laporan tahunan program aipmnh

UNIT PELAKSANA KEMITRAAN

BAPPEDA KOTA KUPANG

Laporan Tahunan Program AIPMNH Kota Kupang Tahun 2013

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Laporan

Tahunan Program AIPMNH Kota Kupang ini berhasil disusun dengan baik.

Kemitraan AIPMNH dan Pemerintah Kota Kupang yang telah berlangsung sejak tahun 2009,

sudah banyak capaian dan dukungan yang diberikan dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan

neonatal melalui tiga komponen, yaitu : (1) meningkatkan pelaksanaan layanan dan peran serta

masyarakat; (2) memperkuat sisten kesehatan; dan (3) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sistem.

Laporan tahunan program AIPMNH ini menguraikan desain dan pendekatan program,

pencapaian program, kendala dan tantangan yang dihadapi, pembelajaran (lesson learned) dan analisis

situsi serta rencana program di tahun transisi.

Atas nama Pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih kepada AIPMNH yang

telah mendukung kebijakan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kota Kupang dengan

fokus menurunkan kasus kematian ibu dan bayi. Data menunjukkan bahwa kematian ibu yang

dilaporkan pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus, menurun 61,5% dari 13 kasus pada tahun 2009.

Sedangkan kematian neonatal pada tahun 2013 sebanyak 50 kasus, menurun 66,4% dari 149 kasus

pada tahun 2009. Pretasi ini merupakan wujud dari komitmen kemitraan yang dibangun selama ini dan

kerja keras dari semua pihak, terutama SKPD yang mendapatkan dukungan dari AIPMNH.

Saya menyambut baik atas tersusunnya laporan ini, dengan harapan agar menjadi kontribusi

berharga dalam mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat Kota Kupang yang lebih baik,

khususnya pembangunan di sektor kesehatan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyususn

laporan ini saya mengucapkan terima kasih.

Kupang, Mei 2014 Kepala Bappeda Kota Kupang

Ir. Elvianus Wairata, M.Si Pembina Utama Muda NIP: 1961 0602 198903 1 009

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

AIPMNH telah mendukung Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2009. Fokus dukungan AIPMNH adalah untuk menurunkan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Dukungan diberikan melalui 3 komponen program AIPMNH yaitu :

Komponen 1: Meningkatkan Pelaksanaan Layanan dan Peran Serta Masyarakat

Komponen 2: Memperkuat Sistem Kesehatan

Komponen 3: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Sistem Tujuan umum Program AIPMNH adalah untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir di Kota Kupang. Sedangkan tujuan khususnya adalah pemerintah kabupaten/kota terpilih memiliki mekanisme dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ). AIPMNH memulai kegiatan di Kota Kupang berdasarkan Perjanjian Subsiadiry (Subsiadiry Agreement) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Australia dan Indonesia, tanggal 14 Juli 2009.Perjanjian subsidiary ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kupang dengan Surat Pernyataan Berminat Walikota Kupang tertanggal 25 Juli 2008.

Pengelolaan kegiatan AIPMNH dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku di jajaran Pemerintah Kota Kupang termasuk dari sisi perencanaan program yang telah diintegrasikan dengan perencanaan SKPD. Total dana yang dialokasikan bagi Kota Kupang dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah Rp.11,938,841,950 dengan tingkat penyerapan sebesar 69,9 % ( Rp.8,344,254,575 ). Pelaksanaan program pada tahun pertama memberikan kontribusi terhadap rendahnya penyerapan dana secara keseluruhan. AIPMNH telah mendukung penguatan klinis tenaga medis, penguatan kegiatan yang melibatkan masyarakat (revitalisasi posyandu, kelurahan siaga, reformasi puskesmas ), penguatan sistim kesehatan dan pembangunan fisik sarana kesehatan ( gedung bersalin ). Selain itu ada cross cutting issue yang menjadi perhatian program yaitu gender dan anti korupsi. Dukungan Program Kemitraan AIPMNH sangat membantu Pemerintah Kota Kupang dalam upaya pembangunan kesehatan di Kota Kupang melalui pendekatan program yang komprehensif dengan intervensi program pada supply side ( penyedia layanan ) dan demand side ( masyarakat). Tujuan utama program AIPMNH adalah menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan neonatal sebesar 10% antara tahun 2009 and 2013 (5 tahun ). Sampai tahun 2013 bisa disimpulkan bahwa tujuan ini telah tercapai. Kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 kasus. Menurun 61,5% dari 13 kasus pada tahun 2009. Sedangkan kematian neonatal yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 50 kasus, menurun 66,4 % dari jumlah kasus pada tahun 2009. Demikian juga dengan tujuan khusus Program AIPMNH yaitu “ Pemerintah kabupaten terpilih memiliki mekanisme dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ).” Pada tahun 2013 beberapa mekanisme yang diperkenalkan oleh AIPMNH telah direplikasikan dengan dana APBD. Mekanisme – mekanisme ini adalah District Team Problem Solving, Integrated Health Planning & Budgeting, dan District Health Acount ( DHA )

3

Selain mekanisme, para mitra di tingkat puskesmas dan kelurahan telah menjalankan Public Private Partnership (PPP) sebagai salah satu sumber daya lokal yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan puskesmas.

AIPMNH mendukung implementasi perencanaan dan penganggaran responsive gender melalui SKPD yang menjadi mitra utama. Upaya pengarusutamaan gender juga dilakukan dengan dukungan untuk pembentukan kelompok kerja (Pokja ) pengarusutamaan gender, dan pembentukan Gender Focal Point di SKPD yang menjadi mitra AIPMNH.

Tahun 2013 merupakan masa transisi bagi Program AIPMNH yang akan berakhir pada tahun 2014. Melihat beberapa pencapaian dan kendala dalam pelaksanaan program pada akhir tahun 2013 , ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Kupang yaitu :

a. Target awal program untuk penurunan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dan neonatal telah tercapai. Akan tetapi pada dua tahun terakhir ( 2012 - 2013 ) jumlah kematian neonatal mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan upaya yang menyeluruh, dan melibatkan semua sektor untuk menjamin keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Upaya ini harus dilakukan dengan intervensi program yang komprehensif bagi penyedia layanan dan masyarakat.

b. Seiring dengan akan berakhirnya Program AIPMNH, kegiatan – kegiatan yang sebelumnya didukung oleh AIPMNH dalam rangka penurunan kematian ibu melahirkan dan neonatal perlu dilanjutkan dengan menggunakan sumber dana APBD maupun sumber dana lain.

c. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Revolusi KIA di Kota Kupang. Data kasus kematian ibu dan bayi baru lahir menunjukkan bahwa ada 2 tahun terakhir jumlah kematian bayi baru lahir yang dilaporkan di Kota Kupang cenderung meningkat. Sebagian besar kematian terjadi di Rumah Sakit PONEK, untuk itu Pemerintah Kota Kupang perlu mendorong supaya Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan NTT untuk melakukan evaluasi kinerja Rumah Sakit PONEK secara menyeluruh .

d. Memanfaatkan program kerjasama pembangunan dengan kegiatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga untuk mendukung pembangunan kesehatan di tingkat basis. Pemerintah Kota lewat dinas atau badan terkait perlu melakukan MoU dengan sektor usaha yang bergerak di Kota Kupang untuk bisa mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Kupang.

e. Salah satu hasil kegiatan dukungan AIPMNH pada tahun 2013 adalah tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Pengarusutamaan Gender. Ranperda ini perlu ditetapkan menjadi perda sehingga PUG bisa dilaksanakan di semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Hal ini sejalan dengan salah satu target dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017 yaitu adanya peningkatan Gender Development Index( GDI ).

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

RINGKASAN EKSEKUTIF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

DAFTAR ISI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

DAFTAR SINGKATAN & ISTILAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

I.1. Latar Belakang --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

I.2. Tujuan Umum dan Khusus ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

I.3. Dasar Hukum ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

I.4. Target /Indikator ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

1.5. Analisis Situasi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

BAB II RUANG LINGKUP---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

II.1. Lokasi Intervensi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14

II.2. Biaya --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

II.3. Waktu Pelaksanaan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

II.4. Mekanisme / Tahapan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

III.1. Pencapaian Kunci ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

III.2. Realisasi Target Tahunan ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20

III.3. Realisasi Anggaran & Kegiatan ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21

III.4. Kendala dan Solusi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

BAB IV RENCANA TAHUN BERIKUT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

IV.1. Daftar UsulanKegiatan Tahun Berikut ------------------------------------------------------------------------------------- 25

IV.2. Keterkaitan Dengan Hasil Kegiatan Tahun Sebelumnya --------------------------------------------------------------- 25

BAB V PENUTUP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

V.1. Kesimpulan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

V.2. Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

DAFTAR PUSTAKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29

Lampiran Replikasi Kegiatan Dukungan AIPMNH Pada APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 ---------------- 30

5

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Bantuan AIPMNH di Kota Kupang Tahun 2009 - 2013 ............................................................... 9

Tabel 2 Lokasi Kematian Ibu dan Kematian Bayi Baru Lahir Di Kota Kupang Tahun 2013 ............................... 12

Tabel 3 Kematian ibu, Bayi Baru Lahir , Cakupan Persalinan Nakes & Persalinan Di Fasilitas Kesehatan ....... 13

Tabel 4 Puskesmas Intervensi Program AIPMNH .............................................................................................. 14

Tabel 5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program AIPMNH Di Kota Kupang Tahun 2013 ..................................... 15

Tabel 6 Rencana Kegiatan AIPMNH Kota Kupang Periode Januari – Juni 2013 ................................................. 25

6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Kasus Kematian Bayi Baru Lahir di Kota Kupang Tahun 2009 – 2013 .......................................... 11

Gambar 2 Penyebab Kematian Neonatal di Kota Kupang Tahun 2013 ...................................................................... 11

Gambar 3 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Kupang Tahun 2009 - 2013 ............................................................... 12

Gambar 4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan AIPMNH ........................................................................... 16

Gambar 5 Menu Ruang Transparansi di Website Bappeda Kota Kupang .................................................................. 19

Gambar 6 Rencana dan Realisasi Dana Bantuan AIPMNH Tahun 2009 – 2013 ......................................................... 21

Gambar 7 Rencana dan Realisasi Kegiatan Bantuan AIPMNH Tahun 2009 - 2013 .................................................... 22

7

DAFTAR SINGKATAN & ISTILAH

AIPMNH : Australia Indonesia Partnershif For maternal Neonatal Health

AKB : Angka Kematian Bayi

AKI : Angka Kematian Ibu

AMP /RMP : Audit Maternal Perinatal / Review Maternal Perinatal

ANC / PNC : Ante Natal Care / Post Natal Care

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APN : Asuhan Persalinan Normal

Bagian PP : Bagian Pemberdayaan Perempuan

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bayi Baru Lahir : Bayi umur 0 - 28 hari

BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah

Bimtek : Bimbingan Teknis

BKBKS : Badan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

BOK : Bantuan Operasional Kesehatan

BPMK : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

BPP : Badan Penyantun Puskesmas

CE : Community Engangement

CTU : Contraception Technology Update

DCC : District Coordination Committee

DFAA : District Finance Admind Asistant

DHA : District Health Account

Dinkes : Dinas Kesehatan

DPC : District Program Coordinator

DTPS : District Team Problem Solving

EPP : Evaluasi Pasca Pelatihan

GDI : Gender Development Index

GIC : Gerbang Informasi Cepat

IA : Implementing Agency

IHPB : Integrated Health Planning and Budgeting

IPC : Interpersonal Communication

Jampersal : Jaminan Persalinan

Kab. : Kabupaten

Kec. : Kecamatan

KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

KIBBLA : Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak

MDG : Millenium Development Goals

8

MDG’s : Millenium Devolepment Goals

Minilok : Mini Lokakarya

MPS : Menuju Persalinan Selamat

Neonatal : Bayi baru lahir umur 0 - 28 hari

NTT : Nusa Tenggara Timur

PCC : Provincial Coordination Committee

Pergub : Peraturan Gubernur

PMTCT : Prevention of Mother to Child Transmission

Pokjanal : Kelompok Kerja Operasional

PONED : Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar

PONEK : Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensip

Poskelkel : Pos Kesehatan Kelurahan

PPGDON : Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal

PPP : Public Private Partnership

PUG : Pengarusutamaan Gender

Pustu : Puskesmas Pembantu

PWS : Pemantauan Wilayah Setempat

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga

SIKDA : Sistem Informasi Kesehatan Daerah

ToR : Term of Reference

UPK : Unit Pengelola Kemitraan

9

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk dapat mencapai target Pembangunan Millenium pada tahun 2015. Sebagai bagian dari pencapaian target nasional MDG, maka Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur membuat komitmen untuk memperbaiki Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan mendeklarasikan ‘Revolusi KIA’ (PerGub:42/2009). Dengan Revolusi KIA maka dilakukan usaha yang strategis dan sungguh-sungguh agar:

Setiap persalinan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan dilakukan oleh staff yang kompeten, serta dukungan peralatan kesehatan dan obat yang memadai;

Setiap persalinan atau penanganan bayi emergensi dibantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) atau dilakukan rujukan ke Rumah Sakit untuk penanganan yang lebih komprehensif;

Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pengelolaan serta memantau fasilitas kesehatan tersebut dan;

Sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menghasilkan, mendukung dan dilakukannya pemantuan untuk pelayanan tersebut didapatkan tepat pada waktunya, efektif, efisien dan dikelola secara transparan.

Pemerintah Australia melalui Australia AID, memberikan dukungan melalui Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) untuk mencapai target tersebut. Program AIPMNH di Kota Kupang telah berjalan sejak tahun 2009, berdasarkan surat permohonan dari Walikota Kupang tertanggal 25 Juli 2008. Total alokasi dana bantuan AIPMNH sejak tahun 2009 adalah Rp.11,938,841,950,-. Rincian alokasi dana sampai tahun 2013 tergambar pada tabel di bawah ini

Tabel 1 Alokasi Bantuan AIPMNH di Kota Kupang

Tahun 2009 - 2013

No Tahun Alokasi Prosentase

1 2009 2,697,744,500 22.60

2 2010 2,674,701,000 22.40

3 2011 2,497,953,900 20.92

4 2012 3,253,732,550 27.25

5 2013 814,710,000 6.82

Jumlah Total 11,938,841,950 100

Tahun 2013 merupakan tahun transisi bagi Program AIPMNH sebelum Australia AID meluncurkan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang baru. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah kegiatan dan dana yang didukung oleh AIPMNH jika dibandingkan periode 2009 – 2012. Untuk itu pada tahun 2013 beberapa kegiatan yang sebelumnya didukung oleh AIPMNH telah direplikasikan menggunakan dana APBD. Total dana replikasi pada tahun 2013 adalah Rp.736.767.014,-, terdiri dari 32 kegiatan.

10

I.2. Tujuan Umum dan Khusus Tujuan Umum Meningkatkan kesehatan “Ibu dan bayi baru lahir di Kota Kupang

Tujuan Khusus Pemerintah kabupaten terpilih memiliki mekanisme dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ).

I.3. Dasar Hukum

Perjanjian Subsiadiry (Subsiadiry Agreement) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Australia dan Indonesia, tanggal 14 Juli 2009.

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Surat Pernyataan Berminat Walikota Kupang tertanggal 25 Juli 2008.

I.4. Target /Indikator AIPMNH mendukung target – target Pemerintah Kota Kupang di bidang kesehatan Ibu dan bayi baru Lahir sebagaimana tercantum dalam target dan indikator Revolusi KIA pada RPJMD Kota Kupang tahun 2013 – 2017 yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Menurunkan jumlah kematian kasus kematian ibu dan kematian neonatal sebesar 20 % dari jumlah kasus pada tahun 2012

b. Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 85,7 % pada tahun 2012 menjadi 90% pada tahun 2013

c. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dari 84,4 % pada tahun 2012 menjadi 90 % pada akhir tahun 2013.

d. Meningkatkan cakupan K4 dari 85,8 % pada tahun 2012 menjadi 88 % pada tahun 2013 e. Terlaksananya tahapan Program Puskesmas Reformasi dengan target utama

Launching Puskesmas Reformasi di Puskesmas Pasir Panjang

Tersedianya visi misi, dan SOP / standard pelayanan publik di Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Alak

Terbentuknya Badan Penyantun Puskesmas ( BPP )Alak dan Sikumana f. Digunakannya SIKDA dalam pencatatan dan pelaporan oleh 10 puskesmas g. Tersedianya peraturan daerah mengenai perlindungan ibu dan anak h. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengarusutamaan gender (PUG )

11

19

15

7

3

6

BBLR

Asfiksia

Infeksi

Masalah laktasi

Lain-Lain

1.5. Analisis Situasi

Gambar 1 Jumlah Kasus Kematian Bayi Baru Lahir ( Neonatal ) di Kota Kupang Tahun 2009 – 2013

Kasus kematian bayi baru lahir sejak tahun 2011 cenderung naik. Pada tahun 2013 ada kenaikan 12 kasus dibanding jumlah kasus pada tahun 2012 sehingga total kematian bayi baru lahir sebanyak 50 orang, terdiri dari 32 laki-laki dan 18 perempuan.

Gambar 2 Penyebab Kematian Bayi Baru Lahir di Kota Kupang Tahun 2013

BBLR menjadi penyebab Utama terjadinya kematian neonatal yaitu sebanyak 19 kasus (38 %) , asfiksia 15 kasus ( 30 % ) , Infeksi 7 kasus (14 % ) , masalah laktasi 3 kasus ( (6 % ) dan penyebab lain – lain 6

149 143

31

38 50

0102030405060708090

100110120130140150160170

2009 2010 2011 2012 2013

12

kasus ( 12 % ). Sebagian besar bayi baru lahir meninggal pada umur kurang dari 1 minggu sebanyak 41 kasus (82 % ), sisanya 9 kasus meninggal pada periode 1 minggu sampai 28 hari (18 % ).

Gambar 3 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Kupang Tahun 2009 - 2013

Setelah menurun pada tahun 2010 kematian ibu di kota Kupang terjadi peningkatan kembali ditahun 2011 dan 2012 dan akhirnya pada tahun 2013 terdapat 5 kasus kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 berkisar antara 5 – 7 kasus. Penyebab kematian ibu pada tahun 2013 adalah perdarahan ( 4 kasus ) dan infeksi (1 kasus )

Tabel 2 Lokasi Kematian Ibu dan Kematian Bayi Baru Lahir Di Kota Kupang Tahun 2013

Indikator

Fasilitas Kesehatan Memadai Faskes Tidak

Memadai *

Non Fasilitas

Puskesmas Memadai

Puskesmas PONED

RS PONEK

RS Non PONEK

Jumlah Kematian Ibu 3 1 1

Jumlah Kematian Neonatal 1 35 1 13 Keterangan :* Faskes tidak memadai : 33 Pustu,5 Poskeskel & 16 Balai pengobatan KIA (Klinik menerima

Persalinan)

Sebagian besar kasus kematian ibu dan neonatal terjadi di Rumah Sakit PONEK ( WZ Yohanes ). Untuk kematian neonatal 70 % terjadi di rumah sakit, 26 % terjadi di rumah dan sisanya 4 % terjadi di puskesmas dan faskes lain.

Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi baru lahir yang terjadi di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun di wilayah kota, sebagian masyarakat masih belum mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan sarana kesehatan sebagai pilihan utama saat melahirkan. Mayoritas kematian yang terjadi di RS Ponek menunjukkan bahwa dari sisi klinis perlu perbaikan di RS WZ Yohanes, khususnya dalam asuhan BBLR dan Asfiksia. Kewenangan perbaikan ini ada di Provinsi karena RS WZ Yohanes merupakan rumah sakit provinsi.

Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan kemampuan PONED puskesmas, sehingga kasus dengan komplikasi dasar bisa ditangani sendiri tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit. Saat ini baru 3 puskesmas dari 10 puskesmas yang mempunyai kemampuan PONED. Puskesmas Pasir Panjang telah disiapkan sebagai Puskesmas PONED akan tetapi sampai akhir tahun 2013, fungsi PONED di puskesmas ini masih

13

5 6

7 5

0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011 2012 2013

13

belum berjalan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya alat-alat esensial PONED meskipun tim puskesmas telah mendapatkan pelatihan PONED.

Tabel 3 Kematian ibu, Bayi Baru Lahir Cakupan Persalinan Nakes &Persalinan Di Fasilitas Kesehatan

Tahun Kematian Ibu Kematian Neonatal Persalinan Nakes Persalinan di

Fasilitas Kesehatan

2009 13 149 85 % 77,68 %

2010 5 143 72,92 % 67 %

2011 6 31 73,1 % 71 %

2012 7 38 85,7 % 84,4 %

2013 5 50 90,9 % 90 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di sarana kesehatan meningkat sejak tahun 2011. Peningkatan ini salah satunya sebagai dampak adanya Program BOK ( Bantuan Operasional Kesehatan ) dan Jaminan Persalinan ( Jampersal ). Meskipun cakupan persalinan nakes dan persalinan di fasilitas meningkat ,kematian neonatal justru mengalami peningkatan mulai 2011 sampai tahun 2013.

14

BAB II RUANG LINGKUP

II.1. Lokasi Intervensi AIPMNH mendukung SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang sebagai berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )

Dinas Kesehatan ( Dinkes )

Badan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera ( BKBKS )

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK )

Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda ( Bagian PP )

Lokasi intervensi Program AIPMNH di 6 puskesmas dari total 10 puskesmas yang ada di Kota Kupang yaitu sebagai berikut :

Tabel 4 Puskesmas Intervensi Program AIPMNH

No Nama Kecamatan Status Tahun Jumlah Penduduk

1 Bakunase Kota Raja Rawat Inap 2009 49.926

2 Pasir Panjang Kota Lama Rawat Inap 2009 21.755

3 Alak Alak Rawat Inap 2009 47.807

4 Sikumana Maulafa Rawat Inap 2009 56.901

5 Naioni Alak Rawat Jalan 2010 10.105

6 Oebobo Oebobo Rawat Jalan 2011 36.185

222.679

Jumlah total penduduk di puskesmas dampingan AIPMNH adalah 222.679 ( 58,37 % dari total 381. 509 penduduk Kota Kupang ). Meskipun intervensi AIPMNH terfokus pada 6 puskesmas, namun ada beberapa kegiatan juga diberikan kepada puskesmas yang lain. Kegiatan – kegiatan yang memberikan dukungan untuk semua puskesmas adalah kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan penguatan sistem kesehatan misalnya dukungan untuk pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dan penguatan Sistem Review Maternal Perinatal (RMP).

II.2. Biaya AIPMNH mengalokasikan dana sebesar Rp.814,710,00,- ( Delapan Ratus Empatbelas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) pada tahun 2013.

II.3. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dukungan AIPMNH dibagi menjadi dua tahap yaitu :

Periode Januari – Juni 2013 dan.

Periode Juli – Desember 2013, rincian waktu kegiatan tergambar pada tabel di bawah ini

15

Tabel 5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program AIPMNH Di Kota Kupang Tahun 2013

No. Nama Kegiatan Pelaksana Waktu ( Bulan )

Rencana Aktual

1 Magang PPGDON Dinkes Kesga 2 3

2 Pertemuan Pelayanan ANC/PNC Dinkes Kesga 4 6

3 EPP PONED Dinkes Kesga 2 6

4 Magang PONED Dinkes Kesga 3 4

5 EPP PONEK RSUD 2 3

6 Lokakarya Gender BPP 1 1

7 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab/Kec Dinkes Kesga 2

8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Siaga BPMKK 3 2

9 Monitoring Kinerja Reformasi Puskesmas 3 Puskesmas Dinkes Yankes 3 3

10 Lokakarya Penguatan Pengurus BPP PKM Sikumana Dinkes Yankes 2 2

11 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat (2 org) BPMKK & Dinkes 1 1

12 Bimtek SIKDA Kabupaten ke Puskesmas Dinkes Sekretariat 4 4

13 Pendampingan Perencanaan Tingkat Puskesmas Dinkes Sekretariat 1 3

14 Orientasi PMTCT Dinkes P2P 2 3

15 Supervisi Suportif Kabupaten ke Puskesmas Dinkes Kesga 3 4

16 Monev Sistem Rujukan Dinkes Yankes 4 5

17 Kontrak Pendamping BOK, Jamkesmas/Persal Dinkes Yankes 1 1

18 Pertemuan DCC Triwulan I Bappeda 2 2

19 Pertemuan DCC Triwulan II Bappeda 4 5

20 Bimtek/Supervisi PONED I Dinkes Kesga 11 12

21 Magang PONED Dinkes Kesga 11 12

22 Magang BBLR/ Asfiksia I Dinkes Kesga 9 10

23 Magang BBLR/ Asfiksia II Dinkes Kesga 9 10

24 Kampanye BCC (Radio Spots dan Talk Show) Dinkes Promkes 6 8

25 Monev efektivitas Pemanfaatan Media Dinkes Promkes 10 11

26 IPC Counseling for bidan Dinkes Promkes 8 10

27 Distribusi Media Kampanye Dinkes Promkes 7 7

28 Pertemuan Koordinasi Triwulan Lintas Sektor untuk Pelayanan KB berkualitas dan integrasi pengelolaan data KB terpadu

KBKS 7 7

29 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab/Kec I Dinkes Kesga 9 12

30 Penguatan AMP Tingkat Puskesmas Dinkes Kesga 8 8

31 Monev Pelaksanaan AMP di Puskesmas Dinkes Kesga 10

32 Refreshing Fasilitator Kelurahan Siaga (2 paket) BPMK 7 7

33 Penguatan Spirit Mekanisme Pelayanan Puskesmas Alak Pusk Alak 7 9

34 Penguatan BPP Puskesmas Alak Pusk Alak 8 8

35 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat (2 org) Bappeda/UPK 7 7

36 Bimtek/Monev E-SIKDA Manual dan GIC Dinkes Sekretariat 10 9

37 Supervisi Fasilitatif Kab ke Pusk PONED/ ANC- PNC I Dinkes Kesga 9 9

38 Supervisi Fasilitatif (Manajemen & Klinis) untuk Bidan Desa (BIMTEK/Monev) Kunjungan APN, ANC, PNC I

Dinkes Kesga 8 7

39 Monev Sistem Rujukan I Dinkes Yankes 8 8

40 Kontrak Pendamping Puskesmas (BOK, Jamkesmas/ Persal ) Dinkes Yankes 7 7

41 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan III Bappeda 8 7

42 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan IV Bappeda 11 12

16

Pengajuan ToR dan RKA

Verifikasi ToR dan RKA oleh UPK

Administrasi pencairan dana

oleh DPC & DFAA AIPMNH

Penyerahan Cek kegiatan oleh UPK

kepada SKPD

Pelaksanaan Kegiatan oleh

SKPD

Laporan keuangan dan kegiatan oleh

SKPD ( 2 minggu )

Penyerahan laporan keuangan ke UPK Bappeda

Verifikasi laporan keuangan oleh UPK Bappeda

Penyerahan laporan keuangan dan

kegiatan ke AIPMNH

Verifikasi ulang laporan keuangan

oleh DFAA

Pengiriman laporan keuangan kepada AIPMNH

Provinsi

Dari 19 kegiatan pada periode Januari – Juni 2013 hanya 30 % ( 6 kegiatan ) dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan dan Pada periode Juli –Desember 2013 terdapat 37.5 % ( 9 kegiatan ) yang bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.

II.4. Mekanisme / Tahapan Pada tahun 2013 kegiatan sudah ditentukan oleh menajemen AIPMNH Provinsi. Kegiatan – kegiatan yang ditentukan oleh menajemen AIPMNH Provinsi NTT merupakan kegiatan evidence based dalam penurunan kematian ibu dan neonatal. Setelah mitra SKPD menyetujui kegiatan dari AIPMNH, rencana kerja di otorisasi untuk selanjutnya setiap bulan bagian keuangan AIPMNH Provinsi NTT mengirim dana sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan. Dana di transfer ke rekening AAIF ( Approved Activity Implementation Fund ) yang bisa dicairkan dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangan oleh AIPMNH dan UPK Bappeda. Koordinasi pengelolaan program dilakukan oleh Unit Pelaksana Kemitraan (UPK ) Bappeda Kota Kupang. Mekanisme selengkapnya tergambar pada gambar di bawah ini :

Gambar 4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan AIPMNH

17

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1. Pencapaian Kunci Beberapa pencapaian Program AIPMNH di Kota Kupang adalah sebagai berikut :

a. Konstruksi Puskesmas Selesainya pembangunan Gedung PONED di Puskesmas Sikumana. Total dana yang digunakan untuk pembangunan Gedung Poned Sikumana adalah Rp.1.217.264.700,-.

b. Dukungan Untuk Puskesmas PONED Berfungsinya Tim PONED dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan tingkat dasar di Puskesmas Sikumana dan Bakunase. AIPMNH mendukung pelaksanaan PONED sejak tahun 2009 dengan kegiatan Pelatihan klinis (PONED, APN, PPGDON, Manajemen Asfiksia – BBLR ), magang, supervise dan dukungan alat – alat essensial PONED.

c. Dukungan Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal / Review Maternal Perinatal Digunakannya panduan AMP terbaru dalam pelaksanaan kegiatan oleh dinas kesehatan dan puskesmas. Untuk melaksanakan proses audit / review kematian bayi dan ibu telah terbentuk Tim AMP Kota Kupang

d. Reformasi Puskesmas

Reformasi puskesmas mendorong maupun mendukung munculnya inovasi-inovasi dalam pelayanan seperti : pojok ramah anak, klinik laki-laki, klinik khusus lansia, dan pemanfaatan media blog oleh puskesmas

Terbentuknya BPP di puskesmas intervensi yang terbukti mampu menjembatani kepentingan puskesmas dengan pihak-pihak lain dan mampu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan di puskesmas, salah satunya dengan mendorong terjadinya Kemitraan (Publik Private partnership) antara puskesmas dengan sektor swasta

Replikasi program reformasi puskesmas di seluruh puskesmas dengan menggunakan dana APBD (dianggarkan untuk tahun 2014 ) dan memanfaatkan Dana BOK. Ketika program reformasi puskesmas dimulai proses penganggaran sudah selesai. AIPMNH hanya mendukung pelaksanaan reformasi di Puskesmas Bakunase dan Pasir Panjang. Pada tahun 2012 salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang, untuk mendorong puskesmas lainnya dalam mereplikasikan program ini, adalah dengan dicantumkannya program reformasi Puskesmas pada panduan penggunaan dana BOK.

e. Kelurahan Siaga

AIPMNH memfasilitasi pembentukan 14 kelurahan Siaga di Kota Kupang.Salah satu proses yang telah dilakukan pada tahun 2013 adalah mengintegrasikan kegiatan Kelurahan Siaga dengan program dan kegiatan lain :

Kelurahan siaga dimasukkan sebagai salah satu indikator lomba kelurahan ( Indikator ini secara khusus berkontribusi terhadap Kelurahan Naikoten-II pada saat mengikuti lomba kelurahan tingkat nasional sampai akhirnya bisa menjadi Juara II Nasional pada tahun 2013 )

Memasukkan kelurahan siaga dalam juknis pemanfaatan dana RT-RW di Kota Kupang. Hal ini mendorong beberapa kelurahan untuk melakukan kegiatan pertemuan kelurahan siaga / sosialisasi dengan menggunakan dana RT-RW.

18

f. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terintegrasinya Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA, IHPB dan DHA ke dalam sistem perencanaan daerah. Kegiatan ini telah direplikasikan pada tahun 2013 dengan dukungan dana sebagai berikut

DTPS KIBBLA ( Lokakarya perencanaan, advokasi DTPS ) sebesar Rp. 45.000.000,-

Integrated Health Planning & Budgeting (IHPB) sebesar Rp. 94.911.600,-

District Health Acount (DHA) sebesar Rp. 29.903.200,- g. Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

SIKDA elektronik dan manual sudah diimplementasikan oleh dinas kesehatan

Adanya komiment untuk mereplikasikan SIKDA secara keseluruhan lewat penganggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp. 230.490.500

h. Peraturan Daerah (PERDA )

Perda No 7 tahun 2013 mengenai Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan anak (KIBBLA ) telah disahkan oleh DPRD Kota Kupang

i. Unit Pengelola Kemitraan (UPK)

Terjadinya harmonisasi perencanaan dan penganggaran antara kegiatan dukungan AIPMNH dan APBD Kota Kupang tahun 2013. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota mereplikasikan kegiatan yang sebelumnya didukung oleh AIPMNH sebesar Rp. 736.767.014,-. Kegiatan-kegiatan replikasi ini saling mendukung dan berhubungan dengan kegiatan yang didukung oleh AIPMNH pada masa transisi.

j. Pengarusutamaan Gender (PUG )

Dilakukannya anggaran responsive gender dalam kegiatan AIPMNH pada tahun 2013

Terbentuknya Tim Gender Focal Point di Bappeda Kota Kupang, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, Bagian Pemberdayaan Perempuan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dan Dinas Sosial.

Terbentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Tersedianya rancangan peraturan daerah mengenai pengarusutamaan gender (PUG)

k. Keterbukaan Informasi Publik

Pengelolaan website menjadi media untuk transparansi dan keterbukaan informasi publik khususnya keterbukaan dalam aspek kuangan dengan menambahkan halaman Pojok Transparasi pada website Bappeda Kota Kupang.

19

Gambar 5 Menu RuangTransparansi di Website Bappeda Kota Kupang

Kota Kupang merupakan salah satu pilot project pelaksanaan RAD PPK ( Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ) yang merupakan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2013. Sesuai amanat inpres tersebut di atas ada 3 aspek dalam rencana aksi yaitu : Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Perencanaan dan Keuangan, serta keterbukaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan ( UKP4 ) melakukan monitoring RAD PPK pada tahun 2013. Keberadaan menu Ruang Transparansi di website bappeda memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan skor Kota Kupang.

20

III.2. Realisasi Target Tahunan

Realisasi target tahunan tergambar seperti di bawah ini :

Target Realisasi

Menurunkan jumlah kematian kasus kematian ibu dan kematian neonatal sebesar 20 % dari jumlah kasus pada tahun 2012.

Kasus kematian ibu berhasil diturunkan sebesar 28,5 % menjadi 5 kasus dari 7 kasus pada tahun 2012

Kasus kematian neonatal mengalami peningkatan sebesar 31,6 % menjadi 50 kasus dari 38 kasus pada tahun 2012

Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 85,7 % pada tahun 2012 menjadi 90 % pada tahun 2013

Cakupan persalinan nakes 90,9 %

Meningkatkan cakupan persalinan kesehatan di fasilitas kesehatan dari 84,4 % pada tahun 2012 menjadi 90 % pada akhir tahun 2013

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 90 %

Meningkatkan cakupankunjungan K4 dari 85,8 % pada tahun 2012 menjadi 88 % pada tahun 2013

Cakupan kunjungan K4 mengalami penurunan menjadi

82,2 % pada tahun 2013

Terlaksananya tahapan Program Puskesmas Reformasi dengan target utama :

Launching Puskesmas Reformasi di Puskesmas Pasir Panjang

Tersedianya visi misi, dan SOP / standard pelayanan publik di Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Alak

Terbentuknya Badan Penyantun Puskesmas (BPP ) Alak dan Sikumana

Puskesmas Pasir Panjang menyelesaikan tahapan reformasi puskesmas dan telah di launching oleh Walikota Kupang

Visi, Misi, dan standar pelayanan publik telah tersedia di Puskesmas Alak dan Sikumana

Badan Penyantun Puskesmas telah terbentuk di Puskesmas Alak dan Sikumana.

Meningkatnya klasifikasi kelurahan siaga aktif

50 % kelurahan siaga pratama menjadi madya

50 % kelurahan siaga madya menjadi purnama

Klasifikasi kelurahan siaga pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Klasifikasi 2011 2012 2013

Pratama 23 5 0

Madya 7 15 23

Purnama 0 7 4

Mandiri 0 0 3

100 % kelurahan siaga pratama berhasil ditingkatkan menjadi madya

42,8 % kelurahan siaga purnama ditingkatkan menjadi mandiri

Digunakannya SIKDA dalam pencatatan dan pelaporan oleh 10 puskesmas

SIKDA manual telah digunakan di semua puskesmas. Dualisme Pendobelan dalam menulis laporan dirasakan menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan SIKDA secara optimal.

Tersedianya peraturan daerah mengenai perlindungan ibu dan anak

Perda No 7 tahun 2013 mengenai Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan anak (KIBBLA ) telah disahkan oleh DPRD Kota Kupang

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengarusutamaan gender (PUG )

Rancangan peraturan daerah mengenai pengarusutamaan

gender telah tersedia. Proses penetapan Ranperda PUG

telah dianggarkan untuk tahun 2014.

21

III.3. Realisasi Anggaran & Kegiatan

Alokasi dan penyerapan dana bantuan AIPMNH pada tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 6 Rencana dan Realisasi Dana Bantuan AIPMNH Tahun 2009 – 2013

Tahun 2013 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan Program AIPMNH. Hal ini memberikan konsekuensi terbatasnya dana, sehingga alokasi dana program menurun dibandingkan alokasi pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Total alokasi dana dari AIPMNH pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.814.710.000,- ( Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ).

2,697,745 2,674,701

2,497,954

3,253,733

814,710

525,233

1,996,279

2,098,234

3,022,806

701,702

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2009 2010 2011 2012 2013

Rencana Realisasi

22

Gambar 7 Rencana dan Realisasi Kegiatan Dukungan AIPMNH Tahun 2009 - 2013

Dari total 42 kegiatan yang direncanakan, ada dua kegiatan yang tidak bisa dijalankan yaitu Pertemuan AMP/RMP ( Periode Januari – Juni ) dan Monev AMP/RMP ( Periode Juli – Desember ).

III.4. Kendala dan Solusi Ada beberapa kendala dalam aspek manajemen maupun teknis dalam pelaksanaan Program Kemitraan AIPMNH di Kota Kupang pada tahun 2013 sebagai berikut : Aspek Menajemen

Pelaksanaan Kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Hanya 30 % kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal pada periode Januari – Juni dan 37.5 % pada periode Juli – Desember. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan ulang sehingga pada akhir periode hanya dua kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Belum maksimalnya peran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK ) Bappeda Kota Kupang

Keterbatasan staf di Bappeda Kota Kupang menyebabkan peran UPK dalam review kerangka acuan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kurang optimal. Dalam pelaksanaannya fungsi review kerangka acuan dan laporan pertanggungjawaban masih didukung oleh DPC dan DFAA AIPMNH. UPK lebih berperan dalam melakukan sinkronisasi perencanaan kegiatan dukungan AIPMNH dengan kegiatan dukungan APBD maupun sumber lain.

Aspek Teknis

Penguatan Sistem AMP Review Maternal Perinatal ( RMP ) perlu lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Pada tahun 2013 review maternal perinatal hanya dilakukan satu kali pada trimester ke-IV. Review ini akan lebih bermanfaat jika

87

184

151

128

42

25

107

125 124

40

0102030405060708090

100110120130140150160170180190200

2009 2010 2011 2012 2013

Rencana Realisasi

23

frekuensi pelaksanaannya ditingkatkan sehingga kesempatan belajar dari kasus kematian yang terjadi akan lebih intensif. Beberapa kendala / masalah yang ditemui dalam pelaksanaan RMP diantaranya adalah :

Batas waktu pelaporan dan pengisian otopsi verbal belum bisa berjalan sesuai juknis. Hal ini berdampak pada kegiatan di periode Januari – Juni, dimana kegiatan pertemuan RMP tidak dapat dijalankan karena otopsi verbal belum diterima oleh sekretariat Tim RMP.

Untuk kasus kematian di rumah sakit, rekam medis pasien tidak bisa didapatkan. Hal ini meyebabkan pembahasan kasus tidak berjalan maksimal.

Beberapa solusi untuk kendala diatas antara lain adalah sebagai berikut :

Melakukan monev AMP secara berkala baik dari sumber dana AIPMNH ( Rencana Kegiatan pada periode Januari – Juni 2014 ) maupun kegiatan monev yang bersumber dari APBD.

Penguatan jejaring khususnya dengan rumah sakit sehingga kasus kematian yang terjadi di rumah sakit bisa didapatkan rekam medisnya.

Reformasi Puskesmas Meskipun sejak tahun 2012 Dinas Kesehatan telah memasukkan program reformasi puskesmas dalam petunjuk pemanfaatan Dana BOK , sampai akhir tahun 2013 sebagian puskesmas belum mulai melaksanakan program reformasi puskesmas. Dari 7 puskesmas yang tidak mendapatkan dukungan AIPMNH, hanya Puskesmas Alak yang telah memulai tahapan awal reformasi puskesmas dengan menggunakan Dana BOK. Pada tahun 2013 dilakukan pergantian mentor reformasi puskesmas, karena mentor lama menyatakan pengunduran diri. Rekrutmen mentor telah menghasilkan mentor baru yang mulai bertugas pada Bulan Juli 2013.

AIPMNH mendukung reformasi puskesmas di Bakunase dan Pasir Panjang sejak tahun 2011.Dukungan untuk dua puskesmas ini diberikan untuk semua tahapan. Memasuki masa transisi Program AIPMNH , dukungan terhadap reformasi puskesmas masih diberikan kepada Puskesmas Alak dan Sikumana, akan tetapi dukungan yang diberikan tidak selengkap seperti pada Puskesmas Bakunase dan Sikumana. Untuk mendukung implementasi reformasi puskesmas, program ini direplikasikan melalui penganggaran APBD Tahun 2014.

Kelurahan Siaga Total kelurahan Siaga yang ada di Kota Kupang adalah 30 kelurahan. Semua kelurahan siaga dibentuk dan difasilitasi oleh donor (GTZ, DHS-II dan AIPMNH ). Salah satu kendala dalam pengelolaan kegiatan kelurahan siaga adalah adanya dualisme pemahaman dalam pengelolaan kegiatan kelurahan siaga antara Dinas Kesehatan dan BPMK. Pada tahun 2013, dukungan kegiatan kelurahan siaga dari AIPMNH diberikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1549 /MENKES / SK / X /2010 mengenai Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dalam peraturan ini diamanatkan adanya Pokjanal Kelurahan Siaga di tingkat Kota, dimana ketua pokjanal adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.Hal ini memberikan dampak positif dengan disetujuinya anggaran untuk pembentukan kelurahan siaga baru pada DPA APBD II Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang.

24

Kendala lain yang ditemui adalah bahwa kelurahan siaga yang telah terbentuk ( Jejaring hanya ada di tingkat RW ) belum semua RW dalam satu kelurahan mempunyai jejaring aktif. Untuk mendorong pengembangan RW Siaga di tingkat kelurahan BPMK telah mengintegrasikan kegiatan kelurahan siaga dalam Juknis Pemanfaatan Dana RT / RW. Penguatan Sistem Perencanaan AIPMNH memperkenalkan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan beberapa mekanisme perencanaan yaitu District Team Problem Solving – KIBBLA ( DTPS-KIBBLA ), Integrated Health Planning and Budgeting ( IHPB ), District Health Account (DHA ) Untuk menjamin keberlanjutan mekanisme perencanaan di atas telah dilakukan Training of Trainer. Seiring dengan adanya mutasi staf saat ini, fasilitator perencanaan DTPS KIBLA yang masih tersedia hanya berjumlah 2 orang ( 3 orang lainnya sudah berpindah unit kerja ). Sedangkan untuk fasilitator IHPB yang masih tersedia adalah 2 orang ( 3 orang fasilitator IHPB telah berpindah tempat tugas ). Tahapan IHPB yang dikembangkan membutuhkan dana besar untuk pelaksanaanya. Untuk menjamin replikasi kegiatan melalui dana APBD , tahapan yang ada telah di sederhanakan oleh dinas Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan daerah ( SIKDA ) Kota Kupang telah mengimplementasikan Sistem Kesehatan Informasi Daerah (SIKDA ) di semua puskesmas. SIKDA Elektronik diimplementasikan di dua puskesmas. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIKDA adalah :

Masih adanya dualisme / pendobelan dalam penulisan laporan. Puskesmas diharuskan mengisi 2 Format pelaporan berbeda yakni dari Format Sikda Manual dan format laporan sesuai kebutuhan masing – masing program.

Masih banyaknya register dan format pelaporan yang belum sempurna dan menjawab kebutuhan data Puskesmas

Banyak modul aplikasi SIKDA Elektronik yang belum terhubung dengan rekapan laporan bulanan yang akan dicetak.

Unit Pengelola Kemitraan (UPK ) Sesuai dengan panduan, UPK memiliki 4 fungsi Utama dalam pelaksanaan Program Kemitraan AIPMNH yaitu : perencanaan, pengendalian, kontrol dan monitoring evaluasi. Fungsi – fungsi ini belum berjalan maksimal selama tahun 2013. Salah satu kendala adalah adanya mutasi staf UPK sehingga struktur dan anggota UPK harus disesuaikan dengan kondisi staf terkini di Bidang Sosbud Bappeda Kota Kupang. Keterbatasan staf yang ada di Bappeda Kota Kupang menyebabkan staf UPK juga dibebani dengan pekerjaan – pekerjaan rutin lainnya.

25

BAB IV RENCANA TAHUN BERIKUT

IV.1. Daftar UsulanKegiatan Tahun Berikut Rencana kerja untuk periode Januari – Juni 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Rencana Kegiatan AIPMNH Kota Kupang Periode Januari – Juni 2014

No. Activities IA Total Rp

1 Bimtek/Supervisi PONED II Dinkes Kesga 12,500,000

2 Magang BBLR/ Asfiksia III Dinkes Kesga 2,500,000

3 Magang BBLR/ Asfiksia IV Dinkes Kesga 2,500,000

4 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab/Kec II Dinkes Kesga 10,000,000

5 Monev Pelaksanaan AMP di Puskesmas Dinkes Kesga 10,000,000

6 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat (2 org) Bappeda/UPK 56,000,000

7 Bimtek Sikda Dinkes Sekretariat 22,000,000

8 Supervisi Fasilitatif Kab ke Pusk PONED/ ANC- PNC II Dinkes Kesga 15,000,000

9 Supervisi Fasilitatif (Manajemen & Klinis) untuk Bidan Desa (BIMTEK/Monev) Kunjungan APN, ANC, PNC II

Dinkes Kesga 5,000,000

10 Monev Sistem Rujukan II Dinkes Yankes 10,000,000

11 Kontrak Pendamping Puskesmas (1 org) BOK, Jamkesmas/ Persal

Dinkes Yankes 4,900,000

12 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan 3 Bappeda 2,500,000

13 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan 4 Bappeda 2,500,000

JUMLAH TOTAL 175,400,000

IV.2. Keterkaitan Dengan Hasil Kegiatan Tahun Sebelumnya Kegiatan yang didukung oleh AIPMNH pada periode Januari – Juni 2014 ?? sebanyak 13 kegiatan untuk 2 SKPD, Yaitu Dinas Kesehatan dan Bappeda. Semua kegiatan pada periode Januari – Juni 2014 berhubungan dengan kegiatan – kegiatan pada periode sebelumnya.

Bimtek/Supervisi PONED II AIPMNH telah memfasilitasi Magang dan Bimtek PONED pada tahun 2013, untuk mempertahankan mutu pelayanan PONED, maka kegiatan bimbingan teknis / supervise PONED perlu dilakukan secara teratur.

Magang BBLR/ Asfiksia. Kegiatan ini melanjutkan kegiatan yang sama pada tahun 2013. Magang diberikan kepada para bidan yang telah mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR pada tahun 2012 – 2013

Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab./Kec. dan Monev Pelaksanaan AMP di Puskesmas AIPMNH mendukung penguatan Sistem AMP/RMP. Pelaksanaan sistem AMP di Kota Kupang masih belum optimal. Untuk itu dukungan pelaksanaan AMP masih perlu diberikan lewat dua kegiatan tersebut di atas.

26

Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat Pengadaan mentor dilakukan untuk mendukung kegiatan keterlibatan masyarakat ( community engagement ) di bidang Kesehatan. Ada dua orang mentor yaitu untuk Program Reformasi Puskesmas dan Kelurahan Siaga & Revitalisasi Posyandu. Keberadaan mentor diperlukan untuk melanjutkan pendampingan, sehingga mutu kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dapat dipertahankan.

Bimtek Sikda Sistem Informasi Kesehatan daerah telah diimplementasikan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan SIKDA masih banyak kendala yang dihadapi oleh puskesmas, untuk itu dukungan teknis pelaksanaan SIKDA manual dan elektronik tetap perlu dilakukan.

Supervisi Fasilitatif Kegiatan ini sudah didukung oleh AIPMNH sejak tahun 2011.Untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan ibu dan anak kegiatan Suppervisi fasilitatif perlu dilakukan secara berkala.

Monev Sistem Rujukan AIPMNH mendukung kegiatan pengembangan SOP rujukan pada tahun 2013. Kegiatan monev diperlukan untuk menilai apakah SOP rujukan di puskesmas telah diimplementasikan dan mengetahui kendala pelaksanaan rujukan di Kota Kupang

Kontrak Pendamping Puskesmas (1 org) BOK, Jamkesmas/ Persal ) AIPMNH telah mendukung manajemen pengelolaan Dana BOK dan Jamkesmas khususnya di tingkat puskesmas. Dukungan ini khususnya diberikan melalui pendampingan kepada bendahara BOK puskesmas. Pada tahun 2014 dukungan menajemen pengeloaan dana BOK –Jamkesmas/Jampersal sudah tidak diberikan lagi. Pendamping keuangan dikontrak 1 bulan pada tahun 2014, untuk melakukan proses transisi pendampingan puskesmas kepada dinas Kesehatan.

Pertemuan DCC dan UPK DCC merupakan forum resmi dalam pelaksanaan Program Kemitraan AIPMNH.Dukungan untuk kegiatan DCC telah diberikan sejak awal program. Sedangkan UPK ( Unit Pengelola Kemitraan ) sebagai koordinator teknis pelaksanaan Program AIPMNH telah dibentuk sejak tahun 2012. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan dukungan untuk DCC dan UPK tetap diberikan pada tahun 2014

27

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Dukungan Program Kemitraan AIPMNH sangat membantu Pemerintah Kota Kupang dalam upaya pembangunan kesehatan di Kota Kupang melalui pendekatan program yang komprehensif dengan intervensi program pada supply side ( penyedia layanan ) dan demand side ( masyarakat).

b. Tujuan utama program AIPMNH adalah menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan neonatal sebesar 10% antara tahun 2009 and 2013 (5 tahun ).Sampai tahun 2013 bisa disimpulkan bahwa tujuan ini telah tercapai. Kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 kasus. Menurun 61,5 % dari 13 kasus pada tahun 2009. Sedangkan kematian neonatal yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 50 kasus, menurun 66,4 % dari jumlah kasus pada tahun 2009.

c. Tujuan khusus Program AIPMNH adalah “ Pemerintah kabupaten terpilih memiliki mekanisme dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ).”

Dukungan kegiatan AIPMNH untuk penguatan sistem kesehatan sangat membantu para mitra untuk meningkatkan kualitas perencanaan kesehatan yang selama ini dilakukan. Beberapa mekanisme yang diperkenalkan diantaranya DTPS, IHPB dan DHA. Alur perencanaan yang dilakukan melalui mekanisme DTPS dan IHPB menjamin terjadinya perencanaan yang berbasis pada data dan situasi terkini. Untuk menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kualitas perencanaan kesehatan perlu dilakukan penguatan fasilitator yang ada atau menambah fasilitator perencanaan karena beberapa fasilitator telah berpindah unit kerja. Lewat kegiatan AIPMNH para mitra di tingkat basis diperkenalkan dengan konsep Publik Private Partnership (PPP), sebagai salah satu sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan. Mekanisme kerjasama telah dibangun dengan beberapa sektor usaha yang ada di Kota Kupang untuk mendukung upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Pada akhir tahun 2013 tujuan khusus di atas telah tercapai. Mekanisme – mekanisme di atas telah direplikasikan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui dinas kesehatan dan bappeda. Puskesmas mulai mengelola sector usaha sebagai salah satu sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kesehatan.

d. Lewat Program AIPMNH para mitra mendapatkan kesempatan untuk menyusun dan melaksanakan anggaran responsip gender (ARG ). Pada tahun 2013 semua kegiatan dalam rencana kerja AIPMNH dilengkapi dengan analisa gender dan menggunakan Gender Analysis Pathway ( GAP ). Sedangkan rencana anggaran telah dilengkapi dengan Gender Budged Statement( GBS ). 7 SKPD mitra AIPMNH merupakan SKPD pertama di lingkup Pemerintah Kota Kupang yang melakukan perencanaan dan penganggaran responsive gender. Pokja PUG telah terbentuk di tingkat Kota. Sedangkan Gender Focal Point telah terbentuk di 7 SKPD. Upaya pengarusutamaan gender ini sejalan dengan target Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Gender Development Index (GDI ) sebagai salah satu target dalam RPJMD 2013 – 2017. Untuk mencapai target ini, pelaksanaan PUG perlu di perluas bagi semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang dengan memperkuat kinerja Pokja PUG dan pembentukan Gender Focal Point di SKPD lainnya.

28

V.2. Rekomendasi Beberapa hal yang direkomendasikan terkait dengan pelaksanaan Program AIPMNH di Kota Kupang adalah sebagai berikut :

a. Pada dua tahun terakhir ( 2012 - 2013 ) jumlah kematian neonatal mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan upaya yang menyeluruh, dan melibatkan semua sektor untuk menjamin keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Upaya ini harus dilakukan dengan intervensi program yang komprehensif bagi penyedia layanan dan masyarakat. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Revolusi KIA di Kota Kupang. Data kasus kematian ibu dan bayi baru lahir menunjukkan bahwa ada 2 tahun terakhir jumlah kematian bayi baru lahir yang dilaporkan di Kota Kupang cenderung meningkat. Sebagian besar kematian terjadi di Rumah Sakit PONEK, untuk itu Pemerintah Kota Kupang perlu mendorong supaya Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan NTT untuk melakukan evaluasi kinerja Rumah Sakit PONEK secara menyeluruh .

b. Seiring dengan akan berakhirnya Program AIPMNH, kegiatan – kegiatan yang sebelumnya didukung oleh AIPMNH dalam rangka penurunan kematian ibu melahirkan dan neonatal perlu dilanjutkan dengan menggunakan sumber dana APBD maupun sumber dana lain.

c. Memanfaatkan program kerjasama pembangunan dengan kegiatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga untuk mendukung pembangunan kesehatan di tingkat basis. Pemerintah Kota lewat dinas atau badan terkait perlu melakukan MoU dengan dunia swasta yang bergerak di Kota Kupang untuk bisa mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Kupang, khususnya dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan neonatal.

d. Pemerintah perlu memfasilitasi kelompok masyarakat dengan dunia swasta agar kelompok masyarakat bisa mendapatkan informasi yang memadai dalam mengakses CSR . Bagi pihak swasta proses ini juga bisa memberikan input supaya dana CSR mereka bisa benar-benar dialokasikan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang dirasakan di tingkat masyarakat.

e. Salah satu hasil kegiatan dukungan AIPMNH pada tahun 2013 adalah tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Pengarusutamaan Gender. Ranperda ini perlu ditetapkan menjadi perda sehingga PUG bisa dilaksanakan di semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Hal ini sejalan dengan salah satu target dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017 yaitu adanya peningkatan Gender Development Index( GDI ).

29

DAFTAR PUSTAKA

Dinkes.2014. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013. Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang

Dinkes.2013. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2012. Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang

Dinkes. 2012. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2011.Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang. Dinkes. 2013. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2012.Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang. Dinkes. 2014. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013.Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Bappeda.2011. Panduan operasional Unit Pelaksana Kemitraan (UPK ) AIPMNH. Kupang : Bappeda Provinsi NTT.

AIPMNH.2013. M&E INDICATORS Transition Year ( July 2013 – June 2014 ).Kupang : Australia – Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health.

Unit Pelaksana Kemitraan Bappeda Kota Kupang.2012.AIPMNH Kota Kupang 2011 ( Desain Program, Rencana Kerja, Implementasi Pelaksanaan dan Capaian Program ).Kupang : Bappeda Kota Kupang

Bappeda. 2013. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kota Kupang Tahun 2013-2017. Kupang : Bappeda Kota Kupang.

30

Lampiran Replikasi Kegiatan Dukungan AIPMNH Pada APBD Kota Kupang Tahun

Anggaran 2014

No Output Activity Code

Kegiatan Dana SKPD

1 1.2 1 Kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas PONED

14,400,000 Dinas Kesehatan

2 1.2 3 Pelatihan Menajemen Penanganan Asfiksia & BBLR


3 1.2 3 EPP Menejemen Penanganan Asfiksia & BBLR


4 1.3 Cetak Leaflet,Poster, Sticker dan Standing Banner (Pembuatan Media BCC )


5 2.3 1 Pelatihan Pengelola Program Promkes 17,800,000 Dinas Kesehatan

6 1.3 4 Pelatihan Konseling MP-ASI 33,412,500 Dinas Kesehatan

7 1.3 3 Sosialisasi Program KB 15,000,000 BKBKS

8 1.3 3 Sosialisasi Partisipasi Pria dalam ber - KB 14,000,000 BKBKS

9 1.3 5 Penguatan Kelembagaan PUG ( Diskusi Kampung untuk Pembentukan Forum Perempuan di Kelurahan )

70,000,000 Bag.PP

10 1.3 5 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

20,000,000 Bag.PP

11 1.3 5 Pembuatan Buku Data Gender dan Anak 19,960,000 Sekretariat Daerah

12 1.4 2 Pembahasan Kasus Tim AMP ( Honor + Konsumsi )


13 1.4 2 Lokakarya RMP Klinis 23,902,500 Dinas Kesehatan

14 1.4 2 Lokakarya RMP Sosial 13,732,500 Dinas Kesehatan

15 1.4 4 Pelatihan Jejaring Kelurahan Siaga 20,000,000 BPMK

16 1.4 4 Pelatihan Fasilitator Kelurahan Siaga 20,000,000 BPMK

17 1.4 5 Sosialisasi Reformasi Puskesmas ( Digabung dgn Sosialisasi BPJS )


18 1.4 5 Survey Pengaduan 4,031,250 Dinas Kesehatan

19 1.4 5 Lokakarya Internal 49,880,000 Dinas Kesehatan

20 1.4 5 Pembentukan dan Penguatan BPP 34,140,000 Dinas Kesehatan

21 1.4 5 Lokakarya Eksternal 36,480,000 Dinas Kesehatan

22 1.4 5 Launching Reformasi Puskesmas 36,480,000 Dinas Kesehatan

23 2.1 2 Pertemuan PWS KIA 31,325,000 Dinas Kesehatan

24 2.1 3 Evaluasi Data Rutin Per Triwulan 26,000,000 Dinas Kesehatan

25 2.1 3 Pengelolaan Website Dinas Kesehatan 9,900,000 Dinas Kesehatan

26 2.1 3 Honor Tim SIK 30,600,000 Dinas Kesehatan

27 2.1 3 Cetak Format SIKDA 35,000,000 Dinas Kesehatan

28 2.1 3 Pengembangan Software SIKDA 25,000,000 Dinas Kesehatan

29 2.1 3 Pengadaan Komputer SIKDA 110,000,000 Dinas Kesehatan

30 2.2 2 Pertemuan Fokus Arah 25,042,500 Dinas Kesehatan

31 2.2 2 Rakorkesda I 26,932,500 Dinas Kesehatan

31

32 2.2 2 Penyempurnaan dan Finalisasi Rancangan Renja


33 2.2 2 Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinkes 2016


34 2.2 3 Pengumpulan Data DHA 5,000,000 Dinas Kesehatan

35 2.2 3 Analisa DHA 1,850,000 Dinas Kesehatan

36 2.2 3 Disseminasi DHA 17,250,000 Dinas Kesehatan

37 2.2 1 Lokakarya DTPS KIBBLA 24,797,875 Bappeda

38 2.3 1 Pelatihan GELS 16,540,000 Rumah Sakit

39 2.3 1 Pelatihan NICU 15,940,000 Rumah Sakit

40 2.3 1 Pelatihan Keperawatan Anak 11,340,000 Rumah Sakit

41 2.3 1 Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS ) & Basic Cardiac Life Support (BCLS)


42 2.4 1 Sosialisasi Perda Perlindungan Ibu dan Anak

70,000,000 Bag.PPP

43 2.4 1 Penyusunan Perda PUG 50,000,000 Bag.PPP

44 2.5 4 Pemeliharaan Alkes (PAM Centre ) 10,000,000 Dinas Kesehatan

45 2.6 1 Lokakarya Supervisi Fasilitatif 13,547,500 Dinas Kesehatan

46 2.6 1 Monev Program KIA dan KB ke puskesmas 2,000,000 Dinas Kesehatan

47 3.4 1 Pendampingan Program GF-ATM dan AIPMNH


1,524,845,375

Pertama; penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu setelah nama belakang ditulis

beri (tanda koma), dimulai dari nama belakang lalu beri (tanda koma) dan dilanjutkan dengan nama depan, Kedua; Tahun pembuatan atau penerbitan buku,

Ketiga; Judul bukunya ingat ditulis dengan mengunakan huruf miring setelah judul gunakan (tanda titik), Keempat; Tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan (tanda titik dua),

Kelima; Penerbit buku tersebut diakhiri dengan (tanda titik).Seperti contoh dibawah ini: · Peranginangin, Kasiman (2006). Aplikasi Web dengan PHP dan MySql. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. ·

Soekirno, Harimurti ( 2005). Cara Mudah Menginstall Web Server Berbasis Windows Server 2003. Jakarta:

Elex Media Komputindo.

laporan tahunan program aipmnh

Government & Nonprofit