggal

08 Desember 2015.

F. Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan dan Persidangan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Subbagian Keprotokolan dan

Persidangan bertugas melakukan penyiapan dan pelayanan keprotokolan,

persidangan serta tata usaha perjalanan dinas di lingkungan Dewan


F1. Pelaksanaan penyiapan dan pelayanan keprotokolan

Pelayanan keprotokolan yang dilakukan meliputi pendampingan dalam

kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di dalam dan luar

negeri, pendampingan dalam menghadiri acara di dalam kota dan pelayanan

pada keberangkatan dan kepulangan di Bandara Soekarno Hatta.

Selama Tahun 2015, Subbagian Keprotokolan dan Persidangan

melakukan pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden di dalam negeri sebanyak 117 kali, pendampingan kunjungan kerja

luar negeri sebanyak 11 kali, pendampingan menghadiri acara dalam kota

sebanyak 147 kali,dan pelayann keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta

sebanyak 44 kali.

F2. Pelaksanaan penyiapan dan pelayanan persidangan

Pelayanan persidangan yang dilakukan meliputi penyiapan dan

pelaksanaan kegiatan pertemuan maupun sidang yang dilakukan oleh

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Selama Tahun 2015, pelayanan

persidangan yang dilakukan meliputi:

Pertemuan Terbatas : 72 kali

Rapat Tim Kajian : 53 kali

Diskusi Terbatas : 17 kali

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 19

Sidang Pleno : 26 kali

Audiensi : 276 kali

F3. Pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas

Tata usaha perjalanan dinas meliputi pelayanan terkait dengan

penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), pengurusan dokumen perjalanan

(paspor, exit permit, visa) dan pengurusan tiket pesawat. Selama tahun

2015, Subbagian Keprotokolan dan Persidangan telah menerbitkan 1.538

SPD dengan rincian 1.493 SPD dalam negeri dan 45 SPD luar negeri.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 20

REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA

A. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berasal dari DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

2015 sebesar Rp39.869.035.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2015,

realisasi anggaran adalah sebesar Rp36.583.700.274,- (91.76%).

Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran Tahun 2015 disajikan pada

tabel berikut.

Uraian Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Realisasi

Belanja Pegawai 4,121,423,000 3,268,283,464 79.30

Belanja Barang 32,332,761,000 29,914,132,824 92.52

Belanja Modal 3,414,851,000 3,401,283,986 99.60

JUMLAH 39,869,035,000 36,583,700,274 91.76

Realisasi anggaran belanja Biro Umum Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden digunakan untuk membiayai :

a. Belanja pegawai, yang meliputi belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat

Negara, belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur. Realisasi

sebesar 79,30% relatif kecil dibandingkan realisasi belanja barang dan

belanja modal. Hal ini terutama disebabkan Gaji dan Tunjangan

Anggota/Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bulan

Januari 2015 tidak terealisasi. Secara rinci realisasi belanja pegawai

digambarkan sebagai berikut:

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 21

Uraian Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Realisasi

Gaji dan Tunjangan Anggota Wantimpres 3.440.507.000 2.746.140.464 79,82

Uang Lembur Pegawai 135.756.000 76.609.000 56,43

Uang Makan PNS 545.160.000 445.534.000 81,73

JUMLAH 4.121.423.000 3.268.283.464 79,30

b. Belanja barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja

barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan

belanja perjalanan;

c. Belanja modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin,

belanja modal pemasangan peralatan dan mesin, belanja penambahan

nilai peralatan dan mesin, belanja penambahan nilai gedung dan

bangunan, serta belanja modal lainnya.

Realisasi anggaran Tahun 2015 berdasarkan program, kegiatan,

output beserta komponennya disajikan pada Lampiran.

B. Capaian Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan penetapan kinerja yang telah disusun, Biro Umum telah

bekerja dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata

capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja Tahun 2015 yang meliputi

indikator, target, realisasi dan persentase capaian disajikan pada tabel

berikut.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 22

Realisasi

100%

7 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan

100%

8 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 100%

100%

5 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan 100%

6 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

100%

Target % CapaianNo Indikator Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja

1 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

2 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 100%

100%

3 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan 100%

4 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan

10 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

100%

100%

100%

100%

9 dokumen

10 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

100%

100%

100%

100%

9 dokumen

Perhitungan capaian persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan diperoleh dari jumlah sarana dan prasarana yang diberikan Tahun 2015 atas rencana penyediaan sarana dan prasarana pada DIPA.

Perhitungan capaian persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan dan persidangan diperoleh dari jumlah pelayanan yang diberikan atas permintaan pelayanan keprotokolan dan persidangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Perhitungan capaian penerapan e-procurement sebesar 100% diperoleh dari realisasi 7 paket pekerjaan lelang atas 7 paket pengadaan yang memenuhi kriteria lelang pada Rencana Umum Pengadaan (RUP).

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 23

C. Rencana Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2016, Biro Umum telah menetapkan rencana kerja yang meliputi sasaran, indikator kinerja beserta targetnya sebagaimana tabel berikut.

1 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 2 dokumen

2 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan 1 dokumen

3 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan 10 dokumen

4 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan 9 dokumen

5 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan 100%

6 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan 100%

7 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan 100%

8 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 100%

TargetSasaran Indikator Kinerja

Terwujudnya dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 24

PENUTUP

Pada Tahun 2015 Biro Umum telah melaksanakan tugas dan fungsinya

yang meliputi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

2. Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran;

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

4. Pelaksanaan administrasi keuangan;

5. Pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan;

6. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan persidangan;

dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi anggaran sesuai program dan kegiatan dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 sebesar Rp36.583.700.274,- atau

mencapai 91,76% dari pagu anggaran Penyelenggaraan Dukungan

Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden sebesar Rp39.869.035.000,-.

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 25

LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2015

PAGU SALDO

Rupiah Rupiah % Rupiah

1211 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Manajemen 39.869.035.000 36.583.700.274 91,76% 3.285.334.726

1211.001 Output : Dokumen ketatausahaan 50.332.000 47.374.500 94,12% 2.957.500 016 Penyusunan dokumen ketatausahaan 37.186.000 34.676.500 93,25% 2.509.500 016 Rapat Koordinasi Pengelola Sistem Informasi 13.146.000 12.698.000 96,59% 448.000

1211.002 Output : Dokumen kepegawaian 97.124.000 73.573.782 75,75% 23.550.218 017 Penyusunan dokumen kepegawaian 97.124.000 73.573.782 75,75% 23.550.218

A Koordinasi Penyusunan Dokumen Kepegawaian 34.770.000 22.658.400 65,17% 12.111.600 B Evaluasi Penilaian Hasil Kerja Pegawai 10.280.000 9.000.000 87,55% 1.280.000

C Rapat Koordinasi Evaluasi Penilaian Hasil Kerja Pegawai di Luar Kota

20.910.000 15.225.000 72,81% 5.685.000

D Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Pejabat/Pegawai 9.564.000 5.090.382 53,22% 4.473.618

E Tim Penyempurnaan SOP Kegiatan Dewan 21.600.000 21.600.000 100,00% -

1211.003 Output : Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 82.154.000 77.002.000 93,73% 5.152.000

018 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 82.154.000 77.002.000 93,73% 5.152.000

A Penyusunan Renja-KL 12.749.000 10.863.200 85,21% 1.885.800 B Penyusunan RKA-KL 54.407.000 51.140.800 94,00% 3.266.000 D Penyusunan Renstra Setwantimpres 2015-2019 14.998.000 14.998.000 100,00% -

1211.004 Output : Dokumen Keuangan 208.666.000 179.894.000 86,21% 28.772.000 019 Penyusunan dokumen keuangan 208.666.000 179.894.000 86,21% 28.772.000

A Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I, Triwulan III 67.200.000 46.130.000 68,65% 21.070.000

B Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Tahunan dan Audited 26.730.000 24.995.000 93,51% 1.735.000

C Penyusunan LAKIP dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 38.588.000 36.960.000 95,78% 1.628.000

D Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 19.784.000 19.195.000 97,02% 589.000 E Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait 22.904.000 19.482.000 85,06% 3.422.000

F Rakor MEPRA 33.460.000 33.132.000 99,02% 328.000

1211.006 Output : Layanan Keprotokolan 739.340.000 735.913.921 99,54% 3.426.079 020 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Anggota Wantimpres 739.340.000 735.913.921 99,54% 3.426.079

KODE URAIANREALISASI

L a p o r a n T a h u n a n - 2 0 1 5 26

1211.007 Output : Layanan Persidangan 427.594.000 326.947.281 76,46% 100.646.719 1211.007.007 Layanan Persidangan 427.594.000 326.947.281 76,46% 100.646.719 021 Pertemuan Terbatas 167.034.000 140.811.046 84,30% 26.222.954

A Pertas di dalam kantor 164.334.000 139.556.046 84,92% 24.777.954 B Pertas di luar kota 2.700.000 1.255.000 46,48% 1.445.000

022 Kajian 137.800.000 73.566.085 53,39% 64.233.915 A Rapat kerja 137.800.000 73.566.085 53,39% 64.233.915

023 Diskusi Terbatas 58.920.000 53.851.250 91,40% 5.068.750 A Diskusi terbatas di dalam kantor 55.920.000 52.844.950 94,50% 3.075.050 B Diskusi Terbatas di luar kota 3.000.000 1.006.300 33,54% 1.993.700

024 Sidang Pleno 63.840.000 58.718.900 91,98% 5.121.100 A Sidang Anggota Wantimpres 63.840.000 58.718.900 91,98% 5.121.100

1211.994 Output : Layanan Perkantoran 34.717.324.000 31.617.660.804 91,07% 3.099.663.205 001 Gaji dan Tunjangan 4.121.423.000 3.268.283.464 79,30% 853.139.536

A Gaji dan Tunjangan Anggota Wantimpres 3.440.507.000 2.746.140.464 79,82% 694.366.536 B Uang Lembur Pegawai 135.756.000 76.609.000 56,43% 59.147.000 C Uang Makan PNS 545.160.000 445.534.000 81,73% 99.626.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 30.595.901.000 28.349.377.340 92,66% 2.246.523.669

A Pengadaan pakaian dinas 362.023.000 361.951.091 99,98% 71.909 B Pengadaan keperluan kantor 2.706.416.000 2.612.070.490 96,51% 94.345.510 C Perbaikan peralatan/perlengkapan kantor 136.690.000 130.120.130 95,19% 6.569.870 D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.488.205.000 1.481.773.355 99,57% 6.431.654 E Pemeliharaan kendaraan 608.499.000 590.808.900 97,09% 17.690.100 F Langganan jasa telepon 109.400.000 104.007.643 95,07% 5.392.357 G Sewa peralatan kantor 108.622.000 95.174.265 87,62% 13.447.735 H Langganan Data 298.877.000 286.377.020 95,82% 12.499.980 I Pembayaran honorarium 1.851.900.000 1.780.390.000 96,14% 71.510.000

J Pengiriman surat 80.400.000 28.772.685 35,79% 51.627.315 K Biaya Rapat Dalam/Luar Kantor 42.750.000 37.150.000 86,90% 5.600.000 N Tim Penyusun buletin/warta Wantimpres 44.280.000 29.590.000 66,82% 14.690.000 O Rapat koordinasi dengan Instansi Terkait 64.186.000 47.928.600 74,67% 16.257.400

P Dana Operasional Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 10.800.000.000 10.800.000.000 100,00% -

Q Pelaksanaan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 7.494.134.000 6.547.876.562 87,37% 946.257.438

R Pertemuan Terbatas Anggota Dewan 1.362.252.000 962.219.308 70,63% 400.032.692 S Kajian Dewan Pertimbangan Presiden 1.591.673.000 1.375.670.589 86,43% 216.002.411 T Diskusi Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden 1.325.561.000 1.023.334.277 77,20% 302.226.723

V Diskusi Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 120.033.000 54.162.425 45,12% 65.870.575

1211.997 Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.546.501.000 3.525.333.986 99,40% 21.167.014 025 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 3.546.501.000 3.525.333.986 99,40% 21.167.014

A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 646.076.000 640.577.127 99,15% 5.498.873

B Penguatan Arsitektur Information Communication Technology 2.181.586.000 2.168.763.800 99,41% 12.822.200

C Pengembangan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Dewan Pertimbangan Presiden 718.839.000 715.993.059 99,60% 2.845.941

JUMLAH 39.869.035.000 36.583.700.274 91,76% 3.285.334.726

laporan tahunan sekretariat dewan pertimbangan presiden tahun

Documents