ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN

JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI

JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI

SETDAKAB NAGAN RAYA

TAHUN 2011

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan

Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh

gelar sarjana

LATIFAH RAHMI

08C20201025

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

2013

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN

JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)

PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI

JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI

SETDAKAB NAGAN RAYA

TAHUN 2011

SKRIPSI

OLEH

LATIFAH RAHMI

08C20201025

Skripsi/ Tugas akhir sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana SosialPada fakultas Sosial dan Ilmu Pilitik

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH - ACEH BARAT

2013

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda penting pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu

menyelenggarakan pemerintahan yang baik, sesuai dengan semangat reformasi

yang menyandarkan pada spirit pemerintahan yang baik (good goverment) dan

pemerintahan yang bersih (clean goverment). Salah satu langkahnya, yakni

dengan melakukan reformasi birokrasi, terutama dengan melakukan penempatan

pegawai negeri sipil, sesuai dengan keahlian, pengalaman kerja serta kualifikasi

keilmuannya.

Penempatan pegawai negeri sipil, dilakukan melalui proses mutasi. Proses

pemutasian pegawai negeri sipil, memiliki fungsi untuk mengatur pola kerja serta

pengembangan dan pelayanan publik. Di Indonesia, pemerintah pusat selalu

berusaha agar masyarakat di setiap daerah mendapatkan pelayanan yang baik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan yang baik, pemerintah berupaya

secara maksimal untuk melakukan proses mutasi secara profesional, guna

menempatkan pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

R.A. Siagian (2010;3), mendefinisikan mutasi pegawai negeri sipil antar

daerah adalah pemindahan pegawai dari atau ke instansi di lingkungan pemerintah

kabupaten. Pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang

objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh pegawai mengingat

sistem pelaksanaan mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para

pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta didukung

dengan penempatan pegawai negeri sipil, Sesusai kebutuhan dan kemampuanya

melalui proses mutasi. Diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang efisien

serta efektif. Pengertian effisien dan efektiffitas disini adalah penempatan dan

pemanfaatan sumber daya manusia yang maksimal sesuai dengan kebutuhan

untuk mencapai pembangunan nasional serta terlaksananya administrasi

penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Upaya-upaya mutasi yang dilakukan dibanyak daerah termasuk di

Kabupaten Nagan Raya, secara spesifik diharapkan bisa sesuai dengan proses

serta aturan yang berlaku. Sehingga proses mutasi yang dilakukan mampu

memberikan perbaikan, baik bagi peningkatan pelayanan publik maupun

peningkatan kinerja para aparatur pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, bertugas memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara proposional, jujur dan adil. Yang berarti

pegawai negeri sipil harus selalu mendahulukan kepentingan negara diatas

segalanya, dan pegawai negeri sipil telah mendapatkan pembinaan terutama

pembinaan manajemen pemerintahan daerah.

Kaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan mutasi pegawai negeri sipil

pada dasarnya sangat perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun harus

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai wujud

dari sebuah usaha dan pengembangan dan pembinaan pegawai negeri sipil.

Maka untuk menyelengarakan tugas pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural pada pegawai negeri s ipil telah

diatur oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang

3

salah satu tugasnya yaitu memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina

kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan struktural eselon II ke bawah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Struktural.Pasal 14 ayat (1) menyatakan. Untuk menjamin kualitas dan

objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil dalam dan dari jabatan Struktural,Eselon II kebawah disetiap instansi

dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut

Baperjakat.

Pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang dijalankan

oleh baperjakat belum sepenuhnya diketahui kebenarannya, bagaimana telah

dilakukannya pemutasian tersebut dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan

tugas kedinasan yaitu kesesuaian dalam strata pendidikan. Kabupaten Nagan Raya

menurut observasi dilapangan telah terjadi mutasi jabatan dan mutasi wilayah

kerja yang dilakukan eleh pemerintah daerah setempat serta adanya kesenjangan

dalam mutasi wilayah kerja.

Hasil observasi dilapangan, penulis juga mendapatkan informasi bahwa

Bupati sangat berperan penting dalam proses pemutasian dan baperjakat hanya

menjadi simbol saja. Hal ini belum penulis ketahui kebenarannya sehingga sangat

menarik untuk penulis kaji.

Analisa sementara dapat penulis simpulkan bahwa Tugas dan Fungsi

Baperjakat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nagan Raya, terkesan tidak

4

dilibatkan dalam proses pemutasian. Pengaruh eksekutif masih sangat kuat dalam

hal mutasi jabatan di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini yang membuat

ketidakadilan, kurangnya kesejahteraan, pola karir dan manajemen yang kurang

baik bagi PNS di Kabupaten Nagan Raya.

Berangkat dari kenyataan diatas, maka penulis mengangkat tema “Analisis

Tugas Dan Fungsi Baperjakat Pemerintahan Daerah Terhadap Mutasi Jabatan

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya Pada Tahun 2011” untuk

dilakukan penelitian sebagai skripsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis

kaji yaitu : Bagaimana tugas dan fungsi Baperjakat pemerintah daerah terhadap

proses mutasi pegawai negeri sipil, di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten

Nagan Raya?

1.3. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki tujuan .penepatan fokus dapat

membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi masalah mutasi di

Nagan Raya. Penempatan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eksklusi atau memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh

dilapangan, fokus penelitian ini adalah pada pemindahan Pegawai Negeri Sipil

dengan menganalisis Tugas dan fungsi Baperjakat terhadap mutasi pegawai

Negeri Sipil Apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

5

1.4. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu: Untuk

menjelaskan tugas dan fungsi Baperjakat terhadap mutasi jabatan pegawai negeri

sipil, dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2011.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang ingin dicapai dengan

diadakannya penelitian ini dijabarkan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dibidang

undang- undang pemerintahan tentang mutasi khususnya dan dapat

mengetahui fungsi mutasi.

2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan

bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan mutasi wilayah kerja dan mutasi jabatan dalam instansi

pemerintahan.

2. Manfaat peraktis

1) Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam memutasi pegawai negeri sipil agar pegawai yang dimutasi sesuai

dengan kebutuhanya, Sehinga mencapai pelayanan publik yang baik.

2) Bagi pegawai negeri sipil yang dimutasi dapat lebih mengetahui fungsinya

mutasi dan kenapa dimutasi dan agar supaya selalu menjaga komitmen dan

selalu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya telah mengkaji. Kebijakan

mutasi pegawai negeri sipil di pemerintahan Aceh Barat dan masih memiliki

kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan dalam

penelitian ini akan penulis cantumkan salah satu hasil penelitian terdahulu.

Berikut ini ada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti yang pernah dilakukan terkait masalah yang sama, yaitu :

a. Penelitian yang dilakukan oleh Aduwina (2011), yang berjudul Kebijakan

Mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun

2010-2011. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan mutasi pegawai Negeri

Sipil di Pemerintahan Aceh Barat.Dengan permasalahan bagaimana proses

pengambilan kebijakan mutasi di Aceh Barat dan bagaimana dampak yang

ditimbulkan akibat mutasi, Disini menjelaskan bahwa dalam melakukan

kebijakan pemutasian setiap pimpinan SKPD mengusulkan nama-nama PNS

ke baperjakat untuk dilakukan evaluasi,dan baru diterukan kebupati dan dan

dampat.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarwoto,S.H (2008) (Deputi Mentreri

Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan) yang berjudul: Rotasi dan

Mutasi Pejabat Sebagai sarana Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai.

Dalam penelitianya beliau menyimpulkan bahwa mutasi perlu dilakukan

7

untuk kepentingan organisasi, pejabat yang bersangkutan maupun

masyarakat. Oleh karena itu, mutasi harus dijadikan kebijakan yang wajib

diterapkan dalam setiap organisasi pemerintah termasuk di Sekretariat Negara

dan perlu kearifan semua pihak untuk menerima konsep kebijakan mutasi

sebagai hal yang positif.

Dari kedua judul diatas telihat jelas bahwa memiliki keterkaitan dengan

judul penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pemutasian yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah.dan terdapat jelas perbedaan dengan penelitian yang

penulis lakukan. Peneliti menitik beratkan pada Pemindahan pegawai negeri sipil

dengan menganalisis Tugas dan Fungsi Baperjakat terhadap pemutasian pegawai

negeri sipil di Kabupaten Nagan Raya.

2.2 Pengertian Analisis

Analisis bisa di artikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah

bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada

kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang

dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.

Sedangkan dalam kamus besar Ekonomi Pengertian Analisis yaitu melakukan

evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan

akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Menurut Wirardi Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan

seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya

8

Menurut Komarudin Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan

yang terpadu.

Menuru Anne Gregrori Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan

dan Menurut Syahrul & Mohammad Afdi Nizar Pengertian Analisis berarti

melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan

dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang

muncul

Analis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,

membedakan, menilai suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali

menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya

(Wirardi, Cara Pedia 20 : 2010).

2.3 Pengertian Tugas dan fungsi

Tugas adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi.

Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan

atau organisasi tersebut.

Tugas dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang

dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak

menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan menyingkatnya menjadi tusi.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja

suatu kementerian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi

menyelenggarakan fungsi- fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas.

(PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja).

9

2.4 BAPERJAKAT

2.4.1 Pengertian Baperjakat

Dalam peraturan pemerintah No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan

pegawai negeri sipil dalam jabatan stuktural yang dalam pasal 14 ayat 1

menyatakan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan

strktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.

1. Baperjakat terdiri dari:

a. Baperjakat Instansi Pusat;

b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;

c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

oleh:

a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;

b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah

Propinsi;

c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi

daerah Kabupaten/Kota.

2.4.2 Tugas pokok baperjakat

a. Pembentukan Baperjakat ditetapkan oleh:

- Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Baperjakat Instansi Pusat;

- Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi untuk Baperjakat Instansi

Daerah Propinsi;

10

- Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk

Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

b. Tugas Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian dalam:

1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural eselon II ke bawah;

2. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,

menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan

penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

3. perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang

menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;

4. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

c. Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari:

1. seorang Ketua merangkap Anggota;

2. paling banyak 6 (enam) orang Anggota;

3. seorang Sekretaris.

d. Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan,

anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil;

e. Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah pejabat eselon I dan

pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang

kepegawaian dengan anggota pejabat eselon I lainnya;

Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) pejabat eselon I, Ketua

dan Sekretaris Baperjakat adalah pejabat eselon II dan pejabat eselon III

11

yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan

anggota pejabat eselon II;

f. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah

Propinsi dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh

pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian;

g. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat eselon II, dan

Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian;

h. Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;

i. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau

sewaktu-waktu sesuai keperluan;

j. Sidang Baperjakat sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2

(dua) anggota dan sekretaris.

2.5 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga- lembaga negara

yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif,

legislatif maupun yudikatif.

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-

daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah

Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

12

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur,

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur

dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang.

2.6 Mutasi

2.6.1 Pengertian Mutasi

Mutasi atau transfer menurut Wahyudi (1995 ) adalah perpindahan

pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang

sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji,

tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala.

13

Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau

pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki

fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan

lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat

dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di

waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap

bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam

lingkup kerja pemerintahan.

Menurut Simamora ( 2000.h.74 ), Mutasi adalah menyangkut penugasan

kembali seseorang karyawan pada perusahaan dengan gaji, status kewajiban dan

tanggung jawab yang serupa. Selanjutnya menurut Siswanto (2002.h.211) Mutasi

adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan

fungsi, tanggung jawab dan status ketenagakerjaan ke situasi tertentu dengan

tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang

dapat meningkatkan produktifitas dan dapat memberi prestasi yang semaksimal

mungkin kepada perusahaan.

Menurut Alex S Nistisemito ( 1982.h.132) Pengertian Mutasi adalah

kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu

pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar, dan H.Malayu

S.P. Hasibuan (2008.h.102 ) menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan

posisi/jabatan/tempat/pekerjan yang dilakukan baik secara horizontal maupun

vertikal di dalam suatu organisasi. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi

pengembangan pegawai, karena tujuanya untuk meningkatkan efisiensi dan

14

efektifitas kerja dalam pemerintahan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa mutasi adalah merupakan suatu kegiatan dari suatu instansi

dalam melaksanakan prinsip The Right Man On the right Place, agar pegawai

yang bersangkutan mendapatkan kepuasan atas karirnya.

Ruang lingkup mutasi menyangkut semua perubahan posisi/pekerjaan/

tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal (Promosi atau demosi).

Mutasi ini merupakan penempatan kembali (replacement) karyawan keposisi

tempat yang baru agar terwujud perubahan ke yang lebih baik.

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu

organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah

(swasta). Menurut Husein (2003) seseorang yang menerima promosi harus

memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya.

Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan

tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bias

menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi

peningkatan dalam status social. Promosi merupakan kesempatan untuk

berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau

lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi

atau perusahaan.

Dengan adanya target promosi, pasti karyawan akan merasa dihargai,

diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen

perusahaan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi

serta akan mempertinggi loyalitas (kesetiaan) pada perusahaan. Oleh karena itu,

pimpinan harus menyadari pentingnya promosi dalam peningkatan produktivitas

15

yang harus dipertimbangkan secara objektif. Jika pimpinan telah menyadari dan

mempertimbangkan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah yang

menghambat peningkatan keluaran dan dapat merugikan perusahaan seperti:

ketidakpuasan karyawan, adanya keluhan, tidak adanya semangat kerja,

menurunnya disiplin kerja, tingkat absensi yang tinggi atau bahkan masalah-

masalah pemogokan kerja. Untuk dapat memutuskan imbalan yang sepenuhnya

diberikan kepada seorang karyawan atas hasil kerjanya, maka perusahaan harus

memiliki sesuatu sistem balas jasa yang tepat. Mekanisme untuk dapat

menentukan balas jasa yang pantas bagi suatu prestasi kerja adalah dengan

penilaian prestasi kerja.

Melalui penilaian prestasi kerja akan diketahui seberapa baik Ia telah

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga perusahaan

dapat menetapkan balas jasa yang sepantasnya atas prestasi kerja tersebut.

Penilaian prestasi kerja juga dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui

kekurangan dan potensi seorang karyawan. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat

mengembangkan suatu perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh

dalam menghadapi masa depan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia

secara menyeluruh tersebut berupa jalur-jalur karir atau promosi-promosi jabatan

para karyawannya. Lain halnya dengan demosi, demosi adalah penurunan jabatan

dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah

keteledoran dalam bekerja. Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh

setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.

Pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karywan atau pegawai

menurut Handoko (1999) adalah:

16

a. Pengalaman (lamanya pengalaman kerja karyawan).

b. Kecakapan (keahlian atau kecakapan).

c. Kombinasi kecakapan dan pengalaman (lamanya pengalaman dan kecakapan).

Persyaratan promosi untuk setiap perusahaan tidak selalu sama tergantung kepada

perusahaan/lembaga masing-masing. Menurut Handoko (1999) syarat-syarat

promosi pada umunya sebagai berikut.

1. Kejujuran

2. Disiplin

3. Prestasi kerja

4. Kerjasama

5. Kecakapan

6. Loyalitas

7. Kepemimpinan

8. Komunikatif

9. Pendidikan

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1

Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat

pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil

dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jenis-jenis promosi pegawai adalah

sebagai berikut :

a. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada Pegawai setelah

yang bersangkutan mengikuti ujian penyesuaian pangkat yang diselenggarakan

17

oleh dinas dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya yang

ditentukan.

Syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah :

- Memiliki STTB/Ijazah dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh

Depdiknas atau instansi yang berwenang;

- Lulus ujian penyesuaian ijazah, yaitu : TPA untuk kenaikan pangkat ke

golongan III/a dan TPIU untuk kenaikan pangkat ke golongan II/a;

- Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam

pangkat terakhir yang dimiliki;

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan :

- Berada satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan

untuk jabatan yang didudukinya;

- Menunjukkkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

- Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang

didudukinya (dihitung kumulatif dalam tingkat jabatan struktural yang sama);

- Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

1) Kenaikan Pangkat Reguler

Syarat Kenaikan Pangkat Reguler :

- Tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu; Diangkat dalam

jabatan struktural dengan pangkat masih dibawah jenjang pangkat yang ditentukan

18

tetapi telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki; Menduduki jabatan

struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang

ditentukan untuk jabatan itu; atau sedang tugas belajar dan sebelumnya

menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;

- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;

- Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan

- Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

2)Kenaikan Pangkat Anumerta

- Kenaikan pangkat anumerta diberikan setingkat lebih tinggi tmt. PNS yang

bersangkutan meninggal;

- CPNS yang meninggal, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang

bersangkutan meninggal dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

point a;

- Keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil

yang meninggal tersebut dimakamkan.

3) Kenaikan Pangkat Pengabdian

- Kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi diberikan tmt. PNS yang

bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam

semua jabatan negeri;

- CPNS yang cacat karena dinas dan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam

semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS dan berlaku ketentuan.

Demosi Menurut Suratman (1998) demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu

instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah keteledoran

19

dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki

kinerja yang kurang baik atau buruk serta bisa juga diberikan ada karyawan yang

bermasalah sebagai sanksi hukuman Demosi merupakan suatu hal yang sangat

dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.

Namun, demosi atau turun jabatan ini biasa dilakukan oleh beberapa instansi

ataupun perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga sebagai motivasi

bagi karyawannya agar mau berusaha untuk memperoleh yang diinginkan.

Mendapatkan promosi dan menghindari demosi.

Jadi, memang benar jika perusahaan-perusahaan ingin maju, maka harus

menciptakan kompetisi bagi para karyawannya agar mereka tekun dalam bekerja

dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan lainnya. Apabila karyawan

memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan

berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang

baik bagi perusahaan. Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan

baik, kalau karyawannya bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki

semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moriil yang

rendah.

2.6.2 Manfaat dan Tujuan Mutasi

Pelaksanaan mutasi pegawai mempunyai banyak manfaat dan tujuan

yang sangat berpengaruh kepada kemampuan dan kemauan kerja pegawai yang

mengakibatkan suatu keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.

Mutasi pegawai ini merupakan salah satu metode dalam program

pengembangan manajemen yang berfungsi untuk meningkatkan efekt ivitas

manajer secara keseluruhan dalam pekerjaan dan jabatannya dengan memperluas

20

pengalaman dan membiasakan dengan berbagai aspek dari operasi perusahaan.

Menurut Simamora (2000:66) manfaat pelaksanaan mutasi adalah:

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangan tenaga

kerja tanpa merekrut dari luar.

2. Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan.

3. Memberikan jaminan bagi pegawai bahwa dia tidak akan diberhentikan.

4. Tidak terjadi kejenuhan.

5. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih t inggi, berkat tantangan dan situasi

baru yang dihadapi.

Menurut Siagian (2001:172) melalui mutasi para karyawan sesungguhnya

mempero leh manfaat yang tidak sedikit, antara lain dalam bentuk:

1. Penga laman baru.

2. Cakrawala pandangan yang lebih luas.

3. Tidak terjadinya kejenuhan atau kebosanan.

4. Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru.

5. Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional.

6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi.

7. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih t inggi berkat tantangan dan situasi

baru yang dihadapi.

Mutasi juga dapat menurunkan kegairahan kerja karena dianggap sebagai

hukuman dan memperburuk produktivitas kerja karena adanya ket idaksesuaian

dan ketidakmampuan kerja karyawan. Bila terjadi keadaan yang demikian maka

mutasi tidak mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu bertambahnya efektivitas

dan efesiensi dalam perkerjaan. Menurut Nit isemo (2002:119), hal ini terjadi

21

karena:

1. Karyawan tersebut telah terlanjur mencintai perkerjaanya.

2. Hubungan kerjasama yang baik dengan sesama rekan.

3. Perasaan dari karyawan bahwa pekerjaan-pekerjaan lain yang sederajat, dan

lain- lain.

Sedangkan tujuan pelaksanaan mutasi menurut H. Malayu S.P Hasibuan

(2008: 102) antara lain, adalah:

a. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

b. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan

ko mposisi pekerjaan atau jabatan.

c. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.

d. Untuk menghilangkan rasa bosan/ jemu terhadap pekerjaannya.

e. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya

meningkatkan karier yang lebih t inggi.

f. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai

g. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama pegawai.

h. Untuk mengusahakan pelaksanaan prinsip orang tepat pada tempat yang

tepat.

Selain itu tujuan mutasi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah sebaga i

berikut :

a. Peningkatan produktivitas kerja.

b. Pendayagunaan pegawai.

c. Pengembangan karier.

22

d. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan.

e. Pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi.

f. Sebaga i hukuman.

2.6.3 Dasar Pelaksanaan Mutasi

Ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai

menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 103) yaitu :

a. Seniority System

Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia,

dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini t idak

objekt if karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum

tentu mampu menduduki jabatan yang baru.

b. Spo il System

Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem

mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka.

c. Merit System

Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat

ilmiah, objekt if dan hasil prestasi kerja. Merit system ini merupakan dasar

mutasi yang baik karena :

1. Output dan produktivitas kerja meningkat.

2. Semangat kerja meningkat.

3. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.

4. Absensi karyawan semakin ba ik.

5. Disiplin karyawan semakin baik.

6. Jumlah kecelakaan akan menurun.

23

2.6.4 Sebab Mutasi

PNS adalah dunia yang mempunyai segudang permasalahan kompleks,

terutama di negeri kita tercinta ini. Dari hingar bingar pendaftaran cpns dengan

memanfaatkan uang, hingga sekedar untuk naik pangkat bahkan sampai urusan

mutasi sekalipun selalu dikaitkan dengan yang namanya uang. Namun demikian,

terlepas permalahan itu, adkei blog hanya ingin membahas khusus mengenai

beberapa alasan-alasan umum mutasi PNS yang sering ditemukan dilapangan.

Lebih tepatnya mutasi yang dilakukan atas dasar usulan atau keinginan sendiri,

bukan karena alasan sebuah kasus sehingga dimutasikan oleh pimpinan tempat ia

bekerja. Apa saja alasan-alasan tersebut? Berikut pemaparan singkatnya:

Pertama alasan umum mutasi seorang pns adalah karena mengikuti seorang suami

atau istri. Namun, yang sering dilakukan adalah ikut suami. Walau tidak menutup

kemungkinan ikut seorang istri pun bisa dilakukan, akan tetapi kalau ini dilakukan

biasanya beralasan agar dekat dengan keluarga tempat tinggal seperti anak dan

istri.

Kedua, seorang pns yang ingin melakukan atau mengajukan mutasi biasanya

karena orang tua yang sudah tua sehingga perlu pantauan dari salah satu anaknya

atau memang karena memang sakit-sakitan yang diharuskan anak tersebut tinggal

berama. Nah, dalam kondisi demikian ini bisa dilakukan.

Ketiga, karena sakit. Biasanya seseorang pns yang mengajukan mutasi keluar

daerah bisa juga beralasan karena sakit sedangkan daerah tempat kerja dengan

tempat tinggalnya memiliki jarak yang jauh.

24

Keempat, ada juga seseorang yang mengajukan mutasi dikarenakan ingin

meningkatkan jenjang karirnya yang lebih baik hal ini dikarenakan dimana tempat

ia bekerja dianggap kurang memberikan prospek yang lebih baik.

Itulah beberapa alasan umum mutasi PNS yang biasa terjadi dilapangan.

Sebenarnya tentu saja masih banyak dari keempat alasan tersebut, yang jelas jika

teman-teman mempunyai pengalaman berbeda mengenai alasan umum mutasi

pns, boleh dong berbagi pengalamannya di kolom komentar artikel ini.

Mutasi atau pemindahan pegawai menurut H. Malayu S.P. Hasibuan

(2008 :104) dapat terjadi karena 2 hal, yaitu :

a. Mutasi atas keinginan pegawai

Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas

keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan

pimpinan organisasi. Misalnya, karena alasan keluarga untuk merawat orang tua

yang sudah lanjut usia. Kemudian alasan kerja sama, dimana t idak dapat bekerja

sama dengan pegawai lainnya karena terjadi pertengkaran atau perselisihan, iklim

kerja kurang cocok dengan pegawai dan alasan-alasan sejenisnya.

b. Alih Tugas Produktif (ATP)

Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan

perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan pegawai

bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya.

Alasan lain tugas produktif didasarkan pada kecakapan, kemampuan pegawai,

sikap dan disiplin pegawai. Kegiatan ini menuntut keharusan pegawai untuk

menjalankannya.

25

2.7 Pegawai Negeri Sipil

2.7.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Nur Budianto, (2002) Pegawai Negeri S ipil merupakan salah satu organ

penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan pegawai negeri sipil selain

sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ – organ kenegaraan lainnya

seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif.

Secara etimologi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tiga suku kata, yaitu

pegawai negeri dan sipil. oleh karena itu, dalam kamus istilah tata negara

membedakan pegawai kepada tiga golongan dengan masing- masing

pengertiannya sebagai berikut:

Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang didasarkan pada ketentuan

UU Kepegawaian yang lama, terdapat suatu kesebandingan pengertian Pegawai

Negeri, sesuai dengan peraturan masing-masing, antara lain sebagai berikut:

a. Pegawai ialah Warga Negara yang memegang jabatan negeri yang tidak

bersifat sementara dan gajinya dibayar dari anggaran negara, ( pasal 1 huruf a

PP No.59//1951 tentang pengangkatan pegawai negeri tetap).

b. Pegawai Negeri ialah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu badan

Pemerintahan, baik tetap maupun sementara (pasal 1 PP No. 8/952 tentang

pemberhentian sementara waktu).

c. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri tetap dan tidak tetap (PP tahun 1952

tentang daftar susunan pangkat pegawai negeri).

Dalam berbagai peraturan pemerintahan terdapat suatu pengertian yang

dimaksud dengan pegawai negeri, orang-orang yang bekerja pada jabatan

26

pemerintah pusat, yang berlaku adalah peraturan-peraturan pegawai yang

ditetapkan oleh pemerintahan.

Secara lebih konkrit Kedudukan pegawai negeri sipil dirumuskan dalam

pasal 3 Undang-undang no.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian

yang dinyatakan bahwa ‘’Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi

negara, abdi masyarakat yang dengan penuh kesetian dan ketaatan pada pancasila,

undang-undang 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan.

2.7.2 Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi

masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD

1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan

pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan pegawai negeri sipil maka baginya

dibebankan kewajiban-kewwajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu

disamping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang

didapat oleh seorang pegawai negeri sipil.

Pada pasal 4 undang-undang no.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU

no 8 tahun 1997 tentang pokok kepegawaian setiap pegawai negeri sipil wajib

setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan .Pada

pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari

atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka pegawai negeri sipil dituntut penuh

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.

27

Disamping kewajiban – kewajiban seperti tersebut diatas ,dalam UU No.

43 tahun 1999 juga disebutkan hak-hak pegawai negeri sipil yaitu : menurut pasal

7 undang-undang No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Setiap

Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban

pekerjaan dan tanggung jawab.

28

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah dilakukan di sekretariat daerah Kabupaten

Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan bulan Oktober 2012 dalam kurun waktu

selama 3 bulan mulai dari tahap awal dilakukan penelitian sampai Desember

2012.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan

penelitian melalui wawancara mendalam di kantor Setdakab Nagan Raya kepada

para anggota Baperjakat. hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan

penelitian yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan

dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.

Menurut Azwar (2005 : 5-6) penelitian melalui pendekatan kualitatif

menekankan analisinya pada proses penyimpulan deduktif- induktif serta pada

analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan

menggunakan logika ilmiah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Memperoleh Data untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

data sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

29

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki (Kholid

Narbuko,1996.h.70). Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini belum

mengamati secara langsung dan hanya pengamat independen saja. Selama ini

mengamati melalui media masa.

2. Indept Interview ( Wawancara mendalam)

Teknik wawancara mendalam ini digunakan untuk memahami

penjelasan- penjelasan informan tentang analisis tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah terhadap pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya,

melalui wawancara mendalam ini diharapkan dapat mengungkap lebih rinci dan

mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan penulis mengkaji informasi dengan ukuran

waktu selama 3 bulan mulai dari tahap awal dilakukan penelitian, yaitu bulan

Oktober–Desember 2012 penulis menggunakan snowball sampling,. Yaitu apabila

wawancara tahap pertama dirasa kurang jelas, maka peneliti menuju responden

lainnya yang ditunjuk inormasi kunci. Apabila informasi bukan lagi data yang

baru dan bersifat berulang apa yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya,

Maka wawancara dianggap selesai. (Irawan Soehartono,2008 : 67-68).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu ob jek yang akan

diteliti, secara ideal, kita sebaiknya meneliti seluruh anggota populasi. Apabila

melakukan penelitian pada seluruh populasi berarti kita melakukan sensus.

Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang

30

dianggab dapat menggambarkan populasinya.penelitian pada sampel hanya

merupakan pendekatan pada populasinya.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive

sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan

tertentu, dan dianggab mewakili populasi yang ada. Dari sejumlah populasi di

atas, dipilih beberapa orang untuk dijadikan sampel penelitian yang diperkirakan

mewakili populasi dan bertidak sebagai responden dan informan penelitian.

(Irawan Soehartono,2004 : 57).

Dalam teknik pengambilan sampel diatas, peneliti melakukan wawancara

dengan beberapa informan yang memungkinkan untuk diminta keterangan data,

peneliti menentukan informannya yang terdiri dari informan kunci ( key informan)

dan selanjutnya diteruskan dengan informan-informan pendukung. Adapun

informan kunci adalah Wakil Bupati Nagan Raya (Penanggung Jawab dalam

Baperjakat), Sekda Nagan Raya (Ketua Baperjakat), sebagai Asisten Administrasi

Setdakab Nagan Raya (Anggota Baperjakat), Kepala Kepegawaian Setdakab

Nagan Raya (Sekretaris), serta dua pegawai negeri sipil yang dimutasi sebagai

informan pendukung.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan

sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan

secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto dan Sutinah, 2006 : 172).

Penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul,

atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam

31

hal ini sementara data dikumpulkan ,peneliti dapat mengelola dan melakukan

analisis data secara bersamaan.

Peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data

yang dianggap perlu dan mengololanya kembali setelah mengumpulkan data

dilapangan langsung mengelolanya tanpa menunggu aktu yang lama. Adapun

teknik dalam menganalisa data yang penulis lakukan dengan cara memilih dan

memilah data yang sesuai dengan judul yang diangkat, menjelaskan hasil

observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, dan baru diuraikan sesuai

data yang ada.

1. Reduksi Data : Sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada

penyederhanaan abstraksi data dari catatan lapangan. Data ini dikelompokan

sesuai dengan masalah yang dikaji. proses reduksi data berlangsung selama

penelitian itu berlangsung.

2. Penyajian Data : Membandingkan dan menghubungkan semua data primer

yang ditemukan dilapangan dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh

dipustakaan. Selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data tersebut, guna

membagi konsep bermakna.

3. Penarikan Kesimpulan : Kesimpulan ini dilakukan berdasarkan hasil

interpretasi data yang diperoleh dari data primer (wawncara ddan observasi)

Dan data sekunder (buku-buku, internet, jurnal). Untuk menghindari

kesalahan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperooleh,

maka dilakukan penapsiran ulang terhadap kesimpulan.

32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1Gambaran Umum Lokasi Peenelitian

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di

Provinsi Aceh dengan Ibukotanya Suka Makmue, Kabupaten ini berdiri

berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh

Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di PropinsiAceh.tanggal 2 Juli 2002 sebagai

hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.

Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan

lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin

diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.

Sesudah pemekaran letak geografis Kabupaten Nagan Raya secara

agronomi terletak pada20 - 50 Lintang Utara dan 950 - 970 Bujur timur

Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat

Sebelah Selatan dengan kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia

Sebelah Timur dengan kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya

Sebelah Barat dengan kabupaten Aceh Barat

33

Tabel 4.1 :Pemerintahan kabupaten Nagan Raya

Nama Bupati : Drs. T. Zulkarnaini

Nama Wakil Bupati : M.Kasem Ibrahim B.Sc.

Nama Ibu Kota : Suka Makmue

Luas Wilayah : 3.928 km²

Jumlah Penduduk : 237.513 jiwa

Jumlah Desa : 222 Desa

Jumlah Kelurahan : 213 Kelurahan

Jumlah Kecamatan : 8 Kecamatan

Jumlah Kemukiman : 27 Mukim

(Sumber : Setdakab Nagan Raya : Data 2011)

4.1.2Keadaan Pemerintahan Kabupaten NaganRaya

Kantor Sekretariat Kabupaten ( Setdakab ) Nagan Raya berfungsi sebagai

pusat administrasi pemerintahan yang melayani penduduk Kabupaten Nagan Raya

sebanyak 237.513 jiwa, dilayani oleh 4.151 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS )

ditambah dengan tenaga kontrak 842 orang dan tenaga bakti 299 ditambah 8

tenaga honorer. Saat ini kantor Setdakab Nagan Raya terdapat 137 orang pegawai

yang siap melayani seluruh keperluan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang

terdiri dari seorang Bupati dan Wakil Bupati, 196 orang Pegawai Negeri Sipil

(PNS), 93 orang pegawai Kontrak, 36 orang Pegawai Bakti dan 8 orang tenaga

honorer.(Sumber : Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam angka 2011).

Pengembangan Pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Nagan Rayatelah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ,

pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan

34

kompetensi.Dalam pengembangan karir tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan

Raya juga telah menerapkanperpaduan antara seleksi oleh Baperjakat dengan

sistem Fit and Propper test. Adapun pejabat Struktural yang telah diangkat dalam

jabatan berdasarkan eselonering periode 2007 – 2011.

Tabel 4.2: Jumlah Pejabat Struktural Yang Diangkat Dalam Jabatan Berdasarkan

Eselonering

TAHUN

JUMLAH PEJABAT STUTURAL YANG DIANGKAT DALAM

JABATAN BERDASARKAN ESELONERING

I II III IV

1 2 3 4 5

2007 0 2 34 46

2008 0 24 112 188

2009 0 6 31 36

2010 0 20 87 150

2011 0 11 77 128

Jumlah 0 63 341 568

(Sumber :Setdakab Nagan Raya: Nagan Raya dalam Angka 2011)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten nagan Raya menurut Eselon

berjumlah 981 Eselon diantaranya yaitu jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 2

yang diangkat pada tahun 2011 sebanyak 11 orang total Pegawai Negeri sipil

Eselon 2 saat ini di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 63 orang dari jumlah

keseluruhan 2007 – 2011, jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 3 yang diangkat

pada tahun 2011 sebanyak 77 orang total Pegawai Negeri sipil Eselon 3 saat ini di

35

Kabupaten Nagan Raya sebanyak 63 orang dari jumlah keseluruhan 2007 – 2011,

jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 4 yang diangkat pada tahun 2011 sebanyak

128 orang total Pegawai Negeri sipil Eselon 4 saat ini di Kabupaten Nagan Raya

sebanyak 128 orang dari jumlah keseluruhan 2007 – 2011.

Tabel 4.3: Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan, Ruang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011

Pangkat / Gol. Ruang Jumlah

1

Juru Muda (I/a)

Juru Muda tk.I (II/b) Juru (I/d) Sub Jumlah

33

2

Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda.I(II/b) Pengatur tk. I (II/b)

Sub Jumlah

450

3

Penata Muda (III/a)

Penata Muda tk.I (III/b) Penata ( III/c) Penata tk.I (II/d)

Sub Jumlah

508

4

Pembina (IV/a) Pembina tk.I (IV/b)

Pembina Utama (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/d) Sub Jumlah

94

5 Honorer Kontrak Bakti / Sukarela

2409

Jumlah Tahun 2011 3494

(Sumber :Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam Angka 2011)

Berdasarkan Tabel diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Kontrak

sebanyak 3.494 orang. Golongan yang jumlah Pegawai Negeri Sipilnya paling

banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 508 orang,selanjutnya Golongan II

yaitu 450 orang dan Golongan IV dengan jumlah 94 orang dan yang paling sedikit

36

yaitu Golongan I berjumlah 33 orang, sedangkan jumlah tenaga Kontrak

berjumlah 2409 orang.

Pemutasian juga bisa terjadi secara Demosi yaitu penurunan tingkat posisi

keja, kedudukan jabatan serta penurunan nilai gaji karyawan diwilayah kerja

menurut ketentuan pemerintahan daerah setempat.Di Kbupaten Nagan Raya

jutelah terjadi pemutasian secara Demosi pada tahun 2011 yaitu berjumlah

433Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 4.4:Data Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi, Ruang dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011

TAHUN

JUMLAH PEJABAT STUTURAL YANG DIANGKAT DALAM

JABATAN BERDASARKAN ESELONERING

Juru Muda Pengatur Muda Penata Muda Pembina

1 2 3 4 5

2007 33 40 34 46

2008 12 24 46 34

2009 32 26 31 36

2010 22 20 87 42

2011 12 11 77 44

Jumlah 111 121 275 202

(Sumber :Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam Angka 2011)

37

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1AnalisisTugas dan Fungsi Baperjakat Terhadap Mutasi Jabatan

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2011.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para pihak yang

terlibat tugas dan fungsi baperjakat terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai

berikut : Responden 1 (Pejabat yang berkompeten di Setdakab Nagan Raya)

Menyatakan :

“Tugas dan fungsi Baperjakat adalah sebagai bahan

pertimbangan dalam proses segala sesuatu mengenai perpindahan, pengangkatan, pemberhentian, pelantikan,pensiun semua itu dirapatkan di tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan

Kepangkatan.Bahwa mutasi yang dilakukan oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yaitu

melalui evaluasi dan mekanisme yang ada dan direkap oleh baperjakat, Hasil evaluasi berbentuk pertimbangan Baperjakat dilaporkan ke Bupati Nagan Raya untuk mendapatkan

persetujuan.(wawancara, 10 Oktober 2012).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, maka Baperjakat melakukan evaluasi dan

rapat atas PNS yang akan dimutasi apakah sesuai dengan aturan dan apakah PNS

yang dimutasi memiliki poin yang terdapat dalam aturan tersebut. Maka baru hal

pemutasian tersebut diputuskan oleh Baperjakat.

Hal yang serupa juga disamaipaikan oleh responden ke 2 ( Pejabat yang

berkompeten di setdakab Nagan Raya)

“Tugas dan fungsi Baperjakat sudah sesuai dengan peraturan yang

ada. Dan ada sistem penilaian terhadap PNS yang akan dimutas i atau diberhentikan sesuai ketentuan,hal tersebut terdapat da l PP.N0.100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Neger i

38

Sipil, Pasal 5 dan Pasal 10 yaitu ada persyaratan dalam

pemberhentian dan pengangkatan, pemindahan. Anggota Baperjakat beranggotakan 6 orang daftar personilnya yaitu Ketua Baperjakat dipimpin oleh sekda,Wakil Ketua merangkap anggota

yaitu Asisten III,Sekretaris merangkap anggota Yaitu Kabag Kepegawaian,Asisten II, Asisten I,Inspektorat. Hal tersebut sesua i

dengan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Pasal 15 ayat 2.Akan tetapi dalam hal pemeutasian masih ada hak prerogatif bupati selaku pemimpin daerah Kabupaten Nagan Raya.(Wawancara. 11

Oktober 2012)

Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) bertugas

menilai baik buruknya kinerja para pegawai, layak atau tidaknya Pegawai Negeri

Sipil yang dimutasi Di Kabupaten Nagan Raya dengan sistem pengukuran kinerja

yang baik. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun

2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dalam pasal 5 yaitu

(Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural) dan Pasal 10

(Pegawai PNS yang diberhentikan dari jabatan Struktural), Pasal 15 ayat 2 dari PP

N0. 100 Tahun 2000 yaitudan ada hak prerogatif Bupati Nagan Raya dalam

pemutasian pegawai negeri sipil.

Lain halnya yang disampaikan oleh responden 3 yaitu sebagai berikut :

“Peran Kami dalam Baperjakat terhadap mutasi yaitu memproses evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, menilai kinerja PNS, layak

atau tidak PNS dimutasi, dan Rekomendasi dari pimpinan. Pertimbangan Baperjakat sebagai hasil dari evaluasi itu diteruskan

kepada Bupati selaku pengambil keputusan tertinggi daerah untuk memberikan keputusan. Selanjutnya keputusan itu dikembalikan kepada kami untuk diproses pembuatan Surat Keputusan Bupati.

Proses terakhirnya adalah Pelantikan, terkadang disini kami selaku baperjakat hanya memberikan pertimbangan kepada bupati

selanjutnya keputusan ditangan Bupati Nagan Raya. ” (Wawancara, 15 Oktober 2012).

Hal tersebut senada dengan yang sampaikan oleh responden 4 (Anggota

Baperjakat Nagan Raya) yaitu :

39

“Baperjakat sebagai bahan pertimbangan dari usulan daftar

pegawai negeri sipil yang akan dimutasi yang diberkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).Semua data yang masuk direkap dan dibahas melalui sidang Baperjakat dan hasilnya

dilaporkan ke bupati untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK), dalam pemutasian ada hak prerogatif pimpinan, Hal ini terkadang

terdapat perbedaan terhadap beberapa PNS yang dimutasi, bahwa pns yang dimutasi terkadang sepenuhnya atas dasar pimpinan daerah dan tidak memperhatikan lagi pertimbangan Baperjakat,

sehingga dalam pemetasian terliat tidak sesuainya penempatan kerja dan disiplin ilmu.” (Wawancara, 16 Oktober 2012).

Tugas pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah No. 100 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 untuk menjamin kualitas dan

objektifitas dalam penegangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dari

jabatan strukturak eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, hal tersebut agar setiap nama yang

diusulkan untuk dimutasi dapat dinilai oleh tim Baperjakat, tetapi ada hak

prerogatif bupati di Kabupaten Nagan Raya sehingga PNS yang dimutasi diproses

tetapi tidak sepenuhnya dilihat poin-poin pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah No.

100 tahun 2000.

Hal yang senada juga disampaikan oleh responden 5 (Mantan Pegawai

Dinas Pertanian Nagan Raya) yaitu:

“Saya sebelumnya bertugas di dinas pertanian Nagan Raya dan dimutasi kesetdakab Nagan Raya sebagai Kasubbag Perencanaan

dan Kesejahteraan pegawai negeri sipil alasanya dimutasi yaitu promosi jabatan berarti kinerja saya bagus selama di dinas

pertanian hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2002 atas perubahan Peraturan Pemerintah No 100 tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan

Struktural. Mutasi ada secara Fungsional ke Struktural dan sebaliknya,baik secara Diagonal, secara horizontal, maupun

vertikal, serta perpindahan wilayah kerja. (Wawancara, 5 November 2012).”

40

Dapat dilihat tugas Baperjakat dalam pemutasi adanya perpindahan dari

fungsional ke struktural tetapi pemutasian ini jika penulis lihat tidak sesuai

dengan disiplin ilmu, SarjanaPertanian yang bertugas difungsional diposisikan

langsung kestruktural dengan posisi sebagai KasubbagPerencanaan dan

Kesejahteraan pegawai negeri sipil. Hal tersebut terlihat bertentangan dengan

kebutuhan organisasi, dan persyaratan-persyatan dalam pasal 5 poin c di Peraturan

Pemerintah No.100 tahun 2000, tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil.

Lain halnya yang disampaikan oleh responden 6(Mantan Kabid

Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Nagan Raya) yang

menyatakan:

“Saya rasa baperjakat belum sepenuhnya menilai dan

mengevaluasi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi karena banyak PNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian. Pada

kenyataannya orang yang dimutasi di tempatkan pada posisi yang bukan keahliannya. Baperjakat memutasi PNS atas perintah atasan dan semata-mata telah diproses atau disidangkan, sepert i

saya sudah sesuai dengan keahlian saya bertugas di dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan pendidikan saya d i

Ilmu Pertanian lalu tiba-tiba saya dipindahkan menjadi DPB. pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nagan Raya.Saya rasa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

tidak menempatkan Pegawai pada posisi yang tepat (The right man in the right place).(Wawancara, 14 November 2012)”

Hal tersebut diatas kalaw dilihat tejadi pemutasian dari Fungsional ke

Struktural, akan tetapi hal tersebut terlihat berbeda dengan Peraturan Pemerintah

No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural pasal 5 poin c yaitu :(memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang

ditentukan, bahwa seharusnya pemutasian harus sesuai dengan disiplin ilmu.

41

Dari tanggapan responden bahwa Tugas dan Fungsi baperjakat sudah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang pengankatan

pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural akan tetapi ada hak prerogatif Bupati

Nagan Raya yang membuat hasil pemutasian terhadap beberapa PNS berbeda,dan

tidak sepenuhnya dari hasil pertimbanangan Baperjakat, sehingga poin-poin dalam

pasal 5 bisa terabaikan dalam pemutasian di Kabupaten Nagan Raya..

4.3 Pembahasan

4.3.1Analisis Tugas dan Fungsi Baperjakat Terhadap Mutasi Jabatan

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2011.

Hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa responden bahwa

terdapat pandangan yang berbeda tentang tugas dan fungsi baperjakat terhadap

pemutasian pegawai negeri sipil. Sebagian responden di pemerintahan

mengatakan tugas dan fungsi baperjakat selama ini sudah sesuai dengan tugas dan

fungsinya dan dalam prosesnya sudah sesuai prosedur yang ada,tetapi bagi

sebagian responden menilai baperjakat dalam memutasi pegawai negeri sipil tidak

sepenuhnya melakukan evaluasi dan penilaian sehingga pemutasian pegawai tidak

The right man in the right place.

Alasan yang dikemukakan oleh responden tugas dan fungsi baperjakat

sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan

Struktural. Setiap pemutasian yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya terjadi

42

setelah adanya pertimbangan matang dari Baperjakat.Pemutasian yang dilakukan

sesuai dengan fungsinya melihat kinerja pegawai serta melakukan perpindahan

sesuai dengan kinerja pegawai dari fungsional ke struktural atau sebaliknya ada

juga secara vertikal dan horizontal jika pegawai berprestasi maka dipromosi

jabatan (diberikan jabatan yang lebih tinggi) dan penempatan pegawai sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang diangkat berdasarkan pertimbangan

kepangkatan dan pengalaman.

Sedangkan yang menilai tugas dan fungsi baperjakat dalam memutasi

tidak sepenuhnya dilakukan evaluasi dan penilaian, mereka menilai peran

baperjakat dalam proses evaluasi tidak sepenuhnya dijalankan, dan hasil kerja

yang tidak maksimal karena penempatan Pegawai Negeri Sipil dari hasil mutasi

tidak sesuai dengan aturan,hal ini terlihat dari adanya pemutasian pegawai

kejabatan atau posisi kerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan

responden, penulis setuju dengan pandangan yang ke dua yaitu tugas dan fungsi

baperjakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 Pasal 5

poin c yaitu :(memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan) akan

tetapi pegawai yang dimutasi oleh Baperjakat tidak sesuai dengan penempatan,

hal tersebut dilihat dari beberapa pegawai yang dimutasi baik secara

horizontal,vertikal maupun dari jabatan fungsional ke struktural tidak adanya

kesesuaian.Padahal dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawwaian pasal 17 ayat (2) jelas dissebutkan :

“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

43

kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan

untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama,ras atau golongan”.

Hal tersebut adalah mengenai kualifikasi disiplin ilmu,penempatan

pegawai harus profesional yaitu sesuai dengan disiplin ilmu yang diharapkan pada

suatu jabatan.Meskipun pegawai yang dimutasi ke jabatan tinggi yang bukan

ahlinya karena berkinerja baik, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang

karena penempatan tidak profesionalisme Hal tersebut ditegaskan kembali dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam pasal 5

berbunyi :

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah : a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat

dibawah jenjangpangkat yang ditentukan. c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah

ditentukan. d. Semua unsur penilaian prestasikerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan f. Sehat jasmani dan rohani.

Sangat jelas bunyi pasal 5 pada poin c, salah satu syarat agar seorang

pejabat dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah memiliki kualifikasi Dan

tingkat pendidikan yang telah ditentukan.

Dengan demikian bahwa pemutasian yang ditugaskan sebagai bahan

pertimbangan oleh tim Baperjakat sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Baperjakat dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan prosedur.Akan tetapi

44

ada hak preogatif (hak yang dimiliki oleh setiap pemimpin tertingi) sehingga

baperjakat hanya sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokokKepegawaian yang merupakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang

ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indones ia Nomor 100

Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural.Pasal 14 ayat (1) menyatakan.Untuk menjamin kualitas

dan objektifitas dalam pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural,Eselon II kebawah disetiap instansi

dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut

Baperjakat. Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tersebut

bertugas memberi pertimbangan kepada bupati Nagan Raya dalam hal :

1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil dalam

dan dari jabatan Struktural Eselon II kebawah dilingkungan Pemerintahan

Nagan Raya.

2. Pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil :

a. Yang menduduki jabatan struktural.

b. Yang menduduki jabatan fungsional.

c. Yang menunjukakn prestasi luar biasa baiknya.

d. Yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

45

3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM) fungsional maupun teknis.

4. Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki

jabatan struktural eselon II dan telah berusia lebih dari 56 tahun dilingkungan

Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

5. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai negeri Sipil dalam

dan dari jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Menurut Akhyar Efendi (2005.h.20) mengatakan proses mutasi khususnya

dalam pengertian perpindahan PNS antar unit kerja dilingkungan pemerintah

daerah yang sama, juga memperlihatkan kondisi yang belum terpola dengan

mekanisme yang jelas, adil dan transparan,dan kurang terencana.Hampir seluruh

daerah propinsi /kabupaten/kota yang diteliti belum memiliki pola (pattern)

mutasi yang sistematis sesuai dengan kapasitasindividual PNSdan

karakteristik,beban dan volume pekerjaan. Hasilnya, dapat dikatakan bahwa

prinsip ‘the right man in the right place on the right time’ masih sebatas slogan

karena adanya muatan kepentingan dari pejabat tertentu yang mempunyai

kewenangan dibidang kepegawaian ataupun ada interestpribadi yang sangat kuat

terhadap jabatan atau orang yang dipromosikan.Oleh sebab itu pola mutasi atau

aturan main dalam mutasi tidak dapat terujud dibanyak daerah.

Kasimin ( 2008.hlm.60) menyatakan : Promosi memberikan peran penting

bagi setiap pegawai, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-natikan. Dengan

promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta

kecakapan pegawai bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih

tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan status sosial, weenang

46

(authority), Tanggung jawab (responsibility), setab penghasilan (autcomes), yang

semangkin besar bagi pegawai jika ada kesempatan bagi setiap pegaai

dipromosikan.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, maka proses

pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya dapat digambarkan

sebagai berikut:

47

Bagan proses pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya

(Sumber :diolah dari wawancara dan observasi tahun 2012)

Bupati Bagan Raya

Bupati melakukan koreksi atas data yang dilaporkan oleh baperjakat dan selanjutnya memutuskan kebijakan mutasi atau promosi atas PNS dengan pertimbangan Baperjakat.dan Hak prerogatif Bupati.

Baperjakat

Semua data yang masuk direkab dan dibahas melalui sidang Baperjakat. Hasilnya dilaporkan ke Bupati untuk mendapatkan koreksi dan keputusan.

SKPD Nagan Raya

SKPD mengusulkan nama-nama Pegawai

Negeri Sipil untuk dilakukan evaluasi kenerja

ke Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan (Baperjakat).

Bagian Kepegawaian

Membantu Baperjakat

dalam melakukan sidang,

menyiapkanSurat

Keputusan (SK) Bupati

tentang pemberhentian

dan pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan

Struktural.melaksanakan

acara pelantikan bagi

pegawai yang

dipromosikan

48

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.I. Kesimpulan

Kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang

berkaitan dengan AnalisisTugas dan Fungsi Baperjakat Pemerintahan Daerah

Terhadap Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya pada

Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi baperjakat yang telah terjadi di Kabupaten Nagan Raya

pada tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Baperjakat belum

sepenuhnya melakukan penilaian terhadap beberapa pegawai yang akan dimutasi

hal tersebut dilihat dari beberapa pegawai yang dimutasi tidak sesuai disiplin

ilmu. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang pengankatan PNS pada pasal 5 poin c (memiliki kualiikasi dan

tingkat pendidikan yang telah ditentukan).

Perihal tersebut dikarenakan Baperjakat hanya menjadi perpanjangan

tangan Bupati Nagan Raya yang mempunyai hak prerogatif, ( selaku pemimpin

tertinggi di daerah). Sehingga pemutasian yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya

tidak ‘the right man in the right place on the right time’. Dan perlu pembenahan

dari satuan perangkat kerja daerah.

49

5.2. SARAN

1. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nagan Raya,kiranya dapat

melakukan evaluasi dengan semestinya tanpa memperdulikan adanya

tekanan dari pihak manapun dan memberi pertimbangan kepada PNS

yang dimutasi dengan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh

peraturan Perundang-undangan.

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar tidak menganut Senioryti

System dan Spoil System karena berakibat kurang baik bagi pelayanan

publik.dan agar dapat melakukan pemutasian sesuai dengan perundang-

undangan sehingga dengan pemutasian yang sehat seperti (Merit System)

yaitu mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersiffat

ilmiah,objektiff dan hasil prestasi kerja dan ditempatkan sesuai disiplin

ilmu maka pelyanan publik akan berjalan dengan semaksimal mungkin.

3. Mahasiswa yang akanmenarikjudul yang sama agar

dapatmelanjutkanpenelitianpenulisini, agar

dapatdijadikansebagaipembelajaranatassegalasesuatukebijakanpemimpin

di suatudaerah, dandapatmengetahuibagaimana proses

badanpertimbanganjabatandankepangkatan yang telahberjalan.

Sehinggadengandilakukannya penelitian terhadap baperjakat, kita dapat

melakukan koreksi atas hasil kebijakannya

sehinggabadanpertimbanganjabatandankepangkatan di kabupatenNagan

Raya menjadilebihbaiklagi.

50

4. MasyarakatNagan Raya diharapkan agar dapatmengetahu serta

memahamii

apatugasdanfungsiBadanpertimbanganJabatandanKepangkatnsehinggabis

amelakukanprotesataukritikankepadapemerintahjikaditemukanadanyaketi

daksesuaianantaratugasdanfungsibaperjakatdengan yang

berjalandipemerintahan agar dapatberjalansebagaimanamestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Akhyar Effendi. 2005. Proses Mutasi, Bumi Aksara. Jakarta.

Azwar.2005. Metodelogi Penelitian, Pustaka Pelajar.2005. Jakarta.

Hasibuan Malayu S.P. 2008a.Manajemen Sumber daya Manusia,Bumi

Aksara. Jakarta.

Hasibuan Malayu S.P. 2008b. Sebab- sebab Mutasi, Bumi askara, Jakarta. Narbuko Kholid. 1996. Metodelogi Penelitian, Jakarta.

Nur Budianto, 2002. Profil Pegawai Negeri Sipil Menuju Indonesia Baru

Universitas Sriwijaya, Palembang. Siagian. 2001. Manfaat Pelaksanaan Mutasi. Bumi askara, Jakarta.

Simamora.2000. Pemutasian, PT. Graha Ilmu, Jakarta.

Simamora. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia,PT. Graha Ilmu.

Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2006.Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar

Graik, Jakarta. Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja, PT. Bumi Askara. Jakarta.

Soehartono Irawan. 2008. Metodelogi Penelitian. Jakarta.

Internet

Akhyar Efendy. 2005, Mutasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal 25/10/2012).

Alek S Nitisemito. 1982. Pengaruh Mutasi terhadap semangat kerja pegawai negeri sipil. http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal 25/10/2012).

Nitisemo. 2002. Profil Pegawai Negeri Sipil Indonesia Baru. Univesitas

Sriwijaya, Palembang, http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal

27/10/2012).

R.A.Siagian. 2010. Mutasi pegawai negeri sipil, http://repositori.usu.ac.id,

(Diakses tanggal 25/10/2012).

Supardi H. 2011, kredibilitas dalam penelitian kualitatif. http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal 25/10/2012).

Wirardi. 2010. Carapedia. Pengertian Analisis, File///F/info2056.html. (Diakses tanggal 8/12/2012).

B. Undang-undang

Undang-undangNomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh. Undang-undang Nomor 43 pasal 4 Tahun 1999 tentang perubahan atas

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997. Tentang pokok-pokok kepegawaian.

Peraturan Pemerintah. Nomor 100 Tahun 2000. Tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor100 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 1 Tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Pasal 1 huruf a, Tahun 1951. Tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 43. Tahun 1999, Pasal 7 Tentang Pokok- pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Strktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 5, Tentang pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.01/2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

D.Skripsi

Adwina. 2011. Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Skripsi/ tugas akhir. Universitas Teuku Umar,

Meulaboh.

Kasimin, 2008. Tinjauan Hukum Adm Negara terhadap Mekanisme Pengangkatan

PNS dalam Jabatan Struktural dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jambi.

Semarang.Skripsi/ Tugas akhir. Universitas diponogoro.http://eprints.undip.ac.id. (Diakseses 3/11/2012).

Sumarwoto. 2006. Rotasi dan Mutasi Pejabat Sebagai Sarana Pembinaan dan pengembangan Karir Pegawai. Jakarta. http://www.setneg.go.id.

(diakses tanggal 25/10/2012). Siagian. 2010. Pengaruh Mutasi Teerhadap Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil

Pada Dinas Tegana Kerja Transmigrasi dan Sosial Daeerah Kabupaten Tapanuli Selatan.Skripsi/ Tugas akhir. Universitas Sumatra Utara.

http:repository.ac.id. (Diakses tanggal 27 oktober 2012).